1

INISIATIF PELEMBAGAAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

PARTISIPATIF( Studi Kasus Kabupaten Sumedang )

O l e h :

WALUYO**( Kepala UPTB LITBANG BAPPEDA Kabupaten Sumedang)

Disampaikan pada acara Training Fasilitator Kabupaten dan Fasilitator Teknis Pogram Prakarsa Pembaharuan

Tata Pemerintahan Daerah

2

KONDISI GEOGRAFIS SUMEDANG

3

GAMBARAN UMUM SUMEDANG

SUMEDANG TERLETAK PADA 107°44’ - 108°21’( BT) DAN 6°40’-7°83’ ( LS ), DENGAN BATAS ADMINISTRATIF PEMERINTAHAN SEBAGAI BERUKUT :

• SEBELAH UTARA : KABUPATEN INDRAMAYU• SEBELAH TIMUR : KABUPATEN MAJALENGKA• SEBELAH SELATAN : KABUPATEN BANDUNG DAN

KABUPATEN GARUT• SEBELAH BARAT : KABUPATEN BANDUNG

DAN KAB. SUBANG

4

GAMBARAN UMUM

LUAS WILAYAH 152.22 km2

JUMLAH PENDUDUK 1.060.099

PRIA 522.154

WANITA 537.945

LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK 1.35 % /TAHUN

PENDUDUK MISKIN (BPS 2006) 283.531 JIWA

5

ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

KETERANGAN JUMLAH

JUMLAH PNS 13.337

BADAN 5

DINAS 14

KANTOR 4

KECAMATAN 26

DESA/KELURAHAN 269

6

PAD

PAD 2006 63.455 MILYAR

PAD 2007 74.004 MILYAR

7

APBD

TAHUN TOTAL

APBD

BELANJA

LANGSUNG

BELANJA TIDAK LANGSUNG

2006 695.991.019.273 194.949.128.308 501.041.890.965

2007 801.331.727.579 303.093.336.126 498.238.391.453

8

PENGALAMAN SUMEDANG DALAM PROSES INISIATIF PELEMBAGAAN

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

DISUSUNNYA PERDA NO. 1 TAHUN 2007 TENTANG PROSEDUR PERENCANAAN

DAN PENGANGGARAN DAERAH UNTUK MEMPERKUAT EKSISTENSI PELIBATAN PUBLIK/PARTISIPASI PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

DAERAH YANG SELAMA INI TELAH DAN TERUS DIBANGUN DAN

DIKEMBANGKAN DI KABUPATEN SUMEDANG

9

SUBSTANSI PERDA NO. 1 TAHUN 2007 TENTANG PROSEDUR PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH

KABUPATEN SUMEDANG

SECARA UMUM TERDIRI DARI : 9 BAB 45 PASAL MUATAN LOKAL SPESIFIK YG

MENGAMANATKAN ADANYA : PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN PAGU INDIKATIF SEKTORAL FORUM DELEGASI MUSRENBANG TATA CARA PENGENDALIAN DAN EVALUASI

PELAKSANAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

10

KEMUNCULAN PERDA PROSEDUR PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

LATAR BELAKANG ADA PESIMISME DI TENGAH-TENGAH MASYARAKAT SELAMA

INI TERKAIT DENGAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN FORUM MUSRENBANG

ANGGAPAN YG BERKEMBANG SELAMA INI PEMDA (DLM HAL INI BAPPEDA, BAKUDA DAN DPRD TIDAK KONSISTEN THD KESEPAKAN HASIL MUSRENBANG SHG SERING DIJADIKAN KAMBING HITAM SEBAGAI PENCORET USULAN HASIL MUSRENBANG KHUSUSNYA DPRD

TERBATASNYA SUMBERDAYA YG DIMILKI ( FINACIAL CAPACITY ) DAERAH

ADANYA DESAKAN KUAT AKAN PENTINGNYA PELIBATAN WARGA / PARTISIPASI DALAM PROSES PERENCANAAN SEKALIGUS PEMBAHASAN ANGGARANNYA

11

AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YG MEN- SUPPORT PERLUNYA PATISIPASI PUBLIK DLM

PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAERAH

UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelengara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan

dan Tanggungjawab Keuangan Negara UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan nasional UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Daerah

12

LANJUTAN…………….

Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Keputusan Presiden RI No. 75 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Peraturan Presiden RI No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional Tahun 2004-2009

Peraturan Presiden RI No. 19 Tahun 2006 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2007

13

LANJUTAN…………..

Peraturan Daerah Kab. Sumedang No. 48 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumedang

Peraturan Daerah Kab. Sumedang No. 2 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Daerah Kab. Sumedang No. 19 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2003 - 2008

Peraturan Daerah Kab. Sumedang No. 1 Tahun 2007 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran

Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri tentang Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahun 2006

Peraturan Gubernur Propinsi Jawa Barat No. 72 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah

14

HARAPAN DENGAN MUNCULNYA PERDA TERSEBUT ADALAH

Adnya kepastian Sumber Daya ( Resources ) utk membiayai berbagai program & kegiatan dalam bentuk Pagu Indikatif untuk memproporsionalkan daftar usulan yang masuk dari masyarakat dan SKPD agar sesuai dengan kebutuhan

Terfasilitasinya perwakilan masyarakat yg tergabung dalam forum delegasi Musrenbang yg telah terlibat sejak awal proses musrenbang untuk terlibat dlm pembahasan dan sekaligus mengawal dlm proses penganggarannya, dimana selama ini wilayah penganggaran hanya menjadi wilayah politis yang hanya boleh diakses oleh aktor-aktor penganggaran seperti TAPD dan Tim Panggar DPRD

Peningkatan kapasitas aktor pelaku, baik eksekutif, legislatif maupun masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran

15

PERDA INI MENJADI PENTING SEBAGAI INISIATIF PELEMBAGAAN PERENCANAAN

DAN PENGANGGARAN

Sejak 2001; penyelenggarakan RKKP (Rapat Kerja Koordinasi Pembangunan di Kab, UDKP di Kecamatan dan Musbangdes di Desa, yang melibatkan masyarakat adalah sebagai bentuk respon terhadap penerapan good governance.

CSO/OMS yang dilibatkan masih bersifat terbatas (di undang) yg seharusnya diberikan kesempatan seluas-luasnya utk terlibat

Pada saat itu DPRD terlibat di RKKP hanya sebagai peserta

Waktu yang disediakan di setiap jenjang relatif terbatas

Dokumen yang disediakan masih relatif terbatas

16

SEJAK MUNCULNYA UU 32/2004 DAN UU 25/24

Menggunakan istilah Musrenbang dari tingkat Desa s/d Kebupaten (ada Forum SKPD pasca Musrenbang Kecamatan)

Peserta yang terlibat mulai lebih variatif (delegasi Warga, Ormas, LSM, PT dll)

Anggota DPRD dari DP-nya masing2 terlibat langsung dan aktif di dlm forum Musrenbang Kecamatan termasuk komitmen2 mereka dgn masy. Di DP-nya

Peserta yg di undang relatif lebih banyak disamping yg mendaftarkan diri

Waktu yang disediakan masih terbatas Dokumen yang disediakan masih terbatas

17

PADA PROSES PENGANGGARAN

Sejak 2002 DPRD membuka ruang Pelibatan masyarakat dengan melakukan hearing “terbatas”

Masyarakat yg diundang bersifat seleksi (yg dikenal DPRD)

Waktu yg disediakan 1 hari/issue Membuka kesempatan untuk hearing dg

sektor tertentu Dokumen yg disediakan terbatas dan

“dadakan” Metode yg digunakan “lomba Pidato” Masih bersifat menampung usulan

18

CELAH KETERLIBATAN WARGA DALAM PEMBAHASAN ANGGARAN

Celah yang bisa dimanfaatkan dalam pembahasan Anggaran antara DPRD dengan SKPD adalah : Pihak warga bisa melakukan kegiatan melalui

pertemuan informal dengan anggota Pangar DPRD.

Membuat tulisan/selebaran dan SMS serta membangun publik opini di media (Radio Lokal).

Hadir dalam ruang pembahasan sangat dimungkinkan, dan bisa dilakukan oleh masyarakat. baik sebagai individu maupun kelompok kepentingan.

19

INOVASI YANG DILAKUKAN

Beberapa terobosan dilakukan oleh DPRD dan kelompok masyarakat yang di- support BAPPEDA pada proses pembahasan anggaran dan pasca pengesahan anggara, yaitu :

• DPRD berusaha untuk membuka ruang publik dalam pembahasan anggaran, walaupun masih bersifat terbatas dari sisi waktu dan peserta yang terlibat.

• CSO membangun aliansi strategis dengan berbagai elemen masyarakat lainnya.• CSO melakukan diskusi informal dengan beberapa anggota Pangar DPRD ttg

pentingnya pelibatan warga dalam proses penganggaran.• Melakukan temu publik secara terbuka yang diselenggarakan oleh CSO dengan

menghadirkan kelompok masyarakat, DPRD dan Pemda • Membangun komitmen untuk membuat payung hukum/pelembagaan partisipasi

warga dalam proses penganggaran

20

CSO membuat tulisan yang bersifat ”provokatif” dan disebarkan pada saat paripurna DPRD.

CSO melakukan sosialisasi pentingnya partisipasi publik melalui media (Radio)

Membuat Poster APBD kerjasama DPRD dengan CSO dan disebarkan ke Desa-Desa dan tempat-tempat Umum (Pasar, Puskesmas, Sekolah, Kantor Pemerintah, Halte, Mesjid)

DPRD menyebarkan agenda kerja DPRD DPRD melakukan dialog rutin (2 minggu satu

kali) bekerjasama dengan Radio Lokal

LANJUTAN………………………

21

BEBERAPA KENDALA / KESULITAN IMPLEMENTASI PERDA INI :

Pemahaman dikalangan aparat Pemda dan DPRD terhadap Perda masih belum merata;

Kapasitas warga dalam proses perencanaan penganggaran masih relatif lemah (informasi yang didapat, pemahaman terhadap dokumen teknis, lobi, negosiasi, berargumentasi),

kesiapan warga dalam mengikuti proses perencanaan dan penganggaran belum “prima” (tidak siap untuk mengikuti proses pembahasan dengan tuntas)

penentuan pagu tidak sederhana, pagu ideal spt apa? Merumuskan pagu indikatif kecamatan (spasial) dan sektoral. Menentukan pagu yang cukup adil dan fair cukup rumit, diperlukan kajian yang terus menerus untuk menemukan rumus baku dan up to date

Kesiapan dari penyelenggara; belum sepenuhnya pelaksana/aparatur pemerintah menguasai berbagai metode penyelenggaraan yang partisipatif, termasuk alat bantu yang harus dipersiapkan dan disediakan,

Di kalalangan pemegang kebijakan masih belum sepenuhnya memahami tentang pentingnya partisipasi publik dan transparansi dokumen.

22

CATATAN UNTUK REPLIKASI

Harus terbangun suasana yang kondusif antara CSO, DPRD (baik individu kunci maupun Lembaga) dan tokoh kunci di Bappeda dan Bagian Keuangan Setda/Badan Pengelola Keuangan Daerah

Mengembangkan jaringan di elemen masyarakat (khususunya dengan warga aktif yang ikut Musrenbang) dan melakukan diskusi-diskusi informal untuk membangun persepsi yang sama ttg Perda.

Merumuskan substansi Raperda yang akan diadvokasikan ke DPRD dan Bappeda/Keuangan.

Lebih ”mudah dan menguntungkan” Perda ini menjadi inisiatif DPRD, karena Perda ini memuat Pelibatan publik di Penganggaran. Eksekutif tidak mungkin ”mengatur/Intervensi” dalam proses penganggaran, dan sekaligus memberikan insentif bagi DPRD.

Usahakan jangan melakukan tekanan melalui Parlemen Jalanan, Jangan menyerahkan sepenuhnya merumuskan substansi Raperda

kepada DPRD Kawal dan terus terlibat pada saat pembahasan di DPRD

23

PEMBELAJARAN YANG BISA DIAMBIL

Konsistensi gerakan dalam upaya mendorong partisipasi masyarakat harus terus dilakukan

Kerja sama yang harmonis yang dilakukan oleh kalangan civil society dengan DRPD jika dilakukan secara profesional dengan tetap mengedepankan independensi ternyata mampu membuahkan satu gagasan dan ide ”inovatif” yang diarahkan dalam upaya melakukan reformasi pemerintahan

Merubah mind set bahwa proses perencanaan dan penganggaran harus menjadi satu kesatuan yang utuh guna mewujudkan pembangunan masyarakat ke arah yang lebih baik adalah tugas semua elemen masyarakat yang peduli akan terwujudnya satu tata kelola pemerintahan yang baik

24

Untuk memberikan jaminan keberlanjutan terhadap partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran di daerah adalah : perlu diterbitkan semacam payung hukum tingkat nasional ttg

perlunya penyatuan proses perencanaan dan proses penganggaran dalam satu siklus yang tidak terpisahkan

Adanya jaminan pengakuan masyarakat terlibat dalam proses penganggaran

Pemda diberi tugas untuk meningkatkan kapasitas warga dalam hal perencanaan dan penganggaran

perlunya pagu indikatif awal tahun sebelum proses musrenbang dilaksanakan.

perlu ada muatan mekanisme partisipasi masyarakat dalam tatib DPRD

REKOMENDASI

25

SEKIAN DAN TERIMA KASIH

@ Litbang Bappeda Kabupaten Sumedang 2007