Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah

dadang-solihin.blogspot.com 2


Materi• Siklus Manajemen Pembangunan• Perencanaan Pembangunan Daerah

berbasis Kinerja• Tujuan dan Permasalahan Pembangunan

Daerah• Reformasi Perencanaan: UU 25/2004

tentang SPPN• Penganggaran Pembangunan Daerah

berbasis Kinerja

4dadang-solihin.blogspot.com



IMPACT

Indikator Kinerja dan Log-Frame


ABK

AT

KPJM

OUTPUT INPUTOUTCOMEINPUT OUTPUT OUTCOME

Alur Pikir Logic Model

8

Hasil pembangunan yang diperoleh dari pencapaian

outcome

Apa yang ingin diubahIMPACTS

Manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk

beneficieries tertentu sebagai hasil dari output

Apa yang ingin dicapai

OUTCOMES

Produk/barang/jasa akhir yang dihasilkan

Apa yang dihasilkan (barang) atau dilayani (jasa)

OUTPUTS

Proses/kegiatan menggunakan input

menghasilkan output yang diinginkan

Apa yang dikerjakanACTIVITIES

Sumberdaya yang memberikan kontribusi dalam

menghasilkan output

Apa yang digunakan dalam

bekerjaINPUTS

Metode Pelaksanaan

Met

ode

Pen

yusu

nan

Sumber : Framework for Managing Programme Performance Information, National Treasury, Republic of South Africa, May 2007

dadang-solihin.blogspot.com

Hirarki dari Visi ke Program

Visi

Misi

Strategi

Kebijakan

Program

• Rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

• Rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

• Langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

• Arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.

• Instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Tujuan/ Sasaran

• Penjabaran visi yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi dan misi


Visi Misi Sasaran Strategi Kebijakan Program KINERJAPRIMA

Keselarasan Kebijakan dan Pelaksanaan Program(Mengacu pada Struktur UU 25/2004)

KebingunganX Misi Sasaran Strategi Kebijakan Program

Visi X FrustrasiSasaran Strategi Kebijakan Program

TidakTerarahVisi Misi X Strategi Kebijakan Program

Visi Misi SasaranTidakEfektifX Kebijakan Program

Strategi ProgramSalahLangkahXVisi Misi Sasaran

Kebijakan TidakEfisienXStrategiVisi Misi Sasaran


SPECIFIC-jelas, tidak mengundang multi interpretasi

MEASUREABLE-dapat diukur (“What gets measured gets managed”)

ACHIEVABLE-dapat dicapai (reasonable cost using and appropriate collection method)

RELEVANT (information needs of the people who will use the data)

TIMELY-tepat waktu (collected and reported at the right time to influence many manage decision)


Persyaratan Dokumen Perencanaan: SMART

Syarat PerencanaanHarus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:1. Tujuan akhir yang dikehendaki.

2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).

3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.

4. Masalah-masalah yang dihadapi.

5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.

6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.

7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.

8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya.



Apa Itu Pembangunan?


Pembangunan adalah: proses perubahan ke

arah kondisi yang lebih baik

melalui upaya yang dilakukan secara terencana.

(Kartasasmita, 1997)

Tujuan Pembangunan:1. Peningkatan standar hidup (levels

of living) setiap orang, baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dll.

2. Penciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri (self-esteem) setiap orang.

3. Peningkatan kebebasan(freedom/democracy) setiap orang.

(Todaro, 2000)

How?1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan

antar daerah antar sub daerah antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan).

2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam

agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan).


Tantangan dalam Pembangunan Daerah


Koordinasi yang semakin baik antar

stakeholders

Sarana dan Prasarana yang memadai dan

berkualitas

Pemanfaatan sumber daya secara

berkualitas

Dunia usaha yg kondusif

Peningkatan kapasitasSDM

• Mengurangi ketimpangan

• Memberdayakan masyarakat

• Mengentaskan kemiskinan.

• Menambah lapangan kerja.

• Menjaga kelestarian SDA


PEMBANGUNAN DAERAH

Upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas

Pemerintahan Daerah

PEMBANGUNAN DI DAERAH

Memberikan pelayanan kepada masyarakat,

Mengelola sumber daya ekonomi daerah.

Upaya untuk memberdayakan masyarakat di seluruh daerah

Sehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan

profesional dalam:

Sehingga tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan

masyarakat untuk:

Menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan tenteram,

Peningkatan harkat, martabat, dan harga diri.


PEMBANGUNAN DAERAH

Penguatan Otonomi Daerah

Pengelolaan Sumberdaya Good Governance

Keseimbangan Peran Tiga Pilar

Menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang

kondusif bagi unsur-unsur lain.

Mewujudkan penciptaan lapangan kerja dan

pendapatan.

Penciptaan interaksi sosial, ekonomi dan

politik.

Pemerintahan Dunia Usaha Masyarakat

Dilaksanakan Melalui:

Pelaku Pembangunan: Stakeholders

ExecutiveJudiciary

LegislaturePublic service

MilitaryPolice

organized into:Community-based organizations Non-governmental organizations

Professional AssociationsReligious groupsWomen’s groups

Media

Small / medium / large enterprisesMultinational Corporations

Financial institutions Stock exchange

BUSINESS

STATE CITIZENS


Troika


Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat

VISI

Masyarakat, Bangsa, dan

Negara

Pemerintah

Masyarakat

Dunia UsahaGood Governance


Sinergi Stakeholders


Sinergi Stakeholders



Apa itu SPPN

SPPN adalah Satu kesatuan tata cara

perencanaan pembangunan Untuk menghasilkan rencana-

rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan

Yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.


Tujuan SPPN

1. Mendukung koordinasi antar-pelaku pembangunan.

3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.


Proses PerencanaanPendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D.Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.

Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang.

Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.


NASIONAL DAERAHDokumen Penetapan Dokumen Penetapan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional(RPJP-Nasional)

UU (Ps. 13 Ayat 1)

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah)

Perda (Ps. 13 Ayat 2)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional(RPJM-Nasional)

Per Pres (Ps. 19 Ayat 1)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-Daerah)

Peraturan KDH (Ps. 19 Ayat 3)

Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL)

Peraturan Pimpinan KL

(Ps. 19 Ayat 2)

Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)

Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 4)

Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

Per Pres (Ps. 26 Ayat 1)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Peraturan KDH (Ps. 26 Ayat 2)

Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL)

Peraturan Pimpinan KL

(Ps. 21 Ayat 1)

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)

Peraturan Pimpinan SKPD( Ps. 21 Ayat 3)


Status Hukum Dokumen Perencanaan

• Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.

• Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran.

• Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan.

• Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system).

• Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).


Perencanaan yang Ideal

Fungsi/Manfaat Perencanaan

• Sebagai alat koordinasi seluruh stakeholders

• Sebagai penuntun arah• Minimalisasi ketidakpastian• Minimalisasi inefisiensi

sumberdaya• Penetapan standar dan

pengawasan kualitas



Reformasi Sistem Penganggaran

PARADIGMA LAMA PARADIGMA BARU

Visi: Melaksanakan rencana

pembangunan lima tahunan berdasarkan GBHN

Visi: Melaksanakan program kerja

Presiden/KDH terpilih

Misi: Penyelenggaraan pemerintahan

umum dan pembangunan Penganggaran berdasarkan

pendekatan menurut pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan

Misi: Pelaksanaan kerangka regulasi,

kerangka investasi, dan pelayanan publik yang di tuangkan dalam RKP/D

Anggaran disusun berdasarkan RKP/D dengan mempertimbang-kan kemampuan keuangan negara


1/2

Reformasi Sistem Penganggaran


Penganggaran Berbasis:1. Pengeluaran Rutin2. Pengeluaran

Pembangunan

Paradigma Lama

Penganggaran dengan Pendekatan: 1. Penganggaran Berbasis

Kinerja2. Kerangka Penganggaran

Jangka Menengah3. Anggaran Terpadu

Paradigma Baru

2/2

Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK)


Tujuan 1. Menunjukan keterkaitan antara pendanaan dan prestasi kinerja yang akan dicapai (directly linkages between performance and budget);

2. Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penganggaran (operational efficiency);

3. Meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit kerjadalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran (more flexibility and accountability).

Landasan Konseptual

1. Alokasi anggaran berorientasi pada kinerja (output and outcome oriented);

2. Fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas (let the manager manages);

3. Alokasi anggaran program/kegiatan didasarkan pada tugas-fungsi unit kerja yang dilekatkan pada stuktur organisasi (Money follow function).

Tujuan

Landasan Konseptual

Syarat Penerapan PBK• Indikator yang mencerminkan tolok ukur untuk mencapai

sasaran program (outcome);• Pendekatan yang digunakan dapat berfokus thd efek-

tivitas, efisiensi, outcome atau kepuasan pelanggan;• Sebagai instrumen evaluasi kinerja.

Indikator Kinerja

Standar Biaya

Evaluasi Kinerja

• Mencerminkan kebutuhan dana untuk menghasilkan sebuah output atas pelaksanaan sebuah kegiatan;

• Menunjukan seluruh komponen/item yang harus dibiayai;• Penetapan unit cost untuk setiap komponen/item,

menggunakan harga yang paling ekonomis namun tetap memperhatikan kualitas produk.

• Membandingkan antara rencana kinerja dan realisasinya berdasarkan indikator yang telah ditetapkan;

• Menganalisis perbedaan (gap) yang terjadi dan merumuskan alternatif solusinya;

• Menyempurnakan indikator kinerja untuk tahap selanjutnya;

• Rekomendasi kelangsungan kebijakan.


Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM)


Tujuan 1. Pengalokasian sumber daya anggaran yang lebih efisien (allocative efficiency)

2. Meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran (to improve quality of planning)

3. Lebih fokus terhadap pilihan kebijakan prioritas (best policy option)

4. Meningkatkan disiplin fiskal (fiscal dicipline)5. Menjamin adanya kesinambungan fiskal (fiscal

sustainability)Landasan

Konseptual1. Penerapan sistem rolling budget2. Mempunyai baseline (angka dasar)3. Adanya mekanisme penyesuaian angka dasar4. Penetapan Parameter5. Adanya mekanisme usulan tambahan anggaran bagi

kebijakan baru (additional budget for new initiatives)

Tujuan

Landasan Konseptual

(R)APBN Prakiraan Maju

Implikasi anggaran

KPJM

Prakiraan Maju

Kebijakan ditetapkan sbg baseline

2015 2016 20172014

APBN2014

T0

RAPBN2015

T+1

Prakiraan Maju2016

T+2

Prakiraan Maju2017

T+3

REALISASI2014

T-1

APBN2015

T0

RAPBN2016

T+1

Prakiraan Maju2017

T+2

Prakiraan Maju2018

T+3

TA 2014 danKPJM 2015 - 2017

TA 2015 dan KPJM 2016 - 2018

Rolling Budget

37

KPJM : Ilustrasi dan Cara Kerja


Prakiraan Maju

Kegiatan On-going

Kegiatan Ad-hoc

Multi-years

Project

Target Tahunan

yg berbeda

Angka Prakiraan Maju untuk tahun-tahun berikutnya dihitung berdasarkan:

• alokasi anggaran pada tahun berjalan • disesuaikan dengan tingkat inflasi

yang digunakan dalam APBN

Angka Prakiraan Maju untuk tahun-tahun berikutnya dihitung

berdasarkan formula/ model yang telah ditetapkan sesuai

dengan karakteristik masing-masing

kegiatan

38

Penghitungan Prakiraan Maju dalam KPJM

Catatan : Hasil penghitungan prakiraan maju akan menjadi baseline pada tahun ybs.


Penganggaran Secara Terpadu• Semua kegiatan instansi pemerintah disusun secara terpadu,

termasuk mengintegrasikan anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan.

• Tahapan yang diperlukan sebagai bagian upaya jangka panjang untuk membawa penganggaran menjadi lebih transparan, dan memudahkan penyusunan dan pelaksanaan anggaran yang berorientasi kinerja.

• Dalam kaitan dengan menghitung biaya input dan menaksir kinerja program, sangat penting untuk mempertimbangkan secara simultan biaya secara keseluruhan, baik yang bersifat investasi maupun biaya yang bersifat operasional.



Education

Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah