Upload
psekp-ugm
View
442
Download
7
Embed Size (px)
Citation preview
Perencanaan PenganggaranDaerah dalam APBD
Stephanus Aan, M.Si
Pengantar untuk pengenalan Sistem Anggaran tentang mekanismeperencanaan penganggaran danstruktur penganggaran pemerintahDaerah melaluiAPBD.
TOPIK BAHASANBagaimana mekanismeperencanaan dan penganggarandalam APBD
1
Apa saja permasalahan dantantangan dalam penyusunan APBD
Seperti apa StrukturBelanja Publik dalam
APBD
3
2
DASAR HUKUM
UUD 1945 (ps. 5, 20, 23, 31, 33)
UU 17 Tahun 2003
UU 25 Tahun 2004
UU 23 Tahun 2014
1
2
3
4
Kekuasaan Pemerintahan (UU 23/2014)
Presiden
Kementerian/ LPNK
Gubernur
Bupati/Walikota
Garis Binwas
Pemerintah
Pemerintah Daerah
Garis Komando/Staf
Sebagian Urusan
Tanggungjawab
Kemendagri
Koordinator dlm penyelengg.Urusan pem-‐andi daerah
Garis Koordinasi
Pemegangkekuasaanpemerintahan
Urusan PemerintahanUrusan
Pemerintahan
AbsolutKonkuren
(dibagi utk otda)
PemerintahanUmum
(presiden sgb Ka Pem’an)
Gubernur atau Instansi Vertikal
Dekonsentrasi
Wajib Pilihan
Yan Dasar Non Yan Dasar
1. Pendidikan2. Kesehatan3. PU dan Penataan Ruang4. Perum Rakyat dan
Kawasan Permukiman5. Trantibum dan Linmas6. Sosial
1. Pol Luar Negeri2. Han3. Kam4. Yustisi5. Moneter dan
Fiskal Nasional6. Agama
Tenaga Kerja; Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak; Pangan; Pertanahan; Ling. Hidup; Adminduk Capil; PemberdayaanMasy. Dan Desa; KB dan Dal penduduk; Perhubungan;Kom. & Informatika; KUMKM; Penanaman Modal;Pemudan & Olahraga; statistic; Persandian;Kebudayaan; Perpustakaan; Kearsipan
Kelautan dan Perikanan; Pariwisata; Pertanian; Kehutanan; ESDM; Perdagangan; Perindustrian;Transmigrasi
Dibagi berdasarkan kriteria Eksternalitas, Akuntabilitas
dan Efisiensi serta KepentinganStrategis Nasional
Bimwas
Prinsip UU 23/20141. General Competence di mana urusan pemerintahan yang drinci di
dalam UU adalah urusan yang menjadi kewenangan pemerintah,sementara di luar urusan pemerintah yang disebutkan merupakanurusan daerah otonom (residual power); è contoh Pasal 1 huruf5
2. Ultra Vires Doctrine di mana UU merinci urusan pemerintah yangmenjadi kompetensi daerah otonom; è contoh pasal 11 ayat (1),pasal 15 ayat (1)
3. Concurrent, yaitu urusan pemerintahan yang penanganan dalambagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antarapemerintah dan pemda yang tergantung pada kriteria: ektrenalitas(pertimbangan dampak/akibat), akuntabilitas (pertimbangan siapayang paling dekat dengan akibat/dampak), dan efisiensi(pertimbangan sumber daya untuk melaksanakan urusan). èpasal 13
ContohPasal 1 Huruf 5Urusan Pemerintahanadalah kekuasaanpemerintahanyang menjadikewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan olehkementerian negara dan penyelenggara PemerintahanDaerah untukmelindungi, melayani, memberdayakan, danmenyejahterakanmasyarakat.
Pasal 11 ayat (1)Urusan pemerintahankonkuren sebagaimana di maksud dalamPasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenanganDaerah terdiri atasUrusanPemerintahanWajib danUrusan Pemerintahan Pilihan.
Pasal 15 ayat (1)Pembagian urusan pemerintahankonkuren antara Pemerintah Pusatdan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota tercantumdalamLampiran yang merupakanbagian yang tidak terpisahkan dariUndang-‐Undang ini.
ContohPasal 15 ayat (2)Urusan pemerintahankonkuren yang tidak tercantumdalamLampiranUndang-‐Undang ini menjadi kewenangantiap tingkatanatau susunanpemerintahanyang penentuannyamenggunakanprinsipdan kriteriapembagian urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksuddalamPasal 13.
Pasal 13 ayat (4)Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria UrusanPemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota adalah:a. Urusan Pemerintahan yang lokasinyadalamDaerah kabupaten/kota;b. Urusan Pemerintahan yang penggunanya dalamDaerah kabupaten/kota;c. Urusan Pemerintahan yang manfaatatau dampaknegatifnyahanya
dalamDaerah kabupaten/kota; dan/ataud. Urusan Pemerintahan yang penggunaansumber dayanya lebih efisien
apabila dilakukanoleh Daerah kabupaten/kota.
9
1 PROSES PERENCANAAN PENGANGGARAN APBD
Sistem Anggaran Keuangan Negara
10
MEDIUM TERM EXPENDITURE FRAMEWORKPenerapan pendekatan penganggaran dengan perspektif jangka menengah.
UNIFIED BUDGETPenerapan penganggaran secara
terpadu.
PERFORMANCE BASED BUDGETINGPenerapan penyusunan anggaran berbasis kinerja/anggaran berdasar prestasi kerja
Sumber: UU 17/2003
Perencanaan Penganggaran APBD
11
1 th
RPJMD
Renstra SKPD
Renja SKPD RKPD
KUA PPAS
Pedoman Penyusunan RKA-SKPD
RAPERDA APBD
Tim Anggaran Pemda
RKA-SKPD
5 th
5 th
1 th
1 thRKP
RPJM
Nota Kesepahaman (MoU) antara Pimpinan DPRD & Gubernur/Bupati/Walikota
Standar Satuan HargaAnalisa Standar BelanjaStandar Pelayanan Minimun
TahapanPenetapan ArahKebijakan danPrioritasPembangunan Daerah
MusrenbangDesa/Kel
Forum SKPD
MusrenbangKab/Kota
Pra MusrenbangProv
PenyusunanRanwal RKPD dan PaguIndikatif
PenyusunanRanc Renja SKPD
Musrenbang Kec
PenetapanRKPD (akhir Mei)
PengajuanKebijakan UmumAPBD danPrioritas PlafonAnggaranSementara
Nota KesepakatanKUA PPAS
Penyusunan RKA SKPD (Juli-‐Sept)
PengajuanRAPBD (dibahass/d November)
PersetujuanBersama ttg
APBD
Evaluasi APBD
Penetapan PerdaAPBD
Penyusunan DPA SKPD
Penetapan PerkadaPenjabaran APBD
MusrenbangProvinsi danPusat
Finalisasi RKPD pascaMusrenbang
Jan Feb Mar Ap Mei Juni Juli Agt Sept Okt Nov Des
perencanaan
penganggaran
Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban
APBD TA n-1 kepada DPRD
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOP DES
SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
1/1
JAN FEBNOP DES
31/12APBD TA n ditetapkan
LKPD TA n-1 disampaikan ke
BPK
LHP audit BPK disampaikan ke
DPRD
Penetapan RKPD TA n+1
DPA-SKPD dan Anggaran Kas
Penyampaian KUA & PPAS TA n+1
KesepakatanKUA & PPAS TA
n+1 Penyampaian Raperda APBDTA n+1
Laporan Semester & Prognosis 6 bulan kepada DPRD
Kesepakatan bersama KDH-DPRDRaperda APBDTA n+1
Penyampaian KUPA & PPAS P-APBD TA n
Penyampaian dan Pembahasan Raperda P-APBD TA n
Pengambilan Keputusan bersama atas Raperda P-APBD
TA n
DAK n-1
n
n+1
Tahun LaluTahun Berjalan
Tahun Depan
Tahun Dalam DPA:
Perubahan APBD
1. Perubahan APBN dilakukan bila terjadi: – perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;– keadaan yang menyebabkanharus dilakukanpergeseran anggaran
antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;– keadaan yang menyebabkansaldo anggaran Iebih tahunsebelumnya
harus digunakan dalam tahunberjalan;– keadaan darurat; dan– keadaan luar biasa.
2. Perubahan APBD hanya dapat dilakukan1 (satu) kali dalam1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalamkeadaan luar biasa
14
Tahapan Perubahan
MonevPelaksanaanDPA, AsumsiKUA, danRealisasi danPrognosis APBD
Pengajuan KUPA – PPAS (mg I)
Nota Kesepakatan KUPA dan PPAS (mg II)
Penyusunan RKAP SKPD
Pengajuan RaperdaPerubahan APBD
PrioritasPerubahan RKPD
Perubahan RenjaSKPD
PembahasanUsulanPerubahan APBD
Persetujuan BersamaPerubahan APBD
Evaluasi Perubahan APBD
Penyusunan DPPA SKPD
Penyusunan PerkadaPenjabaran PerubahanAPBD
perencanaan
penganggaran
Juni Juli Agt Sept
16
2 STRUKTUR APBD
Struktur APBD (I-‐account)
17
Pendapatan
Belanja
Surplus/Defisit
Pembiayaan
1
2
+
3
adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagaipenambah nilai kekayaan bersih. Terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, danLain-‐Lain PAD yang Sah.
adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagaipengurang nilai kekayaan bersih.Terdiri atas belanja tidak langsung dan belanja langsung
adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembalidan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik padatahun anggaranyang bersangkutan maupun pada tahun-‐tahun anggaranberikutnya
Selisih antara pendapatan dan belanja. Belanja yang melebihi pendapatan disebut defisit, sebaliknyapendapatan yang melebihi belanja disebut surplus.
Pend
apatan
Pendapatan AsliDaerah
Pajak Daerah
Retribusi Daerah
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah ygDipisahkan
Laba penyertaanModal BUMD;
Laba penyertaanmodal BUMN;
Laba penyertaanmodal swasta/klp usaha masyLain-‐Lain PAD yg Sah
Dana Perimbangan
Dana BagiHasilBagiHasil Pajak
BagiHasil Bukan PajakDAU
DAK
Lain-‐Lain Pendapatan yang
Sah
Hibah
Dana Darurat Pemerintah (bencana);
Dana BagiHasil Pajak dari provinsikepada kabupaten/kota;
Dana Penyesuaian dan OTSUS yang ditetapkan oleh pemerintah; dan
Bantuan Keuangan dari provinsi ataudari pemerintah daerah lainnya. Pendapatan
Jenis Penerimaan Pajak Provinsi:
UU No. 28/20091. Pajak Hotel 2. Pajak Restoran3. Pajak Hiburan4. Pajak Reklame5. PPJ 6. PajakMineral Bukan Logam & Batuan;7. Pajak Parkir;8. Pajak Air Tanah;9. Pajak Sarang Burung Walet;10. PBB Perdesaan dan Perkotaan; dan11. BPHTB
UU No. 28/20091. Pajak Kendaraan Bermootor2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor4. Pajak Air Permukaan, dan5. Pajak Rokok
Jenis Penerimaan PajakKabupaten/Kota:
Pajak dan Retribusi Daerah
RetribusiDaerah1. Retribusi IzinMendirikan Bangunan (IMB)2. Retribusi Perpanjangan IMTA3. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol4. Retribusi Izin Gangguan5. Retribusi Izin Trayek6. Retribusi Izin Usaha Perikanan
Tahun 2014 dalam Juta Rupiah
-‐
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
35,000,000
40,000,000
45,000,000
ACEH
SUMAT
ERA
UTA
RA
SUMAT
ERA
BARA
T
RIAU
KEPU
LAUAN
RIAU
JAMBI
SUMAT
ERA
SELA
TAN
BANGKA
BEL
ITUNG
BENGKU
LU
LAMPU
NG
DKI JAK
ARTA
JAWA BA
RAT
BANTE
N
JAWA TE
NGAH DIY
JAWA TIMUR
KALIMAN
TAN B
ARAT
KALIMAN
TAN SEL
ATAN
KALIMAN
TAN TIM
UR
SULA
WES
I UTA
RA
GORO
NTA
LO
SULA
WES
I TE
NGAH
SULA
WES
I SE
LATA
N
SULA
WES
I BA
RAT
SULA
WES
I TE
NGGAR
A
BALI
NTT
NTB
MAL
UKU
MAL
UKU
UTA
RA
PAPU
A
PAPU
A BA
RAT
TP PAD DAPEM LLPDYs
Profil Pendapatan Provinsi di Indonesia
Sumber: Kemenkeu, 2015
21
3,139,784
7,644,634
8,536,213
8,674,837
8,721,574
11,357,407
12,010,743
17,097,686
22,863,538
23,914,485
43,447,856
DIY
Banten
Kalimantan Timur
Sumatera Utara
Riau
Papua
Aceh
Jawa Tengah
Jawa Timur
Jawa Barat
DKI Jakarta
10 Besar Provinsi Tahun 2014 (Rp. juta)
Sumber: Kemenkeu, 2015
1. PAD / Total Pendapatan2. Retribusi / PAD
8.93
56.70
41.44
36.40
27.84
32.88
39.65
30.22 29.98
49.50
64.23
59.35 62.57
55.54
44.34
63.51
41.48
62.97
44.53
33.93
18.37
28.60
51.52
15.04
21.97
54.09
18.56
32.19
19.04
10.01
4.98 3.34
-‐ 0.92 2.26
0.51 0.30 1.56 0.72 0.67 1.89
0.38
5.62
0.58 0.17 1.12 4.08
1.33
8.22
0.26 0.27 2.58
0.14 0.45 2.53 2.76
4.28
0.69 2.60 1.93
12.98
18.28
2.92 0.67 -‐
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00 PAD/TP Retr/PAD
Kemandirian Keuangan Daerah
Sumber: Kemenkeu, 2015
0.000.922.260.510.301.560.720.671.890.385.620.580.171.124.081.33
8.220.260.272.580.140.452.532.764.280.692.601.93
12.9818.28
2.920.67
76.15
88.92 81.00 84.34
94.37 84.00 87.22
91.75 78.09 76.35
82.18 92.51 96.72
82.77 87.29
82.57 85.55 90.17 85.52
89.15 92.41 88.63 90.16
73.40 78.59
90.75
68.18 76.27 68.15
72.37 80.04 82.28
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
120.00
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Ba
rat
Riau
Kepulauan Riau
Jambi
Sumatera Selatan
Bangka Belitu
ng
Bengkulu
Lampung
DKI Jakarta
Jawa Ba
rat
Banten
Jawa Tengah DIY
Jawa Timur
Kalim
antan Ba
rat
Kalim
antan Selatan
Kalim
antan Timur
Sulawesi U
tara
Gorontalo
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi B
arat
Sulawesi Tenggara
Bali
NTT
NTB
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Ba
rat
Ret/PAD Pjk/PAD
Pajak dan Retribusi dalam PAD
Sumber: Kemenkeu, 2015
24
180,347,447(,(24%
482,221,122(,(63%
96,907,544(,(13%
PAD DP Lain(PD
Sumatera Jawa*Bali Kalimantan Sulawesi NT*Maluku*Papua
PAD/TP 15.66> 37.36> 18.83> 14.14> 7.08>
DP/TP 71.43 50.15 73.51 74.44 73.14
Lain2>PD/TP 12.91 12.45 7.66 11.31 19.78
*10.00>20.00>30.00>40.00>50.00>60.00>70.00>80.00>
PAD/TP DP/TP Lain2>PD/TP
Profil Pendapatan APBD se-‐Indonesia Tahun 2014 (dalam juta)
Sumber: Deskripsi dan Analisis APBD 2014, Kemenkeu, 2015.
25
BelanjaBelanja TidakLangsung
belanja pegawai;
bunga;
subsidi;
hibah;
bantuan sosial;
belanja bagi basil;
bantuan keuangan; dan
belanja tidak terduga
BelanjaLangsung
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal
Belanja
MENURUT FUNGSI :
1. Pelayanan Umum Pemerintahan; 2. Pertahanan; 3. Hukum, Ketertiban dan
Keamanan; 4. Ekonomi; 5. Lingkungan Hidup; 6. Perumahan dan Pemukiman; 7. Kesehatan; 8. Pariwisata dan Budaya;9. Agama; 10. Pendidikan; 11. Perlindungan Sosial.
The “Classification of the Functions ofGovernment”(COFOG) established by the UnitedNations is presented in the GFSmanual. The mainobjective of COFOG is to give a standardclassification for international comparisons. TheCOFOG is also used to prepare the nationalaccounts according to the System of NationalAccounts (SNA) methodology established in 1993.In countries that have not already eveloped theirown functional classification, adopting COFOGinstead of a customised classification presentssome advantages. Such an approach is alreadyestablished and well documented in the GFSmanual. It facilitates international comparisons.Many countries may decide, however, toreorganise the COFOG system to accommodatetheir actual programme structures and deal withspecific policy issues. This is recognised in theGFS.
Klasifikasi Fungsi Belanja
27
326,736,914),)38%
182,522,886),)21%
213,669,585),)25%
131,995,827),)16%
Belanja)Pegawai Belanja)Barang) Jasa Belanja)Modal Belanja)Lain2
Sumatera Jawa*Bali Kalimantan Sulawesi NT*Maluku*Papua
Pegawai 41.06= 41.10= 32.29= 47.52= 35.75=
Barang= Jasa 22.73 21.97 22.94 21.39 22.4
Modal 26.56 23.86 35.19 22.77 25.6
*5.00=10.00=15.00=20.00=25.00=30.00=35.00=40.00=45.00=50.00=
Pegawai Barang= Jasa Modal
Profil Belanja APBD se-‐Indonesia Tahun2014 (dalam juta)
Sumber: Deskripsi dan Analisis APBD 2014, Kemenkeu, 2015.
28
Pembiayaan
Penerimaan Pembiayaan
SiLPA;
pencairan dana cadangan;
hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
penerimaan pinjaman daerah;
penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan
penerimaan piutang daerah
Pengeluaran Pembaiayaan
pembentukan dana cadangan;
peneemaan modal (investasi) pemerintah daerah;
pembayaran pokok utang; dan
pemberian pinjaman daerah
Pembiayaan
29
Profil Pembiayaan APBD se-‐Indonesia Tahun 2014 (dalam juta)
!30.00% !20.00% !10.00% ! 10.00% 20.00% 30.00%
SumateraJawa!Bali
KalimantanSulawesi
NT!Maluku!Papua
Sumatera Jawa!Bali Kalimantan Sulawesi NT!Maluku!Papua
Defisit/Pendapatan !8.18 !5.99 !20.52 !3.83 !3.79
SILPA/Pendapatan 9.02 8.85 21.48 3.78 4.56
Pinjaman/Pendapatan 0.29% 0.14% 0.16% 0.89% 0.43%
Defisit/Pendapatan SILPA/Pendapatan Pinjaman/Pendapatan
74.617.063 (15.419.903
Pembiayaan:4459.197.160
Penerimaan Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan
Sumber: Deskripsi dan Analisis APBD 2014, Kemenkeu, 2015.
30
3 PERMASALAHAN PERENCANAAN PENGANGGARAN APBD
1. Ketidaksinkronanantara Perencanaan
dan Penganggaran Pusat-‐Daerah (waktu,
kewenangan, prioritas, dll)
2. Ketergantungan Daerah terhadap Pusat
Relatif masih Tinggi (prosi, terlambat,
dipotong, dll)
3. Kepastian Alokasi Anggaran
4. Kebijakan daerah tidak sama dalam
prioritas Belanja Daerah
Masalah
Terima KasihStephanus Aan, M.Si082 138 20 [email protected]