Upload
pemprop-jabar
View
1.021
Download
10
Embed Size (px)
Citation preview
1
INISIATIF PELEMBAGAAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
PARTISIPATIF( Studi Kasus Kabupaten Sumedang )
O l e h :
WALUYO**( Kepala UPTB LITBANG BAPPEDA Kabupaten Sumedang)
Disampaikan pada acara Training Fasilitator Kabupaten dan Fasilitator Teknis Pogram Prakarsa Pembaharuan
Tata Pemerintahan Daerah
2
KONDISI GEOGRAFIS SUMEDANG
3
GAMBARAN UMUM SUMEDANG
SUMEDANG TERLETAK PADA 107°44’ - 108°21’( BT) DAN 6°40’-7°83’ ( LS ), DENGAN BATAS ADMINISTRATIF PEMERINTAHAN SEBAGAI BERUKUT :
• SEBELAH UTARA : KABUPATEN INDRAMAYU• SEBELAH TIMUR : KABUPATEN MAJALENGKA• SEBELAH SELATAN : KABUPATEN BANDUNG DAN
KABUPATEN GARUT• SEBELAH BARAT : KABUPATEN BANDUNG
DAN KAB. SUBANG
4
GAMBARAN UMUM
LUAS WILAYAH 152.22 km2
JUMLAH PENDUDUK 1.060.099
PRIA 522.154
WANITA 537.945
LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK 1.35 % /TAHUN
PENDUDUK MISKIN (BPS 2006) 283.531 JIWA
5
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
KETERANGAN JUMLAH
JUMLAH PNS 13.337
BADAN 5
DINAS 14
KANTOR 4
KECAMATAN 26
DESA/KELURAHAN 269
6
PAD
PAD 2006 63.455 MILYAR
PAD 2007 74.004 MILYAR
7
APBD
TAHUN TOTAL
APBD
BELANJA
LANGSUNG
BELANJA TIDAK LANGSUNG
2006 695.991.019.273 194.949.128.308 501.041.890.965
2007 801.331.727.579 303.093.336.126 498.238.391.453
8
PENGALAMAN SUMEDANG DALAM PROSES INISIATIF PELEMBAGAAN
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
DISUSUNNYA PERDA NO. 1 TAHUN 2007 TENTANG PROSEDUR PERENCANAAN
DAN PENGANGGARAN DAERAH UNTUK MEMPERKUAT EKSISTENSI PELIBATAN PUBLIK/PARTISIPASI PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH YANG SELAMA INI TELAH DAN TERUS DIBANGUN DAN
DIKEMBANGKAN DI KABUPATEN SUMEDANG
9
SUBSTANSI PERDA NO. 1 TAHUN 2007 TENTANG PROSEDUR PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
SECARA UMUM TERDIRI DARI : 9 BAB 45 PASAL MUATAN LOKAL SPESIFIK YG
MENGAMANATKAN ADANYA : PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN PAGU INDIKATIF SEKTORAL FORUM DELEGASI MUSRENBANG TATA CARA PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PELAKSANAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
10
KEMUNCULAN PERDA PROSEDUR PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
LATAR BELAKANG ADA PESIMISME DI TENGAH-TENGAH MASYARAKAT SELAMA
INI TERKAIT DENGAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN FORUM MUSRENBANG
ANGGAPAN YG BERKEMBANG SELAMA INI PEMDA (DLM HAL INI BAPPEDA, BAKUDA DAN DPRD TIDAK KONSISTEN THD KESEPAKAN HASIL MUSRENBANG SHG SERING DIJADIKAN KAMBING HITAM SEBAGAI PENCORET USULAN HASIL MUSRENBANG KHUSUSNYA DPRD
TERBATASNYA SUMBERDAYA YG DIMILKI ( FINACIAL CAPACITY ) DAERAH
ADANYA DESAKAN KUAT AKAN PENTINGNYA PELIBATAN WARGA / PARTISIPASI DALAM PROSES PERENCANAAN SEKALIGUS PEMBAHASAN ANGGARANNYA
11
AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YG MEN- SUPPORT PERLUNYA PATISIPASI PUBLIK DLM
PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAERAH
UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelengara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggungjawab Keuangan Negara UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan nasional UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah
12
LANJUTAN…………….
Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Keputusan Presiden RI No. 75 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Peraturan Presiden RI No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional Tahun 2004-2009
Peraturan Presiden RI No. 19 Tahun 2006 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2007
13
LANJUTAN…………..
Peraturan Daerah Kab. Sumedang No. 48 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumedang
Peraturan Daerah Kab. Sumedang No. 2 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Daerah Kab. Sumedang No. 19 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2003 - 2008
Peraturan Daerah Kab. Sumedang No. 1 Tahun 2007 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran
Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri tentang Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahun 2006
Peraturan Gubernur Propinsi Jawa Barat No. 72 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah
14
HARAPAN DENGAN MUNCULNYA PERDA TERSEBUT ADALAH
Adnya kepastian Sumber Daya ( Resources ) utk membiayai berbagai program & kegiatan dalam bentuk Pagu Indikatif untuk memproporsionalkan daftar usulan yang masuk dari masyarakat dan SKPD agar sesuai dengan kebutuhan
Terfasilitasinya perwakilan masyarakat yg tergabung dalam forum delegasi Musrenbang yg telah terlibat sejak awal proses musrenbang untuk terlibat dlm pembahasan dan sekaligus mengawal dlm proses penganggarannya, dimana selama ini wilayah penganggaran hanya menjadi wilayah politis yang hanya boleh diakses oleh aktor-aktor penganggaran seperti TAPD dan Tim Panggar DPRD
Peningkatan kapasitas aktor pelaku, baik eksekutif, legislatif maupun masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran
15
PERDA INI MENJADI PENTING SEBAGAI INISIATIF PELEMBAGAAN PERENCANAAN
DAN PENGANGGARAN
Sejak 2001; penyelenggarakan RKKP (Rapat Kerja Koordinasi Pembangunan di Kab, UDKP di Kecamatan dan Musbangdes di Desa, yang melibatkan masyarakat adalah sebagai bentuk respon terhadap penerapan good governance.
CSO/OMS yang dilibatkan masih bersifat terbatas (di undang) yg seharusnya diberikan kesempatan seluas-luasnya utk terlibat
Pada saat itu DPRD terlibat di RKKP hanya sebagai peserta
Waktu yang disediakan di setiap jenjang relatif terbatas
Dokumen yang disediakan masih relatif terbatas
16
SEJAK MUNCULNYA UU 32/2004 DAN UU 25/24
Menggunakan istilah Musrenbang dari tingkat Desa s/d Kebupaten (ada Forum SKPD pasca Musrenbang Kecamatan)
Peserta yang terlibat mulai lebih variatif (delegasi Warga, Ormas, LSM, PT dll)
Anggota DPRD dari DP-nya masing2 terlibat langsung dan aktif di dlm forum Musrenbang Kecamatan termasuk komitmen2 mereka dgn masy. Di DP-nya
Peserta yg di undang relatif lebih banyak disamping yg mendaftarkan diri
Waktu yang disediakan masih terbatas Dokumen yang disediakan masih terbatas
17
PADA PROSES PENGANGGARAN
Sejak 2002 DPRD membuka ruang Pelibatan masyarakat dengan melakukan hearing “terbatas”
Masyarakat yg diundang bersifat seleksi (yg dikenal DPRD)
Waktu yg disediakan 1 hari/issue Membuka kesempatan untuk hearing dg
sektor tertentu Dokumen yg disediakan terbatas dan
“dadakan” Metode yg digunakan “lomba Pidato” Masih bersifat menampung usulan
18
CELAH KETERLIBATAN WARGA DALAM PEMBAHASAN ANGGARAN
Celah yang bisa dimanfaatkan dalam pembahasan Anggaran antara DPRD dengan SKPD adalah : Pihak warga bisa melakukan kegiatan melalui
pertemuan informal dengan anggota Pangar DPRD.
Membuat tulisan/selebaran dan SMS serta membangun publik opini di media (Radio Lokal).
Hadir dalam ruang pembahasan sangat dimungkinkan, dan bisa dilakukan oleh masyarakat. baik sebagai individu maupun kelompok kepentingan.
19
INOVASI YANG DILAKUKAN
Beberapa terobosan dilakukan oleh DPRD dan kelompok masyarakat yang di- support BAPPEDA pada proses pembahasan anggaran dan pasca pengesahan anggara, yaitu :
• DPRD berusaha untuk membuka ruang publik dalam pembahasan anggaran, walaupun masih bersifat terbatas dari sisi waktu dan peserta yang terlibat.
• CSO membangun aliansi strategis dengan berbagai elemen masyarakat lainnya.• CSO melakukan diskusi informal dengan beberapa anggota Pangar DPRD ttg
pentingnya pelibatan warga dalam proses penganggaran.• Melakukan temu publik secara terbuka yang diselenggarakan oleh CSO dengan
menghadirkan kelompok masyarakat, DPRD dan Pemda • Membangun komitmen untuk membuat payung hukum/pelembagaan partisipasi
warga dalam proses penganggaran
20
CSO membuat tulisan yang bersifat ”provokatif” dan disebarkan pada saat paripurna DPRD.
CSO melakukan sosialisasi pentingnya partisipasi publik melalui media (Radio)
Membuat Poster APBD kerjasama DPRD dengan CSO dan disebarkan ke Desa-Desa dan tempat-tempat Umum (Pasar, Puskesmas, Sekolah, Kantor Pemerintah, Halte, Mesjid)
DPRD menyebarkan agenda kerja DPRD DPRD melakukan dialog rutin (2 minggu satu
kali) bekerjasama dengan Radio Lokal
LANJUTAN………………………
21
BEBERAPA KENDALA / KESULITAN IMPLEMENTASI PERDA INI :
Pemahaman dikalangan aparat Pemda dan DPRD terhadap Perda masih belum merata;
Kapasitas warga dalam proses perencanaan penganggaran masih relatif lemah (informasi yang didapat, pemahaman terhadap dokumen teknis, lobi, negosiasi, berargumentasi),
kesiapan warga dalam mengikuti proses perencanaan dan penganggaran belum “prima” (tidak siap untuk mengikuti proses pembahasan dengan tuntas)
penentuan pagu tidak sederhana, pagu ideal spt apa? Merumuskan pagu indikatif kecamatan (spasial) dan sektoral. Menentukan pagu yang cukup adil dan fair cukup rumit, diperlukan kajian yang terus menerus untuk menemukan rumus baku dan up to date
Kesiapan dari penyelenggara; belum sepenuhnya pelaksana/aparatur pemerintah menguasai berbagai metode penyelenggaraan yang partisipatif, termasuk alat bantu yang harus dipersiapkan dan disediakan,
Di kalalangan pemegang kebijakan masih belum sepenuhnya memahami tentang pentingnya partisipasi publik dan transparansi dokumen.
22
CATATAN UNTUK REPLIKASI
Harus terbangun suasana yang kondusif antara CSO, DPRD (baik individu kunci maupun Lembaga) dan tokoh kunci di Bappeda dan Bagian Keuangan Setda/Badan Pengelola Keuangan Daerah
Mengembangkan jaringan di elemen masyarakat (khususunya dengan warga aktif yang ikut Musrenbang) dan melakukan diskusi-diskusi informal untuk membangun persepsi yang sama ttg Perda.
Merumuskan substansi Raperda yang akan diadvokasikan ke DPRD dan Bappeda/Keuangan.
Lebih ”mudah dan menguntungkan” Perda ini menjadi inisiatif DPRD, karena Perda ini memuat Pelibatan publik di Penganggaran. Eksekutif tidak mungkin ”mengatur/Intervensi” dalam proses penganggaran, dan sekaligus memberikan insentif bagi DPRD.
Usahakan jangan melakukan tekanan melalui Parlemen Jalanan, Jangan menyerahkan sepenuhnya merumuskan substansi Raperda
kepada DPRD Kawal dan terus terlibat pada saat pembahasan di DPRD
23
PEMBELAJARAN YANG BISA DIAMBIL
Konsistensi gerakan dalam upaya mendorong partisipasi masyarakat harus terus dilakukan
Kerja sama yang harmonis yang dilakukan oleh kalangan civil society dengan DRPD jika dilakukan secara profesional dengan tetap mengedepankan independensi ternyata mampu membuahkan satu gagasan dan ide ”inovatif” yang diarahkan dalam upaya melakukan reformasi pemerintahan
Merubah mind set bahwa proses perencanaan dan penganggaran harus menjadi satu kesatuan yang utuh guna mewujudkan pembangunan masyarakat ke arah yang lebih baik adalah tugas semua elemen masyarakat yang peduli akan terwujudnya satu tata kelola pemerintahan yang baik
24
Untuk memberikan jaminan keberlanjutan terhadap partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran di daerah adalah : perlu diterbitkan semacam payung hukum tingkat nasional ttg
perlunya penyatuan proses perencanaan dan proses penganggaran dalam satu siklus yang tidak terpisahkan
Adanya jaminan pengakuan masyarakat terlibat dalam proses penganggaran
Pemda diberi tugas untuk meningkatkan kapasitas warga dalam hal perencanaan dan penganggaran
perlunya pagu indikatif awal tahun sebelum proses musrenbang dilaksanakan.
perlu ada muatan mekanisme partisipasi masyarakat dalam tatib DPRD
REKOMENDASI
25
SEKIAN DAN TERIMA KASIH
@ Litbang Bappeda Kabupaten Sumedang 2007