Kunci jawaban memahami prinsip bisnis

Embed Size (px)

Text of Kunci jawaban memahami prinsip bisnis

KUNCI JAWABAN

www.shared777.blogspot.com

KUNCI JAWABAN MODUL MEMAHAMI PRINSIP-PRINSIP BISNISBab 1 (Hal 17 sd 20)

a. Pilihan ganda

1.e6.c11.e16.C

2.a7.c12.d17.A

3.a8.d13.c18.A

4.a9.c14.e19.C

5.e10.b15.c20.D

b. Isian1. Inggris.2. Agraris.3. Rumah sakit, lembaga pendidikan, panti asuhan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).4. UU Nomor 40 Tahun 2007.5. Persekutuan perdata, persekutuan/perusahaan firma (Fa), dan persekutuan/perusahaan komanditer (CV).6. Penggabungan suatu usaha perseroan.7. Berlaku bagi seluruh golongan.8. SM. Amin, SH.9. Sebagai sumber informasi yang berguna bagi praktisi bisnis.10. Asas kontrak (perjanjian) itu sendiri, dan asas kebebasan berkontrak.c. Esai

1. Bentuk koperasi :a. Koperasi primer, yaitu koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang. b. Koperasi sekunder, yaitu koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi.2. 6 dasar kerja koperasi sebagai badan usaha berdasarkan pasal 5 UU Perkoperasian :a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

b. Pengelolaannya dilakukan secara demokratis

c. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota

d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal

e. Kemandirian

f. Pendidikan perkoperasian dan kerja sama antar koperasi

3. Perbedaan bentuk usaha berbadan hukum dengan bentuk usaha tidak berbadan hukum :

Perbedaannya terlihat dari prosedur pendirian badan usaha tersebut. Bila seseorang akan mendirikan perkumpulan/perusahaan yang bukan badan hukum, maka tidak diperlukan adanya syarat pengesahan akta pendirian oleh pemerintah, cukup dengan adanya kesepakatan para pihak, tanpa ada pendaftaran.4. Maksud dari keanggotaan bersifat persoonlijk :

Yaitu dimana menyebabkan keanggotaan seorang peserta tidak dapat dialihkan/dioperkan kepada pihak lain.

5. Joint venture, dan alasan dibentuknya joint venture:

Joint venture merupakan suatu perusahaan baru yang didirikan bersama-sama oleh beberapa perusahaan yang berdiri sendiri dengan menggabungkan potensi usaha, termasuk modal, dalam perbandingan yang telah ditetapkan menurut perjanjian atau kontrak yang telah sama-sama disetujui.

Alasan dibentuknya joint ventureialah

a. Untuk mengambil alih suatu perusahaan yang sedang berjalan untuk memperluas suatu pasar tertentu.

b. Untuk memperoleh keuntungan-keuntungan pajak.

c. Untuk mendapatkan sumber-sumber baru bagi dalam proses produksi.

d. Untuk memperoleh cadangan uang tunai.

Bab 2 (Hal 38 sd 41)

a. Pilihan ganda

1.a6.b11.b16.c

2.c7.b12.b17.e

3.a8.c13.d18.c

4.d9.e14.a19.d

5.a10.b15.c20.d

b. Isian

1. Trade on Related Aspects of Intellectual Property Rights.2. HaKI.3. Undang-Undang No. 14 tahun 2001.4. Dirjen HaKI.5. Merek dagang dan merek jasa.6. Berita Resmi Merek.7. Pasal 28.8. Berita Resmi Merek.9. Hak moral dan hek ekonomi.10. 4 (empat).c. Esai

1. Yang dapat dilindungi oleh HaKI :Hak paten, rahasia dagang, hak merek, dan hak cipta.

2. Jangka waktu perlindungan paten biasa dan paten khusus :

Paten biasa berlaku selama 20 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan Paten, sedangkan jangka waktu perlindungan paten sederhana adalah 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan.

3. Hal-hal yang menyebabkan merek tidak bisa didaftarkan :

a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan atau jasa yang sejenis.

b. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis.

c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal.

d. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.

e. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

f. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

4. Hak eksklusif dalam hal hubungan kepemilikan terhadap hak cipta :

Bahwa hanya pemegang hak ciptalah yang bebas melaksanakan hak cipta tersebut, sementara orang atau pihak lain dilarang melaksanakan hak cipta tersebut tanpa persetujuan pemegang hak cipta.

5. UU Hak Cipta Indonesia melindungi ciptaan orang yang bukan warga negara Indonesia :

Perlindungan diberikan selama hasil ciptaan tersebut diumumkan untuk pertama kali di Indonesia, atau sejauh negara dari warga negara atau penduduk atau badan hukum tersebut mengadakan perjanjian bilateral mengenai perlindungan hak cipta dengan Indonesia, atau menjadi peserta perjanjian multilateral yang sama di bidang hak cipta yang diikuti pula oleh Indonesia.

Bab 3 (Hal 53 sd 56)

a. Pilihan ganda

1.e6.c11.c16.a

2.c7.a12.d17.c

3.b8.e13.b18.a

4.e9.a14.d19.e

5.a10.d15.d20.a

b. Isian

1. 1457.2. Konsumen.3. Nomor 39/248 Tahun 1985.4. Asas hukum Perlindungan Konsumen.5. Pasal 8 UU Perlindungan Konsumen.6. Pasal 60 sampai dengan pasal 63 UU Perlindungan Konsumen.7. Sanksi pidana tambahan.8. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen9. Presiden.10. Pasal 46 UU Perlindungan Konsumen.c. Esai

1. Terjadinya hubungan hukum antara penjual dan pembeli :Kedua belah pihak memiliki Hak dan Kewajiban, dimana pembeli berkewajiban untuk membayar harga barang dan penjual berkewajiban memberikan barang atau jasa yang dijualnya.2. Unsur-unsur yang harus dipenuhi sehingga suatu perjanjian dianggap sah oleh undang-undang :

a. Dibuat berdasarkan kata sepakat dari para pihak tanpa adanya paksaan, kekhilafan maupun penipuan.

b. Dibuat oleh mereka yang cakap untuk bertindak dalam hukum.

c. Memiliki objek perjanjian yang jelas.

d. Didasarkan pada suatu klausa yang halal (diperbolehkan secara hukum).

3. Pihak yang berhak menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha :

Sanksi administratif berikan oleh Undang-Undang kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk menyelesaikan persengketaan konsumen di luar pengadilan.

4. Fungsi BPKN :

Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia5. Tugas-tugas dari lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat :

a. Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

b. Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya.

c. Bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen.

d. Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen.

e. Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.

Bab 4 (Hal 70 sd 72)

a. Pilihan ganda

1.b6.c11.a16.a

2.d7.c12.e17.a

3.e8.e13.c18.e

4.e9.c14.b19.c

5.a10.b15.a20.d

b. Isian

1. Monopoly by law, monopoly by nature, dan monopoly by license.2. 5 Maret 1999.3. 9 bab, dan 53 pasal.

4. Pasal 1.

5. HaKI.6. Hak cipta.7. anti kompetitif.8. Monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, dan persekongkolan.9. Persekongkolan.10. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha.c. Esai

1. Pengertian monopoli dan monopsoni :a. Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.

b. Monopsoni merupakan bentuk monopoli dalam kelompok penguasaan pembelian.

Dengan demikian, monopoli menguasai produksi dan/atau pemasaran, sedangkan monopsoni menguasai pembelian.2. Empat unsur dasar hukum anti-monopoli :

a. Hukum Paten memberikan kepada para penemu berupa hak-hak eksklusif untuk menggunakan, memproduksi dan memanfaatkan penemuan tersebut dan mencegah pihak lain untuk melaksanakan hak-hak tersebut tanpa izin.

b. Hak Cipta memberikan monopoli kepada pencipta suatu karya tertentu untuk memproduksi dan memanfaatkan karyanya.

c. Hukum merek mencegah seseorang menggunakan merek orang lain yang telah ada dan telah terdaftar.

d. Hukum mengenai rahasia dagang mencegah orang untuk mengungkapkan rahasia kepada umum, dan mengizinkan pemegang rahasia dagang tersebut untuk memperoleh dan mengelola hak monopoli atas informasi rahasia tersebut.

3. Sanksi-sanksi yang dikenakan terhadap para pelaku monopoli :

Sanksi administatif, pidana, dan pidana pokok.

4. Definisi :

a. Praktik monopoli, yaitu suatu pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.b. Pemusatan kekuatan ekonomi adalah penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga mereka dapat menentukan harga barang dan/atau jasa. c. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.5. Suatu pelaku usaha atau kelompok usaha dianggap memiliki posisi dominan :

a. Satu pelaku