Pokok Bahasan 2

Materi Inti 1:POKOK BAHASAN 2

Definisi Kebijakan Kesehatan

1

Tujuan Pembelajaran

Memahami ilmu kebijakan dan penerapannya di sektor kesehatan

Memahami proses kebijakan dan pelaksanaannya di sektor kesehatan

Memahami hubungan ilmu kebijakan dan manajemen

Memahami prinsipprinsip manajemen dan aplikasinya disektor kesehatan

Mempelajari lebih lanjut berbagai kasus kebijakan dan manajemen yang spesifik di sektor kesehatan

2

Program Pengambangan Kapasitas Pimpinan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Badan PPSDM Kementrian Kesehatan RI bekerjasama dengan Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan ,UGM

Daftar Isi

Sistem Kesehatan dan Komponennya

Konsep kebijakan, konteks, para pelaku danprosesnya.

Dinamika dan metafora sistem kesehatan.

3

Program Pengambangan Kapasitas Pimpinan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Badan PPSDM Kementrian Kesehatan RI bekerjasama dengan Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan ,UGM

Ilmu Kebijakan

mengembangkan kajian tentang :

hubungan antara pemerintah dan swasta,

distribusi kewenangan dan tanggung jawab antar berbagai level pemerintah,

hubungan antara penyusunan kebijakan dan pelaksanaannya,

ideologi kebijakan

makna reformasi kesehatan.

4

Program Pengambangan Kapasitas Pimpinan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Badan PPSDM Kementrian Kesehatan RI bekerjasama dengan Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan ,UGM

Ilmu Manajemen

Dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan kesehatan, teori dan konsep manajemen tidak dapat diabaikan.

Materi ini juga berusaha membekali pimpinan dinas kesehatan untuk memahami prinsip-prinsip manajemen yang dipergunakan secara umum di lembaga-lembaga pelayanan kesehatan.

5

Program Pengambangan Kapasitas Pimpinan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Badan PPSDM Kementrian Kesehatan RI bekerjasama dengan Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan ,UGM

Pembekalan ini berupa pengajaran prinsip-prinsip manajemen yang diharapkan dapat dikembangkan secara mandiri oleh para peserta pelatihan.

6

Program Pengambangan Kapasitas Pimpinan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Badan PPSDM Kementrian Kesehatan RI bekerjasama dengan Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan ,UGM

Sistem Kesehatan dan Kerangka Kebijakan

Kesehatan: konteks, proses, dan pelaku-pelaku.

7

Program Pengambangan Kapasitas Pimpinan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Badan PPSDM Kementrian Kesehatan RI bekerjasama dengan Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan ,UGM

1 Sistem Kesehatan dan Indikatornya

8

Program Pengambangan Kapasitas Pimpinan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Badan PPSDM Kementrian Kesehatan RI bekerjasama dengan Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan ,UGM

Pokok Bahasan

1. Konsep kebijakan, konteks, para pelaku dan prosesnya.

2. Dinamika dan metafora sistem kesehatan.

9

Program Pengambangan Kapasitas Pimpinan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Badan PPSDM Kementrian Kesehatan RI bekerjasama dengan Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan ,UGM

Pengantar Kebijakan Kesehatan

Konsep kebijakan, konteks, para pelaku dan

prosesnya.

10

Program Pengambangan Kapasitas Pimpinan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Badan PPSDM Kementrian Kesehatan RI bekerjasama dengan Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan ,UGM

Apa kebijakan kesehatan itu?

Kebijakan (Policy): Sejumlah keputusan yang dibuat oleh mereka yang bertanggung jawab dalam bidang kebijakan tertentu

Kebijakan Publik (Public Policy): kebijakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau negara

Kebijakan Kesehatan (Health Policy): Segala sesuatu untuk mempengaruhi faktor faktor penentu di sektor kesehatan agar dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat; dan bagi seorang dokter kebijakan merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan layanan kesehatan (Walt, 1994)

11

Program Pengambangan Kapasitas Pimpinan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Badan PPSDM Kementrian Kesehatan RI bekerjasama dengan Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan ,UGM

Mengapa Kebijakan kesehatan penting?

Sektor kesehatan merupakan bagian penting perekonomian di berbagai negara

Kesehatan mempunyai posisi yang lebih istimewa dibanding dengan masalah sosial yang lainnya

Kesehatan dapat dipengaruhi oleh sejumlah keputusan yang tidak ada kaitannya dengan pelayanan kesehatan (misal: kemiskinan, polusi)

Memberi arahan dalam pemilihan teknologi kesehatan

12

Program Pengambangan Kapasitas Pimpinan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Badan PPSDM Kementrian Kesehatan RI bekerjasama dengan Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan ,UGM

Segitiga Analisis KebijakanKonteks

Aktor/ pelaku

Individu

Pelaku

Organisasi

Isi/ KontenProses

Sumber: Walt and Gilson (1994)

13

Program Pengambangan Kapasitas Pimpinan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Badan PPSDM Kementrian Kesehatan RI bekerjasama dengan Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan ,UGM

Keuntungan Analisis Kebijakan

Kaya penjelasan mengenai apa dan bagaimana hasil (outcome) kebijakan akan dicapai

Piranti untuk membuat model kebijakan di masa depan dan mengimplementasikan dengan lebih efektif

14

Program Pengambangan Kapasitas Pimpinan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Badan PPSDM Kementrian Kesehatan RI bekerjasama dengan Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan ,UGM

Contoh penggunaan Analisis Kebijakan

Kasus: Tarif untuk meningkatkan efisiensi di pelayanan kesehatan

Konteks: kondisi ekonomi, ideologi, dan budaya

Konten/ Isi: Apa tujuan yang ingin dicapai Apakah ada pengecualian?

Aktor/ Pelaku Siapa yang mendukung dan menolak kebijakan tarif?

Proses Pendekatan Top- Down? Bagaimana kebijakan ini akan dikomunikasikan

15

Program Pengambangan Kapasitas Pimpinan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Badan PPSDM Kementrian Kesehatan RI bekerjasama dengan Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan ,UGM

Kasus: ...............Konteks

Aktor/ pelaku

Individu

Pelaku

Organisasi

Isi/ KontenProses

Sumber: Walt and Gilson (1994)

16

Program Pengambangan Kapasitas Pimpinan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Badan PPSDM Kementrian Kesehatan RI bekerjasama dengan Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan ,UGM

Faktor Kontekstual yang Mempengaruhi Kebijakan

Faktor situasional: Faktor yang tidak permanen atau khusus yang dapat berdampak pada kebijakan (contoh: kekeringan)

Faktor struktural: bagian dari masyarakat yang relatif tidak berubah (misal: sistem politik)

Faktor Budaya: Faktor yang dapat berpengaruh seperti hirarki, gender, stigma terhadap penyakit tertentu

Faktor Internasional atau eksogen: faktor ini menyebabkan meningkatnya ketergantungan antar negara dan mempengaruhi kemandirian dan kerja sama internasional dalam kesehatan

17

Program Pengambangan Kapasitas Pimpinan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Badan PPSDM Kementrian Kesehatan RI bekerjasama dengan Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan ,UGM

Proses Penyusunan Kebijakan

Identifikasi Masalah dan Isu

Perumusan Kebijakan

Pelaksanaan Kebijakan

Evaluasi Kebijakan

18

Program Pengambangan Kapasitas Pimpinan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Badan PPSDM Kementrian Kesehatan RI bekerjasama dengan Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan ,UGM

Menggunakan Segitiga Kebijakan Kesehatan

Segitiga kebijakan kesehatan digunakan untuk memahami kebijakan tertentu dan menerapkan untuk merencanakan kebijakan khusus dan dapat bersifat:

Retrospektif (meliputi evaluasi dan monitoring kebijakan)

Prospektif (Memberi pemikiran strategis, advokasi dan lobi kebijakan)

19

Program Pengambangan Kapasitas Pimpinan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Badan PPSDM Kementrian Kesehatan RI bekerjasama dengan Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan ,UGM

Bacaan Lebih Lanjut

Buse K. (2009) Making Health Policy : Understanding Public Health.

20

Program Pengambangan Kapasitas Pimpinan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Badan PPSDM Kementrian Kesehatan RI bekerjasama dengan Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan ,UGM

MODUL 2POKOK BAHASAN 2

Politik dan Policy

Program Pengambangan Kapasitas Pimpinan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Badan PPSDM Kementrian Kesehatan RI bekerjasama dengan Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan ,UGM

Tujuan Pembelajaran

Mengetahui definisi dari policy, politik dan policy analysis

Mengetahui bagaimana negara menjadi pusat analisa kebijakan politik

Mengetahui mengenai rantai efek perbaikan mutu

22

Program Pengambangan Kapasitas Pimpinan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Badan PPSDM Kementrian Kesehatan RI bekerjasama dengan Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan ,UGM

Daftar Isi

Definisi dari policy

Policy Analysis

Policy Making Process

Rantai Efek Perbaikan Mutu

23

Program Pengambangan Kapasitas Pimpinan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Badan PPSDM Kementrian Kesehatan RI bekerjasama dengan Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan ,UGM

1Policy making processvs

Policy analysis

2Policy, Politics

Asal kata : Polis (Greek),yang artinya adalah City atau State

3Simple term of policy

A set of actions and decisionsStatements of intention

4Politics

meansINFLUENCINGMempengaruhi

5Politics (Mason, Talbott & Leavitt, 1993)

Competing sets of valuesCompeting sets of interests

Multiple interest groupsInfluencing

Policy makersActors