KERANGKA DASAR KERANGKA DASAR SISTEM PERENCANAAN & SISTEM PERENCANAAN & PENGANGGARANPENGANGGARAN

Jakarta, Agustus 2007Jakarta, Agustus 2007Direktorat Sistem PenganggaranDirektorat Sistem Penganggaran

Direktorat Jenderal Anggaran Direktorat Jenderal Anggaran

22

SISTEM PERENCANAAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALPEMBANGUNAN NASIONAL

33

a. Lingkungan hidup: lapisan ozon yang semakin kritis (global warming, pollution), hutan yang semakin gundul (deforestation), sumber daya alam menipis (energy, air, udara segar).

b. Lingkungan politik (geo-politics): Perubahan kekuatan politik dunia (AS, China, India, Jepang, Uni Eropa)

c. Lingkungan Ekonomi: peran MNCs, pasar keuangan yang semakin terintegrasi dengan segala manfaat maupun resikonya.

d. Isu-isu Global: demokratisasi, HAM, combating terrorism, drugs, HIV/AIDS, gender mainstreaming, governance, MDGs, PRSP, dsb.

e. Karakteristik Sistem Ekonomi Global, a.l. : (1) Liberalisasi; (2) teknologi maju (e.g.: informasi dan telekomunikasi, transportasi, komputer); (3) Kecepatan, Skala, dan lingkup kegiatan ekonomi; (4) Persaingan sangat ketat; (5) Pergeseran dari manufacturing-based ke service-based industries; (6) Arah menuju knowledge-based economy.

PERUBAHAN LINGKUNGANI. Perubahan Lingkungan

Global

44

Tren Pembangunan EkonomiTren Pembangunan Ekonomi

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

ComparativeAdvantage

CompetitiveAdvantage

AdaptiveAdvantage

Understanding marketplaceUnderstanding marketplace

Developing productsDeveloping products

Understanding the worldUnderstanding the world

GrowthGrowth

55

a. Amandemen UUD 1945 sebanyak 4 kalib. Pemilihan Presiden secara langsung oleh

rakyatc. Berlakunya berbagai Peraturan per

Undang-undangan (UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara, UU Pemerintahan Daerah, UU Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, dll.)

d. Meningkatnya aspirasi masyarakat dan kesadaran demokrasi ditunjukkan oleh peran LSM/NGOs maupun organisasi kemasyarakatan lain semakin luas.

II. Perubahan Lingkungan Nasional:

66

Perubahan dalam Infrastruktur Hukum

Amandemen Keempat UUD NRI 1945 Tidak ada GBHN Pemilihan Presiden secara langsung Pemilihan Kepala Daerah secara demokratis

UU 23/2003 tentang Pemilihan Presiden Mengamanatkan CaPres menyampaikan Visi, Misi,

Program UU 32/2004

Desentralisasi dan otonomi daerah Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Pemantapan kedudukan Provinsi

 Reformasi Pengelolaan Keuangan Negara UU 17/2003 Tentang Keuangan Negara

Penyusunan RAPBN berpedoman pada RKP Penyusunan RAPBD berpedoman pada RKPD

UU 1/2004 Tentang Perbendaharaan Negara UU 15/2004 Tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab KN

UU No. 25 Tahun 2004 tentang SPPN

77

a. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara Langsung

b. Tuntutan Otonomi Daerah dan Desentralisasi yang semakin kuat baik dari sisi kewenangan maupun perimbangan keuangannya

III. Perubahan Lingkungan Daerah/Lokal:

88

PENDEKATAN PENDEKATAN PERENCANAANPERENCANAAN PolitikPolitik

Penjabaran agenda Presiden/Kepala Daerah.Penjabaran agenda Presiden/Kepala Daerah. TeknokratikTeknokratik

Menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah.Menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah. Strategis dan komprehensifStrategis dan komprehensif

Fokus terhadap isu permasalahan penting yang harus segera Fokus terhadap isu permasalahan penting yang harus segera diatasidiatasi

Memandang penyelesaian permesalahan dari berbagai aspekMemandang penyelesaian permesalahan dari berbagai aspek PartisipatifPartisipatif

Mendapatkan aspirasi dan rasa memiliki.Mendapatkan aspirasi dan rasa memiliki. Top-downTop-down dan dan bottom-upbottom-up

Top-downTop-down : : exerciseexercise yang terintegrasi (mencakup yang terintegrasi (mencakup seluruh K/L dan dari pemerintah nasional ke pemda)seluruh K/L dan dari pemerintah nasional ke pemda)

Bottom-upBottom-up : : exerciseexercise K/L dan Daerah K/L dan Daerah Disinergikan dalam rakor dan musrenbang.Disinergikan dalam rakor dan musrenbang.

99

Lingkup PerencanaanLingkup Perencanaan

1010

Lingkup PerencanaanLingkup PerencanaanTingkat Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

- Dokumen perencanaan nasional utk periode 20 tahun

- Merupakan penjabaran dari tujuan bernegara

- Ditetapkan dengan Undang-undang

RPJP Nasional

RPJP Nasional

Rencana Kerja Pemerintah- Dokumen perencanaan pemrnth pusat utk

periode 1 tahun- Merupakan penjabaran dari RPJM Nasional- Menjadi pedoman penyusunan RAPBN - Ditetapkan dengan Peraturan Presiden

RKPRKP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

- Dokumen perencanaan nasional untuk periode 5 tahun

- Merupakan penjabaran visi, misi, program presiden terpilih

- Mengacu pada RPJP nasional- Ditetapkan dengan Peraturan Presiden

RPJM NasionalRPJM

Nasional

1111

RPJMN2004-2009

RPJMN2009-2014

RPJMN2014-2019

RPJMN2019-2024

RKP2006RKP

2006RKP2006RKP

2009

RKP2006RKP

2006RKP2006RKP

2014

RKP2006RKP

2006RKP2006RKP

2019

RKP2006RKP

2006RKP2006RKP

2024

R P J P (Visi Interim)

UUD 45 (Visi Abadi)1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia2. Memajukan kesejahteraan umum3. Mencerdaskan kehidupan bangsa4. Ikut melaksanakan perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan

1212

Lingkup PerencanaanLingkup PerencanaanTingkat Daerah (Provinsi & Kabupaten/Kota)

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

- Dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 tahun

- Mengacu pada RPJP Nasional - Ditetapkan dengan peraturan daerah

(Perda)

RPJPDRPJPD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

- Dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 tahun

- Merpk penjabaran visi, misi, program kepala daerah terpilih

- Mengacu pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional

- Ditetapkan dengan Perda

RPJMDRPJMD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah- Dokumen perencanaan pemda untuk periode

1 tahun- Penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada

RKP- Menjadi pedoman penyusunan RAPBD - Ditetapkan dengan Perda

RKPDRKPD

1313

Lingkup PerencanaanLingkup PerencanaanTingkat Kementerian/Lembaga dan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rencana Strategis K/L- Dokumen

perencanaan K/L utk periode 5 tahun

- Mengacu pada rancangan awal RPJM Nasional

Renstra KL

Renstra KL

Rencana Strategis SKPD

- Dokumen perencanaan SKPD utk periode 5 tahun

- Mengacu pada RPJM Nasional

Renstra SKPD

Renstra SKPD

Rencana Kerja K/L- Dokumen

perencanaan K/L untuk periode 1 tahun

- Penjabaran dr Renstra KL

- Rancangan Renja KL menjadi bhn penyusunan rancangan RKP

Renja KL

Renja KL

Rencana Kerja SKPD- Dokumen

perencanaan SKPD utk periode 1 tahun

- Penjabaran dari Renstra SKPD

- Menjadi bhn penyusunan RKPD

Renja SKPDRenja SKPD

Kementerian/Lembaga SKPD

1414

RENCANA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PEMBANGUNAN JANGKA

MENENGAHMENENGAH

1515

Substansi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMSubstansi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM))

RPJM NASIONALRPJM NASIONAL Penjabaran visi, misi, program Penjabaran visi, misi, program Presiden;Presiden;

Berpedoman pada RPJP NasionalBerpedoman pada RPJP Nasional

RPJM DAERAHRPJM DAERAHPenjabaran visi, misi, program Kepala Penjabaran visi, misi, program Kepala Daerah;Daerah;

Berpedoman pada RPJP Daerah dan Berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasionalmemperhatikan RPJM Nasional

Isi:Isi:

1.1. Strategi Pemb. NasionalStrategi Pemb. Nasional

2.2. Kebijakan UmumKebijakan Umum

3.3. Kerangka Ekonomi MakroKerangka Ekonomi Makro

4.4. Program kementerian, lintas Program kementerian, lintas kementerian, kewilayahan, dan kementerian, kewilayahan, dan lintas kewilayahan yang memuat lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam:kegiatan dalam:

Kerangka RegulasiKerangka Regulasi Kerangka AnggaranKerangka Anggaran

Isi:Isi:

1.1. Strategi Pemb. DaerahStrategi Pemb. Daerah

2.2. Kebijakan UmumKebijakan Umum

3.3. Arah Kebijakan Keuangan DaerahArah Kebijakan Keuangan Daerah

4.4. Program SKPD, lintas SKPD, Program SKPD, lintas SKPD, kewilayahan, lintas kewilayahan yang kewilayahan, lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam:memuat kegiatan dalam:

Kerangka RegulasiKerangka Regulasi Kerangka AnggaranKerangka Anggaran

1616

Lanjutan ….Lanjutan ….

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004 -2009 sudah ditetapkan Nasional 2004 -2009 sudah ditetapkan dengan Perpres No 7/2005dengan Perpres No 7/2005

Mewujudkan 3 Agenda Presiden terpilih :Mewujudkan 3 Agenda Presiden terpilih : Meningkatkan kesejahteraan rakyat.Meningkatkan kesejahteraan rakyat. Mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis.Mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis. Menciptakan Indonesia yang aman dan damai.Menciptakan Indonesia yang aman dan damai.

Menjadi Pedoman Penyusunan Renstra KL Menjadi Pedoman Penyusunan Renstra KL dan Renstra SKPDdan Renstra SKPD

1717

AGENDA PEMBANGUNAN2005 - 2009

Mewujudkan Indonesia aman dan damai

Meningkatkan kesejahteraan rakyat

Mewujudkan Indonesia adil dan

demokratis

2005 2006 2007 2008 2009

1818

•Tertanganinya separatisme

•Tertanganinya terorisme

•Berperannya indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia

Terjaganya kedaulatan NKRI

• Peningkatan kemampuan pertahanan negara

• Pencegahan dan penanggulangan terorisme

• Pemantapan politik luar negeri

• Peningkatan kerjasama international

SASARANSASARAN

PRIORITASPRIORITAS

•Menurunnya konflik

•Menurunnya kriminalitas

•Menurunnya kejahatan di lautan dan lintas batas

• Peningkatan rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat

• Pengembangan kebudayaan berlandaskan nilai-nilai luhur

• Peningkatan keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas

1. MENCIPTAKAN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI

1919

Meningkatnya penegakan hukum

Meningkatnya keadilan hukum

• Pembenahan sistem hukum nasional dan politik hukum

• Penghapusan diskriminasi

• Penghormatan dan pengakuan atas hukum dan HAM

• Pemberantasan korupsi

• Pencegahan dan penanggulangan terorisme

• Pembasmian penyalahgunaan obat terlarang

PRIORITASPRIORITAS

SASARANSASARAN

2. INDONESIA YANG ADIL DAN DEMOKRATIS

Meningkatnya penyelenggaraan otonomi daerah

Meningkatnya pelayanan masyarakat

Terpeliharanya konsolidasi demokrasi

• Penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa

• Revitalisasi proses desentralisasi dan otonomi daerah

• Perwujudan lembaga demokrasi yang makin kokoh

2020

Terciptanya lapangan kerja untuk mengurangi

pengangguran terbuka menjadi 5,1% pada

2009

PRIORITASPRIORITAS

SASARANSASARAN

3. KESEJAHTERAAN RAKYAT

Berkurangnya kesenjangan

pendapatan dan kesenjangan daerah

• Pengurangan kemiskinan menjadi 8,2% pada 2009

• Pengurangan ketimpangan pembangunan • Pembangunan pedesaan

• Peningkatan akses pendidikan dan kesehatan

• Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial

• Peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan

• Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak

• Pengendalian pertumbuhan penduduk

• Peningkatan kualitas kehidupan beragama

Meningkatnya kualitas manusia dengan terpenuhinya hak sosial rakyat

• Peningkatan investasi dan ekspor non migas• Penguatan daya saing industri manufaktur• Revitalisasi pertanian• Pemberdayaan koperasi dan UMKM• Peningkatan pengelolaan BUMN• Peningkatan kemampuan IPTEK• Perbaikan iklim ketenagakerjaan• Pemantapan stabilitas ekonomi makro

Meningkatnya dukungan infrastruktur

• Percepatan pembangunan infrastruktur

Membaiknya mutu lingkungan hidup

• Perbaikan pengelolaan SDA

• Pelestarian fungsi lingkungan hidup

2121

Substansi Renstra-KL & Renstra-SKPDSubstansi Renstra-KL & Renstra-SKPD

Renstra-KLRenstra-KL Berpedoman pada RPJM Berpedoman pada RPJM NasionalNasional

Renstra-SKPDRenstra-SKPDBerpedoman pada RPJM DaerahBerpedoman pada RPJM Daerah

Isi:Isi:

1.1. Visi-MisiVisi-Misi

2.2. Tujuan, Strategi, dan Tujuan, Strategi, dan Kebijakan Kebijakan

3.3. Program-programProgram-program

4.4. Kegiatan IndikatifKegiatan Indikatif

Isi:Isi:

1.1. Visi-MisiVisi-Misi

2.2. Tujuan, Strategi, dan Kebijakan Tujuan, Strategi, dan Kebijakan

3.3. Program-programProgram-program

4.4. Kegiatan IndikatifKegiatan Indikatif

2222

RENCANA PEMBANGUNAN RENCANA PEMBANGUNAN TAHUNANTAHUNAN

2323

RENCANA KERJA RENCANA KERJA PEMERINTAHPEMERINTAH

Memperkuat keterkaitan antara perencanaan dan Memperkuat keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran agar :penganggaran agar : Perencanaan yang disusun benar-benar implementatif, Perencanaan yang disusun benar-benar implementatif,

karena memperhitungkan karena memperhitungkan resources constraint.resources constraint. Penganggaran yang disusun benar-benar Penganggaran yang disusun benar-benar

mencerminkan pencapaian sasaran-sasaran mencerminkan pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMN.pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMN.

Untuk mengimplementasikannya, disusun alur Untuk mengimplementasikannya, disusun alur perencanaan dan pengganggaran seperti dituangkan perencanaan dan pengganggaran seperti dituangkan dalam PP 20/2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah dalam PP 20/2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah dan PP No 21/2004 tentang Penyusunan Rencana dan PP No 21/2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/LembagaKerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga

2424

Prinsip Dasar dan PrasyaratPrinsip Dasar dan PrasyaratMenerapkan Prinsip DasarMenerapkan Prinsip Dasar : : Aggregate fiscal disciplineAggregate fiscal discipline Perencanaan Perencanaan (prioritas, (prioritas,

program, kegiatan pokok) harus memperhitungkan program, kegiatan pokok) harus memperhitungkan ketersediaan anggaranketersediaan anggaran

Allocative efficiencyAllocative efficiency Alokasi anggaran harus Alokasi anggaran harus berdasarkan prioritas pembangunan (anggaran berbasis berdasarkan prioritas pembangunan (anggaran berbasis kinerja) kinerja)

Operational efficiencyOperational efficiency Sehemat mungkin Sehemat mungkin

PrasyaratPrasyarat : : Penganggaran terpaduPenganggaran terpadu Kerangka Pengeluaran Jangka MenengahKerangka Pengeluaran Jangka Menengah Pembagian kewenangan Pembagian kewenangan

2525

Lanjutan …………..Lanjutan …………..

Mempertimbangkan pembagian kewenangan Mempertimbangkan pembagian kewenangan antar tingkat pemerintahanantar tingkat pemerintahan

1. Politik Luar Negeri

2. Pertahanan

3. Keamanan

4. Yustisi

5. Moneter dan Fiskal Nasional

6. Agama

Pusat

Pembangkit kesejahteraan

Sesuai dengan Kondisi, Kekhasan

Potensi Keunggulan Daerah

Pilihan Daerah

Akuntabilitas

Externalitas

Efisiensi

1. Urusan Wajib

2. Standar Pelayanan Minimum (SPM) untuk Layanan Dasar

Bersama

Sudah FixUrusan Pusat

KriteriaDaerahUrusan

1. Politik Luar Negeri

2. Pertahanan

3. Keamanan

4. Yustisi

5. Moneter dan Fiskal Nasional

6. Agama

Pusat

Pembangkit kesejahteraan

Sesuai dengan Kondisi, Kekhasan

Potensi Keunggulan Daerah

Pilihan Daerah

Akuntabilitas

Externalitas

Efisiensi

1. Urusan Wajib

2. Standar Pelayanan Minimum (SPM) untuk Layanan Dasar

Bersama

Sudah FixUrusan Pusat

KriteriaDaerahUrusan

2626

LanjutanLanjutan Kriteria Pembagian Kewenangan Urusan BersamaKriteria Pembagian Kewenangan Urusan Bersama

Eksternalitas Eksternalitas mempertimbangkan dampak/akibat yang mempertimbangkan dampak/akibat yang ditimbulkan. Apabila dampak bersifat lokal maka urusan ditimbulkan. Apabila dampak bersifat lokal maka urusan pemerintahan tersebut menjadi kewenangan pemerintahan tersebut menjadi kewenangan Kabupaten/Kota, apabila regional menjadi kewenangan Kabupaten/Kota, apabila regional menjadi kewenangan Provinsi dan apabila nasional menjadi kewenangan Provinsi dan apabila nasional menjadi kewenangan Pemerintah PusatPemerintah Pusat

Akuntabilitas Akuntabilitas merpertimbangkan tingkat pemerintahan merpertimbangkan tingkat pemerintahan yang menangani sesuatu bagian urusan adalah tingkat yang menangani sesuatu bagian urusan adalah tingkat pemerintahan yang lebih langsung/dekat dengan pemerintahan yang lebih langsung/dekat dengan dampak/akibat dari urusan yang ditanganidampak/akibat dari urusan yang ditangani

EfisiensiEfisiensi mempertimbangkan sumber daya untuk mempertimbangkan sumber daya untuk mendapatkan ketepatan, kepastian dan kecepatan hasil mendapatkan ketepatan, kepastian dan kecepatan hasil yang harus dicapaiyang harus dicapai

2727

Substansi Rencana Kerja Pemerintah/Daerah Substansi Rencana Kerja Pemerintah/Daerah (RKP/D)(RKP/D)

RKP RKP Penjabaran RPJM NasionalPenjabaran RPJM Nasional

RKP DaerahRKP DaerahPenjabaran RPJM Daerah;Penjabaran RPJM Daerah;

Mengacu pada RKPMengacu pada RKP

Isi:Isi:

1.1. Prioritas Pembangunan Prioritas Pembangunan NasionalNasional

2.2. Rancangan Kerangka Rancangan Kerangka Ekonomi MakroEkonomi Makro

3.3. Arah Kebijakan FiskalArah Kebijakan Fiskal4.4. Program Kementerian, lintas Program Kementerian, lintas

kementerian, kewilayahan, kementerian, kewilayahan, dan lintas kewilayahan yang dan lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam:memuat kegiatan dalam:

Kerangka RegulasiKerangka Regulasi Kerangka AnggaranKerangka Anggaran

Isi:Isi:

1.1. Prioritas Pembangunan DaerahPrioritas Pembangunan Daerah

2.2. Rancangan Kerangka Ekonomi Rancangan Kerangka Ekonomi MakroDaerahMakroDaerah

3.3. Arah Kebijakan Keuangan DaerahArah Kebijakan Keuangan Daerah

4.4. Program SKPD, lintas SKPD, Program SKPD, lintas SKPD, kewilayahan, dan lintas kewilayahan, dan lintas kewilayahan yang memuat kewilayahan yang memuat kegiatan dalam:kegiatan dalam:

Kerangka RegulasiKerangka Regulasi Kerangka AnggaranKerangka Anggaran

2828

Alur Perencanaan dan PenganggaranAlur Perencanaan dan Penganggaran

RPJM Daerah

RPJP Daerah

RKP RPJM Nasional

RPJP Nasional

RKP Daerah

Renstra KL

Renja - KL

Renstra SKPD

Renja - SKPD

RAPBN

RAPBD

RKA-KL

RKA - SKPD

APBN

Rincian APBN

APBD

Rincian APBD

Diacu

PedomanDijabar

kan Pedoman

Pedoman

Pedoman

Pedoman

Pedoman

Diperhatikan

Dijabarkan

Pedoman

Pedoman

Pedoman

Pedoman

Diacu

Diacu

Diserasikan melalui Musrenbang

UU SPPN

Pemerintah

PusatPem

erintah D

aerah

UU KN

PENGANGGARANPENGANGGARAN

Dasar HukumDasar Hukum Pendekatan Sistem Penganggaran Pendekatan Sistem Penganggaran Siklus PenganggaranSiklus Penganggaran Penerapan Sistem PenganggaranPenerapan Sistem Penganggaran Klasifikasi AnggaranKlasifikasi Anggaran Pengembangan Sistem PenganggaranPengembangan Sistem Penganggaran

Dasar HukumDasar Hukum UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

PP No 20 Tahun 2004 ttg Rencana Kerja Pemerintah

PP No 21 Tahun 2004 ttg Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Neg/ Lembaga

1.PENGANGGARAN TERPADU (UNIFIED BUDGET)

3. PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA ( PERFORMANCE BASED BUDGETING )

2. KERANGKA PENGELUARAN JANGKA MENENGAH

( MEDIUM TERM EXPENDITURE FRAMEWORK )

Penganggaran TerpaduPenganggaran Terpadu

Keterpaduan pengelola kegiatanKeterpaduan pengelola kegiatan Keterpaduan jenis belanja dalam satu kegiatanKeterpaduan jenis belanja dalam satu kegiatan Keterpaduan antar program/ kegiatan sesuai Keterpaduan antar program/ kegiatan sesuai

fungsi dari suatu kementerianfungsi dari suatu kementerian Keterpaduan program / kegiatan antar Keterpaduan program / kegiatan antar

kementerian negara/lembagakementerian negara/lembaga Keterpaduan program/kegiatan baik antar Keterpaduan program/kegiatan baik antar

pemerintah daerah maupun pemerintah pusatpemerintah daerah maupun pemerintah pusat

Penganggaran Berbasis Penganggaran Berbasis KinerjaKinerja

Mengutamakan upaya pencapaian hasil Mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (output) dan dampak (outcome)kerja (output) dan dampak (outcome)

Berdasarkan sasaran tertentu yang Berdasarkan sasaran tertentu yang hendak dicapaihendak dicapai

Terdapat keterkaitan output kegiatan dan Terdapat keterkaitan output kegiatan dan sasaran program (cascade) sasaran program (cascade)

Terdapat kepastian penanggung jawab Terdapat kepastian penanggung jawab keberhasilan suatu programkeberhasilan suatu program

Kerangka Pengeluaran Kerangka Pengeluaran Jangka MenengahJangka Menengah

Meningkatkan keseimbangan makroekonomi Meningkatkan keseimbangan makroekonomi dengan mengembangkan kerangka dengan mengembangkan kerangka ketersediaan dana yang konsisten dan realistisketersediaan dana yang konsisten dan realistis

Memperbaiki alokasi pendanaan yang sesuai Memperbaiki alokasi pendanaan yang sesuai dengan prioritas yang hendak dicapaidengan prioritas yang hendak dicapai

Meningkatkan kepastian akan alokasi atas Meningkatkan kepastian akan alokasi atas kebutuhan yang bersifat multiyearskebutuhan yang bersifat multiyears

Memberi hard budget constraint untuk belanjaMemberi hard budget constraint untuk belanja

Kerangka Ideal KPJMKerangka Ideal KPJM

Rencana Pembangunan Jangka Panjang

RPJM Renstra KL

RKP RK-KL

Program Kegiatan Output Outcome

Visi

Visi Presiden

“Performance-based budget”

20 thn

5 thn

1 thn

KPJM

RKA-KL (APBN)

1)

3)

5)

Nasional

Un t u k

me n c a p a i

1) : dijabarkan 2) : dirangkum 3) : indikasi pendanaan

1)

4)

1)

1)

4) : kepastian pendanaan

5)5)1)

5) : menghasilkan

3)

2)

2)

6) : proyeksi ke depan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang

RPJM Renstra KL

RKP RK-KL

Program Kegiatan Output Outcome

Visi

Visi Presiden

“Performance-based budget”

20 thn

5 thn

1 thn

KPJM

RKA-KL (APBN)

1)

3)

5)

Nasional

Un t u k

me n c a p a i

1) : dijabarkan 2) : dirangkum 3) : indikasi pendanaan

1)

4)

1)

1)

4) : kepastian pendanaan

5)5)1)

5) : menghasilkan

3)

2)

2)

6) : proyeksi ke depan

Januari -April Mei -Agustus September -Desember

DPR

Kabinet/ Presiden

Kemen -terian Peren -canaan

Kemen -terian KeKeuangan-

Kementerian-Negara/

Lembaga

Daerah

Pembahasan Pokok -pokok Kebijakan Fiskal & RKP

Pemba -hasan RKA - KL

Pembahasan RAPBN

UU APBN

Kebijakan Umum & Prioritas Anggaran

Nota Keuangan RAPBN dan Lampiran

Keppres tentang Rincian RAPBN

SEB Prioritas Program dan Indikasi Pagu

Penelaahan Konsistensi dengan RKP

SE Pagu Sementara

Lampiran RAPBN (Himpun an RKA -KL)

Penelaahan Konsistensi dengan Prioritas Anggaran

Renstra KL

Rancangan Renja KL

RKA - KL

Rancangan Keppres tentang Rincian APBN

Pengesa -han

Konsep Dokumen Pelak -sanaan Anggaran

Dokumen Pelaksanaan Anggaran

(1)

(2)

(3 )

(5)

(12 ) (1 4)

(1 0) (1 3)

(6)

(11 ) (7)

(4) (8) (9)

Siklus Penganggaran : Lampiran PP: 21/2004

STANDAR BIAYA YANG DAPAT DIPAKAI UNTUK PENGANGGARAN KEGIATAN/SATKER/ WILAYAH/LOKASI SECARA UMUM

UMUMNYA BERUPA STANDAR BIAYA INPUT / BIAYA MASUKAN

STANDAR BIAYA YANG DIPAKAI UNTUK PENGANGGARAN KEGIATAN/SATKER/ WILAYAH/LOKASI TERTENTU

UMUMNYA BERUPA STANDAR BIAYA OUTPUT / BIAYA KELUARAN

MENUNJUKKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN KERJA

MENUNJUKKAN TUGAS UTAMA UNIT ESELON I K/L

MENUNJUK-KAN TUGAS K/L DALAM MENJABAR-KAN TUGAS PEMERINTAH

1.356 KEGIAT-

AN

221 PROGRAM

79 SUB

FUNGSI

MENUNJUKKAN TUGAS PEMERINTAH TERHADAP RAKYATNYA

MENUNJUKKAN GAMBARAN KELUARAN YANG DICAPAI

11 FUNGSI

PP 20 Th 2004PP 20 Th 2004

PP 21 Th 2004PP 21 Th 2004

Keppres 42Keppres 42PP 24 Th 2005PP 24 Th 2005

PP 8 Th 2006PP 8 Th 2006

DASAR HUKUM PENGEMBANGAN SISTEM PENGANGGARAN

Uu 17 Th 2003

Uu 25 Th 2004

Uu 15 Th 2004

Uu 1 Th 2004

POKOK-POKOK POKOK-POKOK RAPBN RAPBN 20082008

PENDEKATAN DALAM PENDEKATAN DALAM PPENYUSUNAN RAPBN 2008ENYUSUNAN RAPBN 2008

Pendekatan Pendekatan PPenyusunan RAPBN 2008enyusunan RAPBN 2008 (1) (1)

BBerpedoman pada:erpedoman pada: Kerangka Kerangka EEkonomi konomi MMakroakro tahun 2008 tahun 2008 Pokok-pokok Kebijakan FiskalPokok-pokok Kebijakan Fiskal tahun 2008 tahun 2008 Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2008Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2008 Saran dan pendapat DPR Saran dan pendapat DPR dan DPD dan DPD RI pada forum RI pada forum

Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2008Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2008

DDidasarkan pada:idasarkan pada: Pengkajian perkembangan ekonomi Pengkajian perkembangan ekonomi NNasional asional

maupun maupun GGlobal hingga pertengahan tahun 2007lobal hingga pertengahan tahun 2007

Fokus RAPBN 2008: Fokus RAPBN 2008: Pencapaian sasaran Pencapaian sasaran kualitas pertumbuhan ekonomi 6,8%kualitas pertumbuhan ekonomi 6,8% untuk untuk

mengurangi pengangguran dan kemiskinan mengurangi pengangguran dan kemiskinan Penggunaan instrumen Penggunaan instrumen BBelanja elanja NNegaraegara untuk membangun dan untuk membangun dan

memperbaiki memperbaiki IInfrastrukturnfrastruktur Peningkatan program sosial di bidang Peningkatan program sosial di bidang PPendidikan dan endidikan dan KKesehatanesehatan

yang sangat menentukan bagi perbaikan kesejahteraan rakyatyang sangat menentukan bagi perbaikan kesejahteraan rakyat

Peningkatan Peningkatan efisiensi dan penghematan efisiensi dan penghematan BBelanja elanja BBarangarang yang tidak produktif dan tidak prioritasyang tidak produktif dan tidak prioritas

Penajaman Penajaman efisiensi & efektifitas Befisiensi & efektifitas Belanja elanja MModalodal

Pendekatan Pendekatan PPenyusunan RAPBN 2008enyusunan RAPBN 2008 (2) (2)

PERKEMBANGAN EKONOMI PERKEMBANGAN EKONOMI MAKROMAKRO DAN ASUMSI DASAR DAN ASUMSI DASAR PENYUSUNAN RAPBN 2008PENYUSUNAN RAPBN 2008

Asumsi Makro 2006 - 2008 Asumsi Makro 2006 - 2008 2006 2008Real APBN RAPBN-P RAPBN

Pertumbuhan Produk Domestik Bruto:

Pertumbuhan (%) 5,48 6,3 6,3 6,8

Nominal (Rp Triliun) 3.338,2 3.531,1 3.804,2 4.306,6

PDB per kapita (dalam US$) 1.643 1.704 1.858 2.077

Inflasi (%) 6,6 6,5 6,5 6,0

Nilai Tukar (Rp/US$1) 9.164 9.300 9.100 9.100

Tingkat bunga SBI rata-rata (%) 11,74 12,0 8,0 7,5

Harga minyak ICP (US$/barel) 63,8 64,0 60 60

Lifting (MBCD) 0,959 1,0 0,95 1,034

Pengangguran 10,31 1 10,70 3 8 - 9

Kemiskinan 17,8 2 17,00 4 15 - 16,8

Sumber: Departemen Keuangan, BPS, RKP 2008

1. Agustus 2006

2. Maret 2006

Uraian 2007

Pertumbuhan Pertumbuhan EkonomiEkonomi

• Setelah mengalami pertumbuhan negatif pada krisis 1998, pertumbuhan ekonomi secara bertahap meningkat.

• Tahun 2008 pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 6,8%

Pe rtumbuhan PDB se be lum dan se te lah krisis

6.3

0%

6.8

0%

Rata-rata = 4.86%

Rata2 =8.00%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%1

99

0

19

91

19

92

19

93

19

94

19

95

19

96

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

Pertumbuhan PDB

Rata-rata

• Pertumbuhan 6,8% terutama didukung oleh meningkatnya pertumbuhan investasi dan ekspor

• Pertumbuhan Konsumsi RT > 5% dan Investasi 15%, di atas rata-rata 10 tahun terakhir

Sumber-sumber Pertumbuhan

15,53

6,24

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

KonsumsiRT

KonsumsiPemt

Investasi Ekspor Impor

pers

en

2005 2006 2007 2008

Pertumbuhan Konsumsi Pemerintah dan Pertumbuhan Konsumsi Pemerintah dan Investasi Sebelum dan Sesudah Pengalihan Investasi Sebelum dan Sesudah Pengalihan Belanja Barang ke ModalBelanja Barang ke Modal

Konsumsi Pemerintah 2008

6,24

6,15

6,00

6,10

6,20

6,30

pers

en

Sebelum Sesudah

Investasi 2008

15,5315,72

15,0

15,2

15,4

15,6

15,8

pe

rse

n

Sebelum Sesudah

Sumber-sumber pertumbuhan ekonomi - Sumber-sumber pertumbuhan ekonomi - SektoralSektoral

Dari sisi penawaran, pertumbuhan ekonomi 2008 terutama didukung oleh sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor listrik, gas & air bersih, sektor industri pengolahan dan sektor pertanian

Industri Pengolahan tumbuh 2 kali lipat karena perbaikan infrastruktur dan kebijakan pemerintah yang pro industri dan dunia usaha

Pertumbuhan Sektoral

0

4

8

12

16P

ert

ania

n

Pert

am

bangan

Industr

i

Pengola

han

Lis

trik

, G

as,

dan A

ir B

ers

ih

Bangunan

Perd

agangan,

Hote

l dan

Resto

ran

Pengangkuta

n

& K

om

unik

asi

Keuangan

Jasa-jasa

pe

rse

n

2005 2006 2007 2008

InflasiInflasi

Laju inflasi masih dapat dijaga pada tingkat yang manageable. • Hingga Juli 2007, inflasi kumulatif mencapai 2,81%. • Perkiraan realisasi inflasi tahun 2007 sebesar 6,0% dapat tercapai,

atau lebih rendah dari yang diperkirakan dalam RAPBN-P sebesar 6,5%.

Sasaran Inflasi 2008 sebesar 5% ± 1% karena kelancaran arus barang dan stabilitas makro ekonomi serta terkendalinya administered prices

6,0

6,06,066,6

0

4

8

12

16

20Ja

nFeb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Ags

t

Sep

Okt

Nov

Des

2006 2007 2008

pers

en (

y-o-y

)

Sumber: BPS, diolah

Perkembangan Nilai Tukar Rupiah, 2005 - 2007

8.500

9.000

9.500

10.000

10.500

11.000

Jan

Feb

Mar

Apr

May Ju

nJu

lA

ugS

ep Oct

Nov

Dec Ja

nF

ebM

arA

prM

ay Jun

Jul

Aug

Sep Oct

Nov

Dec Ja

nF

ebM

arA

prM

ay Jun

Jul

Aug

Sep

tO

ktN

ovD

es

2005 2006 2007 2008

Rp

/US

$

Hingga 6 Agustus 2007, rata-rata nilai tukar rupiah mencapai Rp9.048/USD. Nilai tukar tahun 2008 diperkirakan stabil pada Rp9.100/US$ karena kecenderungan global yang positif, akumulasi cadangan devisa yang meningkat dan membaiknya iklim investasi serta persepsi positif terhadap prospek ekonomi

Volatilitas berkurang

Nilai Tukar Rupiah

Cadangan DevisaCadangan Devisa

Cadangan Devisa pada bulan Juli 2007 mencapai USD51.9 miliar dan diperkirakan akan meningkat terus hingga mencapai USD66.9 miliar pada tahun 2008 karena peningkatan net ekspor dan investasi (portfolio dan FDI).

Peningkatan tersebut akan memberikan kontribusi positif pada peningkatan daya tahan perekonomian terhadap tekanan dari luar (misalnya sudden capital reversal)

Perkembangan Cadangan Devisa

0

10

20

30

40

50

60

70

80Ja

n

Feb

Mar

Apr

May Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov Dec Jan

Feb

Mar

Apr

May Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov Dec

2006 2007 2008

Milia

r U

SD

Sumber: Bank Indonesia, diolah

BI rate tahun 2008 diperkirakan berada di tingkat 8,0% sementara Fed Rate tetap berada pada kisaran 5,25% karena risiko inflasi global.

BI rate masih memiliki ruang untuk turun yang dapat mendorong peningkatan investasi domestik. Spread antara BI rate dan Fed Rate

yang semakin mengecil dapat meningkatkan risiko capital outflow.

Suku Bunga Domestik dan Fed RatePerkembangan BI Rate, SBI 3 Bulan, Fed Fund Rate

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

2008

2005 2006 2007Spread BI Rate -Fed BI Rate SBI 3 Bulan Fed Rate

2008: Spread 275 bps

spread Juli '07 =300 bps

Perkembangan Harga-harga Komoditas PrimerPerkembangan Harga-harga Komoditas Primer

• Ketidakpastian perubahan harga minyak dan komoditas utama Internasional serta ketidakstabilan pasar uang global dapat mengganggu pertumbuhan nasional

• Harga minyak pada kondisi fundamental adalah pada kisaran USD60/brl

Des-

08

Indeks Harga Komoditi Pertanian

50

70

90

110

130

150

170

J an-06

Feb-06

Mar-06

Apr-06

May-06

J un-06

J ul-06

Aug-06

Sep-06

Oct-06

Nov-06

Dec-06

J an-07

Feb-07

Mar-07

Apr-07

Cotton Palm Oil Rubber Sugar

30

40

50

60

70

80

90

100

Jan-05

Jul-05

Jan-06

Jul-06

Jan-07

Jul-07

Jan-08

Jul-08

90% confidence interval70% confidence interval50% confidence intervalFebruary WEO baselineMedian forecast

Asumsi dan Realisasi Lifting Minyak Indonesia, 2005-2008

1,075

1,034

0,999

0,9590,950

1,0001,000

0,90

0,92

0,94

0,96

0,98

1,00

1,02

1,04

1,06

1,08

2005 2006 2007 2008

(Ju

ta B

are

l/ha

ri)

Asumsi

Realisasi

Lifting Minyak Mentah Lifting Minyak Mentah IndonesiaIndonesia

Setiap penurunan Lifting 50.000 BCD akan menambah defisit APBN sekitar Rp10 Triliun

POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL RAPBN 2008RAPBN 2008

Konso

lidas

i

Stimulus% PDB

-2,5

-2

-1,5

-1

-0,5

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Konso

lidas

i

Stimulus% PDB

ARAH KEBIJAKAN FISKAL 2008ARAH KEBIJAKAN FISKAL 2008

Politik Anggaran: Politik Anggaran: STIMULUS FISKALSTIMULUS FISKAL

BELANJA MODALBELANJA MODAL

Target Target UtamaUtama::

DEFISITDEFISIT :: RAPBN: 1,7% PDB RAPBN: 1,7% PDB

Kesepakatan DPR: 1,5% - Kesepakatan DPR: 1,5% - 1,9% PDB1,9% PDB

RASIO UTANG thd RASIO UTANG thd PDB turun: PDB turun: Akhir 2007: 35,6%Akhir 2007: 35,6%

Akhir 2008: 33,Akhir 2008: 33,00%%

01020304050607080

Total DN LN

Defisit APBN 2001 - 2008

Rasio Utang 2001 - 2008

KEBIJAKAN PENDAPATAN KEBIJAKAN PENDAPATAN NEGARANEGARA

Perpajakan 2008Perpajakan 2008

Target Perpajakan 2008 sebesar Rp583,7 T (13,6% PDB), naik Target Perpajakan 2008 sebesar Rp583,7 T (13,6% PDB), naik 19,1%19,1% ( (Rp93,8 TRp93,8 T) dari RAPBN-P 2007 sebesar Rp489,9 T (12,9% ) dari RAPBN-P 2007 sebesar Rp489,9 T (12,9% PDB).PDB).

Target Perpajakan 2008 telah memperhitungkan Target Perpajakan 2008 telah memperhitungkan shortfallshortfall dari dari amandemen UU Perpajakan sekitar Rp11 T (dampak penurunan amandemen UU Perpajakan sekitar Rp11 T (dampak penurunan Tarif PPh sebesar 2%)Tarif PPh sebesar 2%)

RRiisikosiko : : Dalam RUU PPh, bDalam RUU PPh, bila Tarif PPh ila Tarif PPh (Orang Pribadi & Badan) turun (Orang Pribadi & Badan) turun 5%, 5%,

maka penerimaan perpajakan 2008 akan turun sekitar Rp18 T.maka penerimaan perpajakan 2008 akan turun sekitar Rp18 T. Perluasan komponen-komponen biaya bebas pajak (deductible items)Perluasan komponen-komponen biaya bebas pajak (deductible items) Perubahan status barang dari BKP menjadi non-BKP (misal migas dan Perubahan status barang dari BKP menjadi non-BKP (misal migas dan

pertambangan)pertambangan)

DampakDampak : :1.1. Dengan penurunan tarif PPh 5%, dDengan penurunan tarif PPh 5%, defisit efisit APBN APBN 2008 akan 2008 akan naik naik sekitar sekitar

0,4% PDB0,4% PDB2.2. Bila Defisit tetap 1,7% PDB, maka Belanja harus Dipotong;Bila Defisit tetap 1,7% PDB, maka Belanja harus Dipotong;3.3. Bila Belanja tidak dipotong, maka Utang harus Bertambah.Bila Belanja tidak dipotong, maka Utang harus Bertambah.

Penerimaan Migas (PPh & PNBP)Penerimaan Migas (PPh & PNBP) Target Penerimaan Migas 2008 sebesar Rp153,3 Target Penerimaan Migas 2008 sebesar Rp153,3

T, naik 7,3% (Rp10,4 T) dari RAPBN-P 2007 T, naik 7,3% (Rp10,4 T) dari RAPBN-P 2007 sebesar Rp142,9 T.sebesar Rp142,9 T.

Asumsi : ICP US$60/brl, Lifting 1,034 MBCD.Asumsi : ICP US$60/brl, Lifting 1,034 MBCD.

PermasalahanPermasalahan : :1.1. Cost RecoveryCost Recovery Migas 2007 mencapai US$10,37 Migas 2007 mencapai US$10,37

miliar (29% dari Gross Revenue). (Th 2006 skt 23%)miliar (29% dari Gross Revenue). (Th 2006 skt 23%)PengaturanPengaturannyanya hanya melalui kontrak, belum ada hanya melalui kontrak, belum ada peraturan perundangannyaperaturan perundangannya; perlu standarisasi atas ; perlu standarisasi atas eligibilitas komponen biaya dalam eligibilitas komponen biaya dalam cost recoverycost recovery

2.2. RRiisiko Liftingsiko Lifting 1,034 MBCD 1,034 MBCDTahun 2005 & 2006 hanya mencapai 0,950 MBCD.Tahun 2005 & 2006 hanya mencapai 0,950 MBCD.Penurunan 50 ribu barel menyebabkan turunnya Penurunan 50 ribu barel menyebabkan turunnya penerimaan penerimaan Migas Migas hingga Rp10 Thingga Rp10 T

Kebijakan Kebijakan Perpajakan (1)Perpajakan (1)

Pertumbuhan penerimaan pajak rata-rata 20%. Pertumbuhan penerimaan pajak rata-rata 20%. Penerimaan 2007 diatas rata-rata.Penerimaan 2007 diatas rata-rata.

Rasio perpajakan dengan cakupan basis PDB tahun dasar 1993 sekitar 1% lebih Rasio perpajakan dengan cakupan basis PDB tahun dasar 1993 sekitar 1% lebih tinggi. tinggi.

Tahun 2006 rasio perpajakan turun sebagai akibat melambatnya ekonomiTahun 2006 rasio perpajakan turun sebagai akibat melambatnya ekonomi

11,0 11,3 11,8 12,212,7 12,3

12,913,6

10,0

11,0

12,0

13,0

14,0

%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Tax Ratio Tahun 2001-2008Penerimaan Perpajakan Non-Migas, 2001-2008

133,1159,2

185,4216

263,3

314,8

395

482

19,6

16,5 16,5

21,8

19,6

25,5

22

0

100

200

300

400

500

600

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

trili

un

0

5

10

15

20

25

30

%

Nilai Nominal Pertumbuhan

Perkembangan PNBP 2001-2008

-

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Tri

liun

PNBP LainnyaLaba BUMNSDA nonmigasSDA Migas

KEBIJAKAN BELANJA PEMERINTAH KEBIJAKAN BELANJA PEMERINTAH PUSATPUSAT

Komposisi Belanja PemerintahKomposisi Belanja Pemerintah PusatPusat

Dalam Dalam 33 TTahun terakhir :ahun terakhir : OVERHEAD COSTOVERHEAD COST (belanja (belanja OOperasional: perasional: PPegawai, egawai, BBunga unga

UUtangtang,, dan dan SSubsidi) mencakup ubsidi) mencakup 4411%% dari total dari total BBelanja elanja NNegaraegara MULTIPLIER EFFECTMULTIPLIER EFFECT terhadap perekonomian terhadap perekonomian RELATIFRELATIF KECILKECIL Anggaran Anggaran kurangkurang efisien efisien

BELANJA MODAL DAN BELANJA BARANGBELANJA MODAL DAN BELANJA BARANG mencakup sekitar mencakup sekitar 1515%% dari total dari total BBelanja elanja NNegara.egara.

BELANJA KE DAERAH 3BELANJA KE DAERAH 344%% dari total dari total BBelanja elanja NNegaraegara

Untuk Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomimempercepat pertumbuhan ekonomi perlu perlu dilakukan pembaharuan kebijakan alokasi anggaran: dilakukan pembaharuan kebijakan alokasi anggaran: Belanja Belanja PPegawai, egawai, BBunga unga UUtangtang,, dan dan SSubsidi ubsidi sulit dialihkan sulit dialihkan

REALOKASI BELANJA BARANG KE BELANJA MODALREALOKASI BELANJA BARANG KE BELANJA MODAL

Kebijakan Belanja PegawaiKebijakan Belanja Pegawai & & BarangBarang

Kenaikan Kenaikan GAJI/PENSIUNGAJI/PENSIUN pokok pokok 20%20% (anggaran(anggaran Rp13Rp13 TT))

Pemberian Pemberian GAJI/PENSIUNGAJI/PENSIUN keke-13-13 (anggaran(anggaran RpRp6,6 6,6 TT)) Kenaikan Kenaikan UUang ang MMakanakan//LLauk auk PPauk auk ::

TNI/PolriTNI/Polri,, dari Rp30.000 menjadidari Rp30.000 menjadi Rp35.000Rp35.000/hari /hari (anggaran(anggaran RpRp1,7 1,7 TT))

PNS,PNS, dari dari Rp Rp110.000 menjadi 0.000 menjadi RpRp115.000/hari 5.000/hari kerja kerja ((anggaran anggaran RpRp1,41,4TT))

Perubahan Perubahan SSharing haring PPensiunensiun ((anggaran anggaran RpRp2,12,1TT)) Kenaikan Kenaikan IIuran Askes untuk uran Askes untuk PPensiun ensiun ((anggaran Rpanggaran Rp0,40,4TT))

Dana kehormatan Dana kehormatan VVeteraneteran ((anggaran anggaran RpRp1,21,2TT))

KEBIJAKAN KEBIJAKAN BBELANJA ELANJA MODAL MODAL 20082008 : : Meningkatkan belanja untuk Meningkatkan belanja untuk PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN

INFRASTRUKTURINFRASTRUKTUR Memperhitungkan Memperhitungkan KESINAMBUNGAN PEMBIAYAANKESINAMBUNGAN PEMBIAYAAN, ,

khususnya untuk proyek-proyek khususnya untuk proyek-proyek multiyearsmultiyears

Perkembangan Belanja Modal dan Barang, 2005-2008

32,9

58,968,3

29,2

47,2262,5

52,4

101,5

0

20

40

60

80

100

120

2005 2006 2007 2008

triliu

n

Prioritas Prioritas PPenggunaanenggunaan B Belanja elanja MModalodal (1) (1)

Pembangunan Pembangunan IInfrastruktur nfrastruktur DDasarasar ::

Pembangunan jalan : Pembangunan jalan : Lintas Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Lintas Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa

Tenggara, Maluku dan PapuaTenggara, Maluku dan Papua Lintas Timur Sumatra dan Pantai Utara JawaLintas Timur Sumatra dan Pantai Utara Jawa

Jembatan : Jembatan : Suramadu 1.383,7 meterSuramadu 1.383,7 meter Peningkatan Peningkatan JJembatan embatan NNasional penghubung lintas 1.160,8 meterasional penghubung lintas 1.160,8 meter

Irigasi :Irigasi : Pembangunan dan peningkatan kinerja 105.635 Ha Pembangunan dan peningkatan kinerja 105.635 Ha JJaringan aringan

IIrigasi dan 22.837 Ha rigasi dan 22.837 Ha JJaringan aringan RRawa awa Rehabilitasi 210.732 Ha jaringan irigasi dan 207.667 Ha jaringan Rehabilitasi 210.732 Ha jaringan irigasi dan 207.667 Ha jaringan

rawa rawa

Prioritas Prioritas PPenggunaan enggunaan BBelanja elanja MModalodal (2) (2)

Pembangunan Pembangunan IInfrastruktur nfrastruktur DDasarasar ::

Jalan Jalan KKereta ereta AApi :pi : JJalur ganda Serpong-Rangkasbitung, Tegal-Pekalongan, alur ganda Serpong-Rangkasbitung, Tegal-Pekalongan,

Cirebon-Kroya, Duri-BojongCirebon-Kroya, Duri-Bojong

Pelabuhan Pelabuhan LLaut :aut : PPelabuhan laut Balikpapan dan Jayapuraelabuhan laut Balikpapan dan Jayapura Pengembangan Pengembangan PPelabuhan Tanjung Priokelabuhan Tanjung Priok

Pelabuhan Pelabuhan UUdara :dara : Pembangunan/peningkatan bandara di ibukota kabupaten, Pembangunan/peningkatan bandara di ibukota kabupaten,

ibukota propinsi dan daerah pemekaran (45 bandara)ibukota propinsi dan daerah pemekaran (45 bandara) Pembangunan bandara di daerah terpencil, perbatasan dan Pembangunan bandara di daerah terpencil, perbatasan dan

rawan bencanarawan bencana Pengembangan Bandara HasanuddinPengembangan Bandara Hasanuddin

Infrastruktur penting lainnya :Infrastruktur penting lainnya : PPembangkit listrikembangkit listrik GGedungedung S Sekolahekolah

Kebijakan Subsidi 2008 (Kebijakan Subsidi 2008 (11))

Subsidi Subsidi EEnergi:nergi: SUBSIDI BBMSUBSIDI BBM R Rpp46,7 T, turun 17,1% dari 46,7 T, turun 17,1% dari RAPBN-PRAPBN-P 2007 2007 sebesar sebesar Rp56,4T: Rp56,4T:

Subsidi minyak tanah, premium, solar Rp44,3 T, turun 11,4% dari Subsidi minyak tanah, premium, solar Rp44,3 T, turun 11,4% dari RAPBN-PRAPBN-P 2007 2007 sebesar sebesar Rp55,8 TRp55,8 T

SUBSIDI LPG (KONVERSI MINYAK TANAH)SUBSIDI LPG (KONVERSI MINYAK TANAH) R Rpp2,4 T, naik 290,8% dari 2,4 T, naik 290,8% dari RAPBN-PRAPBN-P 2007 2007 sebesar sebesar Rp0,6 TRp0,6 T

SUBSIDI LISTRIKSUBSIDI LISTRIK R Rpp27,8 T, turun 14,0% dari 27,8 T, turun 14,0% dari RAPBN-PRAPBN-P 2007 2007 sebesar sebesar Rp32,5 T:Rp32,5 T: Belum memperhitungkan Belum memperhitungkan carry overcarry over subsidi listrik tahun 2007 subsidi listrik tahun 2007 sebesar sebesar Rp1,2 TRp1,2 T growth salesgrowth sales (6,8%) (6,8%), energy losses , energy losses (9,75% – 10,14%)(9,75% – 10,14%), , dandan BBM (28%)BBM (28%)

Perkembangan Subsidi BBM dan Listrik, 2005-2008

104,8

64,256,4

1630,4 32,5 27,8

46,7

0

20

40

60

80

100

120

2005 2006 2007 2008

triliu

n

Kebijakan Subsidi 2008 (Kebijakan Subsidi 2008 (22))

Subsidi Non-Energi:Subsidi Non-Energi: Subsidi PupukSubsidi Pupuk Rp8,7 T, naik 24,9% dari Rp8,7 T, naik 24,9% dari RAPBN-PRAPBN-P 2007 2007

Rp7,0 T: Rp7,0 T: VolumeVolume menjadi 8,5 juta ton menjadi 8,5 juta ton,, dari 6,1 juta ton (tahun 2007) dari 6,1 juta ton (tahun 2007)

Subsidi PanganSubsidi Pangan Rp5,5 T, turun 16,4% dari Rp5,5 T, turun 16,4% dari RAPBN-PRAPBN-P 2007 Rp6,6 T:2007 Rp6,6 T: Rumah Tangga Miskin (RTM) turun menjadi 12,1 jutaRumah Tangga Miskin (RTM) turun menjadi 12,1 juta,, dari 15,8 dari 15,8

juta (tahun 2007)juta (tahun 2007) Kuantum Kuantum RRaskin turun menjadi 1,3 juta tonaskin turun menjadi 1,3 juta ton,, dari 1,7 juta ton (tahun dari 1,7 juta ton (tahun

2007)2007) Jatah perKK 10 kg; Durasi 11 bulan.Jatah perKK 10 kg; Durasi 11 bulan.

Subsidi BenihSubsidi Benih Rp375,0 M, naik 200,0% dari Rp375,0 M, naik 200,0% dari RAPBN-PRAPBN-P 2007 Rp125,0 M: 2007 Rp125,0 M: DanaDana Cadangan Benih Nasional (CBN) Cadangan Benih Nasional (CBN)

Kebijakan Subsidi 2008 (Kebijakan Subsidi 2008 (33)) Subsidi Non-Energi:Subsidi Non-Energi:

Public Service ObligationPublic Service Obligation (PSO) Rp1,3 T(PSO) Rp1,3 T,, naik naik 37,3% dari 37,3% dari RAPBN-PRAPBN-P 2007 Rp0,975 T: 2007 Rp0,975 T: PT KAI RpPT KAI Rp588 M588 M PT PELNI RpPT PELNI Rp650 M650 M PT Posindo RpPT Posindo Rp100 M100 M

Subsidi Kredit ProgramSubsidi Kredit Program Rp2,1 TRp2,1 T,, naik 31% dari naik 31% dari RAPBN-PRAPBN-P 2007 Rp1,6T 2007 Rp1,6T, a.l untuk , a.l untuk :: Kredit ketahanan pangan dan energi (KKP-E) RpKredit ketahanan pangan dan energi (KKP-E) Rp675 M675 M Kredit kepemilikan rumah sederhana (KPRS) termasuk Kredit kepemilikan rumah sederhana (KPRS) termasuk

rumah Rusunami Rprumah Rusunami Rp800 M800 M Kredit pengembangan Kredit pengembangan EEnergi nergi NNabati dan revitalisasi abati dan revitalisasi

perkebunan (KPEN-RP) Rpperkebunan (KPEN-RP) Rp449 M449 M Kredit bunga Kredit bunga di di NAD RpNAD Rp40 M40 M

Kebijakan Bantuan Sosial 2008Kebijakan Bantuan Sosial 2008 (1) (1) Menjaga Menjaga keberlangsungan keberlangsungan bantuan bantuan langsung langsung ke ke

masyarakatmasyarakat :: Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pelayanan kesehatan gratisPelayanan kesehatan gratis di di PPuskesmas dan uskesmas dan RRumah umah SSakit akit

pemerintah atau swasta kelas III yang ditunjuk (Askeskin)pemerintah atau swasta kelas III yang ditunjuk (Askeskin) Bantuan modalBantuan modal kepada usaha mikro, kecil dan menengah kepada usaha mikro, kecil dan menengah

(UMKM)(UMKM)

Program Program KKeluarga eluarga HHarapan (PKH)arapan (PKH) :: Bantuan untuk meningkatkan kualitas SDMBantuan untuk meningkatkan kualitas SDM Tahun 2007, uji coba dilaksanakan di 49 kabupaten pada 7 Tahun 2007, uji coba dilaksanakan di 49 kabupaten pada 7

provinsi dengan target 500 ribu RT sangat miskinprovinsi dengan target 500 ribu RT sangat miskin Total dana yang disalurkan tahun 2007 dan 2008 masing-Total dana yang disalurkan tahun 2007 dan 2008 masing-

masing Rp1,1 Tmasing Rp1,1 T

Kebijakan Bantuan Sosial 2008Kebijakan Bantuan Sosial 2008 (2) (2) MMemperluas cakupan emperluas cakupan PProgram rogram NNasional asional

PPemberdayaan emberdayaan MMasyarakatasyarakat (PNPM): (PNPM): Payung kebijakan pemberdayaan masyarakat Payung kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam rangka dalam rangka

penanggulangan kemiskinanpenanggulangan kemiskinan Mengintregasikan Mengintregasikan program-program penanggulangan program-program penanggulangan

kemiskinankemiskinan ( (PPKPPK, , P2KPP2KP, , PPIPPPIP, , P2DTK)P2DTK)

Diprioritaskan Diprioritaskan untuk untuk menyelesaikan desa tertinggalmenyelesaikan desa tertinggal yang belum terselesaikan dan belum mendapatkan yang belum terselesaikan dan belum mendapatkan program pembangunan infrastruktur pedesaan program pembangunan infrastruktur pedesaan (sekitar 15.500 desa)(sekitar 15.500 desa)

AnggaranAnggaran per desa Rp250 juta per desa Rp250 juta

AAnggaran untuk penanggulangan bencananggaran untuk penanggulangan bencana Rp3 T Rp3 T

34,0 35,5 24,2 29,6

-5

5

15

25

35(R

p t

rili

un

)

2005 2006 2007 2008

Perkembangan Belanja lainnya 2005-2008

Kebijakan Belanja Lainnya 2008Kebijakan Belanja Lainnya 2008 Menampung dana cadangan risiko fiskal:Menampung dana cadangan risiko fiskal:

Perubahan asumsiPerubahan asumsi makro ekonomi makro ekonomi Perubahan kebijakanPerubahan kebijakan Dana penjaminan infrastrukturDana penjaminan infrastruktur

Persiapan penyelenggaraan Pemilu 2009Persiapan penyelenggaraan Pemilu 2009 Rp7T Rp7T

KEBIJAKAN BELANJA KE KEBIJAKAN BELANJA KE DAERAHDAERAH

Kebijakan Belanja ke Daerah Th 2008Kebijakan Belanja ke Daerah Th 2008

1.1. DAU tahun 2008 direncanakan 26% dari DAU tahun 2008 direncanakan 26% dari Penerimaan Dalam Negeri BersihPenerimaan Dalam Negeri Bersih

2.2. Penghapusan Kebijakan Hold harmless dalam Penghapusan Kebijakan Hold harmless dalam pengalokasian DAU tahun 2008pengalokasian DAU tahun 2008

• Untuk beberapa Daerah yang diperkirakan tidak akan Untuk beberapa Daerah yang diperkirakan tidak akan menerima DAU atau menerima DAU kurang 25% dari menerima DAU atau menerima DAU kurang 25% dari tahun sebelumnya, akan dicadangkan anggaran tahun sebelumnya, akan dicadangkan anggaran Penyesuaian DAU Rp271 M.Penyesuaian DAU Rp271 M.

3.3. Penyediaan Dana Penyesuaian Murni Rp1,2 T Penyediaan Dana Penyesuaian Murni Rp1,2 T untuk membantu pembayaran Tunjangan untuk membantu pembayaran Tunjangan Pendidikan di DaerahPendidikan di Daerah

Kebijakan Belanja ke Daerah … lanjutanKebijakan Belanja ke Daerah … lanjutan

4.4. Pengalihan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pengalihan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sekitar Rp4 T ke DAKPembantuan sekitar Rp4 T ke DAK

5.5. Pengalokasian Dana Otsus untuk Provinsi Pengalokasian Dana Otsus untuk Provinsi papua dan NAD masing-masing 2% dari DAUpapua dan NAD masing-masing 2% dari DAU

• Untuk Papua juga dianggarkan Dana Pembangunan Untuk Papua juga dianggarkan Dana Pembangunan Infrastruktur sekitar Rp1 T.Infrastruktur sekitar Rp1 T.

6.6. Konsolidasi Defisit RAPBD 2008 direncanakan Konsolidasi Defisit RAPBD 2008 direncanakan 0,3% – 0,5% PDB.0,3% – 0,5% PDB.

Dengan Defisit RAPBN 2008 sebesar 1,7% Dengan Defisit RAPBN 2008 sebesar 1,7% PDB, maka konsolidasi defisit RAPBN & PDB, maka konsolidasi defisit RAPBN & RAPBD berkisar 2% - 2,2% PDBRAPBD berkisar 2% - 2,2% PDB

Perkembangan Alokasi Belanja Perkembangan Alokasi Belanja ke Daerah, 2001-2008ke Daerah, 2001-2008

-

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

180,0

200,0

220,0

240,0

260,0

280,0

300,0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

(Tri

liu

n R

p)

DANA PENYESUAIAN

DANA OTSUS

DAK

DAU

DBH

KEBIJAKAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN PEMBIAYAAN ANGGARANANGGARAN

• Pembiayaan defisit APBN didominasi oleh Utang khususnya Utang Dalam Negeri

• Diperlukan kedisiplinan pemerintah dalam menjaga kepercayaan pasar uang dan pasar modal serta meningkatkan peringkat utang

Konso

lidas

i

Stimulus%

P

D

B

-2,5

-2

-1,5

-1

-0,5

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Konso

lidas

i

Stimulus%

P

D

B

Defisit APBN

Defisit dan Pembiayaan Defisit APBN Defisit dan Pembiayaan Defisit APBN

Sumber Pembiayaan Defisit APBN (Triliun Rupiah)

-40

-20

0

20

40

60

80

100

2005 2006 2007 2008

Pembiayaan Non UtangUtang Dalam NegeriUtang Luar Negeri

Tahun S & P Moody’s

2001 B- B3

2003 CCC+ B3

2005 B+ B2

2007 BB- B1

Peringkat Utang Indonesia

Semakin tinggi peringkat utang yang dimiliki oleh suatu negara, maka akan semakin rendah premi risiko sehingga akan makin rendah pula biaya utang negara tersebut.

Pembiayaan APBN dan Komposisi Pembiayaan APBN dan Komposisi PembiayaanPembiayaan, 2004-2008, 2004-2008

Kebijakan:Kebijakan: Berorientasi pada upaya pembiayaan yang stabil dan Berorientasi pada upaya pembiayaan yang stabil dan

berkelanjutan, dengan beban dan risiko minimal.berkelanjutan, dengan beban dan risiko minimal. Memaksimalkan sumber pembiayaan dalam negeri.Memaksimalkan sumber pembiayaan dalam negeri.

6,9

22,6

36 62,391,6

12,3

13,6

19,1

19,1

14,6

12,5

23,3

23,9

-46,5 -37,1 -52,7 -55,1 -59,7

5,118,4

-75

-25

25

75

125

Realisasi Realisasi Realisasi RAPBN-P RAPBN

2004 2005 2006 2007 2008

Tri

liu

n R

p

Pembayaran CicilanUtang LN

Pinjaman Proyek

Pinjaman Program

DukunganInfrastruktur

Penjualan Aset

Privatisasi

SUN

Rekening Pemerintah

Risiko Fiskal 2008Risiko Fiskal 2008

1.1. Sensitivitas Asumsi Ekonomi MakroSensitivitas Asumsi Ekonomi MakroVariansi pada asumsi-asumsi dan penilaian-Variansi pada asumsi-asumsi dan penilaian-penilaian yang menjadi dasar penyusunan penilaian yang menjadi dasar penyusunan RAPBNRAPBN

2.2. Risiko Utang PemerintahRisiko Utang PemerintahKewajiban pemerintah untuk membayar pokok, Kewajiban pemerintah untuk membayar pokok, bunga, dan biaya terkait (bunga, dan biaya terkait (debt service costdebt service cost) ) yang telah jatuh tempoyang telah jatuh tempo

Risiko Fiskal 2008 … lanjutanRisiko Fiskal 2008 … lanjutan3.3. Risiko Proyek Kerjasama InfrastrukturRisiko Proyek Kerjasama Infrastruktur

a.a. Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik 10.000 MWTenaga Listrik 10.000 MWJaminan pemerintah atas kewajiban PLN Jaminan pemerintah atas kewajiban PLN sehubungan dengan pinsehubungan dengan pinjaman perbankanjaman perbankan

b.b. Proyek Pembangunan Jalan Tol Jakarta Outer Ring Proyek Pembangunan Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road II (JORR II)Road II (JORR II)Jaminan pemerintah atas risiko politik, risiko kinerja Jaminan pemerintah atas risiko politik, risiko kinerja proyek dan risiko permintaanproyek dan risiko permintaan

c.c. Proyek Pembangunan Jalan Tol Trans JawaProyek Pembangunan Jalan Tol Trans JawaJaminan pemerintah atas risiko politik, risiko kinerja Jaminan pemerintah atas risiko politik, risiko kinerja proyek dan risiko permintaanproyek dan risiko permintaan

d.d. Proyek Pembangunan Monorail.Proyek Pembangunan Monorail.Jaminan pemerintah terhadap risiko Jaminan pemerintah terhadap risiko short fall short fall akibatakibat jumlah penumpang kurang dari 160.000 orang per jumlah penumpang kurang dari 160.000 orang per harihari

Risiko Fiskal … lanjutanRisiko Fiskal … lanjutan4.4. Risiko BUMN Risiko BUMN

PMN & PSO PMN & PSO Subsidi pemerintah dalam rangka pelaksanaan Subsidi pemerintah dalam rangka pelaksanaan Public Service ObligationPublic Service Obligation (PSO) (PSO)

5.5. Program Pensiun dan Tunjangan hari Tua Program Pensiun dan Tunjangan hari Tua Pegawai Negeri Sipil (PNS)Pegawai Negeri Sipil (PNS)Kewajiban pemerintah sehubungan dengan Program Pensiun Kewajiban pemerintah sehubungan dengan Program Pensiun dan Tunjangan Hari Tua PNSdan Tunjangan Hari Tua PNS

6.6. Risiko Desentralisasi FiskalRisiko Desentralisasi FiskalBersumber dari pemekaran daerah, pengalokasian DAU Bersumber dari pemekaran daerah, pengalokasian DAU didasarkan pada realisasi, konsistensi penghapusan DAU didasarkan pada realisasi, konsistensi penghapusan DAU penyesuaian (penyesuaian (hold harmlesshold harmless))

7.7. Bank IndonesiaBank IndonesiaKewajiban pemerintah dalam menjaga modal awal Bank Kewajiban pemerintah dalam menjaga modal awal Bank IndonesiaIndonesia

Risiko Fiskal … lanjutanRisiko Fiskal … lanjutan8.8. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Kewajiban pemerintah dalam menjaga modal awal LPSKewajiban pemerintah dalam menjaga modal awal LPS

9.9. Risiko Tuntutan Hukum kepada pemerintahRisiko Tuntutan Hukum kepada pemerintahTuntutan hukum oleh pihak ketiga kepada pemerintahTuntutan hukum oleh pihak ketiga kepada pemerintah

10.10. Risiko Iuran Keanggotaan Organisasi Risiko Iuran Keanggotaan Organisasi InternasionalInternasionalKewajiban pemerintah dalam membayar Kewajiban pemerintah dalam membayar iuran/kontribusi pada organisasi pemerintahiuran/kontribusi pada organisasi pemerintah

11.11. Risiko Bencana AlamRisiko Bencana AlamKewajiban pemerintah untuk memberikan bantuan Kewajiban pemerintah untuk memberikan bantuan tanggap darurat dan pemulihan pascabencanatanggap darurat dan pemulihan pascabencana

12.12. Risiko Lumpur SidoarjoRisiko Lumpur SidoarjoKewajiban pemerintah untuk penyelesaian lumpur Kewajiban pemerintah untuk penyelesaian lumpur SidoarjoSidoarjo

POSTUR RAPBN 2008POSTUR RAPBN 2008

A. Pendapatan Negara dan Hibah 723,1 684,5 761,4

I. Penerimaan Dalam Negeri 720,4 681,8 759,3

1. Penerimaan Perpajakan 509,5 489,9 583,7

Tax Ratio (% thd PDB) 13,5 12,9 13,6

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak 210,9 191,9 175,6

II. Hibah 2,7 2,7 2,1

B. Belanja Negara 763,6 746,4 836,4

I. Belanja Pemerintah Pusat 504,8 493,9 564,6

II. Belanja Ke Daerah 258,8 252,5 271,8

C. Surplus/Defisit Anggaran (A - B) (40,5) (62,0) (75,0)

% Thd PDB (1,1) (1,6) (1,7)

D. Pembiayaan (I + II) 40,5 62,0 75,0

I. Pembiayaan Dalam Negeri 55,1 74,6 91,7

II. Pembiayaan Luar negeri (neto) (14,6) (12,6) (16,7)

2007

RINGKASAN, RAPBN-P 2007 dan RAPBN 2008(dalam triliun rupiah)

2008

APBN RAPBN-P RAPBN

A. Pendapatan Negara dan Hibah 723,1 684,5 761,4I. Penerimaan Dalam Negeri 720,4 681,8 759,3

1. Penerimaan Perpajakan 509,5 489,9 583,7a. Pajak Dalam Negeri 494,6 472,8 568,3

i. Pajak penghasilan 261,7 250,0 305,31. PPh Migas 41,2 37,5 41,02. PPh Non-Migas 220,5 212,5 264,3

ii. Pajak pertambahan nilai 161,0 152,1 186,6iii. Pajak bumi dan bangunan 21,3 22,0 24,2iv. BPHTB 5,4 4,0 4,9v. Cukai 42,0 42,0 44,4vi. Pajak lainnya 3,2 2,7 2,9

b. Pajak Perdagangan Internasional 14,9 17,1 15,4i. Bea masuk 14,4 14,4 14,9ii. Pajak/pungutan ekspor 0,5 2,7 0,5

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak 210,9 191,9 175,6a. Penerimaan SDA 146,3 112,2 119,8

i. Migas 139,9 105,4 112,3- Minyak bumi 103,9 76,9 81,8- Gas alam 36,0 28,5 30,6

ii. Non Migas 6,4 6,7 7,4b. Bagian Laba BUMN 19,1 21,6 20,4c. Surplus Bank Indonesia 0,0 13,7 0,0d. PNBP Lainnya 45,6 44,5 35,5

II. Hibah 2,7 2,7 2,1

2007

PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH, 2007-2008(dalam triliun rupiah)

RAPBN-P APBN

2008

RAPBN

Belanja Pemerintah Pusat 504,8 493,9 564,6

1. Belanja Pegawai 101,2 99,9 129,5

2. Belanja Barang 72,2 62,5 52,4

3. Belanja Modal 73,1 68,3 101,5

4. Pembayaran Bunga Utang 85,1 86,3 91,5

i. Utang Dalam Negeri 58,4 61,4 62,8

ii. Utang Luar Negeri 26,7 24,9 28,75. Subsidi 102,9 105,2 92,6

6. Belanja Hibah 0,0 0,0 0,0

7. Bantuan Sosial 51,4 47,5 67,4

8. Belanja Lainnya 18,8 24,2 29,6

2007

BELANJA PEMERINTAH PUSAT, RAPBN-P 2007 DAN RAPBN 2008

(dalam triliun rupiah)

RAPBN-P APBN

2008

RAPBN

Belanja Pemerintah Pusat menurut Organisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Organisasi (15 K/L Terbesar) Tahun 2007-2008(15 K/L Terbesar) Tahun 2007-2008(miliar rupiah)(miliar rupiah)

2008

APBN RAPBN-P RAPBN

1 23 DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 44.058,4 39.396,8 48.273,9

2 33 DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM 24.213,4 25.266,9 35.646,2

3 12 DEPARTEMEN PERTAHANAN 32.640,1 29.578,6 33.679,0

4 60 KEPOLISIAN NEGARA 20.041,5 17.800,6 20.875,5

5 24 DEPARTEMEN KESEHATAN 17.236,3 15.900,2 18.762,8

6 22 DEPARTEMEN PERHUBUNGAN 10.467,8 9.899,4 16.241,8

7 25 DEPARTEMEN AGAMA 13.799,3 12.360,2 16.067,3

8 15 DEPARTEMEN KEUANGAN 9.607,7 8.647,5 10.348,2

9 18 DEPARTEMEN PERTANIAN 8.789,6 7.889,7 8.889,6

10 94BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD DAN NIAS

9.998,8 9.952,4 7.000,4

11 10 DEPARTEMEN DALAM NEGERI 3.839,1 3.459,7 6.089,7

12 20DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

6.458,2 5.826,6 5.587,0

13 11 DEPARTEMEN LUAR NEGERI 5.447,2 4.870,1 5.557,9

14 13 DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM 4.039,9 3.762,3 4.275,8

15 27 DEPARTEMEN SOSIAL 3.347,1 2.996,0 3.660,7

NO. KODE KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA2007

Belanja Pemerintah Pusat menurut Belanja Pemerintah Pusat menurut Organisasi Organisasi … … (1)(1)(miliar rupiah)(miliar rupiah) 2008

APBN RAPBN-P RAPBN

1 MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 196,1 176,5 196,1

2 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 1.519,2 1.365,0 1.677,7

4 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 1.105,4 1.072,3 1.300,3

5 MAHKAMAH AGUNG 3.091,7 2.763,5 3.214,9

6 KEJAKSAAN AGUNG 1.716,1 1.541,7 1.849,0

7 KEPRESIDENAN/SEKRETARIAT NEGARA 1.594,8 1.435,7 1.562,6

8 WAKIL PRESIDEN - - -

10 DEPARTEMEN DALAM NEGERI 3.839,1 3.459,7 6.089,7

11 DEPARTEMEN LUAR NEGERI 5.447,2 4.870,1 5.557,9

12 DEPARTEMEN PERTAHANAN 32.640,1 29.578,6 33.679,0

13 DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM 4.039,9 3.762,3 4.275,8

15 DEPARTEMEN KEUANGAN 9.607,7 8.647,5 10.348,2

18 DEPARTEMEN PERTANIAN 8.789,6 7.889,7 8.889,6

19 DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN 1.899,4 1.713,9 1.849,4

20 DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 6.458,2 5.826,6 5.587,0

22 DEPARTEMEN PERHUBUNGAN 10.467,8 9.899,4 16.241,8

23 DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 44.058,4 39.396,8 48.273,9

KODE KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA2007

Belanja Pemerintah Pusat menurut Belanja Pemerintah Pusat menurut Organisasi Tahun 2007-2008 Organisasi Tahun 2007-2008 …… (5)(5) (miliar rupiah)(miliar rupiah)

2008

APBN RAPBN-P RAPBN

92 KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA 663,4 600,7 667,1

93 KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI 247,7 324,8 264,2

94 BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD DAN NIAS 9.998,8 9.952,4 7.000,4

95 DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) 281,6 254,3 312,5

100 KOMISI YUDISIAL RI 101,9 102,7 101,9

103 BADAN KOORDINASI NASIONAL PENANGANAN BENCANA 61,5 55,0 107,7

104 BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI - - 273,5

258.004,7 238.359,0 285.482,9

61 CICILAN BUNGA UTANG *) 85.086 86.290,6 91.541,1

62 SUBSIDI **) 134.940 134.960,4 92.624,1

69 BELANJA LAIN-LAIN 26.745 34.270,7 94.975,1

246.771 255.521,7 279.140,3

504.776 493.880,7 564.623,1

*) Tahun 2005-2007 Cicilan dan Bunga Utang**) Tahun 2005-2007 Subsidi dan Transfer LainnyaSumber: Departemen Keuangan RI

JUMLAH

JUMLAH BAGIAN ANGGARAN PEMBIAYAAN DAN PERHITUNGAN

KODE KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

BAGIAN ANGGARAN PEMBIAYAAN DAN PERHITUNGAN

JUMLAH BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

2007

BELANJA PEMERINTAH PUSAT, BELANJA PEMERINTAH PUSAT, MENURUT FUNGSI 2007-2008MENURUT FUNGSI 2007-2008(triliun rupiah)(triliun rupiah)

2008

APBN RAPBN-P RAPBN

01 PELAYANAN UMUM 296,8 304,7 337,5

02 PERTAHANAN 32,7 29,4 33,8

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 29,2 22,8 27,4

04 EKONOMI 51,2 47,8 61,0

05 LINGKUNGAN HIDUP 5,5 4,9 5,9

06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 10,7 9,6 13,5

07 KESEHATAN 17,5 16,1 16,8

08 PARIWISATA DAN BUDAYA 1,7 1,4 1,3

09 AGAMA 2,2 1,9 2,6

10 PENDIDIKAN 54,1 52,4 61,4

11 PERLINDUNGAN SOSIAL 3,2 2,8 3,5

504,8 493,9 564,6JUMLAH

KODE FUNGSI2007

Belanja Ke Daerah 258,8 252,5 271,8

1. Dana Perimbangan 250,3 244,1 262,3

a. Dana Bagi Hasil 68,5 62,2 64,5

b. Dana Alokasi Umum 164,8 164,8 176,6

c. Dana Alokasi Khusus 17,1 17,1 21,2

2. Dana Otonomi Khusus dan Peny. 8,5 8,5 9,5

a. Dana Otonomi Khusus 4,0 4,0 8,1

b. Dana Penyesuaian 4,4 4,4 1,5

2008

RAPBN RAPBN-P APBN

BELANJA KE DAERAH RAPBN-P 2007 DAN RAPBN 2008

(dalam triliun rupiah)

2007

Kebutuhan Pembiayaan 98,6 121,7 136,7

1. Defisit anggaran 40,5 62,0 75,0

2. Pembayaran Pokok Utang Luar negeri 54,8 55,1 59,7

3. Penyediaan Dana Investasi 3,3 4,7 2,0

a. Penyertaan Modal Negara 1,3 2,7 -

b. Dukungan Infrastruktur 2,0 2,0 2,0

Sumber Pembiayaan 98,6 121,7 136,7

1. Dalam Negeri 58,4 79,3 93,7

i. Perbankan 13,0 10,6 0,3

a. Rekening Pemerintah 5,2 4,3 0,3

b. Eks Moratorium NAD-Nias 7,7 6,3 0,0

ii. Nonperbankan 45,4 68,6 93,4

a. Penerimaan Privatisasi 3,3 4,7 1,5

b. Penjualan Aset 1,5 1,7 0,3

c. SBN Dalam Negeri (Neto) 40,6 62,3 91,6

2. Luar Negeri 40,3 42,4 43,0

i. Pinjaman Program 16,3 19,1 19,1

ii. Pinjaman Proyek 24,0 23,3 23,9

Uraian RAPBN-P RAPBN

(triliun rupiah)

2008

APBN

KEBUTUHAN DAN SUMBER PEMBIAYAAN, 2007- 2008

2007

KELEMAHAN PENGANGGARAN KELEMAHAN PENGANGGARAN INDONESA (1)INDONESA (1)

A. Penerimaan A. Penerimaan Dari sisi penerimaan tidak adanya SIN Dari sisi penerimaan tidak adanya SIN

bagi WP diIndonesiabagi WP diIndonesia Tax ratio baru 13%Tax ratio baru 13% Terfocusnya penerimaan pajak pada Terfocusnya penerimaan pajak pada

650 WP besar650 WP besar Kurang tergalinya PNBP dengan baikKurang tergalinya PNBP dengan baik

KELEMAHAN PENGANGGARAN KELEMAHAN PENGANGGARAN INDONESA (2)INDONESA (2)

1.1. Tidak sinkronnya perencanaan dan penganggaranTidak sinkronnya perencanaan dan penganggaran2.2. Tidak sinkronnya kebijakan pemerintah dengan BUMNTidak sinkronnya kebijakan pemerintah dengan BUMN3.3. Daya serap PHLN yang sangat rendahDaya serap PHLN yang sangat rendah4.4. Belum jelasnya pembagian kewenangan pusat dan Belum jelasnya pembagian kewenangan pusat dan

daerah dan antar instansidaerah dan antar instansi5.5. Terdapat berbagai bentukkelembagaan yang Terdapat berbagai bentukkelembagaan yang

menimbulkan kebijakan penganggaran yang bersifat menimbulkan kebijakan penganggaran yang bersifat parsial : PNBP,BLU, BHMN, PSO, Subsidi BUMNparsial : PNBP,BLU, BHMN, PSO, Subsidi BUMN

6.6. Tidak tertibnya administrasi kekayaan Tidak tertibnya administrasi kekayaan 7.7. Terlalu detailnya dokumen penganggaran yang harus ke Terlalu detailnya dokumen penganggaran yang harus ke

DPRDPR8.8. Terlalu dalamnya intervensi DPR ke dalam pengelolaan Terlalu dalamnya intervensi DPR ke dalam pengelolaan

anggarananggaran9.9. Adanya ketidakjelasan definisi anggaran pendidikan Adanya ketidakjelasan definisi anggaran pendidikan 10.10. Ketidakkonsistenan penganggaran (pemotongan tapi ada Ketidakkonsistenan penganggaran (pemotongan tapi ada

ABT)ABT)

Kelemahan menurut Kelemahan menurut IslamiIslami

Pembangunan berbasis pertumbuhan bukan Pembangunan berbasis pertumbuhan bukan pemerataan (indek gini)pemerataan (indek gini)

Pajak berbasis penghasilan bukan kekayaanPajak berbasis penghasilan bukan kekayaan Pemenuhan kebutuhan dhoruriyahPemenuhan kebutuhan dhoruriyah Tidak integrasinya fiskal dan moneterTidak integrasinya fiskal dan moneter Evaluasi ulang seluruh kebijakan hutang Evaluasi ulang seluruh kebijakan hutang

sehingga harus dihentikan kecuali benar2 sehingga harus dihentikan kecuali benar2 dibutuhkandibutuhkan

Keteladanan kesederhanaan seorang Keteladanan kesederhanaan seorang pemimpinpemimpin

Nasionalisme masyarakatNasionalisme masyarakat