POKOK BAHASAN - .pokok bahasan 1. pembangunan nasional bidang kesehatan a. arah kebijakan dan sasaran

  • View
    220

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of POKOK BAHASAN - .pokok bahasan 1. pembangunan nasional bidang kesehatan a. arah kebijakan dan...

11/3/2016

1

ALOKASI DAN SINERGI ANGGARANKESEHATAN DALAM PROGRAM GERAKAN

MASYARAKAT SEHAT

BAHAN MENTERI KEUANGAN DALAM KONGRES NASIONAL IAKMI XIII3 NOVEMBER 2016

POKOK BAHASAN1. PEMBANGUNAN NASIONAL BIDANG KESEHATANa. ARAH KEBIJAKAN DAN SASARANb. ISU TERKAIT PENGELOLAAN APBNc. PERKEMBANGAN ANGGARAN KESEHATAN DALAM APBNd. PERKEMBANGAN ANGGARAN KESEHATAN DALAM APBD2. PERMASALAHAN DAN LANGKAH PENINGKATAN EFEKTIFITASANGGARAN KESEHATAN3. ANGGARAN KESEHATAN DALAM PROGRAM GERMAS

2

11/3/2016

2

3

PEMBANGUNAN NASIONAL BIDANGKESEHATAN

Kesehatan Merupakan Salah Satu Prioritas PembangunanNasional 2015-2019

RKP 2015*)RKP 2015*)

MELANJUTKANREFORMASI BAGI

PERCEPATANPEMBANGUNANEKONOMI YANGBERKEADILAN

RKP 2016RKP 2016MEMPERCEPATPEMBANGUNAN

INFRASTRUKTURUNTUK MELETAKKAN

FONDASIPEMBANGUNAN YANG

BERKUALITAS

MEMPERCEPATPEMBANGUNAN

INFRASTRUKTURUNTUK MELETAKKAN

FONDASIPEMBANGUNAN YANG

BERKUALITAS

RKP 2017RKP 2017MEMACU PEMBANGUNAN

INFRASTRUKTUR DANEKONOMI U/

MENINGKATKANKESEMPATAN KERJA SERTAMENGURANGI KEMISKINAN

& KESENJANGANANTARWILAYAH

RKP 2018RKP 2018

Ditentukandalam prosespenyusunan

RKP 2018

RKP 2019RKP 2019

Ditentukandalam prosespenyusunan

RKP 2019

*) Disiapkan oleh KIB II, kemudian direvisi melalui Perpres No. 3/2015 tentang Perubahan RKP 2015 4

11/3/2016

3

Arah Kebijakan dan Sasaran PembangunanKesehatan Nasional

5

No Indikator 2014(Baseline) 20191 Meningkatnya Status Kesehatan dan GiziMasyarakata. Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran 346(SP 2010) 306b. Angka kematian bayi per 1.000 kelahiranhidup 32 (2012) 24c. Prevalensi stunting (pendek dan sangatpendek) anak baduta (%) 32,9 (2013) 28,02 Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menulardan Tidak Menulara. Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000penduduk 297 (2013) 245b. Prevalensi HIV (%) 0,46 (2013)

11/3/2016

4

7

Mandatory Spending DAN Belanja Bersifat Wajif relatif masih besar yaitu81,8% (2017), sehingga akan menyulitkan Pemerintah untuk mengarahkanalokasi anggaran sesuai tujuan Pemerintah

411.6 412.0

97.3 98.1

412.4422.4

698.5 758.3

85.0 83.1 83.9 80.884.5

78.477.8 81.8

0102030405060708090

02004006008001000

1200140016001800

2010 2011 2012 2013 2014 2015 APBNP2016 RAPBN2017Anggaran Pendidikan Anggaran Kesehatan DAU, DBH, Dana Otsus Papua Aceh, DKY, Dana Desa Belanja Non Diskresi % thd BNBelanja non diskresi: belanja yang bersifat wajib untuk penyelenggaraan operasional pemerintahan danpemenuhan kewajiban yang harus dilaksanakan Pemerintah, seperti belanja pegawai (di luar yg telahdihitung pada anggaran pendidikan dan anggaran kesehatan), belanja barang operasional, pembayaranbunga utang, subsidi, dll)

Rp triliun %

Anggaran Kesehatan terus meningkat, seiring dengan peningkatanvolume belanja negara (naik rata-rata 21,9% per tahun)

8

1. Anggaran kesehatan dialokasikan melalui :belanja KL, transfer ke daerah, dan pembiayaan;2. Sejak tahun 2016, anggaran kesehatandialokasikan 5% dari APBN;3. Peningkatan anggaran kesehatan sejak tahun2016 utamanya dialokasikan untuk peningkatandan perluasan layanan kesehatan, baik dari sisidemand maupun supply, kegiatan promotif,preventif, rehabilitatif, dan kuratif.

104.1

2.7 2.8 3.0 2.7 2.8 3.33.8

5.0 5.0

- 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0

- 20.0 40.0 60.0 80.0

100.0 120.0 140.0 160.0

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017APBNAPBNP Real % thd BN

Rp Triliun%

Anggaran Kesehatan, 2009-2017 2015 2016

b c d1. Melalui Belanja Pemerintah Pusat 54,6 76,1 75,2

A. Anggaran Kesehatan pada K/L 50,2 70,1 65,4a.l. i. Kementerian Kesehatan 45,9 62,7 58,3ii. Badan POM 1,0 1,5 1,8iii. BKKBN 2,2 3,6 3,4B. Anggaran Kesehatan pada BUN 4,4 6,0 9,8

2. Melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa 7,4 21,2 25,2A. DAK Kesehatan dan Keluarga Berencana 6,3 20,0 24,0B. 1,1 1,2 1,23. Melalui Pembiayaan 3,5 6,8 3,6

4. Anggaran Kesehatan (1 + 2 + 3) 65,4 104,1 104,0

5. Total Belanja Negara 1.796,6 2.082,9 2.080,5

RASIO ANGGARAN KESEHATAN (4 : 5) x 100% 3,6 5,0 5,0

Komponen Anggaran Kesehatan(triliun rupiah)

2017

LKPP APBNP APBN

a

Perkiraan Anggaran Kesehatan dari DanaOtsus Papua

11/3/2016

5

Anggaran Kemenkes cenderung meningkat yang digunakan untukmeningkatkan kualitas pelayanan kesehatan pada masyarakat

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Perkembangan Anggaran Kemenkes

B. Pegawai B. Barang B. Modal B. Bansos

(Triliun Rp)Sasaran 2016 2017

Persentase ibu hamilkurang energi kronik (KEK)yang mendapatkanmakanan tambahan Persentase ibu bersalin difasilitas pelayanankesehatan (PF)

50% 77%

95% 81%

Kab/Kota yang melakukanpelayanan kesehatanbergerak (PKB) di daerahterpencil dan sangatterpencilInovasipelayanankesehatan 128Kab/Kota

Persentase anak usia 0-11bulan yang mendapatimunisasi dasar lengkap 91,5% 92% Jumlah penduduk yangmenjadi peserta penerimabantuan iuran (PBI) melaluiJaminan KesehatanNasional (JKN)/KartuIndonesia Sehat (KIS)

92,4 jutajiwa 94,4 jutajiwa

Anggaran Badan POM cenderung meningkat yang digunakan untukmeningkatkan kualitas pengawasan obat dan makanan

- 200 400 600 800 1,000

1,200 1,400 1,600 1,800 2,000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Perkembangan Anggaran BPOM(miliar Rp)Sasaran 2016 2017

Pengawasan obat danmakanan di 33 BalaiBesar/Balai POM 82.632 sample 82.632 sampel

Pengawasan Produksidan Distribusi Napza,produk berbahaya,produk terapetik danPKRT493 sarana 546 sarana

Investigasi Awal danPenyidikan TerhadapPelanggaran Bidang Obatdan Makanan60 penyidikan 69 penyidikan

Inspeksi dan SertifikasiObat Tradisional,Kosmetik, ProdukKomplemen dan Pangan42.480 berkassertifikasi 52.100 berkassertifikasi

11/3/2016

6

Anggaran BKKBN cenderung meningkat yang digunakan untukmeningkatkan kualitas kependudukan dan program keluarga berencana

0500

1,0001,5002,0002,5003,0003,5004,000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Perkembangan Anggaran BKKBN

MODAL BELANJA PEGAWAI

(miliar Rp)Sasaran 2016 2017

Jumlah Peserta KB Baru 6,96 juta 6,97 juta

Penggerakan KeluargaBerencana (Adokasi danKIE) 34provinsi 34provinsi Pembinaan Pesrta KB AktifMKJP 21,1 % 21,7 % Persentase Pasangan UsiaSubur (PUS) memilikipengetahuan tentangmetode kontrasepsi

21 % 31 %

36,57039,233

47,006

56,101

68,90171,068

77,131

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Belanja Urusan Kesehatan Agregat Nasional

Anggaran Belanja Urusan Kesehatan pada APBD cenderungmeningkat dengan prosentase berkisar 10-11 persen thd APBD

11/3/2016

7

13

Rasio Fungsi Kesehatan Menurut Propinsi Tahun2015

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Aceh

Jaba

rGo

ront

aloJa

timJa

teng

Sulse

lBa

liSu

lbar

Jogy

aBa

bel

Sulte

ng NTT

NTB

Sum

bar

Kalse

lSu

mut

Beng

kulu

Kalba

rKe

pri

Sultr

aBa

nten

Sum

sel

Sulut

Kalte

ngPa

pbar

Jam

biPa

pua

Malu

tLa

mpu

ngKa

ltim

Riau

Malu

kuKa

ltara

Secara rata-rata, rasio anggaran fungsi kesehatan seluruh propinsi berada di atasketentuan UU sebesar 10 % Sebagian besar daerah di wilayah Jawa dan Bali-Nusa Tenggara memiliki rasioanggaran fungsi kesehatan di atas rata-rata nasional, sedangkan daerah di pulauKalimantan, Papua Maluku, Maluku Utara, dan Riau memiliki rasio anggarankesehatan di bawah rata-rata nasional

*Nilai Rata-rata dalam satu propinsi

14

PERMASALAHAN DAN LANGKAH PENINGKATANEFEKTIFITAS ANGGARAN KESEHATAN

11/3/2016

8

PERMASALAHAN PEMANFAATAN ANGGARAN KESEHATAN

Sebagian besar permasalahan kesehatan terkait eratdengan permasalahan non kesehatan, sepertiketersediaan infrastruktur (akses jalan, sarana airbersih, dan MCK), tingkat kesejahteraan keluarga,tingkat pendidikan, pengarusutamaan gender, dan gayahidup masyarakat; Masih kurangnya fasilitas kesehatan dan tenagakesehatan dibandingkan jumlah penduduk; Masih adanya permasalahan dalam penerapan programJaminan Kesehatan Nasional.

LANGKAH PENINGKATAN EFEKTIFITAS PEMANFAATANANGGARAN KESEHATAN

Pengalokasian anggaran yang semakin mendukung kegiatan promotif dan preventif kesehatan sertapeningkatan budaya hidup sehat agar mengurangi beban pembiayaan kesehatan kuratif berkoordinasi dengan Kemenkes untuk mencari pola insentif yang mendukung pemerataan tenagamedis atau dokter berkoordinasi dengan Kemenkes dan Kemenristekdikti untuk melihat potensi penggunaan anggaranpendidikan yang dapat dikaitkan dengan dukungan dalam upaya untuk pemenuhan kebutuhandokter dan tenaga kesehatan Meningkatkan efektivitas alokasi premi program JKN untuk peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI)melalui perbaikan tingkat akurasi data kemiskinan.