Perencanaan Dan Penganggaran Apbn-i

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBNSesi IPROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH2008

PENDAHULUANUU No. 17 Tahun 2003 terdapat beberapa perubahan substansial dalam sistem perencanaan dan penganggaran APBN yang perlu dipahami secara baik oleh semua pihak, terutama unit kerja pemerintah atau institusi yang melaksanakan kepentingan pemerintah dengan pembiayaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Dasar HukumFormat, Struktur dan Siklus APBNKonsep Perencanaan dan PenganggaranPendekatan Sistem PenganggaranPenganggaran TerpaduPenganggaran Berbasis KinerjaKerangka Pengeluaran Jangka Menengah

Penerapan Sistem PenganggaranKlasifikasi Anggaran SESI ISESI 2

DASAR HUKUMUUD 1945, UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan NegaraUU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan NegaraUU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaa Pembangunan NasionalUU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah DaerahPeraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja PemerintahPeraturan Pemerintah No. 90 tahun 2010 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

UUD 1945 AMANDEMEN KE 4Pasal 23 ayat (1)APBN sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan UU dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.Pasal 23 ayat (2)RUU APBN diajukan oleh presiden untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan DPD.Pasal 23 ayat (3)Apabila DPR tidak menyetujui RAPBN yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan APBN tahun yang lalu.

UU No. 17/2003 Pasal 8Tugas Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal, antara lain:Menyusun Kebijaksanaan Fiskal & Kerangka Ekonomi MakroMenyusun Rancangan APBN dan Rancangan Perubahan APBNMengesahkan Dokumen Pelaksanaan AnggaranMelaksanakan fungsi Bendahara Umum NegaraMenyusun laporan Keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN

UU No. 17/2003 Pasal 9:Tugas Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, antara lain :Menyusun rancangan anggaran kementerian/lembaga yang dipimpinnyaMenyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Melaksanakan anggaran kementerian/lembaga Mengelola barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnyaMenyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian/lembaga yang dipimpinnya

UU No.17/2003 Pasal 14 Dalam rangka penyusunan RAPBN, menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang menyusun rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga tahun berikutnya.Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai.Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sedang disusun.Rencana kerja dan anggaran dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada DPR untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN. Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada Menteri Keuangan sebagai bahan penyusunan rancangan undang-undang tentang APBN tahun berikutnya.

PP No. 20 dan No. 21 Tahun 2004PP No. 20 Pasal 3 Ayat (2)Program dan kegiatan disusun dengan pendekatan berbasis kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah, dan penganggaran terpadu

PP No.21Pasal 4RKA-KL disusun dengan menggunakan pendekatan a. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah;b. Penganggaran Terpadu; c. Penganggaran Berbasis KinerjaPasal 7 ayat (4)Menteri Keuangan menetapkan standar biaya, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus bagi pemerintah pusat setelah berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait. Pasal 10 ayat (5)Kementerian Keuangan menelaah kesesuaian antara RKA-KL hasil pembahasan bersama DPR dengan SE MENKEU Tentang Pagu Sementara, prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya, dan standar biaya yang telah ditetapkan.

STRUKTUR DAN FORMAT APBN APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan.Pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah.Belanja negara dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.Belanja negara dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja

STRUKTUR APBNPendapatan Negara dan HibahBelanja NegaraSurplus/Defisit Anggaran Pendapatan Negara Hibah Belanja Pemerintah Pusat Transfer ke Daerah-Pembiayaan Defisit=

FORMAT BARU BELANJA NEGARA SESUAI UU NO. 17/2003

Pasal 11 ayat (5)Belanja negara dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja.

Pasal 15 ayat (5)APBN yang disetujui oleh DPR terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja.

PERBANDINGAN ANTARA FORMAT LAMA DAN FORMAT BARU DALAM BELANJA PEMERINTAHFORMAT LAMAKlasifikasi Jenis BelanjaDual BudgetingBelanja pusat terdiri dari 6 jenis belanjaKlasifikasi Organisasiterdiri atas 53 Departemen/ LembagaKlasifikasi Sektor terdiri atas 20 sektor dan 50 subsektorProgram merupakan rincian dari sektor pada pengeluaran rutin dan pembangunanNama-nama program antara pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan agak berbedaDasar AlokasiAlokasi anggaran berdasarkan sektor, subsektor dan programFORMAT BARUKlasifikasi Jenis BelanjaUnified BudgetingBelanja pusat terdiri dari 8 jenis belanjaKlasifikasi OrganisasiTerdiri atas 73 K/L (bagian anggaran)Tahun 2008 : 75 K/L (BA)Klasifikasi Fungsiterdiri atas 11 fungsi dan 79 subfungsiProgram pada masing Kementerian/lembaga digunakan sebagai dasar kompilasi klasifikasi fungsiNama-nama program telah disesuaikan dengan unified budgetDasar AlokasiAlokasi anggaran berdasarkan program kementerian/ lembaga

KLASIFIKASI BELANJA DALAM APBNMENURUT JENIS :Belanja Pegawai; Belanja Barang dan jasa; Belanja Modal; Bunga; Subsidi; Hibah; Bantuan Sosial; Belanja Lain-Lain. MENURUT FUNGSI :Pelayanan Umum Pemerintahan; Pertahanan; Hukum, Ketertiban dan Keamanan; Ekonomi; Lingkungan Hidup; Perumahan dan Pemukiman; Kesehatan; Pariwisata dan Budaya;Agama; Pendidikan; Perlindungan Sosial.

SIKLUS APBNPagu Sementara t+1(Pertengahan Juni)RAPBN t+1(Agustus)APBN T+1(Akhir Oktober)RAPBN-P t(Juli)APBN-P t(September)Pagu Indikatif t+1(Maret)(1)(2)(3)(4)(a)(b)(c)LKPP t-1

III. Konsep Perencanaan dan Penganggaran

KONSEP PERENCANAAN DAN PENGANGGARANRPJMRKPAPBNRenstra KLRanc. Renja-KLRKA-KL5 Tahun1 Tahun1 TahunPLATFORM PRESIDEN (VISI DAN MISI)KEPPRES RINCIANAPBNDOK. PELAKSANAANANGGARANRPJM = Rencana Pembangunan Jangka MenengahRKP = Rencana Kerja Pemerintah

HUBUNGAN ANTARA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DENGAN RENCANA KERJA KL DAN RENCANA KERJA SKPD(UU 25/2004 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL)

KementerianKeuangan (DJA)KementerianPerencanaanProses Perencanaan dan PenganggaranRenja-KLRKA-KLPembahasanRKA-KLPenelaahanRKA-KLPenelaahanRKA-KLHimpunan RKA-KL(Pertengahan Agustus)NK, RAPBNUU APBN(Akhir Oktober)PerpresRincian APBN(Akhir November)HimpunanRKA-KLKonsep DIPASEBPagu Indikatif(Maretl)SE MKPagu Sementara(pertengahan Juni)Kementerian/LembagaKementerian Perencanaan menelaah Renja-KL berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan(Pertengahan Juli)Menkeu (DJA) menelaah kesesuaian RKA-KL dengan Pagu Sementara, Standar Biaya, dan Prakiraan Maju

IV. Pendekatan Sistem Penganggaran

Pendekatan Sistem PenganggaranPENGANGGARAN TERPADU (UNIFIED BUDGET)3. PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA ( PERFORMANCE BASED BUDGETING )2. KERANGKA PENGELUARAN JANGKA MENENGAH ( MEDIUM TERM EXPENDITURE FRAMEWORK )

IV.1 Penganggaran TerpaduUnified Budget

PENGANGGARAN TERPADUPenyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana.Sangat penting untuk memastikan bahwa investasi dan biaya operasional yang berulang (recurrent) dipertimbangkan secara simultan.Dualisme perencanaan antara anggaran rutin dan anggaran pembangunan di masa lampau menimbulkan peluang duplikasi, penumpukan, dan penyimpangan anggaran. 3.Perencanaan belanja rutin dan belanja modal dilakukan secara terintegrasi / terpadu dalam rangka mencapai sasaran prioritas nasional dan target prestasi kerja kementerian/lembaga yang dapat memuaskan masyarakat

Penganggaran TerpaduKeterpaduan pengelola kegiatanKeterpaduan jenis belanja dalam satu kegiatanKeterpaduan antar program/ kegiatan sesuai fungsi dari suatu kementerianKeterpaduan program / kegiatan antar kementerian negara/lembagaKeterpaduan program/kegiatan baik antar pemerintah daerah maupun pemerintah pusat

FORMAT LAMA(s/d 2004)FORMAT BARU(mulai TA 2005)Belanja Pemerintah Pusat :

Pengeluaran RUTINa. Belanja Pegawaib. Belanja Barangc. Pembayaran Bunga Utangd. Subsidie. Pengeluaran Rutin Lainnya

Pengeluaran PEMBANGUNANBelanja Pemerintah Pusat :

Belanja PegawaiBelanja BarangBelanja ModalPembayaran Bunga UtangSubsidiBelanja HibahBantuan SosialBelanja Lain-lainFORMAT BELANJA NEGARA: LAMA VS BARU

KERANGKA IDEAL PENGANGGARAN TERPADU

IV.2 Penganggaran Berbasis Kinerja Performance Based Budget

Penganggaran Berbasis KinerjaMengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (output) dan dampak (outcome)Berdasarkan sasaran tertentu yang hendak dicapaiTerdapat keterkaitan output kegiatan dan sasaran program (cascade) Terdapat kepastian penanggung jawab keberhasilan suatu program

Anggaran Berbasis Kinerja Adalah Proses Penganggaran Yang Dapat Menjelaskan Hubungan Antara Proyeksi Biaya Yang Dibutuhkan Dengan Ekspektasi Hasil Yang Akan Dicapai Oleh Pengeluaran PemerintahDEFINISIKegiatan (activities) yang dibiayai anggaran akan menghasilkan Keluaran (Output), dan pada akhirnya kombinasi dari berbagai keluaran kegiatan tersebut dalam suatu program diharapkan menghasilkan Dampak Positif Program (Outcomes)

Anggaran Berbasis Kinerja yang efektif memiliki prinsip utama yaitu Kejelasan Hubungan (linkages) antara ukuran kinerja pada level operasional (dalam hal ini level sub-kegiatan atau kegiatan) dengan hirarki tujuan / sasaran yang lebih tinggi (level strategis), baik dari sisi organisasional maupun dari sisi Dampak Positif (outcomes)

LEVEL 1Strategic Outcomes(Sasaran Program)LEVEL 2Annual Outcomes, (Sasaran Tahunan)LEVEL 2LEVEL 3 Kegiatan dan OutputLEVEL 3LEVEL 3LEVEL 3Ilustrasi Pencapaian Sasaran Kebijakan Dalam Anggaran Berbasis Kinerja

ANGGARANINPUTOUTPUT(Keluaran)OUTCOMES / Dampak Positif Kebijakan Dasar :

Bagaimana Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Anggaran

Jalan Raya (km) Dalam Kondisi BaikWaktu Tempuh Atau Jumlah Pengguna Jalan Keamanan dan kenyamanan bagi pengguna Jalan

PEN-CAPAIAN VISI DAN MISI

Darimana Titik Awal Pemikiran Dimulai ?

FOKUS PENGUKURAN KINERJA

MENGUBAH FOKUS PENGUKURANbergeserBesarnya Jumlah Alokasi Sumber DayaHasil yang dicapai dari penggunaan sumber daya

Persiapan Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja(Penjelasan PP 21/2004) Adanya rencana kerja yang mencerminkan komitmen kementerian negara/lembaga:Evaluasi terhadap program dan kegiatan harus dilakukan untuk menghilangkan program-program dan kegiatan-kegiatan yang tumpang tindih, dan untuk membuat sasaran program & kegiatan lebih transparan dan terukur.

Penguatan kapasitas organisasi dalam mengembangkan Indikator Kinerja dan sistem pengukuran kinerja

Peningkatan kualitas penyusunan kebutuhan biaya, sebagai pra-syarat untuk memperoleh pendanaan anggaran dengan mengutamakan kepada efektivitas kebijakan serta efisiensi pelaksanaan

Uji coba, khususnya pada unit-unit yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat

Pengukuran KinerjaPengukuran kinerja diperlukan untuk menilai seberapa besar perbedaan (gap) antara kinerja aktual dengan kinerja yang diharapkan Dengan diketahuinya perbedaan (gap) tersebut, maka upaya-upaya perbaikan dan peningkatan kinerja dapat dilakukan

INDIKATOR KINERJAUkuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan

Indikator kinerja dikategorikan ke dalam kelompok : - masukan (input) - keluaran (output) - hasil (outcomes) - manfaat (benefit)

Indikator Kinerja pada sisi penggunaan sumber daya adalah penetapan standar biaya dengan tingkat efisiensi yang maksimal

Kinerja yang relatif lebih baik dapat diindikasikan dengan pencapaian target output/outcomes yang sama dengan tingkat penggunaan sumber daya yang lebih minimal dalam suatu kurun waktu tertentu

Indikator Kinerja dan Pengukuran Kinerja PP 21/2004 Pasal 7 ayat 2:Dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja diperlukan indikator kinerja, standar biaya, dan evaluasi kinerja dari setiap program dan jenis kegiatan Penjelasan PP 21/2004 (Poin I.4):Kementerian/lembaga dituntut memperkuat diri dengan kapasitas dalam mengembangkan indikator kinerja, dan sistem pengukuran kinerja, dan dalam meningkatkan kualitas penyusunan kebutuhan biaya, sebagai persyaratan untuk mendapatkan anggaran

Indikator KinerjaAgar pengukuran dapat dilakukan, maka kinerja harus dapat dinyatakan dalam angka (kuantifikasi).

Oleh karena itu diperlukan indikator-indikator yang dapat menunjukkan secara tepat tingkat prestasi kerja/kinerja.

Macam Indikator Kinerja:Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Program Indikator EfisiensiIndikator Kualitas

KRITERIA PENETAPAN TARGET KINERJA Spesifik (Specific)Jelas, Singkat dan Tepat Sasaran

Terukur (Measureable)Sebaiknya dapat dikuantifikasi

Realistis (Achievable)Praktis dan Masuk Akal

Relevan (Relevant)Merupakan kebutuhan aktual

Jangka Waktu Pencapaian (Time Frame)Memiliki rentang waktu kebijakan yang spesifik untuk pencapaian target

Pedoman Memformulasikan Sasaran KebijakanRekomendasi ini memberikan 3 langkah dasar untuk mempermudah formulasi sasaran/target kebijakan:

Identifikasikan Karakteristik hasil yang ingin dicapai, misalnya Jangka WaktuSiapkan Ukuran Kinerja dari karakteristik tersebut, misalnya persentase penyelesaian dalam 12 hari kerjaTentukan Target Tingkat Kinerja-nya, misalnya 85%

Sehingga sasaran kebijakan dapat didefinisikan sebagai Dapat menyelesaikan 85% dari permohonan izin investasi baru dalam 12 hari kerja

IV.3Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Medium Term Expenditure Framework

KERANGKA PENGELUARAN JANGKA MENENGAHPasal 1 poin 5 PP 21/2004:KPJM adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan majuPrakiraan Maju (Pasal 1 poin 6 PP 21/2004):Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Kaitan KPJM & Prakiraan Maju:

2011

2010

2009

2008Saat kebijakan diputuskan(R)APBNPrakiraan MajuDampak kebijakan terhadap anggaran pada tahun:KPJMPrakiraan Maju

Apakah yang dimaksud denganKerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) Medium Term Expenditure Framework (MTEF) adalah proses penyusunan anggaran yang memproyeksikan apa yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu dan berapa besar sumber daya yang dibutuhkan untuk menghasilkan proyeksi output tersebut, dalam kondisi keterbatasan sumber daya (budget constraint) tertentu...

Mengapa Perlu KPJM ?

Rencana Pembangunan terkadang tidak menunjukkan keterkaitan yang jelas dengan ketersediaan sumber daya dalam kerangka ekonomi yang relatif lebih makro

Keterkaitan antara proses perencanaan penganggaran dan implementasi kebijakan yang tidak jelas

Perencanaan penganggaran tidak secara eksplisit menggambarkan hasil kebijakan / kinerja apa yang ingin dicapai, dalam kondisi keterbatasan sumber daya (resource constraint), lebih terkonsentrasi pada kontrol biaya input

Mengapa Perlu KPJM ? (2)Penyusunan anggaran terkadang hanya berbasis pada incremental (hanya dengan persentase pertumbuhan dari tahun lalu)

Program /Kegiatan yang dibiayai anggaran terus berlangsung dari tahun ke tahun, pada saat yang sama, sumber daya semakin terbatas sehingga program / kegiatan prioritas menjadi under funded

Rincian anggaran tidak menggambarkan kegiatan secara utuh, akan tetapi lebih kepada rincian belanja

Pada prinsipnya, KPJM terdiri atas:

Estimasi Top - Down, mengenai ketersediaan sumber daya untuk pengeluaran publik yang konsisten dengan stabilitas Makro-Fiskal

Estimasi Bottom Up, mengenai kebutuhan biaya untuk kebijakan pengeluaran, baik kebijakan yang ada saat ini, maupun yang kebijakan baru di masa mendatangTarget Kinerja / Sasaran Kebijakan kebijakan anggaran yang ingin dicapai dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran

Kerangka Kerja (framework) yang menggambarkan rekonsiliasi antara kebutuhan pendanaan anggaran dengan ketersediaan sumber daya (aggregate resources)

KPJMADALAH SUATU PROSES BERGULIR DAN BERKESINAMBUNGAN YANG MEMBANTU PEMERINTAH UNTUK MENDISIPLINKAN PENGELUARANNYA DAN FOKUS PADA UPAYA PENCAPAIAN TARGET-TARGET YANG TELAH DIGARISKAN DALAM RENCANA PEMBANGUNAN, BAIK DALAM JANGKA MENENGAH MAUPUN DALAM JANGKA PENDEKADALAH STRATEGI DALAM KEBIJAKAN PENGELUARAN PEMERINTAH YANG BERLANDASKAN KEPADA:1. Efektivitas Pemilihan Kebijakan (Analisis Opportunity Cost) 2. Efisiensi Pelaksanaan Kebijakan (Analisis Cost Efficiency)3. Fokus Pada Pencapian Target Tugas Pokok & Fungsi4. Penciptaan Sinergi Antara Level Kebijakan Strategis, Unit Perencanaan Penganggaran dan Unit Pelaksana Kebijakan5. Konsistensi Kebijakan dan Implementasi Strategi

IlustrasiTahun anggaran berjalan 2006 & KPJM 2007-2009Tahun anggaran berjalan 2007 & KPJM 2008-2010Tahun anggaran berjalan 2008 & KPJM 2009-2011

Sheet1

2005 APBN2006 RAPBN20072008 ProyeksiThn berjalan (to):2006 Realisasi2007 APBN2008 RAPBN20092010 ProyeksiThn berjalan (to):2005 PAN2006 Realisasi2007 APBN2008 RAPBN20092010

PrakiraanProyeksiPrakiraanProyeksiPrakiraan

MajuMajuMaju2010

tot+1t+2t+32006t-1t0t+1t+2t+32007t-2t-1tot+1t+2t+3

Sheet2

Medium term budget

t0t+1t+2t+3t+4

20052006200720082009

Belanja Pemerintah Pusat

Belanja Pegawai

Belanja Barang

Belanja Modal

Subsidi

Bantuan Sosial

KPJM

Kementerian/Lembaga A

Menurut jenis belanja

t0t+1t+2t+3t+4

20052006200720082009

Belanja Pegawaixxxxxxxxxxxxxxx

Belanja Barangxxxxxxxxxxxxxxx

Belanja Modalxxxxxxxxxxxxxxx

Bantuan Sosialxxxxxxxxxxxxxxx

KPJM


Menurut program/kegiatan

t0t+1t+2t+3t+4

20052006200720082009

Program A

Kegiatan A1xxxxxxxxx----

Kegiatan A2xxxxxxxxxxxxxxx

Kegiatan A3--xxxxxxxxxxxx

Kegiatan A4----xxxxxxxxx

Program B

Kegiatan B1xxxxxxxxxxxxxxx

Kegiatan B2------xxxxxx

KPJMSkenario Dasar



t0t+1t+2t+3t+4

20052006200720082009

Program A

Pembangunan gedung X--1000250----

Perawatan gedung X------0,50,5

Program B

Pendidikan-Pelatihan Y1,21,21,31,41,1

Pendidikan Pelatihan Z0,5--0,5--0,6

Program C

Pengadaan mobil dinas----500----

Perawatan mobil dinas----111

Program D

Kegiatan E2,52,52,52,52,5

Kegiatan F3,13,02,72,51,8

KPJMSkenario Dasar



t0t+1t+2t+3t+4

20052006200720082009

Program A




Program B



Sheet3 (2)

200420052006200720082009

AktualAPBNProyeksiProyeksiProyeksiProyeksi

Medium-term Macro-economic Framework

Pertumbuhan ekonomi

Laju inflasi

Angka Pengangguran

Tingkat Kemiskinan

dll

Medium-term Fiscal Framework

Rasio: Defisit APBN/PDB

Rasio: Penerimaan perpajakan/PDB

Rasio: Stok Hutang/PDB

Medium-term Budget framework

Penerimaan Perpajakan

Penerimaan Bukan Pajak


Belanja untuk Daerah

Defisit Primer

Defisit APBN

Pembiayaan200420052006200720082009


Medium-term Expenditure Framework (menurut fungsi dan jenis belanja)

01. Pelayanan Umum

Belanja Pegawai

Belanja Barang

Belanja Modal

Bantuan Sosial

dst

11. Perlindungan Sosial

Belanja Pegawai

..dst..

Bantuan Sosial

Medium-term Expenditure Framework (menurut organisasi dan jenis belanja)

01. MPR

Belanja Pegawai

Belanja Barang

Belanja Modal

Bantuan Sosial

dst..

81. Perindustrian & Perdagangan

Belanja Pegawai

..dst..

Bantuan Sosial

dst

229. KPU

Belanja Pegawai

..dst..

Bantuan Sosial

Sheet3

200420052006200720082009



Pertumbuhan ekonomi

Laju inflasi

Angka Pengangguran

Tingkat Kemiskinan

dll





dll






Defisit Primer

Defisit APBN

Pembiayaan


01. Pelayanan Umum

Belanja Pegawai

Belanja Barang

Belanja Modal

Bantuan Sosial

02. Pertahanan

Belanja Pegawai

Belanja Barang

Belanja Modal

Bantuan Sosial

dst


Belanja Pegawai

Belanja Barang

Belanja Modal

Bantuan Sosial


01. MPR

Belanja Pegawai

Belanja Barang

Belanja Modal

Bantuan Sosial

dst..


Belanja Pegawai

Belanja Barang

Belanja Modal

Bantuan Sosial

dst

229. KPU

Belanja Pegawai

Belanja Barang

Belanja Modal

Bantuan Sosial

Sheet3 (3)

200420052006200720082009

AktualAPBNRAPBNProyeksiProyeksiProyeksi

Kerangka Ekonomi Makro Jangka Menengah

Pertumbuhan ekonomi

Laju inflasi

Angka Pengangguran

Tingkat Kemiskinan

dll

Kerangka Fiskal Jangka Menengah




dll

Kerangka APBN Jangka Menengah




Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah

(menurut fungsi)

01. Pelayanan Umum

02. Pertahanan

03. Ketertiban dan Keamanan

dst



(menurut organisasi dan jenis belanja)

01. MPR

Belanja Pegawai

Belanja Barang

Belanja Modal

Bantuan Sosial

dst..

229. KPU

Belanja Pegawai

Belanja Barang

Belanja Modal

Bantuan Sosial


(menurut program)

Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Politik

Pemberdayaan Masyarakat

Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup

Wajib Belajar Sembilan Tahun

dst


Defisit Primer

Defisit APBN

Pembiayaan

Sheet3 (4)

200420052006200720082009



Pertumbuhan ekonomi

Laju inflasi

Angka Pengangguran

Tingkat Kemiskinan

dll





dll






(menurut fungsi)

200420052006200720082009


01. Pelayanan Umum

02. Pertahanan


04. Ekonomi

05. Lingkungan Hidup

06. Perumahan dan Fasilitas Umum

07. Kesehatan

08. Pariwisata dan Budaya

09. Agama

10. Pendidikan




200420052006200720082009

Kementerian/LembagaAktualAPBNRAPBNProyeksiProyeksiProyeksi

01. MPR

Belanja Pegawai

Belanja Barang

Belanja Modal

02. DPR

Belanja Pegawai

Belanja Barang

Belanja Modal

03. BPK

Belanja Pegawai

Belanja Barang

Belanja Modal

dst

229. Komisi Pemilihan Umum

Belanja Pegawai

Belanja Barang

Belanja Modal

dst..

229. KPU

Belanja Pegawai

Belanja Barang

Belanja Modal

Bantuan Sosial


(menurut program)

Kementerian/Lembaga200420052006200720082009


1Penyempurnaan & Penguatan Kelembagaan Politik

2Peningkatan Kapasitas Politik & Hubungan Luar Negeri

3Peningkatan Kerjasama Internasional

.dst

81Pengembangan Agribisnis

82Peningkatan Ketahanan Pangan

83Pembinaan dan Produksi Pertanian

dst

191Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

192Peningkatan Kualitas Penyuluhan Kesejahteraan Sosial

193Pengembangan & Keserasian Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

Belanja untuk Daerah97

Defisit Primer

Defisit APBN

Pembiayaan

Sheet1

2005 APBN2006 RAPBN20072008 ProyeksiThn berjalan (to):2007 Realisasi2008 APBN2009 RAPBN20102011 ProyeksiThn berjalan (to):2006 PAN2007 Realisasi2008 APBN2009 RAPBN20102011 Proyeksi

PrakiraanProyeksiPrakiraanProyeksiPrakiraan

MajuMajuMaju2010

tot+1t+2t+32006t-1t0t+1t+2t+32007t-2t-1tot+1t+2t+3

Sheet2

Medium term budget

t0t+1t+2t+3t+4

20052006200720082009


Belanja Pegawai

Belanja Barang

Belanja Modal

Subsidi

Bantuan Sosial

KPJM


Menurut jenis belanja

t0t+1t+2t+3t+4

20052006200720082009

Belanja Pegawaixxxxxxxxxxxxxxx

Belanja Barangxxxxxxxxxxxxxxx

Belanja Modalxxxxxxxxxxxxxxx

Bantuan Sosialxxxxxxxxxxxxxxx

KPJM



t0t+1t+2t+3t+4

20052006200720082009

Program A




Kegiatan A4----xxxxxxxxx

Program B



KPJMSkenario Dasar



t0t+1t+2t+3t+4

20052006200720082009

Program A

Pembangunan gedung X--1000250----

Perawatan gedung X------0,50,5

Program B

Pendidikan-Pelatihan Y1,21,21,31,41,1

Pendidikan Pelatihan Z0,5--0,5--0,6

Program C

Pengadaan mobil dinas----500----

Perawatan mobil dinas----111

Program D

Kegiatan E2,52,52,52,52,5

Kegiatan F3,13,02,72,51,8

KPJMSkenario Dasar



t0t+1t+2t+3t+4

20052006200720082009

Program A




Program B



Sheet3 (2)

200420052006200720082009



Pertumbuhan ekonomi

Laju inflasi

Angka Pengangguran

Tingkat Kemiskinan

dll










Defisit Primer

Defisit APBN

Pembiayaan200420052006200720082009



01. Pelayanan Umum

Belanja Pegawai

Belanja Barang

Belanja Modal

Bantuan Sosial

dst


Belanja Pegawai

..dst..

Bantuan Sosial


01. MPR

Belanja Pegawai

Belanja Barang

Belanja Modal

Bantuan Sosial

dst..


Belanja Pegawai

..dst..

Bantuan Sosial

dst

229. KPU

Belanja Pegawai

..dst..

Bantuan Sosial

Sheet3

200420052006200720082009



Pertumbuhan ekonomi

Laju inflasi

Angka Pengangguran

Tingkat Kemiskinan

dll





dll






Defisit Primer

Defisit APBN

Pembiayaan


01. Pelayanan Umum

Belanja Pegawai

Belanja Barang

Belanja Modal

Bantuan Sosial

02. Pertahanan

Belanja Pegawai

Belanja Barang

Belanja Modal

Bantuan Sosial

dst


Belanja Pegawai

Belanja Barang

Belanja Modal

Bantuan Sosial


01. MPR

Belanja Pegawai

Belanja Barang

Belanja Modal

Bantuan Sosial

dst..


Belanja Pegawai

Belanja Barang

Belanja Modal

Bantuan Sosial

dst

229. KPU

Belanja Pegawai

Belanja Barang

Belanja Modal

Bantuan Sosial

Sheet3 (3)

200420052006200720082009



Pertumbuhan ekonomi

Laju inflasi

Angka Pengangguran

Tingkat Kemiskinan

dll





dll






(menurut fungsi)

01. Pelayanan Umum

02. Pertahanan


dst




01. MPR

Belanja Pegawai

Belanja Barang

Belanja Modal

Bantuan Sosial

dst..

229. KPU

Belanja Pegawai

Belanja Barang

Belanja Modal

Bantuan Sosial


(menurut program)

Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Politik

Pemberdayaan Masyarakat

Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup

Wajib Belajar Sembilan Tahun

dst


Defisit Primer

Defisit APBN

Pembiayaan

Sheet3 (4)

200420052006200720082009



Pertumbuhan ekonomi

Laju inflasi

Angka Pengangguran

Tingkat Kemiskinan

dll





dll






(menurut fungsi)

200420052006200720082009


01. Pelayanan Umum

02. Pertahanan


04. Ekonomi

05. Lingkungan Hidup

06. Perumahan dan Fasilitas Umum

07. Kesehatan

08. Pariwisata dan Budaya

09. Agama

10. Pendidikan




200420052006200720082009

Kementerian/LembagaAktualAPBNRAPBNProyeksiProyeksiProyeksi

01. MPR

Belanja Pegawai

Belanja Barang

Belanja Modal

02. DPR

Belanja Pegawai

Belanja Barang

Belanja Modal

03. BPK

Belanja Pegawai

Belanja Barang

Belanja Modal

dst

229. Komisi Pemilihan Umum

Belanja Pegawai

Belanja Barang

Belanja Modal

dst..

229. KPU

Belanja Pegawai

Belanja Barang

Belanja Modal

Bantuan Sosial


(menurut program)

Kementerian/Lembaga200420052006200720082009


1Penyempurnaan & Penguatan Kelembagaan Politik

2Peningkatan Kapasitas Politik & Hubungan Luar Negeri

3Peningkatan Kerjasama Internasional

.dst

81Pengembangan Agribisnis

82Peningkatan Ketahanan Pangan

83Pembinaan dan Produksi Pertanian

dst

191Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

192Peningkatan Kualitas Penyuluhan Kesejahteraan Sosial

193Pengembangan & Keserasian Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

Belanja untuk Daerah97

Defisit Primer

Defisit APBN

Pembiayaan

Documents

Perencanaan Dan Penganggaran Apbn-i