of 103 /103
(LOGO BLS) LEGAL RESEARCH DIVISI CAPITAL MARKET AND SECURITIES “Aspek Hukum Pengambilalihan (Akuisisi) di Indonesia dan Penerapannya” Melyza Ulfah Manajer Divisi M. Indra Tri Junialdi Wakil Manajer Divisi Anggota: Enrico Denis Sihotang Gerin Baskara Nadhira Ameria Noor M. Aziz Putu Doni Wira Dharma Vincent Velayo Xarisman Simanjuntak

Tinjauan Umum Akuisisi

Embed Size (px)

DESCRIPTION

M&A

Text of Tinjauan Umum Akuisisi

(LOGO BLS)

LEGAL RESEARCHDIVISICAPITAL MARKET AND SECURITIESAspek Hukum Pengambilalihan (Akuisisi) di Indonesia dan Penerapannya

Melyza Ulfah Manajer Divisi

M. Indra Tri JunialdiWakil Manajer Divisi

Anggota:Enrico Denis SihotangGerin BaskaraNadhira AmeriaNoor M. AzizPutu Doni Wira DharmaVincent VelayoXarisman Simanjuntak

BUSINESS LAW SOCIETY (BLS)FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIADEPOK2013Kata Pengantar

Puji syukur kami sampaikan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rampungnya hasil riset dan kajian kami mengenai Aspek Hukum Pengambilalihan (Akuisisi) di Indonesia dan Penerapannya, karena hanya dengan berkah dan hidayah yang dilimpahkan kepada kami, karya sederhana ini akhirnya sampai ke hadapan para pembaca.Bersama ini kami menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerja sama dan semangat dari Manajer dan Wakil Manajer beserta anggota CAPTIES sekalian dalam menyusun tulisan ini sebagai hasil pembelajaran selama 1 (satu) tahun periode pengurusan ini, dan juga tak lupa pula rasa terima kasih kami sampaikan kepada Badan Pengurus Harian (BPH) BLS FHUI, khususnya Dandy selaku Direktur Eksekutif dan Pardo selaku Wakil Direktur Eksekutif Bidang Kajian atas perhatian yang dicurahkan selama penyusunan legal research ini.Kami berharap semoga apa yang kami kaji dalam legal research ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya baik bagi anggota BLS khususnya, dan civitas akademi Fakultas Hukum Universitas Indonesia umumnya.

Depok, 29 November 2013

Divisi Capital Market and Securities

DAFTAR ISI

Kata PengantarDaftar Isi1. Pendahuluan2. Tinjauan Umum Pengambilalihan di Indonesia2.1. Pengertian Pengambilalihan Menurut Undang-Undang dan Ahli Hukum2.2. Latar Belakang Pengambilalihan2.3. Jenis-Jenis Pengambilalihan3. Tata Cara Pengambilalihan di Indonesia 3.1. Tata Cara Pengambilalihan Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas3.2. Tata Cara Pengambilalihan Menurut Peraturan Bapepam Nomor IX.H.14. Kewajiban Perseroan Terbatas Terkait Pengambilalihan 4.1. Hak dan Status Pemegang Saham4.2. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)4.3. Kewajiban Pengalihan Kembali Saham (Refloating)4.4. Keterbukaan Informasi Publik4.5. Dampak Pengambilalihan bagi Persaingan Usaha dan Iklim Investasi di Indonesia5. Pengambilalihan di Sektor Perbankan di Indonesia dan Perkembangannya5.1. Pengertian dan Perbedaan Pengambilalihan Bank dengan Pengambilalihan PT Biasa5.2. Pengaturan Pengambilalihan Bank5.3. Prosedur Pengambilalihan Bank5.4. Dampak Pengambilalihan Bank5.5. Analisis Kasus (PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. dan PT Bank Agroniaga Tbk.)6. Pengambilalihan yang Melintasi Batas Negara (Cross Border Acquisitions)6.1. Pengertian dan Pengaturan Cross Border Acquisitions6.2. Prosedur Cross Border Acquisitions6.3. Dampak Cross Border Acquisitions6.4. Analisis Kasus (British American Tobacco dan PT Bentoel International Investama Tbk.)7. Pengambilalihan Melalui Private Equity7.1. Pengertian dan Pengaturan Pengambilalihan Melalui Private Equity7.2. Perbedaan Pengambilalihan Melalui Private Equity dengan Perusahaan Lainnya7.3. Tujuan dan Dampak Pengambilalihan Melalui Private Equity7.4. Analisis Kasus (Northstar Equity Partners III Ltd. dan PT Trimegah Securities Tbk.)8. Pengambilalihan Melalui Leverage Buyout (LBO)8.1. Pengertian dan Pengaturan Pengambilalihan Melalui Leverage Buyout8.2. Prosedur Pengambilalihan Melalui Leverage Buyout8.3. Dampak Pengambilalihan Melalui Leverage Buyout8.4. Analisis Kasus (PT Benakat Petroleum Energy Tbk. dan PT Elnusa Tbk.)9. Potensi Pelanggaran dan Kejahatan terkait Pengambilalihan9.1. Bentuk-bentuk Pelanggaran terkait Pengambilalihan9.2. Bentuk-bentuk Kejahatan terkait Pengambilalihan9.3. Analisis Kasus (PT Baraventura Tritama terhadap PT Apexindo Duta Pratama Tbk.)9.4. Pencegahan dan Pengawasan Pelanggaran dan Kejahatan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Busa Efek IndonesiaKesimpulanDaftar Pustaka

BAB IPENDAHULUAN

Sekiranya sejak 15 tahun yang lalu, kegiatan merger dan akuisisi banyak mewarnai industri Pasar Modal Indonesia. Transaksi pertama pada pasar modal Indonesia adalah transaksi akuisisi yang dilakukan oleh PT Jakarta International Hotel Development melalui pembelian 100% saham PT Danayasa Arthatama pada tahun 1990, pemilik dan developer pertama Sudirman Central Business District (SCBD). Akuisisi ini telah merubah status perusahaan dari pemilik satu hotel ke berbagai macam pengembangan property, mulai dari gedung komersial, tempat perbelanjaan, residential dan serviced apartments. Setahun setelah transaksi terebut, Ketua Bapepam yang saat itu adalah Marzuki Usman mengirimkan surat keputusan dengan nomor S-456/PM/1991, kepada seluruh Emiten yang berisi persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembelian saham atau penyertaan pada perusahaan lain.Sejak dikeluarkannya surat tersebut, kegiatan akuisisi menjadi semakin sering dilakukan, terus dan terus berkembang hingga memasuki zaman reformasi sekarang ini.Industri Pasar Modal adalah sektor jasa keuangan yang highly regulated, artinya setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh Perusahaan Terbuka (Emiten) diatur secara ketat oleh regulasi yang diterbitkan baik oleh Pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan maupun Bursa Efek Indonesia dan Self Regulatory Organization terkait di Pasar Modal. Berbagai pengaturan pun juga dikeluarkan terkait dengan pelaksanaan pengambilalihan (akuisisi) ini di Indonesia, mulai dari UU Perseroan Terbatas, UU Pasar Modal, PP 27/1998, PP 28/1999, hingga berbagai Peraturan Bapepam. Ketatnya pengaturan ini selain ditujukan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pihak-pihak yang melakukan transasi pengambilalihan, namun juga kepada pemegang saham publik dalam rangka mewujudkan tatanan Pasar Modal yang wajar, teratur, dan efisien sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Pasar Modal.Melalui legal research ini kami akan membahas seluk-beluk mengenai transaksi pengambilalihan di Indonesia, dari konsepsi dasar hingga analisis kasus dalam penerapan mengenai pengambilalihan tersebut. Demi memfokuskan pembahasan kami, legal research ini kami batasi dalam lingkup perusahaan terbuka, baik yang berkedudukan sebagai pengendali maupun sebagai target pengambilalihan.

BAB IITINJAUAN UMUM PENGAMBILALIHAN (AKUISISI) DI INDONESIA2.1. Pengertian Pengambilalihan Menurut Undang-Undang dan Ahli HukumSekiranya sejak 15 tahun yang lalu,kegiatan merger dan akuisisi banyak mewarnai industri Pasar Modal Indonesia. Transaksi pertama pada pasar modal Indonesia adalah transaksi akuisisi yang dilakukan oleh PT Jakarta International Hotel Development melalui pembelian 100% saham PT Danayasa Arthatama pada tahun 1990, pemilik dan developer pertama Sudirman Central Business District (SCBD). Akuisisi ini telah merubah status perusahaan dari pemilik satu hotel ke berbagai macam pengembangan property, mulai dari gedung komersial, tempat perbelanjaan, residential dan serviced apartments. Setahun setelah transaksi terebut, Ketua Bapepam yang saat itu adalah Marzuki Usman mengirimkan surat keputusan dengan nomor S-456/PM/1991, kepada seluruh Emiten yang berisi persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembelian saham atau penyertaan pada perusahaan lain. Sejak dikeluarkannya surat tersebut, kegiatan akuisisi menjadi semakin sering dilakukan, terus dan terus berkembang hingga memasuki zaman reformasi sekarang ini. Dan berdasarkan tentang sekilas sejarah diatas, diawal bab ini akanlah dibahas tentang tinjauan umum akuisisi atau tentang hal pengambilalihan di Indonesia.

2.1.1. Pengertian Istilah Akuisisi Menurut Undang-UndangAkuisisi berasal dari bahasa inggris acquisition dan sering juga disebut dengan istilah take over, yaitu yang artinya pengambilalihan suatu kepentingan pengendalian perusahaan oleh suatu perusahaan lain (one company taking over controlling interest in another company)[footnoteRef:1].Berbicara tentang pengertian istilah akuisisi menurut Undang-undang, maka ada beberapa UU yang memberikan pengertian akuisisi atau pengambilalihan, yaitu : [1: Rachmadi Usman, Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas,(Bandung: PT. Alumni,2004) hal.226.]

a. Undang-undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT);Pada pasal 1 angka 11 mengatakan akuisisi atau pengambilalihan itu adalah :perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan Tersebut.[footnoteRef:2] Berdasarkan definisi tersebut maka dapat ditarik beberapa unsur yang melekat dalam pengambilalihan antara lain yaitu :(i)Pengambilalihan adalah suatu perbuatan hukum; (ii)Pihak yang mengambilalih adalah orang atau badan hukum; (iii)Metode pengambilalihan dengan cara melakukan pengambilalihan saham; dan (iv)Pengambilalihan saham itu dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan terbatas tersebut. [2: Indonesia (1), Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756, pasal 1 angka 3.]

b. Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;Pada pasal 1 Angka 27 menjelaskan akuisisi atau pengambilalihan itu adalah :Akuisisi adalah pengambilalihan kepemilikan suatu bank[footnoteRef:3] [3: Indonesia (2), Undang-Undang Tentang Perbankan, UU No. 10 Tahun 1998, LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790, pasal 1 angka 27.]

c. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998 Tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas (PP 27/1998) :Menurut Pasal 1 Angka 3 menyatakan bahwa akuisisi itu adalah :Perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambilalih perusahaan baik seluruh ataupun sebagian besar saham perseroan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut.[footnoteRef:4] [4: Indonesia (3), Peraturan Pemerintah Tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, PP No. 27 Tahun 1998, LN No.90 Tahun 1998, TLN No. 3741.]

Berdasarkan pengertian tentang pengambilalihan tersebut diatas, dapat dijelaskan bahwa baik PP 27/1998 ataupun UUPT mengartikan akuisisi perusahaan sebagai akuisisi saham saja, sehingga tidak termasuk akuisisi aset atau akuisisi lain-lainnya seperti akuisisi bisnis, hal itu tercermin pada pasal 1 angka 3 PP 27/1998 seperti yang telah dijelaskan diatas. Akuisisi perusahaan secara sederhana dapat diartikan sebagai pengambilalihan perusahaan dengan cara membeli saham mayoritas perusahaan sehingga menjadi pemegang saham pengendali. Dalam peristiwa akuisisi, baik perusahaan yang mengambil alih maupun perusahaan yang diambil alih tetap hidup sebagai badan hukum yang terpisah.Terlepas dari akuisisi saham, walaupun perudang-undangan Indonesia tidak mengatur dengan jelas mengenai akuisisi melalui pengambilalihan aset perusahaan, banyak ahli hukum yang berpendapat bahwa UUPT memungkinkan dilakukannya akuisisi melalui pengambilalihan aset-aset perusahaan. Hal ini tercermin dalam pengaturan pasal 102 UUPT sebagai berikut[footnoteRef:5]: [5: .Miranda Anwar FHUI 2008. Skripsi: Pencatatan Saham Lewat Belakang(backdoor listing) Dengan Cara Melakukan Akuisisi (Studi Kasus :Akuisisi PT.Fatrapolindonusa Industri Tbk. Oleh Titan International Corps.SDN.BHD). Fakultas Hukum Universitas Indonesia,2008, h.20.]

1) Direksi wajib meminta putusan RUPS untuk :a. Mengalihkan kekayaan Perseroan, atau;b. Menjadikan jaminan utang Perseroan ; yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.2) Transaksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka 1 (satu) tahun buku atau jangka waktu yang lebih lama sebagaimana diatur dalam anggaran dasar perseroan.Ketentuan pasal 102 UUPT tersebut ditafsirkan oleh sebagian ahli hukum sebagai ketentuan embrio dari akuisisi perusahaan dengan cara mengambilalih aset. Adanya pasal tersebut ditambah lagi berlakunya asas freedom of contract, memungkinkan terjadinya praktik akuisisi perusahaan dengan cara mengambil aset.

2.1.2. Pengertian Istilah Akuisisi Menurut Pendapat Ahli HukumUntuk lebih memperjelas pengertian akuisisi itu sendiri, ada beberapa pakar hukum yang akan memberikan beberapa pengertian tentang Pengambilalihan atau akuisisi ini, dimana diantara-nya yaitu :a. M.A.Weinberg :M.A.Weinberg yang merumuskan pengertian akuisisi sebagai berikut :a transaction or a series of transactions whereby a person (individual, group of individuals, or company) acquires control over the assets of a company, either directly by becoming the owner of those assets, or indirectly by obtaining control of the managementof the company. [Sebuah transaksi atau serangkaian transaksi-transaksi dimana seseorang (individu, kelompok individu, atau perusahaan) memperoleh pengendalian atas aset-aset dari perusahaan, baik secara langsung dengan menjadi pemilik aset-aset tersebut, atau secara tidak langsung dengan pengambilan manajemen perusahaan tersebut.] Berdasarkan perumusan diatas, akuisisi menurut M.A.Weinberg dapat dilakukan melalui perorangan, kelompok perorangan ataupun perusahaan yang juga mencangkup akuisisi kekayaan dan akuisisi saham.b. Charles A. Scharf :Any transaction in which a buyer (limited a corporation) acquires all or part of assets and business of a seller (also limited to a corporation), or all or part of the stock or other securities of the seller, where the transaction is closed between a willing buyer and a willing seller. Included within the general term of acquisition are more specific forms of transactions such as merger, consulidation and asset acquisition, and a stock acquisition.[Suatu Transaksi dimana pihak pembeli (terbatas pada perusahaan) memperoleh seluruh maupun sebagian aset-aset atau usaha dari pihak penjual (juga terbatas pada perusahaan) atau seluruh maupun sebagian saham atau sekuritas lain dari pihak penjual, simana transaksi tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pihak pembeli dan pihak penjual. Pengertian umum istilah akuisisi mencangkup bentuk-bentuk transaksi yang lebih spesifik seperti merger, konsolidasi, akuisisi aset dan akuisisi saham.][footnoteRef:6] Berdasarkan pengertian diatas Scharf membatasi akuisisi hanya dapat dilakukan oleh perusahaan saja. Selain itu, Scharf mendefinisikan istilah akuisisi secara luas sebagai segala tindakan korporasi melibatkan transaksi jual beli baik seluruh maupun sebagaian aset, saham atau bentuk sekuritas lainnya, antara dua perusahaan yang masing-masing bertindak sebagai penjual dan pembeli. Dengan demikian pengertian akuisisi di Amerika Serikat mencangkup didalamnya merger, konsolidasi dan berbagai tindakan korporasi lainnya. [6: Ibid. hal. 16.]

2.2 Latar Belakang Akuisisi Akuisisi perusahaan delakukan dengan berbagai alasan, motivasi dan juga tujuan, antara lain untuk menaikan harga saham, serta meningkatkan efisiensi dan produktifitas suatu kegiatan usaha. Lalu latar belakang akuisisi dapat debedakan menjadi dua yaitu:[footnoteRef:7] [7: Ibid., hal.21]

2.2.1. Latar Belakang Akuisisi Berdasarkan Motivasi Perusahaan yang Melakukan AkuisisiApabila dilihat dari motivasi perusahaan yang mengakuisisi, maka dapat di kategorikan sebagai berikut :a) Strategic BuyerPerusahaan dengan tipe strategic buyer melakukan akuisisi dengan maksud untuk dioperasikan sendiri, bersama-sama dengan perusahaan yang sudah ada, dalam rangka memperluas, meningkatkan, menumbuhkan, dan mengoptimalkan kinerja suatu kelompok usaha. Perusahaan tipe ini umumnya bersifat opportunity takers, yang dalam langkahnya sangat mendasarkan pada suatu perencanaan yang matang dan akan mencari strategic investment yang tepat;b) Financial AquirerPerusahaan dengan tipe financial aquirer tidak memperhatikan ada atau tidaknya hubungan dan/atau kepentingan bersama suatu kelompok usaha, namun lebih mempertimbangkan apakah akuisisi yang dilakukannya masih menghasilkan keuntungan bagi mereka. Perusahaan tipe ini umumnya bersifat opportunity takers, yang mendasarkan keputusan untuk melakukan akuisisi pada harga yang tepat dan tersedianya dana pembiayaan untuk maksud tersebut (deal driven buyer).2.2.2. Latar Belakang Akuisisi Berdasarkan Tujuan Dilakukannya AkuisisiApabila dikategorikan berdasarkan tujuan dilakukannya akuisisi, maka suatu akuisisi umumnya dilatarbelakangi satu atau beberapa maksud sebagai berikut :a) Akuisisi Untuk Menambah SinergiSalah satu alasan, mengapa perusahan-perusahaan melakukan akuisisi adalah untuk menambah sinergi dari perusahaan-perusahaan yang bergabung kepemilikannya sebagai akibat dari akuisisi tersebut. Dalam hal ini yang dimaksud dengan sinergi adalah nilai tambah atau keuntungan yang diperoleh karena usaha bersama perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam akuisisi. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan sinergi dalam suatu akuisisi antara lain adalah berkurangnya biaya produksi, meningkatnya pendapatan perusahaan, alih pengetahuan dan teknologi, harmonisasi produk, penelitian dan pengembangan, serta penggunaan sumber daya yang optimum;b) Akuisisi Untuk Memperluas Pangsa Pasar Akusisi dapat bertujuan untuk memperluas pasar bagi produk yang dihasilkan, karena masing-masing perusahaan yang terlibat dalam akuisisi memiliki pangsa pasar sendiri-sendiri. Namun demikian, tujuan ini tidak otomatis tercapai dengan dilakukannya akuisisi, karena dalam praktik sering terdapat kendala-kendala antara lain kerja sama yang tidak lancar atau perubahan dan penyesuaian yang tersendat;c) Akuisisi Untuk Melindungi PasarApabila perusahaan yang hendak diakuisisi merupakan salah satu pesaing bisnis, maka ada kemungkinan akuisisi dilatarbelakangi tujuan untuk melindungi pasar, karena dengan cara mengambilalih perusahaan pesaing akan menyebabkan tersisihkannya pesaing bisnis yang bersangkutan. Dari segi yuridis yang harus diperhatikan adalah jangan sampai akuisisi seperti demikian bertentangan dengan laporan mengenai larangan praktik monopoli dan antitrust di negara yang bersangkutan;d) Akuisisi Untuk Mengakuisisi ProdukAda kalanya suatu perusahaan perlu mengembangkan usahanya untuk menghasilkan produk lain selain dari produk yang sudah dihasilkannya. Demi mencapai tujuan tersebut, dapat dilakukan akuisisi dengan perusahaan lain yang sedang menghasilkan produk yang dikehendaki, dengan harapan setelah dilakukan akuisisi produk tersebut dapat dikembangkan lebih lanjut;e) Akuisisi Untuk Memperkuat Bisnis IntiAda kalanya demi memperkuat bisnis inti, suatu perusahaan perlu melakukan akuisisi atas perusahaan lain yang bergerak di bisnis inti yang sama. Dengan demikian melalui akuisisi diharapkan bisnis inti dari perusahaan yang mengambil alih menjadi semakin besar dan kuat;f) Akuisisi Untuk Mendapatkan Dasar Berpijak di Luar Negeri Suatu perusahaan, terutama yang berambisi untuk cepat berkembang menjadi besar, sering kali mengkehendaki pengembangan usaha ke luar negeri. Selain dari pendirian perusahaan joint venture, salah satu strategi yang dapat ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut adalah mengakuisisi perusahaan di luar negeri;g) Akuisisi Untuk Meningkatkan Critical Mass-CompetitiveAda kalanya perusahaan dituntut segera menjadi besar demi kelancaran menjalankan bisnisnya. Contohnya seringkali salah satu kriteria untuk mengikuti tender proyek-proyek besar adalah ukuran perusahaan calon peserta tender. Demi memperbesar ukuran perusahaan secara cepat pelaku usaha dapat memilih untuk melakukan akuisisi. Namun demikian, strategi ini memiliki risiko, yaitu apabila perencanaan akuisisi tidak dipertimbangkan secara matang, perusahaan yang diakuisisi dapat menjadi beban bagi perusahaan yang mengakuisisi.

2.3Jenis-Jenis PengambilalihanBerbicara tentang jenis-jenis akuisisi, maka ada 3 (tiga) jenis akuisisi, dimana diantaranya adalah ; Akuisisi Horisontal, Akuisisi Vertikal dan juga Akuisisi Konglomerat. Yang penjelasannya adalah sebagai berikut[footnoteRef:8]: [8: .Sudarto. Tesis : Dampak Akuisisi Terhadap Kinerja Efisiensi Ekonomis Perusahaan yang Melakukan Akuisisi Internal di Indonesia. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Fakultas Pascasarjana Program Studi Manajemen Universitas Indonesia, 1994, h.29-31.]

a. Akuisisi HorisontalAkuisisi horisontal yaitu bergabungnya dua atau lebih perusahaan yang beroperasi dan bersaing dalam aktifitas bisnis yang sama. Dengan bergabungnya perusahaan sejenis akan diperoleh skala ekonomis dalam bentuk skala operasimenjadi besar sehingga biaya produksi lebih murah. Namun menimbulkan pengurangan persaingan pada industri tersebut, pada akhirnya kolusi menyebabkan monopoli profit;b. Akuisisi VertikalAkuisisi vertikal terjadi antar perusahaan pada tingkat operasi produksi berbeda.Integrasi ke belakang (backward integration/integrasi kehulu) dapat mengurangi ketidakpastian suply input berarti menurunkan persaingan karena adanya monopoli kekuatan dari perusahaan yang terintegrasi satu tingkat. Pemasok input monopoli dapat mendiskriminasikan harga (input digunakan industri lain yang berbeda elastisitas pemerintahannya), tujuannya untuk mencegah penjualan kembali oleh pembeli input harga murah (yaitu produsen final good dengan elastisitas permintaan lebih tinggi) kepada perusahaan lain dengan harga lebih tinggi. Input monopolist menghasilkan barang jadi dengan elastisitas permintaan tinggi, memasok kepasar yang kurang elastis dengan harga jual yang tinggi. Forward Integration dimana perusahaan memperoleh kontrol atas penjualan produknya (berintegrasi kehilir). Seperti halnya dengan akuisisi horisontal, akuisisi vertikal memungkinkan penciptaan kekuatan pasar dan pembatasan persaingan.c. Akuisisi KonglomeratAkuisisi Konglomerat melibatkan penggabungan beberapa perusahaan yang mempunyai aktifitas bisnis tidak terkait. Akuisisi Konglomerat dapat dibedakan menjadi tiga tipe yaitu :1. Product Extension, akuisisi dengan memperluas lini produk perusahaan, yaitu bergabungnya beberapa perusahaan yang mempunyai aktifitas bisnis berkaitan, teknologi berlainan dan berharap dapat memanfaatkan saluran distribusi sama yang disebut juga akuisisi konsentrik pemasaran. Contohnya ; PT.Central Proteinaprima mengakuisisi PT.Agromina, PT.Polysindo Eka Perkasa atas PT.Texmaco Perkasa Engineering.2. Geographic Market Extension, melibatkan dua perusahaan yang mempunyai operasi dalam daerah geografi berbeda, tetapi sama teknologinya disebut juga akuisisi konsentrik teknologi. Seperti kasus PT.Indah Kiat mengakuisisi PT.Sinar Duniamakmur, PT.Dharmala Intiland mengakuisisi PT.Dharmala Land.3. Pure Conglomerate, pengambilalihan perusahaan yang kegiatan bisnisnya berbeda-beda bidang usaha pengakuisisi (ATT). Contohnya; Akuisisi yang dilakukan oleh PT.Indocement atas PT.Indofood dan PT.Aster Jawa Enterprise terhadap PT.Dharmala Sakti Elektronik.

BAB IIITATA CARA PENGAMBILALIHAN DI INDONESIA3.1.Tata Cara Pengambilalihan Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan TerbatasDalam UUPT, akuisisi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu melalui Direksi Perseroan atau dari pemegang saham langsung.[footnoteRef:9] Walaupun akuisisi ini dapat dilakukan dengan dua cara, kedua cara tersebut mempunyai akibat yang sama yaitu menyebabkan pindahnya suatu pengendalian legal entity oleh legal entity lain. Kedua tata cara tersebut diatur di dalam prosedur hukum yang berbeda di dalam UUPT. [9: Indonesia (1), loc.cit., pasal 125 ayat (1).]

3.1.1.Tata Cara Pengambilalihan Melalui Direksi PerseroanDireksi sebelum melakukan perbuatan hukum pengambilalihan harus berdasarkan RUPS yang memenuhi kuorum kehadiran dan ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 UUPT yaitu paling sedikit (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan RUPS yang lebih besar.[footnoteRef:10] [10: Ibid., pasal 125 ayat (4).]

Apabila izin untuk melakukan akuisisi sudah terpenuhi, maka pihak yang mengakuisisi menyampaikan maksud untuk melakukan akuisisi kepada Direksi Perseroan yang akan diakuisisi. Direksi Perseroan yang akan diambilalih dengan persetujuan komisaris masing-masing Perseroan menyusun rancangan pengambilalihan.[footnoteRef:11] Rancangan tersebut wajib diumumkan oleh Direksi Perseroan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dari Perseroan yang akan melakukan Pengambilalihan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS. Pengumuman sebagaimana dimaksud tersebut memuat juga pemberitahuan bahwa pihak yang berkepentingan dapat memperoleh rancangan Pengambilalihan di kantor Perseroan terhitung sejak tanggal pengumuman sampai tanggal RUPS diselenggarakan.[footnoteRef:12] [11: Ibid., pasal 125 ayat (5) dan (6).] [12: Ibid., pasal 127 ayat (2) dan (3).]

Kreditor dapat mengajukan keberatan kepada Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman mengenai Pengambilalihan sesuai dengan rancangan tersebut. Apabila dalam jangka waktu tersebut kreditor tidak mengajukan keberatan, kreditor dianggap menyetujui Pengambilalihan tersebut. Dalam hal keberatan kreditor sampai dengan tanggal diselenggarakan RUPS tidak dapat diselesaikan oleh Direksi, keberatan tersebut harus disampaikan dalam RUPS guna mendapat penyelesaian. Selama masa penyelesaian belum tercapai, Pengambilalihan tidak dapat dilaksanakan.[footnoteRef:13] [13: Ibid., pasal 127 ayat (4) (7) .]

Apabila tidak ada keberatan sama sekali, Rancangan Pengambilalihan yang telah disetujui RUPS dituangkan ke dalam akta Pengambilalihan yang dibuat dihadapan notaris dalam bahasa Indonesia.[footnoteRef:14] Kemudian, salinan akta Pengambilalihan Perseroan wajib dilampirkan pada penyampaian pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan HAM tentang perubahan anggaran dasar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) UUPT.[footnoteRef:15] Direksi Perseroan yang sahamnya diambilalih wajib mengumumkan hasil Pengambilalihan tersebut dalam 1 (satu) surat kabar atau lebih dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berlakunya Penggambilalihan tersebut[footnoteRef:16]. [14: Ibid., pasal 128 ayat (1).] [15: Ibid., pasal 131 ayat (1).] [16: Ibid., pasal 133.]

3.1.1.Tata Cara Pengambilalihan Melalui Pemegang Saham LangsungCara pengambilalihan saham yang dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan oleh Perseroan melalui pemegang saham langsung dilakukan melalui perundingan dan kesepakatan oleh para pihak yang akan mengambil alih dengan pemegang saham dengan tetap memperhatikan anggaran dasar Perseroan yang diambilalih tentang pemindahan hak atas saham dan perjanjian yang telah dibuat oleh Perseroan dengan Pihak lain.[footnoteRef:17] Jika Pengambilalihan tersebut dilakukan oleh badan hukum berbentuk Perseroan, sebelumnya Direksi harus mendapat persetujuan RUPS dahulu sebelum melakukan perundingan dan kesepakatan pembelian saham yang langsung dari pemegang saham. [17: Ibid., pasal 125 ayat (7) dan (8).]

Tahap selanjutnya, walaupun Pengambilalihan saham tersebut langsung melalui pemegang saham dan tidak menyusun rancangan Pengambilalihan dahulu namun tetap harus mengumumkan rencana kesepakatan pengambilalihan dalam 1 (satu) surat kabar dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dari Perseroan yang akan melakukan Pengambialihan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS. Pengumuman ini secara mutatis mutandis berlaku bagi pengumuman dalam rangka Pengambilalihan saham yang dilakukan langsung dari pemegang saham dalam Perseroan. Ketentuan mengenai kreditor yang mengajukan keberatan juga berlaku dalam hal ini.Kemudian, menurut Pasal 128 ayat (2) UUPT, akta pengambilan saham yang dilakukan langsung dari pemegang saham wajib dinyatakan dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia. Oleh karena Pengambilalihan dilakukan secara langsung dari pemegang saham, Pasal 131 ayat (2) UUPT menyebutnya akta pemindahan hak atas saham. Salinan akta pemindahan hak atas saham wajib dilampirkan pada penyampaian pemberitahuan kepada Menteri tentang perubahan susunan pemegang saham. Pada tahap terakhir, Direksi Perseroan yang sahamnya diambil alih wajib mengumumkan hasil Pengambilalihan dalam 1 (satu) Surat Kabar atau lebih, kewajiban untuk mengumumkan dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berlakunya Pengambilalihan.

3.2.Tata Cara Pengambilalihan Menurut Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor IX.H.1 tentang Pengambilalihan Perusahaan TerbukaSeperti yang telah diketahui, berdasarkan amanat Pasal 34 Ayat (1) UU No. 3 Tahun 2004 Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia dibentuklah sebuah lembaga independen bernama Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK ini menggantikan fungsi pengaturan dan pengawasan dalam hal perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Semenjak tanggal 31 Desember 2012, OJK resmi berfungsi dan menggantikan fungsi dari lembaga independen yang telah ada yaitu Bapepam-LK yang fungsinya mengawasi pasar modal. Walaupun Bapepam-LK sudah digantikan fungsinya oleh OJK, peraturan yang dikeluarkan oleh Bapepam-LK tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan diganti berdasarkan UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK. Oleh karena itu, Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor IX.H.1 masih dapat digunakan untuk mengetahui prosedur akuisisi yang berlaku.Tata cara yang pertama kali dilakukan adalah calon Pengendali baru akan melakukan negosiasi dengan pengendali yang lama. Negosiasi yang dapat mengakibatkan Pengambilalihan dapat diumumkan dalam paling sedikit satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, serta menyampaikan pengumuman tersebut kepada Perusahaan Terbuka yang akan diambil alih, OJK, dan Bursa Efek dimana saham Perusahaan Terbuka yang akan diambil alih tercatat. Calon pengendali baru yang memutuskan untuk tidak mengumumkan negosiasi tersebut wajib merahasiakan informasi hasil negosiasi tersebut.Dalam setiap Pengambilalihan, apabila antara Pemegang Saham Utama atau Pengendali dengan calon Pengendali baru membuat suatu kontrak atau aktivitas yang mengakibatkan adanya:a. Penggunaan sumber daya Perusahaan Terbuka yang akan diambil alih dalam jumlah yang material;b. Perubahan perjanjian atau kesepakatan yang sudah dibuat oleh Perusahaan Terbuka yang akan diambil alih; atauc. Perubahan terhadap standar prosedur operasional Perusahaan Terbuka yang akan diambil alih.dimana hal tersebut merupakan Transaksi Afiliasi atau transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan, wajib memenuhi ketentuan Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.E.1.Dalam hal akuisisi telah tercapai, pengendali perusahaan yang baru harus menyampaikan teks pengumuman keterbukaan informasi dalam rangka Penawaran Tender Wajib beserta dokumen pendukungnya kepada OJK dan Perusahaan Terbuka yang diambil alih, paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman Pengambilalihan. Pelaksanakan Penawaran Tender Wajib dilakukan selama jangka waktu 30 (tiga puluh) hari yang dimulai satu hari setelah pengumuman. Setelah jangka waktu tersebut berakhir, pengendali perusahaan yang baru wajib menyelesaikan transaksi Penawaran Tender Wajib, dengan cara penyerahan uang, paling lambat 12 (dua belas) hari dan menyampaikan laporan hasil Penawaran Tender Wajib kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya penyelesaian transaksi.Harga pembelian saham Perusahaan Terbuka yang diambil alih dalam Penawaran Tender Wajib, ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:a. Dalam hal Pengambilalihan dilakukan secara langsung atas saham Perusahaan Terbuka yang tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek, maka harga pembelian saham paling rendah sebesar harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian di Bursa Efek selama 90 (sembilan puluh) hari terakhir mana yang paling tinggi;b. Dalam hal Pengambilalihan dilakukan secara langsung atas saham Perusahaan Terbuka yang tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek, namun selama 90 (sembilan puluh) hari atau lebih sebelum pengumuman Pengambilalihan atau sebelum pengumuman negosiasi tidak diperdagangkan di Bursa Efek atau dihentikan sementara perdagangannya oleh Bursa Efek, maka harga pembelian saham paling rendah sebesar harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian di Bursa Efek dalam waktu 12 (dua belas) bulan terakhir yang dihitung mundur dari hari perdagangan terakhir atau hari dihentikan sementara perdagangannya atau harga Pengambilalihan yang sudah dilakukan;c. Dalam hal Pengambilalihan dilakukan secara langsung atas saham Perusahaan Terbuka yang tidak tercatat dan tidak diperdagangkan di Bursa Efek, maka harga pembelian saham paling rendah sebesar harga Pengambilalihan yang sudah dilakukan atau harga wajar yang ditetapkan oleh Penilai;d. Dalam hal Pengambilalihan dilakukan secara tidak langsung atas saham Perusahaan Terbuka yang tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek, maka harga pembelian saham paling rendah sebesar harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian di Bursa Efek selama 90 (sembilan puluh) hari terakhir;e. Dalam hal Pengambilalihan dilakukan secara tidak langsung atas saham Perusahaan Terbuka yang tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek, namun selama 90 (sembilan puluh) hari atau lebih sebelum pengumuman Pengambilalihan atau sebelum pengumuman negosiasi, tidak diperdagangkan di Bursa Efek atau dihentikan sementara perdagangannya oleh Bursa Efek, maka harga pembelian saham paling rendah sebesar harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian di Bursa Efek dalam waktu 12 (dua belas) bulan terakhir yang dihitung mundur dari hari perdagangan terakhir atau hari dihentikan sementara perdagangannya; atauf. Dalam hal Pengambilalihan dilakukan secara tidak langsung atas saham Perusahaan Terbuka yang tidak tercatat dan tidak diperdagangkan di Bursa Efek, maka harga pembelian saham paling rendah sama dengan harga wajar yang ditetapkan oleh Penilai.Dalam hal pengambilalihan atau setelah pelaksanaan Penawaran Tender Wajib mengakibatkan kepemilikan saham oleh Pengendali baru lebih besar dari 80% dari modal disetor Perusahaan Terbuka, maka Pengendali baru wajib mengalihkan kembali saham Perusahaan Terbuka tersebut kepada masyarakat sehingga saham yang dimiliki masyarakat paling sedikit 20% dari modal disetor Perusahaan Terbuka dan dimiliki paling sedikit oleh tiga ratus pihak dalam jangka waktu paling lama. Kewajiban mengalihkan saham oleh Pengendali baru tersebut tidak berlaku apabila setelah terjadinya Pengambilalihan, Perusahaan Terbuka melakukan aksi korporasi yang mengakibatkan terpenuhinya persyaratan tersebut.Pengambilalihan yang dilakukan oleh Perusahaan Terbuka yang nilainya memenuhi kriteria Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.E.2, selain wajib mengikuti Peraturan ini juga wajib memenuhi Peraturan Nomor IX.E.2. Transaksi berkelanjutan yang telah dilakukan antara Pengendali baru dengan Perusahaan Terbuka yang diambil alih sebelum dilakukannya Pengambilalihan dan memenuhi kriteria Transaksi Afiliasi dan/atau transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.E.1, dikecualikan dari pemenuhan kewajiban Peraturan Nomor IX.E.1 sampai dengan diperbaharuinya perjanjian dalam transaksi dimaksud.

BAB VPENGAMBILALIHAN (AKUISISI) DI SEKTOR PERBANKAN DI INDONESIA DAN PERKEMBANGANNYA

5.1.Pengertian dan Perbedaan Pengambilalihan Perbankan dengan Pengambilalihan Perseroan Terbatas Non-PerbankanBank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.[footnoteRef:18] Fungsi perbankan tersebut memiliki peran strategis dalam rangka menunjang perekonomian nasional. Dalam kehidupan perekonomian yang semakin terbuka dan berkembang cepat, dibutuhkan layanan perbankan yang semakin luas, baik, dan berkualitas. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan sistem perbankan yang lebih sehat, efisien, dan mampu bersaing dalam era globalisasi dan perdagangan bebas. Oleh karena itu, perbankan perlu didorong untuk lebih memperkuat usahanya dengan berbagai upaya, salah satunya adalah melakukan akuisisi sesama bank di Indonesia. [18: Indonesia (2), loc.cit. , pasal 1 angka 2.]

5.1.1.Pengertian Pengambilalihan PerbankanAkuisisi merupakan salah satu aksi korporasi yang dalam konteks Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dikenal dengan istilah pengambilalihan, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tetap disebut sebagai akuisisi, yaitu pengambilalihan kepemilikan suatu bank. Lebih lanjut Pasal 1 angka (4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank memberikan pengertian akuisisi sebagai pengambilalihan kepemilikan suatu Bank yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap Bank. Dengan demikian yang dikehendaki dari pengambilalihan atau akuisisi adalah peralihan pengendalian atas suatu legal entity oleh legal entity lain. Pengendalian disini diartikan sebagai kemampuan untuk menentukan, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan cara apapun, pengelolaan dan atau kebijaksanaan Bank.Adapun dalam perbankan adanya akuisisi didorong oleh adanya faktor-faktor yang menguntungkan baik bagi pihak yang mengakuisisi maupun pihak yang diakuisisi. Pihak pengakuisisi akan memperoleh keuntungan (benefit) antara lain berupa kepemilikan atas Bank yang sudah relatif besar tanpa harus terlebih dahulu membuat dan membesarkannya, tidak perlu lagi mengurus perizinan pendirian Bank baru, dan langsung dapat mengambil sistem yang sudah berjalan tanpa perlu pengadaan alat-alat perlengkapan baru, tenaga kerja baru, dan sebagainya. Sedangkan keuntungan yang akan diterima oleh Bank terakuisisi adalah berupa suntikan dana dan peningkatan image bank yang bersangkutan di mata masyarakat.[footnoteRef:19] [19: Munir Fuady (1), Hukum Tentang Akuisisi, Take Over, dan LBO, Cet. 3 (Jakarta: PT Citra Aditya Bakri, 2008), hal. 205-206.]

5.1.2Perbedaan Pengambilalihan Perbankan Dengan Pengambilalihan Perseroan Terbatas Non-PerbankanAkuisisi perbankan dengan akuisisi perseroan terbatas non-bank pada umumnya memiliki kesamaan yaitu melakukan pengambilalihan yang menyebabkan pindahnya suatu pengendalian legal entity oleh legal entity lain. Yang membedakan kedua akuisisi tersebut ialah pertama ketentuan perundang-undangan yang dipergunakan. Dalam akuisisi perseroan terbatas non-bank yang digunakan adalah Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Perseroan Terbatas. Sedangkan dalam akuisisi perbankan, selain menggunakan ketentuan dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, ketentuan yang digunakan lainnya ialah Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1998 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank.Kedua, dalam akuisisi perbankan harus dilakukan pengajuan permohonan izin untuk melakukan akuisisi kepada pimpinan Bank Indonesia apabila akuisisi dilakukan atas inisiatif dari bank itu sendiri dan untuk bank yang sudah berstatus sebagai perusahaan terbuka diperlukan izin dari Otoritas Jasa Keuangan, sedangkan akuisisi non-bank apabila sama-sama dilakukan oleh perusahaan tertutup tidak perlu memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan, hanya perusahaan terbuka yang wajib untuk melakukan permohonan izin akuisisi ke Otoritas Jasa Keuangan.

5.2.Pengaturan Prosedur Pengambilalihan PerbankanAdanya proses akusisi Bank harus memperhatikan dan mengindahkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya, serta ketentuan khusus yang ada dalam peraturan perundang-undangan di bidang perbankan. Di samping itu, mengingat Bank dapat berbentuk Perseroan Terbatas terbuka maka juga perlu diperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bapepam-LK.Apabila dijabarkan, akuisisi bank mempunyai dasar hukum berupa :1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT);[footnoteRef:20] [20: Indonesia (1), loc. cit., pasal 122-137.]

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM);[footnoteRef:21] [21: Indonesia (4), Undang-Undang Tentang Pasar Modal, UU No. 8 Tahun 1995, LN No. 64 Tahun 1995, TLN No. 3608, pasal 84.]

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998;[footnoteRef:22] [22: Indonesia (2), loc. cit., pasal 28. ]

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank (PP 28/1999);[footnoteRef:23] [23: Indonesia (5), Peraturan Pemerintah Tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank, PP No. 28 Tahun 1999, LN No. 61 Tahun 1999, TLN No. 3840, pasal 1 angka 4 dan pasal 29-46.]

5. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/50/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pembelian Saham Bank Umum (SKBI 32/50/1999);6. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/51/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank Umum (SKBI 32/51/1999);7. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/52/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank Perkreditan Rakyat (SKBI 32/52/1999).

5.3.Prosedur Pengambilalihan PerbankanAdapun ketentuan mengenai akuisisi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, sebagai lex specialis untuk proses akuisisi pada Perseroan yang melakukan kegiatan usaha perbankan diatur dalam Pasal 28, yaitu bahwa:(1) Merger, konsolidasi, dan akuisisi wajib terlebih dahulu mendapat ijin pimpinan Bank Indonesia;(2) Ketentuan mengenai merger, konsolidasi, dan akuisisi ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.Pasal 28 tersebut melandasi diterbitkannya PP No. 28/1999 yang menjadi persyaratan dari merger, konsolidasi, dan akuisisi bank. Seperti halnya dengan merger dan konsolidasi, awal mula untuk melakukan prosedur akuisisi bank adalah dengan dilakukan atas inisiatif bank yang bersangkutan, permintaan Bank Indonesia, atau inisiatif badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan perbankan. Dengan demikian dalam hal akuisisi dilakukan atas inisiatif bank yang bersangkutan, maka terlebih dahulu harus ada izin dari pimpinan Bank Indonesia. Adapun untuk memperoleh izin dimaksud, terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:a. Telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dari Bank yang akan diakuisisi atau rapat sejenis dari Bank yang berbadan hukum bukan Perseroan yaitu berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara pemegang saham yang hadir;b. Pihak yang melakukan akuisisi tidak tercantum dalam daftar orang yang melakukan perbuatan tercela di bidang perbankan;c. Dalam hal akuisisi dilakukan oleh Bank, maka Bank wajib memenuhi ketentuan mengenai penyertaan modal oleh Bank yang diatur oleh Bank Indonesia.Apabila izin untuk melakukan akuisisi sudah terpenuhi, maka pihak yang mengakuisisi menyampaikan maksud untuk melakukan akuisisi kepada Direksi Bank yang akan diakuisisi, dimana masing-masing pihak dimaksud perlu kemudian menyusun usulan rencana akuisisi yang berfungsi sebagai bahan untuk menyusun Rancangan Akuisisi yang disusun bersama antara Direksi Bank yang akan diakuisisi dengan pihak lain yang mengakuisisi. Rancangan akuisisi berikut konsep akta akuisisi wajib mendapatkan persetujuan dari RUPS bank yang akan diakuisisi dan pihak yang akan melakukan akuisisi. Apabila persetujuan terhadap rancangan akuisisi dan konsep akta akuisisi telah diperoleh kemudian selanjutnya dituangkan dalam Akta Akuisisi. Akuisisi Bank mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan Akta Akuisisi yang dilakukan setelah adanya izin dari Bank Indonesia.[footnoteRef:24] Jika terdapat perubahan anggaran dasar, harus diajukan permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar dari perusahaan target akuisisi kepada Menteri Hukum dan HAM. Setelah disetujui permohonannya, perubahan anggaran dasar didaftarkan ke dalam Daftar Perusahaan dan diumumkan perubahannya ke dalam Tambahan Berita Negara.[footnoteRef:25] [24: Indonesia (5), lop. Cit., pasal 3, 4, 29 36.] [25: Indonesia (1), lop. Cit., pasal 129.]

Khusus untuk akuisisi yang dilakukan oleh Bank sebagai perusahaan terbuka terdapat pengkhususan yang cukup ketat karena berlaku juga ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, hal ini terdiri dari :[footnoteRef:26] [26: Munir Fuady (1), op. cit., hal. 218-219.]

a. Persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Disamping memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia, bagi bank yang akan melakukan akuisisi atau yang akan diakuisisi, khususnya jika terlibat perusahaan terbuka, maka persetujuan OJK harus diperoleh juga. Sebab, selaku lembaga pengawas, OJK dapat melarang dilakukannya akuisisi, terutama jika hal tersebut dapat merugikan pemegang saham publik. Hal ini diatur dalam peraturan Bapepam-LK IX.H.1 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.b. Laporan Kejadian Penting.Tidak dapat disangkal bahwa seperti juga untuk merger dan konsolidasi, maka akuisisi merupakan perbuatan yang termasuk kategori kejadian penting yang harus dilaporkan kepada OJK dan diumumkan kepada masyarakat. Untuk itu, ada ketentuan yang khusus mengatur tentang kejadian penting ini. Hal ini diatur dalam peraturan Bapepam-LK IX.E.2 tentang Transaksi Material & Perubahan Kegiatan Usaha Utama.c. Penilaian Perusahaan oleh Pihak IndependenPerusahaan target akuisisi haruslah dinilai oleh pihak-pihak independen. Yakni harus ada penilaian harga saham, penilaian aset, legal audit, neraca, dan sebagainya. Hal ini diatur dalam peraturan Bapepam-LK VIII.C.1 tentang Pendaftaran Penilai Yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal.d. Prosedur Pengumuman dan Pemanggilan RUPS yang BerbedaUntuk suatu akuisisi yang melibatkan perusahaan terbuka, maka RUPS dari perusahaan terbuka tersebut dalam rangka memenuhi unsur disclosure haruslah diikuti peraturan yang berlaku di Pasar Modal. Yakni sebelum RUPS suatu perusahaan terbuka dilakukan, ada prosedur khusus untuk pemanggilan RUPS, yakni harus dilakukan pengumuman akan diadakan RUPS lewat 2 (dua) surat kabar, dan kemudian harus pula dipanggil RUPS juga lewat 2 (dua) surat kabar. Selanjutnya hasil RUPS juga harus diumumkan lewat 2 (dua) surat kabar kepada publik. Hal ini diatur dalam Peraturan Bapepam-LK IX.I.1 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham.e. RUPS Bagi Para Pemegang Saham IndependenJika akuisisi termasuk ke dalam kategori transaksi berbenturan kepentingan, di mana salah satu atau kedua perusahaan tersebut merupakan perusahaan terbuka, maka ada prosedur khusus untuk mengadakan RUPS. Dalam hal ini, harus terlebih dahulu dilakukan RUPS pemegang saham independen, sebelum dilakukan RUPS bagi seluruh pemegang saham. Contoh transaksi akuisisi yang berbenturan kepentingan adalah jika transaksi tersebut dilakukan oleh bank-bank yang masih tergolong dalam satu grup perusahaan. Hal ini diatur dalam Peraturan Bapepam-LK IX.I.1 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham.f. Keharusan Tender OfferKarena pada prinsipnya inti dari akuisisi saham terhadap perusahaan terbuka adalah jual beli saham, maka ada ketentuan khusus tentang jual beli saham perusahaan terbuka yang memenuhi syarat-syarat tertentu, yakni jual beli saham tersebut harus dilakukkan lewat mekanisme yang disebut Tender Offer. Hal ini diatur dalam Peratuan Bapepam-LK IX.F.1 tentang Penawaran Tender.

5.4.Dampak Dari Pengambilalihan PerbankanAksi korporasi berupa akuisisi merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan dampak yaitu beralihnya pengendalian suatu bank yang di akuisisi kepada bank yang melakukan akuisisi. bagi semua stakeholders yang ada baik pada perusahaan pengakuisisi maupun perusahaan target. Dalam perspektif perbankan, stakeholders yang harus diperhatikan adalah karyawan, pemegang saham minoritas, kreditur bank, dan nasabah terkait dengan perlindungan hukum bagi pihak-pihak dimaksud.[footnoteRef:27] Hal ini perlu, mengingat salah satu unsur terpenting dari akuisisi adalah adalah unsur fairness (adil) yang harus berlaku bagi semua pihak.[footnoteRef:28] [27: Indonesia (1), lop. Cit., pasal 126 ayat 1.] [28: Iswi Hariyani, et. al., Merger, Konsolidasi, Akusisi, dan Pemisahan Perusahaan, (Jakarta: Visi Media, 2011), hal. ]

Akuisisi merupakan suatu perbuatan hukum perusahaan yang mempunyai implikasi penting terhadap semua stakeholders sehingga untuk melakukannya diperlukan persetujuan dalam RUPS. Dalam RUPS terkait dengan akuisisi ini harus memenuhi prinsip tertentu berupa prinsip minimal quorum dan prinsip minimal voting.[footnoteRef:29] [29: Indonesia (1), lop. Cit., pasal 89.]

Dampak positif dilakukannya akuisisi bagi perbankan adalah memperkuat bisnis inti dan memperluas pasar dari perusahaan yang mengakuisisi dan diakuisisi. Akuisisi yang dilakukan dapat menciptakan suatu sinergi. Sinergi dalam akusisi dapat berupa peningkatan efisiensi operasional yang didasarkan pada penghematan skala dan cakupan, serta pemakaian secara bersama-sama keahlian atau pengetahuan dalam berbagai unit. Akusisi juga dapat memperluas portfolio jasa yang ditawarkan yang akan berakibat pada bertambahnya sumber pendapatan bagi perusahaan, memperkuat daya saing perusahaan, mendapatkan cashflow dengan cepat karena produk dan pasar sudah jelas serta pelanggan yang telah mapan sehingga dapat mengurangi resiko kegagalan bisnis. Selain itu, aktivitas akuisisi menghemat waktu bagi perusahaan untuk memasuki bisnis baru tanpa harus merintis dari awal dan memperoleh kemudahan dana karena kreditor lebih percaya pada perusahaan yang telah berdiri dan mapan.[footnoteRef:30] [30: Sabri Fataruba, Perlindungan Hukum Bagi Pihak Berkepentingan Atas Proses Akuisisi Pt. Bank Jasa Arta Oleh Pt. Bank Rakyat Indonesia Tbk,Jurnal Sasi Vol. 71,(April Juni 2011), hal. 11.]

Dampak negatif dilakukannya akuisisi bagi perbankan adalah dapat terjadinya benturan kepentingan sebab bank yang mengakuisisi biasanya akan menempatkan komisaris banknya menjadi direksi dari bank yang diakuisisi. Komisaris yang merangkap menjadi direksi tersebut akan dihadapkan pada suatu permasalahan dalam menentukan keputusan yang terbaik bagi bank di tempat dia menjadi komisaris atau bank dia menjadi direksi. Akusisi perbankan juga dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat karena pasca akuisisi, bank yang mengakuisisi akan mempunyai posisi dominan sehingga bank-bank lain sulit untuk bersaing dengan bank yang sudah membesarkan usahanya tersebut.

5.5.Analisis Kasus (PT Bank Rakyat Indonesia Dan PT Bank Agroniaga Tbk)5.5.1Ringkasan KasusPT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) resmi mengakuisisi PT Bank Agroniaga Tbk. Hal itu ditandai dengan penandatanganan Akta Akuisisi Saham PT Bank Agroniaga Tbk antara BRI dengan Dana Pensiun Perkebunan (Dapenbun) di Jakarta kemarin. Terhitung sejak 3 Maret 2011, Bank BRI secara resmi menjadi Pemegang Saham Pengendali pada PT Bank Agroniaga Tbk. Bank BRI melihat potensi pertumbuhan sektor agribisnis masih sangat besar di Indonesia. Strategi pertumbuhan secara non-organik dengan mengakuisisi Bank Agroniaga dianggap sebagai pilihan yang tepat.[footnoteRef:31] [31: Rakhmat Baihaqi, BRI Resmi Akuisisi Bank Agro, http://economy.okezone.com/read/2011/03/04/278/431264/bri-resmi-akuisisi-bank-agro, (diunduh pada 11 November 2013).]

Menurut direktur utama Bank BRI, Sofyan Basir, BRI berkesimpulan pengambilalihan Bank Agroniaga dapat menciptakan sinergi yang berujung pada peningkatan shareholders value. Dengan dasar inilah, BRI dan Dapenbun menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham pada 19 Agustus 2010. Direksi Bank Agroniaga dan Bank BRI telah menyusun usulan dan rencana Akuisisi yang telah disetujui dewan komisaris masing-masing bank. Terkait penyertaan modal, persetujuannya telah diberikan Bank Indonesia pada 5 Oktober 2010, yang mendasari Bank Agroniaga dan Bank BRI menggelar RUPSLB pada 24 November 2010. Bank BRI lalu melakukan pranotifikasi kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada 3 Oktober 2010 untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.Bank BRI telah efektif menjadi pemilik 3.030.239.023 lembar saham atau 88,65 persen dari jumlah seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh di Bank Agroniaga pada 29 Desember 2009. Saham Bank Agro tersebut dibeli dengan harga Rp109 per lembar saham atau total nilai akuisisi adalah sebesar Rp330,3 miliar. Dengan pelaksanaan akuisisi ini, maka struktur kepemiliksan saham PT Bank Agroniaga Tbk berubah menjadi BRI menguasai 88,12%, Dapenbun memiliki 7,28% sedangkan sisanya sebesar 4,60% dimiliki oleh publik.5.5.2.Analisis KasusDasar HukumAkusisi yang dilakukan oleh PT BRI TBK terhadap PT Bank Agroniaga adalah akuisisi horizontal karena kedua perusahaan ini bergerak di bidang yang sama yaitu perbankan. PT BRI TBK dan PT Bank Agroniaga adalah kedua perusahaan yang telah menjadi perusahaan terbuka dan sahamnya sudah dicatatkan di bursa oleh karena itu perlu diperhatikan ketentuan akuisisi di dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, PP No. 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank, UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, serta Peraturan Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Berbenturan Kepentingan, Peraturan Nomor IX.H.1 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, dan Peraturan Nomor XI.F1 tentang Penawaran Tender.Prosedur Akuisisi yang DilakukanPT BRI TBK atas inisiatif sendiri ingin melakukan akuisisi terhadap PT Bank Agroniaga dengan meminta Direksi Bank Agroniaga oleh karena itu PT BRI TBK perlu mendapatkan izin dari Bank Indonesia. PT BRI TBK dan PT Bank Agroniaga menyusun usulan dan rencana Akuisisi yang telah disetujui dewan komisaris masing-masing bank. Terkait penyertaan modal, persetujuannya telah diberikan Bank Indonesia pada 5 Oktober 2010, yang mendasari Bank Agroniaga dan Bank BRI menggelar RUPSLB untuk membahas usulan dan rencana akuisisi yang didalamnya terdapat rancangan akta akuisisi. Dengan ditandatangani akta akuisisi dalam RUPSLB dan diperolehnya izin dari Bank Indonesia, maka PT BRI TBK efektif menjadi pemilik 3.030.239.023 lembar saham atau 88,65 persen dari jumlah seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh di PT Bank Agroniaga.Dampak AkuisisiSetelah dilakukannya mekanisme akuisisi ini, maka struktur kepemiliksan saham PT Bank Agroniaga Tbk berubah menjadi PT BRI TBK menguasai 88,12%, Dapenbun memiliki 7,28% sedangkan sisanya sebesar 4,60% dimiliki oleh public. Dampak Akuisisi ini bagi PT BRI TBK berkembangnya sektor agribisnis yang sebelumnya tidak dimiliki oleh PT BRI Tbk serta terciptanya sinergi antara PT BRI dan PT Bank Agro yang akan memperkuat posisi PT BRI di segmen UMKM, khususnya di sektor agribisnis. Komposisi pemilikan saham PT BRI TBK mengharuskan dilakukannya tender offer sesuai dengan Peratuan Bapepam-LK IX.F.1 tentang Penawaran TenderDampak akuisisi terhadap PT Bank Agro adalah meningkatnya kinerja dan permodalan sesuai dengan kerangka arsitektur Perbankan Indonesia, Bank Agro juga dapat mewujudkan visi dan misi secara lebih optimal melalui dukungan permodalan, teknologi dan infrastruktur dari BRI, keberadaan BRI meningkatkan credit standing dan jangkauan pasar Bank Agro serta terjadinya pola pembinaan dan pengembangan pekerja yang lebih baik sehingga dapat meningkatkan kompetensi, keahlian, dan profesionalisme terutama pengembangan produk dan pelayanan perbankan di sektor agribisnis. Dengan begitu dapat ditarik kesimpulan bahwa akuisisi yang dilakukan oleh PT BRI terhadap PT Bank Agroniaga membawa dampak positif bagi kedua belah pihak. Baik PT BRI maupun PT Bank Agroniaga sama-sama memperoleh banyak keuntungan seperti yang sudah dijelaskan diatas. Oleh karena itu, akuisisi dalam bidang perbankan dapat dipandang menjadi salah satu solusi dalam menghadapi persaingan dalam era global dan perdagangan bebas.BAB VIPENGAMBILALIHAN YANG MELINTASI BATAS NEGARA (CROSS BORDER ACQUISITIONS)6.1.Pengertian dan Pengaturan Cross Border AcquisitionsAkuisisi lintas batas atau cross-border acquitision sudah menjadi lebih umum dewasa ini. Dengan perkembangan ekonomi yang tumbuh semakin pesat, dan adanya gerakan globalisasi, maka lebih sering terjadi adanya suatu jaringan-jaringan yang dilakukan antara negara-negara yang berbeda.

6.1.1Pengertian Cross Border AcquisitionsGolongan deal akuisisi lintas batas ini juga diistilahkan sebagai The Cross Breeders, dimana dijelaskan bahwa mereka melakukan akuisisi dan merger dengan perusahaan-perusahaan luar negeri, dimana tujuannya adalah untuk dapat bersaing dalam keadaan bisnis global yang telah berkembang sekarang ini. Contohnya seperti SGS dari Italia dengan Thompson dari Prancis.[footnoteRef:32] [32: Munir Fuady (1), op. cit., hal. 7-8.]

Untuk ini akuisisi ini, adanya motivasi yang mendorong akuisisi lintas negara. Motivasi yang dimaksud adalah contohnya seperti mengembangkan sayap secara internasional, dimana perusahaan yang tidak mempunyai anak perusahaan di luar negeri dan ingin menjadi sebuah perusahaan multinasional yang berskala besar. Selain itu jika pertumbuhan perusahaan secara domestik yang relatif terbatas dapat mengacu adanya akuisisi lintas batas dimana tidak ada lagi kesempatan untuk mengembangkan bisnisnya di dalam negeri, jadi mau tidak mau harus mengembangkan akuisisi keluar negeri dimana dapat diadakan pengembangan untuk bisnis yang lebih luas. Motivasi lainnya adalah agar dapat menyebar risiko secara geografis. Yang dimaksud adalah jika di suatu negara terdapat ketentuan dari pemerintah mempersulit usaha tersebut, maka dengan mengakuisisi perusahaan di luar negeri yang tidak terdapat peraturan seperti itu, usaha akan tetap dapat dijalani.Dengan motivasi-motivasi yang telah dijelaskan, akuisisi semacam ini banyak sekali dilakukan. Adapun akuisisi lintas batas dilakukan antara PT Terbuka. Akuisisi yang melibatkan PT Terbuka jauh lebih rumit dari pada akuisisi yang tidak melibatkan PT Terbuka. Banyak sekali yang harus dipertimbangkan dalam akuisisi lintas batas PT Terbuka, karena akuisisi seperti ini bukan hanya melibatkan hubungan intern dalam suatu perusahaan, namun juga publik yang mempunyai saham dalam perusahaan tersebut, dan pasti pengambilalihan dari perusahaan lain dari luar negeri akan mempunyai dampak yang sangat besar terhadap PT Terbuka tersebut.

6.1.2.Pengaturan Cross Border AcquisitionsAkuisisi secara umumnya dikenalkan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas , dimana pada undang-undang tersebut pertama kali dikenalkan konsep akuisisi, merger dan konsolidasi. Sebelum adanya UU PT tersebut, maka akuisisi didasarkan oleh peraturan perjanjian jual-beli yang diatur dalam KUHPerdata. Setelah itu, akuisisi juga diatur lebih lanjut dalam PP 27/1998. Akuisisi sebelumnya hanya diatur dalam perjanjian jual-beli dikarenakan akusisi pada dasarnya adalah suatu transaksi jual-beli dimana pembeli adalah perusahaan yang melakukan akuisisi dan penjual adalah perusahaan yang diakuisisi. Namun, sebenarnya diperlukan juga peraturan mengenai akuisisi secara detail karena akuisisi tidak seperti jual beli secara umumnya, banyak aspek-aspek lain yang terlibat dalam proses akuisisi tersebut. Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 ini lalu diganti dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu peraturan perundang-undangan yang terbaru mengenai perseroan terbatas. Dalam UU PT yang terbaru ini, hal mengenai akuisisi perseroan terbatas juga diatur yaitu di dalam pasal 122 sampai pasal 137 mengatur mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan. Selain itu akuisisi juga diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Dalam pasal 84 UUPM, mengatur mengenai keterbukaan, kewajaran, dan pelaporan yang harus di patuhi oleh suatu perusahaan yang ingin melakukan merger, akusisi maupun konsolidasi. Secara detail-nya peraturan mengenai akuisisi PT Terbuka diatur sebagai transaksi material yang diatur dalam Keputusan Ketua Bapepam-LK. Dalam Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.E.2 tersebut mengatur mengenai jika yang melakukan akuisisi adalah PT Terbuka, dan menggolongkan akusisi saham atau aset perusahaan lain sebagai transaksi material, dimana yang melakukan akuisisi adalah perusahaan yang relatif kecil atau perusahaan yang diakuisisi relatif besar.[footnoteRef:33] Adapun peraturan lain yaitu Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.H.1 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka mengatur mengenai jika akuisisi dilakukan terhadap PT Terbuka, juga Peraturan IX.F.1 mengenai Tender Offer. [33: Ibid, hal 197.]

6.2.Prosedur Cross-Border AcquisitionPada dasarnya cross-border acquisition adalah akuisisi biasa, namun bedanya adalah bahwa akuisisi ini terjadi antara pihak yang mempunyai domisili di negara yang berlainan. Dalam hal ini, jika yang di akuisisi adalah perusahaan asing oleh perusahaan Indonesia, maka peraturan akuisisi yang harus diikuti adalah peraturan akuisisi dari negara asing tersebut. Sebaliknya, jika yang hendak diakuisisi adalah perusahaan Indonesia oleh perusahaan asing, maka prosedur yang haus diikuti adalah prosedur perusahaan Indonesia. Jadi, prosedur yang dijelaskan disini adalah prosedur akuisisi di Indonesia.Secara umum, suatu akuisisi harus disetujui oleh RUPS dimana telah ditetapkan besar kuorum yaitu 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan voting paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.[footnoteRef:34]Akuisisi ini diatur secara detail dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan yaitu dalam Pasal 26 sampai Pasal 29. [34: Indonesia (1), loc. cit., pasal 89 ayat (1).]

Untuk akuisisi yang melibatkan PT Terbuka banyak hal diatur berbeda dengan akuisisi yang tidak antara perusahaan terbuka. Dalam akuisisi perusahaan terbuka, Bapepam-LK yang sekarang telah beralih menjadi Otoritas Jasa Keuangan juga ikut terlibat dalam prosedur akuisisinya, seperti yang diatur dalam Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.E.2 dimana terdapat kewajiban penyampaian laporan kepada Bapepam-LK oleh perusahaan target dan segala informasi terkait dengan rencana akuisisi,. Dalam halnya akuisisi lintas batas dimana PT Terbuka luar negeri melakukan akuisisi terhadap perusahaan tertutup di Indonesia, maka tidak ada peraturan mengenai keharusan PT akuisitor tersebut untuk melakukan suatu penyampaian data kepada OJK Indonesia.Transaksi material ini terdapat pengecualian tertentu, yaitu diantaranya adalah jika emiten mengeluarkan efek lain selain efek ekuitas, juga jika emiten menambah penyertaan modal untuk mempertahankan presentase kepemilikannya, dan lain-lain. Jika akuisisi dilakukan terhadap perusahaan Indonesia yang terbuka maka harus mengikuti Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.H.1 dan Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.F.1. Akuisisi seperti ini harus diawali dengan Tender Offer, dimana yang ditawarkan harus sisa saham ekuitas. Pengecualian dari melakukan tender offer adalah jika akuisisi adalah karena terjadinya warisan atau perkawinan, jika terjadinya pembelian secara berturut-turut selama 12 bulan sebesar 5% dari jumlah efek yang beredar lainnya, jika akuisisi adalah sebagai pelaksanaan tugas dan wewenang dari badan/lembaga pemerintah/negara berdasarkan undang-undang, jika adanya penetapan/putusan pengadilan, jika adanya penggabungan usaha, jika terjadinya hibah yaitu penyerahan saham/efek tanpa perjanjian imbalan, karena akibat dari adanya jaminan hutang, dan karena pembelian saham lainnya dari perusahaan terbuka yang dilaksanakan menurut peraturan Bapepam-LK lainnya. Dalam halnya akuisisi lintas batas, maka PT Terbuka di Indonesia harus melakukan suatu tender offer dahulu kepada pihak akuisitor di negara lain. Dengan kemajuan teknologi sekarang ini, tender offer secara internasional dapat dengan mudah dilakukan dan diketahui melalui banyak media. Untuk kedua insiden akuisisi, keterbukaan informasi harus dilakukan. Keterbukaan informasi adalah hal yang sangat penting dalam lingkungan pasar modal, karena transaksi-transaksi antar perusahaan tidak hanya melibatkan perusahaan yang terlibat saja, namun juga melibatkan publik yang mempunyai saham dalam perusahaan tersebut. Dalam akuisisi harus dilakukan keterbukaan informasi untuk menjaga kepentingan para kreditur, pegawai, dan investor dalam perusahaan tersebut.

6.3.Dampak Cross-Border AcquisitionDengan terjadinya cross-border acquistion, secara umum maka pengendalian akan beralih kepada perusahaan yang mengakuisisi. Jadi, jika perusahaan yang diakuisisi adalah perusahaan Indoneisa oleh perusahaan asing, maka akan terjadi pengalihan pengendalian pada perusahaan asing.Dari akuisisi secara umum, dampaknya adalah bahwa perusahaan yang diakuisisi ini harus menjadi penjamin atas sahamnya, dimana pemegang saham dapat meminta agar sahamnya dibeli oleh perseroan jika terjadinya suatu akuisisi.[footnoteRef:35] Dengan adanya jaminan tersebut, maka pemegang saham dilindungi oleh perusahaan. Dalam halnya perusahaan terbuka, maka pemegang saham minoritas yang memang mempunya sedikit pengaruh terhadap perusahaan akan memerlukan jaminan atas saham tersebut jika terjadinya perubahan yang drastis, dalam hal ini adalah akuisisi. Selain kepentingan pemegang saham, harus diperhatikan kepentingan perseroan, karyawan perseroan, kreditor dan mitra usaha lainnya dari perseroan, dan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.[footnoteRef:36] [35: Ibid., pasal 62 ayat (1) huruf c jo. Pasal 126 ayat (2).] [36: Ibid., pasal 126.]

Yang dimaksud dengan kepentingan disini adalah bahwa harus dicegahnya suatu praktik monopoli atau monopsoni dari kegiataan akuisisi, juga agar memastikan bahwa dengan terjadinya akuisisi tersebut tidak akan mengakibatkan adanya kerugian bagi para pihak yang bersangkutan. Dampak penting yang harus diperhatikan disini adalah jika perusahaan Indonesia diakuisisi oleh perusahaan asing dimana pengontrolan perusahaan Indonesia tersebut masih dilakukan dari kantor pusat perusahaan asing tersebut, maka hukum yang diapakai adalah hukum kantor pusat tersebut. Hal ini dapat menjadi suatu keuntungan maupun suatu kekurangan untuk perusahaan di Indonesia. Pihak-pihak yang dijelaskan sebelumnya dapat mengalami kerugian jika hukum yang berjalan tidak sejalan dengan hukum Indonesia yang telah berlaku sebelumnya. Contohnya, jika kreditur telah membuat suatu perjanjian hutang dengan perusahaan dibawah hukum Indonesia, dan dengan terjadinya akuisisi ini, perjanjian tersebut tidak dapat berlaku lagi karena ada ketentuan yang menentang peraturan hukum asing tersebut, maka akan merugikan kreditur. Selain itu, akuisisi lintas batas dapat membantu untuk perusahaan-perusahaan yang terlibat untuk mendapatkan produk pendukung. Maksudnya, ada kemungkinan bahwa produk yang diperlukan untuk jalannya perusahaan tersebut lebih mudah didapatkan ataupun dikembangkan di luar negeri. Hal ini dapat berhubungan dengan kemajuan teknologi yang ada di negeri tersebut yang memudahkan perkembangan produk, ataupun dengan buruh/karyawan yang lebih berkompeten atau lebih murah untuk mengembangkan produk pendukung. Jadi, dampak dari cross-border acquisition dapat berdampak sebagai sesuatu yang yang positif maupun negatif. Tergantung bagaimana perusahaan yang mengakuisisi mengatur perusahaan yang diakuisisi tersebut.

6.4.Analisis Kasus (British American Tobacco Plc Dan PT Bentoel Internasional Investama Tbk)6.4.1Ringkasan KasusIndonesia mempunyai salah satu pasar rokok yang paling besar di dunia, dimana Indonesia termasuk nomor lima terbesar di dunia dihitung dari volume, dimana total penjualannya adalah 250 miliar rokok per tahun. Dari banyaknya rokok yang terjual tersebut, 93% darinya merupakan rokok kretek, yaitu rokok yang dibuat dari tembakau dan cengkeh.Pada bulan Agustus 2009, British American Tobacco Plc (BAT) resmi menguasai 99,74% dari PT Bentoel Internasional Investama Tbk (RMBA). Sebelumnya, pada tanggal 15 Juni 2009, BAT telah membeli saham RMBA sebanyak 85,77%. Namun, setelah terjadinya tender offer yang dilakukan oleh RMBA setelah akuisisi, BAT melakukan suatu crossing saham dan membeli sisa sahamnya sebanyak 13,97%. Sedangkan sisa dari saham RMBA tidak dilepas kepemilikannya saat tender offer.Menurut Direktur BAT, John Daly mengatakan, bahwa transaksi akuisisi ini adalah kesempatan strategis yang sempurna untuk memasuki pasar kretek Indonesia yang sangat luat dan sedang berkembang dan akan menjadi landasan untuk pertumbuhan di masa yang akan datang.

6.4.2.Analisis KasusSudah jelas dari kasus yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa ada motivasi yang paling menonjol dari akuisisi lintas batas ini adalah yaitu akusisi untuk memperkuat bisnis utama, menyebar risiko secara grafis, dan karena tenaga kerja. BAT adalah suatu perusahaan sangat besar, dimana BAT mempunyai banyak sekali merek rokok yang dipasarkan di lebih dari 180 pasar di dunia. BAT disini mempunyai suatu bisnis yang sudah besar, dan motivasinya untuk melakukan akuisisi lintas batas adalah untuk memperkuat lagi bisnis utama, dengan dilihatnya pasar Indonesia yang sangat mendukung keberadaannnya rokok, dilihat dari statistik-statistik yang positif, maka BAT memilih Indonesia untuk mengembangkan perusahaannya. Selain itu, dengan semakin banyak negara yang memperketat peraturan mengenai rokok, maka Indonesia yang masih dianggap sangat longgar peraturannya mengenai keberadaan rokok, dianggap menjadi pasar yang sangat cocok untuk mempertahankan perusahaannya. Disini, BAT dapat menyebar risiko secara geografis, karena dengan melakukan akuisisi ini di Indonesia, yang longgar peraturannya mengenai rokok, akan lebih mudah untuk menjalankan usaha. Yang terakhir adalah bahwa tenaga kerja di Indonesia masih mempunyai harga yang sangat murah. Dengan melakukan akuisisi di Indonesia, maka dapat mengurangi cost dari perusahaan tersebut dan dapat mengurangi harga di pasar.Dalam aspek pasar modal, BAT telah mengakuisisi hampir 100% dari perusahaan terbuka ini (RMBA), hal dapat mengakibatkan kerugian terhadap pemegang saham minoritas, yang tidak mempunyai kekuasaan atas perusahaan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, jika terjadi suatu akuisisi, maka yang harus dilakukan oleh perusahaan yang diakuisisi adalah untuk menjamin saham yang telah dibeli oleh pemegang saham, bahwa jika pemegang saham tersebut ingin menjualnya, maka perusahaan harus bersedia untuk melakukan suatu buy back atas sahamnya sendiri.[footnoteRef:37] Dalam kasus ini, pemegang saham minoritas harus dilindungi dengan penerapan pasal tersebut dengan baik dan benar. Pemegang saham disini dapat mempunyai ketidak cocokan dengan perusahaan yang mengakuisisi, karena akibat dari akuisisi ini mengubah cara pengoperasian perusahaan yang mungkin akan berbeda total dengan cara operasi sebelumnya. [37: Ibid., pasal 26.]

Selain itu dapat terjadi suatu benturan kepentingan antara perusahaan yang diakuisisi dan perusahaan yang mengakuisisi. Hal ini dapat berakibat pada perusahaan dalam konteks yang negatif, dimana perusahaan akan tidak berjalan dengan baik dan performa di pasar modal pun akan menurun.

BAB VIIPENGAMBILALIHAN MELALUI PRIVATE EQUITY7.1.Pengertian dan Pengaturan Pengambilalihan Melalui Private EquityBisnis private equity tergolong masih berusia muda di Indonesia. Belakangan ini, sejumlah aksi merger dan akuisisi bernilai jumbo melibatkan perusahaan pembiak dana orang-orang kaya tersebut. Kehadiran raksasa private equity global turut menandai potensi bisnis ini di Indonesia.[footnoteRef:38] [38: Veronica Lukito, Kami Tak Sekadar Investasi Tapi Ikut Membangun, http://executive.kontan.co.id/news/kami-tak-sekadar-investasi-tapi-ikut-membangun, (diunduh pada 1 Oktober 2013).]

7.1.1.Pengertian Pengambilalihan Melalui Private EquityPrivate Equity merupakan badan usaha yang Bergerak dalam bidang pengelolaan uang dan investasi, kegiatan utama sebuah Private Equity adalah melakukan akuisisi terhadap perusahaan dengan kriteria tertentu untuk memperoleh profit darinya. Secara konsep, Private Equity merupakan penggabungan dari investment banking yaitu yang memberikan modal sebagai investasi dan nasihat keuangan, consulting management work yaitu yang memberi nasihat berupa pengetahuan dalam menjalankan manajemen, dan operating management work yaitu menjalankan peran manajemen.Umumnya Private Equity melakukan kegiatan sebagai berikut dalam menjalankan roda bisnisnya yaitu mencari bisnis yang sesuai untuk di tanamkan investasi dengan mengadakan penelitian terhadap tempat berinvestasi yang potensial dan sesuai dengan kapasitas dan kompetensinya; melakukan akuisisi untuk mendapatkan akses menunjang pertumbuhan perusahaan tersebut; dan membantu perusahaan tersebut mencapai potensi maksimal atau menyehatkan kembali sebuah perusahaan.Dalam rangka mendapatkan profit, Private Equity akan melakukan usaha untuk membuat perusahaan yang di akuisisinya mencapai kapasitas maksimal. Profit yang dimaksud bisa didapatkan dari hasil pembagian dividen perusahaan yang di akuisisi ataupun dari penjualan kembali perusahaan tersebut pada harga yang memberikan margin of profit. Usaha yang dilakukan oleh Private Equity dapat berupa hanya sekedar membantu memberikan arahan atau bahkan sampai terjun langsung mengubah sistem dan peran pemain kunci di perusahaan tersebut, pihak Private Equity dapat membantu dengan cara ikut mengelola keuangan, mendanai untuk pengadaan fasilitas modern, memecat pegawai, dan mengganti director boards atau memindahkan sebuah perusahaan jika dianggap merupakan keputusan strategis, kegiatan semacam ini termasuk dalam kategori operating management work. Setiap Private Equity mempunyai kriteria yang berbeda dengan Private Equity lainnya dalam menentukan target perusahaan yang akan di akuisisi, hal tersebut tergantung kemampuan sebuah Private Equity mengelola perusahaan target.Hubungan kemitraan dalam Private Equity dapat digolongkan menjadi dua bagian, terdiri dari limited partners dan general partners. Limited partners merupakan sebutan untuk bentuk partnership (kemitraan) yang memberikan modal investasi tetapi tidak ikut menjalankan dan melakukan pengelolaan terhadap bisnis tersebut, biasanya limited partnership adalah investor, karena untuk melakukan akuisisi Private Equity memerlukan dana yang besar, Private Equity membutuhkan investor untuk mendanai kegiatannya, para investor inilah yang disebut dengan Limited Partners, mereka bisa berbentuk perusahaan, individu pribadi yang kaya, angel investor, dan lain lainnya. Sementara yang dimaksud dengan general partnership merupakan bentuk kemitraan yang memanfaatkan dana dari Limited Partners untuk menjalankan bisnis yang dimaksud, merekalah yang menjabat sebagai partner/ direktur dan semua pegawai-pegawai dari sebuah Private Equity.

7.1.2.Pengaturan Pengambilalihan Melalui Private EquityPada dasarnya pengaturan pengambilalihan melalui Private Equity sama dengan pengaturan yang mengatur mengenai pengambilalihan perseroan terbatas pada umumnya yang memperhatikan ketentuan-ketentuan seperti yang telah dijelaskan dalam bab dua penelitian ini. Oleh karena itu, prosedur pengambilalihan yang dilakukan juga sama dengan prosedur pengambilalihan pada umumnya, yang menjadi pembeda ialah tujuan dari dilakukannya pengambilalihan tersebut yaitu untuk meningkatkan nilai perusahaan target dan kemudian menjual kembali investasi yang telah dilakukan.7.2.Perbedaan Private Equity Dengan Perusahaan LainSeperti telah disinggung sebelumnya, Private Equity secara konsep merupakan peleburan dari investment banking, consulting management work, dan operating management work. Meskipun tidak sama persis apa yang dilakukan sebuah Private Equity satu dengan lainnya, karena tidak semua Private Equity terlibat dalam operating management work, atau consulting management work, namun sudah pasti sebuah Private Equity terlibat dalam peran investment layaknya sebuah investment banking atau memberikan modal sebagai bantuan usaha terhadap perusahaan yang di akuisisinya. Dalam memberikan dana modal, Private Equity memiliki perbedaan jika dibandingkan dengan bank walaupun keduanya sama-sama mengharapkan profit dari peminjaman tersebut tetapi pada bank yang meminjamkan modal terhadap suatu perusahaan biasanya memintakan jaminan atas hutang tersebut, sedangkan Private Equity tidak meminta jaminan, karena secara teknis perusahaan yang diberikan suntikan modal merupakan milik pemberi modalnya Private Equity tersebut sehingga jaminan terhadap suntikan modal yang diberikan tidak berlaku. Bank hanya menginginkan modal yang dipinjamkannya kembali, ditambah dengan bunga yang telah disepakati sejak awal, sementara Private Equity mengharapkan kembalinya modal yang ditanamkan dengan penghasilan profit dari kegiatan perusahaan yang diberi modal tersebut, dan Private Equity akan membantu mewujudkannya dengan kegiatan consulting management work dan operating management work.

7.3.Tujuan dan Dampak Pengambilalihan Oleh Private EquityTujuan akuisisi yang dilakukan sebuah Private Equity tidak jauh berbeda dengan perusahaan yang bukan merupakan Private Equity, namun yang menjadi perbedaan adalah kegiatan utama dari perusahaannya sendiri. Tujuan utama Private Equity adalah mencari laba melalui perusahaan lain yang di akuisisinya. Tujuan utama perusahaan pada umumnya (selain Private Equity) adalah mencari laba dengan menyediakan produk atau jasa untuk para konsumennya. Secara sederhana dapat di jelaskan bahwa Private Equity melakukan melakukan aktifitas utamanya dengan mengakuisisi perusahaan tertentu, sementara perusahaan pada umumnya melakukan akuisisi untuk membantu aktifitas utamanya. Dalam memperoleh laba, perusahaan Private Equity melakukan akuisisi terhadap sebuah perusahaan kemudian membangun perusahaan sehingga dapat memberikan profit kepada Private Equity tersebut, tinjauan akuisisi Private Equity adalah apakah perusahaan ini memenuhi standar dan klasifikasi sebagai perusahaan yang potensial?. Dengan kata lain, Private Equity melakukan akuisisi terhadap perusahaan yang secara langsung menghasilkan produk dan jasa yang dapat dinikmati konsumen secara langsung, karena yang perlu diingat bahwa Private Equity bukan merupakan perusahaan penghasil produk atau jasa, tetapi merupakan pengelola keuangan. Dalam menentukan perusahaan yang akan diakuisisi, sebuah Private Equity mempunyai kriteria parameter yang berbeda dengan Private Equity lain, kriteria ditetapkan berdasarkan dapat berdasarkan pemahamannya terhadap sektor bisnis perusahaan yang dimaksud, atau hanya karena passion terhadap bidang tersebut. Dampak dari terjadinya akuisisi yang dilakukan oleh private equity terhadap perusahaan yang di akuisisi adalah perusahaan tersebut rata-rata tercatat berhasil mengalami pertumbuhan bisnis yang sangat cepat. Aset perusahaan yang di akuisisi juga akan meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun dan rata-rata perusahaan tersebut menjadi pemain utama di sektor bisnisnya masing-masing. Sedangkan dampak akuisisi tersebut bagi private equity adalah diperolehnya profit yang berlipat ganda akibat dari suksesnya akuisisi yang dilakukan tersebut.

7.4.Analisis Kasus (Northstar Equity Partners III Ltd. dan PT Trimegah Securities Tbk.)7.4.1Ringkasan KasusNorthstar Equity Partners III Ltd adalah merupakan perusahaan investasi keuangan yang didirikan Patrick Walujo, mantan bankir investasi Goldman Sachs, yang mengelola dana sebesar 1,2 miliar dollar AS yang khusus dibangun untuk Indonesia. Northstar telah menginvestasikan dana yang dikelola pada lebih dari 20 perusahaan di berbagai sektor termasuk perbankan, asuransi, retail, minyak dan gas, jasa pertambangan, batubara, minyak kelapa sawit dan telekomunikasi. Sebelum mengakuisisi Trimegah Securities, Northstar mengakuisisi PT Mahanusa Capital, induk usaha PT Mahanusa Securities. Sedangkan PT Trimegah Securities Tbk merupakan perusahaan yang menyediakan jasa equity capital market, debt capital markets, investment banking, dan asset management bagi nasabah korporasi maupun retail.Tahun 2012 Northstar Equity Partners III Ltd resmi mengakuisisi 49% saham PT Trimegah Securities Tbk (TRIM). Nilai akuisisi tersebut mencapai Rp 117,7 per saham atau setara dengan Rp 200 miliar. Akuisisi tersebut dilakukan melalui anak perusahaannya yaitu Advance Wealth Finance Ltd. Nilai saham yang diakuisisi adalah 1,7 miliar saham yang dikelola oleh Spinnaker Capital Limited and Spinnaker Asset Management (SAM Ltd). Northstar percatat terhadap prospek ekonomi makro yang kuat pada usaha broker dan asset management di Indonesia, dan melihat potensi jangka panjang untuk Trimegah. Northstar memiliki keyakinan bahwa tim manajemen yang ada pada saat ini dapat membawa perusahaan kepada tingkat yang lebih menguntungkan. Pengharapan dari prospek jangka menengah tersebut merupakan alasan terjadinya akuisisi tersebut.[footnoteRef:39] [39: Didik Purwanto, Northstar Akuisisi 49 Persen Saham Trimegah Securities, http://www.tribunnews.com/bisnis/2012/12/06/northstar-akuisisi-49-persen-saham-trimegah-securities, (diunduh pada 1 Oktober 2013).]

7.4.2.Analisis Kasus Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Private Equity melakukan akuisisi terhadap perusahaan yang secara langsung menghasilkan produk dan jasa yang dapat dinikmati konsumen secara langsung, karena yang perlu diingat bahwa Private Equity bukan merupakan perusahaan penghasil produk atau jasa, tetapi merupakan pengelola keuangan. Northstar menentukan target perusahaan yang akan di akuisisinya berdasarkan sektor tertentu yaitu servis finansial, retail, Energy/Resources, dan sektor telekomunikasi. PT TRIM merupakan suatu perusahaan yang bergerak dalam memberikan jasa keuangan sehingga hal ini memenuhi kriteria dari target perusahaan yang akan di akuisisi oleh perusahaan private equity.Akuisisi yang dilakukan oleh Northstar terhadap PT TRIM bertujuan untuk mencari profit terhadap perusahaan yang di akuisisinya sebab Northstar mengetahui bahwa walaupun PT TRIM sekarang sedang mengalami kesulitan dalam beroperasi, PT TRIM masih mempunyai prospek dalam jangka menengah yang akan memberikan profit berlipat ganda setelah dilakukan usaha untuk membuat PT TRIM mencapai kapasitas maksimal. Profit yang dimaksud bisa didapatkan oleh Northstar dari hasil pembagian dividen perusahaan yang di akuisisi ataupun dari penjualan kembali perusahaan tersebut pada harga yang memberikan margin of profit.Prosedur Perjanjian akuisisi yang dilakukan Northstar adalah bersyarat pada sejumlah persetujuan dengan direksi dari PT TRIM serta diperlukan pemberian izin dari Bapepam-LK. Prosedur yang dilakukan oleh private equity ini sama dengan prosedur akuisisi pada umumnya yaitu memperhatikan ketentuan UU PT pasal 125 pasal 134, UUPM pasal 84, PP 27/1998, dan Peraturan Ketua Bapepam-LK, hal ini dikarenakan PT TRIM merupakan sebuah badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang berada dalam wilayah Indonesia sehingga harus menggunakan ketentuan perundang-undangan di Indonesia. Transaksi jual beli saham yang dilakukan oleh Northstar dengan PT TRIM ditutup pada tanggal 6 Desember 2012.Dampak dari terjadinya akuisisi yang dilakukan oleh Northstar terhadap PT TRIM adalah terlihat dari catatan rata-rata volume transaksi PT TRIM pada Januari hingga April tahun 2013 sebesar Rp2,53 triliun atau naik 38 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp1,83 triliun. Dengan volume rata-rata transaksi harian tersebut, maka PT TRIM memiliki rata-rata nilai volume transaksi Rp115 miliar per hari. PT TRIM belum dapat menjelaskan secara rinci target pendapatan brokerage tahun ini, namun hingga kuartal I-2013 PT TRIM berhasil memperoleh pendapatan brokerage Rp10,75 miliar atau naik 20 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp8,96 miliar.[footnoteRef:40] Terlihat jelas bahwa terjadi kemajuan yang signifikan setelah dilakukan akuisisi oleh Northstar, hal ini membuktikan bahwa Northstar tidak salah langkah dalam melakukan akuisisi karena memang terbukti harapan yang diberikan terhadap PT TRIM mulai tercapai. [40: Rizkie Fauzian, Januari-April, Transaksi Trimegah Capai Rp2,53 T, http://economy.okezone.com/read/2013/06/11/278/820468/januari-april-transaksi-trimegah-capai-rp2-53-t, (diunduh pada 20 Oktober 2013).]

BAB VIIIPENGALIHAN AKUISISI MELALUI LEVERAGE BUYOUT (LBO)8.1.Pengertian dan Pengaturan Pengambilalihan Melalui Leverage BuyoutSalah satu latar belakang dari terjadinya tindakan akuisisi adalah untuk menambah sinergi. Untuk melakukan akuisisi tersebut tentunya diperlukan suatu pendanaan. Alternatif dalam mendapatkan sumber pendanaan tersebut dapat berasal dari internal perusahaan yaitu dengan menggunakan modal yang dimiliki, ataupun dengan mendapatkan pendanaan hutang dari pihak ketiga. Pendanaan hutang dari pihak ketiga inilah yang disebut dengan Leverage Buyout.8.1.1.Pengertian Pengambilalihan Melalui Leverage BuyoutIstilah Leverage Buyout (LBO) dimaksudkan sebagai pembelian seluruh atau seluruh atau sebagaian besar saham dari suatu perusahaan, dengan dana yang dipinjam dari pihak ketiga.[footnoteRef:41] Sedangkan menurut Olsen dalam bukunya Merger and Acquisition, pengertian dari LBO adalah akuisisi dari sebuah perusahaan atau anak perusahaan yang menggunakan skema pembiayaan dengan hutang. Jika suatu perusahaan hendak mengakuisisi menggunakan hutang untuk membiayai akuisisi perusahaannya, maka perusahaan tersebut telah melakukan LBO. [41: Munir Fuady (2),Hukum Tentang Merger,(Bandung: PT Citra Aditya Bakti ,2002),hal.169. ]

LBO menggunakan skema pendanaan yang diambil dari pihak ketiga dan dibayar oleh perusahaan target dari akuisisi. Dana pihak ketiga ini umumnya berasal dari investor yang sudah melembaga,seperti dana pensiun,dana asuransi, dan sebagainya. Dana dari pihak ketiga tersebut nantinya akan dikelola oleh bank investasi yang khusus bergerak di bidang LBO. Dana tersebut biasanya dibayar secara cicilan oleh perusahaan target LBO, biasanya dengan menggunakan obligasi-obligasi dengan bunga tinggi yang seringkali tanpa jaminan, sehingga sangat spekulatif. Obligasi seperti ini populer dengan istilah obligasi sampah.[footnoteRef:42] Pola LBO tersebut dilakukan karena perusahaan yang akan diakuisisi lebih besar daripada perusahaan yang akan mengakuisisi sehingga untuk menyiasati hal tersebut dilakukanlah skema pembiayaan LBO. [42: Munir Fuady (1), loc.cit., hlm.141.]

Skema pembiayaan dengan hutang merupakan sumber pendanaan yang banyak dipergunakan oleh perusahaan dalam rangka aktifitas perusahaan. Hutang umumnya dilakukan secara terencana dimana hutang tersebut timbul karena keinginan manajemen perusahaan dengan meminta bantuan pihak ketiga seperti bank atau lembaga pemberi pinjaman atau publik dengan meneribitkan obligasi. Jika merencanakan hutang kepada bank, perusahaan harus mempersiapkan jaminan minimum sebesar 30 % terhadap hutang yang akan dperoleh. Jika ingin berhutang kepada publik maka bisa memakai skema obligasi dimana perusahaan harus bekerjasama atau meminta bantuan perusahaan sekuritas karena perusahaan ini yang memiliki investor.[footnoteRef:43] [43: Adler Haymans Manurung, Restrukturisasi Perusahaan, (Jakarta: PT Adler Manurung Press),hlm.82.]

8.1.2Pengaturan Pengambilalihan Melalui Leverage BuyoutPengaturan mengenai LBO atau pembiayaan dengan hutang diatur di dalam:1. Undang Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT)2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi (PP 28/1999);3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank (PP 28/1999)4. Peraturan Ketua Bapepam-LK No. IX.G.1 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Publik atas Emiten;5. Peraturan Ketua Bapepam-LK No. IX.H.1 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka;6. Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 24/32/Kep/Dir juncto Surat Edaran Bank Indonesia No. 24/1/UKU dimana bank dilarang memberikan kredit untuk membeli saham yang menurut penulis berarti bank dilarang memberikan kredit kepada perusahaan yang ingin melakukan akuisisi dengan skema Leverage Buyout.Pengaturan mengenai pembiayaan dengan hutang LBO sejauh ini tidak mempunyai regulasi tersendiri secara khusus hal ini dikarenakan masih terdapat pro dan kontra dari suatu tindakan LBO. LBO dinilai tidak dapat memajukan perekonomian, karena pada prinsipnya LBO dianggap tidakk menambah produksi baru, tetapi hanya merupakan suatu utak-atik di bidang finansial belaka. Sehingga dalam hubungan dengan pasar modal, tindakan LBO sangat dekat dengan hal-hal yang dilarang oleh peaturan perundang-undangan di bidang pasar modal.[footnoteRef:44] [44: Munir Fuady (2), loc.c