STRATEGI PENGELOLAAN MANDIRI TAMAN … MENGENAI SKRIPSI DAN SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul Strategi Pengelolaan Mandiri

STRATEGI PENGELOLAAN MANDIRI TAMAN NASIONAL

BROMO TENGGER SEMERU

PRISCILLIA CHRISTIANI

DEPARTEMEN KONSERVASI SUMBERDAYA HUTAN DAN EKOWISATA

FAKULTAS KEHUTANAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

2016

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul Strategi Pengelolaan

Mandiri Taman Nasional Bromo Tengger Semeru adalah benar karya saya dengan

arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada

perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya

yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam

teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut

Pertanian Bogor.

Bogor, Mei 2016

Priscillia Christiani

NIM E34110098

ABSTRAK

PRISCILLIA CHRISTIANI. Strategi Pengelolaan Mandiri Taman Nasional

Bromo Tengger Semeru. Dibimbing oleh HADI SUKADI ALIKODRA dan

RINEKSO SOEKMADI.

Kawasan konservasi memiliki permasalahan yang sama, yaitu mengenai

pendanaan. Pendanaan berperan penting untuk menentukan keberhasilan

pengelolaan taman nasional. Saat ini, Taman Naional Bromo Tengger Semeru

(TNBTS) dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah. Di masa depan, dikhawatirkan

kapasitas pendanaan pemerintah akan menurun. Oleh karena itu, penelitian ini

berusaha untuk merancang kemungkinan strategi kemandirian bagi TNBTS.

Penelitian ini menganalisis perbedaan antara kondisi TNBTS saat ini dengan

kondisi ideal yang ingin dicapai TNBTS dalam rangka menuju kemandirian.

Strategi kemandirian akan dijabarkan ke dalam tiga hal, yaitu strategi kelola

usaha, strategi kelola kelembagaan, dan strategi kelola sosial. Data dalam

penelitian ini didapatkan dengan menggunakan metode wawancara dan studi

literatur. Hasil penelitian menunjukkan TNBTS sudah mampu menjadi TN

Mandiri. Akan tetapi, untuk mencapai kemandirian diperlukan kematangan

rencana bisnis dan kapasitas pengelola yang mampu menjalankan bisnis dengan

tetap memperhatikan prinsip konservasi.

Kata kunci: dana konservasi, pembiayaan mandiri, taman nasional Bromo

Tengger Semeru

ABSTRACT

PRISCILIA CHRISTIANI. Self-Financing Strategies for Bromo Tengger Semeru

National Park. Supervised by HADI SUKADI ALIKODRA and RINEKSO

SOEKMADI.

Funding is one of a key factor that can determine the success of national

park management. Currently, Bromo Tengger Semeru National Park (BTSNP) is

fully funded by the government. In the future, national parks in Indonesia are

expected to build a self-financing system because there will be a decrease in the

capacity of government funding. This research investigated possible sustainable

strategies for self-financing by BTSNP; the research used gap analysis of the

difference between real and „ideal‟ scenarios for BTSNP‟s self-financing and

sustainability criteria. This strategy is divided into: business strategy, institutional

strategy, and social strategy. Research data was collected by interview and

literature review. The results of this research have shown that BTSNP could attain

complete financial self-sufficiency. However, to achieve self-financing BTSNP

need to prepare the institution than can run the business well and need to build the

capacity of the managers.

Keywords: Bromo Tengger Semeru national park, conservation fund, self-

financing

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Sarjana Kehutanan

pada

Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata

STRATEGI PENGELOLAAN MANDIRI TAMAN NASIONAL

BROMO TENGGER SEMERU

PRISCILLIA CHRISTIANI

DEPARTEMEN KONSERVASI SUMBERDAYAHUTAN DAN EKOWISATA

FAKULTAS KEHUTANAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

2016

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Tritunggal atas segala

karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. sehingga penyusunan

skripsi berjudul “Strategi Pengelolaan Mandiri Taman Nasional Bromo Tengger

Semeru” dapat diselesaikan. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih

kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan dan penyusunan skripsi

ini, terutama kepada Prof Dr Ir Hadi S Alikodra, Ms dan Dr Ir Rinekso Soekmadi,

MScF selaku Komisi Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, saran dan

nasihat yang bermanfaat bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan tugas akhir ini;

Bapak dan Ibu dosen di Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata,

Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor untuk ilmu yang diberikan; seluruh

pihak Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang telah bersedia bekerja sama

dalam pengambilan data; Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha di Departemen Konservasi

Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor

untuk waktu dan bantuan yang diberikan; Papi, Mami, Papa, Ci Jessica, Nazir Foead,

dan Delima Saragih yang telah memberikan semangat, dukungan, dan doa; Adithya

Ananta Halim dan keluarga, yang selalu memperhatikan, membantu, dan mendoakan;

sahabat-sahabat terbaik Ken Dara Cita, Galuh Masyithoh, Ilham Ananda, Rizka

Hari Yulianti Pratami, dan Panji Prakoso atas semangat, dukungan, hiburan,

keceriaan yang diberikan; seluruh teman-teman, khususnya KSHE 48 atas bantuan,

dukungan, doa dan keceriaan yang senantiasa berlimpah; seluruh pemuda Gereja

Reformed Injili Indonesia BSD-Bintaro, Hamburg (Trio Flüchtlinge), Bogor (Abe),

dan Kelapa Gading (Ci Erni) atas penghiburan dan penguatan yang selalu diberikan;

Gannady Girsang, Made Ari, dan seluruh teman-teman di Goettingen yang selalu

memotivasi untuk segera menyelesaikan skirpsi ini; dan pihak terkait yang tidak bisa

disebutkan satu per satu. Semoga karya ilmiah ini bermanfaat.

Bogor, Mei 2016

Priscillia Christiani

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL vii

DAFTAR GAMBAR vii

PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 1

Perumusan Masalah 2

Tujuan Penelitian 3

Manfaat Penelitian 3

METODE 3

Lokasi dan Waktu Penelitian 3

Alat dan Obyek Penelitian 3

Jenis Data 4

Teknk Pengumpulan Data 4

Analisis Data 6

HASIL DAN PEMBAHASAN 7

Kondisi Umum TNBTS 7

Sumberdaya Manusia Eksisting TNBTS 8

Fasilitas TNBTS 10

Elemen Pendanaan TNBTS 11

Perbandingan Pendanaan TNBTS dengan Negara Lain 14

Kondisi Eksisting Pendanaan dan Bisnis Kawasan TNBTS 15

Strategi Kemandirian TNBTS 18

Strategi Pencapaian Kemandirian TNBTS 22

SIMPULAN DAN SARAN 27

Simpulan 27

Saran 27

DAFTAR PUSTAKA 28

DAFTAR TABEL

1 Jenis, metode pengumpulan, dan sumber data 5 2 PNBP TNBTS 11 3 Jumlah Pengunjung TNBTS 12 4 Anggaran dan belanja TNBTS 13

5 Dana Konservasi Negara Lain 14 6 Rencana dan alokasi pendanaan serta penerimaan TNBTS 15 7 Presentase alokasi anggaran belanja TNBTS 16 8 Tarif masuk kawasan Bromo dan sekitarnya 17

9 Tarif masuk kawasan Semeru dan sekitarnya 17 10 Proyeksi PNBP skenario pesimis 19 11 Proyeksi PNBP skenario optimis 21 12 Total pemasukan PNBP TNBTS skenario optimis 21

DAFTAR GAMBAR

1 Kerangka pikir penelitian 2

2 Denah objek wisata TNBTS 8

3 Struktur organisasi TNBTS 9

4 Laju perkembangan PNBP TNBTS 11

5 Laju perkembangan pengunjung TNBTS 12

6 PNBP TNBTS 2009-2015 20

7 Perbandingan proyeksi skenario pesimis, moderat, dan optimis 22

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kawasan konservasi berperan penting dalam pola keseluruhan penggunaan

lahan dan pembangunan ekonomi (McNeely 1995). Fungsi pokok kawasan

konservasi adalah sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan

keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, pemanfaatan

secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Potensi taman nasional

(TN) dari sisi bio-ekologis sudah banyak diteliti, sementara dari sisi ekonomi

belum banyak diungkap. Keseluruhan potensi kawasan konservasi sampai saat ini

belum dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimal (Kemenhut 2011a).

Penunjukan dan penetapan kawasan konservasi di Indonesia saat ini telah

mencapai 521 unit dengan luas ± 27 206 juta hektar. Permasalahan pengelolaan

TN di Indonesia secara umum berkaitan erat dengan berbagai aspek seperti

masalah kelembagaan, masalah kawasan, konflik kawasan, serta rendahnya

komitmen para pihak dalam mendukung keberhasilan kegiatan konservasi

(Kemenhut 2011a). Hasil survey cepat mengenai efektivitas pengelolaan TN di

Indonesia, pada tahun 2010 sampai 2011 dengan metode Rapid Assesment on

Protected Area Management-Management Effectiveness Tracking Tool

(RAPPAM-METT) menunjukkan sebagian besar pengelolaan TN belum berjalan

efektif. Pengelolaan yang efektif hanya dicapai oleh lima Balai TN (BTN) dari 50

TN yang ada yaitu BTN Komodo, BTN Bali Barat, Balai Besar TN (BBTN)

Bromo Tengger Semeru, BBTN Gunung Gede Pangrango dan BTN Way Kambas,

sisanya sedang dan buruk. Faktor utama belum efektifnya pengelolaan TN terkait

erat dengan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan anggaran pemerintah.

Pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan dalam upaya

mengoptimalkan pengelolaan kawasan konservasi, termasuk dalam mengatasi

permasalahan pembiayaan keuangannya. Upaya tersebut diantaranya dengan

Penunjukan 20 Taman Nasional Model dengan target menjadi Taman Nasional

Mandiri melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan

Konservasi Alam (PHKA) Nomor : SK.69/IV-Set/HO/2006 tanggl 3 Mei 2006

sebagai tindak lanjut dari Rencana Strategis Departemen Kehutanan 2005-2009.

TN di Indonesia menyimpan nilai ekonomi yang tidak kurang dari 596

trilyun rupiah. Namun, pada tahun 2010 jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak

(PNBP) yang diperoleh seluruh TN di Indonesia hanya 16 milyar rupiah, hanya

setara dengan PNBP yang dihasilkan kebun raya di Indonesia yang luasnya

kurang dari 1 juta ha (Kemenhut 2011a). Bahkan, walaupun suatu kawasan

konservasi mampu memberikan kontribusi yang nyata bagi keuangan negara,

tetapi hanya sebagian kecil saja dari dana tersebut yang dikembalikan untuk

keperluan pengelolaan kawasan konservasi (McNeely 1995). Kecukupan

pendanaan, kestabilan pendanaan dan pengelolaan keuangan memiliki korelasi

cukup tinggi terhadap efektivitas pengelolaan (Leverington et al. 2010).

Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) ditunjuk sebagai Taman

Nasional Model dengan tujuan untuk optimalisasi pengelolaan sesuai dengan

kekhasan, dalam rangka mewujudkan Taman Nasional Mandiri. Pada tahun 2014,

pagu anggaran pemerintah untuk TNBTS adalah sebesar Rp 16 177 872 000.00

2

dan realisasi anggaran kegiatan TNBTS adalah sebesar Rp 14 682 837 558.00.

Sementara penghasilan PNBP TNBTS pada tahun 2014 adalah Rp 15 171 196

500.00 (BBTNBTS 2014). Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan yang

diperoleh TNBTS sudah mencukupi biaya pengelolaannya.

TNBTS saat ini masih bergantung kepada pembiayaan yang berasal dari

APBN pemerintah pusat. Kedepannya dikhawatirkan pemerintah akan lebih

memprioritaskan pendanaan untuk isu-isu mengenai kependudukan, masalah

sosial, dan infrasturktur, sehingga kemampuan pendanaan pemerintah di bidang

konservasi akan menurun. Oleh karena itu, diperlukan suatu strategi kemandirian

khususnya dalam hal pendanaan agar TNBTS dapat membiayai kebutuhannya

sendiri dan tidak bergantung sepenuhnya kepada pemerintah. Diharapkan, dengan

kemandirian pendanaan, maka TNBTS dapat memberikan kontribusi kepada

pemerintah sehingga kawasan konservasi di Indonesia dipandang penting dan

mendapat dukungan dari masyarakat.

Perumusan Masalah

Sumber pendanaan taman nasional saat ini berasal dari APBN, PNBP, dan

sumber lainnya. Ketika kemampuan sumber pendanaan tersebut menurun,

diperlukan suatu pendapatan tambahan bagi pengelolaan taman nasional (Gambar

1). Pendanaan tambahan tersebut dapat dimanfaatkan dengan mengoptimalkan

sumber daya alam yang dimiliki TNBTS. Sumber daya alam (SDA) ini

diharapkan mampu memberikan kontribusi berkelanjutan bagi penyelengaraan

kegiatan pengelolaan TNBTS sehingga dapat mencapai kondisi ideal taman

nasional mandiri. Dalam mengoptimalkan SDA kawasan TNBTS diperlukan

beberapa strategi, yakni strategi kelola usaha, strategi kelola kelembagaan, dan

strategi kelola sosial. Ketiga strategi ini akan disusun dengan mempertimbangkan

kebijakan dan aturan yang berlaku saat ini.

Gambar 1 Kerangka pikir penelitian

3

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah menyusun strategi self-financing (kemandirian)

pengelolaan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Untuk merumuskan

strategi ini, terdapat tiga focus utama, yakni strategi kelola usaha, strategi kelola

kelembagaan, dan strategi kelola sosial.

Manfaat Penelitian

Manfaat dari dilaksanakannya penelitian ini bagi pihak internal adalah

memberikan masukan untuk pengembangan pengelolaan TNBTS sehingga

tercapai kemandirian pengelolaan kawasan TNBTS. Sedangkan bagi pihak

ekternal, penelitian ini dapat memberikan data yang dibutuhkan. Hasil penelitian

diharapkan dapat menjadi bukti bahwa kawasan konservasi merupakan aset

penting dan dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat. Taman nasional

diharapkan tidak lagi dipandang sebelah mata oleh masyarakat, namun mampu

meberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan negara. Strategi

kemandirian yang disusun diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan

pengelola untuk mendorong kesiapan kemandirian taman nasional di Indonesia.

METODE

Lokasi dan Waktu Penelitian

Tempat yang menjadi lokasi penelitian adalah Balai Besar Taman Nasional

Bromo Tengger Semeru. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru

dipilih karena merupakan TN Efektif sesuai dengan Road Map Pembangunan

Kehutanan Berbasis Taman Nasional yang menjadi target untuk dijadikan TN

Mandiri pada Milestone I (Kemenhut 2011a). Selain itu, Taman Nasional Bromo

Tengger Semeru juga merupakan salah satu taman nasional di Indonesia yang

memberikan PNBP dalam jumlah yang besar. Penelitian ini dilaksanakan pada

bulan Mei sampai Juni 2015.

Alat dan Obyek Penelitian

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat tulis, kuesioner, dan

kamera. Selain itu, penelitian dilakukan dengan mengacu kepada beberapa

dokumen, yaitu Sustainable Financing for Protected Areas oleh IUCN (Emerton

et al. 2006), dan dokumen Road Map Pembangunan Kehutanan Berbasis Taman

Nasional oleh Kementerian Kehutanan Republik Indonesia (Kementerian

Kehutanan 2011). Obyek penelitian adalah pihak yang terlibat dalam proses

penyelenggaraan anggaran serta pengelolaan TNBTS.

4

Jenis Data

Data yang dikumpulkan adalah data mengenai pendapatan TNBTS, jenis

kegiatan dan biaya pengelolaan TNBTS, dan kapasitas pengelola kawasan

mendukung keberlanjutan pendanaan. Data ini digunakan untuk menggambarkan

kondisi eksisting atau tingkat kemandirian pengelolaan kawasan TNBTS saat ini

serta mengumpulkan peluang-peluang pelaksanaan strategi pencapaian kondisi

ideal pengelolaan dengan pertimbangan peraturan dan kebijakan yang terkait.

Data ini juga menjadi informasi pendukung pemilihan strategi.

Teknik Pengumpulan Data

Metode penelitian secara umum terbagi menjadi dua, yakni studi literatur

dan wawancara.

Studi literatur

Studi literatur dilakukan terhadap penelitian terdahulu, dokumen

pengelolaan, peraturan perundang-undangan serta kebijakan terkait dan pustaka

lain yang terkait dengan bahasan. Studi literatur tidak hanya dilakukan di Balai

Besar TNBTS tetapi juga terhadap publikasi ilmiah terkait yang dapat ditemukan.

Dokumen pendanaan TNBTS, PNBP saat ini, pengeluaran TN, skema

pendistribusian pendanaan dibutuhkan untuk mengetahui persentase PNBP

terhadap pengeluaran TN serta jumlah, jenis dan alokasi anggaran TNBTS.

Penelusuran dokumen ini dilakukan untuk mengetahui kondisi eksisting saat ini

dan kondisi ideal TNBTS Mandiri

Untuk mengkaji strategi pembiayaan TNBTS, jenis data yang diperlukan

adalah pendapatan TNBTS dan jenis kegiatan serta biaya pengelolaan TNBTS.

Parameter yang diukur adalah pagu anggaran dari pemerintah, PNBP TNBTS, dan

alokasi penggunaan anggaran dari pemerintah berdasarkan kegiatan belanja

pegawai, belanja modal, dan belanja barang.

Jenis data yang diperlukan untuk mengembangkan strategi Balai Besar

TNBTS mandiri adalah dokumen rencana bisnis TNBTS, struktur organisasi

TNBTS saat ini, dan kondisi sosial pihak pengelola TNBTS. Variabel yang diukur

adalah kondisi TNBTS saat ini menuju kemandirian.

Wawancara

Wawancara dilakukan kepada pihak pengelola Balai Besar TNBTS.

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data strategi pendanaan kawasan dan

skema alokasi anggaran guna membantu mengerti dokumen tertulis (Tabel 1).

Berikut disajikan sebagai ringkasan atas jenis data dan metode pengumpulan data

di atas.

Tabel 1 Jenis, metode pengumpulan, dan sumber data

Tujuan Jenis data Variabel/Parameter Metode Sumber data

1. Mengkaji strategi

pembiayaan TNBTS

2. Mengembangkan

strategi Balai Besar

TNBTS yang mandiri

1. Pendapatan TNBTS

2. Jenis-jenis kegiatan

dan biaya pengelolaan

1.1 Bisnis

1.2 Kelembagaan

1.3 Sosial

1.1 Pagu anggaran dari

pemerintah

1.2 PNBP TNBTS saat ini

2.1 Alokasi penggunaan

anggaran dari pemerintah

berdasarkan kegiatan

belanja pegawai, belanja

barang, dan belanja

modal

Kondisi pengelolaan TNBTS

menuju kemandiran

Review dokumen

keuangan

Wawancara Kepala

Subbagian Umum

Balai Besar TNBTS

dan review dokumen

keuangan

Wawancara pengelola

Balai Besar TNBTS

dan review dokumen

Laporan

Akuntabilitas

Kinerja Instansi

Pemerintah

(LAKIP) TNBTS

Rencana Strategis

Balai Besar TNBTS,

Laporan

Akuntabilitas

Kinerja Instansi

Pemerintah

(LAKIP) TNBTS,

Statistik Balai Besar

TNBTS

Dokumen Rencana

Strategis Bisnis

Balai Besar TNBTS,

Dokumen struktur

organisasi Balai

Besar TNBTS

5

Analisis dan Sintesis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh

diolah dengan metode tabulasi silang dan deskriptif. Metode tabulasi silang

digunakan untuk menghitung laju pertumbuhan pengunjung, laju peningkatan dan

penurunan PNBP, serta jumlah anggaran dan biaya pengelolaan TNBTS. Hasil

sintesis ini digunakan untuk menggambarkan kondisi TNBTS saat ini.

Kemandirian TNBTS akan dirancang dari tiga analisis, yaitu analisis kelola

usaha, analisis kelola kelembagaan, dan analisis kelola social. Pada dasarnya,

penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kondisi TNBTS saat ini dengan

kondisi kemandirian idela yang ingin dicapai. Gap yang terdapat antara kondisi

saat ini dengan kondisi ideal akan diatasi dengan beberapa pilihan strategi

mencakup strategi kelola usaha, strategi kelola kelembagaan, dan strategi kelola

sosial. Berikut penjabaran strategi tersebut:

1. Strategi kelola usaha

Data yang dianalisis adalah data pendapatan dan pengeluaran TNBTS.

Sintesis yang dilakukan untuk menghasilkan strategi ini adalah menghubungkan

kondisi pendanaan TNBTS saat ini dengan data pendanaan ideal TNBTS Mandiri.

Diharapkan dengan hal ini kendala yang berhubungan dengan pendanaan demi

kemandirian finansial taman nasional dapat diketahui. Strategi kelola usaha akan

menghasilkan sumber-sumber pendapatan tambahan bagi TNBTS melalui

penggunaan sumber daya alam kawasan. Strategi kelola usaha akan dijabarkan

menjadi 3 skenario, yaitu skenario pesimis, moderat dan optimis.

Skenario pesimis adalah skenario yang menggambarkan penurunan

penerimaan TNBTS, sehingga kemandirian tidak dapat dicapai TNBTS. Hal yang

menyebabkan TNBTS masuk ke dalam skenario pesimis adalah akibat penurunan

pengunjung yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Skenario moderat

menggambarkan TNBTS tetap menjalankan bisnis seperti saat ini, tidak ada

penambahan pendapatan yang berarti. Skenario optimis menggambarkan TNBTS

menggunakan sumber daya alam kawasan yang dimiliki sehingga mampu

memperoleh pendapatan tambahan. TNBTS akan masuk ke dalam skenario

optimis apabila menjalankan unit bisnis yang mampu mendongkrak

pendapatannya, seperti membuka bisnis wisata baru.

2. Strategi kelola kelembagaan

Strategi ini berusaha untuk merancang bentuk kelembagaan yang sesuai

untuk mengelola TNBTS mandiri. Data yang dianalisis adalah kondisi pengelola

saat ini dan dihubungkan dengan tipe institusi pengelola taman nasional menurut

Barborak (1995). Pemilihan bentuk institusi yang paling ideal dilakukan dengan

mempertimbangkan kondisi TNBTS saat ini serta kendala yang dihadapi.

3. Strategi kelola sosial

Strategi ini didapatkan dengan menghubungkan kondisi pengelola saat ini

dengan kriteria ideal pengelola dan masyarakat sekitar TNBTS untuk mengelola

TNBTS yang mandiri. Strategi kelola sosial akan menentukan langkah agar

pengelola serta masyarakat sekitar kawasan mampu menerima dan beradaptasi

dengan strategi kelola usaha dan kelembagaan yang telah dibuat.

Ketiga strategi di atas akan menjadi bagian dari strategi pencapaian TNBTS

mandiri. Strategi pencapaian akan dibuat senyata mungkin sehingga realistis

untuk diimplementasikan oleh pihak TNBTS.

6

7

HASIL DAN PEMBAHASAN

TN Mandiri adalah TN efektif yang mampu memenuhi 80% dari biaya

pengelolaannya melalui PNBP sendiri (Kemenhut 2011). Secara internasional,

kemandirian diartikan sebagai kemampuan suatu lembaga konservasi untuk

mencukupi keseluruhan biaya pengeluarannya sendiri (Emerton et al. 2006).

Kemampuan ini dilihat dari pendanaan saat ini, SDM, dan institusi yang

menopang manajemen dari TN itu sendiri. Kemandirian ini dapat digambarkan

dalam derajat yang berbeda-beda. Kelestarian merupakan suatu kondisi yang

dituju seiiring dan setelah kemandirian tersebut tercapai. Kelestarian ini memiliki

arti bahwa kemandirian tersebut bertahan dan bahwa tujuan dari pengelolaan

terjamin (Muthiah 2015). Strategi pencapaian kemandirian dan kelestarian

TNBTS dibagi ke dalam tiga strategi besar yakni strategi kelola usaha, strategi

kelola kelembagaan, dan strategi kelola sosial.

Kondisi Umum TNBTS

Secara geografis kawasan TNBTS terletak antara 70

51" 39' - 80 19" 35'

Lintang Selatan dan 1120 47" 44' - 113

0 7" 45' Bujur Timur. Berdasarkan wilayah

administrasi pemerintahan, TNBTS termasuk dalam 4 wilayah kabupaten yakni

Kabupaten Malang, Pasuruan, Probolinggo, dan Lumajang - Propinsi Jawa Timur.

Batas kawasan taman nasional, sebelah barat: Kabupaten Malang meliputi lima

wilayah Kecamatan antara lain Tirtoyudo, Wajak, Poncokusumo, Tumpang dan

Jabung, sebelah timur: Kabupaten Probolinggo meliputi Kecamatan Sumber dan

Kabupaten Lumajang wilayah Kecamatan Gucialit dan Senduro, sebelah utara:

Kabupaten Pasuruan wilayah Kecamatan Tutur, Tosari, Puspo dan Lumbang.

Kabupaten Probolinggo wilayah Kecamatan Lumbang dan Sukapura, sebelah

selatan: Kabupaten Malang antara lain wilayah Kecamatan Ampelgading dan

Tirtoyudo, serta Kabupaten Lumajang wilayah Kecamatan Pronojiwo dan

Candipuro. Luas kawasan TNBTS adalah 50 276,20 Ha, terdiri dari 50 265,95 Ha

daratan dan 10,25 Ha perairan yang berupa danau atau ranu (BBTNBTS 2014a).

TNBTS memiliki obyek wisata yang saat ini sudah dibuka dan dapat

dikunjungi oleh umum. Obyek wisata tersebut diantaranya Gunung Semeru

(dengan beberapa obyek di sepanjang rute menuju Gunung Semeru yang biasa

dilalui pendaki adalah Ranu Kumbolo, Kalimati, Arcopodo, Padang Rumput

Jambangan, Oro – Oro Ombo, Cemoro Kandang, dan Pangonan Cilik), komplek

Pegunungan Tengger (dengan beberapa objek yaitu Kaldera Tengger, Gunung

Bromo, Gua/Gunung Widodaren, Gunung Batok, Gunung Batok dan Gunung

Penanjakan), Danau Ranu Pani, Ranu Regulo, dan Ranu Darungan, Hutan

Penanjakan-Dingklik, Pura Agung Poten, Gua Widodaren, Sumur Pitu/Gua Lava,

Pura/Padanyangan Rondo Kuning, Prasasti Arcopodo, Prasasti Ranu Kumbolo,

Pure Ngadas, Vihara Ngadas (Gambar 2).

8

Gambar 2 Denah obyek wisata TNBTS

Sumberdaya Manusia Eksisting TNBTS

Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ditetapkan sebagai Unit Pelaksana

Teknis Direktorat Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam (PKA)

berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 1049/Kpts-II/1992 tanggal 12

November 1992. Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor

185/Kpts-II/1997 tanggal 31 Maret 1997 Organisasi Taman Nasional mengalami

perubahan menjadi Balai Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Tahun 2006

berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.29/Menhut-II/2006

diterbitkan peraturan tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Menteri

Kehutanan Nomor 6186/Kpts-II/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai

Taman Nasional. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor

P.03/Menhut-II/2007 tanggal 1 Februari 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional, Balai Taman Nasional Bromo Tengger

Semeru ditingkatkan menjadi Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger

Semeru (klasifikasi UPT TN Kelas I-eselon IIb) dan struktur organisasi Balai

Besar Taman Nasional Tipe B.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan

Konservasi Alam (PHKA) Nomor SK. 69/IV-Set/HO/2006 tanggal 3 Mei 2006

tentang Penunjukkan 20 Taman Nasional sebagai Taman Nasional Model, Taman

Nasional Bromo Tengger Semeru termasuk dalam penunjukkan ini. Keputusan

ini disusul dengan SK.128/IV-Set/HO/2006 tanggal 25 Juli 2006 tentang

Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi

9

Alam Nomor SK. 69/IV-Set/HO/ 2006 tanggal 3 Mei 2006 tentang

Penunjukkan 21 Taman Nasional sebagai Taman Nasional Model. Taman

Nasional Bromo Tengger Semeru ditunjuk sebagai Taman Nasional Model

dengan tujuan penunjukan adalah untuk optimalisasi pengelolaan sesuai dengan

kekhasan, dalam rangka mewujudkan taman nasional mandiri.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.03/Menhut-II/2007,

struktur organisasi Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru terdiri

dari (Gambar 3):

Gambar 3 Struktur organisasi TNBTS

1. Jabatan Struktural, yang terdiri dari :

Kepala Balai Besar, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, koordinasi,

bimbingan teknis dan pelaksanaan administrasi dalam rangka penyelenggaraan

konservasi SDAH dan ekosistemnya dan pengelolaan kawasan TN berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jabatan di bawahnya adalah Kepala

Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang Teknis Konservasi Taman Nasional serta

Kepala Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I dan II.

Kepala Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas melaksanakan pengurusan

administrasi persuratan, ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan,

kearsipan dan rumah tangga, penyusunan perencanaan dan kerja sama,

pengumpulan dan analisis data, pemantauan dan evaluasi, pelaporan serta

kehumasan. Jabatan di bawahnya adalah Kepala Subbagian Umum, Kepala

Subbagian Perencanaan dan Kerjasama, serta Kepala Subbagian Data, Evaluasi,

Pelaporan dan Humas.

Kepala Bidang Teknis Konservasi Taman Nasional, mempunyai tugas

penyiapan rencana kerja di bidang perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan

kawasan TN, pelayanan dan promosi di bidang konservasi sumber daya alam

hayati dan ekosistemnya. Jabatan di bawahnya adalah Kepala Seksi Pemanfaatan

dan Pelayanan, dan Kepala Seksi Perlindungan, Pengawetan dan Perpetaan.

BBTNBTS

Jabatan Fungsional

Bagian Tata Usaha

Subbagian Umum

Subbagian Perencanaan

dan Kerjasama

Subbagian Evaluasi dan

Pelaporan serta Humas

Bidang Teknis

Seksi Pemanfaatan

Seksi Perlindungan

Bidang Wilayah PTN

I

SPTN I

SPTN II

Bidang Wilayah PTN

II

SPTN III

SPTN IV

10

Kepala Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I dan II, mempunyai

tugas mengkoordinasikan pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan

ekosistemnya, serta pengelolaan kawasan Taman Nasional di wilayah kerjanya.

Nama jabatan di bawahnya adalah Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional.

Kepala SPTN Wilayah I dan II berada di bawah Kepala BPTN Wilayah I dan

Kepala SPTN Wilayah III dan IV berada di bawah Kepala BPTN Wilayah II.

2. Jabatan Fungsional Umum (Non Struktural)

Jabatan fungsional umum (non struktural) ditempati pegawai di bawah

Kepala Seksi/Sub Bagian, memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing.

3. Jabatan Fungsional

Jabatan ini terdiri dari jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan

(PEH), Polisi Kehutanan (Polhut), dan Penyuluh Kehutanan dimana masing-

masing jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang Ketua Kelompok/

Koordinator yang ditetapkan oleh Kepala BBTNBTS. Tenaga Fungsional,

mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-

masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BBTNBTS, struktur

organisasi ditambah dengan masing-masing 3 kepala resort untuk Kepala Seksi

Pengelolaan TN, dan masing-masing koordinator teknis serta koordinator

administrasi umum untuk Kepala Bidang Pengelolaan Taman Nasional.

Dalam tahun 2014 terdapat 12 calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang

ditempatkan di Balai Besar TNBTS terdiri dari 4 fungsional umum, 8 fungsional

khusus (PEH = 4; Penyuluh= 2; Polhut=2) sehingga jumlah keseluruhan pegawai

baik pegawai negeri sipil dan CPNS sebanyak 116 orang (BBTNBTS 2014a).

Fasilitas TNBTS

Fasilitas yang dimiliki TNBTS adalah perlengkapan kantor, peralatan olah

data, peralatan perpetaan, sarana prasarana wisata alam, kendaraan operasional

roda dua dan empat, sarana prasarana komunikasi, perpustakaan, gedung dan

bangunan kantor, peralatan pengamanan hutan, perlengkapan SAR (Search and

Rescue), perlengkapan pengendalian kebakaran hutan, peralatan penelitian, serta

sarana prasarana penyebaran informasi dan promosi. Sarana perkantoran yang ada

di TNBTS sudah memenuhi standar di Rencana Pengelolaan Taman Nasional

(RPTN), bahkan lebih dari target yang telah ditetapkan. Namun sarana prasarana

yang dimiliki oleh TNBTS seperti kamera dan sepeda motor, beberapa kondisinya

rusak, dan yang menjadi permasalahan adalah barang-barang yang rusak belum

diperbaiki karena biaya untuk perbaikan hampir mendekati dengan barang baru.

Elemen Pendanaan TNBTS

Pendanaan TNBTS dibahas kedalam tiga elemen, yaitu penerimaan,

anggaran, dan alokasinya.

1. Penerimaan TNBTS

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TNBTS dihasilkan dari pungutan

ijin masuk kawasan dari adanya kegiatan wisata alam. PNBP ini memiliki

kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan terjadinya

11

peningkatan trend kunjungan wisatawan (Tabel 2). Sejak tahun 2006 PNBP

seluruhnya langsung masuk ke pemerintah pusat.

Tabel 2 PNBP TNBTS

No Tahun Jumlah Setoran PNBP (Rp) Peningkatan (%)

1 2009 910 518 760

2 2010 1 061 918 760 16.63

3 2011 880 519 840 -17.08

4 2012 1 534 762 050 74.30

5 2013 5 863 733 900 282.06

6 2014 15 171 196 500 158.73

Total 25 422 649 810

Sumber: BBTNBTS (2014a) data diolah

Pada tahun 2011, terjadi penurunan PNBP sebanyak 17.08% dikarenakan

terjadi penurunan pengunjung sebanyak 37 733 orang (Tabel 3). Tahun 2013,

terjadi kenaikan PNPB tertinggi selama 6 tahun terakhir dikarenakan

meningkatnya jumlah pengunjung sebanyak 275 770 orang (Tabel 3).

PNBP tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar Rp 15 171 196 500.00

dikarenakan diberlakukannya tarif baru masuk kawasan TNBTS sesuai dengan PP

No. 12 tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan

Pajak yang Berlaku Pada Kementrian Kehutanan. Fluktuasi PNBP dapat dilihat

pada Gambar 4.

Gambar 4 Laju perkembangan PNBP TNBTS

Secara umum, kenaikan pengunjung terbesar terjadi pada tahun 2012, yaitu

sebesar 119.87% (Tabel 3). Setelah tahun 2012, jumlah pengunjung juga terus

meningkat. Hal ini dikarenakan adanya kegiatan promosi yang dilakukan TNBTS.

Banyak kegiatan syuting dan pengambilan gambar yang dilakukan di daerah

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2009 2010 2011 2012 2013 2014

PN

BP

(m

ilyar

rupia

h)

Tahun

Jumlah Setoran

PNBP (Rp)

12

Gunung Bromo dan Gunung Semeru. Sementara itu, penurunan pengunjung pada

tahun 2006 dan 2011disebabkan oleh adanya aktivitas vulkanik Gunung Semeru,

sehingga kawasan pendakian ditutup.

Tabel 3 Jumlah pengunjung TNBTS

Tahun

Pengun-

jung

Nusantar

a (orang)

Perkemba

-ngan

Jumlah

Pengun-

jung (%)

Pengun-

jung

Mancane-

gara

(orang)

Perkem-

bangan

Jumlah

Pengun-

jung (%)

Total

(orang)

Perkem-

bangan

Jumlah

Pengunjung

(%)

2005 81 475 9 447 90 922

2006 56 951 -30.10 9 960 5.43 66 911 -26.41

2007 49 980 -12.24 14 900 49.60 64 880 -3.04

2008 76 836 53.73 18 720 25.64 95 556 47.28

2009 128 854 67.70 22 686 21.19 151 540 58.59

2010 137 335 6.58 25 869 14.03 163 204 7.70

2011 103 091 -24.93 22 380 -13.49 125 471 -23.12

2012 249 577 142.09 26 297 17.50 275 874 119.87

2013 518 746 107.85 32 898 25.10 551 644 99.96

2014 546 433 5.34 23 712 -27.92 570 145 3.35


Pengunjung TNBTS umumnya didominasi oleh wisatawan nusantara

(Gambar 5). Fluktuasi pengunjung nusantara mengikuti fluktuasi secara umum.

Penurunan pengunjung diakibatkan aktivitas vulkanik Gunung Semeru dan

kenaikan pengunjung diakibatkan adanya kegiatan promosi. Hal yang menarik

adalah fluktuasi pengunjung mancanegara. Trend pengunjung mancanegara tidak

mengikuti trend pengunjung secara umum. Pada tahun 2014 terjadi penurunan

pengunjung mancanegara sebesar 27.92%. Hal ini masih tidak diketahui

penyebabnya. Diperkirakan krisis politik dan ekonomi internasional dapat

mempengaruhi minat wisatawan mancanegara untuk datang ke Indonesia.

Gambar 5 Laju perkembangan pengunjung TNBTS

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

Jum

lah p

engunju

ng (

ora

ng)

Tahun

Pengunjung

Nusantara

(orang)

Pengunjung

Mancanegara

(orang)

13

2. Anggaran dan belanja TNBTS

Pagu anggaran TNBTS cenderung fluktuatif sedangkan belanja dari TNBTS

cenderung untuk mengalami kenaikan setiap tahunnya. Belanja dari anggaran ini

dapat dibedakan menjadi tiga alokasi yakni belanja pegawai, belanja barang dan

belanja modal, kenaikan anggaran setiap tahunnya tidak semata-mata karena

peningkatan belanja pegawai (Tabel 4).

Tabel 4 Anggaran dan belanja TNBTS

Tahun Uraian Belanja Pagu Anggaran Realisasi Serapan

(%) (Rp) (Rp)

2009 Belanja Modal 1 729 678 000 1 671 816 000 96.65

Belanja Barang 2 320 294 000 2 220 698 115 95.71

Belanja Pegawai 4 011 612 000 4 094 064 455 102.06

Jumlah 8 061 584 000 7 986 578 570 99.07

2010 Belanja Modal 3 418 967 000 2 688 891 000 78.65

Belanja Barang 3 498 088 000 2 660 185 063 76.05

Belanja Pegawai 4 433 161 000 4 591 536 778 103.57

Jumlah 11 350 216 000 9 940 612 841 87.58

2011 Belanja Modal 2 620 858 000 2 410 563 678 91.98

Belanja Barang 4 180 292 000 3 284 626 000 78.57

Belanja Pegawai 5 038 846 000 4 988 649 546 99.00

Jumlah 11 839 996 000 10 683 839 224 90.24

2012 Belanja Modal 2 126 765 000 2 060 722 227 96.89

Belanja Barang 6 316 267 000 5 223 114 595 82.69

Belanja Pegawai 5 492 523 000 5 678 603 287 103.39

Jumlah 13 935 555 000 12 962 440 109 93.02

2013 Belanja Modal 6 380 372 000 6 012 897 500 94.24

Belanja Barang 7 197 622 000 6 484 966 284 90.10

Belanja Pegawai 6 061 870 000 5 600 218 730 92.38

Jumlah 19 639 864 000 18 098 082 514 92.15

2014 Belanja Modal 2 693 158 000 2 567 124 667 95.32

Belanja Barang 7 020 786 000 6 161 785 728 87.76

Belanja Pegawai 6 463 928 000 5 953 927 163 92.11

Jumlah 16 177 872 000 14 682 837 558 90.76


Tabel 2 dan Tabel 4 menunjukkan perbedaan antara penerimaan dan

pengeluaran dari TNBTS. Taman nasional mandiri dituntut untuk dapat

mencukupi minimal 80% biaya pengelolaannya sendiri (Kementerian Kehutanan

2011). Jika mengacu kriteria ini, maka pada tahun 2014 TNBTS dapat dikatakan

telah mampu menjadi TN Mandiri. Pada tahun 2014, PNBP TNBTS sebesar Rp

15 171 196 500. 00 dan realisasi belanja TNBTS sebesar Rp 14 682 837.00.

PNBP TNBTS telah mampu menutupi biaya belanja TNBTS, bahkan melebihi

biaya belanja TNBTS. Hal ini dikarenakan pada tahun 2014 telah diberlakukan PP

No. 12 tahun 2014 yang membuat PNBP TNBTS meningkat. Sebelum

14

diberlakukannya PP No. 12 tahun 2014, PNBP TNBTS tidak dapat mencukupi

biaya belanja TNBTS. PNBP hanya mampu mencukupi 8.24% sampai 32.40%

dari biaya belanja TNBTS.

Perbandingan Pendanaan TNBTS dengan Dana Konservasi di Negara Lain

Dana konservasi ideal untuk kawasan Asia Tenggara menurut Paine et al.

(1997) adalah USD 509/km2. Tahun 2014, TNBTS dikelola dengan pagu

anggaran sebesar Rp 7 020 786 000.00 atau ± USD 527 661 21 dengan realisasi

sebesar Rp 6 161 785 728.00 atau ± USD 463 101.33 [diakses pada

http://www.ozforex.com.au/forex-tools/historical-rate-tools/yearly-average-

rates]). Dengan luas TNBTS sebesar 50 276.20 ha atau 502.762 km2, maka rata-

rata pendanaan TNBTS pada tahun 2014 adalah USD 1 049/ km2, lebih tinggi

daripada rata-rata pendanaan untuk kawasan Asia Tenggara pada tahun 1997.

Dana ini juga lebih tinggi dari rata-rata dana pengelolaan taman nasional di

Indonesia menurut Soekmadi (2002) sebesar USD 33.95/ km2 ataupun menurut

Panda (2012) yang mengatakan anggaran pengelolaan kawasan konservasi oleh

pemerintah Indonesia rata-rata sebesar USD 400/ km2. Tabel 5 menunjukkan dana

konservasi yang dimiliki oleh negara lain. Dana yang dimiliki TNBTS sudah lebih

tinggi jika dibandingkan dengan Filipina, Peru, dan Karibia.

Tabel 5 Dana konservasi negara lain

Negara Dana Konservasi (USD/ km2)

Peru 109

Filipina 643

Karibia 1 012

Thailand 2 065

Amerika Serikat 7 612

Eropa 2 211 Sumber: Paine et al. (1997)

Hasil evaluasi kinerja tahunan menunjukkan bahwa TNBTS telah mampu

melaksanakan hampir seluruh kegiatan yang tercantum dalam rencana strategis

maupun rencana kerja tahunan. Sejauh ini pagu anggaran dari pemerintah

cenderung cukup untuk memenuhi seluruh biaya pengelolaan TNBTS (Tabel 6).

PNBP TNBTS juga cenderung meningkat setiap tahunnya.

Pendanaan kawasan konservasi yang berkelanjutan dapat didefinisikan

sebagai kemampuan untuk menjamin kecukupan, kestabilan, dan pembiayaan

jangka panjang, serta mengalokasikannya pada waktu dan bentuk yang tepat,

untuk mencukupi seluruh kebutuhan kawasan konservasi dan untuk memastikan

kawasan konservasi dikelola dengan efektif dan efisien dengan tetap

mengutamakan konservasi dan kepentingannya (Emerton et al. 2006).

Keberlanjutan pendanaan lebih memiliki peran penting daripada jumlah

pendanaan yang tinggi dalam suatu kawasan konservasi. Pendanaan yang besar

tidak menjamin akan membawa kawasan kepada upaya konservasi yang lebih

baik.

http://www.ozforex.com.au/forex-tools/historical-rate-tools/yearly-average-rates

http://www.ozforex.com.au/forex-tools/historical-rate-tools/yearly-average-rates

15

Tabel 6 Rencana dan alokasi pendanaan serta penerimaan TNBTS

Tahun Renstra (Rp) Pendanaan Pemerintah

PNBP (Rp) Pagu (Rp) Realisasi (Rp)

2009 7 534 723 771 8 061 584 000 7 986 578 570 910 518 760

2010 8 664 932 337 11 350 216 000 9 940 612 841 1 061 918 760

2011 9 964 672 187 11 839 996 000 10 683 839 224 880 519 840

2012 11 459 373 015 13 935 555 000 12 962 440 109 1 534 762 050

2013 13 178 278 968 19 639 864 000 18 098 082 514 5 863 733 900

2014 15 155 020 813 16 177 872 000 14 682 837 558 15 171 196 500

2015

25 383 092 000


Tabel 6 menunjukkan pemerintah sanggup membiayai seluruh kebutuhan

TNBTS. Yang menjadi sorotan adalah PNBP TNBTS tahun 2009-2013 tidak

mampu menutupi biaya pengelolaan TNBTS. Setelah ada perubahan tarif sesuai

dengan PP No. 12 Tahun 2014, maka PNBP tahun 2014 mampu menutupi biaya

pengelolaan TNBTS. Jika diasumsikan PNBP 2015 mencapai target yang

diberikan pemerintah pusat yaitu sebesar 16 milyar, maka PNBP tahun 2015 akan

kembali tidak mencukupi biaya pengelolaan TNBTS tahun 2015. Pagu anggaran

TNBTS tahun 2015 sebesar Rp 25 383 092 000.00 dan diasumsikan serapan

100% sehingga seluruh pagu terealisasikan untuk biaya pengelolaan. Proyeksi

PNBP 2015 hanya mampu memenuhi 63% biaya pengelolaan TNBTS. Angka

pendanaan ini belum memenuhi syarat untuk menjadi TN Mandiri. Sesuai dengan

organisasi pengelola dalam kemandiriannya, ada tiga kemungkinan yakni tetap

seperti saat ini yaitu secara keseluruhan dipenuhi oleh pemerintah pusat, parastatal

atau otonom dimana hanya belanja rutin yang dipenuhi oleh pemerintah dan

model swasta dimana keseluruhan pendanaan dipenuhi sendiri dari

pendapatannya.

Diasumsikan pada tahun 2015 anggaran belanja TNBTS di renstra sesuai

dengan pagu anggaran pemerintah 2015 yaitu sebesar 25 M dengan alokasi

belanja pegawai sebesar 10 M; belanja kegiatan sebesar 9 M; dan belanja modal

sebesar Rp 6 M serta PNBP 2015 adalah 16 milyar. TNBTS dapat mencapai

kemandirian secara parastatal, karena PNBP TNBTS dapat memenuhi belanja

kegiatan dan belanja modal. Namun, untuk mencapai kemandirian sepenuhnya

masih tidak dapat dipenuhi karena membutuhkan dana tambahan sebesar 9.5 M

(dibulatkan).

Kondisi Eksisting Pendanaan dan Bisnis Kawasan TNBTS

Pendanaan TNBTS saat ini masih bergantung sepenuhnya kepada

pemerintah. Setiap tahunnya, TNBTS membuat Rencana Kerja Tahunan (RKT)

yang termasuk perencanaan anggaran di dalamnya. Anggaran yang turun dari

pemerintah umumnya tidak jauh berbeda dengan yang telah ditetapkan dalam

RKT. Anggaran ini digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal, dan belanja

barang.

16

Belanja pegawai adalah kompensasi dalam bentuk uang maupun barang

yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta

pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan baik

yang bertugas di dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan

yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit

organisasi pemerintah.

Belanja barang adalah pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa

yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan

maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk

diserahkan atau dijual kepada masyarakat di luar kriteria belanja bantuan sosial

serta belanja perjalanan.

Belanja modal adalah pengeluaran untuk pembayaran perolehan asset

dan/atau menambah nilai asset tetap/asset lainnya yang memberi manfaat lebih

dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi asset

tetap/asset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Presentase alokasi anggaran yang

digunakan dapat dilihat dalam Tabel 7.

Tabel 7 Presentase alokasi anggaran belanja TNBTS

Tahun

Realisasi Anggaran Total

(%) Belanja Pegawai

(%)

Belanja Barang

(%)

Belanja Modal

(%)

2009 51,26% 27,81% 20,93% 100%

2010 46,19% 26,76% 27,05% 100%

2011 46,69% 30,74% 22,56% 100%

2012 43,81% 40,29% 15,90% 100%

2013 30,94% 35,83% 33,22% 100%

2014 40,55% 41,97% 17,48% 100%

Rata-

Rata 43,24% 33,90% 22,86% 100%


Anggaran dari pemerintah sebanyak 43.24% digunakan untuk belanja

pegawai, 33.9% digunakan untuk belanja barang, dan 22.86% digunakan untuk

belanja modal (Tabel 7). Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran TNBTS yang

paling besar ditujukan untuk belanja pegawai.

Anggaran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah tidak langsung cair

seluruhnya di awal tahun untuk memulai kegiatan operasional TN. Anggaran

pemerintah umumnya cair secara bertahap. Anggaran yang sudah ditetapkan pun

dalam perjalanannya selama satu tahun dapat berubah, umumnya mengalami

pemotongan. Anggaran dari pemerintah dapat berupa Rupiah Murni (RM) dan

Penerimaan Non Pajak (PNP). PNP memiliki tingkat ketidakpastian yang cukup

tinggi. Akibatnya cukup dirasakan pihak TNBTS, yaitu beberapa kegiatan yang

dananya bersumber dari PNP tidak dapat dilaksanakan atau ditunda untuk tahun

berikutnya.

Selama satu tahun periode kerja, anggaran dari pemerintah harus

dikeluarkan untuk hal yang sudah ditetapkan di RKT. Namun, dalam

perjalanannya banyak hal tidak terduga yang dapat muncul dan memerlukan

17

biaya, seperti SAR, kebakaran hutan, dan penanganan kasus. Sistem yang kaku

dalam pendanaan ini mengganggu keefektifan pengelolaan kawasan.

Satu-satunya penerimaan TNBTS hanya berasal dari PNBP dengan

memanfaatkan jasa kegiatan wisata alam. TNBTS termasuk 5 TN yang

memberikan kontribusi PNBP terbesar. PNBP TNBTS diperoleh dengan

penjualan tiket masuk kawasan dengan tarif berdasarkan PP No. 12 Tahun 2014

(Tabel 8 dan 9). Namun, PNBP ini sejak tahun 2006 disetorkan langsung ke pusat

dan dikelola dengan sistem APBN. Sebagian dana dapat digunakan untuk

kegiatan yang berkaitan dengan PNBP dari instansi pemerintah melalui suatu

mekanisme pengajuan yang diatur dalam UU No. 20 tahun 1997 dan PP No. 73

tahun 1999.

Tabel 8 Tarif masuk kawasan Bromo dan sekitarnya

Bromo dan

sekitarnya

Sebelum

PP No. 12/2014 (Rp)

Setelah

PP No. 12/2014 (Rp)

Hari kerja Hari libur Hari kerja Hari libur

Wisatawan

nusantara

2 500 2 500 27 500 32 500

Wisatawan

mancanegara

22 500 22 500 217 500 317 500


Tabel 9 Tarif masuk kawasan Semeru dan sekitarnya

Semeru dan

sekitarnya

Sebelum

PP No. 12/2014 (Rp)

Setelah

PP No. 12/2014 (Rp)

Hari kerja Hari Libur Hari kerja Hari Libur

Wisatawan

nusantara

2 500 2 500 17 500 22 500

Wisatawan

mancanegara

22 500 22 500 207 500 307 500


TNBTS berupaya mengajukan perubahan untuk menjadi Badan Layanan

Umum (BLU). TNBTS sudah mengajukan Rencana Strategis Bisnis Badan

Layanan Umum (Renstra BLU). Namun, hingga saat ini masih belum mendapat

respon dari pemerintah pusat.

Pendanaan TNBTS hanya berasal dari pemerintah dan tidak ada sumber

lain. Berbagai peluang pendanaan dari luar negeri juga belum menarik perhatian

untuk dijadikan salah satu sumber pendanaan. Karena hubungan dengan

internasional akan membutuhkan kewenangan yang lebih tinggi, ada

kemungkinan rencana ini disusun pada level yang berbeda yang informasinya

tidak diketahui oleh peneliti.

Sebagai bagian dari institusi pemerintah, maka TNBTS memiliki

keterbatasan. Pemerintah memberikan pendanaan untuk TNBTS setiap tahun

dengan fleksibilitas yang sangat rendah. Walaupun saat pengajuan pendanaan

memperhatikan kondisi riil di lapangan, namun banyak hal selama pengelolaan

yang tidak terduga dan membutuhkan dana yang bisa jadi tidak dianggarkan pada

RKT. Dengan sistem yang rigid, maka akan membatasi ruang gerak pengelolaan.

18

Athanas et al. (2001) menyatakan bahwa sumber anggaran dari pemerintah

terkadang memiliki ketidaksesuaian pada tata waktu atau pada saat dibutuhkan.

Ketidakpastian ini akan mempengaruhi efektivitas pengelolaan kawasan

(Hardansyah 2013).

Strategi Kemandirian TNBTS

Strategi kelola usaha dilakukan dengan menganalisis kemungkinan

pencapaian kemandirian TNBTS. Strategi ini mencoba untuk menutupi jarak

antara pendanaan saat ini dengan pendanaan ideal. Usaha yang diproyeksikan

merupakan usaha yang sesuai dengan sumberdaya yang dimiliki TNBTS.

TNBTS telah menyusun strategi kelola usaha dalam bentuk Rencana Srategi

Bisnis Badan Layanan Umum TNBTS tahun 2010-2014. Namun, rencana ini

belum dijalankan karena masih belum mendapat persetujuan pemerintah pusat.

Hal yang perlu diperhatikan adalah saat ini pemasukan TNBTS hanya berasal dari

tiket masuk pengunjung, sementara bisnis wisata dan bisnis konservasi belum

dilaksanakan. Strategi kelola usaha ini dibedakan dalam tiga skenario, yaitu

skenario pesimis, moderat, dan optimis. Strategi kelola usaha ini dirancang

dengan tetap memperhatikan kelestarian kawasan. Strategi kelola usaha disusun

untuk mencapai visi pengelolaan TNBTS. Strategi ini diharapkan dapat membantu

TNBTS mencapai tujuan dan sasaran pengelolaan TNBTS.

Skenario optimis diterapkan apabila kondisi tertentu yang berkaitan dengan

pengelolaan TNBTS yang mempunyai kecenderungan mendukung tercapainya

hasil yang diharapkan. Maksud dari hasil yang diharapkan adalah TNBTS mampu

mendapatkan sumber pendapatan tambahan untuk kegiatan pengelolaannya.

Sedangkan skenario moderat diterapkan apabila kondisi tertentu yang berkaitan

dengan pengelolaan TNBTS diasumsikan berjalan normal. Pada skenario moderat,

TNBTS diasumsikan tetap menjalankan bisnis seperti saat ini dan tidak ada

penambahan aktivitas bisnis lain di kawasan TNBTS. Skenario pesimis diterapkan

apabila kondisi tertentu yang berkaitan dengan pengelolaan TNBTS yang

mempunyai kecenderungan untuk menghambat tercapainya hasil yang

diharapkan. Skenario pesimis menggambarkan kondisi dimana terjadi penurunan

penerimaan TNBTS sehingga kemandirian tidak tercapai.

Ketiga skenario tersebut merupakan asumsi yang dapat terjadi dalam

pengelolaan TNBTS beberapa tahun ke depan. Ketiga skenario ini memiliki

kriteria sendiri, seperti hal yang diperlukan untuk mecapai dan kemungkinan

penyebab terjadinya skenario tersebut. Keberhasilan suatu strategi yang telah

ditetapkan sangat ditentukan oleh seberapa besar tingkat kesesuaian strategi

tersebut dengan perubahan lingkungan, persaingan, serta situasi organisasi.

Strategi pengembangan selanjutnya dijadikan sebagai pedoman untuk penyusunan

program dan rencana operasional.

a. Skenario Pesimis

Skenario pesimis menggambarkan terjadinya penurunan PNBP (Tabel 10).

Skenario ini menggunakaan asumsi PNBP TNBTS mengalami penurunan setiap

tahunnya sebanyak 17.08%. Jumlah penurunan ini dipakai berdasarkan jumlah

penurunan pengunjung yang terjadi pada tahun 2011 akibat erupsi Gunung

Bromo.

19

Tabel 10 Proyeksi PNBP skenario pesimis

Tahun PNBP tahun

sebelumnya (Rp)

Pengurangan 17.08%

(Rp) PNBP (Rp)

2014

15 171 196 500

2015 15 171 196 500 2 591 240 362 12 579 956 138

2016 12 579 956 138 2 148 656 508 10 431 299 629

2017 10 431 299 629 1 781 665 977 8 649 633 653

2018 8 649 633 653 1 477 357 428 7 172 276 225

2019 7 172 276 225 1 225 024 779 5 947 251 446

Jika TNBTS masuk ke dalam skenario pesimis, maka PNBP akan semakin

menurun dan kemandirian tidak tercapai. Hal yang dapat menurunkan PNBP

adalah penurunan jumlah pengunjung, mengingat saat ini penerimaan TNBTS

hanya berasal dari pungutan tiket masuk pengunjung. Menurut Faizah (2007)

penurunan pengunjung dapat disebabkan oleh adanya bahaya di sekitar kawasan

TNBTS seperti berikut :

1. Bencana alam, seperti meningkatnya aktivitas Gunung Bromo atau Semeru,

gempa bumi, dan longsor;

2. Ketidakpastian harga, seperti sewa jeep dan kuda yang dipakai untuk memasuki

kawasan

3. Perilaku penyedia jasa, termasuk dalam penyewaan jeep dan kuda yang

menawarkan jasanya kepada pengunjung secara “paksa” sehingga mengurangi

kenyamanan pengunjung dan enggan untuk datang kembali;

4. Gangguan kebersihan, seperti banyak sampah dan kotoran kuda di kawasan

TNBTS, vandalisme, pengambilan tumbuh-tumbuhan seperti bunga anggrek

dan edelweis, membakar ranting atau serasah sehingga potensial menimbulkan

kebakaran;

5. Buruknya fasilitas umum di kawasan wisata, seperti WC yang kotor,

ketersediaan tempat sampah yang memadai.

Kelima faktor yang telah disebutkan merupakan beberapa hal yang dapat

menyebabkan TNBTS mengalami penurunan PNBP. Oleh karena itu, TNBTS

harus memperhatikan kondisi tempat wisata yang dimiliki agar pengunjung tetap

nyaman dan ingin berkunjung kembali ke TNBTS.

b. Skenario Moderat

Skenario moderat menggambarkan kegiatan bisnis TNBTS pada saat ini.

Penerimaan berasal dari tiket masuk pengunjung. Dalam 10 tahun terakhir, jumlah

pengunjung TNBTS cenderung meningkat. Hal ini cukup menjanjikan untuk

menjamin bahwa pendapatan TNBTS akan meningkat seiring bertambahnya

jumlah pengunjung. Namun hal yang perlu diingat adalah masalah daya dukung

kawasan untuk kegiatan wisata.

Menurut Cahyadi (2016), wisatawan nusantara masih nyaman berada di

kawasan Pananjakan I, namun wisatawan mancanegara menilai bahwa kawasan

tersebut sudah terlalu padat dan tidak nyaman lagi. Pernyataan ini sesuai dengan

kondisi di lapangan, di mana pengunjung berdesakan dan tidak nyaman saat

melihat sunrise di Penanjakan serta banyaknya jeep yang menyebabkan

kemacetan dan antrian panjang saat menuju Penanjakan.

20

Selain itu, Bromo sudah tidak nyaman karena banyak sampah yang

ditinggalkan pengunjung serta kotoran kuda yang memenuhi kawasan. Kotoran

kuda ini menimbulkan bau yang tidak sedap juga mengundang lalat yang

mengganggu rumah makan di kawasan sekitar Bromo.

Sewaktu-waktu ketika TNBTS sudah mencapai daya dukung maksimal

pengunjungnya, maka tidak akan terbentuk kurva kenaikan, melainkan akan

berada dalam keadaan stagnan. Fenomena ini sudah mulai terlihat pada tahun

2014 dan 2015. PNBP TNBTS pada 2 tahun terakhir berkisar di angka 15 milyar

rupiah (Gambar 6). Memang tidak dapat dipungkiri bahwa di akhir tahun 2015

Bromo berada dalam kondisi siaga, sehingga pendapatan TNBTS tidak mencapai

target sebesar 16 milyar. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa TNBTS

sudah mencapai pendapatan maksimalnya dari tiket masuk pengunjung. Jika

pendapatan TNBTS hanya berkisar di jumlah 15 milyar, maka kemandirian tidak

akan tercapai. Dan bukan tidak mungkin jika TNBTS tidak mengelola dengan

baik kondisi kawasannya, maka TNBTS akan tergelincir ke skenario pesimis.

Gambar 6 PNBP TNBTS 2009-2015

c. Skenario Optimis

Skenario optimis ini menggambarkan seluruh sumberdaya yang dimiliki

TNBTS digunakan secara maksimal untuk mencapai kemandirian. Pemanfaatan

sumberdaya yang dilakukan tentu tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang

berlaku dan tidak mengabaikan keberlanjutan kelestarian kawasan. Mengingat

potensi sumberdaya alam kawasan yang dimiliki TNBTS, maka skenario ini

menggunakan asumsi bahwa penerimaan TNBTS tidak hanya berasal dari tiket

masuk saja, namun juga dari bisnis wisata dan bisnis konservasi (Tabel 11).

Tabel 11 menunjukkan proyeksi pendapatan TNBTS dari unit bisnis selama

5 tahun ke depan dengan kenaikan keuntungan 10% setiap tahunnya. Pemasukan

tambahan yang dapat diterima TNBTS berkisar antara 1-1.5 M rupiah. Jumlah ini

belum diakumulasikan dengan pendapatan dari tiket masuk pengunjung.

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

PN

BP

(m

ilyar

rupia

h)

Tahun

Jumlah Setoran

PNBP (Rp)

21

Tabel 11 Proyeksi PNBP skenario optimis

Unit Bisnis Pemasukan tahun ke (Rp) (dalam juta rupiah)

1 2 3 4 5

Paket agrowisata 30.00 33.00 36.30 39.93 43.92

Wisata pendakian 210.00 231.00 254.10 279.51 307.46

Jasa pemanduan 168.00 184.80 203.28 223.61 245.97

Outbond 171.00 188.10 206.91 227.60 250.36

Wisata religi 42.00 46.20 50.82 55.90 61.49

Wisata rehabilitasi 12.00 13.20 14.52 15.97 17.57

Animal watching 30.00 33.00 36.30 39.93 43.92

Minat khusus pendidikan

konservasi alam 102.00 112.20 123.42 135.76 149.34

Geovulkanologi 12.00 13.20 14.52 15.97 17.57

Guesthouse 64.80 71.28 78.41 86.25 94.87

Catering 36.00 39.60 43.56 47.92 52.71

Camping groung 42.00 46.20 50.82 55.90 61.49

Penjualan tanaman hias 10.80 11.88 13.07 14.37 15.81

Pemanfaatan tanaman

adas 3.00 3.30 3.63 3.99 4.39

Pemanfaatan rumut gajah 1.00 1.10 1.21 1.33 1.46

Hasil hutan non kayu 1.00 1.10 1.21 1.33 1.46

Pemanfaatan air 45.00 49.50 54.45 59.90 65.88

Total pemasukan 980.60 1 078.66 1 186.53 1 305.18 1 435.70

Tabel 12 menunjukkan perolehan PNBP TNBTS dengan akumulasi

pendapatan dari tiket masuk dengan asumsi kenaikan pengunjung sebesar 16.63%

setiap tahunnya dan pendapatan dari unit bisnis dengan asumsi kenaikan

keuntungan sebesar 10% setiap tahunnya.

Tabel 12 Total pemasukan PNBP TNBTS skenario optimis

Pemasukan Pemasukan tahun ke (Rp) (dalam juta rupiah)

1 2 3 4 5

Pungutan tiket

masuk 17 694.17 20 636.71 24 068.59 28 071.20 32 739.44

Unit bisnis 980.60 1 078.66 1 186.53 1 305.18 1 435.70

Total pemasukan 18 674.77 21 715.37 25 255.12 29 376.38 34 175.13

Pada 2015, biaya pengelolaan TNBTS yang dianggarkan oleh pemerintah

adalah 25 M rupiah. Dana ini diasumsikan adalah dana ideal yang dibutuhkan

untuk pengelolaan TNBTS. Apabila TNBTS menjalankan skenario optimis, maka

kemandirian sepenuhnya dapat dicapai dalam 3 tahun. Hal ini berarti TNBTS

tidak perlu menggunakan anggaran dari pemerintah untuk menjalankan kegiatan

pengelolaannya. Bisnis wisata dan bisnis konservasi mampu meberikan tambahan

22

penerimaan kepada TNBTS. Bisnis ini diharapkan dapat terus berjalan dan

memberikan profit bagi TNBTS. Dengan memiliki bisnis sendiri, maka TNBTS

mampu menjamin pembiayaan pengelolaan kawasan seluruhnya di masa depan.

Perbandingan proyeksi penerimaan TNBTS tertera pada Gambar 7. Pada

grafik, skenario pesimis menunjukkan penurunan pendapatan TNBTS, skenario

moderat menunjukkan pendapatan TNBTS dalam kondisi stagnan dengan asumsi

sudah maksimal di angka 15 milyar jika hanya mengandalkan pendapatan dari

tiket masuk pengunjung, dan skenario optimis menunjukkan kenaikan pendapatan

TNBTS karena mengoptimalkan kegiatan bisnis dengan sumberdaya alam

kawasan yang dimilikinya. Oleh karena itu, skenario optimis dipandang lebih

menjanjikan. Pendapatan dari unit bisnis yang diterima oleh TNBTS dapat

menjadi pendapatan tambahan yang jika dikelola dengan baik, akan menjadi

sumber dana yang lebih stabil dan berkelanjutan.

Gambar 7 Perbandingan proyeksi penerimaan TNBTS skenario pesismis,

moderat, dan optimis

Strategi Pencapaian Kemandirian TNBTS

1. Strategi Kelembagaan

Kemandirian tidak hanya masalah finansial saja, namun juga terkait

masalah kelembagaan yang mampu medukung kemandirian taman nasional.

Taman nasional memiliki ukuran, keragaman, tujuan, dan tipe pengelolaan yang

bervariasi. Berbagai faktor ini membuat taman nasional memiliki kerangka

institusi yang berbeda dalam pengelolaan taman nasional. Merancang insitutsi

pengelola taman nasional tidaklah mudah dan sederhana. Hal ini dikarenakan

banyaknya pihak baik publik maupun privat yang dilibatkan dalam pengelolaan

taman nasional.

Saat ini TNBTS sepenuhnya dimiliki dan dibiayai oleh pemerintah

Indonesia. Hal ini menyebabkan TNBTS sendiri tidak dapat mengatur masalah

kebijakan dan legalitas. Semua hal tersebut masih sangat tergantung dengan

pemerintah pusat, yaitu Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1 2 3 4 5

PN

BP

(m

ilyar

rupia

h)

Tahun ke-

Skenario

Pesimis

Skenario

Moderat

Skenario

Oprimis

23

TNBTS cenderung terikat dengan kebijakan yang dibuat oleh KLHK. Namun nilai

positif yang dapat dinikmati ketika dimiliki sepenuhnya oleh negara adalah,

kepastian anggaran dari pemerintah. TNBTS tidak perlu kesulitan mencari

pendanaan karena setiap tahun pemerintah menjamin untuk memberikan biaya

pengelolaan.

Untuk mencapai kemandirian, TNBTS membutuhkan kelembagaan yang

lebih fleksibel dalam mengatur keuangannya. Oleh karena itu, salah satu hal yang

dapat dipertimbangkan adalah mengubah bentuk kelembagaan taman nasional.

Menurut Barborak (1995), ada beberapa pertanyaan yang mampu memudahkan

klasifikasi pengelolaan taman nasional, seperti:

a. Siapakah yang memiliki lahan kawasan?

b. Apakah kerangka legal lokal, regional, nasional, dan internasional untuk

manajemen kawasannya?

c. Siapa yang bertanggung jawab untuk keseluruhan manajemen kawasan?

d. Apakah tanggung jawab pihak lain ketika mengimplementasikan suatu program

atau aktivitas?

e. Siapa yang berpartisipasi dalam pengambilan keputusan?

f. Siapakah yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan pihak pengelola

bekerja mengatur taman nasional sesuai dengan peraturan yang telah dibuat?

g. Siapa yang membayar biaya yang dibutuhkan?

Setelah dianalisis dengan pertanyaan di atas, maka taman nasional

setidaknya memenuhi kriteria dari beberapa tipe institusi pengelola taman

nasional berikut (Barborak 1995):

a. Dimiliki oleh dan dikelola sebagian atau seluruhnya oleh pemerintah.

b. Dimiliki dan dikelola oleh provinsi atau negara bagian.

c. Dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah lokal, seperti kabupaten atau kota.

d. Dimiliki dan atau dikelola oleh individu.

e. Dimiliki dan atau dikelola oleh swasta.

f. Dikelola oleh perguruan tinggi.

g. Dikelola oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM).

h. Dikelola oleh suku asli atau masyarakat setempat.

Dalam rangka mencapai kemandirian, TNBTS mengupayakan disahkannya

TNBTS sebagai Badan Layanan Umum (BLU). BLU merupakan perwujudan tipe

pengelolaan taman nasional yang dimiliki parsial oleh negara. Pemilik

kawasannya adalah negara, namun lembaga pengelolanya adalah BLU. Tidak ada

jaminan bahwa BLU akan membantu mencapai kemandirian atau memberikan

keleluasaan yang dibutuhkan oleh pengelola TNBTS, namun BLU merupakan

salah satu pilihan di antara berbagai aturan main ketat yang sangat membatasi

ruang gerak pengelola dalam mengatur pendanaannya (Muthiah 2015).

Salah satu kelemahan pengelolaan taman nasional oleh negara adalah tidak

adanya lembaga lain yang dapat mengontrol apabila terjadi kesalahan manajemen

(mismanagement). Namun, kelebihannya adalah adanya “kepastian” di dalam

pendanaan walaupun pada umumnya masih di bawah anggaran yang diperlukan

dalam manajemen taman nasional tersebut. Dengan demikian, pengelolaan

TNBTS dalam bentuk BLU menjadi salah satu pilihan terbaik menuju

kemandirian pengelolaan secara finansial.

Indriani (2012) menyampaikan bahwa permasalahan yang akan ditemui

TNBTS ketika akan menjalankan BLU adalah TN tidak memiliki tupoksi

24

melaksanakan dan mengembangkan bisnis sehingga struktur organisasi TN tidak

memiliki pejabat yang bertanggung jawab dalam mengelola bisnis dan tidak fokus

melaksanakan bisnis serta instansi pembina di pusat tidak memiliki tupoksi

pembinaan BLU, sehingga upaya pencapaian pembentukan BLU menjadi

terhambat. Langkah-langkah yang dapat ditempuh sebagai implikasi

dijalankannya lembaga BLU adalah:

a. Penambahan tupoksi pengembangan bisnis pada satuan kerja (UPT TN) BLU.

b. Untuk memenuhi kebutuhan organisasi yang baru maka perlu peningkatan

kapasitas SDM melalui pelatihan-pelatihan, penambahan jumlah maupun

perekrutan tenaga lepas. Menurut Osborne et al. (1996), pemerintahan dan

bisnis adalah lembaga yang berbeda secara mendasar. Pemerintah tidak bisa

meraih efisiensi pasar seperti bisnis. Kenyataan bahwa pemerintah tidak dapat

dijalankan seperti sebuah bisnis tentu saja tidak berarti bahwa pemerintah tidak

bisa mewirausaha. Pemerintah yang berwirausaha dapat menjadi pemerintahan

yang lebih baik namun membutuhkan keahlian yang lebih baik.

c. Untuk meningkatkan kinerja keuangan perlu dilakukan optimalisasi pendapatan

dan efisiensi biaya.

d. Kerjasama dengan pihak ketiga baik tenaga ahli dan konsultan dalam

Pemenuhan Persyaratan Administrasi seperti penyusunan Rencana Strategis

Bisnis, Rencana Bisnis dan Anggaran, pembuatan Standar Pelayanan Minimal

dan penyusunan Pola Tata Kelola.

e. Optimalisasi alokasi sumber daya pada instansi pembina pusat baik dalam hal

sumberdaya manusia, metode dan anggaran yang berkaitan dengan BLU guna

mendukung perwujudan satker BLU.

Taman nasional yang selama ini menjalankan fungsi perlindungan,

pengawetan, dan pemanfaatan, harus menambah tugas untuk menjalankan bisnis

yang akan menjadi sumber pendanaan taman nasional. Menurut Hartono (2008),

terdapat beberapa kendala ketika menjalankan sistem taman nasional mandiri,

salah satunya adalah terkait dengan peran taman nasional. Apabila taman nasional

berperan sebagai operator, maka dapat dipastikan tugas pokok mengelola taman

nasional akan semakin berat, karena banyak sumberdaya (khususnya SDM) harus

dimobilisasikan pada kegiatan yang menghasilkan sumber penerimaan.

Kemandirian taman nasional membutuhkan suatu kelembagaan untuk

mengatur bisnis tanpa melupakan kelestarian sumberdaya dan kawasannya. Hal

yang tidak kalah penting dalam mencapai kemandirian harus melibatkan

masyarakat sekitar kawasan dan tidak menutup pihak swasta dan lembaga

nonprofit untuk membantu taman nasional menuju kemandirian. Menurut Basuni

(2009), manajemen kawasan hutan konservasi menjadi lebih kompleks sejalan

dengan munculnya konsep biodiversitas yang mencakup level genetik, spesies,

ekosistem dan lanskap. Implikasi dari implementasi konsep ini tentu saja

membawa pada semakin banyaknya obyek dan aktivitas konservasi serta semakin

perlunya melibatkan profesional dari berbagai disiplin.

Pelibatan pihak lain akan membuka kesempatan yang lebih besar dalam

pemanfaatan sumberdaya alam dengan teknologi ramah lingkungan yang bisa jadi

belum dikuasai atau dikenal dalam manajemen kawasan konservasi selama ini

(Muthiah 2015). Sistem kelembagaan seperti ini harus ditopang oleh kebijakan

dan kemauan semua pihak termasuk pemerintah untuk mendukung tercapainya

kemandirian taman nasional.

25

2. Strategi Kelola Usaha

Taman nasional mandiri mendorong berjalannya bisnis di dalam kawasan

taman nasional. Namun, bisnis yang dijalankan harus tetap memperhatikan

kelestarian kawasan. BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah/daerah yang

dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan

barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan.

Sementara Pola Pengelolaan Keuangan (PPK)-BLU adalah pola pengelolaan

keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan

praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan

kehidupan bangsa (PP. 23/2005 Pasal 1). BLU beroperasi sebagai unit kerja

kementerian negara/ lembaga/pemerintah daerah untuk tujuan pemberian layanan

umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh

instansi induk yang bersangkutan (PP. 23/2005 Pasal 3).

Langkah awal yang perlu dipertimbangkan TNBTS dalam mengelola

usahanya adalah:

a. Usaha yang dibuat menjamin kecukupan dana pengelolaan TNBTS dan

memiliki prospek berkelanjutan di masa mendatang

Jika TNBTS menjalankan skenario optimis dalam kegiatan bisnisnya, maka

kemandirian akan dicapai dalam waktu 3 tahun. Setelah 3 tahun, TNBTS akan

mampu menjadi taman nasional mandiri yang tidak bergantung kepada

pemerintah dalam hal pendanaan. Untuk menjamin bahwa bisnis yang dijalankan

akan mendatangkan keuntungan, maka perlu dilakukan analisis kalayakan usaha.

Analisis yang dilakukan dalam studi kelayakan usaha mencakup banyak faktor

yang dikerjakan secara menyeluruh, meliputi aspek teknis, pasar dan pemasaran,

manajemen, hukum, lingkungan, dan keuangan (Umar 2005). Salah satu aspek

terpenting dalam studi kelayakan usaha ialah aspek finansial atau keuangan yang

dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk menyatakan apakah

suatu rencana usaha atau kegiatan investasi layak untuk dijalankan (Rangkuti

2000). Kelayakan finansial suatu usaha dapat diukur dari berbagai kriteria

dengang menggunakan alat analisis, seperti: Break Even Point (BEP), benefit/cost

rasio, payback period, Net Present Value (NPV), Profitability Index (PI), dan

Internal Rate of Return (IRR). NPV, IRR, dan PI adalah kriteria untuk mengukur

suatu rencana investasi yang mempertimbangkan berapa nilai sekarang dari suatu

pendapatan yang diterima di masa mendatang (Rangkuti 2000).

b. Usaha yang dibuat memiliki payung hukum yang jelas

Hukum merupakan aspek legal yang penting dalam kegiatan bisnis dalam

kawasan konservasi. Jika tidak ada kepastian hukum yang jelas, maka bisnis di

kawasan tidak dapat berjalan. Beberapa peraturan perundangan yang mendukung

pengelolaan taman nasional secara mandiri adalah UU No. 5/1990 Pasal 34, UU

No. 41/1999 Pasal 30, PP No. 28/2011 Pasal 43, PP No. 36/2010 Pasal 7, 8, dan

26, PP No.6/2007 Pasal 9, PP No. 23/2005 Pasal 4, dan P.19/Menhut-II/2004

Pasal 1.

26

3. Strategi Kelola Sosial

Baig (2010) mengidentifikasi keberhasilan strategi pendanaan berkelanjutan

tergantung pada perumusan dan pelaksanaan rencana keuangan dan melalui

mekanisme manajemen yang stabil yang meliputi orang-orang dengan

kemampuan yang relevan untuk membuat rencana strategis dan keuangan,

implementasi dan manajemen. Wiratno (2009) menyatakan bahwa pengelolaan

taman nasional secara internal dipengaruhi oleh masalah keterbatasan

sumberdaya, yang antara lain sumberdaya manusia (kualitas maupun

kuantitasnya), sarana dan prasarana, serta dana pengelolaan.

SDM merupakan kunci keberhasilan kemandirian pengelolaan taman

nasional. Kemandirian memerlukan SDM yang mampu secara kreatif dan inovatif

mencari dan memanfaatkan sumberdaya yang dapat dijadikan sumber-sumber

pendanaan secara berkelanjutan. Selain itu, juga dibutuhkan SDM yang mampu

mengatur keuangan taman nasional agar efektif dan efisien. Keuangan harus ditata

agar tepat porsi dan tujuan penggunaan serta dalam waktu yang tepat.

Terdapat beberapa kualifikasi SDM yang harus dipenuhi oleh pengelola

kawasan konservasi untuk mampu mendorong pendanaan yang berkelanjutan.

Terdapat lima elemen penting untuk mencapai keberlanjutan pendanaan menurut

IUCN (2006):

1. Membangun portofolio finansial yang beraneka ragam, stabil dan aman:

meminimalkan resiko dan fluktuasi.

2. Meningkatkan efektivitas administrasi finansial, yaitu menjamin bahwa

pendanaan dialokasikan dan dibelanjakan guna mendukung tujuan konservasi.

3. Menganalisis biaya dan keuntungan secara komprehensif, yaitu memenuhi

seluruh biaya kawasan konservasi, memastikan bahwa pihak yang menunjang

biaya kawasan konservasi dikenali dan diberi kompensasi secara memadai, dan

pihak yang memperoleh keuntungan dari kawasan konservasi memberi

kontribusi yang adil untuk pemeliharaan kawasan.

4. Menciptakan kemungkinan kerangka kerja finansial dan ekonomi, yaitu

mengidentifikasi pasar potensial, kebijakan penentuan harga, dan merubah

kebijakan yang dapat mengurangi nilai kawasan konservasi atau menghalangi

pendanaan kawasan konservasi.

5. Penguatan dan peningkaan kapasitas untuk menggunakan peralatan dan

mekanisme finansial, yaitu memasukkan analisis dan mekanisme finansial

dalam proses perencanaan kawasan konservasi.

Selain kesiapan pengelola, TNBTS juga harus memperhatikan

keberterimaan (acceptance) dari masyarakat sekitar taman nasional yang

hidupnya sangat bergantung dari sumberdaya alam yang dimiliki taman nasional.

Perubahan sistem pengelolaan menjadi taman nasional mandiri harus mampu

menjamin kesejahteraan masyarakat sekitar. Moeliono et al. (2010) menyatakan

bahwa kebijakan kawasan konservasi tanpa perundingan dengan masyarakat

setempat bertentangan dengan pengakuan terhadap hak dan eksistensi masyarakat

setempat, karena hal ini berarti tidak mempertimbangkan ketergantungan

masyarakat pada sumberdaya alam (atau lahan) yang berada di kawasan

konservasi serta pola pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan oleh

masyarakat setempat.

27

Untuk mengurangi potensi permasalahan dengan masyarakat setempat,

maka masyarakat perlu dilibatkan dalam pengelolaan taman nasional. Hal-hal

yang perlu dipertimbangkan adalah:

1. Kebijakan yang baru harus menguntungkan masyarakat secara sosial, ekonomi,

dan ekologi.

2. Memberikan kejelasan hak akses dan aturan yang berlaku, sehingga tidak

terjadi pemanfataan secara tidak terkendali.

3. Mengikutsertakan masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan.

4. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya sumberdaya alam dalam

TNBTS.

5. Membangun kepercayaan sosial (social trust) antara masyarakat dan pengelola

TNBTS.

Menurut McKinnon et al. (1990), kebijakan pengelolaan kawasan

konservasi secara berkelanjutan harus mempertimbangkan dukungan masyarakat

setempat. Dengan demikian, strategi kelola sosial TNBTS harus memastikan

bahwa masyarakat memperoleh manfaat dari kemandirian pengelolaan TNBTS,

sehingga mereka mendukung pengelolaannya dan bersedia untuk berpartisipasi.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Anggaran pengelolaan TNBTS saat ini sepenuhnya bersumber dari

pemerintah. Apabila dilihat dari perolehan PNBP tahun anggaran 2014, TNBTS

sudah memenuhi kebutuhan anggaran pengelolaan pada tahun tersebut, yaitu

sebesar 15 milyar rupiah. Dengan demikian, pengelolaan TNBTS sudah mencapai

kemandirian.

Untuk memberikan kepastian kemandirian pengelolaan TNBTS, maka

skenario pengembangan yang dipilih adalah skenario optimis, melalui tiga strategi

pengelolaan, yaitu:

1. Strategi kelola kelembagaan: dengan mengembangkan sistem kelembagaan

semi independen, yang lebih leluasa dalam mengatur keuangan dan bisnis

konservasi tanpa melupakan kelestarian kawasan.

2. Strategi kelola usaha, meliputi kepastian usaha, kemapanan usaha dalam

menjamin pendanaan, dan payung hukum yang menjamin keberlangsungan

bisnis konservasi.

3. Strategi kelola sosial: meningkatkan kapasitas SDM pengelola dan

meningkatkan dukungan masyarakat sekitar dan pemerintah daerah dalam

pengelolaan TNBTS.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang direkomendasikan adalah:

1. Perlu dorongan yang kuat agar pengelolaan TNBTS dilakukan oleh BLU,

termasuk kerangka payung hukumnya.

28

2. Perlu disiapkan kondisi pemungkin (enabling condition) guna

mengimplementasikan skenario optimis, termasuk kelayakan usaha yang akan

dikembangkan dan strategi pencapaiannya.

DAFTAR PUSTAKA

Athanas A, Vorhies F, Ghersi F, Shadie P, Shultis J. 2001. Guidelines for

Financing Protected Area in East Asia. Gland (CH) dan Cambridge (GB):

International Union for Conservation of Nature and Natural Resources.

Baig S. 2010. A Sustainable Financing Strategy for the Andaman. Colombo (LK):

International Union for Conservation of Nature and Natural Resources.

Barborak J. 1995. Institutional options for managing protected areas. Di dalam:

McNeely JA. 1995. Expanding Partnership in Conservation. IUCN-The

World Conservation Union. Washington DC (USA): Island Press.

Basuni S. 2009. Masa depan manajemen kawasan hutan konservasi: Buku II

Pemikiran Guru Besar IPB, disunting oleh Sumarjo et al. Bogor (ID): IPB.

[BBTNBTS] Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. 2009a.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Besar Taman

Nasional Bromo Tengger Semeru 2009. Malang (ID): Balai Besar Taman

Nasional Bromo Tengger Semeru Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan

dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan Republik Indonesia.

[BBTNBTS] Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. 2009b.

Rencana Strategis Bisnis Badan Layanan Umum 2010-2014 Balai Besar

Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Malang (ID): Balai Besar Taman



[BBTNBTS] Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. 2009c.

Rencana Strategis Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru

2010-2014. Malang (ID): Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger

Semeru Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam

Kementerian Kehutanan Republik Indonesia.

[BBTNBTS] Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. 2010.















29


Statistik Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru 2013. Malang

(ID): Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Direktorat

Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan

Republik Indonesia.












Rencana Strategis Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru

2015-2019. Malang (ID): Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger

Semeru Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam

Kementerian Kehutanan Republik Indonesia.

Cahyadi HS. 2016. Kapasitas daya dukung psikologi wisatawan di Pananjakan I,

Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Jawa Timur. Jurnal Manajemen

Resort and Leisure. XII (2016): 44-54.

Clark S. 2007. Conservation Finance. Washington DC (USA): Island Press.

Emerton L, Bishop J, Thomas L. 2006. Sustainable financing of protected areas:

a global review of challenges and options. Gland (CH) dan Cambridge (UK):

IUCN (The World Conservation Union).

Faizah NK. 2007. Potensi Bahaya di Kawasan Wisata Gunung Bromo, Resort

Tengger Laut Pasir, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Jawa Timur

[Skripsi]. Bogor (ID): Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan

Ekowisata. Fakultas Kehutanan. Institut Pertanian Bogor.

Hardansyah R. 2013. Penataan kelembagaan menuju pengelolaan taman nasional

mandiri di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango [Tesis]. Bogor (ID):

Program Studi Ilmu Pengelolaan Hutan. Magister Kehutanan. Institut

Pertanian Bogor.

Hartono. 2008. Taman Nasional Mandiri: Telaah Singkat Kemungkinan

Pembentukannya. Yogyakarta (ID): Reuni Akbar dan Seminar Lustrum IX.

Fakultas Kehutanan UGM 6-8 November 2008.

Indriani D. 2012. Penerapan Badan Layanan Umum dan Implikasinya Bagi

Pengelolaan Taman Nasional Mandiri yang Berkelanjutan [Tesis]. Bogor

(ID): Program Studi Konservasi Keanekaragaman Hayati. Magister

Kehutanan. Institut Pertanian Bogor.

[Kemenhut] Kementerian Kehutanan. 2011a. Road Map Pembangunan

Kehutanan Berbasis Taman Nasional. Jakarta (ID) : Kemenhut.

[Kemenhut] Kementerian Kehutanan. 2011b. Statistik Kehutanan Indonesia 2010.

Jakarta (ID) : Kemenhut.

Leverington F, Costa KL, Courrau J, Pavese H, Nolte C, Marr M, Coad L,

Burgess N, Bomhard B, Hocking M. 2010. Management effectiveness

30

Evaluation in protected area – global study. Brisbane (AU): The University

of Queensland.

McKinnon JK, Child G, Torshell J. 1990. Managing of protected areas in the

tropics. Yogyakarta (ID): Gadjah Mada University Press.

McNeely JA. 1995. Expanding Partnership in Conservation. IUCN-The World

Conservation Union. Washington DC (USA): Island Press.

McNeely JA. 1999. Mobilizing Broader Support for Asia’s Biodiversity: How

Civil Society Can Contribute to Protected Area Management. Manila

(PH):Asia Development Bank and IUCN.

Mcquistan CI, Fahmi Z, Leisher C, Halim A, Adi SW. 2006. Pendanaan Kawasan

Konservasi di Indonesia. Jakarta (ID): Kementrian Lingkungan Hidup

Republik Indonesia.

Muthiah J. 2015. Strategi pencapaian pengelolaan mandiri Taman Nasional

Komodo [Tesis]. Bogor (ID): Program Studi Manajemen Ekowisata dan Jasa

Lingkungan. Magister Kehutanan. Institut Pertanian Bogor.

Moelyono M, Limberg G, Minnigh P, Mulyana A, Indriatmoko M, Utomo NA,

Saparuddin, Hamzah, Iwan R, Purwanto E. 2010. Meretas Kebuntuan:

Konsep dan panduan pengembangan zona khusus bagi Taman Nasional di

Indonesia. Bogor (ID): Center for International Forestry Research.

Osborne D, Geabler T. 1996. Mewirausahakan Birokrasi : Mentransformasi

Semangat Wirausaha ke Dalam Sektor Publik, penerjemah : Rosyid A.

Jakarta (ID): Pustaka Binaman Pressindo. Terjemahan dari Reinventing

government : how the entrepreneurial spirit is transforming the public sector. Paine JR, Byron N, Poffenberger M. 1997. Status, trend and future scenarios for

forest conservation including protected area in the Asia-Pacific region. Asia-

Pacific forestry sector outlook study working paper series No.4. Rome (IT):

Forestry Policy and Planning Division. Panda R. 2012. Anggaran konservasi hutan indonesia masih terendah di dunia.

Kontan [Internet]. [diunduh 17 Juni 2015]. Tersedia pada:

http://nasional.kontan.co.id/news/anggaran-konservasi-hutan-indonesia-masih-

terendah-di-dunia. Rangkuti F. 2000. Business Plan: Teknik Membuat Perencanaan Bisnis dan

Analisis Kasus. Jakarta (ID): PT. Gramedia Pustaka Utama.

Soekmadi R. 2002. National park management in Indonesia: focused on the issues

of desentralization and local participation [Disertasi]. Gottingen (DE):

Gottingen University.

Umar H. 2005. Studi Kelayakan Bisnis Edisi 3. Jakarta (ID): PT Gramedia

Pustaka Utama.

Wiratno. 2009. Kawasan Konservasi di Tengah Pusaran Zaman. Konservsi Alam

VIII (1):6-19.

31

RIWAYAT HIDUP

Penulis lahir di Jakarta pada 5 Desember 1992. Penulis adalah putri kedua

dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Zulkifli dan Ibu Tiny Foead. Pendidikan

formal ditempuh di TK Tunas Karya pada tahun 1997-1998, Sekolah Dasar

Kristen Kalam Kudus tahun 1998-2004, Sekolah Menengah Pertama Kristen

Kalam Kudus tahun 2004-2007, dan Sekolah Menengah Atas Candle Tree tahun

2007-2011. Penulis diterima di Institut Pertanian Bogor sebagai mahasiswa

Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata pada tahun 2011 melalui jalur

Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

Selama menempuh pendidikan di IPB, penulis aktif berorganisasi sebagai

pengurus Himpunan Mahasiswa Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata

(Himakova) dan anggota Kelompok Pemerhati Mamalia (KPM) Tarsius. Penulis

pernah mengikuti kegiatan ekspedisi Rafflesia (Eksplorasi Flora Fauna dan

Ekowisata Indonesia) Himakova 2013 di Cagar Alam Bojonglarang Jayanti,

Cianjur Selatan, Jawa Barat. Penulis juga melaksanakan kegiatan Praktek

Pengenalan Ekosistem Hutan (2013) di Cagar Alam Pangandaran dan Gunung

Sawal serta Praktek Pengelolaan Hutan (2014) di Hutan Pendidikan Gunung

Walat. Selain itu penulis pernah mengikuti kegiatan magang bersama tim WWF

Nusa Tenggara dan melakukan student exchange di Georg-August Universitat,

Goettingen (2015-2016).

Penulis menyelesaikan skripsi yang berjudul “Strategi Pengelolaan Mandiri

Taman Nasional Bromo Tengger Semeru” di bawah bimbingan Prof. Dr. Ir. Hadi

S. Alikodra, MS dan Dr. Ir. Rinekso Soekmadi, MScF sebagai salah satu syarat

untuk memperoleh gelar sarjana kehutanan di Fakultas Kehutanan IPB.

Documents

STRATEGI PENGELOLAAN MANDIRI TAMAN … MENGENAI SKRIPSI DAN SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul Strategi Pengelolaan Mandiri