34

Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Bintek Perencanaan Pemda Kabupaten Madiun di Madiun, 12 November 2012

Citation preview

Page 1: Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Page 2: Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan

dadang-solihin.blogspot.com 2

Page 3: Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan

Nama : Dr. Dadang Solihin, SE, MATempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961Pekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja

P b D hPembangunan Daerah Bappenas

Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310

Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248HP : 0812 932 2202PIN BB : 277878F0Email : [email protected] :

http://dadang-solihin.blogspot.com

dadang-solihin.blogspot.com 3

Page 4: Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan

MateriMateriMateriMateri• Menggabungkan M&E ke dalam Siklus

M j P bManajemen Pembangunan• Reformasi Perencanaan Pembangunan

Apa itu SPPN Apa itu SPPN Tujuan SPPN Proses Perencanaan

• Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

K t k it B k I B k II d B k III Keterkaitan Buku I, Buku II, dan Buku III Visi, Misi, Agenda, dan Prioritas

• Reformasi PenganggaranReformasi Penganggaran Penganggaran Berbasis Kinerja Kerangka Penganggaran Jangka

Menengah Anggaran Terpadu

4dadang-solihin.blogspot.com

Page 5: Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan

dadang-solihin.blogspot.com 5

Page 6: Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan

dadang-solihin.blogspot.com 6

Page 7: Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan

Apa itu SPPNApa itu SPPNApa itu SPPNApa itu SPPN

SPPN adalah Satu kesatuan tata cara

perencanaan pembangunan Untuk menghasilkan rencana-

rencana pembangunan dalam jangka panjang jangkajangka panjang, jangka menengah, dan tahunan

Yang dilaksanakan oleh unsur gpenyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerahdaerah.

7dadang-solihin.blogspot.com

Page 8: Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan

TTujuan ujuan SPPNSPPNjj

1 M d k k di i t l k b1. Mendukung koordinasi antar-pelaku pembangunan.

2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.e s e , e e t , be ead a , da be e a juta

8dadang-solihin.blogspot.com

Page 9: Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan

Proses PerencanaanProses PerencanaanProses PerencanaanProses PerencanaanPendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning) khususnya penjabaran Visi dan Misi dalamplanning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D.Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk ituuntuk itu.

Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders antaraDilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang.

Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.

9dadang-solihin.blogspot.com

Page 10: Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan

Status Hukum Dokumen PerencanaanStatus Hukum Dokumen PerencanaanNASIONAL DAERAH

Dokumen Penetapan Dokumen PenetapanDokumen Penetapan Dokumen PenetapanRencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

UU (Ps. 13 Ayat 1)

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Perda (Ps. 13 Ayat 2)

(RPJP-Nasional)( y )

(RPJP-Daerah)( y )

Rencana Pembangunan J k M h N i l

Per Pres Rencana Pembangunan J k M h D h

Peraturan KDH Jangka Menengah Nasional(RPJM-Nasional)

(Ps. 19 Ayat 1) Jangka Menengah Daerah (RPJM-Daerah)

(Ps. 19 Ayat 3)

Renstra Kementerian / Peraturan Renstra Satuan Kerja PeraturanRenstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL)

Peraturan Pimpinan KL

(Ps. 19 Ayat 2)

Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)

Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 4)

Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

Per Pres (Ps. 26 Ayat 1)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Peraturan KDH (Ps. 26 Ayat 2)

Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL)

Peraturan Pimpinan KL

(Ps 21 Ayat 1)

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)

Peraturan Pimpinan SKPD( Ps 21 Ayat 3)( j ) (Ps. 21 Ayat 1) ( j ) ( Ps. 21 Ayat 3)

10dadang-solihin.blogspot.com

Page 11: Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan

PersyaratanPersyaratan Dokumen PerencanaanDokumen Perencanaan::Persyaratan Persyaratan Dokumen PerencanaanDokumen Perencanaan: : SMARTSMART

SPECIFIC-jelas, tidak mengundang multi interpretasi

MEASUREABLE-dapat diukur (“What gets measured gets managed”)g g )

ACHIEVABLE-dapat dicapai (reasonable cost using and appropriate collection method)appropriate collection method)

RELEVANT (information needs of the people who will use the data)

TIMELY-tepat waktu (collected and reported at the right TIMELY-tepat waktu (collected and reported at the right time to influence many manage decision)

dadang-solihin.blogspot.com 11

Page 12: Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan

Syarat PerencanaanSyarat PerencanaanSyarat PerencanaanSyarat PerencanaanSyarat PerencanaanSyarat PerencanaanSyarat PerencanaanSyarat PerencanaanH iliki t h i d hit kHarus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:1. Tujuan akhir yang dikehendaki.

2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).

3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.

4. Masalah-masalah yang dihadapi.

5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.

6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.

7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.

8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya.

12dadang-solihin.blogspot.com

Page 13: Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan

Perencanaan yang IdealPerencanaan yang IdealPerencanaan yang IdealPerencanaan yang Ideal• Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat

dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya. • Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti

pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan danadanya kemajuan terus menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran.

• Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan p ppelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhankeutuhan konsep secara keseluruhan.

• Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system)adaptive system).

• Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).

13dadang-solihin.blogspot.com

Page 14: Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan

Fungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat Perencanaan

• Sebagai alat koordinasi seluruh stakeholders

• Sebagai penuntun arah• Minimalisasi ketidakpastian• Minimalisasi inefisiensi

sumberdayaP t t d d• Penetapan standar dan pengawasan kualitas

14dadang-solihin.blogspot.com

Page 15: Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan

dadang-solihin.blogspot.com 15

Page 16: Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan

RPJMN 2010RPJMN 2010 20142014RPJMN 2010 RPJMN 2010 -- 20142014Buku I Memuat strategi, kebijakan umum, dan kerangka ekonomi makro

yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Aksi serta sebelas prioritas pembangunan nasional dari Presiden-WakilBuku serta sebelas prioritas pembangunan nasional dari Presiden-Wakil Presiden, Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono dengan visi: TERWUJUDNYA INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DANBERKEADILAN

Buku I

BERKEADILAN.Buku II Memuat rencana pembangunan yang mencakup bidang-bidang

kehidupan masyarakat sebagaimana yang tertuang dalam RPJPN B k p y g y g g2005—2025 dengan tema: MEMPERKUAT SINERGI ANTARBIDANGPEMBANGUNAN” dalam rangka mewujudkan visi pembangunan nasional yang tercantum dalam Buku I

Buku II

nasional yang tercantum dalam Buku I.Buku III Memuat rencana pembangunan kewilayahan yang disusun

dengan tema: MEMPERKUAT SINERGI ANTARA PUSAT DAN DAERAHBuku DAN ANTARDAERAH dalam rangka mewujudkan visi pembangunan nasional yang tercantum dalam Buku I.

III

dadang-solihin.blogspot.com 16

Page 17: Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan

Keterkaitan Buku I Buku II dan Buku IIIKeterkaitan Buku I Buku II dan Buku IIIKeterkaitan Buku I, Buku II, dan Buku IIIKeterkaitan Buku I, Buku II, dan Buku III

Visi-MisiSBY-Boediono

RPJMN 2010-1014Buku

11 Prioritas Nasional+

I

3 Prioritas Nasional Lainnya

P i it Bid

Buku II

Buku III

Prioritas Bidang:Sosbud, Ekonomi, IPTEK, Sarana Prasarana, Politik,

Prioritas Regional:Sumatera, Jawa-Bali,

Hankam, Hukum & Aparatur, Wilayah & Tata Ruang, SDA &

LH

Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua

dadang-solihin.blogspot.com 17

Page 18: Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan

RPJMN RPJMN 20102010--20142014

V I S IINDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN

M I S I1. MELANJUTKAN PEMBANGUNAN MENUJU INDONESIA YANG SEJAHTERA2. MEMPERKUAT PILAR-PILAR DEMOKRASI3 MEMPERKUAT DIMENSI KEADILAN DI SEMUA BIDANG3. MEMPERKUAT DIMENSI KEADILAN DI SEMUA BIDANG

AGENDA I. PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYATII. PERBAIKAN TATA KELOLA PEMERINTAHANIII PENEGAKAN PILAR DEMOKRASIIII. PENEGAKAN PILAR DEMOKRASIIV. PENEGAKAN HUKUM DAN PEMBERANTASAN KORUPSIV. PEMBANGUNAN YANG INKLUSIF DAN BERKEADILAN

PRIORITAS NASIONAL11 + 3

18dadang-solihin.blogspot.com

Page 19: Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan

Agenda I: Pembangunan Ekonomi dan Agenda I: Pembangunan Ekonomi dan g gg gPeningkatan Kesejahteraan RakyatPeningkatan Kesejahteraan Rakyat

1. Melanjutkan program perbaikan kesejahteraan rakyat yang sudah berjalan

2. Peningkatan penguasaan ilmu t h d t k l ipengetahuan dan teknologi

3. Mendorong sektor riil dan pemihakan kepada usaha kecilpemihakan kepada usaha kecil menengah dan koperasi serta terus menjaga stabilitas ekonomi makro.

19dadang-solihin.blogspot.com

Page 20: Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan

Agenda II: Perbaikan Tata Kelola Agenda II: Perbaikan Tata Kelola ggPemerintahanPemerintahan

1. Reformasi birokrasi akan dilaksanakan di seluruh K/L untuk selanjutnya diteruskan di j ypemerintah daerah.

2. Dalam penyusunan perencanaan dan anggaran, akan diterapkan sistem anggaran berbasis kinerja secara menyeluruh

3. Memantapkan dan memperluas program percepatan reformasi birokrasi yang dik bi ik d j l hdikombinasikan dengan sejumlah program aksi lainnya seperti reformasi bidang hukum

4 R f i bi k i d l l l4. Reformasi birokrasi dalam pengelolaan BUMN

20dadang-solihin.blogspot.com

Page 21: Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan

A d III P k Pil D k iA d III P k Pil D k iAgenda III: Penegakan Pilar DemokrasiAgenda III: Penegakan Pilar Demokrasi

1. Menjamin kebebasan berpendapat2. Adanya check and balance3. Jaminan akan keberagaman yang

tercermin dengan adanya li d t h dperlindungan terhadap segenap

warga negara tanpa membedakan paham, asal-usul, golongan, dan p , , g g ,gender.

4. Memperkuat lembaga – lembaga demokrasi

5. Pencapaian tingkat demokrasi b t i l d d lyang substansial dan prosedural

21dadang-solihin.blogspot.com

Page 22: Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan

Agenda IV: Agenda IV: Penegakkan Hukum dan Penegakkan Hukum dan gg ggPemberantasan KorupsiPemberantasan Korupsi

• Pembenahan pada substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.

• Meminimalisasi tumpang tindih dan inkosistensi peraturan perundang-undangan

• Menghilangkan hambatan pada implementasi peraturan perundanganM k d j ji k t di i d• Mengupayakan adanya perjanjian ekstradisi dengan negara-negara yang berpotensi menjadi tempat pelarian pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnyap p y

• Peningkatan independensi dan akuntabilitas kelembagaan hukum• Peningkatan kemampuan sumber daya manusia di bidang hukumg p y g• Mendorong berlakunya sistem peradilan yang transparan dan

terbuka.

22dadang-solihin.blogspot.com

Page 23: Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan

Agenda V: Pembangunan yang Inklusif Agenda V: Pembangunan yang Inklusif g g y gg g y gdan Berkeadilandan Berkeadilan

1. Dilaksanakannya Program Keluarga Harapan (PKH),

2. Mempertajam kualitas program perlindungan dan bantuan sosial dalam gugus (cluster) 1 untuk menjadi bantuan g g ( ) jsosial berbasis keluarga.

3. Dilaksanakannya program aksi perkuatan usaha mikro kecil dan menengahusaha mikro, kecil, dan menengah.

4. Perluasan cakupan program PNPM meliputi seluruh kecamatan per tahun p p2009 diharapkan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan di tingkat perdesaaan danpembangunan di tingkat perdesaaan dan kecamatan.

23dadang-solihin.blogspot.com

Page 24: Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan

Prioritas NasionalPrioritas Nasional1 Reformasi Birokrasi dan Tata KelolaReformasi Birokrasi dan Tata Kelola2 Pendidikan3 Kesehatan4 Penanggulangan Kemiskinan5 Ketahanan Pangan6 Infrastruktur7 Ikli I t i d Ikli U h

11 Prioritas NasionalKabinet Indonesia Bersatu II

2009-2014 7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha8 Energi9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

2009 2014

9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik11 Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi

12 Bidang Politik Hukum dan Keamanan12 Bidang Politik, Hukum dan Keamanan13 Bidang Perekonomian14 Bidang Kesejahteraan Rakyat

Prioritas Lainnya

dadang-solihin.blogspot.com 24

g j y

Page 25: Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan

dadang-solihin.blogspot.com 25

Page 26: Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan

Reformasi Sistem PenganggaranReformasi Sistem Penganggaran 1/21/2g ggg gg

PARADIGMA LAMA PARADIGMA BARUPARADIGMA LAMA PARADIGMA BARU

Visi: Melaksanakan rencana

Visi: Melaksanakan program kerja Melaksanakan rencana

pembangunan lima tahunan berdasarkan GBHN

Melaksanakan program kerja Presiden/KDH terpilih

Misi: Penyelenggaraan pemerintahan

Misi: Pelaksanaan kerangka regulasi, y gg p

umum dan pembangunan Penganggaran berdasarkan

g g ,kerangka investasi, dan pelayanan publik yang di tuangkan dalam RKP/Dpendekatan menurut pengeluaran

rutin dan pengeluaran pembangunan

tuangkan dalam RKP/D Anggaran disusun berdasarkan

RKP/D dengan mempertimbang-pembangunan RKP/D dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara

26dadang-solihin.blogspot.com

Page 27: Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan

R f i Si t PR f i Si t P2/22/2

Reformasi Sistem PenganggaranReformasi Sistem Penganggaran

Paradigma Lama Paradigma BaruParadigma Lama

Penganggaran dengan

Paradigma Baru

Penganggaran Berbasis:1 Pengeluaran Rutin

Penganggaran dengan Pendekatan: 1. Penganggaran Berbasis 1. Pengeluaran Rutin

2. Pengeluaran Pembangunan

Kinerja2. Kerangka Penganggaran

Jangka MenengahPembangunan Jangka Menengah3. Anggaran Terpadu

dadang-solihin.blogspot.com 27

Page 28: Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan

Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK)Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK)

Tujuan 1. Menunjukan keterkaitan antara pendanaan dan prestasi kinerja yang akan dicapai (directly linkages between performance and budget);

2 Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam2. Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penganggaran (operational efficiency);

3. Meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit kerja

Tujuan

dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran (more flexibility and accountability).

Landasan 1 Alokasi anggaran berorientasi pada kinerja (outputLandasan Konseptual

1. Alokasi anggaran berorientasi pada kinerja (output and outcome oriented);

2. Fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap p g gg g pmenjaga prinsip akuntabilitas (let the manager manages);

3 Alokasi anggaran program/kegiatan didasarkan pada

Landasan Konseptual

3. Alokasi anggaran program/kegiatan didasarkan pada tugas-fungsi unit kerja yang dilekatkan pada stuktur organisasi (Money follow function).

dadang-solihin.blogspot.com 28

Page 29: Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan

Syarat Penerapan PBKSyarat Penerapan PBK• Indikator yang mencerminkan tolok ukur untuk mencapai

sasaran program (outcome);Indikator• Pendekatan yang digunakan dapat berfokus thd efek-

tivitas, efisiensi, outcome atau kepuasan pelanggan;• Sebagai instrumen evaluasi kinerja.

Indikator Kinerja

• Mencerminkan kebutuhan dana untuk menghasilkan sebuah output atas pelaksanaan sebuah kegiatan;

Standar Biaya

sebuah output atas pelaksanaan sebuah kegiatan;• Menunjukan seluruh komponen/item yang harus dibiayai;• Penetapan unit cost untuk setiap komponen/item,

menggunakan harga yang paling ekonomis namun tetap gg g y g p g pmemperhatikan kualitas produk.

• Membandingkan antara rencana kinerja dan realisasinya

Evaluasi Kinerja

Membandingkan antara rencana kinerja dan realisasinya berdasarkan indikator yang telah ditetapkan;

• Menganalisis perbedaan (gap) yang terjadi dan merumuskan alternatif solusinya;j

• Menyempurnakan indikator kinerja untuk tahap selanjutnya;

• Rekomendasi kelangsungan kebijakan.

29dadang-solihin.blogspot.com

Page 30: Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan

Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM)Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM)g g g g ( )g g g g ( )

Tujuan 1 Pengalokasian sumber daya anggaran yang lebihTujuan 1. Pengalokasian sumber daya anggaran yang lebih efisien (allocative efficiency)

2. Meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran (to improve quality of planning)

3. Lebih fokus terhadap pilihan kebijakan prioritas (best policy option)

Tujuanp y p )

4. Meningkatkan disiplin fiskal (fiscal dicipline)5. Menjamin adanya kesinambungan fiskal (fiscal

t i bilit )sustainability)Landasan

Konseptual1. Penerapan sistem rolling budget2 Mempunyai baseline (angka dasar)Konseptual 2. Mempunyai baseline (angka dasar)3. Adanya mekanisme penyesuaian angka dasar4. Penetapan Parameter

Landasan Konseptual

5. Adanya mekanisme usulan tambahan anggaran bagi kebijakan baru (additional budget for new initiatives)

dadang-solihin.blogspot.com 30

Page 31: Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan

Rolling Rolling BudgetBudget

KPJM : Ilustrasi dan Cara KerjaKPJM : Ilustrasi dan Cara Kerja

Implikasi anggaran

2011

BudgetBudget

P ki P kiKebijakan ditetapkan

sbg baseline

2012 2013 20142011

(R)APBN Prakiraan Maju

Prakiraan Maju

sbg baseline

KPJMKPJM

APBN2011

RAPBN2012

Prakiraan Maju2013

Prakiraan Maju2014 TA 2011 dan

KPJM 2012 2014T0 T+1 T+2 T+3

P ki P ki

KPJM 2012 - 2014

REALISASI2011

T 1

APBN2012

T0

RAPBN2013

T 1

Prakiraan Maju2014

T 2

Prakiraan Maju2015

T 3

TA 2012 dan KPJM 2013 - 2015

T-1 T0 T+1 T+2 T+3

31dadang-solihin.blogspot.com

Page 32: Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan

Penghitungan Prakiraan Maju dalam KPJMPenghitungan Prakiraan Maju dalam KPJM

Angka Prakiraan Maju untuk tahun-

Kegiatan

Angka Prakiraan Maju untuk tahuntahun berikutnya dihitung berdasarkan:

• alokasi anggaran pada tahun berjalan • disesuaikan dengan tingkat inflasiOn-going • disesuaikan dengan tingkat inflasi

yang digunakan dalam APBN

Prakiraan Maju

Multi-Angka Prakiraan Maju

untuk tahun-tahun

Kegiatan Ad h

years Project

untuk tahun tahun berikutnya dihitung

berdasarkan formula/ model yang telahAd-hoc

Target Tahunan

model yang telah ditetapkan sesuai

dengan karakteristik masing-masing Catatan :

Tahunan yg berbeda

g gkegiatanHasil penghitungan prakiraan maju akan

menjadi baseline pada tahun ybs.

32dadang-solihin.blogspot.com

Page 33: Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan

P S T dP S T dPenganggaran Secara TerpaduPenganggaran Secara Terpadu• Semua kegiatan instansi pemerintah disusun secara terpadu,

termasuk mengintegrasikan anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan.

• Tahapan yang diperlukan sebagai bagian upaya jangka panjang t k b j di l bih t duntuk membawa penganggaran menjadi lebih transparan, dan

memudahkan penyusunan dan pelaksanaan anggaran yang berorientasi kinerja.j

• Dalam kaitan dengan menghitung biaya input dan menaksir kinerja program, sangat penting untuk mempertimbangkan secara simultan biaya secara keseluruhan, baik yang bersifat investasi maupun biaya yang bersifat operasional.

33dadang-solihin.blogspot.com

Page 34: Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan

34dadang-solihin.blogspot.com