Alur Perencanaan Dan Penganggaran Daerah

8/10/2019 Alur Perencanaan Dan Penganggaran Daerah

1/19

Perencanaan dan Penganggaran

Daerah


2/19

Pengertian

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukantindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan,dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Penganggaran adalah penciptaan suatu rencana kegiatan

yang dinyatakan dalam ukuran keuangan. Penganggaranmemainkan peran penting di dalam perencanaan,pengendalian, dan pembuatan keputusan. Anggaran jugauntuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi.

Perencanaan dan penganggaran dalam konteks APBD

merupakan salah satu tahapan dalam siklus APBD, yaitutahap penyusunan atau budget formulation


3/19


4/19

Alur Perencanaan dan Penganggaran


5/19

Penganggaran Berbasis Kinerja

Desentralisasi Fiskal di Indonesia dimulai sejaktahun 2001 yang ditandai dengan lahirnya UU No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Bentuk desentralisasi fiskal adalah PemerintahPusat memberikan dana transfer kepada Pemdadalam bentuk DAU dan DAK.

Dengan lahirnya UU 17 tahun 2003 sistem

penganggaran di Indonesia berubahmenggunakan sistem penganggaran berbasiskinerja (performance budgeting)


6/19

Apa Penganggaran Berbasis Kinerja ?

Metode penganggaran untuk mengaitkan setiappendanaan yang dituangkan dalam kegiatandengan keluaran dan hasil yang diharapakan,

termasuk efisiensi dalam pencapaian hasilkeluaran itu.

Penerapan penganggaran berbasis kinerjadituangkan dalam dokumen RKA-SKPD. Dimana

dalam setiap kegiatan yang akan dilakukan wajibmenjelaskan input, output, dan sasaran/target,dan outcome.


7/19

Histori Kebijakan

Permendagri 29/2002

Permendagri 13/2006

Permendagri 59/2007


8/19

Siklus Perencanaan dan Penganggaran Daerah

APBD

ZONA PARTISIPASI ZONA TEKNOKRASI ZONA POLITIK

Rencana Pemba-

ngunan Jangka

Menengah Desa

KUA & PPAS

(TAPD)

Rencana

Kerja

Pemda

Forum SKPD

MUSRENBANG

Desa

Panitia Anggaran

Legislatif

Rencana

Kerja dan

Anggaran

Satuan Kerja

& RAPBD

Rencana Pemba-

ngunan Jangka

Menengah Daerah Pilkada

Jaring aspirasi

(Pada saat Reses)

MUSRENBANG

Kecamatan

Rencana

Kerja (1thn)

SKPD

MUSRENBANG

Kabupaten/Kota

DRAFT:

Kebijakan Umum

APBD (KUA)

Prioritas dan

Plafon Anggaran

Sementara (PPAS)

Renstra

SKPD

SKPD

Pra

MUSRENBANG

Nota Kesepakatan

1

2

3

3

4-5

6-7


9/19

Peran dan Fungsi DPRD


10/19


11/19

Fungsi Anggaran

Pada saat pembahasan RAPBD, DPRD dapatmengajukan usul yang mengakibatkan jumlahpenerimaan dan pengeluaran. (Pasal 20 ayat 3

UU 17/2003 tentang Keuangan Negara). Di sinilah peluang masyarakat untuk dapat

mempengaruhi DPRD untuk mengusulkankegiatan/program yang akan masuk dalamAPBD ketika usulan dalam Musrenbang tidakterakomodir.


12/19

Masalah-masalah dalam Perencanaan

A. Dari sisi proses

Dominasi Aparat

Musrenbang hanya formalitas

Minimnya partisipasi perempuan

Minimnya fasilitator yang memiliki kapasitas

mengelola forum perencanaan partisipatif


13/19

Masalah-masalah dalam Perencanaan (2)

B. Dari sisi substansi

Usulan masyarakat dalam musrenbang banyak sekali (long list)proses penyusunan prioritas masalah tidak dilakukandengan baik

Mayoritas usulan adalah pembangunan fisikusulan nonfisik yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan praktis danstrategis gender minim

Usulan dari masyarakat tidak sesuai dengan tugas di levelpemerintah kota

Rendahnya kualitas usulan dari SKPD (berulang-ulang, tidaknyambung degan kebutuhan masyarakat)


14/19

Masalah-masalah di penganggaran

A. Dari sisi proses

Proses tertutup (hanya diikuti oleh DPRD danPemda)

Tidak ada keterlibatan masyarakat (partisipasihanya sampai di proses perencanaan)

Realisasi waktu melenceng jauh dari jadwalseharusnya

Tahapan-tahapan yang tidak dilaksanakan

sebagaimana mestinya


15/19

Masalah-masalah di penganggaran (2)

B. Dari sisi substansi

Inkonsistensi antar dokumen perencanaankegiatan baru muncul, kegiatan di dokumen

sebelumnya hilang Penyusunan anggaran yang tidak sesuai

dengan standar harga barang dan jasa

potensi pemborosan Standa harga barang dan jasa terlalu tinggi

dibandingkan dengan harga pasar


16/19


17/19

Dampak yang ditimbulkan

Rendahnya tingkat serapan hasil Musrenbangdi APBD, usulan masyarakat dalamMusrenbang banyak yang tidak terkomodir,

akibatnya menimbulkan apatisme masyarakatuntuk terlibat dalam Musrenbang, karenahanya dianggap sebagai formalitas.

Minimnya anggaran yang terkait denganpemenuhan kebutuhan riil masyarakat.

Buruknya pelayanan publik.


18/19

Partisipasi Perempuan

Realitanya minim di semua tahapan

Mengakibatkan suara dan kebutuhan

perempuan tidak terdengar dalam proses

pengambilan keputusan

Ada kendala-kendala partisipasi perempuan


19/19

Inovasi Daerah untuk mengatasi masalah

perencanaan dan penganggaran

Pagu indikatif kecamatan (Sumedang)

Kuota untuk kelompok perempuan(Surakarta) Musrenbang khusus perempuan (NTT)

Pelatihan fasilitator Musrenbang (Surakarta)

Forum Delegasi Musrenbang (Sumedang)

Perbup Juknis Musrenbang Partisipatif di Lebak

Documents

Alur Perencanaan Dan Penganggaran Daerah