BANK INDONESIA

a. Dasar pendirian, status dan tujuan.

b. Tugas dan kewenangan.c. Pengawasan perbankan.

BANK INDONESIA

DASAR PENDIRIAN1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 23D Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang undang; dan

2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2004 tentang Amandemen terhadap Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan Undang-Undang No. 6 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas undangundang nomor 23 tahun 1999 tentang bank indonesia menjadi undang-undang

BANK INDONESIASTATUS

Bank Indonesia adalah bank sentral negara RI berupa lembaga negara yang independen dengan berstatus badan hukum.

[Ps. 4 UUBI]

TUJUAN

Mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah.[Ps. 7 UUBI]

TUGAS• Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;• Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; dan• Mengatur dan mengawasi bank.[Ps. 8 UUBI]

BANK INDONESIA

KEWENANGAN MENGATUR DAN MENGAWASI BANK

Kewenangan untukmemberi izin/

Right to licence

Kewenangan untuk mengatur/

Right to regulate

Kewenangan untukmengawasi/

Right to control

Kewenangan untukMengenakan

sanksi/Right to impose

sanction

Ps. 6; 7; 16; 18-20; 26; 28; 41-42

UU Perbankan

1. Ps. 2; 8; 11; 15; 21-28; 32; 40; 42A UUPerbankan;2. Ps. 4 UUSNT & LLD; dan3. Ps. 25 UUBI

Ps. 29-35UUBI

Ps. 29 – 37 UU Perbankan

Ps. 37; 37A; 46- 53UUPerbankan

Ps. 24 jo. Ps. 4 UUBI

BANK INDONESIA

PENGAWASANPERBANKAN

Pengawasan terhadap Kepatuhan/Compliance Based Supervision

Pengawasan terhadap Resiko/Risk Based Supervision

1. Resiko Kredit;2. Resiko Pasar;3. Resiko Likuiditas;4. Resiko Operasional;5. Resiko Hukum;6. Resiko Reputasi;7. Resiko Strategik;dan8. Resiko Kepatuhan.

BANK INDONESIA

KEWENANGAN UNTUK MENGAWASI/POWER TO CONTROL

Pengawasan Langsung/On-Site Supervision/Direct Supervision

Pengawasan Tidak Langsung/Off-Site Supervision/Indirect Supervision

1. Umum/berkala; dan2. Setiap waktu.

Ps. 31 UU No. 10/1998jo. UU No. 7/1992

Laporan

BANK INDONESIA

KEWENANGAN UNTUK MENGAWASI/POWER TO

CONTROL

Kewenangan untuk mengawasi lembaga keuangan baik sektor perbankan maupun non-bank konsepnya secara bertahap akan beralih kepada badan khusus yang secara konsep bernama Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Ps. 34-35 UU No. 23/1999 jo. UU No. 3/2004.

BANK INDONESIAKOMPONEN DAN BOBOT PENILAIAN

TINGKAT KESEHATAN BANK

• Capital/Permodalan 30%• Asset quality/Kualitas aset 30%• Management/Manajemen 10%• Earning/Rentabilitas 10%• Liquidity/Likuiditas 10%• Sensitivity to market/ 10%

Sensitivitas terhadapResiko Pasar

---------- +Total = 100%

SBI No. 6/23/2004 tgl 21 Mei 2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

BANK INDONESIA

TINGKAT KESEHATAN BANK

1. Sehat; 80-100

2. Cukup Sehat; 60- 80

3. Kurang Sehat; dan 40- 60

4. Tidak Sehat. 0- 40

PERINGKAT KOMPOSIT

PREDIKAT HASIL

PENILAIAN

PK-1 Sangat Baik

PK-2 Baik

PK-3 Cukup Baik

PK-4 Kurang Baik

PK-5 Tidak Baik

HASIL PENILAIAN

Ditetapkan dalam 5 Peringkat Komposit (PK), yaitu:

Ps. 5; 6; 7 PBI NO. 6/10/PBI/2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum tgl 12 April 2004

BANK INDONESIA

TINGKAT KESEHATAN BANK

*KURANG SEHAT*

1. Pembinaan; dan/atau

2. Action Plan.

Ps. 37 UU No. 7/ 1992 jo. UU No. 10/1998.

BANK INDONESIA

3 UNSUR BANK SENTRAL

1. Keterbukaan/transparansi/Disclosure;

2. Akuntabilitas; dan

3. Independensi/Kemandirian.

BANK INDONESIA

KEMANDIRIAN BANK SENTRAL1. Kemandirian Lembaga/Institutional Independence;

2. Kemandirian Fungsi/Functional Independence;

3. Kemandirian Organisasi/Organization Independence; dan

4. Kemandirian Anggaran/Financial Independence.

[Fabian Amtenbrink, The Democratic Accountability of Central Banks (A Comparative Study of The European Central Bank), Oxford & Portland, Oregon: Hart Publishing Ltd., 1999]

BANK INDONESIA

Dalam melaksanakan tugasnya BI dipimpin oleh Dewan Gubernur dengan Deputi Gubernur Senior sebagai wakil.Menurut UU No. 3 tahun 2004 susunan DG BI terdiri dari :Seorang GubernurSeorang Deputi Gubernur Senior sebagai wakil GubernurSekurang-kurangnya 4 orang atau sebanyak-banyaknya 7 orang Deputi Gubernur yang merupakan anggota DG

BANK INDONESIA

• Untuk dapat diangkat sebagai DG harus memenuhi syarat :

a. Warga negara Indonesia;

b. Memiliki integritas, akhlak, dan moral yg tinggi;

c. Memiliki keahlian dan pengalaman dan pengalaman di bidang ekonomi, keuangan, perbankan, atau hukum.

• Masa jabatan DG: 5 tahun.• Calon DG diusulkan Presiden berdasarkan

rekomendasi Gubernur.

BANK INDONESIA

• Anggota DG tidak dapat diberhentikan dalam masa jabatannya, kecuali ybs:

a. Mengundurkan diri;

b. Melakukan tindak pidana kejahatan;

c. Tidak dapat hadir secara fisik 3 bulan berturut-turut;

d. Dinyatakan pailit;

e. Berhalangan tetap.

BANK INDONESIA• Masa jabatan DG 5 tahun dan dapat diangkat

kembali dalam jabatan yg sama sebanyak-banyaknya satu kali masa jabatan.

STAGGERING SYSTEM

SIB (SYSTEMATICALLY IMPORTANT BANKS) = 14 BANK = 70% PANGSA PERBANKAN

TO BIG TOO FAIL

PRUDENTIAL REGULATIONS