SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA

Plt. Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan

Disampaikan dalam Workshop Nasional

“Kupas Tuntas Kebijakan Asimetris di Perbatasan Negara”

Jakarta, 10 Agustus 2016

KERANGKA PAPARAN

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASANNEGARA

SINERGI PERENCANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA

HASIL EVALUASI USULAN DAERAH UNTUK PEMBANGUNAN PERBATASAN NEGARA TAHUN 2017

UPAYA PENYELARASAN PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA

KERANGKA DISKUSI

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

LANDASAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERBATASAN NEGARA

KARAKTERISTIK DAN

PERMASALAHAN

KEBIJAKAN

KOORDINASI ANTAR K/L;

ANTARA PUSAT DAN DAERAH

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional/ RTRWN (PP 26/ 2008)

Penataan Ruang (UU 26/ 2007)

Pemerintah Daerah (UU 23/ 2014)

RPJPN 2005-2025

RPJMN2015-2019

RKP

•Arahkebijakan•Pendekat

an

•Sasaran•Kebijakan•Kegiatan

Pokok

•Prioritas•Pengarusu

tamaan

WILAYAH NEGARA(UU NO 43/2008)

BNPP(PERPRES 12/2010)

PERBATASAN SEBAGAI

HALAMANDEPAN

NEGARA

4

KAWASAN PERBATASAN NEGARASEBAGAI HALAMAN DEPAN NEGARA

• Pemerintah Pusat memiliki mandat “kewenangan” dan“kewajiban” untuk membangun kawasan perbatasan negara, sebagaimana Pasal 361 (ayat 2, 3, 7) UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah.

• Pemerintah pusat memiliki kemampuan untuk berkoordinasidan bekerja sama dengan:– Pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota– Pemerintah negara sahabat yang wilayahnya berbatasan langsung

dengan wilayah NKRI

• Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara perlu dilakukandengan semangat kebersamaan dan kerjasama antara:– Pemerintah Pusat, – Pemerintah Daerah (provinsi dan kabupaten/kota), dan– Pemerintah Negara Sahabat

5

KEBIJAKAN RKP TAHUN 2017

HOLISTIKTEMATIK INTEGRATIF

SPASIAL

“MEMBANGUN KAWASAN PERBATASAN SEBAGAI

HALAMAN DEPAN NEGARA”

RKP

2017

6

PENDEKATAN PEMBANGUNAN :HOLISTIK, TEMATIK DAN TERINTEGRASI

KAWASAN PERBATASAN

Holistik - Tematik: Untuk mencapai sasaran prioritas nasional sasaran IsolasiLokpri/kabupaten perbatasan negara, perlu koordinasi multi kementerian, yaitu antaralain Settap BNPP, Kemen ATR, dan Kemen KLH, Kementan PUPR, Kemenhub, Kominfo,Kemen ESDM, Kemen, Pemerintah Daerah, dll.

Integratif: Pencapaian sasaran mengatasi isolasi Lokpri/kabupaten perlu dilakukansecara terintegrasi melalui peningkatan jalan (strategis nasional, paralel, nonstatus/strategis daerah); transportasi laut/udara, pengadaan ketenagalistrikan dan EBT;kuota BBM, pengadaan akses informasi dan telekomunikasi, dan seterusnya (kombinasiberbagai program/kegiatan).

Spasial:

Pembangunan akses pembuka isolasi, harus mempertimbangkan karakteristik lokasilokpri/kabupaten perbatasan, misal kepulauan atau daratan, jika daratan kebutuhandominan adalah jalan yang fungsional hingga membuka desa; sedangkan jikakepulauan maka kebutuhan akses adalah transportasi laut dan/atau udara.

Pembangunan Pusat Pertumbuhan/PKSN Perbatasan, harus mempertimbangkan lokasiPKSN, berdekatan dengan PLBN, terintegrasi dengan jalan/bandara/pelabuhan, gudang,pasar, kawasan industri pengolahan, dan lain-lain.

7

SINERGI PERENCANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA


ESENSI PERENCANAAN PERBATASAN

• Menimbang potensi sumber daya yang akan dikelola, dan keterbatasan infrastruktur perbatasan,

• Menimbang ketersediaan APBN dan APBD,

• Upaya Pemihakan/Afirmasi dan Kebutuhan asimetris

• Menentukan prioritas :

– Mempertimbangkan tingkat kemendesakan

– mempertimbangkan rentang waktu,

– mempertimbangkan lokasi.9

KARAKTERISTIK PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERBATASAN NEGARA

1. Kebijakan pembangunan perbatasan difokuskan keLokpri, sebagai wilayah pinggiran negara.

2. Pemda memahami pembangunan Lokpri perbatasanmenjadi kewajiban/kewenangan Pemerintah Pusat (UU 23/2014).

3. Yang mengetahui karakter kabutuhan dan arahpengembangan Lokpri perbatasan adalah Pemda danSettap BNPP, sementara K/L memerlukan input informasi yang konkrit.

4. K/L mensyaratkan usulan dilakukan oleh daerah(kabupaten/kota, provinsi) melalui e-planning.

10

KARAKTERISTIK PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERBATASAN NEGARA

5. K/L agar memberikan kuota target/sasaran, anggaranke Lokpri (kecamatan terluar perbatasan) sebagaiafirmasi, serta antisipasi pemberian program/kegiatandan regulasi khusus (asimetris) yang diperlukan.

6. BNPP memberikan dorongan agar Badan PengelolaPerbatasan Daerah, intensif memberikan input keSKPD, Bappeda, Bupati/Walikota mengenai kebutuhanLokpri Perbatasan.

11

RKA K/L

RENCANA AKSI TAHUNANKegiatan dan alokasi Anggaran oleh

K/L dan Pemerintah Daerah Setiap Tahun

RENCANA INDUK NASIONAL PENGELOLAAN PERBATASAN 2015-2019

Kebijakan, Strategi, Sasaran, Target Outcome, Agenda Program, Rencana

Kebutuhan Anggaran, dan Lokus Prioritas

RPJMN 2015-2019

RKP TAHUNAN

RPJP 2005-2025

GRAND DESIGN PENGELOLAAN PERBATASAN 2011-2025

Desain Pengelolaan Batas Wilayah dan Kawasan Perbatasan

RTRWN

RTR KSN PERBATASAN

RENSTRA BNPP dan

RENSTRA K/L 2015-2019

Renja K/L

Jk panjang

Jk menengah

Tahunan

UPAYA PENYELARASAN DOKUMEN PERENCANAAN DALAM PEMBANGUNAN PERBATASAN

Tahun 2017

& 2018 ?12

MEKANISME PENYELARASAN PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERBATASAN NEGARA 2017

RANCANGAN AWAL RENCANA

AKSI 2017

Dikonsultasikan/Konsolidasikan

dengan Kab/Kodan Provinsi

RENCANA INDUK 2015-2019

RPJMN 2015-2019

Diturunkan dari

Data KebutuhanPerbatasan di

Daerah Terkonsolidasi

Untukdimasukkan

dalam UKPPD

Dikonsolidasikan/Dikoordinasikan

dengan K/L anggota BNPP dan

K/L terkait

MasukanRancangan Awal

Renja K/L

Untuk dimasukkandalam BAHAN

MUSRENBANGNAS

MUSRENBANGNAS 2016

FINAL RENCANA AKSI 2017

RENJA2017

RKP 2017

1 2

4

3

5

2

4

3

6 87

JARING ASMARA

RTR, RDTR PERBATASAN

13

HASIL EVALUASI USULAN DAERAH UNTUK PEMBANGUNAN PERBATASAN NEGARA TAHUN 2017


Mewujudkan halaman depan negara sebagai pintu gerbang

aktivitas ekonomi dan perdagangan

dengan negara tetangga

1. Pembangunan 10 PKSN sebagai

PusatPengembangan

PerbatasanNegara

2. Membuka isolasi Lokpri, peningkatan

sarpras,peningkatan SDM

dan penguatansosial ekonomi

serta penyediaanair baku.

3. Pembangunan PLBN Terpadu.

4. Pengamanan

sumber daya danbatas wilayah

darat, laut dan udara.

5. Peningkatan kualitas

diplomasi, kerja sama

sosial -ekonomi.

•Setap BNPP•Kemenhub;•Kemen PUPR;•Kemen KP;•Kemen Perdagangan •Kemen Sos•Kementerian Desa PDTT

•Kemen KUKM•Kemen Perindustrian•Kemen Pertanian•Kementerian ATR/BPN•BNPB•Kementerian Keuangan•BIG

•Setap BNPP•Kemen PUPR;•Kemenhub;•Kemen ESDM;•Kemenkominfo;•Kemen Perdagangan;•Kemen PPA •Kemendagri

•Kemen KUKM;•Kemedikbud;•Kementerian Agama;•Kemen Naker •Kemenkes;•BNPB•Kementeria Desa PDTT

•Setap BNPP;•Kemen PUPR;•Kemen Keuangan;•Kemen ESDM•Kemen Hukum dan Ham

•Setap BNPP•Kemen Pertahanan•Kementerian Kominfo•Kemen KP•LSN•Bakamla

•Setap BNPP;•Kemen Dalam Negeri;•Kemen Luar Negeri•BIG

•Kemen Kominfo•TVRI, RRI•Kemen BUMN•PT. PLN

1

2

3

4

5

PROGRAM PRIORITASPEMBANGUNAN PERBATASAN NEGARA TAHUN 2017

15

PROGRAM PRIORITAS 1

0

5

10

15

20

25

ProvinsiAceh

ProvinsiSumatera

Utara

ProvinsiKalimantan

Barat

ProvinsiKalimantan

Timur

ProvinsiKalimantan

Utara

ProvinsiKepulauan

Riau

ProvinsiMaluku

ProvinsiMalukuUtara

ProvinsiNusa

TenggaraTimur

ProvinsiPapua

ProvinsiRiau

ProvinsiSulawesi

Utara

ProvinsiPapua Barat

Pembangunan 10 PKSN sebagai Pusat Pengembangan Perbatasan Negara

Belum Ada Kesepakatan Belum Dibahas Disetujui Ditolak

16

• Pada Program Prioritas Nasional Pembangunan 10 PKSN terdapat dua Provinsi yang tidak mengusulkan program di dalamnya, yaitu Sumatera Utara dan Papua Barat.

• Provinsi Kepulauan Riau memiliki usulan program yang paling banyak disetujui, dan beberapa ditolak karena Provinsi tersebut memiliki usulan paling banyak. Usulan yang ditolak terkait usulan kegiatan yang tidak sesuai dengan kegiatan prioritas Kementerian untuk tahun 2017.

• Provinsi Kalimantan Barat, NTT dan Papua mendapatkan prioritas pelaksanaan Inpres no. 6/2015.

PROGRAM PRIORITAS 2

0

50

100

150

200

250

Provinsi Aceh ProvinsiKalimantan

Barat

ProvinsiKalimantan

Timur

ProvinsiKalimantan

Utara

ProvinsiKepulauan

Riau

ProvinsiMaluku

ProvinsiMalukuUtara

ProvinsiNusa

TenggaraTimur

ProvinsiPapua

Provinsi Riau ProvinsiSulawesi

Utara

ProvinsiSumatera

Utara

ProvinsiPapua Barat

Membuka Isolasi Lokpri, Peningkatan Sarpras Peningkatan SDM, dan Ekonomi Perbatasan


17

• Pada Program Prioritas Nasional ke -2 banyak usulan yang belum dibahas. Usulan kegiatan yang belum dibahas diantaranya adalah usulan pembangunan jalan. Usulan jalan per satuan ruas sangat banyak di Program Prioritas ke dua sehingga menyulitkan untuk dibahas. Selain itu beberapa usulan sudah disepakati di dalam Prioritas Nasional lain.

PROGRAM PRIORITAS 3

0

5

10

15

20

25

ProvinsiAceh

ProvinsiKalimantan

Barat

ProvinsiKalimantan

Timur

ProvinsiKalimantan

Utara

ProvinsiKepulauan

Riau

ProvinsiMaluku

ProvinsiMalukuUtara

ProvinsiNusa

TenggaraTimur

ProvinsiPapua

ProvinsiRiau

ProvinsiSulawesi

Utara

ProvinsiSumatera

Utara

ProvinsiPapuaBarat

Pengembangan PLBN Terpadu


18

• Pada Program Prioritas Nasional (PPN) ke - 3 tidak banyak usulan yang dibahas karena prioritas ini berkaitan erat dengan pelaksanaan Inpres No. 6/2015 tentang Percepatan Pembangunan 7 PLBN. Hal tersebut dikarenakan Pembangunan PLBN Terpadu merupakan kewenangan pusat. Selain itu pembahasan lebih difokuskan untuk PPN 1 dan 2.

PROGRAM PRIORITAS 4

0

1

2

3

4

5

6

ProvinsiAceh

ProvinsiKalimantan

Barat

ProvinsiKalimantan

Timur

ProvinsiKalimantan

Utara

ProvinsiKepulauan

Riau

ProvinsiMaluku

ProvinsiMalukuUtara

ProvinsiNusa

TenggaraTimur

ProvinsiPapua

ProvinsiRiau

ProvinsiSulawesi

Utara

ProvinsiSumatera

Utara

ProvinsiPapua Barat

Pengamanan Sumber Daya dan Batas wilayah Darat, Laut, dan Udara


19

• Pada Program Prioritas Nasional ke- 4 tidak banyak usulan yang dibahas karena merupakan kegiatan Pemerintah Pusat. Hal tersebut dikarenakan Program/Kegiatan K/L seputar Pengamanan Sumber Daya dan Batas wilayah Darat, Laut, dan Udara merupakan kewenangan pusat. Selain itu pembahasan lebih difokuskan untuk PPN 1 dan 2.

PROGRAM PRIORITAS 5

0

1

2

3

4

5

6

7

ProvinsiAceh

ProvinsiKalimantan

Barat

ProvinsiKalimantan

Timur

ProvinsiKalimantan

Utara

ProvinsiKepulauan

Riau

ProvinsiMaluku

ProvinsiMalukuUtara

ProvinsiNusa

TenggaraTimur

ProvinsiPapua

ProvinsiRiau

ProvinsiSulawesi

Utara

ProvinsiSumatera

Utara

ProvinsiPapua Barat

Peningkatan Kualitas Diplomasi, Kerja Sama Lintas Batas Negara


20

• Pada Program Prioritas Nasional (PPN) ke-5 tidak banyak usulan yang dibahas karena merupakan kegiatan Pemerintah Pusat. Hal tersebut dikarenakan Program/Kegiatan K/L seputar Peningkatan Kualitas Diplomasi, Kerja Sama Lintas Batas Negara merupakan kewenangan pusat. Selain itu pembahasan lebih difokuskan untuk PPN 1 dan 2.

USULAN KEGIATAN DAERAH TAHUN 2017

300 144.369 1.500 34.900470.876

990.105

25.900 50.769478.470

158.333594.171

21.447 1.587

17.322.044

3.264 139.840

4.511.796

27.300 37.500127.50892.050 3.500

2.263.715

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

18.000.000

20.000.000

JUMLAH DANA DIAJUKAN DALAM USULAN PER K/L (DALAM JUTA RUPIAH)

Usulan terbanyak ditujukan kepada Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan

21

UPAYA PENYELARASAN PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA


1. Esensi penyusunan Rencana Aksi adalah untuk memberi masukanRKP/ danmengarahkan Renja KL /SKPD Tahun 2018, sehinggaharus disusun sebelum proses penyusunan Renja KL/SKPD danRKP/D.

2. Proses penyusunan Renja KL/SKPD dan RKP/D 2018 dimulaidengan Musrenbang pada tahun 2017. Untuk itu Rancangan AwalRenaksi 2018 harus disusun sebelum proses rangkaian Musrenbang nasional tahun 2017 dimulai.

3. Mempertimbangkan hal tersebut maka Rancangan Awal RencanaAksi 2018 harus disusun pada tahun 2016 (Agustus-Desember)untuk masukan materi Musrenbangnas 2017.

4. Renaksi yang disusun untuk tahun 2017 agar terus dikawal oleh Sektapi BNPP terhadap K/L-K/L hingga Renja K/L dan RKA K/L Final.

PENYUSUNAN RENCANA AKSI PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA TAHUN 2018

23

20182015 2016 2017Des

PenyusunanRancangan

Renaksi2017

Jun

PaguAnggaran

2017

Nov

Pagu Definitif2017

Pembahasandengan DPR

Des

RancanganAkhir Renaksi

2018*

Jan Mar

RATEK K/L

Apr

Musrenbangnas2017

Mei

PenetapanRKP 2018

RENAKSI T.A 2018 :

• Dijadikan sebagai masukan dalam penyusunan RKP 2018 dan Musrenbangnas 2017;

• Dijadikan masukan K/L teknis dalam penyusunan draft Renja K/L,

• Perpres Renaksi dan hasil Musrenbang dijadikan pegangan dalam pembahasandengan DPR agar lebih fokus dan konsisten terhadap proses pembahasan teknokratis dan bottom up.

AGENDA PEMBAHASAN RENCANA AKSI TAHUN 2018

24

PENYUSUNAN RENCANA AKSI DIMULAI PADA TAHUN-2

BNPP menyusunRancangan Awal

Renaksi

melakukankoordinasidengan K/L

Finalisasi RancanganRenaksi

JUNI (M2-3)

JUNI (M3)

SEPTEMBER (M1-4)

NOVEMBER (M1) s/d

DESEMBER (M1)

Masukan Renaksi

terbentukdi tiapdaerah

JANUARI 2017

JadwalPenyusunan;Mekanisme;FormatRENAKSI

MULAI DISUSUN TAHUN 2016

(T-2)

JULI (M3-4)

AGUSTUS (M1-4)

Bappenas membuatkisi-kisi penyusunan

Renaksi, format & mekanisme

perencanaan

Konsolidasibersama BNPP

PenyusunanKerangka Renaksi

2018 oleh BNPP

Penyampaian format Renaksi

kepada pemerintah provinsi & kabupaten

MasukanRatek dengan

K/L terkait

Konsolidasipenyusunan Renaksi

dengan pemerintah provinsi & kabupaten

(per Wiayah)

Konsolidasi dengan K/L

25

TAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI (AGENDA RINCI SEKTAP BNPP)

Rapat Penyusunan dan perumusan awal Renaksi (internal

Keasdepan)Bahan Awal

Renaksi (2 Th. berikutnya)

Forum Penyusunan dan perumusan

Renaksi Keasdepan

Rancangan Awal Renaksi

Keasdepan

Forum Penyusunan dan perumusan Renaksi

KedeputianRancangan

Renaksi Kedeputian

(M II Sep T-2)

Pelaporan Hasil Rancangan Renaksi

Kedeputian Rancangan

Renaksi Kedeputian (M II

Nov T-2)

Rapat Persiapan Rancangan Renaksi Antarlintas

Kedeputian (Internal BNPP)

Catatan Kompilasi Rancangan

Renaksi Kedeputian

Forum Harmonisasi dan Sinkronisasi Rancangan

Renaksi BNPP

Bahan Rakorbangtas Rancangan Renaksi

BNPP (M III Nov T-2)

Forum Rakorbangtas Nasional

Rancangan Final Renaksi BNPP(M I Des T-2)

Penyampaian Rancangan Final Renaksi BNPP

(Tindaklanjut Rakorbangtas Nasional)

Surat Kepala BNPP dan Lampiran Dok.

Rancangan Final Renaksi BNPP (M II Des T-2)

Menteri/Kepala LPNK anggota BNPP dan Non Anggota BNPP

terkait

Gubernur Provinsi Kws.Perbatasan Negara dan

Bupati/Walikota (melalui Surat Gubernur , M IV Des T-2)

Persiapan Forum Pra Ratek/Ratek K/L Anggota dan

Non Anggota BNPP terkait.

Persiapan Forum UPPD Prov/Kab/Kota/Kec./Desa

1 2 3 4

567

8

910

26

FORMAT PEMBAHASAN RENAKSI

27

28

PRIORITAS NASIONAL

PROGRAM NASIONAL

KEGIATAN NASIONAL KETERANGANKONDISI EXISTING

SASARAN(Mengacu Rinduk BNPP)

IMPLEMENTASI 2016

Renaksi 2017

KONSEP Renaksi

2018LOKASI

KEWENANGAN

KEMENTERIAN/LEMBAGA

PROVINSI KABUPATEN

PEMBANGUNAN DAERAH

PERBATASAN

Pembangunan 10 PKSN sebagai

Pusat Pengembangan

Perbatasan Negara

1.1 Pembangunan sarana dan prasarana di kota pusat pertumbuhan

Pembangunan Jalan Pararel Perbatasan

112 Km 150 Km .... Km ... Km ... KmKecamatan ...

Kemen PUPR

.... Km ... Km ... KmV

.... Km ... Km ... KmV

Pembangunan Jalan Strategis Daerah (Non Status)

109 Km 210 Km .... Km .... Km .... Km Kemen PUPR

.... Km .... Km .... Km V

.... Km .... Km .... Km V

PembangunanBandara Perintis

2 Bandara - .... Bandara .... Bandara

Kemen PUPR

.... Bandara .... Bandara V

V

Kabupaten: XXX

TABEL KEBUTUHAN PROGRAM/KEGIATAN = RENAKSI BNPP

Keterangan:• Kondisi eksisting merupakan kondisi riil yang ada di lapangan sampai dengan tahun terakhir sebagai baseline.• Kolom kebutuhan mengacu kepada dokumen Rinduk BNPP dan diharapkan dapat menunjukkan SPM dalam suatu Kmg tertentu• Kolom Implementasi merupakan upaya pemenuhan kebutuhan pada tahun berjalan• Kolom RENAKSI 2017, 2018 sebagai rencana pemenuhan kebutuhan di tahun tersebut• Kolom Lokasi menunjukkan kecamatan prioritas, sehingga terlihat sinkronisasi dalam mendukung kegiatan lainnya, contohnya untuk mendukung pembangunanPuskesmas di Kecamatan xxx, diperlukan pembangunan jalan dan PLTS di lokasi yang sama

• Kewenangan program merupakan kolom yang menunjukkan Stakeholder terkait yang akan melakukan intervensi terhadap jalannya program kegiatan yang diusulkan.

28

29

NOButir

RenaksiPenjelasan

1PENGUATAN PERAN PROVINSI

1. Diperlukan penguatan peran Pemerintah provinsi dalam dalam mengawal penyusunan dan mensingkronisasi RENAKSI Kawasan Perbatasan yang berada di wilayahnya

2. Upaya penguatan peran sinkronisasi oleh Pemerintah Provinsi didukung dengan lembar pengesahan rencana pembangunan perbatasan di wilayahnya

2

PEMBAGIAN PERAN ASDEP dalam BNPP

1. Keasdepan BNPP memberi masukan terhadap kebutuhan program prioritas per wilayah yang disusun berdasarkan hasil koordinasi dan kunjungan lapangan di daerah

2. Biro Perencanaan melakukan memastikan penyusunan Renaksi dilaksanakan pada T-2 bersama para Asdep

3. Biro Perencanaan dan para Asdep melakukan verifikasi korelasiusulan pemda dengan nomenklatur Renja K/L, sehingga output dari Renaksi dapat digunakan sebagai masukan bagi penyusunan RKP 2018 dan masukan bagi penyusunan APBD dan pengisian aplikasi musrenbangnas oleh pemeirntah kabupaten

PENGUATAN PROVINSI DAN KOORDINASI BNPP

29

1. Apa kebutuhan regulasi dan/atau program/kegiatan yang asimetris di perbatasan masing-masing wilayah ?

2. Apa program/kegiatan prioritas yang sesuai dengankebutuhan perbatasan yang memerlukanafirmasi/pemihakan?

3. Bagaimana memperkuat koordinasi perencanaanperbatasan:

a. Antara Badan Pengelola Perbatasan (BPP) Kabupaten/Kota dengan SKPD Kabupaten;

b. Antara BPP Provinsi dengan SKPD Provinsi;

c. Antara BPP dengan Bappeda.

KERANGKA DISKUSI

30

TERIMA KASIH

Documents

SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN