STRATEGI PENGELOLAAN ZONE EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA

Ir. Abdul Alim Salam, MScSekretaris Bidang Sosialisasi

Dewan Maritim Indonesia

MANADO, 14 Oktober 2005

WILAYAH PERAIRAN RI

1. Perairan Indonesia;2. Sungai, danau, waduk,

rawa, dan genanganair lainnya di dalamwilayah RepublikIndonesia;

3. Zona EkonomiEksklusif Indonesia.

• Konferensi PBB tentang UNCLOS 1982 memberikan dasar hukum bagi negara-negara pantai untukmemiliki wewenang mengeksploitasi sumber daya yang ada di zona tersebut, terutama perikanan, energi, gas bumi, minyak dan berbagai bahan tambang lainnya.

• Indonesia telah meratifikasiUNCLOS (UU No. 17/1985) danmenerbitkan UU No. 5/1983 ttgZEEI

ZEEI (UU 5/1983)Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Jalur di luar danberbatasan denganlaut wilayahIndonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnyadan air di atasnyadengan batasterluar 200 (duaratus) mil lautdiukur dari garispangkal lautwilayah Indonesia. Dengan ZEE, Indonesia mendapat tambahan

wilayah pengelolaan laut sekitar 2,7 juta km2, hingga menjadi 5,8 juta km2

Geo-strategisWilayah Kepulauan Indonesia

Hak Negara Pantai di ZEE

• Hak berdaulat untuk melakukan eksplorasidan eksploitasi, pengelolaan dankonservasi sumber daya alam hayati dannon hayati dari dasar laut dan tanah dibawahnya serta air di atasnya dan kegiatan-kegiatan lainnya seperti pembangkitantenaga dari air, arus dan angin;

• Yurisdiksi yang berhubungan dengan :

– pembuatan dan penggunaan pulau-pulaubuatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya;

– penelitian ilmiah mengenai kelautan;– perlindungan dan pelestarian lingkungan

Laut;

• Hak-hak lain dan kewajiban-kewajibanlainnya berdasarkan Konvensi Hukum Lautyang berlaku.

• Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, kebebasan pelayaran dan penerbanganinternasional serta kebebasanpemasangan kabel dan pipa bawah lautdiakui sesuai dengan prinsip-prinsiphukum laut internasional yang berlaku.

• Eksplorasi dan eksploitasi suatusumber daya alam hayati di daerahtertentu di Zona Ekonomi EksklusifIndonesia oleh orang atau badan hukumatau Pemerintah Negara Asing dapatdiizinkan jika jumlah tangkapan yang diperbolehkan oleh PemerintahRepublik Indonesia untuk jenis tersebutmelebihi kemampuan Indonesia untukmemanfaatkannya.

Penegakan Hukum• aparatur penegak hukum Republik

Indonesia yang berwenang, dapatmengambil tindakan-tindakanpenegakan hukum sesuai denganUndang-undang Nomor 8 Tahun1981 tentang Kitab Undang-undangHukum Acara Pidana.

• Aparatur penegak hukum di bidangpenyidikan di Zona Ekonomi EksklusifIndonesia adalah Perwira TentaraNasional Indonesia Angkatan Lautyang ditunjuk oleh Panglima AngkatanBersenjata Republik Indonesia.

• Pengadilan yang berwenang mengadilipelanggaran terhadapketentuan undang-undang ini adalahpengadilan negeri yang daerah hukumnyameliputi pelabuhandimana dilakukanpenahanan terhadapkapal dan/atau orang-orang

Potensi1. Sumberdaya Non Hayati

a. Migasb. Energi Kelautanc. Sumberdaya Mineral Kelautan

2. Sumberdaya Hayati dan Jasa Kelautan

a. Industri Bioteknologi Kelautanb. Pengembangan pulau buatan

3. Potensi Sumberdaya Perikanan

FOKAL POINTS DI ZEEI + Perbatasan

DKP : PerikananBPPT/DKP : Riset KelautanDephan : PertahananTNI AL : Keamanan lautDep ESDM : Pertambangan

MIGAS/EnergiDepperindag : Kepabeanan (UU 10/1985)Deplu : Batas wilayahDDN/PU : Kawasan Perbatasan

Permasalahan• Potensi devisa di ZEEI banyak “tercuri” oleh negara lain baik secara

legal maupun illegal;• Perhatian politik pemerintah atas ZEEI masih kurang;• Terlalu banyak “pemain” namun lemah dalam koordinasi;• Keamanan masih sangat rawan• Batas wilayah• Kawasan perbatasan• Mahalnya biaya pengelolaan ZEEI untuk pemanfaatan,

pengembangan wilayah, pengawasan dan pertahanan keamanan.

Kajian Kebijakan

• Perlukah dibentuk satu badanZEEI? agar :– Mempertegas kedaulatan negara– Meningkatkan keamanan laut

Prinsip pengelolaan ZEEI

• Bila “kuat” kuasai• Bila “lemah” kerjasama

• Kawasan pengembanganbersama :– Indonesia dengan negara lain– Pusat dengan Daerah

Konsep pengelolaan ZEEI

Alternatif 1 :

Pengelolaan secara terpusat olehNegara

Alternatif 2 :

Kerjasama pengelolaan

• Dengan Negara lain• Dengan Pemda• Antar sektor

• Alternatif 1 :Ditangani oleh pemerintah pusat, untuk urusan :

• Pengawasan pemanfaatan SDA hayati dan non hayati

• Pengamanan laut dan pulau-pulauperbatasan

• Pengurusan batas wilayah maritim

Alternatif 2 :

Bekerjasama dengan pihak lain, dalam bentuk :A. Di wilayah perbatasan

Koordinasi bersama untukpenanganan masalah-masalah khusus, seperti: keamanan laut.

B. Di Wilayah TeritorialKerjasama penanaman modal dengan swasta asing dandomestik

C. Di Wilayah ZEEISpecial Arrangements dengannegara lain untuk :

Pengelolaan SDAIndustri Jasa Kelautan

Konsep KelembagaanLEMBAGA YANG ADA

Kekuatan :1. Unit pelaksana sudah

mempunyai dukunganadministrasi staf dan keuangan

2. Optimasi pemanfaatansumberdaya yang ada

Kelemahan :1. Perlu sistem koordinasi yang

kuat2. Sering tidak terhindarkan

adanya “conflict interest”3. Berbagai kelemahan birokrasi

yang ada akan tetap melekat.

BADAN KHUSUS

Kekuatan :1. Dirancang untuk menangani

urusan tertentu2. Mempunyai visi dan misi yang

satu, sehingga etos kerja lebihutuh dan padu dalam satukomando.

Kelemahan : 1. Dapat menambah besar

birokrasi yang ada, bila tidakdilakukan eliminasi unit kerja dilembaga yang ada

REKOMENDASI KEBIJAKANMempertimbangkan :1. Bahwa masih banyak bagian tertentu dari batas wilayah yang masih

belum disepakati bersama dengan negara tetangga; 2. Bahwa gangguan atas kedaulatan wilayah cenderung meningkat;3. Bahwa pengembangan wilayah pulau-pulau perbatasan perlu lebih

diperhatikan;4. Bahwa pengelolaan SDA, pembangunan instalasi buatan dan penelitian

ilmiah kelautan dapat memberikan manfaat ekonomi dan politik yang penting bagi negara;

5. Bahwa lembaga pemerintahan yang ada saat ini masih belum dapatmenangani secara patut dan memadai.

Maka direkomendasikan untuk :a. Membentuk BADAN PENATAAN BATAS WILAYAH DAN ZEEI dengan

tugas tertentu;b. Mencabut berbagai urusan yang ada di berbagai instansi dan

melimpahkannya penanganannya ke BADAN.

USULAN TUGAS BADAN ZEEI

1. Menuntaskan dan memelihara batas wilayah NKRI;2. Melakukan penelitian dan pengembangan basis

data SDA kelautan di ZEEI;3. Melakukan pengendalian dan pengawasan

pemanfaatan SDA di ZEEI;4. Melakukan pengamanan wilayah laut di ZEEI;5. Mengkoordinasikan pengembangan wilayah pulau-

pulau perbatasan dengan instansi terkait di pusatdan daerah.

TERIMA KASIHDewan Maritim Indonesia