Drs. Sumedi Andono Mulyo, MA, Ph.DDirektur Pengembangan Wilayah dan Kawasan

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS

Disampaikan pada:

Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Wilayah Kalimantan,

Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua Tahun 2019

Balikpapan, 12 Maret 2019

SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN PUSAT DAN DAERAH

REPUBLIK INDONESIA

2

OPTIMALISASI ALOKASI DAN DISTRIBUSI SUMBER DAYA ANTARWILAYAH

Pembangunan Wilayah

SUMATERA

Pembangunan Wilayah JAWA-

BALI Pembangunan Wilayah

NUSA TENGGARA

Pembangunan WilayahMALUKU

Pembangunan WilayahPAPUA

Pemerintah Pusat(Kementerian/Lembaga)

Pemda Pemda Pemda Pemda Pemda

(+)

Belanja K/L + Dana Dekon/TP + Dana Perimbangan + Dana Otsus+ Dana Desa + Pinjaman/Hibah+ Swasta + Perbankan

(+) (+) (+) (+)

(-)

(-)

Dampak alokasi sumberdaya

terhadap perkonomian daerah

Belanja Pemerintah Daerah = PenguatanPerekonomian daerah

Seluruh alokasi sumber daya didorong untuk meningkatkan produktivitas, nilai tambah, pendapatan dan

daya saing daerah; memperkuat modal sosial budaya, mewujudkan kehidupan yang bermartabat.2

Pembangunan Wilayah

KALIMANTAN Pembangunan Wilayah

SULAWESI

PemdaPemda

(+)(+)

Alokasi sumber daya K/L, swasta dan perbankan harus memperhatikan prioritas wilayah.

REPUBLIK INDONESIA

3

SINKRONISASI DAN KONSISTENSI PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PENGENDALIAN DAN AUDIT

PERENCANAAN PENGANGGARANPENGADAAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN

DAN EVALUASIAUDIT

INPUT

OUTPUT

INPUT

OUTPUT

INPUT

OUTPUT

INPUT

OUTPUT

INPUT

OUTPUT

INPUT

OUTPUT

1. Konsistensi #1: RPJM dan Renstra, RKP dan Renja, RKP dan RKPD, 2. Konsistensi #2: Renja dan RKA, RKP dan RAPBN, RAPBN dan RAPBD3. Konsistensi #3: Tertutup dan Terbuka Lelang Manual dan E-Procurement4. Konsistensi #4: Kapasitas organisasi dan kesiapan aparat5. Konsistensi #5: Evaluasi Parsial dan Evaluasi Terpadu6. Konsistensi #6: Audit Keuangan dan Audit Kinerja; Audit Administrasi dan Audit Subtansi

1 2 3 4 5

6

BPKPBPK

• Bappenas• Kemendagri

•K/L•Pemda

• Bappenas• Kemenkeu• Kemendagri

•Bappenas•Kemenkeu•Kemendagri•Kemenpan•KSP

LKPP

REPUBLIK INDONESIA

PENENTUAN PRIORITAS NASIONAL

4

5

LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN RKP 2020(UU 17/2007 TENTANG RPJPN 2005-2025)

5

Pasal 5(1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan

kekosongan rencana pembangunan nasional, Presiden yang sedang memerintah padatahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah(RKP) untuk tahun pertama periode Pemerintahan Presiden berikutnya.

(2) RKP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untukmenyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun pertama periodePemerintahan Presiden berikutnya.

Penjelasan Pasal 5

(1) Yang dimaksud dengan RKP dan RAPBN tahun pertama adalah RKP dan RAPBN tahun

2010, 2015, 2020, dan 2025.

(2) Presiden terpilih periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untukmenyempurnakan RKP dan APBN pada tahun pertama pemerintahannya melaluimekanisme perubahan APBN (APBN-P).

REPUBLIK INDONESIA

6

DASAR HUKUM PENYUSUNAN PERMEN PPN NO 13/2018:TATA CARA PENGELOLAAN PROYEK PRIORITAS NASIONAL

PERATURAN PEMERINTAH 17/2017 Pasal 22

1. Berdasarkan RKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), MenteriPerencanaan Pembangunan Nasional menetapkan Daftar Proyek Prioritasbeserta Keluaran (Output), dan lokasi sampai dengan kabupaten/kota.

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan, pengusulan danpenetapan Proyek Prioritas diatur dengan Peraturan Menteri PerencanaanPembangunan Nasional

Sesuai arahan Rapim 14 Mei 2018, dilakukan perubahan judul Permen menjadi:

Peraturan Menteri PPN/ Kepala Bappenas tentang Tata Cara Pengelolaan Proyek Prioritas Nasional

REPUBLIK INDONESIA

7

RUANG LINGKUP PERMEN PPN NO 13/2018TATA CARA PENGELOLAAN PROYEK PRIORITAS NASIONAL

Tata carapengusulan Output

Prioritas

Tata cara penilaian Output Prioritas;

Tata cara penetapan Proyek

Prioritas

Tata cara pemantauan dan evaluasi Proyek

Prioritas

Tata Cara Penyusunan

Proyek Prioritas & Rencana Output

Prioritas

1 2

3

4

5

REPUBLIK INDONESIA

8

DEFINISI PROYEK PRIORITAS

PP 17/2017 Pasal 1Proyek Pioritas adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha yang memilikisifat strategis dan jangka waktu tertentu untuk mendukung pencapaian Prioritas Pembangunan.

Prioritas Nasional

Program Prioritas

Program Prioritas

Kegiatan Prioritas

Kegiatan Prioritas

Kegiatan Prioritas

Proyek Prioritas

Proyek Prioritas

Output Prioritas K/L

Output Prioritas BUMN

Output Prioritas Pemda

Output Prioritas K/L

Proses teknokratis dan politis: penyiapan dilakukan oleh Bappenas dan ditetapkan oleh Presiden

Sumber : Diperbaharui dari paparan Dit. Sisdur – Bappenas, 2017

Proses teknokratis dan pastisipatif : Dapat diusulkan

oleh berbagai pihak ➢ Disusun oleh Bappenas secarateknokratis, merupakan turunan dariKegiatan Prioritas dalam RKP

➢ Terdiri dari satu atau beberapa OutputPrioritas K/L; Daerah dan Badan Usaha

Proyek Prioritas

✓ Merupakan turunan Proyek Prioritasdalam RKP

✓ Mencerminkan Satuan Tiga✓ Output Prioritas K/L (Form C) SAMA

DENGAN nomenklatur Output/ SubOutput prioritas di Renja & RKA K/L →bridging antara RKP dan Renja/RKAKL\, sehingga memudahkan untukdievaluasi)

✓ Dapat terdiri dari Output atau Sub-Output dalam RKA K/L

Output Prioritas

REPUBLIK INDONESIA

9

KRITERIA PROYEK PRIORITAS NASIONAL DAN PROYEK PRIORITAS K/L

➢ Proyek Prioritas harus memenuhi kriteria1. relevansi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran

RPJMN dan Sasaran Prioritas Nasional dalam RKP;2. kesesuaian dengan hasil evaluasi paruh waktu RPJMN

dan/atau hasil evaluasi pelaksanaan pembangunantahun sebelumnya; dan

3. kesesuaian dengan pendekatan tematik, holistik,integratif, dan spasial.

➢ Proyek Prioritas memertimbangkan:1. kesesuaian dengan arahan (direktif) Presiden; 2. keberpihakan terhadap daerah yang termasuk dalam

kategori tertinggal, perbatasan, pesisir, dan kepulauan; 3. keberpihakan pada pengembangan wilayah tertentu;4. urgensi pemecahan masalah pembangunan secara

cepat dan tuntas; dan/atau5. kesesuaian dengan perubahan lingkungan strategis

dan komitmen global.

Proyek Prioritas (Pasal 4)

➢ Output Prioritas harus memenuhi kriteria1. Berkontribusi tinggi terhadap pencapaian

Sasaran Prioritas Nasional;2. ketepatan lokasi secara teknis atau kesesuaian

lokasi dengan penerima manfaat;3. sesuai dengan kerangka logis dan tahapan

proyek;4. dilaksanakan pada satu periode waktu

tertentu;5. bukan merupakan kegiatan administrasi atau

kajian yang bersifat rutin; dan6. bukan merupakan layanan internal yang

bersifat rutin/dukungan manajemen.

Output Prioritas(Pasal 6)

BAB III : KRITERIA PROYEK PRIORITAS DAN OUTPUT PRIORITAS

9

DAFTAR PROYEK PRIORITAS (DPP) TAHUN 2019

Kepmen PPN No 140/2019 tentang Daftar Proyek Prioritas Tahun 2019

Surat Menteri PPN kepada Para Gubernur tentang Daftar Proyek Prioritas Tahun 2019

Lampiran Surat Menteri PPN kepada Para Gubernur tentang Daftar Proyek Prioritas

Tahun 2019

REPUBLIK INDONESIA

SINKRONISASI PUSAT DAN DAERAH

11

REPUBLIK INDONESIA

12

12

Sasaran Tingkat 2

Sasaran Tingkat 3

Sasaran Tingkat 4

Program dan KegiatanPrioritas

Program dan KegiatanPrioritas

Indikator Kinerja Utama

Renja dan RKA K/LIndikator Kinerja Utama

Renja dan RKA K/L

RKP

Proyek dan Output Prioritas

Sasaran Tingkat 1 Tema dan Prioritas Nasional

RPJMN

Proyek dan Output Prioritas

Indikator Kinerja Utama

Renja dan RKA K/L

Proyek dan Output Prioritas

Sinkronisasi

Ko

nsis

ten

si

BAPPENAS, KSP,BPKP dan BPK

DPR RI dan DPD RI

Indikator Kinerja Utama

RKPD Provinsi

Proyek dan Output Prioritas

RPJPN dan

RTRWN

Outcome dan/Output

OuputdanInput

Outcome

Output

SINKRONISASI DAN KONSISTENSI PERENCANAAN PUSAT DAN DAERAH

Lokasi LokasiLokasi

REPUBLIK INDONESIA

13

SINKRONISASI DAN KONSISTENSI PERENCANAAN PUSAT DAN DAERAH

13

SasaranTingkat 3

SasaranTingkat 4

SasaranTingkat 6

Program, Kegiatan dan Proyek Prioritas Nasional

Program, Kegiatan dan Proyek Prioritas Nasional

Indikator Kinerja Utama

Dirjen/DeputiIndikator Kinerja Utama

Dirjen/Deputi

RENJA dan RKAK/L

Output Prioritas

ANTISIPASI RISIKOPERUBAHAN

Output Prioritas

Indikator Kinerja Utama

Dirjen/Deputi

Output Prioritas

Sinkronisasi

Ko

ns

iste

nsi

Indikator Kinerja Utama

SEKRETARIS

Output Prioritas

RPJMN dan RENSTRA KL +ARAHAN (DIREKTIF)

PRESIDEN+

Outcome dan/Output

Input dan

Output

SasaranTingkat 5

Outcome dan/Output

Otcome dan Output

Lokasi LokasiLokasi

BAPPENAS, KSP,BPKP dan BPK

DPR RI dan DPD RI

REPUBLIK INDONESIA

PRIORITAS NASIONAL

OutcomeProgram dan Kegiatan

PrioritasProgram dan Kegiatan

Prioritas

RKA K/L

RKPImpact

dan/Outcome Prioritas Nasional

Ko

nsis

ten

si

RKPDOutcome dan/

Output

Impact dan/Outcome

KOMITMEN GLOBAL

EVALUASI PELAKSANAAN

RPJMN+ARAHAN (DIREKTIF)

PRESIDEN+KERANGKA EKONOMI

MAKRO+ ASPIRASI

DAERAH+

RKA K/L

Proyek Non

Prioritas

Output Prioritas

UKE 1UKE 1

Output

UKE 1UKE 1

Proyek Non

Prioritas

Output Prioritas

Proyek Non

Prioritas

Output Prioritas

Proyek Non

Prioritas

Output Prioritas

Proyek Prioritas

Proyek Prioritas

Proyek Prioritas

Proyek Prioritas

Output

Output OPDOPD

Output Prioritas

Proyek Prioritas

Output Prioritas

Proyek Prioritas

SinkronisasiBAPPENAS, KSP,BPKP dan BPK

DPR dan DPD

1

Lokasi Lokasi LokasiLokasi

2

3

5

4

REPUBLIK INDONESIA

SINKRONISASI DAN KONSISTENSI PERENCANAAN Provinsi dan kabupaten/kota

15

Sasaran Tingkat 2

Sasaran Tingkat 3

Sasaran Tingkat 4

Program, Kegiatan dan Proyek Prioritas (Urusan Pilihan)

Program, Kegiatan dan Proyek Prioritas (Urusan Wajib)

Indikator Kinerja Utama

Renja dan RKA OPD/Dinas

Indikator Kinerja Utama

Renja dan RKA OPD/Dinas

RKPD Provinsi

Output Prioritas

Sasaran Tingkat 1 Tema dan Prioritas Pembangunan

RPJMD PROVINSI

Output Prioritas

Indikator Kinerja Utama

Renja dan RKA OPD/Dinas

Output Prioritas

Sinkronisasi

Ko

nsis

ten

si

BAPPEDA DAN SEKDA

DPRD

Indikator Kinerja

RKPD Kab/Kota

Output Prioritas

RPJPD dan

RTRW

Outcome dan/Output

Output dan

Input

Outcome

Output

RPJMN, RKP dan Komitmen Global: SDG’s,

dll

Lokasi LokasiLokasi

REPUBLIK INDONESIA

16

SINKRONISASI DAN KONSISTENSI PERENCANAAN PUSAT DAN DAERAH

16

SasaranTingkat 3

SasaranTingkat 4

SasaranTingkat 6

Program, Kegiatan dan Proyek Prioritas

Program, Kegiatan dan Proyek Prioritas

Indikator Kinerja Utama

Kabag/KasubditIndikator Kinerja Utama

Kabag/Kasubdit

RENJA dan RKADINAS/OPD

Output Prioritas

ANTISIPASI RISIKOPERUBAHAN

Output Prioritas

Indikator Kinerja Utama

Kabag/Kasubdit

Output Prioritas

Sinkronisasi

Ko

ns

iste

nsi

Sekda, Bappeda, DPRD

Indikator Kinerja Utama

SEKRETARIS

Output Prioritas

RPJMD dan RENSTRA +ARAHAN (DIREKTIF)

GUBERNUR+

Outcome dan/Output

Input dan

Output

SasaranTingkat 5

Outcome

Otcome dan Output

Lokasi LokasiLokasi

REPUBLIK INDONESIA

PRIORITAS PROVINSI DAN PRIORITAS KABUPATEN/KOTA

OutcomeProgram dan Kegiatan

PrioritasProgram dan Kegiatan

Prioritas

RKA OPD/Dinas

RKPDImpact

dan/Outcome Prioritas Daerah

Ko

nsis

ten

si

RKPD Kabupaten/Kota

Outcome dan/ Output

Impact dan/Outcome

KOMITMEN GLOBAL

PRIORITAS NASIONAL +TARGET RPJMD+

KERANGKA EKONOMI

MAKRO DAERAH+

ASPIRASI CAMAT DAN

LURAH+

RKA OPD/Dinas

Proyek Non

Prioritas

Output Prioritas

Kabag/KabidKabag/Kabid

Output

Kabag/KabidKabag/Kabid

Proyek Non

Prioritas

Output Prioritas

Proyek Non

Prioritas

Output Prioritas

Proyek Non

Prioritas

Output Prioritas

Proyek Prioritas

Proyek Prioritas

Proyek Prioritas

Proyek Prioritas

Output

Output OPDOPD

Output Prioritas

Proyek Prioritas

Output Prioritas

Proyek Prioritas

SinkronisasiBAPPEDA, SEKDA dan

Inspektorat DaerahDPRD

1

Lokasi Lokasi LokasiLokasi

2

3

5

4

REPUBLIK INDONESIA

18

PENYELARASAN PERENCANAAN TAHUNAN PUSAT DAN DAERAH

e-PlanningKemenPPN/Bappenas

e-PlanningPemerintah Daerah

Proyek KLPrioritas Nasional

Rencana KerjaPemerintah

(RKP)

Rencana KerjaKementerian/Lembaga

(RENJA-KL)

Proyek Non KLPrioritas Nasional

Proyek DaerahPrioritas Nasional

Proyek KLReguler

Proyek PDPrioritas Nasional

Proyek PDPrioritas Daerah

Rencana KerjaPemerintah Daerah

(RKPD)

Rencana KerjaPerangkat Daerah

(RENJA-PD)

Proyek PDReguler

Proyek KLPrioritas Daerah

Proyek Non PDPrioritas Daerah

Output Proyek/Komponen

Aplikasi KRISNA

Aplikasi KRISNA-SELARAS

Format 1, 2, & 3

Format 4, 5, & 6

Format 8

Dana Transfer Daerah (DAK)

Aplikasi e-PlanningSIPD

Dukungan Sistem/Aplikasi dalamPelaksanaan Kortek Renbang Tahun 2019

Pasal 43 & 45, PermenPPN No. 5/2018Penetapan Daftar Proyek Prioritas

Format 7

REPUBLIK INDONESIA

MEKANISME RAKORTEKRENBANG 2019

19

REPUBLIK INDONESIA

20

PESERTA RAKORTEKRENBANG 2019

PUSAT1. Bappenas: masing-masing kedeputian2. Kemendagri (Bangda): PEIPD dan SUPD3. Kementerian/Lembaga: Biro Perencanaan dan seluruh

Ditjen/Deputi

DAERAH1. Bappeda Provinsi2. Perangkat Daerah Provinsi

REPUBLIK INDONESIA

21

PEMBAHASAN DESK RAKORTEKRENBANG 2019

21

• Pembagian desk menurut Kementerian/Lembaga dan prioritas nasional.

Format Desk Rakortek : Waktu Pembahasan Desk Rakortek :

Format 4 (Prog/Keg/Proyek K/L yang

mendukung PD)

Format 1 (Prog/Keg/Proyek K/L yang mendukung PN)

Format 0 (Target Sasaran

Pembangunan Nasional)

30 mnt

40 mnt

20 mnt

Catatan Perbaikan untuk Rakortek 2019Ø Jumlah desk pembahasan perlu difokuskan untuk optimalisasi pembahasan format 0,1 dan 4Ø Untuk desk Otsus, KPBU, BNPP, Adwil (Bencana), perlu penggabungan atau perampingan

PN 1

K/L A

K/L B

K/L CK/L D

K/L E

REPUBLIK INDONESIA

22

PEMBAHASAN DESK RAKORTEKRENBANG 2019

Pembahasan Rakortek dilakukan antara Dirjen Bangda, Bappenas, K/L denganPemerintah Daerah:1. Pembahasan dipimpin oleh perwakilan pejabat dari Kementerian Dalam

Negeri serta KemenPPN/Bappenas dan menggunakan sistem aplikasi;2. Memeriksa kelengkapan data dukung sesuai menu yang ada dalam aplikasi;3. Membahas dan mengklarifikasi pencapaian target nasional dan daerah;4. Menyepakati dan menuangkan hasil pembahasan dan klarifikasi dalam berita

acara kesepakatan;5. Penandatanganan berita acara hasil pembahasan desk:

• Perwakilan Bappenas (masing-masing perwakilan di desk).

• Perwakilan Kemendagri (direktur masing-masing SUPD, setelah diparaf

masing-masing kasubdit).

• Perwakilan K/LPNK (masing-masing perwakilan di desk).

• Perwakilan Pemda Provinsi (Bappeda/Perangkat Daerah).

REPUBLIK INDONESIA

23

KESEPAKATAN RAKORTEKRENBANG 2019

1.Rakortek merupakan salah satu mekanisme koordinasi berbagiinformasi tentang kebutuhan dan kesiapan usulan kegiatanpembangunan yang direncanakan oleh K/L dan PemerintahDaerah dalam pencapaian prioritas dan target nasional;

2.Pencapaian prioritas dan target nasional merupakan kontribusiPemerintah Pusat (K/L) dan Pemerintah Daerah (PerangkatDaerah),

3.Hasil Rakortek, yaitu kesepakatan bersama K/L, Kemendagri, KemenPPN/Bappenas, dan daerah tentang proyek dan output K/L dan Daerah TA 2020 untuk mendukung pencapaian target dan prioritas nasional dan prioritas daerah,

4.Kesepakatan dituangkan dalam berita acara untuk menjadi bahanMusrenbangnas dan koordinasi teknis tahap selanjutnya.

REPUBLIK INDONESIA

24

PENGUSULAN KEMBALI

Skenario pembukaan kembali usulan daerah:a. Waktu Pembukaan:

1) Region I dibuka kembali tanggal 13 Maret 2019 pukul 00.00 WIB2) Region II dibuka kembali tanggal 16 Maret 2019 pukul 00.00 WIB

b. Muatan Usulan yang dibuka:Daerah dapat mengusulkan kembali rincian usulan proyek daerah yang sebelumnya belum masuk dan dapat memperbaiki rincian usulan yang belum diapprove K/L. Usulan yang telah direject tidak dapat diinput ulang.

c. Waktu penutupan usulan tambahan daerah:Pengusulan tambahan daerah akan ditutup serempak pada tanggal 22 Maret 2019 pukul 00.00 WIB.

d. Verifikasi:Verifikasi oleh Provinsi dan Ditjen Bangda dimulai tanggal 23 Maret – 5 April 2019 pukul 00.00 WIB.

e. Persetujuan K/L:Persetujuan/Penolakan KL pada tanggal 23 Maret – 20 April 2019 pukul 00.00 WIB.

Musrenbangnas direncanakan tanggal 22-26 April 2019.

TERIMA KASIH