Kerangka Acuan Kerja Rzwp3k Minut (Repaired)

KERANGKA ACUAN KERJA

PENYUSUNAN RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

KABUPATEN MINAHASA UTARA

1. LATAR BELAKANG

1.1 Pendahuluan

UU No. 27 Tahun 2007 Pasal 5 (Lima) menyatakan bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan

pulau-pulau kecil meliputi kegiatan : perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian.

Perencanaan Pengelolaan WP3K terdiri dari Rencana Strategis, Rencana Zonasi, Rencana

Pengelolaan dan Rencana Aksi Pengelolaan (UU No. 27 Tahun 2007 Pasal 7 ayat 1). Pemerintah

Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota menyusun rencana strategis WP-3-K yang merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dan/atau komplemen dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD). Hal ini tertuang pada peraturan Mentri Kelautan dan Perikanan Republik

Indonesia No. 16/2008 pasal 5 ayat 1. Rencana Zonasi terdiri dari Rencana Zonasi (RZ) Provinsi,

Rencana Zonasi Kabupaten/Kota, Rencana Zonasi Rinci (RZR) Kabupaten/Kota. Pemerintah Daerah

wajib menyusun semua rencana sesuai dengan kewenangan masing-masing (UU No. 27/2007 Pasal 7

Ayat 3). Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi atau disebut RZWP-3-K

Provinsi adalah merupakan arahan pemanfaatan sumberdaya di wilayah pesisir dan pulau-pulau

kecil provinsi di lingkup wilayah provinsi yaitu 4 sampai dengan 12 mil.

Potensi sumber daya yang terkandung di wilayah pesisir, lautan dan pulau-pulau kecil di

Kabupaten Minahasa Utara luar biasa besar, bahkan diperkirakan jauh lebih besar dibandingkan

dengan potensi sumber daya yang ada di wilayah daratan. Namun, pada kenyataannya pemanfaatan

dan pengelolaan sumber daya yang ada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil selama ini belum

dilakukan secara optimal. Konsentrasi kegiatan pembangunan yang terjadi selama ini lebih terfokus

pada pemanfaatan dan pengelolaan wilayah darat, yang menyebabkan terabaikannya

pengembangan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil tersebut. Lebih terfokusnya kebijakan

pemerintah pada upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya di wilayah daratan dapat

terlihat seperti pada pembangunan sektor pertanian dalam rangka swasembada pangan yang

berorientasi pada upaya untuk mendorong perkembangan pertanian tanaman pangan, maupun

pada saat era industrialisasi yang ditujukan untuk memacu pertumbuhan perekonomian nasional.

Konsep pengembangan wilayah yang diterapkan kurang menyentuh upaya pemanfaatan dan

pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai bagian yang tak terpisahkan dari suatu

ruang wilayah. Kondisi ini berakibat pada timbulnya kesenjangan wilayah, yaitu antara wilayah

pesisir dan pulau-pulau kecil dengan wilayah daratan, baik kesenjangan dalam hal pembangunan

fisik, sosial maupun ekonomi.

Indikasi timbulnya kesenjangan tersebut antara lain tercermin dari relatif rendahnya tingkat

kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dibandingkan dengan masyarakat

yang tinggal di wilayah daratan. Indikasi lainnya tercermin dari relatif kecilnya kontribusi sektor

perikanan sebagai basis sektor perekonomian masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil dibandingkan

kontribusi sektor pertanian, industri dan perdagangan sebagai basis sektor perekonomian

masyarakat di wilayah daratan. Kondisi tersebut diperparah lagi dengan terisolasinya, secara sosial

maupun ekonomi masyarakat yang menempati pulau-pulau kecil yang salahsatunya disebabkan oleh

rendahnya aksesibilitas (transportasi dan komunikasi) dan kondisi geografis, topografi, hidrologi,

geologi dan klimatologi yang kurang mendukung. Sebagai upaya pengelolaan wilayah pesisir dan

pulau-pulau kecil, maka pemerintah menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27

Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PWP3K). Proses pengelolaan

wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dimaksud, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 UU RI

Nomor 27 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa :

”Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan,

pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan sumber daya

pesisir dan pulau-pulau kecil serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan

kesejahteraan masyarakat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ”.

Selanjutnya perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (PWP3K)

tersebut, mencakup penyusunan ;

a) Rencana strategis wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RSWP3K).

b) Rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K).

c) Rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RPWP3K), dan

d) Rencana aksi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RAPWP3K).

Penyusunan RSWP3K merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rencana

pembangunan jangka panjang daerah, sedangkan RZWP3K merupakan arahan pemanfaatan ruang

yang diselaraskan dan diserasikan dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) provinsi dan

kabupaten. Adapun tujuan rencana zonasi adalah membagi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ke

dalam zona-zona yang sesuai dengan peruntukan dan kegiatan yang bersifat saling mendukung

(compatible) serta memisahkannya dari kegiatan yang bersifat bertentangan (incompatible).

Rencana zonasi WP3K meliputi penetapan kawasan, zona dan subzona serta arahan

pemanfaatannya, yaitu kawasan pemanfaatan umum (multiple use), kawasan konservasi, kawasan

strategis nasional tertentu dan zona alur (corridor zone).

RZWP3K (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil) harus mempertimbangkan 3

(tiga) prinsip keterpaduan sebagai berikut ;

1. Prinsip Pertama, yaitu keterpaduan antar ekosistem darat dan laut, di mana harus

mempertimbangkan berbagai dampak biofisik dan sosial-ekonomi yang terkait antara

ekosistem darat dan lautan, karena merupakan satu kesatuan ekologi yang tidak bisa

dipisahkan. Hal ini berarti ancaman dan kerusakan terhadap ekosistem daratan akan

berimplikasi negatif terhadap ekosistem lautan, begitu pula sebaliknya.

2. Prinsip Kedua, yaitu keterpaduan antar sektor dan atau stakeholder, karena berbagai

sektor yang terkait dengan pengelolaan perairan pesisir tidak bisa berjalan sendiri-

sendiri dalam melakukan aktivitasnya, apalagi perairan pesisir merupakan pusat

pemanfaatan dan kegiatan dari berbagai sektor yang berhubungan dengan daratan

maupun lautan, seperti jasa transportasi laut, industri galangan kapal, perikanan,

pertambangan, pariwisata, kehutanan, pertanian, dan industri manufaktur di daratan.

Sehingga dibutuhkan kerjasama dan koordinasi untuk menghindari arogansi masing-

masing sektor dalam mengimplementasikan program pembangunannya. Selain

itu stakeholder terkait seperti pihak pemerintah, swasta, akademisi, LSM dan

masyarakat perlu diakomodir bersama-sama dalam penentuan kebijakan yang

berhubungan dengan pengelolaan perairan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil untuk

penyamaan persepsi.

3. Prinsip Ketiga, yaitu Keterpaduan antar level pemerintahan, baik pusat, provinsi

maupun antar kabupaten/kota, di mana harus ada komunikasi 2 arah dan kerjasama

yang harmonis antar level pemerintahan, agar tidak terjadi kesalahan dan

ketidakakuratan dalam melakukan perencanaan dan pengimplementasian berbagai

program pembangunan.

Sungguh merupakan langkah yang tepat untuk melaksanakan rencana zonasi wilayah pesisir

dan pulau-pulau kecil, dengan adanya RZWP3K diharapkan akan tercipta keterpaduan/integrasi

perencanaan tata ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan wilayah darat secara harmonis,

selaras dan seimbang serta terdapat suatu jaringan/kisi-kisi spasial di atas lingkungan pesisir dan laut

yang memisahkan pemanfaatan sumber daya yang saling bertentangan dan menentukan kegiatan-

kegiatan yang dilarang dan diizinkan untuk setiap zona peruntukan dalam rangka menciptakan suatu

keseimbangan antara kebutuhan-kebutuhan pembangunan dan konservasi.

1.2 Pertimbangan Spasial

Kabupaten Minahasa Utara merupakan kabupaten hasil pemekaran Kabupaten Minahasa

dibentuk di Provinsi Sulawesi Utara, yang secara geografis terletak pada 01o 17’ 15”– 01o 53’ 18,5” LU

dan 124o 43’ 51” – 125o 10’ 37,7” BT , berdasarkan UU No. 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan

Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara. Kabupaten Minahasa Utara dengan luas

daratan 1.059,244 km² dan lautan 1.261 km² yang terdiri atas Kecamatan Wori, Likupang Barat,

Likupang Timur, Likupang Selatan, Dimembe, Talawaan, Kauditan, Kema, Airmadidi dan Kalawat.

Kabupaten Minahasa Utara juga merupakan daerah pesisir, yang mana juga banyak terdapat

pulau-pulau kecil yang potensial untuk dikembangkan, jumlah pulau-pulau kecila yang terdapat di

peraian Kabupaten Minahasa Utara pada saat ini9 adalah sebanyak....

Sesuai dengan strategi penataan ruang dalam RTRW Kabupaten Minahasa Utara tahun 2013-

2033 pengembangan pulau-pulau kecil yang ada di Kabupaten Minahasa Utara ini lebih diarahkan

kekegiatan pariwisata

1.3 Pertimbangan Peraturan

Dalam penyusunan suatu rencana tata ruang produk yang nantinya dihasilkan harus diriview

atau ditinjau kembali setiap 5 tahun sekali, hal tersebut dilakukan guna untuk mengetahui

perubahan atau pergeseran yang terjadi. Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Pulau-Pulau Kecil di

Kabupaten Minahasa Utara ini adalah langkah kongkrit stakeholder terkait guna untuk

memanfaatkan potensi-potensi yang terdapat di pulau-pulau kecil yang ada di wilayah perairan

Kabupaten Minahasa Utara agar bisa lebih dikelelola dan dimanfaatkan dengan baik. Adapun

peraturan-peraturan terkait yang mendasari pekerjaan ini diantaranya adalah sebagai berikut :

1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4725); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor

12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang

Pulau Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 128).

3) Undang-undang republik indonesia Nomor 27 tahun 2007 Tentang Pengelolaan wilayah

pesisir dan pulau-pulau kecil.

4) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.16 /

MEN / 2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

5) Peraturan pemerintah republik indonesia Nomor 64 tahun 2010 Tentang Mitigasi bencana

di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

6) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan

Ruang Wilayah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934).

2. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

2.1 Maksud

Untuk menentukan suatu Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten

Minahasa Utara yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan

wilayah pesisir dan Pulau-pulau kecil berfungsi sebagai untuk :

1) Menetukan kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi, kawasan strategis nasional

tertentu dan rencana alur.

2) Penyusunan rencana zonasi wiloayah pesisir dan pulau-pulau kecil mengikuti dan

memadukan rencana pemerintah dan pemerintah daerah dengan memperhatikan kawasan,

zona, dan alur laut.

2.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil Kabupaten

Minahasa Utara ini adalah sebagai berikut :

1) Untuk mengatasi konflik pemanfaatan sumberdaya akibat adanya pengunaan ruang yang

mutulisme dan kompleksitas pemangku kepentingan.

2) Sebagai panduan pemanfaatan jangka panjang, pembangunan dan pengelolaan sumberdaya

di dalam wilayah rencana.

3) Sebagai alat untuk menetapkan arahan pemanfaatan untuk setiap bagian wilayah pesisir dan

pulau-pulau kecil dengan merumuskan kerangka manajemen, yang merupakan acuan dalam

implementasi rencana pengelolaan.

4) Beberapa aspek tujuan rencana zonasi yaitu memberikan perlindungan bagi habitat kritis,

ekosistem dan proses ekologi, memisahkan kegiatan manusia yang saling bertentangan,

melindungi kualitas budaya dan kualitas alam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil,

mencadangkan wilayah sesuai untuk pemanfatan budidaya serta meminimumkan dampak

dari penggunaan terhadap wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang sensitif secara ekologi

dan melestarikan beberapa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam keadaan alamiah.

2.3 Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil

Kabupaten Minahasa Utara ini adalah sebagai berikut :

1) Terumusnya aspek-aspek zonasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil Kabupaten Minahasa

Utara yang memenuhi persyaratan teknis serta didukung oleh proses perencanaan yang

berbasis kepada masyarakat. Dalam hal perencanaan, diharapkan akan tersusunya rencana

zonasi Pesisir dan Pulau-pulau kecil Kabupaten Minahasa Utara, sedangkan dalam proses

perencanaan yang berbasiskan masyarakat diharapkan akan dihasilkan :

a) Perencanaan yang didasarkan kepada aspirasi atau keinginan masyarakat luas serta

didukung oleh kegiatan penelitian lapangan.

b) Peningkatan kepedulian stakeholder terhadap potensi dan permasalahan yang

terdapat di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Minahasa Utara.

c) Adanyas hubungan atau komunikasi diantara perencanaan dengan berbagai sektor

kegiatan serta masyarakat.

2) Adanya peningkatan pemahaman tentang sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

Kabupaten Minahasa Utara melalui kegiatan sosialisasi.

3) Terciptan keseimbangan pembangunan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil Kabupaten

Minahasa Utara melaui penerapan bentuk pengelolaan insentif-disentif penataan ruang.

3. METODE DAN PENDEKATAN

3.1 Pendekatan Perencanaan

Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Kabupaten

Minahasa Utara dilakukan melalui tiga pendekatan. Pertama, penyusunan RZWP3K menserasikan

dan mensinkronkan kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, baik

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, pendekatan kedua yaitu penyusunan RZWP3K

mempertimbangkan kearifan lokal, aspirasi dan partisipasi masyarakat dan kondisi sosial budaya

yang berkembang di Kabupaten Minahasa Utara.

Pendekatan yang ketiga adalah dengan melalui kajian keilmuan yang dilandasi oleh data

yang akurat yang diambil melalui serangkaian survey baik untuk pengambilan data primer maupun

data sekunder. Untuk data-data yang digunakan dalam penyusunan dokumen ini menggunakan dari

data kegiatan yang terkait yang sudah pernah dilakukan di Kabupaten Minahasa Utara. Rencana

Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil merupakan bagian yang terpadu dengan proses

perencanaan wilayah pesisir secara keseluruhan. Hal ini termuat dalam UU No. 27 tahun 2007

tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Penjabaran mengenai proses dan tata

cara penyusunan RZWP3K dituangkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen

KP) No. 16 tahun 2008 tentang Perencanaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Dalam Permen

KP No. 16 tahun 2008 disebutkan bahwa Pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota

menyusun RZWP-3-K dengan memperhatikan :

a) Rencana Strategis WP-3-K provinsi atau kabupaten/kota.

b) Alokasi ruang untuk akses publik.

c) Alokasi ruang untuk kepentingan sosial, ekonomi, dan budaya dengan tetap memperhatikan

kepemilikan serta penguasaan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

d) Keserasian, keselarasan dan keseimbangan dengan RTRW provinsi dan/atau RTRW

kabupaten/kota.

e) Integrasi ekosistem darat dan laut.

f) Keseimbangan antara perlindungan dan pemanfaatan berbagai jenis sumber daya pesisir

dan pulau-pulau kecil, jasa lingkungan, dan fungsi ekosistem dalam satu bentang alam

ekologis (bioekoregion).

g) Perencanaan pembangunan lainnya seperti rencana tata ruang hutan/tata guna hutan

kesepakatan (TGHK), rencana induk pengembangan pariwisata (RIPP), kawasan rawan

bencana, wilayah pengelolaan perikanan (WPP), prasarana perhubungan laut, kawasan

pemukiman, dan kawasan pertambangan.

Selain melihat kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, penyusunan RZWP3K juga harus

memperhatikan kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah terutama RTRW

Provinsi Sualwesi Utara, RTRW Kabupaten Minahasa Utara dan Rencana Strategis WP3K. Hal-

hal tersebut tersebut menjadi acuan dalam menyusun konsep dan fokus utama muatan RZWP3K

yang akan disusun.

Pendekatan Kebijakan, yaitu mempertimbangkan kebijakan pembangunan dibidang kelautan

dan perikanan yang mencakup aspek-aspek berikut :

a) Aspek kewilayahan, yaitu untuk menjamin penyediaan lahan perairan yang sesuai bagi

pengembangan sektor kelautan dan perikanan melalui peningkatan kualitas penataan ruang

laut, pesisir dan pulau- pulau kecil.

b) Aspek ekologis, yaitu untuk menjamin terwujudnya ekosistem pesisir dan laut yang sehat

dan produktif yang dapat mendukung keberlanjutan penyediaan sumberdaya perikanan

melalui peningkatan kualitas ekosistem pesisir dan laut.

c) Aspek hukum, yaitu untuk menyiapkan produk hukum di bidang tata ruang dan pengelolaan

wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mampu mendukung pengembangan komoditi

perikanan.

d) Aspek sosial ekonomi, yaitu untuk memberdayakan masyarakat pelaku usaha di bidang

pengembangan sumberdaya perikanan dan kelautan, sehingga mampu dan memiliki

kapasitas untuk melakukan usahanya secara baik melalui pemberdayaan ekonomi

masyarakat pesisir dan pemberdayaan sosial budaya masyarakat pesisir.

Penyusunan RZWP3K hendaknya juga memperhatikan kearifan lokal, aspirasi dan partisipasi

masyarakat dan kondisi sosial budaya yang berkembang di Kabupaten Minahasa Utara. Kondisi

masyarakat Kabupaten Minahasa Utara yang masih memegang erat adat istiadat merupakan

masukan (input) dalam menempatkan alokasi pemanfaatan sumberdaya pesisir karena pada

akhirnya yang akan berperan aktif dalam implementasi RZWP3K adalah masyarakat. Untuk

menggali hal-hal tersebut dalam kegiatan penyusunan RZWP3K ini akan diadakan beberapa kali

pertemuan di daerah yang akan melibatkan pemangku kepentingan (POKJA) di Kabupaten Minahasa

Utara. Setelah arah dan tujuan dari pembangunan di wilayah pesisir Kabupaten Minahasa Utara dan

keinginan masyarakat serta persepsi masyarakat dalam memandang sumberdaya pesisir dituangkan

dalam bentuk konsep dan fokus utama penyusunan RZWP3K, maka perlu kiranya dikaji secara ilmiah

tentang kemampuan wilayah pesisir dalam menampung seluruh aspek tersebut. Kajian secara ilmiah

sangat diperlukan untuk melihat apakah kondisi fisik, sosial dan ekonomi wilayah pesisir mendukung

arah dan tujuan pembangunan pesisir serta keinginan masyarakatnya. Kajian secara ilmiah juga

merupakan kajian yang bersifat netral (objektif) yang dapat memberikan justifikasi terhadap

kepentingan-kepentingan yang ada dalam pembangunan di wilayah pesisir.

Dalam kajian ilmiah ini sudut pandang yang diambil adalah sudut pandang keruangan

/kewilayahan, karena pada dasarnya RZWP3K merupakan perencanaan dalam mengalokasikan

sumberdaya wilayah pesisir dalam ruang. Untuk itu, analisis-analisis yang akan digunakan adalah

analisis yang bersifat spasial. Beberapa disiplin ilmu akan dicoba diterapkan dalam mengkaji secara

ilmiah sumberdaya pesisir di Kabupaten Minahasa Utara yang kesemuanya akan diintegrasikan

untuk menghasilkan zona-zona pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir. Pada akhirnya, ketiga

pendekatan yang telah disebutkan sebelumnya, akan diintegrasikan untuk menghasilkan suatu

Dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Kabupaten Minahasa

Utara. Selengkapnya kerangka pendekatan dalam kegiatan dan tahapan kegiatan dapat dilihat pada

Gambar 3.1 dan 3.2 dibawah ini :

Gambar 1 : Kerangka Pendekatan Pelaksanaan Pekerjaan Penyusunan

RZWP3K Kabupaten Minahasa Utara

Gambar 2 :

Tahapan Penyusunan RZWP3K Kabupaten Minahasa Utara

K E G I A T A N KONDISI EKSISITING

Insert Peta

Lokasi

Ilustrasi Kondisi

Pesisir & Kelautan

Kabupaten Minahasa

Utara

Permasalahan Wilayah Pesisir, Laut dan pulau-pulau kecil di Kasbupaten Minahasa Utara.

(Sea Use & Land Use)

Kerusakan DAS

Limbah (Padat & Cair)

Abrasi

Sendimentasi

Punahnya Mangrove

Pelanggaran Sempadan Pantai

Kekeruhan Laut

Punahnya Terumbu Karang

Terganggunya Alur Pergerakan Ikan

Pendangkalan Laut

Ride Tide

Peta RBI, LLI dan Citra Satelit

Cek Lapangan atau Survey

Data Base SD-Kelautan Kabupaten Minahasa Utara

Pemanfaatan Lahan Pesisir dan

Arus Laut

RTRW-RPJP dan Dokumen Tata ruang terkait

lainya

Potensi Sumber daya Kelautan

O U T P U T

Finalisasi Peta Zonasi RZWP3K Kabupaten

Minahasa Utara

Analisis Potensi dan Daya Dukung SD-Kelautan

Peta Rencana / Arahan Zonasi WP-3-K Kabupaten

Minahasa Utara

Pengelolaan Dan Restorasi SD-Kelautan

Rencana/Arahan : Kaw Pemanfaatan Umum,

Kaw Konservasi, Kaw Strategis Nasional, Zona

Alur

Pembentukan Kelompok Kerja

Pengumpulan Data

Survey Lapangan

Identifikasi Potensi Wilayah

Penyusunan Laporan Awal

Konsultansi Publik

Pembentukan Kelompok Kerja

Konsultansi Publik

Penyusunan Laporan Final

Penetapan

3.2 Metode Pengumpulan Data

Data adalah keterangan objektif tentang suatu fakta baik dalam bentuk kuantitatif, kualitatif,

maupun gambar visual (images) yang diperoleh baik melalui observasi langsung maupun dari yang

sudah terkumpul dalam bentuk cetakan atau perangkat penyimpan lainnya. ‘Informasi’ adalah

adalah data yang sudah terolah yang digunakan untuk mendapatkan interpretasi tentang suatu

fakta. Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi ditempuh melalui upaya- upaya sebagai

berikut :

1. Survey Instansional, guna memperoleh data dan informasi sekunder sesuai kebutuhan

analisa. Data instansional yang dibutuhkan merupakan data pendukung dalam kegiatan

Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di Kabupaten Minahasa

Utara. Survey instansional ini dilakukan pada :

a) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara dan Dinas Keluatan dan

Perikanan Kabupaten Minahasa Utara.

b) BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara dan BAPPEDA Kabupaten Minahasa Utara.

c) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara dan Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Minahasa Utara.

d) BLH Provinsi Sulawesi Utara dan BLH Kabupaten Minahasa Utara.

e) Badan Pusat Statistik (BPS).

f) Dinas/instansi lain yang terkait permasalahan pantai, pesisir dan perikanan serta

kelautan.

2. Inventarisasi Data Dasar Spasial, Data (peta) dasar spasial diperoleh melalui instansi yang

berwenang menerbitkan peta tersebut. Dalam hal ini adalah Badan Informasi Geospasial

(BIG) dan Dinas Hidro- Oseanografi TNI AL untuk peta laut. Pengumpulan data penginderaan

jauh dilakukan dengan memanfaatkan peta citra LANDSAT yang sesuai dengan lokasi

perencanaan. Untuk menunjang analisis, maka data berbasis vektor juga diperlukan sebagai

peta dasar atau base map untuk melakukan koreksi geometri terhadap wilayah studi pada

citra satelit.

3. Ground Check/Pemantauan Lapangan, yakni observasi langsung terhadap spot-spot lokasi

sesuai hasil identifikasi rona awal lingkungan serta informasi/isu permasalahan terkini yang

berkembang yang diperoleh dari stakeholders setempat. Metode yang digunakan adalah

wawancara dengan masyarakat pesisir dan instansi terkait terutama yang menyangkut isu-

isu permasalahan utama wilayah pesisir Kabupaten Minahasa Utara.

4. Diskusi dalam Kelompok Kerja (POKJA) RZWP3K, yakni kegiatan yang ditujukan untuk

menggali persepsi dan aspirasi pemangku kepentingan (stakeholders) setempat, terhadap

pengelolaan wilayah pesisir, dimasa kini dan masa yang akan datang. Konsultasi Publik

diselenggarakan di daerah, dengan melibatkan unsur-unsur dari kalangan : pemerintahan,

tokoh masyarakat/agama, dunia usaha dan kelompok masyarakat. Sedangkan agenda

pembahasan (diskusi) dalam kegiatan konsultasi publik terdiri dari :

Pengenalan terhadap RZWP3K yang akan diaktualisasikan pada wilayah pesisir

Kabupaten Minahasa Utara.

Penggalian persepsi stakeholders terhadap tema yang disampaikan sebelumnya,

serta menggiring aspirasi dan kesepakatan stakeholders mengenai daerah-

daerah yang dianggap prioritas, daerah kunci dan daerah yang akan dikembangkan

lebih lanjut.

Menggali aspirasi lainnya dari stakeholders yang terkait dengan upaya

pengembangan wilayah pesisir, seperti : prasarana dan sarana, ekonomi, sosial

budaya, dan lain-lain.

5. Kompilasi Data dan Informasi, yakni verifikasi dan penyajian data dan informasi baik dalam

format narasi, tabulasi dan visualisasi.

3.3 Metoda Analisis Data

Terdapat beberapa jenis analisis yang digunakan dalam penyusunan Rencana Zonasi Wilayah

Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Kabupaten Minahasa Utara. Analisis yang digunakan adalah :

1. Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan digunakan untuk melihat kedudukan wilayah perencanaan terhadap

kebijakan rencana tata ruang nasional/provinsi/kabupaten/kota, dan menyesuaikan

perencanaan yang dibuat dengan kebijakan pembangunan daerah. Hal-hal yang harus

ditelaah adalah :

a) Program-program pemerintah pusat terkait pembangunan di wilayah pesisir dan

pulau-pulau kecil.

b) Visi, misi, dan tujuan dan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir Kabupaten

Minahasa Utara.

c) Isu dan permasalahan yang berkembang di wilayah pesisir Kabupaten Minahasa

Utara.

d) RTRW Kabupaten Minahasa Utara.

e) Arahan pengembangan, struktur ruang dan pola ruang dalam RTRW Kabupaten

Minahasa Utara. Analisis struktur meliputi analisis mengenai jaringan transportasi

laut wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan darat dalam lingkup internasional,

nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

f) Analisis sistem perkotaan, kawasan dan regional wilayah pesisir dan pulau-

pulau kecil yang berpengaruh terhadap Kabupaten Minahasa Utara.

g) Analisis fungsi dan peran wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten

Minahasa Utara dalam lingkup nasional, provinsi, kabupaten/kota di sekitarnya

dilihat dari aspek ekonom i- sosial – budaya - politik, transportasi wilayah pesisir

dan pulau-pulau kecil dalam pencapaian pembangunan nasional/regional secara

umum;

h) Analisis sektor unggulan yang menjadi prime mover di Kabupaten Minahasa Utara,

kecamatan dan kelurahan/desa yang ada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

2. Analisis Sosial Ekonomi

Analisis sosial ekonomi dilakukan untuk melihat kondisi sosial ekonomi dan strukturnya di

wilayah perencanaan. Lingkup analisis sosial ekonomi meliputi sebaran dan jumlah

penduduk beserta proyeksinya di masa yang akan datang, interaksi penduduk, sebaran

potensi ekonomi, basis ekonomi lokal, keterkaitan ekonomi dan skala ekonomi (produksi dan

pemasaran). Analisis sosial eknomi dalam rangka pekerjaan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir

dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Kabupaten Minahasa Utara mencakup beberapa analisis

terkait sebagai berikut :

a) Analisis Ekonomi dan Sektor Unggulan di WP3K Kabupaten Minahasa Utara. Analisis

ekonomi dan sektor unggulan bertujuan memperoleh informasi untuk mewujudkan

ekonomi WP3K yang berkelanjutan (sustainable) melalui keterkaitan ekonomi antar

zonasi di dalam Kabupaten Minahasa Utara, dan antar Kabupaten Minahasa Utara

dengan Kabupaten/Kota lainnya, atau sistem ekonomi wilayah yang lebih luas.

Analisis difokuskan pada kecenderungan pertumbuhan ekonomi WP3K, sektor-

sektor ekonomi basis dan unggulan dan potensi dan kendala pengembangan

kegiatan perekonomian WP3K. Analisis ekonomi WP3K di Kabupaten Minahasa

Utara akan meliputi :

Analisis mengenai ekonomi dasar WP3K di Kabupaten Minahasa Utara.

Analisis mengenai sektor-sektor unggulan WP3K di Kabupaten Minahasa

Utara.

Analisis mengenai struktur ekonomi WP3K di Kabupaten Minahasa Utara.

Analisis mengenai peluang pertumbuhan ekonomi WP3K di Kabupaten

Minahasa Utara.

Analisis pergerakan barang dan jasa WP3K antar kabupaten/kota, antar

provinsi dan antar negara.

Analisis pola persebaran ekonomi WP3K dalam wilayah Kabupaten

Minahasa Utara.

Analisis mengenai potensi investasi WP3K di Kabupaten Minahasa Utara.

Analisis mengenai kualitas sumberdaya manusia pengelola diperoleh dengan cara

melakukan kajian deskriptif kualitatif terhadap informasi dari kajian demografi.

Masukan utama analisis ini adalah kondisi tingkat pendidikan pada analisis

demografi. Sedangkan kajian atas regulasi regional dan nasional dilakukan untuk

mengetahui potensi dan kendala pengembangan kegiatan ekonomi dari sisi

kebijakan. Kajian atas regulasi tersebut menggunakan metoda analisis deskriptif

kualitatif atas berbagai peraturan perundangan yang berlaku pada berbagai hierarki

perundangan yang ada. Analisis kecenderungan pertumbuhan ekonomi,

menggunakan metoda analisis deskriptif kualitatif atas data yang ada.

Kecenderungan pertumbuhan ini mempertimbangkan jugafaktor-faktor ekonomi

global pada skala regional, nasional dan internasional. Dengan demikian diharapkan

kecenderungan pertumbuhan ini akan menjadi masukan dalam menyusun strategi

pengembangan ekonomi wilayah secara tepat.

b) Analisis Kelembagaan Daerah.

Mengkaji kondisi kelembagaan daerah, yaitu meliputi struktur kelembagaan

kabupaten, struktur kelembagaan masing-masing lembaga terkait pembangunan,

mekanisme koordinasi internal dan lintas kelembagaan dalam pembangunan,

kondisi SDM daerah yang meliputi kualitas maupun kuantitas, serta kebutuhan

pengembangannya.

3. Analisis Sosial Budaya dan Kependudukan

Analisis sosial budaya dan kependudukan dalam rangka Penyusunan RZWP3K Kabupaten

Minahasa Utara, mencakup beberapa analisis terkait sebagai berikut :

a) Analisis Demografi dan Kependudukan WP3K Kabupaten Minahasa Utara. Analisis

demografi bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai aspek-

aspek kependudukan, terutama yang memiliki pengaruh timbal balik dengan

perkembangan sosial dan ekonomi, analisis ini dilakukan pula dalam proyeksi 20

tahun ke depan. Analisis demografi ini merupakan masukan dalam penyusunan

rencana pengembangan sarana dan prasarana wilayah, rencana penyebaran

penduduk, dan rencana struktur dan pola ruang pada WP3K. Analisis demografi

WP3K Kabupaten Minahasa Utara tersebut, akan terdiri atas :

Analisis tingkat perkembangan penduduk WP3K.

Analisis mengenai pergerakan/mobilitas penduduk WP3K antar

kabupaten/kota baik dalam lingkup Provinsi Sulawesi Utara maupun

diluarnya dan antar kecamatan dalam lingkup Kabupaten Minahasa Utara.

Analisis distribusi/kepadatan penduduk WP3K per kecamatan dan

keluarahan/desa.

Analisis struktur umur dan tingkat partisipasi angkatan kerja per kecamatan

pada WP3K.

b) Analisis Sistem Permukiman. Analisis sistem permukiman bertujuan memahami

kondisi, jumlah, jenis, letak, ukuran, dan keterkaitan antar pusat-pusat permukiman

di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kabupaten Minahasa Utara. Penggambaran

sistem permukiman dapat berupa hierarki dan fungsi kawasan permukiman.

c) Analisis Sosial Kemasyarakatan WP3K Kabupaten Minahasa Utara. Analisis sosial

kemasyarakatan WP3K di Kabupaten Minahasa Utara, meliputi :

Analisis adat-istiadat penduduk WP3K yang menghambat dan mendukung

pembangunan Kabupaten Minahasa Utara.

Analisis tingkat partisipasi/peran serta masyarakat WP3K dalam

pembangunan Kabupaten Minahasa Utara.

Analisis pergeseran nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat WP3K.

Analisis kinerja tingkat pelayanan fasilitas dan utilitas sosial di WP3K.

4. Analisis Kesesuaian Lahan dan Kesesuaian Perairan

Analisis kesesuaian lahan dan kesesuaian perairan dilakukan dengan menggunakan alat

(tool) Sistem Informasi Geografis untuk dapat mengintegrasikan data atribut kedalam data

spasial. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik overlay peta dengan pembobotan

(weighted overlay). Dalam teknik analisis ini pertama kali disusun adalah matriks parameter

kesesuaiannya dan klasifikasinya berdasarkan pedoman penyusunan RZWP3K Kabupaten

yang dikeluarkan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Setelah disusun matriks kesesuaian

maka peta-peta tematik mengenai parameter-parametertersebut dioverlay. Sedangkan

untuk parameter - parameter serta kriteria yang digunakan berdasarkan pedoman

penyusunan RZWP3K Kabupaten Kota/Kabupaten yang dikeluarkan KKP.

4. Keluaran

Keluaran yang diharapkan dalam proses penyusunan rencana zonasi Wilayah Pesisir

dan Pulau-pulau Kecil di Kabupaten Minahasa Utara , yang mana diantaranya adalah :

1) Peta-peta analisis

2) Peta-peta pemanfaatan eksisiting

3) Peta-peta arahan rencana pemanfaatan

4) Dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Minahasa Utara.

5) Peraturan zonasi untuk pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten

Minahasa Utara.

5. Jangka Waktu

6. Pendanaan

7. Kebutuhan Tenaga Ahli

Dalam melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan penyusunan Rencana Zonasi Wilayah

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Minahasa Utara., konsultan diwajibkan menyedian tenaga

ahli yang profesional dengan ketentuan kualifikasi dan persyaratan yang berlaku yaitu :

1) Ketua Tim

Ketua Tim disyaratkan seorang Sarjana Teknik Strata Dua (S2) Jurusan Teknik Planologi/

Perencanaan Wilayah Dan Kota yang telah berpengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan di

bidang perencanaan dan/atau perancangan tata ruang sekurangkurangnya 10 (sepuluh)

tahun atau Sarjana Teknik Strata Satu (S1) Jurusan Teknik Planologi/ Perencanaan Wilayah

Dan Kota yang sudah berpengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan di bidang perencanaan

dan/atau perancangan tata ruang sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun. Sebagai Ketua

Tim, tugas utamanya adalah memimpin dan mengkoordinir seluruh kegiatan anggota tim

kerja dalam pelaksanaan pekerjaan sampai selesai.

2) Ahli Pengembangan Pesisir dan Kelautan

Ahli Pengembangan Pesisir dan Kelautan disyaratkan seorang Sarjana Teknik Strata Satu (S1)

Jurusan Ilmu Teknik Kelautan lulusan universitas negeri atau universitas swasta yang telah

disamakan berpengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan di bidang perencanaan atau

perancangan tata ruang sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun.

3) Ahli Prasarana Dan Sarana

Ahli Prasarana Dan Sarana disyaratkan seorang Sarjana Teknik Strata Satu (S1) Jurusan

Teknik Planologi/Perencanaan Wilayah Dan Kota/ Teknik Sipil lulusan universitas negeri atau

universitas swasta yang telah disamakan berpengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan di

bidang perencanaan atau perancangan tata ruang sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun.

4) Ahli Budidaya Perairan

Ahli Budidaya Perairan disyaratkan seorang Sarjana Teknik Strata Satu (S1) Jurusan Ilmu

Budidaya Perairan lulusan universitas negeri atau universitas swasta yang telah disamakan

berpengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan di bidang perencanaan atau perancangan tata

ruang sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun.

5) Ahli Perikanan dan Kelautan

Ahli Perikanan dan Kelautan disyaratkan seorang Sarjana Teknik Strata Satu (S1) Jurusan Ilmu

Perikanan dan Kelautan lulusan universitas negeri atau universitas swasta yang telah


perancangan tata ruang sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun.

6) Ahli Ekonomi Pembangunan

Ahli Ekonomi Pembangunan disyaratkan seorang Sarjana Teknik Strata Satu (S1) Jurusan Ilmu

Ekonomi Pembangunan lulusan universitas negeri atau universitas swasta yang telah



7) Ahli Sosial Budaya

Ahli Sosial Budaya disyaratkan seorang Sarjana Teknik Strata Satu (S1) Jurusan Ilmu Sosial

lulusan universitas negeri atau universitas swasta yang telah disamakan berpengalaman

dalam pelaksanaan pekerjaan di bidang perencanaan atau perancangan tata ruang sekurang-

kurangnya 6 (enam) tahun.

8) Ahli Lingkungan

Ahli Lingkungan disyaratkan seorang Sarjana Teknik Strata Satu (S1) Jurusan Teknik

Lingkungan lulusan universitas negeri atau universitas swasta yang telah disamakan



9) Ahli Pemetaan/Ahli GIS

Ahli Pemetaan/Ahli GIS disyaratkan seorang Sarjana Teknik Strata Satu (S1) Jurusan Teknik

Geodesi lulusan universitas negeri atau universitas swasta yang telah disamakan



10) Ahli Kelembagaan

Ahli Kelembagaan disyaratkan seorang Sarjana Strata Satu (S1) Jurusan Hukum/ FISIP/

Manajemen Kelembagaan lulusan universitas negeri atau universitas swasta yang telah



11) Ahli Pemberdayaan Masyarakat

Ahli Pemberdayaan Masyarakat disyaratkan seorang Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu

Komunikasi atau psikologi lulusan universitas negeri atau universitas swasta yang telah



Selain tenaga ahli profesional yang mutlak harus dipenuhi sesuai dengan disiplin ilmunya,

untuk kelancaran dan ketertiban serta optimalnya pelaksanan pekerjaan, perlu didukung tenaga

pendukung sesuai dengan keahliannya dengan tingkat disiplin ilmu yang dapat melaksanakan tugas

sesuai kedudukannya. Tenaga pendukung yang akan diperlukan dalam pekerjaan ini adalah sebagai

berikut :

1) Sekretaris / Administrator/ Operator Komputer

Sekretaris / Administrator/ Operator Komputer disyaratkan seorang Sarjana Muda Diploma

Dua/ Tiga (S0/D2/D3) Jurusan Sekretaris lulusan universitas negeri atau universitas swasta

yang telah disamakan.

2) Drafter/ Operator GIS

Drafter/ Operator GIS disyaratkan seorang Sarjana Muda Diploma Dua/ Tiga (S0/D2/D3)

Jurusan Teknik Informatika/ Sipil/ Arsitektur lulusan universitas negeri atau universitas

swasta yang telah disamakan.

3) Surveyor

Surveyor disyaratkan seorang Sarjana Muda Diploma Dua/ Tiga (S0/D2/D3) Jurusan Teknik

Sipil/ Arsitektur lulusan universitas negeri atau universitas swasta yang telah disamakan.

8. Sistem Pelaporan

Sistem pelaporan yang akan dihasilkan dari kegiatan penyusunan Rencana Zonasi Wilayah

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Minahasa Utara diantaranya adalah sebagai berikut :

1) Laporan Pendahuluan

Laporan Pendahuluan di dalam pekerjaan ini berisikan uraian tentang hasil evaluasi dan

pemahaman konsultan terhadap tujuan, metodologi dan model analisa, langkah-langkah/

jadwal pelaksanaan pekerjaan, struktur organisasi pelaksanaan pekerjaan, rencana kegiatan,

rencana survey dan pedoman/ kriteria/ standar yang akan digunakan. Inti dari laporan

pendahuluan ini adalah review terhadap penyelenggaraan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir

dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Minahasa Utara.

2) Laporan Antara

Laporan Antara berisi mengenai inventarisasi data Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan

Pulau-Pulau Kecil berdasarkan hasil-hasil survey instansional dan observasi lapangan, analisa

citra satelit, identifikasi dan analisa kondisi wilayah perencanaan. Hasil utama laporan ini

adalah kompilasi data dan rumusan potensi, permasalahan, peluang, tantangan, hambatan

dan kecenderungan pengembangan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

3) Laporan Draft Akhir

Laporan Draft Akhir merupakan laporan yang memuat alternatif konsep dan skenario

pengembangan perumahan dan permukiman, berikut dengan arah kebijakan dan strategi,

arah pengembangan ruang, arahan pengelolaan, arahan kelembagaan dan pemberdayaan

masyarakat, serta indikasi program.

4) Laporan Akhir

Laporan akhir berisi penjabaran seluruh kegiatan berupa finalisasi dari rencana penggunaa

lahan, rencana pengaturan zona (Zoning Regulation), rancangan rencana pembagian

kawasan dan pengembangan struktur kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten

Minahasa Utara.

Documents

Kerangka Acuan Kerja Rzwp3k Minut (Repaired)