357243111039 Pedoman Teknis Penyusunan RZWP3K Kab Kota

SAMBUTAN

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia dikenal pula sebagai negara maritim

dengan luas lautan mencapai 5,8 juta km2 yang terdiri dari perairan territorial 3,1 juta km2 dan ZEE

Indonesia 2,7 km2. Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia terdiri dari 17.504 buah pulau

dan panjang pantai mencapai 95.181 km (KKP, 2011). Kondisi ini merupakan anugrah yang sangat

besar bagi pembangunan perikanan dan kelautan. Disamping itu, sumberdaya ikan yang hidup di

wilayah perairan Indonesia memiliki tingkat keragaman hayati (bio-diversity) sangat tinggi, dan

bahkan laut Indonesia merupakan wilayah Marine Mega-Biodiversity terbesar di dunia. Disamping

sumberdaya dapat pulih sebagaimana dikemukakan di atas, perairan laut Indonesia juga memiliki

sumberdaya tidak pulih seperti mineral (minyak, gas dan lain sebagainya) serta jasa-jasa lingkungan.

Kondisi ini selanjutnya menjadikan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil sangat potensial untuk

dikembangkan berbagai kegiatan. Agar potensi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat dikelola

secara optimal dan tepat sasaran, maka perlu dikelola melalui Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 27 Tahun

2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pulau-Pulau Kecil dan Pulau-Pulau Kecil.

Rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dimaksudkan untuk menentukan arah

penggunaan sumberdaya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur ruang

dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak

boleh dilakukan. Agar dalam prakteknya penyusunan RZWP3K Kabupaten/Kota dapat dilaksanakan

dengan tahapan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan output serta sasaran,

maka diperlukan Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

(RZWP3K) Kabupaten/Kota sebagai panduan bagi pelaksanaan penyusunan RZWP-3-K oleh

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Dengan disusunnya Pedoman Teknis ini, diharapkan akan memberikan kesamaan persepsi

dalam memberikan arahan teknis kepada Kelompok Kerja Penyusunan RZWP-3-K Kabupaten/Kota

dan memberikan kemudahan dalam proses penyusunan RZWP-3-K Kabupaten/Kota kepada pihak-

pihak yang diberikan tugas penyusunan RZWP-3-K Kabupaten/Kota.

.

Jakarta, Desember 2013

Sudirman Saad

Direktur Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

KATA PENGANTAR

Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, terdiri atas: (1) Rencana

Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RSWP-3-K; (2) Rencana

Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RZWP-3-K; (3) Rencana

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RPWP-3-K; dan (4)

Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RAWP-3-

K. Sebagaimana amanat UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau

Kecil pada pasal 7 ayat 3 pemerintah daerah wajib untuk menyusun keempat perencanaan tersebut.

Dalam Undang-Undang No.27 tahun 2007 pada Bab IV tentang Perencanaan pasal 9 ayat (1),

disebutkan bahwa RZWP-3-K merupakan arahan pemanfaatan sumber daya di Wilayah Pesisir dan

Pulau-Pulau Kecil pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kab/kota. Rencana Zonasi Wilayah

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagai salah satu perencanaan merupakan arahan alokasi ruang untuk

rencana kawasan pemanfaatan umum, rencana kawasan konservasi rencana kawasan strategis

nasional tertentu dan rencana alur. Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir

dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Kabupaten/Kota disusun sebagai panduan bagi pelaksanaan

penyusunan RZWP-3-K oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Diharapkan dengan adanya

Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ini, dapat

memberikan kesamaan persepsi dan memberikan kemudahan dalam proses penyusunan RZWP-3-K

Kabupaten/Kota, sehingga dapat menunjang upaya mengoptimalkan perencanaan wilayah pesisir

dan pulau-pulau kecil.

Kami menyadari bahwa buku Pedoman Teknis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu

kami mengharapkan kritik dan saran untuk penyempurnaannya. Ucapan terimakasih dan

penghargaan kami sampaikan sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam

penyusunan pedoman ini. Semoga pedoman ini dapat bermanfaat dalam upaya Perencanaan

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia.

Jakarta, Desember 2013

Subandono Diposaptono

Direktur Tata Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

i

DAFTAR ISI

Halaman

Daftar Isi i

Daftar Tabel iii

Daftar Gambar iv

Daftar Lampiran v

Bab 1 Ketentuan Umum I-1

1.1 Istilah dan Definisi I-1

1.2 Acuan Normatif I-5

1.3 Kedudukan, Fungsi dan Manfaat RZWP-3-K Kabupaten/Kota I-6

1.3.1. Kedudukan RZWP-3-K dalam Sistem Penataan Ruang dan

Sistem Perencanaan Pembangunan

I-6

1.3.2. Fungsi dan Manfaat RZWP-3-K I-9

1.4 Maksud dan Tujuan I-10

1.5 Masa Berlaku RZWP-3-K Kabupaten/Kota I-10

Bab II Ketentuan Teknis Muatan RZWP-3-K Kabupaten/Kota II-1

2.1 Batas Wilayah Perencanaan RZWP-3-K Kabupaten/Kota II-1

2.2 Tujuan, Kebijakan, dan Strategi RZWP-3-K Pengelolaan WP-3-K

Kabupaten/Kota

II-3

2.3 Rencana Alokasi Ruang WP-3-K Kabupaten/Kota II-5

2.4 Peraturan Pemanfaatan Ruang II-9

2.5 Arahan Pemanfaatan Ruang WP-3-K II-10

Bab III Prosedur dan Proses Penyusunan RZWP-3-K III-1

3.1 Prosedur Penyusunan RZWP-3-K III-1

3.1.1. Pra Penyusunan RZWP-3-K III-1 3.2 Proses Penyusunan RZWP-3-K III-4

3.2.1. Persiapan Penyusunan RZWP-3-K III-8 3.2.2. Penyusunan Dokumen Final RZWP-3-K III-8

3.2.2.1. Pengumpulan Data III-9 3.2.2.2. Survei Lapangan III-10 3.2.2.3. Pengolahan dan Analisis Data III-12 3.2.2.4. Deskripsi Potensi dan Kegiatan Pemanfaatan

Sumberdaya Pesisir dan Pulau-pulau Kecil III-13

3.2.2.5. Penyusunan Dokumen Awal III-14 3.2.2.6. Konsultasi Publik I III-15 3.2.2.7. Penentuan Usulan Alokasi Ruang III-16 3.2.2.8. Penyusunan Dokumen Antara III-33 3.2.2.9. Konsultasi Publik II III-34 3.2.2.10. Penyusunan Dokumen Final III-35 3.2.2.11. Permohonan Tanggapan dan/atau Saran III-36

ii

DAFTAR TABEL Halaman

Tabel 2.1 Pembagian Kawasan menjadi Zona, Sub-Zona

dan/atau Arahan Pemanfaatan

II-6

Tabel 3.1 Contoh Identifikasi Stakeholders III-1

Tabel 3.2 Tujuan dan Target Peserta Sosialisasi Penyusunan RZWP-3-K III-2

Tabel 3.3 Materi, Metode, Output dan Lokasi Sosialisasi Penyusunan RZWP-3-K III-3

Tabel 3.4 Tujuan dan Target Peserta Bimtek Penyusunan RZWP-3-K III-3

Tabel 3.5 Materi, Metode, Output dan Lokasi Bimteki Penyusunan RZWP-3-K III-4

Tabel 3.6 Tujuan, Output dan Target Peserta Konsultasi Publik Penyusunan RZWP-3-K III-15

Tabel 3.7 Materi, Metode dan Lokasi Konsultasi Publik I Penyusunan RZWP-3-K III-15

Tabel 3.8 Nama Paket Sumberdaya dan Karakteristik Nilai-nilai Sumberdaya III-17

Tabel 3.9 Klasifikasi Kawasan dalam RZWP-3-K III-20 Tabel 3.10 Identifikasi Potensi Dampak Aktivitas dari Wilayah Sekitar III-26

Tabel 3.11 Klasifikasi Kompatibilitas Kegiatan III-28 Tabel 3.12 Contoh Tabel Kesepakatan Arahan Pemanfaatan Ruang III-32 Tabel 3.13 Tujuan,Output dan Target Peserta Konsultasi Publik II Penyusunan RZWP-3-K III-34

Tabel 3.14 Metode, Metode dan Lokasi Konsultasi Publik II Penyusunan RZWP-3-K III-34

Tabel L1.1 Parameter Kesesuaian Perairan Untuk Penangkapan Ikan L.1-2

Tabel L1.2 Tolok Ukur dan Kategori Daya Dukung Lahan Pantai Untuk Pertambakan L.1-3

Tabel L1.3 Parameter Kesesuaian Perairan Untuk Budidaya Air Laut L.1-3

Tabel L1.4 Parameter Kesesuaian Perairan Untuk Budidaya Air Payau L.1-4

Tabel L1.5 Parameter Kesesuaian Perairan Untuk Budidaya Tambak Udang L.1-5

Tabel L1.6 Parameter Kesesuaian Perairan Untuk Budidaya Tambak Bandeng L.1-5

Tabel L1.7 Parameter Kesesuaian Perairan Untuk Budidaya Kerang Hijau L.1-5

Tabel L1.8 Parameter Kesesuaian Perairan Untuk Budidaya Tiram Mutiara L.1-6

Tabel L1.9 Parameter Iklim dan Pengaruhnya terhadap Tambak Garam L.1-7

Tabel L1.10 Parameter Kesesuaian Perairan Untuk Wisata Bahari L.1-7

Tabel L1.11 Kriteria Sosial, Ekonomi dan Budaya dalam Penetapan Lokasi L.1-8

Tabel L1.12 Parameter Kesesuaian Wisata Selam L.1-8

Tabel L1.13 Parameter Kesesuaian Wisata Snorkeling L.1-9

Tabel L1.14 Parameter Kesesuaian Wisata Berperahu, jet Ski dan Banana Boat L.1-9

Tabel L1.15 Parameter Kesesuaian Wisata Pantai Rekreasi Pantai L.1-9

Tabel L1.16 Parameter Kesesuaian Wisata Pantai Olahraga Pantai dan Berjemur (Sun

Bathing)

L.1-10

Tabel L1.17 Penggolongan Kelas Pelabuhan Berdasarkan Kriteria Teknis L.1-11

Tabel L1.18 Kriteria Pelabuhan Khusus L.1-12

Tabel L1.19 Kriteria Pelabuhan Daratan L.1-12

Tabel L1.20 Skoring Kesesuaian Kawasan Pelabuhan L.1-13

Tabel L1.21 Dampak Kawasan Pertambangan Terhadap Kegiatan Pemanfaatan Ruang L.1-18

Tabel L1.22 Kriteria Fisik Kesesuaian Perairan Kawasan Pertambangan Pasir Laut L.1-19

Tabel L1.23 Parameter Kesesuaian Lahan Pertanian di Pesisir L.1-21

Tabel L1.24 Parameter Kesesuaian Permukiman di Pesisir L.1-21

Tabel L1.25 Kriteria Pemilihan Lokasi Kawasan Industri L.1-22

iii

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 Hirarki Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil I-7

Gambar 1.2

Kedudukan Perencanaan Pengelolaan WP3K dalam Sistem Perencanaan Pembangunan NasionaL

I-9

Gambar 2.1 Contoh penarikan garis batas pada pulau kecil yang berjarak lebih dari

2 (Dua) kali 12 mil namun berada dalam 1 (Satu) provinsi

II-1

Gambar 2.2 Contoh Penarikan Garis Batas Pada Pulau Kecil Yang Berjarak

Kurang Dari 2 (Dua) Kali 12 Mil Yang Berada Dalam 1 (Satu) Provinsi

II-2

Gambar 2.3 Contoh Penarikan Garis Batas Pada Gugusan Pulau-Pulau

Yang Berada Dalam Satu Provinsi

II-2

Gambar 2.4 Contoh Penarikan Garis Batas Pada Pulau Kecil Yang Berjarak

Kurang Dari 2 (Dua) Kali 12 Mil Dan Berada Pada Provinsi Yang Berbeda

II-3

Gambar 2.5 Ilustrasi Alokasi Ruang Laut Tiga Dimensi II-9

Gambar 2.6 Hubungan Instrumen Perencanaan, Pengendalian, dan Program II-10 Gambar 3.1 Tahapan dan Proses/Output Penyusunan RZWP-3-K Kabupaten/Kota III-5

Gambar 3.2 Proses penyusunan RZWP-3-K Kabupaten/Kota Melalui Pelibatan Masyarakat

III-6

Gambar 3.3 Contoh Jangka Waktu Penyusunan RZWP-3-K Kabupaten Kota III-7

Gambar 3.4 Ilustrasi Pemanfaatan Sumberdaya Pesisir III-13

Gambar 3.5 Peta Paket Sumberdaya Hasil Tumpangsusun Berbagai Karakteristik Lahan

dan Perairan

III-17

Gambar 3.6 Contoh Proses Analisis Kesesuaian Lahan Untuk Zona Pariwisata III-19

Gambar 3.7 Contoh Ilustrasi Klasifikasi Kawasan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau

Kecil

III-21

Gambar 3.8 Diagram Penyusunan Peta Pola Ruang Wilayah Laut/Perairan Kabupaten

dan Kota Berdasarkan Peta Paket Sumberdaya

III-22

Gambar 3.9 Ilustrasi Contoh Pembagian Kawasan menjadi Zona III-24

Gambar 3.10 Contoh Matriks Keterkaitan antar Kegiatan Pemanfaatan Ruang Pesisir III-27

Gambar 3.11 Ilustrasi Contoh Peta RZWP-3-K III-30 Gambar 3.12 Mekanisme Pemberian Tanggapan dan/atau Saran III-36

Gambar L.12.1 Contoh Peta Jenis Tanah L12-1

Gambar L.12.2 Contoh Peta Topografi L12-1

Gambar L.12.3 Contoh Peta Kemiringan Lereng L12-2

Gambar L.12.4 Contoh Peta Bathimetri L12-2

Gambar L.12.5 Contoh Peta Geologi L12-3

Gambar L.12.6 Contoh Peta Geomorfologi L12-3

Gambar L.12.7 Contoh Peta Arus L12-4

Gambar L.12.8 Contoh Peta Gelombang L12-4

Gambar L.12.9 Contoh Peta Suhu Permukaan L12-5

Gambar L.12.10 Contoh Peta Kecerahan L12-5

iv

Gambar L.12.11 Contoh Peta Sebaran TSS L12-6

Gambar L.12.12 Contoh Peta Sebaran pH L12-6

Gambar L.12.13 Contoh Peta Sebaran Salinitas L12-7

Gambar L.12.14 Contoh Peta Sebaran DO L12-7

Gambar L.12.15 Contoh Peta Sebaran BOD L12-8

Gambar L.12.16 Contoh Peta Sebaran Ammonia L12-8

Gambar L.12.17 Contoh Peta Sebaran Nitrat L12-9

Gambar L.12.18 Contoh Peta Sebaran Fosfat L12-9

Gambar L.12.19 Contoh Peta Penggunaan Lahan L12-10

Gambar L.12.20 Contoh Peta Pemanfaatan Wilayah Laut L12-10

Gambar L.12.21 Contoh Peta Sumberdaya Air L12-11

Gambar L.12.22 Contoh Peta Mangrove L12-11

Gambar L.12.23 Contoh Peta Terumbu Karang L12-12

Gambar L.12.24 Contoh Peta Lamun L12-12

Gambar L.12.25 Contoh Peta Sumberdaya Ikan L12-13

Gambar L.12.26 Contoh Peta Infrastruktur L12-13

Gambar L.12.27 Contoh Peta Jumlah Penduduk L12-14 Gambar L.12.28 Contoh Peta Pergerakan Ekonomi Wilayah L12-14

v

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1 Kriteria Kesesuaian L1-1

Lampiran 2 Tabel Pernyataan pemanfaatan Ruang dan Peraturan Pemanfaatan Ruang L2-1

Lampiran 3 Contoh Tabel Indikasi Program L3-1

Lampiran 4 Sistematika Dokumen Final RZWP-3-K L4-1

Lampiran 5 Outline Laporan Akhir RZWP-3-K L5-1

Lampiran 6 Contoh Berita Acara Konsultasi Publik L6-1

Lampiran 7 Contoh Surat Permohonan Tanggapan/saran L7-1

Lampiran 8 Contoh TOR/KAK L8-1

Lampiran 9 Contoh RAB L9-1

Lampiran 10 Contoh Format Penyajian Peta L10-1 Lampiran 11 Contoh NLP (Nomor Lembar Peta) L11-1 Lampiran 12 Contoh Peta-peta Dasar dan Peta Tematik L12-1

Pedoman Teknis Penyusunan RZWP-3-K Kabupaten/Kota

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

I-1

Bab I

Ketentuan Umum

1.1. Istilah dan Definisi

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan :

1 Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat,

melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil

yang tersedia.

2 Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan,

pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil

antarsektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut,

serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat.

3 Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses

penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur kepentingan di

dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil

yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah

atau daerah dalam jangka waktu tertentu.

4 Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi

oleh perubahan di darat dan laut.

5 Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km2 (dua ribu

kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.

6 Pulau-pulau kecil adalah kumpulan beberapa pulau kecil yang membentuk kesatuan

ekosistem dengan perairan di sekitarnya.

7 Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya

nonhayati; sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan,

terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumber daya nonhayati

meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut

yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan

alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan

perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di wilayah pesisir.

8 Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non

organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan,

stabilitas, dan produktivitas.



I-2

9 Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12

(dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-

pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.

10 Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah rencana yang memuat arah

kebijakan lintas sektor untuk kawasan perencanaan pembangunan melalui penetapan tujuan,

sasaran dan strategi yang luas, serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat untuk

memantau rencana tingkat nasional.

11 Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah rencana yang menentukan

arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan

struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh

dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah

memperoleh izin.

12 Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah rencana yang memuat

susunan kerangka kebijakan, prosedur, dan tanggung jawab dalam rangka pengoordinasian

pengambilan keputusan di antara berbagai lembaga/instansi pemerintah mengenai

kesepakatan penggunaan sumber daya atau kegiatan pembangunan di zona yang ditetapkan.

13 Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah tindak lanjut

rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memuat tujuan, sasaran,

anggaran, dan jadwal untuk satu atau beberapa tahun ke depan secara terkoordinasi untuk

melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan oleh instansi pemerintah, pemerintah

daerah, dan pemangku kepentingan lainnya guna mencapai hasil pengelolaan sumber daya

pesisir dan pulau-pulau kecil di setiap kawasan perencanaan.

14 Rencana Zonasi Rinci adalah rencana detail dalam 1 (satu) zona berdasarkan arahan

pengelolaan di dalam rencana zonasi yang dapat disusun oleh pemerintah daerah dengan

memperhatikan daya dukung lingkungan dan teknologi yang dapat diterapkan serta

ketersediaan sarana yang pada gilirannya menunjukkan jenis dan izin yang dapat diterbitkan

oleh pemerintah daerah.

15 Peraturan pemanfaatan ruang adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan

pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil serta ketentuan pengendaliannya

yang disusun untuk setiap zona dan pemanfaatannya.

16 Izin Lokasi adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang dari sebagian Perairan

Pesisir yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut

pada batas keluasan tertentu dan/atau untuk memanfaatkan sebagian pulau-pulau kecil.

17 Kawasan adalah bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki fungsi tertentu

yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk

dipertahankan keberadaannya.

18 Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku

kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.



I-3

19 Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-

batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta proses-proses

ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem pesisir.

20 Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang

di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk lain hidup,

melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

21 Alokasi Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah.

22 Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten/Kota adalah rencana

Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten/Kota yang bersifat umum, berisi

arahan tentang alokasi ruang dalam rencana Kawasan Pemanfaatan Umum, rencana

Kawasan Konservasi, rencana Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan rencana Alur Laut.

23 Rencana Tata Ruang Wilayah adalah hasil perencanaan tata ruang berdasarkan aspek

administratif dan atau aspek fungsional yang telah ditetapkan.

24 Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari wilayah pesisir yang ditetapkan

peruntukkannya bagi berbagai sektor kegiatan. (Kawasan Pemanfaatan Umum setara dengan

kawasan budidaya dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang).

25 Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kawasan pesisir dan

pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan. (Kawasan Konservasi setara

dengan kawasan lindung dalam Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang penataan ruang).

26 Kawasan Strategis Nasional Tertentu adalah Kawasan yang terkait dengan kedaulatan

negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang

pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.

27 Alur laut adalah merupakan perairan yang dimanfaatkan, antara lain, untuk alur pelayaran,

pipa/kabel bawah laut, dan migrasi biota laut.

28 Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan

bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah

darat.

29 Daya Dukung Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kemampuan wilayah pesisir dan

Pulau-Pulau Kecil untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.

30 Mitigasi Bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik secara struktur atau

fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun nonstruktur atau nonfisik

melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana di wilayah pesisir dan

pulau-pulau kecil.

31 Paket Sumberdaya adalah informasi mengenai kondisi sumberdaya yang ada di area tertentu

di dalam satu unit perencanaan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.



I-4

32 Konsultasi publik adalah proses penggalian masukan yang dapat dilakukan melalui rapat,

musyawarah, dan/atau bentuk pertemuan lainnya yang melibatkan berbagai unsur

pemangku kepentingan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

33 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah.

34 Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang

bertanggungjawab pada pelaksanaan tugas di bidang tertentu di provinsi, atau

kabupaten/kota.

35 Pemangku Kepentingan Utama adalah para pengguna sumber daya pesisir dan pulau-pulau

kecil yang mempunyai kepentingan langsung dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber

daya pesisir dan pulau-pulau kecil, seperti nelayan tradisional, nelayan modern, pembudi

daya ikan, pengusaha pariwisata, pengusaha perikanan, dan masyarakat.

36 Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri atas Masyarakat Hukum Adat, Masyarakat Lokal,

dan Masyarakat Tradisional yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

37 Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun temurun bermukim di

wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada

asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki

pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai ketentuan

perundang-undangan.

38 Masyarakat Lokal adalah kelompok masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-

hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum,

tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya Pesisir dan pulau-pulau kecil

tertentu.

39 Masyarakat Tradisional adalah masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak

tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah

di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut

internasional.

40 Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional, yang selanjutnya disebut BKPRN adalah badan

yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007

tentang Penataan Ruang, yang tugas pokoknya mengoordinasikan penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan penataan ruang.

41 Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan

bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26

Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Provinsi dan di Kabupaten/Kota dan mempunyai

fungsi membantu pelaksanaan tugas Gubernur dan Bupati/Walikota dalam koordinasi

penataan ruang di daerah.



I-5

42 Instansi terkait adalah instansi Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, unit pelaksana

teknis, dan instansi vertikal yang terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau

kecil.

43 Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang

memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

44 Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai

unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

45 Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan

dan perikanan.

46 Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang bertanggung jawab di bidang kelautan,

pesisir dan pulau-pulau kecil.

1.2. Acuan Normatif

Pedoman ini disusun berdasarkan :

1. UU No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

2. UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

3. UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas;

4. UUU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

6. UU No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2014;

7. UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU

No 12 Tahun 2008;

8. UU No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

9. UU No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;

10. UU No 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

11. UU No 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

12. PP No 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut;

13. PP No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah,

pemerintahan Daerah, Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kab/ Kota;

14. PP No 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan;

15. PP No 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;

16. PP No 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar;

17. PP No 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

18. PP No 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang;

19. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-

Pulau Kecil;



I-6

20. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan

Perikanan;

21. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.xxx/MEN/2014 tentang Perencanaan

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

22. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan

Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

23. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.PER.30/MEN/2010 Tahun 2010 tentang

Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan;

24. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.PER.2/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan

Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah

Pengeloaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

25. Peraturan Menteri Perhubungan No.PM 68 Tahun 2011 tentang Alur Pelayaran di Laut;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas

Daerah.

1.3. Kedudukan, Fungsi dan Manfaat RZWP-3-K Kabupaten/Kota

1.3.1. Kedudukan RZWP-3-K dalam Sistem Penataan Ruang dan Sistem Perencanaan Pembangunan

Pasal 6 ayat 5 UU UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa

“Ruang laut dan ruang udara, pengelolaanya diatur dengan undang-undang tersendiri”.

Khusus untuk ruang laut yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut adalah UU Nomor 27

Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah

diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2014. UU Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah

dengan UU Nomor 1 Tahun 2014 merupakan Leg Specialis dari UU Nomor 26 Tahun 2007,

Indonesia mengenal asas Leg Spesialis Derogat Leg Generalis, hal-hal yang sifatnya khusus lebih

diutamakan dari hal yang sifatnya umum. Ruang lingkup pengaturan UU Nomor 27 Tahun 2007

sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2014, meliputi ke arah darat mencakup

wilayah administrasi kecamatan dan ke arah laut sejauh 12 mil laut diukur dari garis pantai

(cakupan wilayah pesisir).

Sesuai dengan UU Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun

2014, terdapat 3 (tiga) struktur yang menyusun pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, yakni

perencanaan, pemanfaatan, serta pengawasan dan pengendalian. Struktur perencanaan

memuat perencanaan yang bersifat spasial (keruangan) yaitu Rencana Zonasi Wilayah Pesisir

dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RZWP-3-K. Walaupun UU Nomor 27 Tahun 2007

sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2014 tidak secara eksplisit menyebut tata

ruang laut, namun perencanaan spasial tersebut diistilahkan dengan rencana zonasi wilayah

pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP-3-K).

Berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun

2014 pada Bab I Pasal 1 disebutkan, “Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arah

penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan



I-7

pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dan tidak boleh

dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin”. Pengertian ini

mirip dengan definisi tata ruang yang tersurat dan tersirat pada Bab 1 Pasal 1 dalam UU Nomor

26 Tahun 2007. Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di dalam pasal 7

ayat (1), terdiri atas :

1) Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP-3-K), yang memuat

isu, visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program;

2) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K), yang memuat rencana alokasi ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;

3) Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RPWP-3-K), yang memuat susunan kerangka kebijakan, prosedur, dan tanggung jawab dalam rangka

pengoordinasian pengambilan keputusan di antara berbagai lembaga/instansi pemerintah mengenai kesepakatan penggunaan sumber daya atau kegiatan pembangunan di zona yang ditetapkan; dan

4) Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RAPWP-3-K), yang memuat tujuan, sasaran, anggaran, dan jadwal untuk satu atau beberapa tahun ke depan secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya guna mencapai hasil pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil di setiap Kawasan perencanaan.

Hirarki perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat dilihat pada

gambar 1.1 sebagai berikut :

Gambar 1.1. Hirarki Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Selanjutnya di Pasal 7 ayat (3) disebutkan bahwa “Pemerintah daerah wajib menyusun Rencana

Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) sesuai dengan kewenangan masing-

masing”.



I-8

Pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota menyusun RZWP-3-K dengan memperhatikan:

1. RSWP-3-K dan RPJPD Provinsi atau Kabupaten/Kota yang terkait dengan pengelolaan

wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;

2. RZWP-3-K Provinsi untuk penyusunan RZWP-3-K Kabupaten/Kota;

3. alokasi ruang untuk akses publik;

4. alokasi ruang untuk kepentingan sosial, ekonomi, dan budaya dengan tetap

memperhatikan kepemilikan serta penguasaan sumber daya di wilayah pesisir dan

pulau-pulau kecil;

5. keserasian, keselarasan dan keseimbangan dengan RTRW provinsi dan/atau RTRW

kabupaten/kota;

6. integrasi ekosistem darat dan laut;

7. keseimbangan antara perlindungan dan pemanfaatan berbagai jenis sumber daya

pesisir dan pulau-pulau kecil, jasa lingkungan, dan fungsi ekosistem dalam satu

bentang alam ekologis (bioekoregion);

8. perencanaan Pembangunan lainnya seperti Rencana Tata Ruang Hutan/Tata Guna

Hutan Kesepakatan (TGHK), Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP), Kawasan

Rawan Bencana, Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), prasarana perhubungan laut,

kawasan pemukiman, dan kawasan pertambangan;

9. kawasan, zona, dan/atau alur laut kabupaten/kota yang telah ditetapkan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan; dan

10. peta rawan bencana dan peta risiko bencana.

Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1

Tahun 2014 pada Bab IV tentang Perencanaan pasal 9 ayat (1), disebutkan bahwa RZWP-3-K

merupakan arahan pemanfaatan sumber daya di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kab/kota. Penyusunan RZWP-3-K seperti apa yang

diamanatkan UU Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun

2014 Pasal 9 ayat (2) tersebut di atas menegaskan bahwa RZWP-3-K harus diserasikan,

diselaraskan, dan diseimbangkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab/Kota.

Rencana Tata Ruang Wilayah dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 termasuk dalam Rencana Umum

Tata Ruang yang secara hirarki terdiri dari RTRW Nasional, RTRW Provinsi, RTRW Kab/Kota.

Kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki keterkaitan dengan

kebijakan perencanaan pembangunan nasional dan kebijakan penataan ruang. Berdasarkan

tujuan perencanaan pembangunan nasional, aktualisasi UU Nomor 25 Tahun 2004 diantaranya

ditandai dengan dihasilkannya: (a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang; (b) Rencana

Pembangunan Jangka Menengah; dan (c) Rencana Pembangunan Tahunan. Keseluruhan

dokumen perencanaan tersebut menjadi pedoman bagi pelaksanaan segenap urusan yang

menjadi kewenangan pemerintah daerah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran daerah

pada akhir periode rencana, dan sekaligus menjadi dasar dalam penganggaran (pembiayaan)

program dan kegiatan yang dilaksanakan pemerintah dan pemerintah daerah. Dalam rangka



I-9

menjamin konsistensi pelaksanaan dokumen RZWP-3-K yang sudah disusun, maka hasil tersebut

perlu menjadi bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah. Artinya Pemda perlu

menyusun tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana

pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang telah memasukkan

pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dokumen RSWP-3-K diharapkan berfungsi

sebagai instrumen yang akan dipakai sebagai referensi kebijakan dan program kegiatan dalam

pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sampai dengan beberapa tahun ke depan

oleh pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka

dokumen RSWP-3-K haruslah: (a) sejalan dan menjadi bagian dari sistem dan dokumen

perencanaan pembangunan daerah, serta (b) dilaksanakan secara konsisten oleh masing-masing

sektor, baik daerah maupun pusat.

Pada dasarnya, integrasi dokumen RZWP-3-K tersebut sejalan dengan sistem dan konsep

perencanaan pembangunan yang ada (UU Nomor 25 Tahun 2004) sebagaimana ilustrasi pada

Gambar 1.2 Tampak bahwa adopsi dan pelembagaan dokumen tersebut dilakukan dengan

menjadikan dokumen RZWP-3-K sebagai input dalam penyusunan RPJMD (Rencana

Pembangunan Jangka Mengengah Daerah), RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), Renstra

SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), dan Renja SKPD.

Gambar 1.2 Kedudukan Perencanaan Pengelolaan WP3K dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

1.3.2. Fungsi dan Manfaat RZWP-3-K

RZWP-3-K Kabupaten/Kota, antara lain berfungsi:

1) Sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD)

2) Sebagai acuan dalam penyusunan RPWP-3-K dan RAPWP-3-K

3) Sebagai instrumen penataan ruang di perairan laut wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil

4) Memberikan kekuatan hukum terhadap alokasi ruang di perairan laut wilayah pesisir, dan

pulau-pulau kecil

Perencanaan Spasial



I-10

5) Untuk memberikan rekomendasi dalam pemberian perizinan di perairan laut wilayah pesisir,

dan pulau-pulau kecil

6) Sebagai acuan dalam rujukan konflik di perairan laut wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil

7) Sebagai acuan dalam pemanfaatan ruang di perairan laut wilayah pesisir, dan pulau-pulau

kecil

8) Sebagai acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan di WP3K.

Manfaat RZWP-3-K Kabupaten/Kota adalah untuk :

1) Memfasilitasi akselerasi pertumbuhan ekonomi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

2) Mengidentifikasi daerah-daerah yang sesuai untuk dimanfaatkan

3) Mendorong pemanfaatan ruang dan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil yang efisien

4) Mengurangi kemungkinan dampak negatif dari pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-

pulau kecil

5) Mengidentifikasi daerah-daerah yang penting secara ekologi dan kelangsungan kehidupan

habitat pesisir dan pulau-pulau kecil dan mengurangi konflik dengan pemanfaatan ekonomi

6) Menjamin dan memastikan alokasi ruang untuk keanekaragaman hayati dan konservasi

alam

7) Mendorong kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan melalui

keterlibatan dalam proses perencanaan

8) Melindungi ruang yang secara turun-temurun dimanfaatkan untuk kepentingan sosial

budaya masyarakat seperti untuk upacara adat, wilayah ulayat, wilayah suci laut

9) Mengurangi konflik pemanfaatan ruang baik antara pemanfaatan yang tidak kompatibel

maupun konflik antara pemanfaatan manusia dan kelestarian lingkungan alam

1.4. Maksud dan Tujuan

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan dalam kegiatan penyusunan RZWP-3-K kabupaten/kota

oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dan para pemangku kepentingan lainnya.

Tujuan disusunnya pedoman ini adalah untuk mewujudkan RZWP-3-K kabupaten/kota yang sesuai

dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2014.

1.5. Masa Berlaku RZWP-3-K Kabupaten/Kota

RZWP-3-K Kabupaten/Kota berlaku selama 20 (dua puluh) tahun terhitung mulai sejak ditetapkan

dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.



II-1

Bab II Ketentuan Teknis Muatan RZWP-3-K

Kabupaten/Kota

2.1 Batas Wilayah Perencanaan RZWP-3-K Kabupaten/Kota

Batas wilayah perencanaan RZWP3K Kabupaten/Kota ke arah darat mencakup wilayah

administrasi kecamatan pesisir dan ke arah laut sejauh 1/3 wilayah pengelolaan perairan

Provinsi.

Bagi daerah yang telah memiliki cakupan wilayah di perairan laut berdasarkan peraturan

perundangan yang berlaku, batas wilayah perencanaan RZWP-3-K mengacu pada peraturan

tersebut.

Penentuan batas wilayah perencanaan untuk daerah yang memiliki pulau-pulau kecil mengacu

pada peraturan Permendagri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah,

sebagai berikut :

A. Untuk mengukur batas daerah di laut pada suatu pulau yang berjarak lebih dari 2 kali 12

mil laut yang berada dalam satu provinsi, diukur secara melingkar dengan jarak 12 mil laut

untuk provinsi dan sepertiganya untuk kabupaten/kota.

Gambar 2.1 Contoh Penarikan Garis Batas Pada Pulau yang Berjarak Lebih Dari 2 (Dua) Kali 12 Mil Laut yang Berada Dalam 1 (Satu) Provinsi

(Sumber : Permendagri No. 76 Tahun 2012)

B. Untuk mengukur batas daerah di laut pada suatu pulau yang berjarak kurang dari 2 (dua)

kali 12 mil laut yang berada dalam satu daerah provinsi, diukur secara melingkar dengan

jarak 12 mil laut untuk Batas Laut Provinsi dan sepertiganya merupakan kewenangan

pengelolaan Kabupaten dan Kota di laut.



II-2

Gambar 2.2 Contoh Penarikan Garis Batas Pada Pulau yang Berjarak Kurang Dari

2 (Dua) Kali 12 Mil Laut yang Berada Dalam 1(Satu) Provinsi.


C. Untuk mengukur Batas Daerah di Laut pada suatu Gugusan Pulau-Pulau yang berada dalam

satu daerah provinsi, diukur secara melingkar dengan jarak 12 mil laut untuk batas

kewenangan pengelolaan laut provinsi dan sepertiganya merupakan kewenangan

pengelolaan Kabupaten/kota di laut.

Gambar 2.3 Contoh Penarikan Garis Batas Pada Gugusan Pulau-Pulau

yang Berada Dalam Satu Provinsi.


D. Untuk mengukur Batas Daerah di Laut pada Pulau yang berada pada daerah yang berbeda

provinsi dan berjarak kurang dari 2 kali 12 mil laut, diukur menggunakan prinsip garis

tengah (median line).



II-3

Gambar 2.4 Contoh Penarikan Garis Batas Pada Pulau yang Berjarak Kurang Dari 2 (Dua) Kali 12 Mil

Laut yang Berada Pada Provinsi yang Berbeda.


2.2 Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Kabupaten/Kota

Tujuan, Kebijakan, dan Strategi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

kabupaten/kota merupakan penjabaran dari visi dan misi pengelolaan wilayah pesisir dan

pulau-pulau kecil kabupaten/kota untuk mencapai kondisi ideal pengelolaan wilayah pesisir dan

pulau-pulau kecil kabupaten/Kota yang diharapkan.

A. Tujuan

Tujuan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kabupaten/kota merupakan arahan

perwujudan alokasi ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kabupaten/kota yang ingin

dicapai pada masa yang akan datang (20 tahun).

Tujuan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kabupaten/kota memiliki fungsi:

1) sebagai dasar untuk memformulasikan kebijakan dan strategi RZWP-3-K

kabupaten/kota;

2) memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama RZWP-3-K

kabupaten/kota; dan

3) sebagai dasar penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah

pesisir dan pulau-pulau kecil kabupaten/kota.

Tujuan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kabupaten/kota dirumuskan

berdasarkan:

1) visi dan misi pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kabupaten/kota;

2) karakteristik wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kabupaten/kota;

3) isu strategis; dan

4) kondisi objektif yang diinginkan.



II-4

Tujuan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kabupaten/kota dirumuskan

dengan kriteria:

1) tidak bertentangan dengan tujuan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

provinsi dan nasional;

2) jelas dan dapat tercapai sesuai jangka waktu perencanaan; dan

3) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

B. Kebijakan

Kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kabupaten/kota merupakan

arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan pengelolaan wilayah pesisir dan

pulau-pulau kecil kabupaten/kota.

Kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kabupaten/kota berfungsi

sebagai:

1) sebagai dasar untuk memformulasikan strategi pengelolaan wilayah pesisir dan

pulau-pulau kecil kabupaten/kota;

2) sebagai dasar untuk merumuskan alokasi ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau

kecil;

3) memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama pengelolaan wilayah

pesisir dan pulau-pulau kecil kabupaten/kota; dan

4) sebagai dasar penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah


Kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kabupaten/kota dirumuskan

berdasarkan:

1) tujuan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kabupaten/kota;

2) karakteristik wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kabupaten/kota;

3) kapasitas sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kabupaten/kota dalam

mewujudkan tujuan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan

4) ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kabupaten/kota dirumuskan

dengan kriteria:

1) mengakomodasi kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

nasional dan provinsi yang berlaku pada wilayah kabupaten/kota bersangkutan;

2) jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan pada

wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kabupaten/kota bersangkutan;

3) mampu menjawab isu-isu strategis baik yang ada sekarang maupun yang

diperkirakan akan timbul di masa yang akan datang; dan




II-5

C. Strategi

Strategi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kabupaten/kota merupakan

penjabaran kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kabupaten/kota ke

dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Strategi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kabupaten/kota berfungsi:

1) sebagai dasar untuk penyusunan rencana alokasi ruang, dan penetapan kawasan

strategis kabupaten/kota;

2) memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RZWP-3-K

kabupaten/kota; dan

3) sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah


Strategi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kabupaten/kota dirumuskan

berdasarkan:

1) kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil wilayah kabupaten/kota;

2) kapasitas sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kabupaten dalam

melaksanakan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan

3) ketentuan peraturan perundang-undangan.

Strategi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil wilayah kabupaten/kota

dirumuskan dengan kriteria:

1) memiliki kaitan logis dengan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau

kecil;

2) tidak bertentangan dengan tujuan, kebijakan, dan strategi pengelolaan wilayah

pesisir dan pulau-pulau kecil nasional dan provinsi;

3) jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan pada

wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kabupaten/kota bersangkutan secara efisien

dan efektif;

4) harus dapat dijabarkan secara spasial dalam rencana alokasi ruang wilayah pesisir

dan pulau-pulau kecil kabupaten/kota; dan


Tujuan, kebijakan, dan strategi tersebut diatas diadopsi dari tujuan, kebijakan, dan strategi

yang tertuang dalam dokumen RSWP-3-K. Apabila belum ada, maka harus merumuskan

Tujuan, kebijakan, dan strategi Pengelolaan WP-3-K.

2.3 Rencana Alokasi Ruang WP-3-K Kabupaten/Kota

RZWP-3-K merupakan arahan pemanfaatan sumber daya di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau

Kecil pemerintah Kabupaten/Kota yang secara spasial diwujudkan dalam alokasi ruang. Alokasi

ruang terbentuk dari distribusi peruntukan ruang yang terdiri dari alokasi-alokasi ruang dengan

fungsi-fungsi tertentu.

Rencana alokasi ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kabupaten/Kota merupakan

rencana distribusi ruang ke dalam Kawasan Pemanfaatan Umum, Kawasan Konservasi,

Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan Alur Laut. Alokasi Ruang di dalam Kawasan



II-6

Pemanfaatan Umum, Kawasan Konservasi, dan Kawasan Strategis Nasional Tertentu dijabarkan

ke dalam zona, sub zona dan arahan pemanfaatan untuk setiap zona pada masing-masing

kawasan yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1 Pembagian Kawasan menjadi Zona, Sub-Zona dan/atau Arahan Pemanfaatan

KAWASAN ARAHAN PEMANFAATAN

ZONA Sub zona

1. KAWASAN PEMANFAATAN UMUM

Pariwisata 1. wisata selam;

2. wisata snorkeling;

3. wisata jet ski dan banana boat;

4. wisata pantai; dan/atau

5. olahraga pantai dan berjemur. Permukiman 1. permukiman nelayan;

dan/atau

2. permukiman non nelayan Pelabuhan 1. Daerah Lingkungan Kerja

(DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp); dan/atau

2. Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian Pelabuhan Perikanan

Pertanian 1. Pertanian lahan basah

2. Pertanian lahan kering ; dan/atau

3. Hortikultura

Hutan 1. Hutan produksi terbatas

2. Hutan produksi tetap ; dan/atau

3. Hutan produksi yang dapat dikonversi

Pertambangan 1. Mineral 2. Pasir Laut (Galian C )

3. Minyak Bumi

4. Gas Bumi

5. Panas Bumi

Perikanan Budidaya 1. budidaya laut;

2. budidaya air payau; dan/atau

3. budidaya air tawar

Perikanan Tangkap 1. Pelagis; dan/atau

2. Demersal

Industri 1. Industri pengolahan ikan

2. Industri maritim

3. Industri manufaktur

4. Industri minyak dan gas bumi

5. Industri garam

6. Industri biofarmakologi ; dan/atau

7. Industri bioteknologi

Fasilitas Umum

1. Pendidikan

2. Olahraga

3. Keagamaan 4. Kesenian; dan/atau



II-7


ZONA Sub zona 5. Kesehatan

2. KAWASAN KONSERVASI

Kawasan Konservasi dikategorikan atas: a. Kawasan Konservasi Pesisir

dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K) b. Kawasan Konservasi Maritim

(KKM); c. Kawasan Konservasi Perairan

(KKP); dan d. Sempadan pantai.

KKP3K dan KKM, dirinci atas: 1. Zona Inti

Pemanfaatannya, antara lain: 1) perlindungan mutlak habitat

dan populasi ikan serta alur migrasi biota laut;

2) perlindungan ekosistem pesisir unik dan/atau rentan terhadap perubahan;

3) perlindungan situs budaya atau adat tradisional;

4) penelitian; dan/atau 5) pendidikan

2. Zona Pemanfaatan terbatas

Pemanfaatannya, antara lain: 1) perlindungan habitat dan

populasi ikan 2) pariwisata dan rekreasi 3) penelitian dan pengembangan 4) pendidikan

3. Zona Lain sesuai peruntukan kawasan (zona lain sesuai dengan peruntukan Kawasan)

Pemanfaatannya, antara lain: 1) Rehabilitasi 2) Perlindungan

KKP dan sempadan pantai diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

3. KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU (KSNT)

Kawasan Strategis Nasional Tertentu, memperhatikan kriteria: 1) batas maritim kedaulatan

negara; 2) kawasan secara geopolitik,

pertahanan dan keamanan negara;

3) pengelolaan situs warisan dunia;

4) pulau-pulau kecil terluar yang menjadi titik pangkal dan/atau habitat biota endemik dan langka.

5) kesejahteraan masyarakat; dan/atau

6) pelestarian lingkungan.

Kawasan Strategis Nasional Tertentu dapat dijabarkan ke dalam zona dan sub zona atau pemanfaatan sesuai dengan ketentuan pengalokasian ruang dalam kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi, dan alur laut.

4. ALUR Alur Pipa dan Kabel 1. Kabel Listrik; 2. Pipa Air Bersih;

3. Kabel Telekomunikasi;

4. Pipa Minyak dan Gas;

5. Pipa dan kabel lainnya

Alur Pelayaran 1. Pelayaran Internasional;



II-8


ZONA Sub zona 2. Pelayaran Nasional;

3. Pelayaran Regional;

4. Pelayaran Lokal;

5. Pelayaran Khusus (Wisata, Tambang, dll)

Alur Migrasi Biota 1. Migrasi Ikan Tertentu (Tuna, Sidat, dll);

2. Migrasi Penyu;

3. Migrasi Mamalia Laut (Paus, Lumba-lumba, Dugong)

Rencana alokasi ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kabupaten/Kota berfungsi :

a. Sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat dan

kegiatan pelestarian lingkungan dalam WP-3-K Kabupaten/Kota;

b. Sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan terkait dengan kedaulatan negara,

pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia yang

pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nacional;

c. Sebagai alokasi ruang untuk kepentingan perlindungan cadangan sumberdaya ikan;

d. Mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang darat – laut dan di ruang

pesisir itu sendiri;

e. Mengatur keseimbangan, keserasian, dan sinergitas peruntukan ruang di laut; dan

f. Sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan ruang perairan laut pada wilayah pesisir

dan pulau-pulau kecil Kabupaten/Kota.

g. Sebagai dasar penentuan lokasi reklamasi, yang meliputi lokasi reklamasi dan lokasi

sumber material reklamasi. Zona yang sesuai untuk reklamasi harus mengikuti

ketentuan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Rencana alokasi ruang WP-3-K dirumuskan dengan memperhatikan :

a. Tujuan, kebijakan dan strategi Pengelolaan WP-3-K Kabupaten/Kota;

b. Kesesuaian dan Keterkaitan antar kegiatan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;

c. Daya dukung dan daya tampung wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;

d. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait;

e. kebijakan pengembangan kawasan strategis nasional dan/atau kawasan strategis

provinsi yang berada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kabupaten/Kota yang

bersangkutan;

f. Rencana alokasi ruang di wilayah pesisir daratan mengacu RTRW;

g. Rencana alokasi ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kabupaten/Kota yang

berbatasan dengan Kabupaten/Kota yang bersangkutan;

h. Sistem klaster dengan mempertimbangkan keterkaitan ekologi, ekosistem, dan sosial

budaya;



II-9

Rencana alokasi ruang RZRWP-3-K di perairan ditetapkan sebagai hasil analisis tiga dimensi

ruang, yaitu permukaan, kolom, dan dasar laut. Pada setiap dimensi, alokasi ruang laut dapat

mengakomodasi kegiatan yang multifungsi pada satu zona tertentu.

Dalam kolom perairan pesisir dan pulau-pulau kecil secara vertikal dapat dialokasikan untuk

berbagai zona/subzona peruntukan. Pemanfaatan ruang dimaksud didasarkan pada hasil

analisis peruntukan ruangnya secara vertikal. Walaupun demikian, alokasi berbagai

zona/subzona tersebut harus disertai dengan peraturan pemanfaatan ruang yang memuat

aturan-aturan kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan tidak diperbolehkan, serta kegiatan yang

hanya boleh dilakukan dengan syarat, yang disertai pengaturan tata waktu. Sebagai contoh,

misalnya didalam praktek biasanya pada layer permukaan dapat digunakan untuk kegiatan

pelayaran dan wisata bahari, pada layer kolom perairan dapat digunakan untuk penangkapan

ikan, sedangkan pada layer perairan dasar laut dapat digunakan untuk kegiatan konservasi dan

wisata selam.

Gambar 2.5 Ilustrasi Alokasi Ruang Laut Tiga Dimensi

2.4 Peraturan Pemanfaatan Ruang

Peraturan pemanfaatan ruang berisi ketentuan persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan

pengendaliannya yang disusun untuk setiap zona peruntukan dalam RZWP-3-K Kabupaten/Kota.

Peraturan pemanfaatan ruang berfungsi:

1) sebagai alat pengendali kegiatan pemanfaatan zona/subzona;

2) menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana zonasi;

3) menjamin agar kegiatan pemanfaatan baru tidak mengganggu kegiatan pemanfaatan

ruang yang telah berjalan dan sesuai dengan rencana alokasi ruang; dan

4) mencegah dampak kegiatan pemanfaatan yang merugikan.

Ketentuan persyaratan pemanfaatan ruang merupakan persyaratan kegiatan pemanfaatan

zona/subzona yang meliputi:



II-10

a. jenis kegiatan yang dapat dilakukan di dalam zona/subzona (dinyatakan dalam kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan tidak diperbolehkan, serta kegiatan yang hanya boleh dilakukan dengan syarat)

b. Besaran kegiatan pemanfaatan pada zona/subzona (dinyatakan dalam luas jenis kegiatan pemanfaatan yang boleh dilakukan pada zona/subzona)

c. ketentuan teknis kegiatan pemanfaatan zona/subzona (sesuai dengan ketentuan peraturan teknis kegiatan sektor bersangkutan)

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan kegiatan pengendalian pemanfaatan

ruang yang dilaksanakan melalui instrumen perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta

arahan pengenaan sanksi.

Gambar 2.6. Hubungan Instrumen Perencanaan, Pengendalian, dan Program

Peraturan pemanfaatan ruang memuat ketentuan umum persyaratan kegiatan pemanfaatan

zona/subzona yang meliputi :

1. ketentuan umum pernyataan pemanfaatan zona/subzona adalah batasan secara umum

mengenai ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang yang

berlaku di seluruh wilayah perencanaan khusus perairan pesisir dan pulau-pulau kecil;

2. ketentuan umum pernyataan pemanfaatan zona/subzona sebagai acuan :

a) bagi penentuan persyaratan kegiatan pemanfaatan zona/subzone;

b) bagi bahan pertimbangan pemberian izin ; dan

c) pengawasan kegiatan pemanfaatan ruang.

3. ketentuan umum pernyataan pemanfaatan zona/subzona yang ditetapkan dalam

RZWP-3-K :

a) jenis alokasi ruang, deskripsi atau definisi alokasi ruang yang telah ditetapkan

dalam rencana alokasi ruang WP-3-K;

b) ketentuan umum kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta

kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh ijin;



II-11

c) ketentuan tentang prasarana minimum yang perlu diatur terkait pemanfaatan

ruang;

d) ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan

kabupaten/kota untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, seperti pada kawasan

konservasi.

2.5 Arahan Pemanfaatan Ruang WP3K

Arahan pemanfaatan ruang WP3K dijabarkan ke dalam indikasi program utama dalam jangka

waktu perencanaan 5 (lima) tahunan hingga akhir tahun perencanaan 20 (duapuluh) tahun

dalam rangka mewujudkan RZWP-3-K. Arahan pemanfaatan ruang WP3K kabupaten/kota

berfungsi sebagai :

1. acuan bagi pemerintah dan masyarakat dalam penyusunan program pengelolaan

wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kabupaten/kota, serta pengembangan wilayah;

2. arahan dalam penyusunan program sektor di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

(besaran, lokasi, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan);

3. dasar estimasi kebutuhan pembiayaan setiap jangka waktu 5 (lima) tahun; dan

4. acuan bagi masyarakat dalam melakukan investasi

Arahan pemanfaatan ruang WP3K kabupaten/kota disusun berdasarkan:

1. rencana alokasi ruang;

2. ketersediaan sumber daya dan sumber pendanaan;

3. kesepakatan para pemangku kepentingan dan kebijakan yang ditetapkan; dan

4. prioritas pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan pentahapan rencana

pelaksanaan program sesuai dengan RPJPD atau RSWP-3-K.

Indikasi program utama dalam arahan pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

Kabupaten/Kota meliputi :

a. Usulan program utama

Usulan program utama adalah program-program utama pengelolaan wilayah pesisir dan

pulau-pulau kecil kabupaten/kota yang diindikasikan memiliki bobot kepentingan utama

atau diprioritaskan untuk mewujudkan alokasi ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau

kecil kabupaten/kota.

b. Lokasi

Lokasi adalah tempat yang dijabarkan dalam koordinat geografis serta dituangkan

diatas peta, dimana usulan program utama akan dilaksanakan.

c. Besaran

Besaran adalah perkiraan jumlah/luas satuan masing-masing usulan program utama

pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang akan dilaksanakan.

d. Sumber Pendanaan

Sumber pendanaan dapat berasal dari APBD kabupaten/kota, APBD provinsi, APBN,

swasta dan/atau masyarakat.

e. Instansi Pelaksana

Instansi pelaksana adalah pelaksana program utama yang meliputi pemerintah (sesuai

dengan kewenangan masing-masing pemerintahan), swasta, serta masyarakat.

f. Waktu dan Tahapan Pelaksanaan



II-12

Usulan program utama direncanakan dalam kurun waktu perencanaan 20 (dua puluh)

tahun yang dirinci setiap 5 (lima) tahunan, sedangkan masing-masing program

mempunyai durasi pelaksanaan yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan. Program

utama 5 (lima) tahun dapat dirinci kedalam program utama tahunan.



III-1 III-1

Bab III Prosedur dan Proses Penyusunan

RZWP-3-K

3.1. Prosedur Penyusunan RZWP-3-K

Prosedur penyusunan RZWP-3-K merupakan tahapan yang dilalui sebelum disusun RZWP-3-K,

meliputi tahap pra penyusunan RZWP-3-K, yaitu kegiatan identifikasi stakeholder, sosialisasi, dan

pelatihan/Bimbingan Teknis (Bimtek).

3.1.1. Pra Penyusunan RZWP-3-K

1) Identifikasi Stakeholder

Langkah awal sebelum disusun RZWP-3-K, harus dilakukan identifikasi Stakeholders

‘users’ laut dengan menggunakan pendekatan Stakeholders Analysis yang meliputi

identifikasi pemangku kepentingan, tingkat otoritas yang dimiliki, tingkat kepentingan

masing-masing pemangku kepentingan terhadap sumberdaya dan perencanaan RZWP-3-

K, pengaruh pemangku kepentingan dalam implementasi RZWP-3-K. Kegunaannya adalah

untuk melihat potensi-potensi peluang serta hambatan yang akan terjadi selama

pelaksanaan penyusunan RZWP-3-K, dan agar apabila terjadi hambatan dalam

penyusunan RZWP-3-K, dapat segera dianalisis pihak-pihak mana yang berpengaruh dan

untuk segera ditangani. Analisis ini diharapkan dapat menghasilkan pendekatan dan

strategi untuk melancarkan pelaksanaan penyusunan RZWP-3-K.

Tabel 3.1 Contoh Identifikasi Stakeholders

Catatan : Langkah ini ditambahkan skoring analysis stakeholder, termasuk disertainya berita acara

berisikan data kuota anggota untuk verifikasi.

2) Sosialisasi

Sosialisasi perlu dilakukan sebelum dilakukan penyusunan RZWP-3-K. Sosialisasi

dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai pengelolaan

wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk di dalamnya terkait kebijakan dan

program terkait penyusunan RZWP-3-K, menumbuhkan rasa kepemilikan dari para

1. Daftar

Stakeholders;

SKPD, kelompok

users dan masy

pesisir

2. Otoritas dan

tingkat

kepentingan

Stakeholders

3. Tingkat

kepentingan dan

lokasinya

4. Tingkat kepentingan

Stakeholders dalam

proses perencanaan?

5. Saran

Keterlibatan

dalam proses

penyusunan

RZWP-3-K

6. Pengaruh

Stakeholders

dalam

Implementasi

RZWP-3-K

Kelompok

nelayan bagan

tancap

Tidak ada

otoritas,

pengguna aktif di

laut, sangat

tergantung dgn

kualitas air.

Sangat tinggi

karena butuh

kualitas air yang

baik di lokasinya,

pendukung

sumber ekonomi

nelayan

Sangat berpengaruh

and memiliki kelompok

nelayan yang

terorganisir baik. Dekat

dengan DKP setempat

krn mendapatkan

bantuan modal/alat

tangkap,dll

Anggota Pokja/

FGD/ Konsultasi

Publik/

Responden /

Gatekeeper/ Key

Informan Person/

dll

Kepatuhan dan

kerjasama

Stakeholders ini

sangat penting



III-2 III-2

pemangku kepentingan terhadap rencana yang berlangsung di daerahnya. Sosialisasi

perlu dilakukan untuk meminimalisir konflik di kemudian hari, oleh karena itu pada saat

sosialisasi harus melibatkan berbagai pihak terkait. Sosialisasi selayaknya diikuti oleh

target peserta seperti tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 3.2 Tujuan dan Target Peserta Sosialisasi Penyusunan RZWP-3-K

Tujuan Target Peserta

Agar masyarakat mengenal, mengetahui, dan memahami tentang kebijakan dan program

Menjelaskan rencana penyusunan dokumen perencanaan WP-3-K dan menumbukan rasa kepemilikan Stakeholder terhadap rencana yang berlangsung di daerahnya

Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan Stakeholder terhadap pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

1) Pemerintah SKPD daerah yang terdiri dari :

Pemerintah Provinsi 1. Bappeda Provinsi 2. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi

Pemerintah Kabupaten/Kota 1. Bappeda 2. Dinas Kelautan dan perikanan 3. Dinas Pekerjaan Umum 4. BPN 5. Dinas Kehutanan 6. Dinas Pertanian 7. Dinas Pariwisata 8. Dinas Perhubungan 9. Dinas Perindustrian 10. Dinas Lingkungan hidup. 11. Dinas Pendapatan Daerah 12. Dinas Pertambangan/ESDM 13. BUMD 14. dll.

2) TNI AL dan POLAIRUD 3) DPRD 4) LSM 5) Perguruan Tinggi/Akademisi 6) Kelompok Masyarakat (Masyarakat Hukum Adat,

Masyarakat Lokal, dan Masyarakat Tradisional) 7) Camat, Lurah/Kepala Desa 8) Dunia Usaha di Bidang Kelautan dan Perikanan 9) Pers

Sosialisasi penyusunan RZWP-3-K harus memiliki strategi komunikasi agar tercapai tujuan

secara efektif. Penentuan target, pesan utama yang akan disampaikan (key message),

media penyampaian (channeling) dan metode penyampaian harus disusun sedemikian

rupa agar masing-masing Stakeholders memahami perlunya RZWP-3-K. Identifikasi target

sosialisasi dapat diselaraskan dengan identifikasi Stakeholders sehingga dapat

disinkronkan satu sama lain. Materi, jadwal pelaksanaan, metode, serta output sosialisasi

penyusunan RZWP-3-K Kabupaten/Kota, adalah sebagai berikut:



III-3 III-3

Tabel 3.3 Materi, Metode, Output dan Lokasi Sosialisasi

Penyusunan RZWP-3-K

3) Pelatihan/Bimbingan Teknis (Bimtek)

Pelatihan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan anggota Kelompok Kerja

Perencanaan Tata Ruang pada lembaga yang mengkoordinasikan penataan ruang di

daerah/BKPRD (Tim Penyusun RZWP-3-K) dalam menyusun dokumen RZWP-3-K.

Tabel 3.4 Tujuan dan Target Peserta Bimtek Penyusunan RZWP-3-K

Tujuan Target Peserta

Agar peserta mengerti tentang kebijakan dan tahapan penyusunan RZWP-3-K

Agar peserta mengerti kebutuhan data dasar dan tematik, pengumpulan data, survey lapangan, penyusunan peta tematik dan paket sumberdaya

Agar peserta memahami pengertian dan jenis bencana, konsep mitigasi bencana dalam penyusunan RZWP-3-K

Agar peserta memahami pengertian zona, kebutuhan data dan informasi, kriteria, pertimbangan dan ketentuan, delineasi serta pengaturan zona.

Agar peserta mengerti kriteria, pertimbangan, dan penentuan alokasi ruang RZWP-3-K

Agar peserta mengerti pengertian Alur Laut, kebutuhan data dan informasi pertimbangan dan ketentuan, delineasi serta pengaturan.

Agar peserta mengerti prosedur penanganan konflik dalam RZWP-3-K

Agar peserta mengerti peran dan pelibatan pemangku kepentingan dalam RZWP-3-K

Peserta terdiri atas anggota Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang BKPRD (Tim Penyusun RZWP-3-K)

Materi Metode Output Lokasi

Pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan amanat UU No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Kebijakan RZWP-3-K

Harmonisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K)

Pengumuman

Pemutaran film berisikan contoh kasus

Diskusi/ seminar/ pertemuan terbuka

Media cetak dan media elektronik

Adanya kesamaan cara pandang dan pola pikir yang sama para eksekutif dan legislatif di tingkat daerah dalam perencanaan WP-3-K.

Adanya dukungan dan partisipasi dari pemerintah daerah agar didapatkan suatu komitmen baik dari pemerintah daerah maupun badan legislatif setempat .

Adanya pemahaman tentang RZWP-3-K sebagai instrumen penataan ruang perairan laut.

- Kabupaten/Kota sasaran sosialisasi

- Kantor Pemerintah Daerah (Dinas Kelautan dan perikanan atau Bappeda)



III-4 III-4

Tabel 3.5 Materi, Metode, Output dan Lokasi Bimtek

Penyusunan RZWP-3-K

3.2. Penyusunan RZWP-3-K

Seluruh tahapan dalam proses penyusunan RZWP-3-K merupakan langkah yang mutlak dilalui

untuk mencapai dokumen final yang merupakan hasil perencanaan bersama.

Proses penyusunan RZWP-3-K, meliputi tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan RZWP-3-K

2. Penyusunan Dokumen Final RZWP-3-K

3. Penetapan Ranperda RZWP-3-K

Materi Metode Output Lokasi

Proses penyusunan RZWP-3-K

Pengumpulan dan analisis data spasial serta pemetaan

RZWP-3-K berbasis Mitigasi Bencana

Data Informasi, Kriteria, Pertimbangan dan Penentuan, Delineasi, serta Pengaturan Kawasan Konservasi, Alur Laut, Zona perikanan budidaya, perikanan tangkap, Zona pertambangan, Zona pariwisata, dll

Kriteria, pertimbangan, dan penentuan alokasi ruang

Resolusi Konflik dalam RZWP-3-K

Pelibatan pemangku kepentingan dalam RZWP-3-K

Simulasi

Pemutaran film berisikan contoh kasus

Diskusi/ seminar/ pertemuan terbuka

Adanya peningkatan pemahaman dalam penyusunan RZWP-3-K

- Kabupaten/Kota sasaran Bimtek

- Kantor Pemerintah Daerah (Dinas Kelautan dan perikanan atau Bappeda)



III-5 III-5

Gambar 3.1 Tahapan dan Proses/Output Penyusunan RZWP-3-K Kabupaten/Kota

PROSES / OUTPUT

Permohonan

Tanggapan/Saran

Penyusunan Dokumen

Final

13 Pembahasan

Ranperda

Penetapan

Pembahasan Draft Ranperda oleh DPRD Evaluasi

Penetapan Ranperda menjadi Perda RZWP-3-K 14

Pen

yusu

na

n D

oku

men

Fin

al R

ZWP

-3-K

Persiapan Penyusunan Rencana Kerja

Penyusunan TOR/RAB

1

2

4

7

8

9

10

11

3

6

12

Pengumpulan Data

Survei Lapangan

Pengolahan dan

Analisis Data

Penentuan Usulan

Alokasi Ruang

Konsultasi Publik

Penyusunan Dokumen

Antara

Pengumpulan data sekunder

Pengumpulan data primer (apabila data sekunder yang telah

dikumpulkan belum memenuhi kebutuhan)

Pengolahan dan analisis data untuk disusun dalam peta-peta tematik

Peta-peta tematik

Hasil Pendeskripsian terhadap peta-peta tematik yang disusun disusundisuusnyangtelahdisusun

ntifikasi potensi wilayah Penyampaian Draft Dokumen Awal RZWP3K

Menjaring masukan

Hasil perbaikan dokumen awal

Analisis non spasial

Analisis konflik pemanfaatan ruang (resolusi konflik)

Penentuan Alokasi Ruang

Penyelarasan , penyerasian dan penyeimbangan dengan RTRW

Penyusunan pernyataan pemanfaatan ruang peraturan pemanfaatan ruang

Penyusunan Indikasi Program

Draft Rancangan Perda RZWP-3-K

Konsultasi Publik

Penyampaian Draft Dokumen Antara RZWP-3-K

Menjaring masukan

Hasil perbaikan Dokumen Antara

Permohonan tanggapan/saran terhadap Dokumen Final

Penyusunan Dokumen

Awal

Tumpang susun peta-peta tematik dalam Dokumen Awal yang telah diperbaiki dari hasil Konsultasi Publik (Penyusunan Paket Sumberdaya)

Analisis kesesuaian terhadap kriteria kawasan, zona, sub zona, dan/atau pemanfaatannnya

Penentuan usulan kawasan, zona, sub zona, dan/atau pemanfaatannnya

Pen

eta

pa

n R

an

per

da

R

ZWP

-3-K

Per

sia

pa

n

Deskripsi Potensi &

Kegiatan Pemanfaatan 5

Pendeskripsian terhadap peta-peta tematik yang telah disusun

PROSES / OUTPUT TAHAPAN



III-6

Secara umum, tahapan dalam proses penyusunan dokumen Final RZWP-3-K dapat dilihat dalam diagram berikut:

Gambar 3.2 Proses Penyusunan RZWP-3-K Kabupaten/Kota melalui Pelibatan Masyarakat


KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN III-7 III-7

Gambar 3.3 Contoh Jangka Waktu Penyusunan RZWP-3-K Kabupaten/Kota

Jangka waktu yang dibutuhkan dalam proses penyusunan RZWP-3-K Kabupaten/Kota hingga

dokumen final selesai diupayakan seefektif mungkin, minimal selama 12 (duabelas) bulan - 24 (dua

puluh empat) bulan dan maksimal adalah 5 (lima) tahun. Ilustrasi jangka waktu minimal proses

penyusunan RZWP-3-K dapat dilihat pada Gambar 3.2.

Tahap penyusunan dipengaruhi oleh situasi dan kondisi aspek politik, sosial, budaya,

pertahanan, keamanan, keuangan/pembiayaan pembangunan daerah, ketersediaan data, dan faktor

lainnya di dalam wilayah kabupaten/kota bersangkutan, sehingga perkiraan waktu yang dibutuhkan

untuk setiap tahap penyusunan RZWP-3-K disesuaikan dengan situasi dan kondisi kabupaten/kota

yang bersangkutan.



3.2.1. Persiapan Penyusunan RZWP-3-K

Kegiatan yang dilakukan pada tahap persiapan, meliputi:

1) Persiapan awal pelaksanaan, meliputi: penyusunan rencana kerja, Kerangka Acuan Kerja

(KAK)/Terms of Reference (TOR) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Rencana kerja

adalah langkah-langkah yang dibuat untuk mencapai target yang disertai dengan jadwal

waktu pelaksanaan dan personil yang melaksanakan. Target yang akan dicapai adalah

tersusunnya Peraturan Daerah (PERDA) mengenai Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan

Pulau-pulau Kecil. Kerangka Acuan Kerja (KAK) / Terms of Reference (TOR) adalah

dokumen perencanaan yang memberikan gambaran umum mengenai pekerjaan yang

akan dilaksanakan. Contoh lengkap TOR dan RAB sebagaimana dalam lampiran 8 dan 9.

2) persiapan teknis pelaksanaan yang meliputi:

a. Penyiapan personil dalam tim kerja

b. Penyiapan administrasi

c. Studi literatur sebagai awal atau referensi untuk pelaksanaan kegiatan.

d. Penyusunan rencana kerja

- Jadwal pekerjaan

- Metode pengumpulan data/survei lapangan berdasarkan Peta RBI, LPI, Peta Laut

Dishidros TNI AL, dan Citra Satelit di wilayah perencanaan.

- Peta rencana lokasi sampling

3) pemberitaan kepada publik perihal akan dilakukannya penyusunan RZWP-3-K

3.2.2. Penyusunan Dokumen Final RZWP-3-K

Secara umum, tahapan dalam proses penyusunan Dokumen Final RZWP-3-K adalah sebagai

berikut (Draft Revisi permen KP 16 Tahun 2008):

1) pengumpulan data; 2) survei lapangan; 3) pengolahan dan analisis data 4) deskripsi potensi dan kegiatan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau - pulau kecil; 5) penyusunan dokumen awal; 6) konsultasi publik; 7) penentuan usulan alokasi ruang; 8) penyusunan dokumen antara; 9) konsultasi publik; 10) penyusunan dokumen final; dan 11) permintaan tanggapan dan/atau saran.



Tahap 1 : 3.2.2.1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dimaksudkan untuk memperoleh data dan informasi yang tersedia berupa

spasial dan non spasial. Data dan informasi yang dikumpulkan terdiri dari 2 (dua) dataset dasar

(terrestrial dan batrimetri) dan 10 (sepuluh) dataset tematik (geologi dan geomorfologi laut,

oseanografi, Ekosistem Pesisir dan Sumberdaya Ikan (jenis dan kelimpahan ikan), penggunaan lahan

dan status lahan, Data Pemanfaatan Wilayah Laut Eksisting, Sumberdaya Air, Infrastruktur,

Demografi, Ekonomi Wilayah dan resiko bencana dan pencemaran). Data dan informasi tersebut

diatas dapat diperoleh dari lembaga atau institusi terkait dalam bentuk laporan, buku, diagram,

peta, foto, dan media penyimpanan lainnya.

Data dasar dan tematik untuk pemetaan rencana zonasi WP-3-K kabupaten dan kota memiliki

skala, ketelitian dan kedetilan informasi yang berbeda, yaitu:

- Kabupaten : skala minimal 1:50.000

- Kota : skala minimal 1:25.000

Ketersediaan data harus memenuhi persyaratan secara kualitas maupun kuantitas, yaitu :

a) Kualitas

1. skala;

2. akurasi geometri;

3. kedetailan data;

4. kedalaman data;

5. kemutakhiran data;

6. kelengkapan atribut.

b) Kuantitas

secara kuantitas memenuhi ketentuan kelengkapan jenis data (12 dataset).

Apabila ketersediaan data belum memenuhi persyaratan kualitas dan kuantitas di atas maka

perlu dilakukan survei lapangan.

Dalam penyusunan rencana zonasi WP-3-K, dibutuhkan data dasar dan tematik dengan skala,

ketelitian data dan kedetilan informasi yang berbeda. Jenis data yang digunakan dalam penyusunan

rencana zonasi dibedakan untuk kabupaten/kota, yang terdiri atas :

1) Peta Dasar dan Citra Satelit

2) Data Spasial Dasar

3) Data Spasial dan Non Spasial Tematik

Jenis, fungsi, dan manfaat data yang diperlukan dapat mengacu pada Pedoman Teknis

Penyusunan Peta RZWP-3-K. Untuk alokasi ruang yang memerlukan kegiatan reklamasi diperlukan

data tambahan berupa data geoteknik.



Tahap 2 : 3.2.2.2. Survei Lapangan

Survei lapangan dilaksanakan dalam rangka melengkapi data yang belum sesuai kebutuhan.

Adapun jenis data yang akan dikumpulkan adalah data primer. Pengumpulan data primer bertujuan

untuk:

o Melakukan verifikasi terhadap data sekunder yang sudah terkumpul sebelumnya

o Melakukan pengumpulan data primer yang belum tersedia.

Data primer yang dikumpulkan, antara lain :

1. Data Terestrial

a. tanah

b. topografi

c. kemiringan lereng

2. Data Bathimetri

3. Data Geologi dan Geomorfologi Laut (substrat dasar laut)

4. Data Oseanografi (arus, pasang surut, gelombang, kualitas air, biologi perairan)

5. Data Ekosistem Pesisir dan Sumberdaya Ikan

a. Data ekosistem pesisir (terumbu karang, mangrove, lamun)

b. Data jenis dan kelimpahan ikan

6. Data Penggunaan Lahan dan Status Lahan (kepemilikan lahan)

7. Data Pemanfaatan Wilayah Laut Eksisting (misalnya : perikanan budidaya, perikanan

tangkap, pariwisata, pertambangan, pelabuhan, alur pelayaran, alur biota, kawasan

konservasi)

8. Data Sumberdaya Air

9. Data Infrastruktur

10. Data Demografi dan Sosial

a. Jumlah penduduk

b. Jumlah tenaga kerja

c. Kepadatan penduduk

d. Proyeksi pertumbuhan penduduk

e. Mata pencaharian penduduk

f. Jumlah nelayan dan dan pembudidaya ikan

g. wilayah masyarakat hukum adat

h. wilayah penangkapan ikan secara tradisional

i. kondisi dan karakteristik masyarakat setempat termasuk tempat suci dan

kegiatan peribadatannya

j. aktifitas/ritual keagamaan dan situs cagar budaya.

11. Data Ekonomi Wilayah

a. PDRB

b. Pendapatan per kapita



c. Angkatan kerja dan tingkat pengangguran

d. Laju pertumbuhan ekonomi sektoral dan kabupaten

e. Komoditi unggulan

f. Kegiatan perekonomian perikanan dan kelautan

g. Produksi perikanan

12. Data Resiko Bencana dan Pencemaran

a. Jenis, lokasi, batas riwayat kebencanaan, tingkat kerusakan dan kerugian

bencana

b. Sumber dan lokasi pencemaran

Teknik untuk melakukan survei di lapangan yang antara lain meliputi:

Observasi

Pengambilan sampel

Pengukuran

Wawancara

Penyebaran kuesioner

Focus Group Discussion (FGD)

FGD bertujuan untuk menjaring aspirasi dan masukan dari masyarakat dan para

pemangku kepentingan lain, terkait dengan permasalahan pemanfaatan sumberdaya

pesisir dan pulau-pulau kecil. FGD ini melibatkan instansi pemerintah terkait, unsur

perwakilan masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat (tokoh adat), kelompok-kelompok

masyarakat yang bergerak di wilayah pesisir dan laut dan LSM. Metode survei tiap data

akan dibahas lebih lanjut pada Pedoman Teknis Penyusunan Peta RZWP-3-K.



Tahap 3 : 3.2.2.3. Pengolahan dan Analisis Data

Penyusunan peta rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di tingkat

kabupaten/kota membutuhkan data dasar dan tematik pendukung dalam proses

penyusunannya. Data/peta dasar yang dibutuhkan dalam penyusunan peta rencana zonasi

tematik yang disusun dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) dataset dasar, terdiri dari data

terestrial dan bathimetri. Data/peta dasar tersebut secara umum telah disediakan oleh instansi

terkait, namun apabila tidak tersedia maka perlu dilakukan pemetaan dan analisis sesuai

dengan kebutuhan perencanaan yang dilakukan.

Data yang telah dikumpulkan diolah dan dianalisis sehingga menghasilkan peta-peta tematik.

Pengolahan data dilakukan untuk memperoleh data yang siap digunakan untuk analisis.

Pengolahan data meliputi:

1. Konversi data non spasial ke format spasial

2. Standarisasi format dan kelengkapan data

3. Perbaikan data

Analisis data dilakukan untuk memperoleh informasi sesuai dengan tema yang

dibutuhkan. Aktivitas yang dilakukan adalah:

1. Interpolasi spasial/pemodelan ruang untuk menghasilkan keseragaman data melalui

pendekatan nilai yang sama.

2. Pemodelan matematis

3. Simbolisasi dan penyajian hasil analisis menjadi peta-peta tematik

Data tematik yang dibutuhkan dalam penyusunan peta rencana zonasi terdiri dari 10 (sepuluh)

dataset peta, meliputi geologi dan geomorfologi; oseanografi; penggunaan lahan, status lahan

dan rencana tata ruang wilayah; pemanfaatan wilayah laut; sumberdaya air; ekosistem wilayah

pesisir dan sumberdaya ikan; infrastruktur; demografi dan sosial; ekonomi wilayah; dan

kerawanan dan risiko bencana. Fungsi data/peta tematik tersebut adalah sebagai dasar

penyusunan peta paket sumberdaya dan kesesuaian lahan/perairan.

Pengolahan dan analisis peta tematik dilakukan sesuai dengan hirarki perencanaan, baik

provinsi, kabupaten maupun kota. Beberapa komponen yang harus diperhatikan antara lain

input data, proses pengolahan data dan output peta tematik yang dihasilkan. Input data untuk

penyusunan peta tematik provinsi, kabupaten dan kota berbeda, demikian pula proses

pengolahan yang dilakukan dan kerincian informasi tematik pada output peta.



Tahap 4 : 3.2.2.4. Deskripsi Potensi dan Kegiatan Pemanfaatan Sumberdaya Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Setelah dilakukan pengolahan dan analisis data serta disajikan dalam bentuk peta tematik

selanjutnya dilakukan pendeskripsian terhadap peta-peta tematik yang telah disusun.

1) Deskripsi potensi sumberdaya Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

Deskripsi potensi sumberdaya dilakukan untuk mengetahui potensi sumberdaya saat

ini (eksisting) berdasarkan peta tematik yang telah disusun. Potensi sumberdaya yang

dapat dideskripsikan antara lain potensi sebaran ikan, potensi ekosistem pesisir,

potensi pariwisata, potensi pertambangan, dll.

2). Deskripsi Pemanfaatan Sumberdaya Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

Deskripsi ini meliputi deskripsi terhadap potensi kegiatan-kegiatan pemanfaatan

sumberdaya di masa lalu dan saat ini (eksisting) yang terdiri dari rona-rona dan fasilitas

yang terkait dengan pemanfaatan sumberdaya alam (penangkapan ikan, budidaya

perairan, pertanian, penambangan, kehutanan, wisata, habitat cagar a lam laut,

kapabilitas sumberdaya), pelabuhan, lokasi -lokasi industri, lokasi-lokasi pemukiman

dan perkotaan, serta fasilitas wisata.

Gambar 3.4 Ilustrasi Contoh Ilustrasi Pemanfaatan Sumberdaya Pesisir Eksisting di Kab. Banggai



Tahap 5 : 3.2.2.5. Penyusunan Dokumen Awal

Penyusunan dokumen awal dilaksanakan setelah Tim Teknis melakukan pengolahan dan

analisis data untuk disusun dalam peta-peta tematik. Output dokumen awal adalah peta-peta

tematik.

Sistematika Dokumen Awal, sekurang-kurangnya memuat :

1) Pendahuluan

- Dasar Hukum Penyusunan RZWP-3-K

- Profil Wilayah

- Isu-isu Strategis Wilayah

- Peta-peta yang minimal mencakup peta orientasi wilayah

2) Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

3) Deskripsi Potensi Sumberdaya Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan Kegiatan Pemanfaatan

4) Album Peta Tematik, yang mengacu pada Pedoman Teknis Penyusunan Peta RZWP-3-K



Tahap 6 : 3.2.2.6. Konsultasi Publik I

Selanjutnya Dokumen awal RZWP-3-K wajib dilakukan konsultasi publik untuk memverifikasi

data dan informasi, dan untuk mendapatkan masukan, tanggapan atau saran. Konsultasi publik

adalah suatu proses penggalian dan dialog masukan, tanggapan dan sanggahan antara pemerintah

daerah dengan pemerintah, dan pemangku kepentingan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

yang dilaksanakan antara lain melalui rapat, musyawarah/rembug desa, dan lokakarya. Tahap ini

merupakan pelaksanaan konsultasi publik I (pertama). Hasil konsultasi publik dituangkan ke dalam

Berita Acara (Lampiran 6), dilengkapi dengan notulensi, daftar hadir, dan dokumentasi.

Tabel 3.6 Tujuan, Output dan Target Peserta Konsultasi Publik I Penyusunan RZWP-3-K

Tujuan Output Target Peserta

Memverifikasi data dan informasi

Menjaring masukan, tanggapan, koreksi dan usulan terhadap data dan informasi.

Informasi potensi dan permasalahan di wilayah perencanaan

verifikasi data dan informasi

Tanggapan berupa masukan/usulan

1) Pemerintah SKPD daerah yang terdiri dari :

Pemerintah Provinsi 1. Bappeda Provinsi 2. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi

Pemerintah Kabupaten/Kota 1. Bappeda 2. Dinas Kelautan dan perikanan 3. Dinas Pekerjaan Umum 4. BPN 5. Dinas Kehutanan 6. Dinas Pertanian 7. Dinas Pariwisata 8. Dinas Perhubungan 9. Dinas Perindustrian 10. Dinas Lingkungan hidup. 11. Dinas Pendapatan Daerah 12. BUMD 13. BPBD 14. Administrasi Pelabuhan 15. dll.

2) TNI AL dan POLAIRUD 3) LSM 4) Perguruan Tinggi/Akademisi 5) Ormas 6) Kelompok Masyarakat (Masyarakat Hukum Adat,

Masyarakat Lokal, dan Masyarakat Tradisional) 7) Camat, Lurah/Kepala Desa 8) Dunia Usaha di Bidang Kelautan dan Perikanan

Tabel 3.7 Materi, Metode, dan Lokasi Konsultasi Publik I Penyusunan RZWP-3-K

Materi Metode pelaksanaan Lokasi

Draft Dokumen Awal yang memuat :

data dan informasi penyusunan rencana zonasi

peta-peta tematik

Fokus group Discussion (FGD)

Rembug Desa (dapat dilakukan dengan menerapkan model Simulasi)

Kantor Pemerintah Daerah (Dinas Kelautan dan perikanan atau Bappeda)

Kantor kecamatan/ Kelurahan



Tahap 7 : 3.2.2.7. Penentuan Usulan Alokasi Ruang

Setelah dokumen awal diperbaiki sesuai dengan masukan, tanggapan, atau saran pada saat

konsultasi publik I, maka dilanjutkan dengan kegiatan penentuan usulan alokasi ruang. Peta-peta

tematik yang telah disepakati pada saat Konsultasi Publik I (pertama) dan tersusun dalam Dokumen

Awal, selanjutnya dianalisis melalui dua metode, yaitu : a) penyusunan Paket Sumberdaya terhadap

kriteria kawasan, zona; dan/atau b) kesesuaian lahan (perairan pesisir dan/atau daratan pulau kecil)

terhadap kawasan, zona, sub zona. Hasil analisis ini berupa usulan alokasi ruang. Untuk

mempertajam usulan alokasi ruang maka dilakukan analisis non spasial.

1). Penyusunan Paket Sumberdaya

Paket atau satuan sumberdaya merupakan informasi mengenai kondisi sumberdaya yang ada di

area tertentu di dalam satu unit perencanaan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Unit

perencanaan merupakan kawasan tertentu yang ada di suatu wilayah perencanaan (Provinsi

atau Kabupaten/kota).

Batas spasial unit perencanaan merupakan kombinasi dari kondisi topografi,

oseanografi, ekologi, pemanfaatan/penggunaan lahan/perairan saat ini (eksisting). Di dalam

setiap unit perencanaan terdapat paket-paket sumberdaya yang memiliki potensi untuk

dikembangkan sesuai dengan karakteristik biofisik dan lingkungannya. Berbagai kegiatan

pemanfaatan umum yang dapat dikembangkan diantaranya perikanan tangkap, budidaya

perairan, wisata bahari, permukiman, rekreasi, industri, pertambangan, hutan dan sebagainya.

Secara umum, peta paket sumberdaya secara spasial merupakan kombinasi dari 2 (dua) dataset

dasar (baseline dataset) dan 10 (sepuluh) dataset tematik (thematic dataset) yang diperoleh

melalui tumpangsusun (overlay) peta tematik.

Berdasarkan Peta Paket Sumberdaya hasil proses matching, kemudian dilakukan

pendeskripsian nilai-nilai sumberdaya yang ada di setiap unit pemetaan sumberdaya yang ada.

Secara teknis, proses penyusunan Paket Sumberdaya dan identifikasi nilai-nilai sumberdaya

mengacu pada Pedoman Teknis Penyusunan Peta RZWP-3-K.

Berikut adalah contoh peta paket sumberdaya hasil tumpangsusun berbagai karakteristik lahan dan perairannya.



Gambar 3.5 Peta Paket Sumberdaya Hasil Tumpangsusun Berbagai Karakteristik Lahan dan Perairan

Tabel 3.8 Nama Paket Sumberdaya dan Karakteristik Nilai-nilai Sumberdaya

Wilayah Perencanaan:

Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah

Nama PaketSumber

daya Nilai-Nilai Sumberdaya Usulan Zona

…H… memiliki kedalaman yang relatif dangkal, kondisi arus yang tenang, memiliki keterlindungan yang baik dengan tinggi gelombang yang kecil, salinitas yang tidak terlalu tinggi, dan oksigen terlarut yang tinggi, kandungan pH rata-rata air laut, dengan TSS yang rendah, kandungan klorofil yang tidak terlalu tinggi.

Substrat dasar berupa karang mati, dimana tutupan karang sedang dengan jumlah famili ikan yang rendah dan jumlah individu ikan yang relatif tinggi.

Perikanan budidaya

…I… Berjarak sekitar 2 mil laut dari bibir pantai, rata-rata merupakan perairan laut dalam dengan kecerahan perairan yang sedang, suhu rata-rata perairan terbuka, dengan salinitas yang tidak terlalu tinggi, memiliki kecepatan arus yang cepat dan gelombang yang tinggi.

Memiliki kandungan pH rata-rata air laut pada umumnya, dengan TSS

Perikanan tangkap



Wilayah Perencanaan:

Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah

Nama PaketSumber

daya Nilai-Nilai Sumberdaya Usulan Zona

yang rendah, dengan kandungan klorofil yang cukup tinggi.

…J… Memiliki tutupan terumbukarang yang baik. Dekat dari darat tetapi terlindung dari aktivitas yang bersifat destruktif. Kedalaman perairan yang relatif dangkal. Terletak di sekitar teluk sehingga cukup terlindung dari arus.

Memiliki suhu dan salinitas perairan laut rata-rata dengan kandungan oksigen terlarut yang relatif tinggi dengan TSS yang rendah dan tingkat kecerahan yang tinggi.

Substrat dasar berupa karang hidup yang memiliki tutupan karang yang tinggi dengan keberagaman jenis ikan karang yang berlimpah.

Pariwisata

…K… Tersedia cukup infrastruktur, lahan berbatu, dekat dengan bahan baku, tersedia air bersih yang cukup, didukung oleh kondisi sumberdaya sosial ekonomi dan budaya

industri

…L… merupakan daerah yang terlindung dengan kecepatan arus dan tinggi gelombang yang relatif rendah. Kedalaman perairan yang relatif dangkal dan memiliki suhu dan salinitas perairan laut rata-rata dengan kandungan oksigen terlarut yang relatif tinggi dengan TSS yang rendah dan tingkat kecerahan yang tinggi sehingga memungkinkan cahaya matahari tembus sampai dasar perairan. Substrat dasar berupa pasir dan karang mati.

Perikanan budidaya

2). Analisis Kesesuaian Lahan (Perairan Pesisir dan/atau Daratan Pulau Kecil) Terhadap Kawasan,

Zona, Sub Zona

Analisis kesesuaian lahan dilakukan terhadap wilayah perairan pesisir dan/atau daratan pulau

kecil. Analisis kesesuaian lahan dilakukan dengan cara mendeliniasi masing-masing parameter

peta-peta tematik berdasarkan kriteria kesesuaian zona/subzona tertentu. Hasil deliniasi

masing-masing parameter peta-peta tematik tersebut diatas dilakukan overlay/tumpang susun.

Proses ini dilakukan dengan cara yang sama terhadap parameter peta-peta tematik tertentu

berdasarkan kriteria zona/subzona lainnya.

Hasil dari proses overlay tersebut diatas adalah peta-peta kesesuaian untuk masing-masing

zona/subzona dengan kategori kesesuaiannya (sesuai (S1), kurang sesuai (S2), dan tidak sesuai

(N)). Masing-masing peta-peta kesesuaian zona/subzona tersebut kemudian dioverlay sehingga

menghasilkan peta multikesesuaian untuk zona/subzona. Berdasarkan peta multikesesuaian

dilakukan penilaian kesesuaian akhir untuk zona/subzona, sehingga dihasilkan usulan alokasi

ruang dalam bentuk peta Alokasi Ruang.

Apabila dalam satu lokasi memiliki beberapa kategori kesesuaian yang sama maka perlu

dilakukan analisis non spasial.



III-19 III-19

Gambar 3.6 Contoh Proses Analisis Kesesuaian Lahan Untuk Zona Pariwisata



3). Penentuan Alokasi Ruang

Rencana alokasi ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kabupaten/ kota merupakan

rencana distribusi peruntukan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di kabupaten

dan kota yang meliputi rencana peruntukan ruang yang ada di kawasan pemanfaatan

umum, kawasan konservasi, kawasan strategis nasional tertentu, dan alur laut. Klasifikasi

kawasan pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan UU Nomor 27 tahun 2007

tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan

UU Nomor 1 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9 Klasifikasi Kawasan dalam RZWP-3-K

Klasifikasi Kawasan

(Berdasarkan UU Nomor 27 tahun 2007) Keterangan

Kawasan Konservasi merupakan kawasan pesisir dan

pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang

dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan pesisir dan

pulau-pulau kecil yang berkelanjutan

Kawasan Konservasi pada UU No 27 tahun

2007 setara dengan Kawasan Lindung pada

UU No 26 tahun 2007

Kawasan Pemanfaatan Umum merupakan kawasan

yang dipergunakanuntuk kepentingan ekonomi, sosial

budaya seperti kegiatan perikanan, prasarana

perhubungan laut, industri maritim, pariwisata,

permukiman, dan pertambangan

Kawasan Pemanfaatan Umum pada UU No 27

tahun 2007 setara dengan Kawasan Budidaya

pada UU No 26 tahun 2007

Alur merupakan perairan yang dimanfaatkan antara lain

untuk alur pelayaran, pipa/kabel bawah laut, dan

migrasi biota laut yang perlu dilindungi

Aturan mengenai alur pelayaran dapat

mengikuti Permen Perhubungan No.68 tahun

2011 tentang Alur Pelayaran di Laut

Kawasan Strategis Nasional Tertentu adalah Kawasan

yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian

lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang

pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan

nasional

Kawasan Strategis Nasional Tertentu

memperhatikan kriteria; batas-batas maritim

kedaulatan negara; kawasan yang secara

geopolitik, pertahanan dan keamanan negara;

situs warisan dunia; pulau-pulau kecil terluar

yang menjadi titik pangkal dan/atau habitat

biota endemik dan langka

Klasifikasi Kawasan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berdasarkan UU No. 27 tahun 2007

tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dapat dilihat pada ilustrasi gambar

di bawah ini.



Gambar 3.7 Contoh Ilustrasi Klasifikasi Kawasan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Subandono,

2008)

Peta Rencana Alokasi Ruang WP-3-K Kabupaten atau Kota disusun berdasarkan peta paket

sumberdaya dan/atau kesesuaian terhadap kriteria. Diagram alir penyusunan peta rencana

alokasi ruang berdasarkan peta paket sumberdaya sebagai berikut:



Gambar 3.8 Diagram Penyusunan Peta Alokasi Ruang Wilayah Laut/Perairan Kabupaten/Kota

Berdasarkan Peta Paket Sumberdaya

Penentuan alokasi ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil harus memperhatikan hal-hal,

sebagai berikut:

1) Penentuan Kawasan Konservasi

Penentuan Kawasan konservasi harus memperhatikan keberadaan wilayah yang

berpotensi menjadi kawasan konservasi. Kawasan konservasi ditetapkan untuk wilayah

yang memiliki ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan pesisir

dan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan. Pembagian kawasan konservasi disesuaikan

dengan jenis/kategori kawasan konservasi yang ada di Kabupaten/Kota.



2) Penentuan Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT)

Penentuan Kawasan Strategis Nasional Tertentu memperhatikan kriteria-kriteria: batas-

batas maritim kedaulatan negara; kawasan yang secara geopolitik, pertahanan dan

keamanan negara; situs warisan dunia; pulau-pulau kecil terluar yang menjadi titik

pangkal dan/atau habitat biota endemik dan langka.

3) Penentuan Kawasan Pemanfaatan Umum

Penentuan Kawasan Pemanfaatan Umum memperhatikan kriteria: tidak termasuk ke

dalam wilayah yang ditetapkan menjadi kawasan konservasi dan Kawasan Strategis

Nasional Tertentu, dan merupakan wilayah yang sebagian besar dipergunakan untuk

aktivitas ekonomi.

4) Penentuan Alur Laut

Penentuan Alur Laut memperhatikan kriteria: ruang yang dapat dimanfaatkan untuk

alur pelayaran, pipa/kabel bawah laut, dan migrasi biota laut yang perlu dilindungi.

Aturan mengenai alur pelayaran dapat mengikuti Permen Perhubungan No.68 tahun

2011 tentang Alur Pelayaran di Laut, dimana alur pelayaran di laut terdiri atas : (1) Alur

pelayanan umum dan perlintasan; dan (2) Alur pelayaran masuk pelabuhan.

Pipa/kabel bawah laut merupakan instalasi yang dapat dibangun di perairan, dengan

persyaratan, sebagai berikut :

a. penempatan, pemendaman, dan penandaan;

b. tidak menimbulkan kerusakan terhadap bangunan atau instalasi Sarana Bantu

Navigasi-Pelayaran dan fasilitas Telekomunikasi-Pelayaran;

c. memperhatikan ruang bebas dalam pembangunan jembatan;

d. memperhatikan koridor pemasangan kabel laut dan pipa bawah laut; dan

e. berada di luar perairan wajib pandu.

Sedangkan Alur Migrasi Ikan adalah pola ruaya (migrasi) ikan yang dipengaruhi suhu,

salinitas, kecepatan dan arah arus, pasang surut, tinggi dan panjang gelombang, warna

perairan, substrat dasar, kedalaman perairan, dan tipologi kelandaian dasar laut.

Kecepatan dan arah arus akan memberikan indikasi terhadap pola pergerakan dan alur

migrasi ikan, sementara keterkaitan suhu, salinitas, kedalaman perairan, kontur dasar,

dan warna perairan memberikan informasi perairan optimum terhadap ikan-ikan target

tangkapan yang dikehendaki. Alur migrasi biota laut, dapat berupa : alur migrasi

cetacea, tuna, penyu belimbing, penyu lekang, paus dll.

Selanjutnya, penentuan arahan pemanfaatan alokasi ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

dilakukan melalui penentuan zona dan sub zona atau arahan pemanfaatannya pada masing-

masing kawasan. Penentuan zona pada masing-masing kawasan dilakukan dengan

menggunakan metode kesesuaian perairan. Hasil kesesuaian perairan dan contoh peta alokasi

ruang dapat dilihat pada ilustrasi gambar di bawah ini.



Gambar 3.9 Ilustrasi Contoh Pembagian Kawasan menjadi Zona (Subandono, 2008)

Deliniasi batas kawasan, zona dan sub-zona ditampilkan pada Peta yang menggunakan grid

dengan sistem koordinat lintang (longitute) dan bujur (latitute) pada lembar peta yang

diterbitkan oleh lembaga yang berwenang.

4). Analisis Non Spasial

Setelah diperoleh Peta Alokasi Ruang selanjutnya dilakukan analisis nonspasial :

a. Analisis Kebijakan dan Kewilayahan

Analisis Kebijakan digunakan untuk melihat kedudukan wilayah perencanaan terhadap

kebijakan rencana tata ruang nasional/provinsi/Kabupaten/Kota, dan menyesuaikan

perencanaan yang dibuat dengan kebijakan pembangunan daerah, dengan tujuan agar

tidak terjadi tumpang tindih kegiatan. Disamping itu, analisis yang didasarkan pada

kebijakan pembangunan nasional, termasuk kebijakan geopolitik dan pertahanan

keamanan. Sedangkan analisis kewilayahan merupakan analisis untuk melihat

kecenderungan perkembangan kawasan di wilayah perencanaan berdasarkan potensi

fisik wilayah dan kondisi ekonomi, sosial budaya yang ada.

b. Analisis Sosial dan Budaya

Dalam upaya untuk mencapai pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan bagi

peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan penilaian/analisis sosial budaya

di wilayah dan atau kawasan. Penilaian/analisis sosial (urban social indicator) misalnya

kependudukan/demografi, struktur sosial budaya, pelayanan sarana dan prasarana sosial

dan budaya, potensi sosial budaya masyarakat, atau kesiapan masyarakat terhadap suatu

pengembangan.

Tujuan analisis ini adalah mengkaji kondisi sosial budaya masyarakat yang mendukung

atau menghambat pengembangan wilayah dan atau kawasan, serta memiliki fungsi antara

lain :

1. sebagai dasar penyusunan rencana tata ruang wilayah dan atau kawasan serta

pembangunan sosial budaya masyarakat



2. mengidentifikasi struktur sosial budaya masyarakat

3. menilai pelayanan sarana dan prasarana sosial budaya yang mendukung

pengembangan wilayah dan atau kawasan

4. menentukan prioritas-prioritas utama dalam formulasi kebijakan pembangunan

sosial budaya masyarakat

5. memberikan gambaran situasi dan kondisi obyektif dalam proses perencanaan

c. Analisis Infrastruktur

Analisis infrastruktur di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bertujuan untuk mengetahui

sebaran infrastruktur yang ada, sebagai data dasar dalam pengembangan struktur

wilayah dan acuan dalam analisis proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana kelautan dan

perikanan. Kondisi infrastruktur dapat diketahui berdasarkan data sekunder yang telah

ada dan observasi langsung di lapangan. Pemetaan dilakukan dengan cara digitalisasi data

sekunder dan plotting lokasi secara langsung di lapangan, meliputi sarana dan prasarana

transportasi, air bersih, listrik dan energi, sanitasi, dan prasarana lainnya.

d. Analisis Ekonomi Wilayah

Analisis ekonomi wilayah bertujuan untuk mengetahui pola distribusi perkembangan

ekonomi wilayah melalui PDRB, pertumbuhan pusat-pusat kegiatan di wilayah kajian,

sektor basis wilayah dan/atau kawasan untuk mengetahui sektor yang memberikan

sumbangan/kontribusi relatif yang cukup besar terhadap PDRB di suatu wilayah dan/atau

kawasan sehingga sektor tersebut dikatakan sebagai sektor basis (dominan), dan

komoditas unggulan wilayah pada sektor basis yang memiliki keunggulan komparatif dan

berpotensi ekspor. Komoditas unggulan merupakan Komoditas kunci yang memiliki peran

penting baik secara langsung/tidak langsung dan bersifat multiplier effect.

e. Analisis Pengembangan Wilayah

Identifikasi ini meliputi kegiatan-kegiatan pemanfaatan sumberdaya di masa yang

akan datang yang diproyeksikan di dalam kawasan perencanaan yang berpotensi

untuk pengembangan wilayah. Beberapa pertimbangan untuk melihat potensi

pengembangan wilayah diantaranya:

Potensi sumberdaya lokal

Potensi sumberdaya lokal dapat dilihat dari sumberdaya unggulan di suatu wilayah

yang akan dibuat RZWP-3-K. Pendekatan identifikasinya menggunakan kerangka

ekonomi kewilayahan, pendekatan keunggulan komparatif (comparative advantage

approach), dan pendekatan keunggulan bersaing (competitive advantage approach).

Potensi lingkungan strategis

Potensi lingkungan strategis dapat menggunakan cara pandang yang sedang

berkembangan di lingkup global, regional dan nasional. Pendekatan identifikasinya

menggunakan upaya sintesis dari informasi-informasi terkini.

f. Analisis dampak aktivitas dari wilayah sekitar

Identifikasi ini dibutuhkan untuk mengetahui dampak aktivitas dari wilayah sekitar

terhadap wilayah perencanaan zonasi, sehingga dapat dilakukan antisipasi atau adaptasi

yang dibutuhkan. Contoh proses identifikasi ini dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 3.10 Identifikasi Potensi Dampak Aktivitas dari Wilayah Sekitar

No Kegiatan Lokasi Potensi Dampak

1 Pertambangan minyak dan gas

bumi

Perairan Laut dan

Pesisir

- Penurunan kualitas air - Polusi limbah cair - Kerusakan ekosistem sekitar

2 Pertambangan Bahan Galian C

(Pasir)

Perairan Laut dan

Pesisir

- Penurunan kualitas air - Kerusakan ekosistem sekitar - Transpor sedimen - Perubahan garis pantai

3 Pertambangan Mineral Daratan Pesisir - Penurunan kualitas air - Kerusakan ekosistem sekitar - Perubahan geomorfologi laut - Perubahan garis pantai

4 Pertambangan Batubara Daratan Pesisir - Perubahan garis pantai - Kerusakan ekosistem sekitar

5 Industri Maritim Pesisir

- Penurunan kualitas air, - Transpor sedimen - Perubahan sedimen - Polusi limbah padat dan cair - Kerusakan ekosistem

6 Permukiman Pesisir dan DAS - Penurunan kualitas air - Polusi limbah padat dan cair

7 Pariwisata Bahari Perairan Pesisir - Penurunan kualitas air - Kerusakan ekosistem perairan - Perubahan alur migrasi ikan dan biota

8 Pertanian Pesisir dan DAS - Penurunan kualitas air - Transpor sedimen - Perubahan sedimen - Polusi limbah cair

9 Budidaya laut Perairan pesisir - Penurunan kualitas air - Gangguan alur transportasi laut

10 Pelabuhan Pesisir - Penurunan kualitas air - Transpor sedimen - Perubahan sedimen - Polusi limbah padat dan cair

g. Analisis isu dan permasalahan perencanaan di wilayah pesisir dan pulau -pulau

kecil

Identifikasi ini meliputi antara lain:

Identifikasi daerah rawan bencana: banjir, tsunami, erosi, abrasi, sedimentasi, akresi

garis pantai, subsiden/longsoran tanah, gempa bumi

Identifikasi masalah lingkungan dan pencemaran: intrusi air laut/asin, polusi,

kerusakan ekosistem/habitat hutan mangrove, kerusakan ekosistem/habitat terumbu

karang

Identifikasi daerah konservasi/perlindungan: kawasan lindung nasional/kawasan

konservasi yang ditetapkan secara nasional (taman nasional, taman laut, cagar alam,

suaka alam laut), kawasan konservasi yang sedang diusulkan oleh daerah, dan daerah

perlindungan laut lokal



Identifikasi aktivitas di daratan yang berpengaruh terhadap kegiatan pada kawasan

perairan

Konflik penggunaan lahan

Konflik sosial

Kesenjangan ekonomi antar wilayah pesisir dengan wilayah daratan utama.

2). Analisis Konflik Pemanfaatan Ruang (Resolusi Konflik)

A. Potensi Konflik

Konflik dalam penyusunan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dapat

terjadi pada saat tahap penyusunan rencana alokasi ruang dan pada tahapan konsultasi

publik.

a) Pada tahap penyusunan rencana alokasi ruang, identifikasi konflik dilakukan terhadap

kegiatan-kegiatan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang bersinggungan namun

tidak sesuai (compatible). Hasil analisis paket sumberdaya yang dilanjutkan dengan

beberapa analisis lanjutan, kemudian diidentifikasi antar kegiatan/zona/sub zona

untuk memilih kegiatan/zona/sub zona yang paling sesuai dengan cara membuat

matrik kesesuaian/keterkaitan. Matrik keterkaitan antar zona menguraikan hubungan

antar zona/sub zona dalam suatu wilayah perencanan untuk melihat harmonisasi

antar zona/sub zona.

Konflik dapat terjadi pada pemanfaatan ruang secara horizontal maupun vertikal.

Secara horizontal pada level zona misalnya pemanfaatan pertambangan, industri, dan

perikanan tangkap, sedangkan secara vertikal di perairan misalkan pertambangan,

perikanan tangkap, dan perikanan budidaya.

Gambar 3.10 Contoh Matriks Keterkaitan antar Kegiatan Pemanfaatan Ruang Pesisir

Kompabilitas kegiatan selanjutnya diklasifikasikan menjadi kegiatan-kegiatan, yang

meliputi kegiatan dengan kompabilitas: tinggi, menengah, rendah. Setelah diketahui



kegiatan yang termasuk ke dalam kegiatan dengan jenis kompabilitas (tinggi,

menengah, rendah) kemudian kegiatan tersebut dikelompokkan berdasarkan jenis

kompabilitasnya dan diidentifikasi kebutuhan ruang (spatial/temporer), kegiatan lain

yang kompatible, dan kegiatan lain yang tidak kompatible, seperti pada tabel berikut :

Tabel 3.11 Klasifikasi Kompatibilitas Kegiatan

1. Kompatibilitas Tinggi

2. Kompatibilitas Menengah

3. Kompatibilitas Rendah

Aktivitas

Kebutuhan Ruang

(Spatial/temporer)

Kegiatan lain yang

kompatibel

Kegiatan yg tidak

kompatibel

Aktivitas

Kebutuhan Ruang

(Spatial/temporer)

Kegiatan lain yang

kompatibel

Kegiatan yg tidak

kompatibel

Aktivitas

Kebutuhan Ruang

(Spatial/temporer)

Kegiatan lain yang

kompatibel

Kegiatan yg tidak

kompatibel

1

2

3

dll

b) Pada tahap konsultasi publik, peluang terjadinya konflik besar sekali. Konflik

dimungkinkan terjadi karena tidak semua harapan dari para pemangku kepentingan

terakomodasi dalam rencana zonasi tersebut. Konflik ini dapat memberikan dampak

positif jika seluruh pihak mau menghormati pemikiran masing-masing pemangku

kepentingan dan memperoleh kesepakatan mengenai kebutuhan prioritas yang perlu

diadopsi dalam rencana zonasi. Di sisi lain, konflik dalam konsultasi publik bisa

berdampak negatif saat ada satu atau lebih pihak memaksakan keinginannya dan tidak

mau bernegosiasi. Pada tahapan ini, jika semua pihak bersikeras untuk memasukkan

keinginannya dalam rencana zonasi makan akan terjadi dead lock sehingga tidak

terjadi kesepakatan. Rencana zonasi menjadi terkatung-katung penyelesaiannya.

c) Pada tahap pembahasan pemberian tanggapan dan/atau saran, konflik kepentingan

berpeluang terjadi apabila masing-masing pemangku kepentingan ada yang merasa

kebutuhannya tidak terakomodasi.

B. Penanganan Konflik

Konflik yang terjadi memerlukan adanya manajemen konflik, yaitu suatu proses yang

diarahkan pada pengelolaan konflik agar terjadi suatu kondisi yang lebih terkendali melalui

suatu rekayasa yang dilakukan untuk mengendalikan konflik agar menjadi lebih baik.

Dengan berusaha mengendalikan konflik, diharapkan tidak sampai terjadi akumulasi dan

besaran berkembangnya konflik menjadi destruktif. Beberapa upaya yang dapat dilakukan

dalam manajemen konflik antara lain:

(1) Pencegahan Konflik, yaitu suatu usaha yang bertujuan untuk membatasi dan

menghindari kekerasan dengan mendorong perubahan perilaku yang positif bagi

fihak-fihak yang terlibat.

(2) Penyelesaian Konflik, yaitu suatu bentuk usaha untuk menangani sebab-sebab konflik

dan berusaha membangun hubungan baru dan yang bisa tahan lama diantara

kelompok-kelompok yang bermusuhan.



(3) Transformasi Konflik, yaitu suatu upaya yang dilakukan untuk mengatasi sumber-

sumber konflik sosial dan politik yang lebih luas dan berusaha mengubah kekuatan

negatif menjadi kekuatan yang positif.

Secara garis besar ada dua cara penyelesaian konflik yaitu dengan kolaborasi membangun

konsensus dan penyelesaian melalui proses legal. Penyelesaian cara pertama dapat

dilakukan hanya dengan menyertakan pihak-pihak yang terlibat konflik maupun dengan

melibatkan pihak ketiga.

Secara umum strategi resolusi konflik seharusnya dimulai dengan pengetahuan yang

mencukupi tentang peta atau profil konflik sosial yang terjadi di suatu kawasan. Dengan

peta tersebut, segala kemungkinan dan peluang resolusi konflik diperhitungkan dengan

cermat, sehingga setiap manfaat dan kerugiannya dapat dikalkulasikan dengan baik.

Penyelesaian konflik yang terjadi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat diselesaikan

melalui cara Alternative Dispute Resolution (ADR). Beberapa metode resolusi konflik

dengan metode ADR adalah sebagai berikut :

1) Negosiasi langsung

Negosiasi adalah suatu proses yang melibatkan pihak-pihak yang bertikai, bertemu,

dan mencapai suatu kesepakatan yang dapat diterima secara bersama-sama.

2) Konsiliasi

Konsiliasi adalah suatu proses pihak luar sebagai mediasi untuk membawa pihak-pihak

yang berselisih bermusyawarah secara bersama. Pihak yang melakuakn konsiliasi

harus membuat agenda, melakukan pencatatan secara administrasi dan mengunjungi

pihak-pihak yang tidak sempat bertemu langsung, dan bertindak sebagai mediator

dalam pertemuan.

3) Fasilitasi

Merupakan penanganan konflik yang melibatkan fasilitator. Peran fasilitator adalah

menjadi moderator dalam pertemuan yang cakupannya lebih besar dan menjamin

setiap orang dapat berbicara dan mendengar. Fasilitasi juga diterapkan dalam

membantu individu melakukan proses pemecahan masalah (problem solving),

prioritas, dan perencanaan.

4) Mediasi

Mediasi adalah suatu proses penyelesaian konflik dengan menggunakan jasa pihak

luar untuk menjembatani proses negosiasi antaa pihak-pihak yang berselisih. Pihak-

pihak yang berselisih dipertemukan secara bersama oleh pihak luar yang

kedudukannya netral dan independen (berperan sebagai mediator). Dalam proses ini

dikaji secara mendalam dan diputuskan bagaimana konflik tersebut diselesaikan.

Peran mediator adalah membantu semua pihak agar mampu menghasilkan suatu

perjanjian tetapi tidak memiliki kekuatan hukum. Keuntungan dari mediasi adalah : (1)

mediator dapat memfasilitasi komunikasi antara pihak-pihak yang bertikai dan

membangun komunikasi dengan pihak-pihak yang teralienasi, mencegah terjadinya

deadlock yang menghambat resolusi konflik, (2) membantu pihak-pihak yang

berselisih untuk menciptakan kesepakatan bersama, (3) mempercepat proses

negosiasi dan menstimulasi pihak yang berselisih dengan mengajukan penyelesaian

konflik secara kreatif dan realistis, (4) memfasilitasi suatu kerjasama antarpihak yang

bertikai.



5) Arbitrasi

Arbitrasi adalah proses penyelesaian konflik dengan cara pihak yang berselisih

menyerahkan proses penyelesaiannya kepada pihak yang dapat memberi legitimasi

untuk memutuskan pihak yang benar dalam perselisihan tersebut. Proses semacam ini

juga dapat berlaku dalam penyelesaian konflik melalui jalur hukum.

Penyelesaian konflik yang terbaik adalah melalui negosiasi kolaboratif antara pihak-pihak

yang berkonflik itu sendiri. Cara demikian akan memperbaiki hubungan dan interaksi

antara pihak-pihak yang berkonflik. Namun demikian seringkali pihak-pihak yang

berkonflik itu tidak mampu berinteraksi sehingga diperlukan pihak ketiga yang membantu

proses penyelesaian konflik. Idealnya pihak ketiga tersebut tidak mendominasi proses

penyelesaian konflik dan atau mempunyai kuasa untuk membuat keputusan melainkan

bertindak sebagai fasilitator komunikasi dan peace builder, yang sering disebut sebagai

mediator. Sebagai catatan, pada kenyataannya, kebanyakan konflik yang terjadi dalam

masyarakat sekitar 60 persen diselesaikan melalui mediasi.

Hasil analisis non spasial diformulasikan untuk menyempurnakan usulan peta alokasi ruang

menjadi peta RZWP-3-K.

Gambar 3.11 Ilustrasi Contoh Peta RZWP-3-K

PEMERINTAH

KABUPATEN BERAU



4). Penyelarasan, Penyerasian dan Penyeimbangan dengan RTRW

Rencana alokasi ruang yang dihasilkan perlu dilakukan penyelarasan, Penyerasian dan

Penyeimbangan antara RZWP-3-K dengan RTRW sesuai UU No.27 Tahun 2007 Jo. UU No. 1

Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Selain itu, juga perlu

diserasikan, diselaraskan, dan diseimbangkan dengan RZWP-3-K propinsi/kabupaten/kota yang

bersebelahan atau berhadapan.

Tujuan penyelarasan, penyerasian dan penyeimbangan antara RZWP-3-K dengan RTRW adalah

untuk mereview dan membandingkan draft dokumen antara RZWP-3-K dengan rencana lain

yang telah disahkan dan untuk merevisi draft dokumen antara RZWP-3-K tersebut, sehingga

konsisten dengan rencana-rencana dan program-program yang bersesuaian yang telah

disahkan.

Penyelarasan, penyerasian dan penyeimbangan tersebut dilakukan melalui tiga (3) cara berikut

ini:

i. Menyelaraskan/ mengadopsi pola ruang dan struktur ruang daratan pesisir RTRW ke dalam

RZWP-3-K

ii. Menyerasikan alokasi ruang perairan pesisir dan pulau-pulau kecil dalam RZWP-3-K yang

bersinggungan dengan pola ruang dalam RTRW

iii. Menyeimbangkan/memadukan rencana Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang telah

ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ke dalam alokasi ruang perairan

pesisir dalam RZWP-3-K.

Setelah RZWP-3-K diselaraskan, diserasikan dan diseimbangkan dengan RTRW, maka disusun

deskripsi zona/subzona yang memuat : nama, batas dan luas. Contoh deskripsi zona/subzone

dapat dilihat pada lampiran 2.

5). Penyusunan Pernyataan pemanfaatan Ruang dan Peraturan Pemanfaatan Ruang

Pernyataan pemanfaatan ruang merupakan hasil akhir dari serangkaian proses penyusunan

rencana alokasi ruang. Penyusunan pernyataan pemanfaatan ruang dilengkapi dengan

peraturan pemanfaatan ruang yang berisi ketentuan persyaratan pemanfaatan ruang dan

ketentuan pengendaliannya yang disusun untuk setiap zona peruntukan dalam RZWP-3-K

Kabupaten/Kota, terdiri dari kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta

kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin. Contoh tabel pernyataan dan

peraturan pemanfaatan ruang dapat dilihat pada lampiran 2.

Arahan pemanfaatan ruang hasil konsep dan rencana dilakukan konsultasi publik II (kedua).

Berikut adalah contoh tabel arahan pemanfaatan ruang yang dikonsultasikan ke Stakeholder.



Tabel 3.12 Contoh Tabel Kesepakatan Arahan Pemanfaatan Ruang

RZWP-3-K Kabupaten/Kota : ………………………………………………………………

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG Hasil Konsultasi Publik dengan Stakeholder terkait

Zona Sub-Zona Setuju Tidak setuju

Perikanan Budidaya

1. Rumput Laut

2. Mutiara

3. Keramba Jaring Apung

4. Keramba Lainnya

5. Bagan

6. Pertambakan

7. Pembenihan (Hatchery)

8. Perkotaan

dll

Renstra Daerah

Arahan Pemanfaatan

6). Rekomendasi terhadap RTRW dan Rencana Pembangunan Lainnya

Hasil penyerasian, penyelarasan, dan penyeimbangan RZWP-3-K dengan RTRW, RZW-3-K dapat

digunakan sebagai pertimbangan di dalam penetapan struktur dan pola ruang yang terdapat

didalam RTRW. Rekomendasi terhadap RTRW, meliputi :

1. Alokasi ruang di WP3K untuk kegiatan-kegiatan yang memiliki keterkaitan terhadap

sumberdaya di WP3K;

2. Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT) dapat menjadi muatan kawasan strategis

RTRW;

3. Penetapan Kawasan Strategis WP3K dapat menjadi muatan kawasan strategis Kab/Kota

pada RTRW.

7). Penyusunan Indikasi Program

Indikasi program dijabarkan dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan hingga akhir

tahun perencanaan 20 (duapuluh) tahun. Contoh Tabel Indikasi Program dapat dilihat pada

lampiran 3.



Tahap 8 : 3.2.2.8. Penyusunan Dokumen Antara

Penyusunan dokumen antara dilaksanakan setelah melakukan tahapan penentuan usulan

alokasi ruang.

Sistematika Dokumen Antara, sekurang-kurangnya memuat :

1) Pendahuluan

- Dasar Hukum Penyusunan RZWP-3-K

- Profil Wilayah

- Isu-isu Strategis Wilayah

- Peta-peta yang minimal mencakup peta orientasi wilayah



4) Rencana Alokasi Ruang yang berisi Peta RZWP-3-K

5) Peraturan Pemanfaatan Ruang

6) Indikasi Program RZWP-3-K

7) Album Peta Tematik dan Peta RZWP-3-K

Overlay /

Tumpang Susun

Peta Kesesuaian Sub zona

Budidaya Udang

Overlay /

Tumpang Susun


Budidaya rumput Laut




Tahap 9 : 3.2.2.9. Konsultasi Publik II

Konsultasi publik pada tahap ini merupakan pelaksanaan konsultasi publik II (kedua) yang

dilakukan untuk memverifikasi draft rencana zonasi, arahan pemanfaatan dan memeriksa

konsistensi draft RZWP-3-K dengan RTRW dan aturan-aturan lainnya, sehingga draft rencana alokasi

ruang dapat disepakati oleh semua pemangku kepentingan daerah. Sasaran yang ingin dicapai

adalah perbaikan dan penyempurnaan dari draft dokumen antara dan memfasilitasi aspirasi dari

seluruh Stakeholder terkait, serta penetapan alokasi ruang ke dalam kawasan/zona/subzona dalam

dokumen final yang akan disusun.

Tabel 3.13 Tujuan, Output dan Terget Peserta Konsultasi Publik II Penyusunan RZWP-3-K

Tujuan Output Target Peserta

Memverifikasi atau memastikan kembali bahwa data dan informasi tematis yang menjadi masukan publik pada tahap konsultasi sebelumnya

Menginformasikan hasil perbaikan draft rencana zonasi dari hasil kesepakatan pada konsultasi publik sebelumnya, serta menilai kelayakan/kesesuaian pemanfaatan, analisis, usulan alokasi ruang, serta arahan pemanfaatan dan memeriksa konsistensi draft RZWP-3-K dengan RTRW (Penyelarasan, Penyerasian dan Penyeimbangan dengan) dan aturan-aturan lainnya

Tanggapan, masukan atau keberatan terhadap hasil perbaikan dari konsultasi publik sebelumnya

Kesepakatan publik terhadap draf rencana alokasi ruang

1) Unsur pemerintah

Pemerintah Pusat

Pemerintah Daerah 1. Bappeda 2. Dinas Kelautan dan perikanan 3. Dinas Pekerjaan Umum 4. BPN 5. Dinas Kehutanan 6. Dinas Pertanian 7. Dinas Pariwisata 8. Dinas Perhubungan 9. Dinas Perindustrian 10. Dinas Lingkungan hidup. 11. Dinas Pendapatan Daerah 12. BUMD 13. dll

2) TNI AL dan POLAIRUD 3) DPRD 4) LSM 5) Perguruan Tinggi/Akademisi 6) Ormas 7) Kelompok Masyarakat 8) Camat, Lurah/Kepala Desa 9) Pers 10) Dunia Usaha di Bidang Kelautan dan Perikanan

Tabel 3.14 Materi, Metode, dan Lokasi Konsultasi Publik II Penyusunan RZWP-3-K

Materi Metode pelaksanaan Lokasi

Draft Dokumen Antara yang memuat :

Hasil perbaikan dokumen awal

Hasil Analisis lanjutan

Penetapan Alokasi Ruang

Penyelarasan , penyerasian dan penyeimbangan dengan RTRW

Fokus Group Discussion (FGD)

Rembug Desa (dapat dilakukan dengan menerapkan model Simulasi)

Kantor Pemerintah Daerah (Dinas Kelautan dan perikanan atau Bappeda)

kantor kecamatan/kelurahan

Hasil dari konsultasi publik II (kedua) adalah diperolehnya kesepakatan pemanfaatan ruang

(kawasan/zona/subzona). Hasil konsultasi publik dituangkan ke dalam Berita Acara (lampiran 6),

dilengkapi dengan notulensi, daftar hadir, dan dokumentasi.



Tahap 10 : 3.2.2.10. Penyusunan Dokumen Final

Setelah Dokumen Antara diperbaiki sesuai dengan masukan, tanggapan, atau saran pada saat

konsultasi publik II, selanjutnya Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan

Pulau-Pulau Kecil, Peta Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Deskripsi

Zona/Subzona, Peraturan Pemanfaatan Ruang, dan Indikasi Program dibahasahukumkan menjadi

draft rancangan perda RZWP-3-K.

Dokumen Final merupakan perbaikan Dokumen Antara yang telah dikonsultasipublikkan.

Sistematika dokumen final RZWP-3-K (lampiran 4), sekurang-kurangnya terdiri atas:

1) Pendahuluan yang memuat Dasar Hukum Penyusunan RZWP3K, Profil Wilayah, Isu-isu

Strategis Wilayah, Peta-peta yang minimal mencakup peta orientasi wilayah;


Kabupaten/Kota;


4) Rencana Alokasi Ruang;

5) Peraturan Pemanfaatan Ruang;

6) Indikasi program;

7) Album Peta Tematik dan Album Peta RZWP-3-K; dan

8) Draft Rancangan Perda RZWP-3-K.



Tahap 11 : 3.2.2. 11. Permintaan Tanggapan dan/atau Saran

Dokumen Final RZWP-3-K selanjutnya dimintakan tanggapan dan/atau saran kepada Menteri

Kelautan dan Perikanan dan Gubernur. Berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 pasal 14 dan Peraturan Menteri Kelautan dan

Perikanan Nomor 16 Tahun 2008 pasal 26, mekanisme pemberian tanggapan dan/atau saran, adalah

sebagai berikut :

(1) Bupati/walikota menyampaikan Dokumen Final RZWP-3-K kabupaten/kota kepada gubernur dan Menteri untuk mendapatkan tanggapan dan/atau saran.

(2) Gubernur atau Menteri memberikan tanggapan dan/atau saran terhadap dokumen final RZWP-3-K dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.

(3) Gubernur atau Menteri dalam memberikan tanggapan dapat melibatkan lembaga yang mengkoordinasikan penataan ruang nasional atau daerah.

(4) Tanggapan atau saran perbaikan oleh gubernur atau bupati/walikota dipergunakan sebagai bahan perbaikan Dokumen Final RZWP-3-K.

(5) Dalam hal tanggapan dan/atau saran tidak dipenuhi, maka dokumen RZWP-3-K dapat diberlakukan secara definitif.

Gambar 3.12 Mekanisme Pemberian Tanggapan dan/atau Saran

Setelah Dokumen Final RZWP-3-K diperbaiki berdasarkan tanggapan dan/atau saran oleh Menteri

dan Gubernur selanjutnya dilakukan pembahasan Ranperda di daerah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4

2

1

Lembaga yang mengkoordinasikan penataan ruang di daerah/BKPRD

3

Dokumen Final RZWP-3-K

Kabupaten/Kota setelah mendapatkan

tanggapan dan/atau saran Gubernur &

Menteri KP

Tim pemberian tanggapan MKP

Bupati/Walikota

Tim BKPRD

Gubernur & Menteri KP

Dokumen Final RZWP-3-K berikut lampiran

Album Peta

Tanggapan/saran terhadap

Dokumen Final

PENYUSUNAN DOKUMEN RZWP-3-K

Pembahasan

ranperda dengan

DPRD

Tim pemberian tanggapan Gubernur

Tim BKPRN (Vocal Point

KKP)

Lampiran 1. Kriteria Kesesuaian


L.1-1

1) Perikanan Tangkap

Kriteria-kriteria lingkungan dan ekologi yang harus diperhatikan antara lain sebagai berikut :

Lokasi harus memperhatikan dan mempertimbangkan habitat kritis dan sensitive yang

terdapat di daratan maupun perairan pesisir (lahan basah; mangrove; padang lamun;

terumbu karang; tempat pembesaran dan pemijahan; gumuk pasir; taman laut, rute migrasi

burung, mamalia & spesies terancam punah lainnya);

Pembukaan lahan hutan dan pertanian harus diminimalkan;

Pemenuhan kebutuhan air bersih dan fasilitas pengolahan limbah cair/padat;

Penetapan pemanfaatan lahan didalam dan sekitar lokasi perencanaan termasuk antisipasi

kegiatan pembangunan yang akan datang;

Kedekatan jarak terhadap daerah permukiman, perdagangan dan pendidikan;

Pekerjaan dan orientasi masyarakat yang ada di dekat lokasi perencanaan, guna

meminimalisasi gangguan dan hilangnya kegiatan sosio ekonomi yang ada;

Pengurangan sumberdaya yang ada harus diminimalkan baik yang terjadi karena dampak

langsung maupun tidak langsung dari kegiatan pembangunan;

Lokasi pada daerah “brackish water” harus direncanakan secara hati-hati.

Kriteria untuk menentukan daerah penangkapan ikan (fishing ground), antara lain berdasarkan visual

langsung di perairan/pengalaman nelayan dan bantuan teknologi Inderaja dan hidroakustik. Daerah

penangkapan ikan diantaranya ditandai oleh :

Warna perairan lebih gelap dibandingkan perairan sekitarnya ;

Ada banyak burung pemakan ikan beterbangan dan menukik-nukik ke permukaan air ;

Banyak buih/riak di permukaan air ; dan

Umumnya jenis ikan ini bergerombol di sekitar batang-batang kayu yang hanyut di perairan

atau bersama dengan ikan yang berukuran besar.

Penentuan daerah penangkapan ikan menggunakan metode analisis data inderaja dilakukan dengan

memanfaatkan citra satelit yang dihasilkan terhadap beberapa parameter fisika kimia dan biologi

perairan, seperti :

Vegetasi mangrove,

Suhu permukaan laut (SPL) dan arus permukaan laut,

Konsentrasi klorofil dan produktivitas primer air laut,

Kedalaman air,

Terumbu karang, padang lamun, muara sungai,

Angin di permukaan laut, dan

Pengangkatan massa air (up-welling) dan pertemuan dua massa air yang berbeda (sea front).

Hasil interpretasi citra tersebut dituangkan dalam bentuk peta tematik, sehingga dapat diperkirakan

tingkat kesuburan suatu lokasi perairan atau kesesuaian kondisi perairan dengan habitat yang

disukai gerombolan (schoaling) ikan dalam bentuk daftar titik koordinat (bujur dan lintang).

Berdasarkan peta tersebut kemudian dibuat regulasi pengusahaan penangkapan ikan yang meliputi

tata ruang, nursery ground, waktu penangkapan dan jenis alat tangkap dan bobot kapal.



L.1-2

Metode hidroakustik merupakan suatu usaha untuk memperoleh informasi tentang obyek di bawah

air dengan cara pemancaran gelombang suara dan mempelajari echo yang dipantulkan. Dalam

pendeteksian ikan digunakan sistem hidroakustik yang memancarkan sinyal akustik secara vertikal,

biasa disebut echo sounder atau fish finder.

Tabel L1.1. Parameter Kesesuaian Perairan Untuk Penangkapan Ikan

NO INPUT PETA YANG

DIBUTUHKAN PARAMETER KESESUAIAN

SATUAN KRITERIA KESESUAIAN

S1 (80) S2 (60) S3 (40) N (1)

1. Peta Batimetri Kedalaman m 0 - 400 - -

2. Peta Oksigen Terlarut (Data Osenografi Kimia)

Oksigen Terlarut

mg/L >5 - -

3. Peta Salinitas (Data Osenografi Kimia)

Salinitas ‰ 33 - 34 - -

4. Peta Suhu Permukaan (Data Oseanografi fisik)

Suhu Celcius 28 - 32 - -

5. Peta Kecerahan (Data Oseanografi fisik)

Kecerahan - -

6. Peta PH (Data Osenografi Kimia)

pH 7 - 8,5 - -

7. Peta Arah Kecepatan Arus (Data Oseanografi Fisik)

Kecepatan arus cm/detik

- - -

8. Peta Sedimen (Substrat dasar peraiaran)

Substrat dasar perairan

- - -

9. Peta Tinggi Gelombang (Data Oseanografi fisik)

Tinggi Gelombang

M 0-1 1-2 >=3 >3

10. Peta Curah Hujan (Data Klimatologi)

Jumlah Hari Hujan

hari/thn 150-180 110-150 <110 <100

11. Peta Terumbu karang (Data ekosistem SD Hayati)

Tutupan Terumbu Karang

% 60-80 40-60 <40 <20

12. Peta Mangrove (Data ekosistem SD Hayati)

Tutupan Mangrove

60-80 40-60 <40 <20

13. Peta LPI, Peta Administrasi Jarak Pantai Km 0-10 10-20 >20 >30

Sumber: Anonim dengan modifikasi

2) Perikanan Budidaya

a. Budidaya air laut

Tabel L1.2. Parameter Kesesuaian Perairan Untuk Budidaya Air Laut

No Input Peta Yang

Dibutuhkan Parameter Kesesuaian

Satuan Kriteria Kesesuaian

S1 (80) S2 (60) S3 (40) N (1)

1. Peta Suhu Permukaan, Peta Sebaran TSS, Peta Sebaran Salinitas, Peta Sebaran Tinggi Gelombang, Peta Sebaran arah dan Kecepatan Arus

FISIK : Temperatur Kekeruhan Kecerahan Salinitas Gelombang Arus

oC

m m

o/oo m

m/dt

26 – 30

< 30 > 3

18 – 32 < 0,5

< 0,75

28 – 30

< 5 > 5

Alami

30 – 35

5 – 2 10-15

32 - 34

>35 <2

>15 >34



L.1-3

No Input Peta Yang



S1 (80) S2 (60) S3 (40) N (1)

2. Peta Sebaran PH, DO, BOD, Nitrit, H2S, Mercuri (Hg) Kadmium (Cd) Seng (Zn) Timbal (Pb) Kromium (Cr) Selenium (Se) Tembaga (Cu) Perak (Ag) Arsen (As) Nikel (Ni) Senyawa phenol DDT

KIMIA : pH DO BOD Nitrit H2S Mercuri (Hg) Kadmium (Cd) Seng (Zn) Timbal (Pb) Kromium (Cr) Selenium (Se) Tembaga (Cu) Perak (Ag) Arsen (As) Nikel (Ni) Senyawa phenol DDT

-

mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

- mg/l mg/l

- mg/l mg/l mg/l

6 – 9 > 4

< 45 < 0,1

< 0,03 < 0,003 < 0,01 < 0,1

< 0,01 < 0,01

< 0,005 < 0,06 < 0,05 < 0,01 < 0,1

< 0,002 < 0,002

6,5 – 8,5

> 6 < 25 Nihil

< 0,01 < 0,00001 < 0,00002

< 0,002 < 0,00002 < 0,00004 < 0,00045

< 0,001 < 0,003

< 0,0026 < 0,002

Nihil < 0,001

8,5 >8

<20 Sedang <0.04

<0,004 <1

<0,8 <1 <1

<0,5 <0,1 <0,1 <0,1 <1

<0,001 <0,002

>8,5 >8

<10 Banyak <0.05

<0,005 <2 <1 <2 <2 <1 <1 <1 <1 <2

<0,01 <0,003

3. Peta Sebaran Ekosistem di Pesiisr

BIOLOGI : Organisme penempel Limbah sampah Pemangsa

- - -

Sedikit 500 - 1000 Tidak ada

Nihil 1000 m

TTidak ada

Sedikit >500 ada

Banyak >200

Banyak

4. Peta Sebaran Daerah Rawan Bencana

KEAMANAN : Jarak dari pantai Alur pelayaran Badai/gempa

m m m

< 1.000 < 500

Tidak ada

Sumber : Pedoman Pemetaan, 2013

b. Budidaya Air Payau

Tabel L1.3. Parameter Kesesuaian Perairan Untuk Budidaya Air Payau

No Input Peta Yang



S1 (80) S2 (60) S3 (40) N (1)

1. Peta Salinitas (Data Osenografi Kimia

Salinitas (%) 20 20-35 >35 > 40

2. Peta Suhu Permukaan (Data Oseanografi fisik)

Suhu (°C) 26-31 20-26 <20 <10

3. Peta Kecerahan (Data Oseanografi fisik)

Kecerahan (m) 25-34 16-24 <16 atau >34

<10 atau >40

4. Peta Oksigen Terlarut Oksigen Terlarut >5 5 <3 <1



L.1-4

(Data Osenografi Kimia

5. Peta Curah Hujan (Data Klimatologi)

Curah Hujan 2500-3000 1000-2000 dan 3000-

3500

<1000 atau >3500

<8000 atau > 4000

6. Peta PH (Data Osenografi Kimia

PH 7,5-8,5 6-7,5 dan 8,5-10

>10 atau <6

> 20 atau <5

7. Peta Sebaran Amonia (data Oseanografi Kimia

Amoniak (NH3) (mg/l)

<0,3 0,3-0,5 >0,5 >1

8. Peta LPI, Peta Curah Hujan, Peta Sumberdaya Air

Input air tawar Besar Sedang Kurang Tidak ada

9. Peta Oksigen Terlarut (Data Osenografi Kimia

Kesuburan air Tinggi Sedang Rendah Tidak ada

10. Peta Kerawanan Bencana Pengaruh banjir Tidak ada - Ada -

11. Peta Oksigen Terlarut, Peta Sebaran Amonia (Data Osenografi Kimia

Polutan Tidak ada - Ada Ada (jumlah besar)

12. Peta Batimetri Kedalaman pirit (cm) >100 50-75 <50 <40 Sumber : Pedoman Pemetaan, 2013

c. Budidaya Tambak Udang

Tabel L1.4. Parameter Kesesuaian Perairan Untuk Budidaya Tambak Udang

No Parameter Kriteria Kesesuaian Baik Sedang Buruk

1. Curah Hujan (mm/th) 2500-3000 1000-2000 dan 3000-3500

<1000 atau >3500

2. Kecerahan (%) 25-34 16-24 <16 atau >34

3. Kedalaman Pirit (cm) >100 50-75 <50

4. Oksigen Terlarut (mg/l) >5 3-5 <3

5. Salinitas (o/oo) 12-20 20-35 >35

6. Suhu (oC) 28-31 26-28 <26 atau >31

7. Amoniak (NH3) (mg/l) <0,3 0,3-0,5 >0,5

8. pH 7,5-8,5 6-7,5 dan 8,5-10 >10 atau <6

9. Input air tawar Besar Sedang Kurang

10. Kesuburan air Tinggi Sedang Rendah

11. Pengaruh banjir Tidak ada - Ada

12. Polutan Tidak ada - Ada Sumber : Pedoman Pemetaan, 2013

d. Budidaya Tambak Bandeng

Tabel L1.5. Parameter Kesesuaian Perairan Untuk Budidaya Tambak Bandeng

No Parameter Kriteria Kesesuaian

Baik Sedang Buruk

1. Curah Hujan (mm/th) 2500-3000 1000-2000 dan 3000-3500

<1000 atau >3500

2. Kecerahan (%) 25-34 16-24 <16 atau >34

3. Kedalaman pirit (cm) >100 50-75 <50

4. Oksigen Terlarut (mg/l) >5 3-5 <3 5. Salinitas (o/oo ) 12-20 20-35 >35

6. Suhu (oC) 26-31 20-26 <20

7. Amoniak (NH3) (mg/l) <0,3 0,3-0,5 >0,5

8. pH 7,5-8,5 6-7,5 dan 8,5- >10 atau <6



L.1-5

10

9. Input air tawar Besar Sedang Kurang

10. Kesuburan air Tinggi Sedang Rendah

11. Pengaruh banjir Tidak ada - Ada

12. Polutan Tidak ada - Ada Sumber : Pedoman Pemetaan, 2013

e. Budidaya Beberapa Biota Laut

Tabel L1.6. Parameter Kesesuaian Perairan Untuk Budidaya Laut

Jenis Biota

Kondisi Lingkungan

Salinitas (‰)

Suhu (oC)

Nitrat (mg/l)

Fosfat (mg/l)

pH Oksigen (mg/l)

Budidaya Kerang

Kerang Hijau 26 – 33 14 – 32 2,5 – 3,0 0,5 – 1,0 6,5 – 9,0 3 – 8

Kerang Bulu 18 – 30 15 – 31 1,5 – 3,0 0,5 – 3,0 6,5 – 9,0 3 – 8

Tiram 15 – 35 15 – 32 1,5 – 3,0 0,5 – 1,0 6,5 – 9,0 2 – 8

Budidaya Ikan dalam KJA

Beronang 25 – 31 28 – 30 1,0 – 3,2 0,2 – 0,5 6,5 – 8,0 4 – 8

Kerapu 25 – 30 28 – 30 0,9 – 3,2 0,2 – 0,5 6,5 – 8,0 4 – 8

Kakap 20 – 30 28 – 30 0,9 – 3,2 0,2 – 0,5 6,5 – 8,0 3 – 8

Budidaya Rumput Laut

Rumput Laut 30 - 34 27 - 30 - - 6,5 – 8,0 3 - 8 Sumber : Pedoman Pemetaan, 2013

f. Budidaya Ikan dengan KJA

Tabel L1.7. Parameter Kesesuaian Perairan Untuk Budidaya Ikan dengan KJA

No Parameter Kesesuaian Lahan

Baik Sedang Kurang

1. Kenyamanan Baik Sedang Kurang

2. Tinggi air pasang > 1,0 0,5 – 1,0 < 0,5

3. Arus (m/detik) 0,2 – 0,4 0,05 – 0,2 0,4 – 0,5

4. Kedalaman air dari dasar jaring > 10

4 – 10

< 4

5. Oksigen terlarut (ppm) 5 3 – 5 < 3

6. Salinitas (‰) > 30 20 – 30 < 20

7. Perubahan cuaca Jarang Sedang Sering 8. Sumber listrik Baik Cukup Kurang

9. Sumber pakan Baik Cukup Kurang

10. Tenaga kerja Baik Cukup Kurang

11. Ketersediaan Benih Baik Cukup Kurang

12. Pencemaran Tidak ada Sedang Kurang Sumber : Pedoman Pemetaan, 2013



L.1-6

g. Budidaya KJA

Tabel L1.8. Parameter Kesesuaian Perairan Untuk Budidaya KJA

No. Faktor Persyaratan Menurut Komoditas

Kerapu Kakap Putih Kakap Merah

1. Pengaruh angin dan gelombang yang kuat

Kecil Kecil Kecil

2. Kedalaman air dari dasar kurung

5-7 m pada surut terendah



3. Pergerakan air/arus 20-40 Cm/detik ±20-40 Cm/det ±20-40Cm/detik

4. Kadar garam 27-32 ‰ 27-32 ‰ 32-33 ‰

5. Suhu Air Pengaruh 28 ° C-30 °C 28 °C-30 °C 28 ° C-30 °C

6. Polusi bebas bebas bebas

7. Pelayaran tdk menghambat alur pelayaran

tdk menghambat alur pelayaran

tdk menghambat alur pelayaran


h. Budidaya Kerang Hijau

Tabel L1.9. Parameter Kesesuaian Perairan Untuk Budidaya Kerang Hijau


Baik Sedang Kurang

1. Kedalaman (m) 3 - 7 m > 7 m <3m

2. Substrat Lumpur Pasir Lumpur Pasir, Karang

3. Arus (m/dt) 0,05 - 0,2 m/dt 0,2 - 0,5 >0,5

4. Derah terlarang Aman Cukup Kurang

5. Kecerahan (m) 1 - 4 m 5 - 8 >8

6. Pencemaran Tidak tercemar/Ringan Tercemar Sedang Tercemar berat

7. Kesuburan perairan Tinggi (>15.000 ind/lt) Sedang (2000-15.000)

<2000 ind/lt

8. Suhu (C) 25 - 27 28 - 30 <26, >30

9. Salinitas (‰) 25 - 30 31 - 35 <21, >35

10. Aksesbilitas Mudah Cukup Kurang Sumber : Pedoman Pemetaan, 2013

i. Budidaya Tiram Mutiara (Pinctada maxima)

Tabel L1.10. Parameter Kesesuaian Perairan Untuk Budidaya Tiram Mutiara (Pinctada maxima)


Baik Sedang Kurang

1. Terlindung dari pengaruh angin musim

Baik

Sedang Kurang

2. Kondisi gelombang Tenang Sedang Besar

3. Arus (cm/detik) 15 – 25 10 – 15 dan 25 – 30 < 10 dan> 30

4. Kedalaman air (m) 15 – 25 > 25 < 15

5. Dasar perairan Berkarang Pasir Pasir/lumpur

6. Salinitas (o/oo) 32 – 3 28 – 31 dan 36– 40 < 27 dan > 40

7. Suhu (oC) 25 – 35 28 – 31 dan 30– 32 < 22 dan > 32

8. Kecerahan (m) 4,5– 6,5 3,5– 4,4 dan 6,6– 7,7 < 3,5 dan > 7,7

9. Kesuburan perairan Subur Cukup Kurang

10 Sumber benih dan induk Banyak Sedang Kurang



L.1-7

11. Sarana penunjan Baik Cukup Kurang

12. Pencemaran Tidak ada Sedang Kurang

13. Keamanan Aman Cukup Kurang Sumber : Pedoman Pemetaan, 2013

j. Budidaya Rumput Laut (Sea Weed)

Tabel L1.11. Parameter Kesesuaian Perairan Untuk Budidaya Rumput Laut (Sea Weed)

No Parameter

Kesesuaian Lahan

Baik Sedang Kurang

1. Terlindung dari pengaruh angin musim Baik

Sedang Kurang

2. Kondisi gelombang (cm) < 10 10 – 30 >30 dan < 10

3. Arus (cm/detik) 20 – 30

10 – 20 dan 30 – 40

< 10 dan > 40

4. Kedalaman air (m) 2,5 – 5 1 – 2,5 < 0,5

5. Dasar perairan Berkarang Pasir Pasir/lumpur

6. Salinitas (‰) 32 – 34 30 – 32 < 30 dan > 34

7. Suhu (oC) 24 – 30 20 – 24 < 20 dan > 30

8. Kecerahan (cm) 110 – 60 30 – 40 < 30

9. Kesuburan perairan Subur Cukup Kurang 10. Sumber benih dan induk Banyak Sedang Kurang

11. Sarana penunjang Baik Cukup Kurang

12. Pencemaran Tidak ada Sedang Kurang

13. Keamanan Aman Cukup Kurang Sumber : Pedoman Pemetaan, 2013

k. Budidaya Molusca (Kerang darah, Kerang bulu, Kerang mutiara, Tiram) dan Teripang

Tabel L1.12. Parameter Kesesuaian Perairan Untuk Budidaya Molusca (Kerang darah, Kerang bulu, Kerang mutiara, Tiram) dan Teripang

Parameter yang diukur Angka Penilaian Bobot Kredit Nilai

Terlindung dari pengaruh angin musim Baik : 5 Sedang : 3 Kurang : 1

2

10 6 2

Kondisi gelombang Tenang : 5 Sedang : 3 Besar : 1

1 5 3 1

Arus (cm/detik) 15 – 25 : 5 10 – 15 & 25 – 30 : 3 < 10 & > 30 : 1

1 5 3 1

Kedalaman air (m) 15 – 25 : 5 > 25 : 3 < 15 : 1

2 10 6 2

Dasar perairan Berkarang : 5 Pasir : 3 Pasir/lumpur : 1

1 5 3 1

Salinitas (‰) 32 – 35 : 5 28 – 31 & 36 – 40 : 3 < 27 & > 40 : 1

2 10 6 2



L.1-8

Parameter yang diukur Angka Penilaian Bobot Kredit Nilai

Suhu (oC) 25 – 35 : 5 28 – 31 & 30 – 32 : 3 < 22 & > 32 : 1

2 10 6 2

Kecerahan (m) 4,5 – 6,5 : 5 3,5 – 4,4 & 6,6 – 7,7 : 3 < 3,5 & > 7,7 : 1

1 5 3 1

Kesuburan perairan Subur : 5 Cukup : 3 Kurang : 1

3 15 9 3

Sumber benih dan induk Banyak : 5 Sedang : 3 Kurang : 1

1 5 3 1

Sarana penunjang Baik : 5 Cukup : 3 Kurang : 1

1 5 3 1

Pencemaran Tidak ada : 5 Sedang : 3 Kurang : 1

2 10 6 2

Keamanan Aman : 5 Cukup : 3 Kurang : 1

1 5 3 1


Evaluasi : 85 – 100 % : Bagus (sangat layak) 75 – 84 % : Cukup layak 65 – 74 % : Dapat dipertimbangkan, asalkan parameter yang kurang memenuhi syarat

diperbaiki dengan pendekatan ilmiah dan manajemen yang tepat. < 65 % : Tidak layak

l. Tambak Garam

Wilayah potensial penghasil garam harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. memiliki ketersediaan bahan baku garam (air laut) yang sangat cukup, bersih, tidak tercemar

dan bebas dari air tawar.

2. memiliki iklim kemarau yang cukup panjang (tidak mengalami gangguan hujan berturut-turut

selama 4 – 5 bulan).

3. memiliki dataran rendah yang cukup luas dengan permeabilitas (kebocoran) tanah yang

rendah.

4. memiliki jumlah penduduk yang cukup sebagai sumber tenaga kerja

Parameter Iklim yang Berpengaruh untuk Tambak Garam, antara lain :

1. Curah hujan tahunan yang kecil, curah hujan tahunan daerah garam antara 1000 1300

mm/tahun.

2. Mempunyai sifat kemarau panjang yang kering yaitu selama musim kemarau tidak pernah

terjadi hujan. Lama kemarau kering ini minimal 4 bulan (120 hari).

3. Mempunyai suhu atau penyinaran matahari yang cukup. Makin panas suatu daerah,

penguapan air laut akan semakin cepat.



L.1-9

4. Mempunyai kelembaban rendah/kering. Makin kering udara di daerah tersebut, peguapan

akan makin cepat.

Tabel L1.13. Parameter Iklim dan Pengaruhnya terhadap Tambak Garam

No Parameter Iklim Pengaruh

1. Hujan menghambat penguapan air laut serta mengencerkan larutan pekat air laut yang sudah siap dikristalkan menjadi garam

2. Angin kecepatan angin mempunyai pengaruh positif terhadap besarnya penguapan

3. Kelembaban Udara makin rendah kelembaban, penguapan semakin tinggi, padau mumnya kelembaban udara di daerah tropis cukup tinggi bahkan di musim kemarau kelembaban masih di atas (>) 60 %

4. Penguapan kecepatan dan jumlah penguapan tergantung dari suhu, kelembaban, kecepatan angin

Sumber : BRKP & BMG, Cuaca dan Iklim untuk Tambak Garam, 2005

3) Wisata Bahari

Tabel L1.14. Parameter Kesesuaian Perairan Untuk Wisata Bahari

No Input Peta Yang


Kriteria Kesesuaian

S1 (80) S2 (60) S3 (40) N (1)

1. Peta Sebagran TSS Warna air Jernih Berwarna berwarna berwarna

2. Peta Kecerahan Material terapung

Tidak ada Vegetasi Berwarna berwarna

3. Peta Kualitas Peraiaran

Tanda polusi Tidak ada - Variasi (Minyak,Sampah,busa, dll)

Variasi (Minyak,Sampah,bu

sa, limbah rumah tangga)

4. Peta Penggunaan Lahan

Flora penutup daratan

pohon semak Jelas Jelas

5. Peta Penggunaan lahan, Peta Ekosistem Pesisir

Flora penutup lereng perairan

Terumbu karang

Lamun Terbuka atau rumput

Kering

6. Peta Sebaran Karang Kondisi karang Baik Sedang Terbuka buruk

7. Peta Ekosistem WP3K Spesies ikan Bervariasi Sedang Jelek Jelek

B Kepentingan manusia dan faktor

1. Peta Aksesbilitas Pencapaian dengan kendaraan pribadi

Mudah Sedang Sulit Sangat sulit

2. Peta Aksesbilitas Pencapaian dengan kendaraan umum

Mudah Sedang Sulit Sangat sulit

3. Peta Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana wisata

Ada Sedikit Sulit Sangat sulit

4. Peta Struktur Ruang RTRW

Telekomunikasi Ada Ada Tidak ada Tidak ada



L.1-10

No Input Peta Yang


Kriteria Kesesuaian

S1 (80) S2 (60) S3 (40) N (1)


Listrik Ada ada Tidak ada Tidak ada

6. Peta RTRW Perencanaan Ada Belum Tidak ada Tidak ada

7. Peta Struktur Ruang RTRW, Peta Struktur Ruang Kelautan dan Perikanan

Pelabuhan Ada Tidak ada /ada

Tidak ada Tidak ada


Sarana jalan Aspal Jalan setapak

Tidak ada Tidak ada


Jumlah bangunan

sedikit sedang Tidak ada Tidak ada


Air Tawar Ada (banyak)

Ada (sedikit)

Tidak ada Tidak ada

Sumber: Anonim dengan modifikasi

Tabel L1.15. Kriteria Sosial, Ekonomi dan Budaya dalam Penetapan Lokasi

Jenis Wisata Jenis AtraksiWisata Daya Tarik

Budaya Daya dukung masyarakat

Nilai Historis

Wisata Pesisir & Pantai

Wisata Rekreasi Pantai Sedang Tinggi Sedang

Wisata Olahraga Pantai Rendah Tinggi Rendah

Wisata Budaya Tinggi Tinggi Tinggi

Wisata Belanja Rendah Tinggi Rendah

Wisata Makan Rendah Tinggi Rendah

Wisata pendidikan Tinggi Tinggi Tinggi

Wisata Laut

Wisata Rekreasi Laut Rendah Tinggi Sedang

Wisata olahraga air Rendah Tinggi Rendah

Wisata Budaya Tinggi Tinggi Tinggi Sumber: Anonim dengan modifikasi

a. Wisata Selam (sumber lebih update yg terdapat di pedum RZWP3K daripd pedoman

pemetaan,pakai yg mana????????)

Tabel L1.16. Parameter Kesesuaian Wisata Selam

No Kriteria Teknis Bobot S1 S2 S3 TS Keterangan

1. Kecerahan perairan (%) 5 >80 60-80 30-<60 <30 Nilai skor

2. Penutupan komunitas karang (%) 5 >75 50-75 25-50 <25 Kategori S1 = 3

3. Jenis life form karang 3 >12 7-12 4-7 <4 Kategori S2 = 2

4. Jumlah jenis ikan karang 3 >100 50-100 20-<50 <20 Kategori S3 = 1

5. Kecepatan arus (cm/dtk) 1 0-15 >15-30 >30-50 >50 Kategori TS = 0

6. Kedalaman terumbu karang (m) 1 6-15 >15-20

3-6 >20-30 >30 Nilai maksimum

Bobot x skor = 54

Sumber : Yulianda, 2007

Keterangan : S1 = Sangat sesuai, dengan nilai 83 – 100% S2 = Cukup sesuai, dengan nilai 50 - <80% S3 = Sesuai bersyarat, dengan nilai 17 - <50% TS = Tidak sesuai, dengan nilai <17%



L.1-11

b. Wisata Snorkeling

Tabel L1.17. Parameter Kesesuaian Wisata Snorkeling

No Kriteria Teknis Bobot S1 S2 S3 TS Keterangan

1. Kecerahan perairan (%) 5 100 80-<100 60-<80 <20 Nilai skor

2. Penutupan komunitas karang (%) 5 >75 >50-75 25-50 <25 Kategori S1 = 3

3. Jenis life form karang 3 >12 <7-12 4-7 <4 Kategori S2 = 2

4. Jumlah jenis ikan karang 3 >50 30-50 10-<30 <10 Kategori S3 = 1

5. Kecepatan arus (cm/dtk) 1 0-15 >15-30 >30-50 >50 Kategori TS = 0

6. Kedalaman terumbu karang (m) 1 1-3 >3-6 >6-10 >10 Nilai maksimum

Bobot x skor = 57

7 Lebar hamparan karang (m) 1 >500 100-500 20-100 <20

Sumber : Yulianda, 2007

Keterangan : S1 = Sangat sesuai, dengan nilai 83 – 100% S2 = Cukup sesuai, dengan nilai 50 - <80% S3 = Sesuai bersyarat, dengan nilai 17 - <50% TS = Tidak sesuai, dengan nilai <17%

c. Wisata Berperahu, Jet Ski dan Banana Boat

Tabel L1.18. Parameter Kesesuaian Wisata Berperahu, jet Ski dan Banana Boat

No Kritera teknis Bobot Kelas Kesesuaian dan Skor

S1 Skor S2 Skor N Skor

1. Kedalaman (m) 3 10-25 3 5-10 2 <5 1

2. Kecepatan arus (cm/dtk) 5 0-15 3 15-50 2 >50 1

Sumber : Modifikasi dari Bakosurtanal (1996);Yulianda (2007)

Keterangan : S1 = Sangat sesuai S2 = Sesuai N = Tidak Sesuai

d. Wisata Pantai Rekreasi Pantai

Tabel L1.19. Parameter Kesesuaian Wisata Pantai Rekreasi Pantai

No Kritera teknis Bobot Kelas Keseuaian (Skor)

S1 S2 N

1. Kedalaman perairan (m) 5 0-5 5-10 >10

2. Tipe pantai 5 Pasir putih

Pasir hitam berkarang

Lumpur, berbatu terjal

3. Lebar pantai (m) 5 >15 5-15 <5

4. Material dasar perairan 4 Pasir Pasir berkarang Lumpur

5. Kecepatan arus (cm/dtk) 4 0-20 20-50 >50

6. Kemiringan pantai (o) 4 <15 15-45 >45 7. Kecerahan perairan (%) 4 >80 50-80 <50

8. Penutupan lahan pantai 3

Kelapa, lahan

terbuka Semak belukar

Hutan bakau, permukiman,bulu

babi

9. Biota berbahaya 3 Tidak ada Bulu babi Ikan pari,lepu,hiu

10. Ketersediaan air tawar (jarak/km) 3 <1 1-2 >2

Sumber : Modifikasi dari Yulianda (2007)



L.1-12


e. Wisata Pantai Olahraga Pantai dan Berjemur (Sun Bathing)

Tabel L1.20. Parameter Kesesuaian Wisata Pantai Olahraga Pantai dan Berjemur (Sun Bathing)

No Kritera teknis Bobot Kelas Kesesuaian (Skor)

S1 Skor S2 Skor N Skor

1. Substrat 5 Pasir 3 Karang pasir 2 Lumpur/

lumpur 1

2. Luasan pantai (m2) 5 >2500 3 1000-2500 2 <1000 1

3. Panjang pantai (m) 5 >300 3 100-300 2 <100 1

4. Tipe pantai 3 Berpasir 3 Pasir, sedikit

karang 2 Lumpur,

karang 1

5. Penutupan lahan pantai 3 Lahan

terbuka 3

Semak belukar

2 Hutan bakau

1

Sumber : Modifikasi dari Bakosurtanal (1996)


4) Pelabuhan

Kriteria pemilihan lokasi pelabuhan perikanan antara lain:

A. Kriteria Ruang

Kriteria ruang pelabuhan perikanan harus memperhatikan kriteria-kriteria sebagai berikut:

Kriteria Perikanan, seberapa dekat pelabuhan tersebut dengan menghadap daerah

penangkapan ikan (fishing ground), potensi perikanan (stock assesment) yang belum

termanfaatkan, ketersediaan tenaga kerja (nelayan),

Kriteria Historis, sudah sejak lama menjadi tempat pendaratan kapal nelayan setempat dan

merupakan perkampungan nelayan, perkembangan produksi perikanan, perkembangan

armada dan peralatan perikanan.

Kriteria Akses, seberapa besar dekat dengan daerah/tempat pemasaran , seberapa besar

pelabuhan tersebut dibutuhkan untuk mendukung fungsi-fungsi kota (PKN/PKW/PKL),

ketersediaan infrastruktur penghubung dengan daerah lain (jalan) dan kedekatan dengan

jalur pelayaran.

Kriteria Perkiraan Perkembangan Komoditas, perkiraan kebutuhan pasar akan komoditas,

perkiraan kegiatan lanjutan/ikutan dari kegiatan perikanan tangkap.

Kriteria Keberadaan Kawasan Pemanfaatan ruang lain disekitarnya, seberapa dekat

pelabuhan tersebut dengan kawasan konservasi, pemukiman nelayan, perkotaan, dan

kawasan industri.

Skoring penilaian pemilihan lokasi pelabuhan perikanan berdasarkan besaran pelabuhan.



L.1-13

B. Kriteria teknis

Kriteria teknis yang harus diperhatikan dalam perencanaan pelabuhan secara umum sebagai

berikut:

1. Lokasi terlindung dari gangguan angin dan gelombang sehingga kapal mudah untuk

bermanuver saat dari/ke pelabuhan.

2. Kapal harus dapat dengan mudah ke luar / masuk pelabuhan. Kedalaman alur pelayaran harus

memenuhi kedalaman yang dibutuhkan saat kapal bermuatan penuh.

3. Tersedia ruang gerak kapal di dalam kolam pelabuhan (luas perairan). Hal ini untuk

memudahkan kapal untuk bermanuver saat akan bersandar, saat akan ke laut atau berlabuh.

4. Pengerukan mula dan pemeliharaan pengerukan yang minim. Pelabuhan seyogyanya tidak

terletak didaerah perairan yang dangkal atau daerah sedimentasi yang menyebabkan

pembengkakan biaya pengerukan dan biaya pemeliharaan pengerukan.

5. Mengusahakan perbedaan pasang surut yang relatif kecil, tetapi pengendapan sedimentasi

harus diperkecil.

6. Memiliki topografi yang landai dan cukup luas untuk pengembangan kawasan selanjutnya.

7. Pelabuhan memiliki tempat penyimpanan tertutup atau lapangan terbuka untuk menampung

muatan. (fasilitas)

8. Tersedianya fasilitas prasarana/infrastruktur lain yang mendukung.

9. Terhubung dengan jaringan angkutan darat yang menghubungkan dengan daerah

pendukungnya/daerah belakangnya.

Tabel L1.21. Penggolongan Kelas Pelabuhan Berdasarkan Kriteria Teknis

No. Kriteria Kelas Pelabuhan Perikanan

(PPS) Kelas II (PPN)

Kelas III (PPP)

Kelas IV (PPI)

1. Luas Lahan (Ha) Min. 30 Ha 15 Ha 5 Ha 2 Ha

2. Pemanfaatan Lahan Prasarana,

Industri Perikanan

Prasarana, Industri

Prasarana, Industri Kecil

Prasarana

3. Jumlah Kapal (Unit/Hari)

100 75 30 20

4. Fasilitas tambat labuh u/ kapal berukuran (GT)

≥ 60 ≥ 30 ≥ 10 ≥ 3

5. Panjang Dermaga (m) Min. 300 150 100 50

6. Kedalaman (m) ≥ 3 ≥ 3 ≥ 2 ≥ 2

No. Kriteria Kelas Pelabuhan Perikanan

(PPS) Kelas II (PPN)

Kelas III (PPP)

Kelas IV (PPI)

7. Daya Tampung Kapal Sandar sekaligus (GT)

6.000 2.250 300 60

8. Ikan Didaratkan (Ton/Hari) 60 30 15 – 20 > 10



L.1-14

9.

Fasilitas Pembinaan & Pengujian Mutu

Tersedia Tersedia Tersedia -

10. Sarana Pemasaran Tersedia Tersedia Tersedia -

11. Pengembangan Industri Tersedia Tersedia Tersedia -

12. Skala Layanan

Laut Teritorial, ZEEI dan Perairan

Internasional

Laut Teritorial dan ZEEI

Perairan Pedalaman,

Perairan Kepulauan,

Laut Teritorial dan ZEEI

Perairan Pedalaman

dan Perairan Kepulauan

13. Tujuan Pemasaran Sebagian u/

Ekspor Sebagian u/

Ekspor Lokal,

Antardaerah Lokal

Sumber : Kepmen No. 10 Th 2004 tentang pelabuhan perikanan

Tabel L1.22.Kriteria Pelabuhan Khusus

No Variabel Pelabuhan Khusus

Nasional

Pelabuhan Khusus Regional

Pelabuhan Khusus Lokal

1. Pelayanan - menangani pelayanan barang-barang berbahaya dan Beracun (B3);

- melayani kegiatan pelayanan lintas Propinsi dan Internasional.

- tidak menangani pelayanan barang-barang berbahaya dan beracun (B3);

- melayani kegiatan pelayanan lintas Kabupaten/Kota dalam satu Propinsi.

- tidak menangani pelayanan barang berbahaya dan beracun (B3); dan melayani kegiatan pelayanan lintas Kota dalam satu Kabupaten/Kota.

2. Teknis - bobot kapal yang dilayani 3000 DWT atau lebih;

- panjang dermaga 70 M atau lebih, konstruksi beton/baja;

- kedalaman di depan dermaga - 5 M LWS atau lebih;

- bobot kapal yang dilayani lebih clan 1000 DWT dan kurang dan 3000 DWT;

- panjang dermaga kurang dari 70 M', konstruksi beton/baja;

- kedalaman di depan dermaga kurang clan - 5 M LWS;

- bobot kapal kurang dari 1000 DWT;

- panjang dermaga kurang clan 50 M' dengan konstruksi kayu;

- kedalaman di depan dermaga kurang clan - 4 M LWS;

Sumber: Kepmenhub No. 53 Tahun 2002 Tentang Tatanan Kepelabuhan Nasional

Tabel L1.23. Kriteria Pelabuhan Daratan

No Variabel Pelabuhan

Khusus Nasional

Pelabuhan Khusus

Regional

Pelabuhan Khusus Lokal

1. volume angkutan barang/peti kemas

> 20.000 TEU’s/tahun

< 12.000 TEU’s/tahun;

< 12.000 TEU’s/tahun;

2. luas terminal > 3 Ha

< 2 Ha < 2 Ha

3. area penumpukan > 8.000 m2 5.000 – 8.000 m2 < 5.000 m2



L.1-15

4. kapasitas penumpukan > 1.000 TEU’s 750 – 1.000TEU’s

< 750 TEU’s

5. gudang ekspor >450 m2

300 – 450 m2

< 300 m2

6. gudang impor > 450 m2

300 – 450 m2

< 300 m2

7. hangar mekanik > 350 m2

250 – 350 m2

< 250 m2

8. gedung perkantoran > 400 m2

250 – 400 m2

< 250 m2

9. area bongkar muat dan lalu lintas trailer/alat berat

> 6.000 m2 > 6.000 m2 < 3.000 m2

10. panjang landasan pacu gantry crane

> 250 m2 200 – 250 m2

< 200 m2

Sumber: Kepmenhub No. 53 Tahun 2002 Tentang Tatanan Kepelabuhan Nasional

Tabel L1.24. Skoring Kesesuaian Kawasan Pelabuhan

No Nama Kriteria SATUAN Nilai

5 4 3 2 1

KRITERIA PERIKANAN

1. Jumlah Armada Unit 75-100 30-75 20-30 10-20 < 10

2. Zona tangkap I,II,III I,II,III I,II I I

3. Jenis Komoditi

pelagis besar,pelagis kecil, demersal

pelagis besar,pelagis kecil, demersal

pelagis kecil,pelagis besar, demersal

pelagis kecil, demersal

pelagis kecil, demersal

4. Daerah Operasional mil 0-12 0-12 0-6 0-4 0-4

5. Volume Hasil Tangkap ton/Tahun >6000 2250 300 60 <60

6. Kegiatan Lanjutan Ada - - - Tidak Ada

7. volume potensi % 60-80 40-60 20-40 10-20 < 10

8. Ikan didaratkan Ton/hari 30-60 20-30 10-20 5-10 < 5

9. Tenaga Kerja Sektor Perikanan orang >5000 1000-5000 500-1000 <500 0

KRITERA HISTORIS

10

Kawasan Nelayan(Nelayan/penduduk) % 15-30 - 0-15 - 0

11 Riwayat Armada Nelayan buah 75-100 30-75 20-30 10-20 < 10

12 Armada kapal dari luar % 50 40-50 30-40 20-30 <20

13 Histori Pelabuhan Ada - - - Tidak Ada

KRITERIA AKSES

14 Moda Transportasi

Klas Jalan Arteri Primer

Kolektor Primer Lokal Primer

Arteri Sekunder

-

15 Sumber Air km Ada - - - Tidak Ada

16 Listrik Ada - - - Tidak Ada

17 BBM km Ada - - - Tidak



L.1-16

Ada

18 Fungsi Kota yang dilayani Pusat Kegiatan

PKN PKW - PKL -

KRITERIA PERKIRAAN PROSPEK

20 Kebutuhan Pasar Thd Komoditas (volume)

ton > 60 > 30 >20 > 10

21 Pemenuhan Komoditas di Pasar

% 60-80 40-60 20-40 10-20 < 10

22 Prospek Industri Lanjutan Baik - Sedang - Kurang

KRITERIA KEDEKATAN DG KAWASAN LAIN

23 Kawasan Konservasi km > 10 7,5-10 5-7,5 5-3 <3

24 Kawasan Pemukiman km <3 5-3 5-7,5 7,5-10 > 10

25 Kawasan Industri km <3 5-3 5-7,5 7,5-10 > 10

KRITERIA TEKNIS

26 Topografi m Landai - Datar - Curam

27 Bathimeteri m >8 7-8 6-7 5-6 < 5

28 Geologi kohesif kohesif Non- kohesif Non- kohesif

plastis

29 Pasang-Surut Kecil - Sedang - Besar

30 Gelombang m <0,2 0,2-0,5 0,5-0,8 0,8-1 >1

31 Sedimentasi Kecil - Sedang - Besar

32 Angin Kecil - Sedang - Besar

33 Arus Kecil - Sedang - Besar

34 Hidrologi & Sungai Kecil - Sedang - Besar

35 Luas Lahan Darat Ha >30 15-30 5-15 2-5 <2

36 Kapasitas Kapal GT 0-60 0-30 0-10 0-7 0-3

37 Panjang Dermaga m >300 150-300

100-150 50-100 < 50

38 Kedalaman Kolam labuh m >6 5-6 4-5 3-4 <3

39 Daya Tampung Kapal Sandar (GT)

GT >6000 2250-6000

300-2250 60-300 < 60

40 Lebar Alur (1 Kapal) m >15 11-14 10 - 5

41 Lebar Alur (2 Kapal) m >40 30-40 30-20 10-20 <10

42 Kedalaman Alur m >8 7-8 6-7 5-6 < 5

KRITERIA EKONOMI

43 Komoditi lain Ada (besar)

- Ada (kecil) - Tidak Ada

44 Dukungan/Kesiapan daerah belakangnya

Baik - Sedang - Kurang

45 Prospek Perkembangan Kegiatan


46 Ekspor Ada (besar)


47 Import Ada (besar)


45 Prospek Perkembangan Kegiatan


Sumber: Analisa TRLP3K Skoring : 0 – 47 = Tidak direkomendasikan dibangunnya pelabuhan 48 - 94 = Dapat dibangun pelabuhan perikanan setingkat PPI 95 - 141 = Dapat dibangun pelabuhan perikanan setingkat PPI hingga PPP 142 - 188 = Dapat dibangun pelabuhan perikanan setingkat PPI hingga PPN 189 - 235 = Dapat dibangun pelabuhan perikanan setingkat PPI hingga PPS



L.1-17

5) Pertambangan Pasir Laut

Batasan pengembangan kawasan pertambangan pasir laut mengacu pada Keputusan Menteri

Kelautan dan Perikanan No: Kep.33/MEN/2002 tentang Zonasi wilayah pesisir dan laut untuk

kegiatan pengusahaan pasir laut. Berdasarkan Kepmen tersebut, kawasan pertambangan pasir laut

di wilayah pesisir dan laut dapat dibedakan menjadi 2 (dua) zona yaitu:

a. Zona Perlindungan

Zona perlindungan adalah zona di wilayah pesisir dan laut yang telah ditetapkan sebagai

kawasan perlindungan menurut undang-undang atau berdasarkan kriteria dan

pertimbangan tertentu sehingga perlu dilindungi dari kegiatan pengusahaan pasir laut.

Kawasan-kawasan perlindungan tersebut antara lain :

Kawasan Pelestarian Alam seperti taman nasional dan taman wisata alam

Kawasan suaka alam seperti; cagar alam dan suaka margasatwa

Kawasan perlindungan ekosistem, pesisir dan pulau-pulau kecil seperti ; taman laut

daerah, kawasan perlindungan bagi mamalia laut, suaka perikanan, daerah migrasi, biota

laut dan daerah perlindungan laut, terumbu karang serta kawasan pemijahan, ikan dan

biota laut lainnya.

Perairan yang jarak dari atau sama dengan 2 (dua) mil laut yang diukur dari garis pantai

ke arah perairan kepulauan atau laut lepas pada saat surut terendah.

Perairan dengan kedalaman kurang dari atau sama dengan 10 meter dan berbatasan

langsung dengan garis pantai yang diukur dari permukaan air laut pada surut terendah

Instalasi kabel dan pipa bawah laut serta zona keselamatan selebar 500 meter pada sisi

kiri dan kanan dari instalasi kabel dan pipa bawah laut.

Alur laut kepulauan Indonesia (ALKI)

Zona keselamatan sarana bantu navigasi

b. Zona Pemanfaatan pengusahaan pasir laut

Zona Pemanfaatan untuk pengusahaan pasir laut dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

1) Zona pemanfaatan bersyarat

Kawasan atau zona pemanfaatan bersyarat adalah zona yang dapat dimanfaatkan

untuk pengusahaan pasir laut dengan persyaratan tertentu.

Kawasan laut yang merupakan zona pertambangan pasir laut dengan persyaratan atau

zona dengan pemanfaatan bersyarat adalah:

Skema pemisah lalu lintas di laut (Traffic Separation Scheme – TSS).

Kawasan pemindahan dan atau bongkar muat lepas pantai (Ship to Ship Transfer –

STS) dan daerah lego jangkar.

Alur lalu lintas pelayaran.

Kawasan wisata bahari.

Kawasan penangkapan ikan tradisional.

Tempat pembuangan bahan-bahan peledak.

Zona latihan TNI AL.

Zona pengambilan benda berharga asal muatan kapal tenggelam

Zona pengeboran lepas pantai (zone off shore drilling) termasuk prasarana

penunjang keselamatan pelayaran.



L.1-18

Perijinan pertambangan pasir laut dapat diberikan dengan beberapa persyaratan yang

bertujuan untuk membatasi kegiatan pertambangan sehingga tidak mengganggu kegiatan

sektor lain.

Beberapa persyaratan yang diterapkan antara lain :

- Pembatasan terhadap jenis dan jumlah kapal yang dioperasikan.

- Penentuan sistem penambangan dan pengerukan yang dilakukan.

- Pembatasan jumlah volume pasir laut yang ditambang.

- Pengaturan jadwal kegiatan penambangan dan pengerukan.

2) Zona terbuka tambang

Zona terbuka tambang adalah zona atau kawasan pesisir dan laut yang dapat dijadikan

lokasi pertambangan pasir laut yang berada di luar kawasan atau zona perlindungan.

Zona terbuka tambang merupakan kawasan perairan yang berada di luar Zona

Perlindungan dan Zona Pemanfaatan Bersyarat. Meskipun pada zona tersebut diijinkan

dilakukannya kegiatan pertambangan pasir laut secara bebas, namun kegiatan tersebut

tetap harus memperhatikan aspek-aspek penting lain yang terkait dengan upaya

pelestarian dan perlindungan ekosistem, maupun perlindungan kehidupan sosial

ekonomi masyarakat nelayan.

Pasal 10 Kepmen KP Nomor Kep.33/MEN/2002 disebutkan bahwa setiap kegiatan

pengusahaan pasir laut diwajibkan menjaga :

- Kelestarian lingkungan pesisir dan laut

- Stabilitas geologi lingkungan pesisir dan laut

- Keberlanjutan usaha nelayan dan petani tambak

- Keserasian kegiatan pertambangan dengan kepentingan pemanfaatan ruang sektor

lain di pesisir dan laut, seperti kegiatan wisata bahari, perikanan tangkap, perikanan

budidaya, pelayaran, serta pertahanan dan keamanan

Pengembangan kawasan pesisir dan laut menjadi zona pertambangan pasir laut harus

memperhatikan beberapa faktor, antara lain:

- Faktor Utama; nilai tambah/nilai ekonomis, potensi tambang.

a. Analisis nilai tambah dari kegiatan pertambangan pasir laut diperlukan untuk melihat

besarnya penerimaan negara/pendapatan asli daerah. Kegiatan pengusahaan tambang pasir

laut diharapkan dapat menjadi pembangkit kegiatan perekonomian di kawasan sekitarnya bila

dibandingkan dengan tingkat kerusakan lingkungan atau gangguan terhadap aktifitas sektor

lain yang mungkin akan terjadi.

b. Nilai dari suatu potensi bahan galian sangat dipengaruhi oleh kuantitas dan kualitasnya.

Potensi bahan galian yang telah dipahami baik geometri, sebaran dan kualitasnya dapat

digolongkan menjadi cadangan bahan galian. Sementara potensi dengan tingkat pemahaman

yang lebih rendah digolongkan sebagai sumberdaya.

Potensi suatu kawasan dapat dibedakan menjadi tinggi, sedang dan rendah. Berdasarkan kualitas

dan kuantitasnya, maka proses penetapan suatu daerah menjadi kawasan pertambangan dapat

digambarkan pada matriks berikut ini.



L.1-19

Penetapan Menjadi Kawasan Tambang

Nilai Tambah Potensi B.Galian

Sangat Perlu Tinggi Tinggi

Perlu Tinggi

Sedang Sedang Tinggi

Mungkin Perlu Sedang Rendah Rendah

Sedang Tinggi

Sedang

Tidak Perlu Sedang Rendah

Rendah Sedang

- Faktor Pembatas; dampak terhadap kondisi fisik (hidro-oceanografi, geologi/geomorfologi),

dampak ekologis, dampak terhadap kawasan lindung, pemanfaatan ruang saat ini (permukiman,

perikanan, pariwisata, alur pelayaran, infrastruktur), sosial-ekonomi masyarakat sekitar,

jangkauan dampak.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kawasan pertambangan pasir laut

yang menjadi faktor pembatas :

Dampak terhadap lingkungan fisik dan ekosistem

Hubungan kegiatan pertambangan dengan kegiatan sektor lain

Dampak terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat

Faktor keamanan terhadap lingkungan, masyarakat disekitarnya, dan pekerja dilapangan

- Faktor Politis/Kebijakan Pemerintah; UU, PP, Kepmen, Perda

a. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No: Kep 33/MEN/2002 tentang Zonasi wilayah

pesisir dan laut untuk kegiatan pengusahaan pasir laut.

b. Keputusan Direktur Jenderal Pesisir dan Pulau-pulau Kecil No. Kep.01/P3K/HK.156/X/2002

tentang Petunjuk pelaksanaan zonasi wilayah pesisir dan laut untuk kegiatan pengusahaan

pasir laut.

Proses kegiatan pertambangan pasir laut meliputi:

1. Pretreatment, perlakuan khusus terhadap bahan yang akan ditambang dengan cara kimiawi

atau mekanis tergantung dari jenis bahan.

2. Ekstraksi/pengerukan, proses pemindahan material pengerukan dari tempat asalnya ke atas

permukaan air.

3. Transportasi, proses pengangkutan dari tempat penambangan menuju tempat

penimbunan/pengolahan.

4. Disposal/penimbunan, proses penimbunan/pembuangan material kerukan.

Seluruh proses kegiatan pertambangan pasir laut diatas akan menimbulkan efek terhadap

lingkungan maupun kegiatan lain yang berada pada kawasan yang sama. Kegiatan pertambangan

pasir laut baik pada zona pertambangan terbuka maupun pada zona pertambangan bersyarat akan

menimbulkan dampak terhadap :

Lingkungan fisik kawasan dampak terhadap kondisi fisik (hidro-oceanografi,

geologi/geomorfologi),



L.1-20

Lingkungan hayati/dampak ekologis (kawasan lindung, perikanan)

Lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya (wisata bahari, permukiman, alur pelayaran,

infrastruktur).

Tabel L1.25. Dampak Kawasan Pertambangan Terhadap Kegiatan Pemanfaatan Ruang

No Faktor Variabel

1. Dampak hidro-oceanografi

Perubahan pola arus dan perambatan gelombang, erosi dan sedimentasi dasar laut dan pantai, perubahan bathymetri, peningkatan sedimen tersuspensi

2. Dampak terhadap ekologi Kerusakan ekosistem mangrove, terumbu karang dan padang lamun, penurunan populasi ikan

3. Dampak terhadap sosial ekonomi

Penurunan produksi, penangkapan ikan secara tradisional, penurunan produksi kegiatan budidaya lainnya

4. Jangkauan dampak (AMDAL)

Jumlah manusia yang terkena dampak Luas wilayah persebaran dampak Lamanya dampak berlangsung intensitas dampak Banyaknya komponen lingkungan lainnya yang terkena dampak Sifat kumulatif dampak tersebut Berbalik atau tidak berbaliknya dampak

5. Dampak terhadap kawasan lindung

Penurunan kualitas hutan mangrove, terumbu karang, padang lamun, sempadan pantai, cagar alam, cagar budaya, suaka margasatwa, taman suaka alam laut

6. Dampak terhadap kegiatan pemanfaatan ruang

Terganggunya dan tercemarnya kawasan pariwisata, kawasan pemukiman, kawasan perikanan tangkap/budidaya, alur pelayaran, instalasi kabel bawah laut/infrastruktur lainnya, dll

Sumber: Analisa TRLP3K

a. Dampak positif pertambangan pasir laut

Pasir laut merupakan potensi sumberdaya kelautan yang memberikan sumbangan cukup

besar terhadap devisa negara ataupun PAD. Pertambangan pasir laut tidak hanya memberikan

dampak yang negatif tetapi juga dampak positif, antara lain:

- Penerimaan devisa negara dari pajak ekspor pasir laut

- Pendapatan asli daerah meningkat

- Adanya penyerapan tenaga kerja.

- Tumbuhnya kegiatan ekonomi lokal dan kesempatan berusaha bagi masyarakat.

b. Dampak negatif pertambangan pasir laut

Selain dampak positif, kegiatan pertambangan pasir laut akan menimbulkan dampak negatif

yang cukup signifikan terhadap lingkungan dan ekosistem laut dan pesisir, antara lain:

- Penurunan hasil tangkapan ikan nelayan tradisional yang menimbulkan dampak lebih lanjut

pada penurunan pendapatan nelayan

- Terjadinya abrasi pantai sehingga hal ini dapat membuat benteng atau tembok tambak

budidaya ikan dan udang menjadi goyang, bocor maupun longsor, serta kerusakan

ekosistem pesisir.

- Terjadinya kekeruhan badan air sampai radius 3-4 km dari lokasi penambangan yang

mengganggu usaha budidaya laut seperti keramba jaring apung, serta ekosistem di laut.



L.1-21

- Perubahan pola hidrodinamika air laut akibat perubahan permukaan dasar perairan

- Adanya tenaga kerja pendatang seringkali menimbulkan konflik sosial dengan penduduk

setempat

Kriteria penentuan kawasan pertambangan pasir laut harus memperhitungkan faktor-faktor sebagai

berikut:

Jumlah estimasi potensi deposit pasir laut.

Pola hidrodinamika perairan laut yang mencakup pola arus, kecepatan arus dan tinggi

gelombang.

Jarak dari kawasan konservasi atau daerah perlindungan laut.

Keberadaan kawasan perlindungan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil.

Tingkat kedalaman perairan laut.

Keberadaan Instalasi kabel dan pipa bawah laut serta zona keselamatan selebar 500 meter

pada sisi kiri dan kanan dari instalasi kabel dan pipa bawah laut.

Alur laut kepulauan Indonesia (ALKI).

Keberadaan prasarana keselamatan sarana bantu navigasi.

Keberadaan Skema pemisah lalu lintas di laut (Traffic Separation Scheme – TSS).

Keberadaan Kawasan pemindahan dan atau bongkar muat lepas pantai (Ship to Ship Transfer

– STS) dan daerah lego jangkar.

Alur lalu lintas pelayaran.

Keberadaan Kawasan wisata bahari.

Kawasan penangkapan ikan nelayan tradisional.

Keberadaan Tempat pembuangan bahan-bahan peledak.

Keberadaan Zona latihan TNI AL.

Keberadaan Zona pengambilan benda berharga asal muatan kapal tenggelam (BMKT).

Keberadaan Zona pengeboran lepas pantai (Zone Offshore Drilling) termasuk prasarana

penunjang keselamatan pelayaran.

Tabel L1.26. Kriteria Fisik Kesesuaian Perairan Kawasan Pertambangan Pasir Laut

No. Kriteria Kriteria Kesesuaian

Baik Sedang Buruk

1. Kandungan Deposit Banyak Sedang Sedikit

2. Kec. Arus (m/ det) < 1 1 - 2 >2

3. Tinggi Gelombang < 1 1 - 2 >2

4. Jarak dari Kawasan

Konservasi > 10 2 - 10 < 2

Sumber : Direktorat TRLP3K, 2003



L.1-22

Tabel L1.27.Kriteria Fisik Kesesuaian Perairan Untuk Subzona Pertambangan

Kawasan Zona Subzona Acuan Kriteria

Pemanfaatan Umum Pertambangan Mineral

Batu bara Kep Men ESDM No. 2095-20/MDJB/1999

Minyak Bumi UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Gas Bumi

Panas Bumi UU No. 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi, dan peraturan turunannya

Air Tanah di kawasan pertambangan

-

Pertambangan air laut -

Skema Pemilihan Lokasi Kawasan Pertambangan

Foto Udara Citra Peta

Topografi / RBI Peta

Geologi

Peta Regional

Delineasi Awal Daerah SD

Mineral

Data Dukung lainnya : Kriteria Kaw .

Lindung / Penting / Kritis / Berbahaya dan

Kajian

Kajian Hidro Oceanografi

Eksplorasi

Studi Kelayakan

Faktor Utama Faktor Pembatas

Zona Perlindungan

Daerah bukan Zona Lindung

Zona Penyangga

Zona Pemanfaatan

Tambang Bersyarat

Tambang Terbuka



L.1-23

Sumber : Hasil modifikasi Distamben Jabar 2005 dan Kegiatan TP4L (pasir Laut)

Prinsip-prinsip wilayah pertambangan pasir laut secara umum dicirikan oleh :

1. Penetapan kawasan pertambangan pasir laut berarti pada kawasan laut yang bersangkutan

telah menempatkan kegiatan pertambangan pasir laut sebagai prioritas dan sebagai

pendorong pembangunan.

2. Kawasan Pertambangan Pasir laut ditentukan disamping berdasarkan pertimbangan geologi

tetapi juga berdasarkan pertimbangan faktor lingkungan, ekonomi, hukum/perundang-

undangan, sosial-budaya, penilaian rencana manajemen tambang serta optimalisasi

pemanfaatan sumberdaya alam melalui perhitungan biaya-manfaat (cost-benefit).

3. Kawasan pertambangan pasir laut terletak di daerah yang cukup aman untuk dapat

mencemari/memberikan dampak negatif pada daerah vital/strategis atau daerah yang

rentan/peka terhadap gangguan. Oleh karena itu dalam melakukan eksploitasi hendaknya

memperhitungkan kebutuhan, persediaan dari potensi pertambangan.

4. Kawasan pertambangan pasir laut memudahkan/memberi kejelasan pada investor yang

berminat mengembangkan usaha di bidang penambangan, pengolahan maupun jasa

pendukungnya.

Sedangkan prinsip pengembangan kawasan pertambangan yang termuat dalam peraturan antara

lain, yaitu Menurut Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep 34/MEN/2002 tentang

Pedoman umum penataan ruang pesisir dan pulau-pulau kecil mengenai perencanaan zona

eksploitasi dan eksplorasi pasir laut harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

a. Tidak dilakukan pada kawasan suaka alam dan cagar budaya baik yang ada di perairan

maupun dipantai, yang meliputi zona taman nasional, cagar alam, suaka margasatwa,

Taman Wisata Alam dan zona Cagar Budaya.

b. Tidak dilakukan pada daerah yang merupakan area pemijahan, perlindungan, pembesaran

dan tempat mencari makan biota laut. Misalnya pada daerah terumbu karang, daerah

mangrove, padang lamun, dll.

c. Perlu menghindari zona pangkalan pertahanan (militer), alur-alur keluar masuk pesawat

terbang, alur pelayaran, instansi pelayaran, pelabuhan, menara suar, rambu suar, anjungan

kapal tengah laut dan instalasi lain yang bersifat permanen, di atas atau dibawah

permukaan air.

d. Perlu dihindari dari daerah-daerah yang digunakan sebagi laboratorium alam atau tempat

penelitian ilmiah.

e. Di lokasi yang jaraknya kurang dari 250 (dua ratus lima puluh) meter dari batas wilayah,

kuasa pertambangan dan atau wilayah kerja atau apabila berbatasan dengan negara lain

maka ada ketentuan jarak yang ditentukan dalam perjanjian antar Negara Republik

Indonesia dengan negara yang bersangkutan.

f. Memperhitungkan instalasi bawah permukaan air antara lain pipa penyalur, kabel bawah

laut, dermaga laut setiap jenis pondamen (fondasi dermaga), dan perangkap atau alat

tangkap ikan yang sudah ada maupun rencana kedepan sebelum dimulainya usaha

pertambangan tersebut.

g. Penambangan pasir laut di perairan laut tidak boleh menimbulkan terjadinya pencemaran

pada air laut, air sungai, dan udara dengan zat yang mengandung racun, bahan radio aktif,

barang tidak terpakai dan lainnya.



L.1-24

Hirarki Rencana

Rencana tata ruang kawasan pertambangan pasir laut dibuat pada lingkup nasional, provinsi dan

kabupaten/kota.

a. Rencana tata ruang kawasan pertambangan pasir laut nasional

Berisikan persebaran potensi dan arahan lokasi pertambangan pasir laut di seluruh provinsi dan

merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Kelautan Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah

Nasional. Skala peta rencana ini adalah 1:1.000.000.

b. Rencana tata ruang kawasan pertambangan pasir laut provinsi

Berisikan persebaran potensi dan arahan lokasi di wilayah provinsi, dan sebagai koordinasi

perencanaan antar kabupaten/kota. Merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Pesisir dan

Pulau-pulau Kecil Wilayah Provinsi. Skala peta rencana 1:250.000

c. Rencana tata ruang kawasan pertambangan pasir laut kabupaten/kota

Merupakan rencana pemanfaatan ruang sebagai dasar bagi penetapan lokasi kawasan/zonasi

pertambangan pasir laut dalam wilayah Kabupaten. Skala peta rencanan 1:20.000 sampai

1:10.000.

Hirarki Pengembangan kawasan pertambangan berupa urutan kewenangan yang dimiliki oleh

pemerintah pusat, provinsi (tingkat I) dan kabupaten/kota (tingkat II) yang mengacu pada Pasal 4

Rancangan Undang-undang Pertambangan Umum.

Kewenangan Pemerintah dalam Pengelolaan Pertambangan pasir laut meliputi :

1. Pembuatan Kebijakan nasional

2. Pembuatan Peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan umum dalam hal ini

komoditas pasir laut.

3. Pembuatan dan penetapan standarisasi nasional.

4. Pembuatan dan penetapan sistem perizinan pertambangan umum nasional.

5. Pengelolaaan pengusahaan dan pengawasan pertambangan pasir laut pada wilayah lintas

provinsi dan wilayah laut diluar 12 mil laut.

6. Penetapan tatacara pelaksanaan izin dan pengawasan pertambangan pasir laut pada wilayah

lintas provinsi dan wilayah laut di luar 12 mil laut.

7. Penetapan kebijakan pemasaran, pemanfaatan dan konservasi.

8. Penetapan kebijakan kerjasama dan kemitraan.

9. Penetapan kriteria kawasan pertambangan pasir laut.

10. Perumusan dan penetapan tarif iuran tetap dan iuran produksi yang menjadi bagian

pemerintah.

11. Pembinaaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan dan penyusunan peraturan daerah

di bidang pertambangan pasir laut;

12. Pengelolaan informasi geologi, potansi bahan galian dan informasi pertambangan nasional.

13. Penyusunan neraca sumberdaya pasir laut tingkat nasional.

Kewenangan provinsi dalam pengelolaaan pertambangan pasir laut meliputi :

1. Penetapan kerja sama dan kemitraan di bidang pertambangan pasir laut.

2. Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah di bidang pertambangan pasir laut.



L.1-25

3. Pengelolaan pengusahaan dan pengawasan Pertambangan pasir laut pada wilayah lintas

kabupatan/kota dan wilayah laut di luar sepertiga dari batas laut daerah provinsi.

4. Penetapan tata cara pelaksanaan pemberian izin pengawasan pertambangan pasir laut

pada wilayah lintas kabupaten/kota dan wilayah laut sepertiga dari batas laut daerah

provinsi.

5. Pengelolaan informasi geologi, potensi bahan galian pada wilayah lintas kabupaten /kota

dan informasi pertambangan di wilayah kabupaten /kota.

6. Penyusunan neraca sumber daya pasir laut tingkat provinsi

Kewenangan Kabupaten /kota diatur dalam pengelolaan pertambangan pasir laut meliputi :

1. Penetapan kerjasama dan kemitraan di bidang pertambangan pasir laut.

2. Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah di bidang pertambangan pasir laut.

3. Pengelolaan pengusahaan dan pengawasan pertambangan pasir laut di wilayah kabupatan

/kota dan wilyah laut sampai dengan sepertiga dari batas laut daerah provinsi.

4. Penetapan tata cara pelaksanaan izin dan pengawasan pertambangan pasir laut di wilayah

kabupaten /kota dan wilayah laut sampai dengan sepertiga dari batas laut daerah provinsi.

5. Pengelolaan informasi geologi, potensi bahan galian informasi pertambangan di wilayah

kabupaten /kota.

6. Penyusunan neraca sumberdaya bahan galian tingkat kabupaten /kota.

6) Pertanian di Pesisir

Tabel L1.28. Parameter Kesesuaian Lahan Pertanian di Pesisir

No.

Kriteria

Kriteria Kesesuaian Lahan

Baik Sedang Buruk

1. Kesuburan Tanah Tinggi sedang Rendah

2. Kelerengan dan keadaan permukaan tanah

<3% dan 80% dari wilayah rata

<5 % dan 50% dari wilayah rata

<8 % dan 40% dari wilayah rata

3. Kelas drainase Terhambat Agak terhambat Tidak terhambat

4. pH tanah lapisan atas (0 –30 cm) 5.5 – 7.4 <4.0 dan 7.5 – 8.0 < 3.5 & > 8.5

5. Banjir dan Genangan musian Tanpa < 2 km tanpa ada genangan permanen < 1m

2 – 7 km adanya genangan permanen >= 1 m

6. Batu-batu di kawasan Permukaan < 5 % 5 – 50 % >50 %

7. Zone agroklimat A1..A2. B1.B2 B3.C1.C2.C3 C3.D1.D2.D3

8. Ketinggian (Mdpl) < 500 500 - 750 750 – 1000

9. Daya hantar lis trik (m mhos/cm) <4 4 - 6 > 6

Sumber : Manajemen Sumberdaya Pertanian, IPB (2003)



L.1-26

7) Permukiman di Pesisir

Tabel L1.29. Parameter Kesesuaian Permukiman di Pesisir

No Kesesuaian Satuan

Kesesuaian

Sesuai Cukup Sesuai Tidak Sesuai

1. Jarak dari sarana jalan m 200 200 – 500 >500

2. Jarak dari lahan gambut m ≥ 200 150 – 200 0-149

3. Jarak dari lahan rawa m ≥ 500 300 – 500 0 - 299

4. Kelerengan % ≤ 8 8 - 15 ≥ 15

5. Jarak dari daerah banjir m 500 300 – 500 0 - 300

6. Jarak dari daerah pasang surut m > 300 150 – 300 0 - 150

7.

Sempadan pantai

- sungai besar m ≥ 100

- sungai kecil m > 50

- sungai di daerah permukiman dibangun jalan inspeksi

m > 15

Sumber Dit. TRLP3K 2005

8) Kawasan Industri

Tabel L1.30. Kriteria Pemilihan Lokasi Kawasan Industri

No Kriteria Pemilihan Lokasi Faktor Pertimbangan

1. Jarak ke Pusat Kota Minimal 10 Km

2. Jarak terhadap permukiman Minimal 2 (dua) km

3. Jaringan jalan yang melayani Arteri primer

4. Sistem jaringan yang melayani Jaringan listrik, Jaringan telekomunikasi, air

5. Prasarana angkutan Tersedia pelabuhan laut sebagai outlet ekspor-impor

6. Topografi / kemiringan tanah Maksimal 15%

7. Jarak terhadap sungai Maks 5 (lima) km dan terlayani sungai tipe C dan D atau kelas III dan IV

8. Daya dukung lahan Sigma tanah : 0,7 – 1,0 kg/cm2

9. Kesuburan tanah Relatif tidak subur (non-irigasi teknis)

10. Peruntukan lahan Non-Pertanian, Non-Permukiman, Non-Konservasi

11. Ketersediaan lahan Minimal 50 Ha

12. Harga lahan Relatif (bukan merupakan lahan dengan harga yang tinggi di daerah tersebut)

13. Orientasi lokasi Aksessibilitas tinggi, Dekat dengan potensi tenaga kerja

14. Multiplier Effects Bangkitan lalulintas = 5,5 smp/ha/hari, Kebutuhan lahan industri dan multiplier-nya = 2 x luas perencanaan KI, Kebutuhan rumah (1,5 TK ~ 1 KK), Kebutuhan Fasum dan Fasos

Sumber : Pedoman Teknis Kawasan Industri, Kementerian Perindustrian, 2010



L.1-27

Lampiran 3. Tabel Pernyataan dan Peraturan Pemanfaatan Ruang


L.3-1

Tabel L3.1. Contoh Deskripsi Zona

RZWP-3-K Kabupaten/Kota :

……………………………………………………………………………

Batas Koordinat

Lokasi Luas Aktivitas yg

diperbolehkan

Aktivitas yg

tidak

diperbolehkan

Lon (X) Lat (Y)

Rencana Alokasi Ruang

1). KAWASAN PEMANFAATAN UMUM

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Zona Sub-Zona

Perikanan Budidaya 1. budidaya rumput laut;

2. budidaya mutiara; dan/ atau

3. budidaya KJA

Perikanan Tangkap 1. ikan pelagis; dan/atau

2. ikan demersal

dll....

2). KAWASAN KONSERVASI


Kategori Kawasan Zona

Kawasan Konservasi Pesisir

dan Pulau-Pulau kecil

(KKP3K)

Kawasan Konservasi

Maritim (KKM)

Kawasan Konservasi

Perairan (KKP)

Sempadan pantai

3). ALUR


Lampiran 3. Tabel Pernyataan dan Peraturan Pemanfaatan Ruang


L.3-2

RZWP-3-K Kabupaten/Kota :

……………………………………………………………………………

Batas Koordinat

Lokasi Luas Aktivitas yg

diperbolehkan

Aktivitas yg

tidak

diperbolehkan

Lon (X) Lat (Y)

Kategori Kawasan

Alur pipa dan kabel

Alur pelayaran

Alur migrasi biota

4). KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU


Kategori Kawasan

Instalasi Militer

Perbatasan dan PPK terluar

Situs warisan dunia

Habitat Biota Endemik

Nilai-Nilai Utama Zona / Sub

Zona

: …………………………………………………………

Prioritas utama untuk

Pembangunan 5 tahun

kedepan

: ...……………………………………………………...

Isu-isu perencanaan

strategis 5 tahun kedepan

: ………………………………………………………….

Kebutuhan Pengendalian

Ruang

: …………………………………………………………..

Lampiran 3. Contoh Indikasi Program


L.3-1

Tabel L5. 1 Contoh Indikasi Program

No Program Utama Lokasi Sumber

Dana Instansi

Pelaksana

TAHAP I (Tahun ke)

TAHAP II (Tahun ke)

TAHAP III (Tahun ke)

TAHAP IV (Tahun ke)

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

A. RENCANA KAWASAN KONSERVASI 1. TPPKD dan SAP

a. Penetapan TPPKDD 5 Lokasi TPPKD

APBN, APBD DKP, KemKP

b. Penyusunan Rencana Pengelolaan TPPKD & SAP Lokasi KKPD

dan SAP

APBN, APBD LSM

DKP, KemKP, LSM

c. Penataan batas TPPKD dan SAP

dll

2. Sempadan Pantai

a. Identifikasi pantai – pantai rawan abrasi dan rawan tsunami

Seluruh Kecamatan

APBN, APBD DKP, DisLH Kem KP

b. Pembangunan struktur buatan/alami untuk penanggulangan abrasi dan tsunami

Pantai rawan abrasi & tsunami

APBN, APBD DisPUDis LH Kem PU KemKP

c. Penataan lingkungan pantai

Seluruh Kecamatan

APBD DKP, DisPU Bappeda

dll

B. RENCANA KAWASAN PEMANFAATAN UMUM

1. Zona Perikanan Tangkap

a. Sosialisasi aturan alat tangkap, besar armada pada jalur penangkapan ikan

Seluruh Kecamatan

APBN, APBD DKP, KemKP

b. Studi kelayakan pembangunan PPI dan TPI Pulau X

APBN, APBD, swasta

DKP, DisPU Kem KP, swasta

c. Pembangunan PPI dan TPI dan sarana prasarana pendukungnya

dll

2. Zona Perikanan Budidaya

a. Pembangunan Balai Benih Ikan Pulau Y APBN, APBD DKP, Kem KP

b. Pemberdayaan keluarga pembudidaya Sentra2x Budidaya

APBN, APBD DKP, Kem KP

Lampiran 3. Contoh Indikasi Program


L.3-2

No Program Utama Lokasi Sumber

Dana Instansi

Pelaksana

TAHAP I (Tahun ke)

TAHAP II (Tahun ke)

TAHAP III (Tahun ke)

TAHAP IV (Tahun ke)

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

c. Peningkatan ketrampilan pembudidaya Sentra Budidaya

APBN, APBD DKP, Kem KP

dll

C. RENCANA ALUR LAUT

a. Penelitian identifikasi jenis – jenis ikan yang bermigrasi dan polanya

Alur migrasi biota

APBN, APBD LSM

DKP, LIPI, BPPT, LSM KemKP,

b. Pengembangan sistem pengawasan dan monitoring alur migrasi biota

Alur migrasi biota

APBN, APBD LSM

DKP, LSM KemKP,

c. Identifikasi kondisi sarana prasarana pelabuhan lokal dan dermaga wisata

Seluruh Kabupaten

APBN, APBD DisHub, Dis Par

dll

D. RENCANA KAWASAN STRATEGIS

1. KSNT

a. Sosialisasi koordinat-koordinat batas Negara/wilayah

Pulau A,B,C APBN, APBD TNI, Polair, DKP, Kem KP

b. Pemasangan dan pemeliharaan rambu dan tanda batas Negara/wilayah

c. Melakukan pengawasan batas Negara/wlayah

dll

2. Kawasan Minapolitan

a. Sosialisasi pengembangan minapolitan

Kawasan Minapolitan

APBN, APBD, Swasta

DKP, Kem KP, Swasta, Disprindag

b. temu usaha/kemitraan pemngembangan minapolitan

c. pengembangan sarana-prasarana pendukung minapolitan

dll

Lampiran 4. Sistematika Dokumen Final RZWP3K Kab/Kota


L.4-1

Tabel L4. 1 Sistematika Dokumen Final RZWP3K Kabupaten/Kota

BAB URAIAN MUATAN

I Pendahuluan 1) Dasar Hukum Penyusunan RZWP3K; 2) Profil Wilayah; 3) Isu-isu Strategis Wilayah; dan 4) Peta-peta yang minimal mencakup peta orientasi wilayah

II Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten/Kota

1) Tujuan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten/Kota; dan

2) Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten/Kota.

III Deskripsi Potensi Sumberdaya Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan Kegiatan Pemanfaatan

1. Deskripsi mengenai potensi 12 data set beserta peta-peta tematiknya; dan

2. Deskripsi kegiatan pemanfaatan eksistingnya.

IV Rencana Alokasi Ruang Rencana alokasi ruang, meliputi : 1. Kawasan Pemanfaatan Umum 2. Kawasan Konservasi 3. Kawasan Strategis Nasional Tertentu 4. Alur Laut Rencana alokasi ruang dijabarkan ke dalam zona, sub zona dan arahan pemanfaatan untuk setiap zona pada masing-masing kawasan.

V Peraturan Pemanfaatan Ruang Pengaturan pemanfaatan ruang WP3K, meliputi pernyataan kawasan/zona/subzona terdiri dari kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.

VI Indikasi Program Tabel indikasi program utama jangka panjang yang dirinci pada program jangka menengah 5 (lima) tahunan kabupaten, yang mencakup indikasi program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, perkiraan pembiayaan, sumber dana, kelembagaan, dan instansi pelaksana

VII Album Peta Tematik dan Album Peta RZWP-3-K Album peta terdiri dari: 1. Peta-peta tematik 2. Peta RZWP3K Skala 1 : 50.000

VIII Draft Rancangan Perda RZWP-3-K

Lampiran 4. Sistematika Dokumen Final RZWP3K Kab/Kota


L.4-2

Lampiran 5. Outline Laporan Akhir RZWP3K Kabupaten/Kota


L.5-1

Tabel L3. 1 Outline Laporan Akhir RZWP3K Kabupaten/Kota

BAB URAIAN SUB BAB

ISI KETERANGAN

I Pendahuluan 1.1 Latar Belakang Uraian mengenai sedikit gambaran umum wilayah perencanaan, isu, potensi, dan isu permasalahan, serta perlunya disusun RZWP3K di wilayah perencanaan.

1.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran Maksud, tujuan dan sasaran Penyusunan Rencana Zonasi WP-3-K

1.3 Landasan Hukum Penyusunan RZWP-3-K Daftar Peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti UU, Permen, Perda, dll.

1.4 Ruang Lingkup:

1.4.1. Ruang lingkup wilayah perencanaan Ruang lingkup wilayah perencanaan merupakan batasan (delineasi) wilayah perencanaan. Disertai peta wilayah perencanaan.

1.4.2. Ruang lingkup materi dokumen RZWP-3-K

Ruang lingkup materi dokumen RZWP3K berisi garis besar substansi yang ada di dokumen RZWP-3-K.

1.5 Output Berisi penjelasan keluaran (output) yang dihasilkan dalam penyusunan RZWP3K

1.6 Sistematika Laporan Penjelasan singkat sistematika atau outline laporan akhir pada setiap Bab

II Tinjauan Kebijakan 2.1 Kebijakan Non Spasial Pada bab ini diuraikan tinjauan kebijakan non spasial yang dijadikan bahan rujukan kegiatan RZWP-3-K, yaitu :

a. Kebijakan strategis b. UU, PP, Permen, Kepmen, Perda c. RPJPD d. Dokumen Renstra WP3K (jika sudah ada) e. dll

2.2 Kebijakan Spasial Pada bab ini diuraikan tinjauan kebijakan spasial yang dijadikan bahan rujukan kegiatan RZWP-3-K, yaitu :

a. RTRW Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota b. dll



L.5-2

BAB URAIAN SUB BAB

ISI KETERANGAN

III Metodologi 3.1 Metodologi Penyusunan RZWP3K Menjabarkan dan membuat alur INPUT – PROSES – OUTPUT terdiri dari:

1) Kerangka Alur Proses Kegiatan dan 2) Kerangka Pikir Substansi

3.2 Pengumpulan Data Berisi penjelasan Data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan peta rencana zonasi, terdiri atas 12 Datasets :

A. Baseline Datasets : 1. Terestrial 2. Batimetri

B. Thematic Datasets : 1. Geologi dan Geomorfologi 2. Oseanografi 3. Penggunaan Lahan, Status Kepemilikan Lahan, RTRW 4. Pemanfaatan Wilayah Laut 5. Kesesuaian Lahan/Perairan dan Sumberdaya Air 6. Ekosistem Pesisir dan Sumberdaya Ikan 7. Infrastruktur 8. Demografi dan Sosial 9. Ekonomi Wilayah 10. Resiko Bencana

3.3 Analisis Menjabarkan metode analisis yang dipakai dalam menganalisis 12 data set

IV Profil Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

4.1 Letak Geografis dan Administrasi Wilayah Penjabaran terhadap letak geografis wilayah, kondisi demografi, sosial ekonomi makro, arah kebijakan pembangunan, kontribusi sektoral terhadap PAD, arahan struktur dan pola ruang. Disertai dengan peta-peta:

- Orientasi wilayah - Sebaran kepadatan penduduk per kecamatan



L.5-3

BAB URAIAN SUB BAB

ISI KETERANGAN

- Rencana Pola Ruang dalam RTRW - Rencana Struktur Ruang dalam RTRW

Selain itu juga menggambarkan kondisi wilayah pesisir yang meliputi gambaran umum kondisi eksisting daerah, berisi deskripsi umum, sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, pola penggunan lahan dan perairan, serta kondisi sosial budaya dan ekonomi. Hal-hal yang terkait antara lain: - luas Perairan, - panjang garis pantai, - jumlah pulau-pulau kecil, - jumlah administrasi kecamatan pesisir, - luasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, - pulau yang berpenghuni dan tidak berpenghuni, - pemanfaatan ruang saat ini di WP-3-K

4.2 Gambaran Fisik, Sosial, Budaya dan Ekonomi Wilayah

Gambaran eksisting terhadap 12 Datasets yang ada.

V Deskripsi Potensi Sumberdaya Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan Kegiatan Pemanfaatan

5.1 Deskripsi potensi sumberdaya Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

- Berisi deskripsi mengenai potensi 12 dataset sumberdaya dilakukan untuk mengetahui potensi sumberdaya saat ini (eksisting) berdasarkan peta tematik yang telah disusun. Potensi sumberdaya yang dideskripsikan antara lain potensi sebaran ikan, potensi ekosistem pesisir, potensi pariwisata, potensi pertambangan, dll.

5.2 Deskripsi Pemanfaatan Sumberdaya Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

- Berisi deskripsi meliputi deskripsi terhadap potensi kegiatan-kegiatan pemanfaatan sumberdaya di masa lalu dan saat ini (eksisting) yang terdiri dari rona-rona dan fasilitas yang terkait dengan pemanfaatan sumberdaya alam (penangkapan ikan, budidaya perairan, pertanian, penambangan, kehutanan, wisata, habitat cagar alam laut,



L.5-4

BAB URAIAN SUB BAB

ISI KETERANGAN

kapabilitas sumberdaya), pelabuhan, lokasi-lokasi industri, lokasi-lokasi pemukiman dan perkotaan, serta fasilitas wisata.

VI Analisis Wilayah Perencanaan

6.1 Analisis Kebijakan dan Kewilayahan - Menganalisis tinjauan kebijakan yang dijadikan bahan rujukan kegiatan RZWP-3-K, yaitu : a. RTRW b. RPJPD c. Dokumen Renstra WP3K (kalau sudah ada)

- Menganalisis konflik kepentingan yang terjadi di provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan

6.2 Analisis Sosial dan Budaya Analisis untuk mengetahui kondisi masyarakat dari sisi struktur dan komposisi penduduk dan sisi sosial, budaya, dan agama

6.3 Analisis Infrastruktur Analisis untuk mengetahui sebaran infrastruktur yang ada, sebagai data dasar dalam pengembangan struktur wilayah dan acuan dalam analisis proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan.

6.4 Analisis Ekonomi Wilayah Analisis untuk mengetahui kondisi perekonomian masyarakat, struktur ekonomi dan pola distribusi perkembangan wilayah, sektor basis, komoditas unggulan dan pertumbuhan pusat-pusat kegiatan di wilayah kajian

6.5 Analisis Daya Dukung Wilayah Analisis untuk mengetahui daya tampung maksimum lingkungan yang dapat diberdayakan manusia

6.6 Analisis Risiko Bencana Analisis untuk mengetahui kerawanan dan risiko bencana yang dapat dilakukan dengan menggunakan metode GIS, pemodelan, dan identifikasi lokasi secara langsung di lapangan. Data sekunder kerawanan dan risiko bencana dapat diperoleh dari instansi yang terkait.

VII Rencana Zonasi 7.1 Tujuan, Kebijakan dan Strategi Berisi tujuan yang ingin dicapai dengan disusunnya RZWP3K,



L.5-5

BAB URAIAN SUB BAB

ISI KETERANGAN

Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Pengembangan Kebijakan dan strategi secara umum terhadap penyusunan rencana zonasi.

7.2 Rencana Alokasi Ruang

a. Kawasan Pemanfaatan Umum

b. Kawasan Konservasi

c. Kawasan Strategis Nasional Tertentu

d. Alur Laut

7.3 Arahan, Pernyataan, dan Peraturan Pemanfaatan Ruang

Berisi arahan dan pernyataan pemanfaatan ruang pada masing2 kawasan: a. Arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan Pemanfaatan Umum b. Arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan Konservasi c. Arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis Nasional Tertentu d. Arahan Pemanfaatan Ruang Alur Pada bagian ini setiap arahan pemanfaatan ruang pada Rencana Alokasi Ruang dituliskan peraturan pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang tidak diperbolehkan, dan kegiatan yang dibatasi dan kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin. Arahan pemanfaatan ruang dapat dibuat tabel atau dapat dirinci secara tertulis

7.4. Rekomendasi dan Harmonisasi RZWP-3-K dengan RTRW

Berisi rekomendasi terhadap RTRW dan peraturan lainnya dalam rangka penyerasian, penyelarasan, dan penyeimbangan

VIII Indikasi Program Penjabaran indikasi program utama dalam jangka waktu perencanaan 5 tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 tahun.


L.6-1

Contoh. Berita Acara Konsultasi Publik

BERITA ACARA KONSULTASI PUBLIK

PENYUSUNAN RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR

DAN PULAU-PULAU KECIL (RZWP-3-K)

KABUPATEN/KOTA ...........................

Nomor : ..................................................

Pada hari ini ........., tanggal ........., bulan........., tahun ......... bertempat di ......., kami yang bertanda tangan di bawah ini, telah mengadakan Rapat Konsultasi Publik ke-...... terhadap Dokumen ............ Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten/Kota .......... Berdasarkan hasil rapat tersebut, disepakati tanggapan/saran/masukan terhadap Dokumen ........... Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten/ Kota ............sebagai berikut: 1. .................................................... 2. .................................................... 3. .................................................... 4. .................................................... Untuk perbaikan Dokumen ............. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten/Kota ..................... sehingga secara substantif sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Pedoman Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kabupaten/Kota, dan peraturan perundang-undangan bidang perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil lainnya. Secara rinci masukan/saran perbaikan Dokumen ............... Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten/Kota............. tercantum dalam tabel pada lampiran Berita Acara ini. Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.................., ......................

Pimpinan Rapat,

Nama :...............................

Jabatan/NIP: ....................

Lampiran :

1. TANDA TANGAN PESERTA KONSULTASI PUBLIK KE-........

2. MASUKAN/SARAN PERBAIKAN DOKUMEN


L.7-1

BUPATI/WALIKOTA...............

................., .....................201.......

Kepada Yth. 1. Menteri Kelautan dan Perikanan 2. Gubernur......... di- ...............

Dalam rangka Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP-3-K),

Kabupaten/Kota..................telah menyusun dokumen final Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan

Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Kabupaten/Kota.............. Dokumen tersebut telah mendapat

kesepakatan di daerah.

Sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pasal 14 ayat (4), dokumen final Rencana Zonasi

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) perlu mendapat tanggapan dan/atau saran dari

Menteri yang bertanggung jawab di bidang kelautan dan perikanan. Pada kesempatan ini kami

memohon tanggapan dan/ atau saran dari Saudara Menteri terhadap Dokumen Final RZWP-3-K

Kabupaten/Kota.....................

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami menyampaikan terimakasih.

Bupati/ Walikota..........................

.................................................

Tembusan Kepada Yth. : 1. Ketua BKPRN 2. Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas 3. Ketua DPRD Kabupaten/Kota___________ 4. Ketua BKPRD Kabupaten/Kota__________ 5. Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, KKP 6. Direktur Tata Ruang Laut Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, KKP 7. Arsip

Nomor : Lampiran : 1 (satu) berkas Perihal : Permohonan Tanggapan dan/Saran Terhadap Dokumen Final Rencana Zonasi

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten/Kota________

Contoh Konsep Surat Permohonan Tanggapan dan/ Saran

Lampiran 8. Contoh TOR RZWP-3-K


L.8-1

KERANGKA ACUAN KERJA

PENYUSUNAN RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL KABUPATEN / KOTA

DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL


2013

S



L.8-2

KERANGKA ACUAN KERJA

PENYUSUNAN RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR

DAN PULAU-PULAU KECIL KABUPATEN / KOTA

1. Latar Belakang

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia dikenal pula sebagai negara maritim dengan luas lautan mencapai 5,8 juta km

2 yang terdiri dari perairan territorial 3,1 juta km

2

dan ZEE Indonesia 2,7 km2. Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia terdiri dari 17.504

buah pulau dan panjang pantai mencapai 95.181 km (KKP, 2011). Kondisi ini merupakan anugrah yang sangat besar bagi pembangunan perikanan dan kelautan. Disamping itu, sumberdaya ikan yang hidup di wilayah perairan Indonesia memiliki tingkat keragaman hayati (bio-diversity) sangat tinggi, dan bahkan laut Indonesia merupakan wilayah Marine Mega-Biodiversity terbesar di dunia, yang memiliki sekitar 8.500 species ikan, 555 species rumput laut dan 950 species biota terumbu karang. Sumberdaya ikan tersebut meliputi 37 persen dari species ikan di dunia. Disamping sumberdaya dapat pulih sebagaimana dikemukakan di atas, perairan laut Indonesia juga memiliki sumberdaya tidak pulih seperti mineral (minyak, gas dan lain sebagainya) serta jasa-jasa lingkungan seperti sumber energi yang berasal dari arus pasang surut, gelombang, perbedaan salinitas, angin dan perbedaan suhu air laut di lapisan permukaan dan lapisan dalam perairan yang dikenal dengan ocean thermal energy convertion (OTEC). Kondisi ini selanjutnya menjadikan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil sangat potensial untuk dikembangkan berbagai kegiatan. Potensi sumberdaya kelautan, seperti minyak dan gas, meneral dan energi, perhubungan laut, industry maritim, dan industri jasa seperti pariwisata serta perikanan yang terdiri dari perikanan tangkap dan budidaya sangat potensial untuk pembangunan ekonomi nasional.

Akan tetapi, dalam pemanfaatan dan pengolahan sumber daya alam tersebut masih belum optimal dan kurang tepat sasaran. Disamping wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang rentan terhadap perubahan lingkungan, bencana alam, dan perubahan iklim, juga banyaknya konflik pemanfaatan ruang dan kerusakan habitat yang diakibatkan oleh ulah manusia.

Untuk itu, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil perlu dikelola secara terpadu dalam rangka mewujudkn tata ruang wilayah yang aman, nyaman dan produktif, agar diperoleh manfaat baik dari segi lingkungan, ekonomi, sosial, dan budaya.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pulau-Pulau Kecil dan Pulau-Pulau Kecil jo Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa dalam rangka pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yang didalamnya meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian, memerlukan upaya yang sistematis dan terukur agar dapat mengoptimalkan potensi wilayahnya demi kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan WP3K dilaksanakan dengan tujuan : a. melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya Sumber Daya

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan; b. menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam

pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; c. memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiasif

masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan; dan

d. meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Dalam UU No 27 Tahun 2007 jo Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 pasal 7 ayat (3), memandatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun semua dokumen perencanaan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Salah satu perencanaan yang wajib disusun adalah perencanaan spasial yang berupa Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K), yang berfungsi sebagai arahan pemanfaatan bagi berbagai kegiatan berbasiskan pada sumberdaya di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil.



L.8-3

2. Maksud dan Tujuan Maksud yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah menyusun dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Kabupaten/Kota. Tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah :

Melakukan identifikasi potensi sumberdaya alam, sumberdaya fisik, dan sumberdaya manusia, serta kendala pemanfaatan sumberdaya alam

Memformulasikan tujuan, kebijakan dan strategi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

Menyusun rencana alokasi ruang RZWP-3-K

Menyusun peta dasar, peta-peta tematik, dan peta RZWP-3-K

Menyusun peraturan pemanfaatan ruang

Memformulasikan indikasi program

Menyusun Dokumen Awal, Dokumen Antara, dan Dokumen Final RZWP3-K

Menyusun Ranperda RZWP3K (Disesuaikan dengan fokus pekerjaan, apakah sampai dengan tahap dokumen awal, dokumen antara, atau dokumen final.)

3. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan ini antara lain : a. teridentifikasinya potensi dan permasalahan wilayah b. terformulasikannya tujuan, kebijakan, dan strategi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-

pulau kecil c. tersusunnya rencana alokasi ruang d. tersusunnya peta-peta tematik dan peta RZWP-3-K e. tersusunnya peraturan pemanfaatan ruang f. terformulasikannya indikasi program g. tersusunnya Dokumen Awal, Dokumen Antara, dan Dokumen Final RZWP3-K h. tersusunnya Ranperda RZWP3K

4. Lokasi Kegiatan

Wilayah perencanaan kegiatan Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten/Kota adalah kecamatan pesisir (batas darat) sampai 1/3 (sepertiga) wilayah perairan kewenangan Provinsi.

5. Sumber Pendanaan (Besarnya anggaran disesuaikan dengan fokus pekerjaan.)

6. Landasan Hukum 1. UU No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya; 2. UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 4. UU No 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; 5. UU No 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 6. PP No 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan; 7. PP No 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; 8. PP No 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 9. PP No 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang; 10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.PER.16/ MEN/2008 tentang Perencanaan

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan

Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.PER.8/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan

Perikanan; 13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.PER.18/MEN/2013 tentang Perubahan

Ketiga atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.PER.2/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengeloaan Perikanan Negara Republik Indonesia.



L.8-4

7. Studi-Studi Terdahulu Studi-studi yang telah dilakukan, antara lain :

1) RZWP3K Provinsi 2) RTRW Provinsi 3) RPJPD Kabupaten/Kota 4) RTRW Kabupaten/Kota 5) dll

8. Ruang Lingkup Pekerjaan

Tahapan pelaksanaan kegiatan penyusunan RZWP-3-K adalah sebagai berikut: 8.1. Persiapan

1) Penyiapan personil dalam tim kerja (tenaga ahli dan tenaga pendukung sesuai dengan tata laksana personil).

2) Penyiapan administrasi. 3) Studi literatur sebagai awal atau referensi untuk pelaksanaan kegiatan. 4) Penyusunan rencana kerja

- Jadwal pekerjaan - Metode pengumpulan data/survei lapangan berdasarkan Peta RBI, LPI, Peta Laut

Dishidros TNI AL, dan Citra Satelit di wilayah perencanaan. - Peta rencana lokasi sampling

8.2. Pengumpulan Data Sekunder

Data sekunder yang dikumpulkan, meliputi : 1. Data terestrial (diambil dari Dokumen RTRW)

a. Peta topografi b. Peta kemiringan lereng c. Peta tanah

2. Data Bathimetri 3. Data geologi dan geomorfologi laut 4. Data ekosistem pesisir dan kelimpahan sumberdaya ikan

a. Data ekosistem pesisir (terumbu karang, mangrove, lamun) b. Data kelimpahan sumberdaya ikan

5. Data penggunaan lahan dan status lahan a. Status (kepemilikan) Lahan (tanah negara, bukan tanah negara,dll)

6. Data pemanfaatan wilayah laut eksisting (misalnya perikanan budidaya, perikanan tangkap, pariwisata, pertambangan, pelabuhan, alur pelayaran, alur biota, kawasan konservasi)

7. Data sumberdaya air 8. Data infrastruktur 9. Data sosial dan budaya

a. Jumlah penduduk b. Jumlah tenaga kerja c. Kepadatan penduduk d. Proyeksi pertumbuhan penduduk e. Mata pencaharian penduduk f. Jumlah nelayan dan dan pembudidaya ikan per kecamatan g. wilayah masyarakat hukum adat h. wilayah penangkapan ikan secara tradisional i. kondisi dan karakteristik masyarakat setempat termasuk tempat suci dan

kegiatan peribadatannya j. aktifitas/ritual keagamaan, situs cagar budaya.

10. Data ekonomi wilayah a. PDRB b. Pendapatan per kapita c. Angkatan kerja dan tingkat pengangguran d. Laju pertumbuhan ekonomi sektoral dan kabupaten e. Komoditi unggulan per kecamatan f. Kegiatan perekonomian perikanan dan kelautan g. Produksi perikanan

11. Data resiko bencana dan pencemaran



L.8-5

a. Jenis, lokasi, batas riwayat kebencanaan, tingkat kerusakan dan kerugian bencana

b. Sumber dan lokasi pencemaran 12. Rencana Struktur dan Pola Ruang Wilayah dari RTRW Provinsi 13. Rencana Struktur dan Pola Ruang Wilayah dari RTRW Kabupaten/Kota

Apabila data tersebut masih dalam bentuk hardcopy (analog), format gambar (jpg, pdf, tif, ppt) harus dikonversi ke dalam format standar (shapefile).

8.3. Perumusan Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Tujuan, kebijakan, dan strategi diadopsi dari Tujuan, kebijakan, dan strategi yang tertuang dalam dokumen RSWP-3-K. Apabila belum ada, maka harus merumuskan Tujuan, kebijakan, dan strategi Pengelolaan WP-3-K melalui FGD. Tujuan, Kebijakan, dan Strategi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kabupaten/kota merupakan terjemahan dari visi dan misi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pengembangan kabupaten/kota untuk mencapai kondisi ideal pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kabupaten/Kota yang diharapkan.

1. Tujuan Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten/Kota

Tujuan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kabupaten/kota merupakan arahan perwujudan alokasi ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kabupaten/kota yang ingin dicapai pada masa yang akan datang (20 tahun). Tujuan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kabupaten/kota memiliki fungsi: 1) sebagai dasar untuk memformulasikan kebijakan dan strategi RZWP-3-K

kabupaten/kota; 2) memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama RZWP-3-K

kabupaten/kota; dan 3) sebagai dasar penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah


Tujuan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kabupaten/kota dirumuskan berdasarkan: 1) visi dan misi pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kabupaten/kota; 2) karakteristik wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kabupaten/kota; 3) isu strategis; dan 4) kondisi objektif yang diinginkan.

Tujuan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kabupaten/kota dirumuskan dengan kriteria: 1) tidak bertentangan dengan tujuan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

provinsi dan nasional; 2) jelas dan dapat tercapai sesuai jangka waktu perencanaan; dan 3) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

2. Kebijakan

Kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kabupaten/kota merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kabupaten/kota. Kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kabupaten/kota berfungsi sebagai: 1) sebagai dasar untuk memformulasikan strategi pengelolaan wilayah pesisir dan

pulau-pulau kecil kabupaten/kota; 2) sebagai dasar untuk merumuskan alokasi ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau

kecil; 3) memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama pengelolaan wilayah

pesisir dan pulau-pulau kecil kabupaten/kota; dan



L.8-6

4) sebagai dasar penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kabupaten/kota dirumuskan berdasarkan: 1) tujuan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kabupaten/kota; 2) karakteristik wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kabupaten/kota; 3) kapasitas sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kabupaten/kota dalam

mewujudkan tujuan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan 4) ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kabupaten/kota dirumuskan dengan kriteria: 1) mengakomodasi kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

nasional dan provinsi yang berlaku pada wilayah kabupaten/kota bersangkutan; 2) jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan pada

wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kabupaten/kota bersangkutan; 3) mampu menjawab isu-isu strategis baik yang ada sekarang maupun yang

diperkirakan akan timbul di masa yang akan datang; dan 4) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

3. Strategi

Strategi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kabupaten/kota merupakan penjabaran kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kabupaten/kota ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kabupaten/kota berfungsi: 1) sebagai dasar untuk penyusunan rencana alokasi ruang, dan penetapan kawasan

strategis kabupaten/kota; 2) memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RZWP-3-K

kabupaten/kota; dan 3) sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang

wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kabupaten/kota.

Strategi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kabupaten/kota dirumuskan berdasarkan: 1) kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil wilayah

kabupaten/kota; 2) kapasitas sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kabupaten dalam

melaksanakan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan 3) ketentuan peraturan perundang-undangan.

Strategi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil wilayah kabupaten/kota dirumuskan dengan kriteria: 1) memiliki kaitan logis dengan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau

kecil; 2) tidak bertentangan dengan tujuan, kebijakan, dan strategi pengelolaan wilayah

pesisir dan pulau-pulau kecil nasional dan provinsi; 3) jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan pada

wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kabupaten/kota bersangkutan secara efisien dan efektif;

4) harus dapat dijabarkan secara spasial dalam rencana alokasi ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kabupaten/kota; dan


8.4. Survey Lapangan Survei lapangan dilaksanakan dalam rangka pengumpulan data sekunder dan primer yang belum tersedia, serta validasi terhadap data sekunder yang sudah terkumpul sebelumnya. Adapun jenis data primer yang dikumpulkan, antara lain :



L.8-7

1). Teresterial / topografi Terestrial

Peta tanah umumnya sudah ada di peta RTRW sehingga apabila peta RTRW sudah tersedia, maka tidak perlu dilakukan analisis pemetaan tanah di lokasi perencanaan. Topografi Pemetaan topografi suatu wilayah dimaksudkan untuk mengetahui kondisi relief atau kelerengan dan ketinggian tempat di atas permukaan laut. Peta topografi umumnya dapat diperoleh dari instansi terkait (diturunkan dari peta Rupabumi skala 1 : 50.000 untuk kabupaten). Apabila peta topografi untuk skala tertentu tidak tersedia, perlu dilakukan survei lapangan. Beberapa metode pengukuran kemiringan lereng, yaitu : 1. Metode Went Worth

Peta Kemiringan Lereng dapat diperoleh melalui perhitungan dari peta topografi menggunakan rumus “Went-Worth” yaitu pada peta topografi yang menjadi dasar pembuatan peta kemiringan lereng dengan dibuat grid atau jaring-jaring berukuran 1 cm kemudian masing-masing bujur sangkar dibuat garis horizontal. Dengan mengetahui jumlah konturnya dan perbedaan tinggi kontur yang memotong garis horizontal tersebut, dapat ditentukan kemiringan atau sudut lereng.

2. Metode Terestris Pengukuran topografi dilakukan dilapangan dilakukan dengan menggunakan peralatan ukur seperti : Theodolit, Waterpass, GPS, dan Total Station.

3. Metode pemodelan Digital Elevasi Model (DEM) Informasi topografi yang diwakili oleh bentuk relief dan kemiringan lereng dapat diperoleh melalui pemodelan DEM. Data DEM diolah melalui analisis kontur permukan bumi yang diperoleh dari peta rupabumi.

2). Bathimetri Pengumpulan data bathimetri dimaksudkan sebagai data dasar dalam menganalisis kedalaman perairan laut. Metode penentuan lokasi survei dan pengukuran dengan menggunakan metode pemeruman, yaitu penentuan lokasi ditentukan secara sistematis dengan pertimbangan dapat mewakili karakteristik kedalaman di wilayah perairan setempat. Metode pengambilan data, yaitu :

- Grid pengukuran 50 meter yaitu dengan perekaman data bathimetri setiap 1 (satu) detik. Misal: Lebar tegak lurus ke arah laut 4 mil atau sampai kedalaman maksimum 100 m dan sejajar sepanjang garis pantai Kabupaten Biak Numfor.

- Koordinat titik - titik pengukuran didapat dengan menggunakan alat GPS (Global Positioning Sistem) yang telah terintegrasi dengan Echosounder.

3). Geologi dan geomorfologi

A. Geologi laut Peta geologi dasar laut memberikan petunjuk tentang susunan lapisan batuan dasar laut dan pada umumnya memberikan informasi tentang formasi apa saja yang ada di daerah yang dipetakan. Metode identifikasi, antara lain :

1. Analisis citra satelit altimetry 2. Pemeruman dasar perairan 3. Peralatan Pengambilan contoh sedimen dasar laut

Untuk mendeteksi lokasi dan jenis substrat dasar laut dilakukan survey pengambilan sample. Survey substrat dasar laut dilakukan pada kedalaman maksimal 100 m.

4. Analisa Laboratorium (Analisis besar butir, Analisis mineral berat, Analisis Geokimia, Analisis Unsur Tanah Jarang, Mikrofauna

B. Geomorfologi laut

Pemetaan geomorfologi laut dimaksudkan untuk memperoleh informasi bentuk lahan laut. Metode pengumpulan data menggunakan teknik interpretasi citra, pengolahan citra secara digital dan survei lapangan. Penentuan Lokasi sampel dilakukan menggunakan metode acak proporsional berstrata (Stratified Proportional Random Sampling). Analisis penginderaan jarak jauh dilakukan dengan plotting data dan perbaikan interpretasi (re interpretasi) berdasarkan hasil groundcheck/survei lapangan



L.8-8

4). Oceanografi Seluruh pengumpulan data primer dataset oseanografi dilakukan hingga kedalaman 50 m, data yang diambil meliputi: 1. Fisika Perairan

a. Arus Arus diukur dengan Current meter bolak balik dengan berbagai type yang dapat mengukur dari berbagai arah atau dengan ADCP (Acoustic Dopler Current Profiler). Pengukuran arus untuk mengetahui arah dan kecepatan arus.

Arus diukur selama 3 hari 3 malam secara bolak-balik pada 1 titik pengamatan secara simultan bersamaan dengan pengukuran pasang surut. Pengukuran sebaiknya dilakukan pada saat kondisi pasang surut pada fase spring tide (pasang surut di saat bulan purnama atau bulan mati), hal ini untuk memperoleh hasil pengukuran arus yang optimal.

b. Pasang Surut

Pasang surut diukur dengan menggunakan peralatan Tide Recorder, selama 7 hari 7 malam pada 2 stasiun pengamatan secara simultan. Setelah dilakukan pengukuran harus diikat dengan Bench Mark terdekat (kalau ada). Jika tidak ada maka harus dibuatkan Bench Mark. Pengukuran pasut dilakukan bersamaan dengan pengukuran arus.

c. Gelombang Gelombang dapat diprediksi dari data angin dengan mempertimbangkan panjang fetch, kecepatan dan arah angin. Apabila pasang surut diukur dengan tide recorder, maka tinggi gelombang dapat diketahui dari pengukuran pasang surut. Gelombang juga dapat diukur dengan alat papan berskala, meteran, serta Wave Rider atau Wave Recorder, pada saat musim barat dan musim timur, masing-masing selama 7 hari dengan interval waktu pencatatan antara 10 menit – 1 jam.

d. Suhu, Kecerahan, dan TSS 1) Suhu

Suhu diinterpretasi dengan citra satelit modis dan dilakukan ground check dengan thermometer pada titik lokasi yang ditentukan berdasarkan interpretasi citra satelit.

2) Kecerahan Kecerahan dilakukan secara insitu dengan menggunakan secchi disk pada titik lokasi yang ditentukan berdasarkan analisis.

3) Total Suspended Solid (TSS) Total Suspended Solid (TSS) dilakukan di laboratorium.

2. Kimia dan Biologi Perairan

1) pH dan Salinitas pH, Salinitas diukur dengan menggunakan waterchecker dan dianalisis di laboratorium.

2) COD, BOD, Amonia COD, BOD, Amonia diutamakan diukur di muara sungai dengan menggunakan waterchecker dan dianalisis di laboratorium.

3) Klorofil Klorofil dianalisis dengan citra satelit modis/seaWIFS dan dilakukan ground check pada titik pengambilan sample yang lokasinya ditentukan berdasarkan analisis citra satelit.



L.8-9

5). Ekosistem pesisir dan sumberdaya ikan 1. Ekosistem Pesisir

A. Terumbu Karang Data dan informasi tentang terumbu karang yang dikumpulkan, yang meliputi : sebaran, luasan, dan kondisi terumbu karang. Untuk mendeteksi keberadaan, sebaran dan luasan terumbu karang dilakukan analisis citra satelit, dengan resolusi minimal 20 x 20 m. Hasil analisis citra satelit digunakan untuk penentuan lokasi sample, dengan jumlah sample 12 titik pengamatan. Berdasarkan penentuan titik sample, dilakukan survey lapangan untuk mengetahui tutupan dan kondisi terumbu karang.

B. Lamun Data dan informasi tentang lamun yang dikumpulkan, meliputi : sebaran, luasan, dan kondisi lamun. Jumlah sample 12 titik pengamatan. Berdasarkan penentuan titik sample, dilakukan survey lapangan untuk mengetahui tutupan dan kondisi lamun. Identifikasi data lamun menggunakan metode penginderaan jauh (on screen digitizing/transformasi Lyzenga dan survei lapangan dengan metode Transek Kuadrat. Pengukuran struktur komunitas padang lamun dilakukan melalui Metode Transek Kuadrat yang dibentangkan secara tegak lurus terhadap garis pantai. Metode ini digunakan untuk mengetahui komposisi spesies dan persentase penutupan lamun. Petak pengamatan seluas 10 m x 10 m, pada petakan tersebut diletakkan kuadrat ukuran 1 m x 1 m secara sejajar luas areal pengamatan. Pengamatan didukung dengan kamera bawah air (underwater camera) sesuai dengan ukuran yang ditetapkan. Hasil yang diperoleh dari metode ini adalah persentase tutupan relatif

C. Mangrove Data dan informasi tentang mangrove yang meliputi : sebaran, luasan, dan kondisi (penutupan tajuk dan kerapatan pohon) mangrove. Untuk mendeteksi keberadaan, sebaran dan luasan mangrove dilakukan analisis citra satelit, dengan resolusi minimal 20 x 20 m. Hasil analisis citra satelit digunakan untuk penentuan lokasi sample, dengan jumlah sample 12 titik pengamatan. Berdasarkan penentuan titik sample, dilakukan survey lapangan untuk mengetahui penutupan tajuk (%) dan kerapatan pohon (jumlah pohon per hektare) dan kondisi mangrove. Identifikasi data mangrove menggunakan metode penginderaan jauh (on screen digitizing/transformasi Lyzenga dan survei lapangan dengan plot petak. Untuk mengidentifikasi struktur komunitas mangrove, menggunakan plot/petak dengan ukuran 10 x 10 meter yang diletakkan secara acak. Dilakukan identifikasi jumlah individu setiap jenis, dan lingkaran batang setiap pohon mangrove. Data-data mengenai spesies, jumlah individu dan diameter pohon yang telah dicatat pada tabel Form Mangrove.

Berdasarkan data-data mangrove yang telah diidentifikasi di lapangan berupa spesies, jumlah individu dan diameter pohon, dilakukan pengolahan lebih lanjut untuk memperoleh kerapatan jenis, frekuensi jenis, luas area penutupan, dan nilai penting jenis suatu spesies dan keanekaragaman spesies.

2. Sumberdaya ikan A. Ikan Demersal

Data dan informasi yang dikumpulkan yaitu jenis dan kelimpahan ikan demersal, diperoleh dari hasil survey lapangan. Survey lapangan dilakukan bersamaan dengan survey ekosistem (terumbu karang,lamun, dan mangrove), untuk memperoleh jenis, kelimpahan, keanekaragaman, keseragaman, dominansi ikan demersal, dan makrobentos.



L.8-10

Untuk mendeteksi digunakan metode analisis GIS dengan pendekatan ekosistem perairan. Beberapa parameter yang digunakan yaitu sebaran dan kualitas terumbu karang, padang lamun, mangrove, kedalaman perairan, topografi perairan, kecerahan, perubahan cuaca dan pencemaran. Pengolahan dan analisis data dilakukan dengan metode overlay dan skoring parameter-parameter sebaran dan kualitas terumbu karang, padang lamun, mangrove, kedalaman perairan, topografi perairan, kecerahan, perubahan cuaca dan pencemaran.

B. Ikan Pelagis

Data dan informasi yang dikumpulkan, meliputi : lokasi, keberadaan, jenis dan kelimpahan ikan pelagis. Untuk mendeteksi keberadaan ikan pelagis dilakukan analisis citra satelit, dengan resolusi minimal 20 x 20 m terhadap kedalaman, klorofil, TSS, suhu permukaan laut, serta dikombinasikan dengan pola arus dari hasil simulasi model hidrodinamika. Hasil analisis citra satelit digunakan untuk penentuan lokasi ground check untuk mengetahui jenis dan kelimpahan ikan, dengan jumlah sample 10 titik pengamatan.

C. Jenis Ikan yang dilindungi Ddata dan informasi jenis ikan yang dilindungi dikumpulkan bersamaan dengan survei ikan pelagis dan ikan demersal.

6). Pemanfaatan ruang laut (Marine use) Data dan informasi yang dikumpulkan, meliputi : area pertambangan, konservasi(Daerah yang dapat dimanfaatkan) yang sudah ditetapkan, Pariwisata, BMKT, Tambat Labuh, Rig, Floating Unit, Bangunan perikanan permanen (KJA, Seabed,dll), Area penangkapan ikan modern dan tradisional, udidaya laut: rumput laut, mutiara. Untuk mendeteksi lokasi pemanfaatan wilayah laut yang ada dilakukan analisis citra satelit google pro dengan resolusi minimal 1 m dan data sekunder pemanfaatan wilayah laut. Hasil analisis citra satelit google pro digunakan untuk ground check untuk mengetahui jenis pemanfaatan wilayah laut yang ada.

7). Infrastruktur

Data dan informasi yang dikumpulkan, meliputi : Bandara, terminal, pasar umum, pelabuhan umum, kawasan industri, kantor pemerintah, sekolah, rumah sakit/puskesmas, bangunan wisata/sejarah. Infrastruktur khusus, misalnya : Pasar ikan, KUD, Balai Benih Ikan (BBI), Pelabuhan perikanan, Tempat Pelelangan Ikan, Gudang penyimpanan, Bangunan perlindungan pesisir (jeti, penahan gelombang). Jaringan sarana prasarana, misalnya : transportasi, sumberdaya air, energi, telekomunikasi, persampahan, sanitasi, drainase. Untuk mendeteksi keberadaan infrastruktur di atas dilakukan analisis citra satelit google pro. Untuk mendeteksi lokasi dan sebarannya dilakukan ground check dengan menggunakan GPS.

9). Sumberdaya air Sumberdaya air di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menggambarkan informasi mengenai potensi air alami yang ada di wilayah daratan pesisir dan pulau-pulau kecil. Pendekatan yang digunakan untuk memperoleh data sumberdaya air : • Identifikasi batas DAS dari data sekunder yang sudah ada di instansi terkait. • Perhitungan cadangan air permukaan : untuk daerah aliran sungai yang telah

dilakukan pengukuran debitnya agar menggunakan data hasil pengukuran debit sungai pada DAS tersebut.

• Perhitungan cadangan air bawah tanah ada beberapa pendekatan: perhitungan cadangan air bawah tanah diperlukan data tebal akifer, sebaran akuifer dan transmisibilitas akuifer baik akuifer tidak tertekan maupun tertekan.

10). Demografi dan sosial

Data dan informasi yang dikumpulkan, meliputi a) Demografi, meliputi : jumlah penduduk, gender, tenaga kerja, jumlah nelayan dan

pembudidaya ikan, mata pencaharian, pendidikan



L.8-11

b) Sosial, meliputi : wilayah masyarakat hukum adat (lokasi, batas dan karakteristik), wilayah penangkapan ikan secara tradisional (lokasi, batas, dan karakteristik), kelembagaan

c) Budaya, meliputi : kondisi dan karakteristik masyarakat setempat termasuk agama, tempat suci dan kegiatan peribadatannya, aktifitas/ritual keagamaan, kearifan lokal, situs cagar budaya dll.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara terstruktur maupun wawancara mendalam, observasi (pengamatan langsung) dan diskusi dengan kelompok-kelompok masyarakat (Focus Group Discussion).

11). Ekonomi wilayah

Data dan informasi yang dikumpulkan, meliputi : Pendapatan perkapita, Pola pergerakan

ekonomi wilayah, Angkatan kerja dan tingkat pengangguran, Tenaga kerja, Pendapatan

di sektor perikanan, Produksi perikanan, Pendapatan rata-rata dan pengeluaran,

komoditas unggulan, dll. Pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan cara

wawancara terstruktur maupun wawancara mendalam, observasi (pengamatan

langsung) dan diskusi dengan kelompok-kelompok masyarakat (Focus Group

Discussion).

12). Risiko Bencana dan Pencemaran

Data dan informasi yang dikumpulkan, meliputi : resiko bencana (jenis, lokasi, batas, riwayat kebencanan, tingkat kerusakan, kerugian) dan pencemaran (sumber pencemaran). Untuk mendeteksi resiko bencana dan pencemaran dilakukan ground check dengan menggunakan GPS dan wawancara.

8.5. Analisis Data dan Penyusunan Peta-Peta Tematik 1) Bathimetri

Hasil pengukuran bathimetri diolah dengan menggunakan software surfer atau sejenisnya dengan cara interpolasi terhadap titik-titik kedalaman yang telah diukur di lapangan. Titik-titik lokasi yang memiliki informasi kedalaman kemudian diinterpolasi menghasilkan peta kedalaman (isobath) perairan. Peta bathimetri skala 1: 50.000 digambar dengan interval 0;2;5;10;15;20;30;50;70;100.

2) Oseanografi 1. Fisika Perairan

a) Arus, gelombang, dan Pasut a. Arus

Hasil pengukuran digambarkan dalam scatter diagram, vektor plot, current rose (mawar arus). Untuk distribusi spasial pola arus untuk tiap 500 m disimulasikan dengan model hidrodinamika pola arus dengan grid maksimal 500 x 500 m, dan dikalibrasi dengan hasil pengukuran. Peta arus skala 1:50.000, digambar dalam bentuk kontur isoline dengan interval per 0,05 m/detik.

b. Gelombang Gelombang diprediksi dari data angin dengan mempertimbangkan panjang fetch, kecepatan dan arah angin. Distribusi spasial tinggi dan arah gelombang setiap 500m disimulasikan dengan model refraksi gelombang. Peta tinggi gelombang skala 1:50.000 digambarkan dalam bentuk kontur isoline per 0,1 m.

c. Pasang Surut Penyedia jasa harus memplot hasil pengukuran pasang surut untuk mengetahui tinggi elevasi muka air pasang surut terhadap waktu pengukuran. Kemudian diolah dengan analisis harmonic pasang surut dengan menggunakan metode admiralty untuk mengetahui komponen pasang surut sehingga dapat diketahui tipe pasang surut serta karakteristik pasang surut lainnya.

b) Suhu Suhu yang telah diperoleh dari hasil interpretasi citra yang telah di lakukan groundcheck, penyedia jasa harus menuangkan dalam peta suhu skala



L.8-12

1:50.000, dan digambar dalam bentuk kontur isoline dengan interval per 1

(C). c) Kecerahan

Data kecerahan yang telah diperoleh dari hasil pengukuran dituangkan dalam peta kecerahan skala 1:50.000 dan digambarkan dalam bentuk kontur isoline dengan interval per 1 meter

d) TSS Sampel TSS yang diambil dianalisis di laboratorium dan dilakukan interpolasi sehingga menghasilkan Peta TSS skala 1:50.000 dan digambar dalam bentuk kontur isoline.

2. Kimia dan Biologi Perairan

a) pH dan salinitas Peta pH digambar dalam bentuk kontur isoline dengan interval per 0,5. Peta Salinitas digambar dalam bentuk kontur isoline dengan interval per 1

o/oo.

b) COD, BOD dan amonia Peta COD, BOD, Amonia digambar pada skala 1:50.000. Peta COD dan BOD digambar dengan bentuk kontur isoline dengan selang 0,4 mg/l. Peta Amonia digambar dalam bentuk kontur isoline dengan selang 0,1 mg/l.

c) Klorofil Peta klorofil skala 1:50.000, digambar dalam bentuk kontur isoline dengan interval per 0,1 mg/m

3.

3) Ekosistem Pesisir

Ekosistem pesisir dianalisis untuk mengetahui sebaran, luasan dan kondisinya. Hasil analisis ditampilkan pada peta ekosistem pesisir skala 1:50.000 dalam bentuk polygon dan kondisi dalam bentuk pie chart.

4) Sumberdaya Ikan

a) Sumberdaya ikan demersal Hasil survey Sumberdaya ikan demersal dianalisis untuk mengetahui jenis, kelimpahan, keanekaragaman, keseragaman, dominansi ikan demersal, dan makrobentos. hasil analisis sumberdaya ikan demersal ditampilkan pada Peta sumberdaya ikan demersal skala 1:50.000 digambar dalam bentuk pie chart dengan informasi dasar ekosistem pesisir.

b) Sumberdaya ikan pelagis Hasil survey sumberdaya ikan pelagis dianalisis untuk mengetahui lokasi, keberadaan, jenis dan kelimpahan ikan pelagis. hasil analisis ditampilkan pada Peta sumberdaya ikan pelagis skala 1:50.000 digambar dalam bentuk polygon, dan jenis serta kelimpahan ikan dalam bentuk pie chart dengan informasi dasar lokasi fishing ground.

c) Ikan yang dilindungi Hasil survey sumberdaya ikan yang dilindungi dianalisis untuk mengetahui lokasi, keberadaan, jenis dan kelimpahan ikan yang dilindungi. hasil analisis ditampilkan pada Peta sumberdaya ikan yang dilindungi skala 1:50.000 digambar dalam bentuk polygon, dan jenis serta kelimpahan ikan dalam bentuk pie chart

5) Pemanfaatan Wilayah Laut Eksisting Hasil survey pemanfaatan wilayah laut dituangkan pada Peta pemanfaatan wilayah laut skala 1:50.000 dalam bentuk polygon dan point.

6) Substrat Dasar Laut Hasil pengambilan sample substrat dasar laut dianalisis di laboratorium untuk mengetahui persentase ukuran butir dan jenis substrat. Hasil survey substrat dasar laut dituangkan pada Peta Substrat Dasar Laut skala 1:50.000 dalam bentuk polygon.

7) Infrastruktur

Hasil survey infrastruktur dituangkan pada peta infrastruktur skala 1:50.000 dalam bentuk point.



L.8-13

8) Demografi dan Sosial

Data demografi dan sosial dituangkan pada peta demografi dan sosial skala 1:50.000 dalam bentuk point/polygon disertai informasi yang disajikan dalam bentuk diagram/tabel/pie chart.

9) Ekonomi Wilayah Data ekonomi wilayah dituangkan pada peta ekonomi wilayah skala 1:50.000 dalam bentuk point/polygon disertai informasi yang disajikan dalam bentuk diagram/tabel/pie chart.

10) Resiko Bencana dan Pencemaran

Data resiko bencana (jenis, lokasi, batas, riwayat kebencanan, tingkat kerusakan, kerugian) dan pencemaran (lokasi dan sumber pencemaran) dituangkan pada peta resiko bencana dan pencemaran skala 1:50.000 dalam bentuk polygon/point.

8.6. Penyusunan Dokumen Awal

Dokumen Awal memuat : 1). Pendahuluan (Dasar Hukum Penyusunan RZWP3K, Profil Wilayah, Isu-isu Strategis Wilayah, Peta-peta yang minimal mencakup peta orientasi wilayah), 2). Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan 3) Album Peta Tematik. Album Peta Tematik disesuaikan dengan Pedoman Teknis Pemetaan RZWP3K, yang terdiri atas :

1) Peta Wilayah Perencanaan WP3K Kabupaten/Kota 2) Peta Rencana Struktur dan Pola Ruang Wilayah dari RTRW Provinsi 3) Peta Rencana Struktur dan Pola Ruang Wilayah dari RTRW Kabupaten/Kota 4) Peta Topografi 5) Peta Kemiringan Lereng 6) Peta Tanah 7) Peta Bathimetri 8) Peta Geologi Laut 9) Peta Geomorfologi Laut 10) Peta Arus 11) Peta Gelombang 12) Peta Suhu Permukaan Laut (SPL) 13) Peta Kecerahan 14) Peta pH 15) Peta Salinitas 16) Peta Sebaran Klorofil 17) Peta Sosial Ekonomi dan budaya

a. Peta ekonomi wilayah b. Peta Wilayah masyarakat Hukum Adat c. Peta Wilayah penangkapan ikan secara tradisional

18) Peta Penggunaan Lahan Eksisting (RTRW) 19) Peta Pemanfaatan Perairan (Eksisting)

a. Peta Perikanan Budidaya b. Peta perikanan tangkap (Fishing ground) c. Peta Pelabuhan d. Peta Pariwisata e. Peta Alur pelayaran

20) Peta ekosistem pesisir dan kelimpahan sumberdaya ikan a. Peta sebaran ekosistem pesisir (terumbu karang, mangrove dan lamun) b. Peta kelimpahan sumberdaya ikan

21) Peta Status (kepemilikan) lahan 22) Peta Sumber daya air 23) Peta Infrastruktur (RTRW)

a. Peta Jaringan jalan b. Peta transportasi laut c. Peta jaringan Listrik d. Peta Jaringan Telekomunikasi



L.8-14

e. Peta Jaringan Air Bersih 24) Peta Demografi

a. Peta Jumlah Penduduk b. Peta Kepadatan Penduduk c. Peta Proyeksi Pertumbuhan Penduduk d. Peta Mata Pencaharian Penduduk

25) Peta Resiko bencana dan pencemaran a. Peta resiko bencana (jenis dan lokasi bencana) b. Peta pencemaran (lokasi dan sumber pencemaran)

8.7. Konsultasi Publik I

Konsultasi publik dilakukan kepada POKJA dan masyarakat sebanyak 40 orang di Kabupaten/Kota, yang terdiri atas : Pusat (KKP), Provinsi (Bappeda, DKP Provinsi), Kabupaten (Bappeda, DKP Kabupaten, Dinas Pariwisata, Dinas Kehutanan, Dinas Perhubungan, BLHD, Dinas PU, Dinas Pertambangan, BPBD, BPN, Administrasi Pelabuhan, Perguruan Tinggi, HNSI, LSM, Camat Pesisir, Polairud, TNI AL, DPRD, Bagian Hukum Sekda, Tokoh Adat) untuk memberikan masukan dan saran terhadap Tujuan, Sasaran, kebijakan, dan Strategi Pengelolaan WP-3-K, disamping itu Konsultasi Publik I dimaksudkan untuk memperoleh masukan dan saran serta memverifikasi data dan/atau peta-peta tematik serta informasi. Hasil konsultasi publik dituangkan ke dalam Berita Acara, dilengkapi dengan notulensi, daftar hadir, dan dokumentasi.

8.8. Penyusunan Paket Sumberdaya Berdasarkan peta dasar dan peta tematik yang telah disusun, selanjutnya dilakukan analisis paket sumberdaya, yang berisi informasi mengenai karakteristik perairan yang merupakan kombinasi dari berbagai parameter yang ada. Hasil analisis paket sumberdaya dituangkan ke dalam peta paket sumberdaya. Berdasarkan Peta Paket Sumberdaya dilakukan pendeskripsian nilai-nilai sumberdaya.

8.9. Analisis Kesesuaian Perairan Selain menggunakan paket sumbedaya, dapat juga dilakukan analisis kesesuaian perairan dengan menggunakan kriteria-kriteria untuk menentukan kesesuaian kawasan/zona/sub zona.

8.10. Analisis Non Sasial

Selanjutnya dilakukan analisis non spasial yang meliputi : a) Analisis Kebijakan dan Kewilayahan b) Analisis Sosial dan Budaya c) Analisis Infrastruktur d) Analisis Ekonomi Wilayah e) Analisis Daya Dukung Wilayah Hasil analisis non spasial diformulasikan untuk menyempurnakan usulan peta alokasi ruang.

8.11. Analisis Konflik Pemanfaatan Ruang Analisis konflik pemanfaatan ruang dilakukan baik di wilayah perairan maupun penyelarasannya dengan struktur ruang dan pola ruang di darat. Analisis konflik pemanfaatan ruang di perairan dilakukan terhadap potensi penggunaan ruang perairan secara tiga dimensi (horizontal dan vertikal). Dalam analisis tersebut, perlu diikuti dengan alternatif penyelesaian konflik (resolusi konflik).

8.12. Penentuan Alokasi Ruang

Hasil akhir keseluruhan proses dituangkan ke dalam Draft peta RZWP3K berupa rumusan alokasi ruang kawasan/zona/subzona.

8.13. Penyusunan Peraturan Pemanfaatan Ruang Penyusunan draft ketentuan-ketentuan mengenai kriteria dan persyaratan dalam pemanfaatan ruang untuk setiap zona/sub zona yang akan menjadi muatan peraturan pemanfaatan ruang.



L.8-15

8.14. Penyusunan Indikasi Program

Penyusunan desain/rancangan rangkaian program pemanfaaatan ruang jangka panjang (20 tahun) yang tersusun ke dalam tahapan jangka menengah dan institusi yang menjadi leading sector. Dalam desain program tersebut, termasuk mencantumkan lokasi dan sumber pendanaan program serta indikasi program utama/prioritasi program.

8.15. Penyusunan Ranperda

Penyusunan naskah Rancangan Perda RZWP-3-K Kabupaten/Kota yang terdiri atas: 1. Ranperda, yang merupakan rumusan pasal per pasal dari Dokumen Final yang

disajikan dalam bentuk A4. 2. Lampiran, yang terdiri atas peta rencana alokasi ruang yang disajikan dalam bentuk

A3, serta tabel indikasi program.

8.16. Penyusunan Dokumen Antara Penyusunan Dokumen Antara, yang memuat Dokumen Awal yang telah dikonsultasipublikkan ditambah dengan penetapan alokasi ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, hasil analisis paket sumberdaya dan kesesuaian perairan, dan telah dioverlay dengan analisis non spasial dan telah dilakukan penyelarasan, Penyerasian dan Penyeimbangan antara RZWP-3-K dengan RTRW dilengkapi dengan Peta-peta tematik dan Draft Peta Rencana Zonasi. Sistematika Dokumen Antara, meliputi : 1). Pendahuluan (Dasar Hukum Penyusunan RZWP-3-K, Profil Wilayah, Isu-isu Strategis Wilayah, Peta-peta yang minimal mencakup peta orientasi wilayah), 2). Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten/Kota, 3) Draft RZWP-3-K, 4). Peraturan Pemanfaatan Ruang, 5). Indikasi Program, dan 6). Album Peta Tematik.

8.17. Konsultasi Publik II

Konsultasi publik dilakukan kepada POKJA dan masyarakat sebanyak 40 orang di Kabupaten/Kota, yang terdiri atas : Pusat (KKP), Provinsi (Bappeda, DKP Provinsi), Kabupaten/Kota (Bappeda, DKP Kabupaten, Dinas Pariwisata, Dinas Kehutanan, Dinas Perhubungan, BLHD, Dinas PU, Dinas Pertambangan, BPBD, BPN, Administrasi Pelabuhan, Perguruan Tinggi, HNSI, LSM, Camat Pesisir, Polairud, TNI AL, DPRD, Bagian Hukum Sekda, Tokoh Adat), untuk menjaring masukan terhadap usulan peta alokasi ruang. Hasil konsultasi publik dituangkan ke dalam Berita Acara, dilengkapi dengan notulensi, daftar hadir, dan dokumentasi.

8.18. Penyusunan Dokumen Final

Dokumen Final merupakan perbaikan terhadap Dokumen Antara yang telah dikonsultasipublikkan, dengan sistematika : 1). Pendahuluan (Dasar Hukum Penyusunan RZWP3K, Profil Wilayah, Isu-isu Strategis Wilayah, Peta-peta yang minimal mencakup peta orientasi wilayah), 2). Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten/Kota, 3) Rencana Alokasi Ruang, 4). Peraturan Pemanfaatan Ruang, 5). Indikasi Program, dan 6). Album Peta Tematik dan Album Peta RZWP-3-K. Dokumen Final tersebut dilengkapi dengan Draft Ranperda RZWP-3-K.

9. Keluaran

Keluaran (output) kegiatan Rencana Zonasi WP3K Kabupaten/Kota (contoh sampai dengan tahap Dokumen Final), antara lain :

1. Laporan Pendahuluan 2. Laporan Antara 3. Draft Laporan Akhir 4. Laporan Akhir 5. Dokumen Awal RZWP-3-K 6. Dokumen Antara RZWP-3-K 7. Dokumen Final RZWP-3-K 8. Album peta 9. Draft Ranperda RZWP-3-K 10. DVD Softcopy seluruh Laporan dan Dokumen



L.8-16

(Disesuaikan dengan fokus pekerjaan, apakah sampai dengan tahap dokumen awal, dokumen antara, atau dokumen final.)

10. Standar Teknis

Sandar teknis Pelaporan dan Peta adalah sebagai berikut : 1) Format Laporan

Kertas (HVS, A4, 80 gram) Tulisan (huruf standar, 1,5 spasi) Sampul/cover (Hard cover, laminating, biru muda)

2) Format Peta (1) Peta disajikan berdasarkan hasil interpertasi citra, ground check dan analisis potensi

wilayah. (2) Peta-peta yang disajikan meliputi:

- Peta Hasil Interpretasi Citra, skala sesuai sumber citra. - Peta-peta Tematik, skala sesuai sumbernya. - Peta Kerja / Peta Analisis, skala 1:50.000 - Draft peta dibuat dengan sistim referensi geografis grid UTM (Universal

Tranverse Mercartor) dan sistem proyeksi WGS 84. (3) Untuk Hardcopy keseluruhan peta tersebut dalam laporan, Dokumen Awal dan Album

peta dapat disajikan dalam bentuk perkecilan optis sampai batas ukuran / format yang masih dapat dibaca dan diterima dari segi estetika (ukuran A3, kertas 100 gr).

(4) Untuk Softcopy keseluruhan laporan dan peta tersebut meliputi:

- Laporan Pendahuluan, Laporan Antara, Draft Laporan Akhir, Laporan Akhir, Dokumen Awal, Dokumen Antara, dan Dokumen Final dalam bentuk MsWord dan (.pdf)

- Peta Dasar dan Peta Tematik dalam bentuk digital dalam format shape file (*.shp) dan disusun dalam bentuk geodatabase (*.gdb).

- Citra Satelit dalam bentuk raw data dan header citra dasar serta sudah terkoreksi secara geometrik dan radiometrik. Citra satelit yang digunakan memiliki resolusi spasial 10 x 10 m dan minimal perekaman tahun 2009.

- Album Peta dibuat dalam skala 1:50.000.

- Softcopy tersebut disimpan dalam Digital Video Disk (DVD)

11. Personil (Kebutuhan tenaga ahli dan tenaga pendukung disesuaikan dengan fokus pekerjaan dan anggaran yang tersedia)

11.1. Kebutuhan Tenaga Ahli Tabel 1. Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung

No Klasifikasi Tenaga Ahli Kualifikasi/Jumlah

Pengalaman

Tenaga Ahli

1 Ahli Pengelolaan Sumberdaya Pesisir (Team Leader)

S2 Manajemen Sumberdaya Perairan (1 orang)

5 Tahun

2 Ahli Pengelolaan Sumberdaya Pesisir

S1 Manajemen Sumberdaya Perairan/ S2 Manajemen Sumberdaya Perairan

(1 orang)

5 Tahun / 3 Tahun

3

Ahli Perencanaan Wilayah S1 Planologi, S1 Pengambangan Wilayah/S2 Planologi, S2 Perencanaan

Wilayah (1 orang)

5 Tahun / 3 Tahun

4 Ahli Geografi (Sistem Informasi Geografi) dan Penginderaan Jauh

S1 Geografi/ S2 Geografi (1 orang) 5 Tahun / 3 Tahun

5 Ahli Kelautan/Ahli Oseanografi

S1 Kelautan,S1 Oseanografi,S1 Sipil Hidro / S2 Kelautan,S2 Oseanografi,S2

Sipil Hidro (1 orang)

5 Tahun / 3 Tahun



L.8-17

6 Ahli Perikanan S1 Perikanan/ S2 Perikanan (1 orang) 5 Tahun / 3 Tahun

7 Ahli Sosial Ekonomi S1 Sosial Ekonomi/ S2 Sosial Ekonomi (1 orang)

5 Tahun / 3 Tahun

8 Ahli Geologi dan Geomorfologi Laut

S1 Geologi, S1 Teknik Geologi, S1 Geografi/ S2 Geologi, S2 Teknik

Geologi, S2 Geografi (1 orang)

5 Tahun / 3 Tahun

9 Ahli Permodelan Hidrodinamika

S1 Oseanografi,S1 Teknik Kelautan,S1 Teknik Sipil / S2 Oseanografi,S2

Teknik Kelautan,S2 Teknik Sipil (1 orang)

5 Tahun / 3 Tahun

10 Ahli Hidrografer S1 Kelautan,S1 Oseanografi,S1 Sipil Hidro / S2 Kelautan,S2 Oseanografi,S2

Sipil Hidro (1 orang)

5 Tahun / 3 Tahun

Tenaga Pendukung

1 Tenaga Selam Perikanan

Sertifikat B1 (1 orang) 3 Tahun

2 Teknisi Oseanografi S1 Oseanografi/ (3 orang) 2 Tahun

3 Tenaga Survei Sosial Ekonomi S1 Sosial Ekonomi Perikanan (1 orang)

2 Tahun

4 Tenaga Survei ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil

S1 Perikanan (1 orang) 2 Tahun

5 Tenaga Survei Geologi dan Geomorfologi Laut

S1 Geologi/ S1 Geografi (1orang)

2 Tahun

6 Operator GIS dan Remote Sensing

S1 Geografi/S1 Geodesi/S1 Kelautan (1 orang)

2 Tahun

7 Operator Komputer D3 Komputer (1 orang) 2 Tahun

8 Kartografer S1 Geografi / S1 Geodesi/ S1 Kelautan/ S1 Planologi (10 orang)

2 Tahun

9 CAD Drafter S1 Oseanografi / S1 Kelautan / S1 Teknik Sipil

2 Tahun

11.2. Kualifikasi Personil

Kualifikasi personil untuk pekerjaan ini adalah sebagai berikut : 11.2.1. Tenaga Ahli 1) Ahli Pengelolaan Sumberdaya Pesisir (Team Leader)

Tugas dan Tanggung Jawab : a. mengkoordinasikan pelaksanaan pekerjaan b. menyusun langkah-langkah pelaksanaan kegiatan perencanaan yang dilakukan

seluruh bidang keahlian. c. melaksanakan pembahasan laporan pendahuluan, draft laporan akhir, dan

laporan akhir di pusat d. Melakukan asistensi dengan pemberi pekerjaan dalam rangka pelaksanaan

pekerjaan di pusat e. memimpin pelaksanaan survei lapangan dan pembahasan di daerah. f. menyiapkan kerangka model proses perencanaan pengelolaan WP3K. g. melakukan analisis hubungan antara kesesuaian peruntukan dengan aspek-

aspek non-spasial untuk mewujudkan alokasi ruang WP3K. h. menyusun indikasi program i. melakukan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan masing-masing bidang

keahlian.

2) Ahli Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Tugas dan Tanggung Jawab : a. membantu Team Leader dalam memformulasikan tujuan, kebijakan, sasaran,

dan strategi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.



L.8-18

b. mengumpulkan data lintas sektor terkait tentang kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

c. melakukan FGD dalam rangka perumusan tujuan, kebijakan, sasaran, dan strategi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

3) Ahli Perencanaan Wilayah Tugas dan Tanggung Jawab : a. membantu Team Leader dalam menyusun konsep, analisis, dan perencanaan

pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. b. mengumpulkan data lintas sektor terkait tentang kebijakan pengelolaan wilayah


4) Ahli Sistem Informasi Geografis. Tugas dan Tanggung Jawab :

a. membantu Team Leader dalam analisis GIS untuk penyusunan Rencana Zonasi WP-3-K

b. melakukan proses pengolahan citra (koreksi dan interpretasi) c. menyiapkan peta kerja sebagai acuan untuk survei lapangan d. melakukan survei lapangan berupa ground check hasil interpretasi citra, plotting

posisi pemanfaatan perairan laut yang sudah ada (eksisting) dan infrastruktur e. melakukan analisis data hasil survei lapangan f. menyiapkan peta-peta tematik hasil survei lapangan masing-masing bidang

keahlian sesuai dengan kaidah one map policy. g. melakukan analisis paket sumberdaya h. melakukan analisis kesesuaian peruntukan perairan i. menuangkan hasil analisis spasial dan non spasial untuk menentukan alokasi

ruang j. menyiapkan peta rencana zonasi. k. Menyusun database manajemen sistem sesuai standar Pedoman Pemetaan

RZWP3K l. melaksanakan pertemuan-pertemuan dengan penyedia pekerjaan, pada saat

pembahasan laporan pendahuluan, laporan antara, dan draft laporan akhir, serta asistensi

m. mengikuti pelaksanaan survei lapangan, pembahasan dan konsultasi publik di daerah

5) Ahli Kelautan/Ahli Oseanografi Tugas dan tanggung jawab :

a. membantu Team Leader dalam analisis oseanografi untuk penyusunan Rencana Zonasi WP-3-K

b. menelaah data-data sekunder terkait oseanografi, meliputi : arus, gelombang, pasang surut, suhu, kecerahan, pH, salinitas, COD, BOD, amonia, klorofil,

c. melakukan survei lapangan terkait oseanografi d. melakukan pengolahan data hasil survei terkait oseanografi e. menyiapkan hasil analisis dalam bentuk numerik, tubular, dan sebaran (spasial) f. memberi masukan penyiapan peta-peta tematik hasil survei lapangan terkait

oseanografi. g. melaksanakan pertemuan-pertemuan dengan penyedia pekerjaan, pada saat


h. mengikuti pelaksanaan survei lapangan, pembahasan dan konsultasi publik di daerah

6) Ahli Perikanan

Tugas dan tanggung jawab : a. membantu Team Leader dalam analisis perikanan untuk penyusunan Rencana

Zonasi WP-3-K b. menelaah data-data sekunder terkait perikanan, meliputi : produksi perikanan,

pengolahan hasil perikanan, konsumsi perikanan, distribusi perikanan, tata niaga hasil perikanan, sumberdaya ikan (pelagis, demersal), fishing ground,



L.8-19

kelimpahan ikan, ekosistem pesisir (terumbu karang, mangrove, lamun), sarana dan prasarana perikanan, sosial ekonomi perikanan,

c. melakukan survei lapangan terkait perikanan d. melakukan pengolahan data hasil survei terkait perikanan e. menyiapkan hasil analisis dalam bentuk numerik, tubular, dan sebaran (spasial) f. memberi masukan penyiapan peta-peta tematik hasil survei lapangan terkait

perikanan. g. melaksanakan pertemuan-pertemuan dengan penyedia pekerjaan, pada saat


h. mengikuti pelaksanaan survei lapangan, pembahasan dan konsultasi publik di daerah

7) Ahli Sosial Ekonomi

Tugas dan tanggung jawab : a. membantu Team Leader dalam analisis sosial ekonomi untuk penyusunan

Rencana Zonasi WP-3-K b. menelaah data-data sekunder terkait sosial ekonomi, yang meliputi :

- Demografi : jumlah penduduk, gender, tenaga kerja, jumlah nelayan dan pembudidaya ikan, mata pencaharian, pendidikan

- Sosial : wilayah masyarakat hukum adat (lokasi, batas dan karakteristik), wilayah penangkapan ikan secara tradisional (lokasi, batas, dan karakteristik), kelembagaan

- Budaya : kondisi dan karakteristik masyarakat setempat termasuk agama, tempat suci dan kegiatan peribadatannya, aktifitas/ritual keagamaan, kearifan lokal, situs cagar budaya dll.

- Ekonomi : mata pencaharain, pendapatan perkapita, angkatan kerja dan tingkat pengangguran, pendapatan kegiatan ekonomi perikanan dan kelautan, produksi perikanan, pendapatan rata-rata dan pengeluaran, komoditas unggulan, dll.

c. melakukan analisis lokasi optimum kegiatan kelautan dan perikanan d. melakukan survei lapangan terkait sosial ekonomi e. melakukan pengolahan data dan informasi hasil survei terkait sosial ekonomi f. menyiapkan hasil analisis dalam bentuk numerik, tubular, dan sebaran (spasial) g. memberi masukan penyiapan peta-peta tematik hasil survei lapangan terkait

sosial ekonomi. h. melaksanakan pertemuan-pertemuan dengan penyedia pekerjaan, pada saat


i. mengikuti pelaksanaan survei lapangan, pembahasan dan konsultasi publik di daerah

8) Ahli geologi dan geomorfologi laut

Tugas dan tanggung jawab: a. membantu Team Leader dalam analisis geologi dan geomorfologi laut untuk

penyusunan Rencana Zonasi WP-3-K b. menelaah data-data sekunder terkait geologi dan geomorfologi laut meliputi

substrat dasar laut, morfologi dasar laut, morfologi pantai. c. melakukan survei lapangan terkait geologi dan geomorfologi laut meliputi

pengambilan sampel substrat dasar, observasi morfologi pantai. d. melakukan pengolahan data terkait substrat dasar laut, morfologi dasar laut,

morfologi pantai. e. memberi masukan penyiapan peta-peta tematik hasil survei lapangan terkait

geologi dan geomorfologi laut. f. melaksanakan pertemuan-pertemuan dengan penyedia pekerjaan, pada saat


g. mengikuti pelaksanaan survei lapangan, pembahasan dan konsultasi publik di daerah



L.8-20

9) Ahli Permodelan Hidrodinamika

Tugas dan tanggung jawab: a. melakukan permodelan hidrodinamika, yang meliputi : pola arus dan gelombang

untuk berbagai musim (musim barat, musim, timur, musin peralihan) b. melaksanakan pertemuan-pertemuan dengan penyedia pekerjaan, pada saat


10) Ahli Hidrografer Tugas dan tanggung jawab: a. melakukan permodelan bathimetri b. melaksanakan pertemuan-pertemuan dengan penyedia pekerjaan, pada saat

pembahasan laporan pendahuluan, laporan antara, dan draft laporan akhir, serta asisten

11.2.2. Tenaga Pendukung 1) Tenaga Selam Perikanan

Tugas dan Tanggung Jawab : a. Membantu Tenaga Ahli Perikanan dalam melakukan survey terumbu karang dan

sumberdaya ikan (ikan demersal) b. Membantu menganalisis ekosistem pesisir

2) Teknisi Oseanografi

Tugas dan Tanggung Jawab : a. Membantu Tenaga Ahli Oseanografi dalam melakukan pemasangan peralatan

dan pengukuran oseanografi b. Membantu Tenaga Ahli Oseanografi dalam pencatatan dan analisis data

oseanografi 3) Tenaga Survei Sosial Ekonomi

Tugas dan Tanggung Jawab : a. Membantu Tenaga Ahli Sosial Ekonomi dalam melakukan survey sosial ekonomi

4) Tenaga survei ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil Tugas dan Tanggung Jawab :

a. Membantu Tenaga Ahli Perikanan dalam melakukan survey ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil

5) Tenaga survei geologi dan geomorfologi laut Tugas dan Tanggung Jawab :

a. Membantu Tenaga Ahli geologi dan geomorfologi laut dalam melakukan survey geologi dan geomorfologi laut meliputi pengambilan sampel substrat dasar, observasi morfologi pantai.

6) Operator GIS dan Remote Sensing Tugas dan Tanggung Jawab :

a. Membantu proses pemasukan data digital spasial; b. Membantu menyusun peta-peta tematik; c. Membantu menginterpretasi citra; d. Membantu menyusun database manajemen sistem sesuai standar Pedoman

Pemetaan RZWP3K; 7) Operator Komputer

Tugas dan Tanggung Jawab : a. Membantu proses pemasukan data digital; b. Membantu menyusun dokumen laporan; c. Membantu dalam bidang administrasi kegiatan, surat menyurat dan lain-lain.

8) Kartografer Tugas dan Tanggung Jawab :

a. Membantu Tenaga Ahli GIS dalam menyiapkan format standar (layout) peta tematik maupun peta Rencana Zonasi

b. Membantu Tenaga Ahli GIS dalam menuangkan data dan informasi, serta rencana ke dalam peta yang sesuai dengan kaidah-kaidah kartografi

9) CAD Drafter



L.8-21

Tugas dan Tanggung Jawab : a. Membantu Tenaga Ahli Hidrografer dalam menuangkan data dan informasi

terkait dengan bathimetri

12. Jangka Waktu Penyediaan Kegiatan (Jangka waktu pelaksanaan kegiatan Penyusunan RZWP-3-K disesuaikan dengan fokus pekerjaan dan anggaran yang tersedia)

Tabel 2. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

No. Kegiatan Bulan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Persiapan

a. Penyiapan personil dalam tim kerja (tenaga ahli dan

tenaga pendukung sesuai dengan tata laksana personil

b. Penyiapan administrasi

c. Studi literatur sebagai awal atau referensi untuk

pelaksanaan kegiatan

d. Penyusunan rencana kerja

2 Pengumpulan Data Sekunder

3 Perumusan Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Strategi

4 Survey lapangan

5 Analisis Data dan Penyusunan Peta-Peta Tematik

6 Penyusunan dokumen awal

7 Konsultasi Publik I

8 Analisis Paket Sumberdaya

9 Analisis Kesesuaian

10 Analisis Non Spasial

11 Penetapan Alokasi Ruang

12 Penyusunan Dokumen Antara

13 Konsultasi Publik II

14 Penyusunan Dokumen Final dan Ranperda

15 Penyusunan Laporan

- Penyusunan laporan Pendahuluan

- Penyusunan Laporan Antara

- Penyusunan Draft Laporan Akhir

- Penyusunan Laporan Akhir

16 Pembahasan Laporan

1) pembahasan laporan di pusat

- inception meeting

- interim meeting

- draft final meeting

2) pembahasan laporan di daerah

- inception meeting

- interim meeting

- draft final meeting

13. Kegiatan Pelaporan 13.1. Penyusunan Laporan Pendahuluan

Laporan pendahuluan memuat antara lain : a) Pendahuluan b) Tinjauan Kebijakan c) Metodologi



L.8-22

d) Gambaran Umum e) Rencana Pelaksanaan Kegiatan, yang memuat :

- rencana kerja rinci (termasuk rencana lokasi pengambilan titik sample dataset); - rencana waktu pelaksanaan (dibuat per hari); - rencana mobilisasi tenaga ahli dan peralatan survei;

13.2. Penyusunan Laporan Antara

Laporan Antara merupakan Laporan Pendahuluan yang telah diperbaiki berdasarkan masukan dan informasi yang diperoleh dari berbagai pemangku kepentingan di pusat dan di daerah ditambahkan hasil analisa yang diperoleh dari data primer dan sekunder.

13.3. Penyusunan Draft Laporan Akhir

Draft laporan akhir merupakan penyempurnaan Laporan Antara yang telah diberikan masukan dan informasi dari berbagai pemangku kepentingan di pusat dan telah dilakukan pembahasan di daerah. Dalam tahap ini dapat dilakukan proses pengolahan data dan analisis kembali.

13.4. Penyusunan Laporan Akhir Laporan akhir memuat laporan pekerjaan yang telah dilakukan dalam penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Laporan akhir memuat Pendahuluan, Tinjauan Kebijakan, Metodologi, Gambaran Umum, dan Analisis. Laporan Akhir disusun setelah Draft Laporan Akhir disepakati oleh semua pihak.

Kode Tahapan Pelaksanaan dan Rincian Komponen Biaya Volume Satuan

1 2 3 4

Belanja Jasa ProfesiI BIAYA LANGSUNG PERSONEL

- Tenaga Ahli - Ahli Pengelolaan Sumberdaya Pesisir (Team Leader) 12 OB

- Ahli Pengelolaan Sumberdaya Pesisir 4 OB

- Ahli SIG / Geografi 8 OB

- Ahli Oseanografi/Ahli Kelautan 6 OB

- Ahli Perikanan/Ahli Ekosistem Pesisir 4 OB

- Ahli Sosial Ekonomi 4 OB

- Ahli Geologi dan Geomorfologi laut 4 OB

- Ahli Permodelan hidrodinamika 4 OB

- Ahli Teknik Sipil (untuk reklamasi, dll) 4 OB

- Ahli Perencanaan Wilayah (untuk analisis kewilayahan dan lintas wilayah) 8 OB

- Ahli Hidrografer 4 OB

- Asisten Tenaga Ahli - Tenaga Selam Perikanan (Instruktur) (1 orang x 6 hari) 1 OH

- Teknisi Oseanografi (1 orang x 17 hari) 17 OH

- Tenaga Survei Sosial Ekonomi (1 orang x 6 hari) 6 OH

- Tenaga Survei ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil 10 OH

- Tenaga Survei Geologi dan Geomorfologi Laut 17 OH

- Operator GIS dan Penginderaan Jauh (1 orang x 3 bulan) 3 OB

- Operator Komputer (1 orang x 5 bulan) 12 OB

- Kartografer ( 10 orang x 3 bulan) 30 OB

- Penyelam lokal (3 orang x 6 hari) 18 OH

- Tenaga Administrasi 12 OB

- Tenaga Survei Bathimetri 17 OH

- CAD Drafter 1 OB

II BIAYA LANGSUNG NON PERSONEL1) Persiapan

Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K)RENCANA ANGGARAN BIAYA

Kabupaten/KotaTahun Anggaran 2013

Lampiran 9. Contoh Komponen RAB (Rencana Anggaran Biaya) Penyusunan RZWP-3-K

A. SosialisasiBelanja Bahan - Bahan Komputer 1 PKT

- ATK 1 PKT

- Penggandaan bahan 1 PKT

- Konsumsi pertemuan sosialisasi [60 ORG x 1 KL] 60 OK

Honor Output Kegiatan - Honorarium Ketua/Wakil Sosialisasi [1 ORG x 1 KL] 1 OK

- Honorarium Anggota Panitia Sosialisasi [4 ORG x 1 KL] 4 OK

Belanja Barang Non Operasional Lainnya - Uang Transport Kegiatan Dalam Kota [60 ORG x 1 KL] 60 OH

Belanja Sewa - Sewa Kendaraan Roda 4 (Papua) [1 UNIT x 3 HR] 3 UH

- Sewa Ruangan [ 1 unit x 1 hari] 1 UH

Belanja Jasa Profesi - Honorarium Narasumber Eselon II [1 ORG x 2 JAM x 1 KL] 2 OJ

- Honorarium Narasumber Eselon III [2 ORG x 2 JAM x 1 KL] 4 OJ

- Honorarium Moderator [1 ORG x 2 JAM x 1 KL] 2 OJ

Belanja Perjalanan Lainnya - Perjalanan dalam rangka sosialisasi [3 ORG x 1 KL] 3 OK

B. Pembentukan PokjaBelanja Bahan - Konsumsi rapat koordinasi Tim Pokja [40 ORG x 3 KL] 60 OK

Honor Output Kegiatan> Tim Pokja - Honorarium Ketua/Wakil ketua [1 ORG x 5 KL] 5 OK

- Honorarium Sekretaris [1 ORG x 5 KL] 5 OK

- Honorarium Anggota [8 ORG x 5 KL] 40 OK

> Tim Pokja Lintas Sektor - Honorarium Pengarah Tim Pelaksana Kegiatan [1 ORG x 5 BLN] 5 OB

- Honorarium Penanggung Jawab Tim Pelaksana Kegiatan [1 ORG x 5 KL] 5 OB

- Honorarium Ketua Tim Pelaksana Kegiatan [1 ORG x 5 BLN] 5 OB

- Honorarium Wakil Ketua Tim Pelaksana Kegiatan [1 ORG x 5 BLN] 5 OB

- Honorarium Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan [1 ORG x 5 BLN] 5 OB

- Honorarium Anggota Tim Pelaksana Kegiatan [6 ORG x 5 BLN] 30 OB

Belanja Barang Non Operasional Lainnya - Uang Transport Kegiatan Dalam Kota [20 ORG x 3 LOK] 60 OH

Belanja Sewa - Sewa Kendaraan Roda 4 (Papua) [1 UNIT x 3 HR] 3 UH

- Sewa Ruangan 1 UH

Belanja Perjalanan - Perjalanan dalam rangka pembentukan pokja [ 3 ORG x 3 KL] 9 OK

2) Pengumpulan Data SekunderBelanja Bahan - Penggandaan data terestrial 1 PKT

- Penggandaan data bathimetri 1 PKT

- Penggandaan data geologi dan geomorfologi 1 PKT

- Penggandaan data oseanografi 1 PKT

- Penggandaan data ekosistem pesisir dan sumber daya ikan 1 PKT

- Penggandaan data penggunaan lahan dan status lahan 1 PKT

- Penggandaan data pemanfaatan wilayah laut 1 PKT

- Penggandaan data sumber daya air 1 PKT

- Penggandaan data infrastruktur 1 PKT

- Penggandaan data sosial dan budaya 1 PKT

- Penggandaan data ekonomi wilayah 1 PKT

- Penggandaan data risiko bencana dan pencemaran 1 PKT

Belanja Modal - Pengadaan citra sumberdaya 3 scene

- Pengadaan dan Pengolahan Peta Dasar Digital dan Hardcopy RBI 12 sheet

- Pengadaan dan Pengolahan Peta Dasar Digital dan Hardcopy LPI 7 sheet

- Pengadaan dan Pengolahan Peta Dasar Digital dan Hardcopy Dishidros 2 sheet

3) FGD Perumusan Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Strategi

Belanja Bahan - ATK 1 PKT

- Komputer 1 PKT

- Penggandaan Bahan 1 PKT

Belanja Sewa - Sewa Kendaraan Roda 4 (papua) [1 UNIT x 3 HR] 3 UH

- Sewa ruangan 1 UH

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota

- Uang Transport Kegiatan Dalam Kota [40 orang x 1 KL] 40 OK

- Konsumsi Rapat ( 40 orang x 1 KL) 40 OK

Belanja Perjalanan Lainnya - Perjalanan dalam rangka Perumusan Tujuan, Sasaran 4 OK

4) Survei LapanganBelanja Bahan - ATK 1 PKT

- Bahan Komputer 1 PKT


1 Survey Data BathimetriBelanja Sewa - Sewa Kapal 3 UH

- Sewa Echosounder [ 1 unit x 4 Hari + 4 mob-demob] 8 UH

Belanja Perjalanan - Perjalanan Tenaga Ahli Hidrografer 1 OK

- Perjalanan Asisten Tenaga Ahli Hidrografer 1 OK

2 Survey Data Geologi dan Geomorfologi LautBelanja Sewa - Sewa Kapal (menggunakan kapal untuk survey oseanografi) 0 UH

- Sewa Alat Bor [ 1 unit x 13 Hari + 4 mob-demob] 17 UH

Belanja Jasa - Analisis Lab 1 PKT

Belanja Perjalanan - Perjalanan Tenaga Ahli Geologi dan Geomorfologi 1 OK

- Perjalanan Asisten Tenaga Ahli Geologi dan Geomorfologi 1 OK

3 Survey Data OseanografiBelanja Sewa - Sewa Kapal untuk survey oseanografi [1 unit x 13 Hr] 13 UH

- Sewa Kapal untuk pemasangan alat [ 2 unit x 1 Hr] 2 UH

- GPS [1 UNIT x 13 HR + 4 hr mob-demob] 17 UH

a. Arus dan GelombangBelanja Sewa - ADCP (2 unit x 3 hari + 4 hari mob-demob) 10 UH

Belanja Jasa - Pengolahan data arus dengan ADCP 2 unit

b. Pasang SurutBelanja Sewa - Sewa Tide recorder [2 UNIT x 7 HR + 4 hari mob-demob] 18 UH

Belanja Jasa - Pengolahan data pasang surut dengan tide recorder 2 unit

c. Substrat Dasar Laut Belanja Sewa - Sewa Grab Sampler (10 titik sampel) [1 UNIT x 13 HR + 4 hr mob-demob] 17 UH

- Analisis Substrat Laut 10 Sampel

d. Kualitas Air (Suhu, pH, Salinitas)Belanja Sewa - Sewa water checker [1 UNIT x 13 HR + 4 hr mob-demob] 17 UH

d.1) Kecerahan (165 titik sample)Belanja Sewa - Sewa Sechi dish [1 UNIT x 13 HR + 4 hr mob-demob] 17 UH

e. Survey Kimia perairan (COD, BOD, Ammonia)Belanja Jasa - Analisis kima perairan BOD, COD, Amonia (165 titik) 165 titik

f. Survey Biologi Perairan Belanja Jasa - Paket Analisis klorofil (165 titik sampel) 165 titik

g. Survey Pemanfaatan lahan perairan dan daratan / InfrastrukturBelanja Sewa - GPS [1 UNIT x 7 HR + 4 hr mob-demob] 17 UH

- Sewa Kendaraan Roda 4 [1 UNIT x 7 Hr] 10 UH

- Sewa kendaraan roda 2 10 UH

Belanja Perjalanaan Dalam Rangka Survei Oseanografi - Ahli Oseanografi 1 OK

- Teknisi oseanografi [ 3 orang x 1 KL] 3 OK

4 Survey Data Ekosistem Pesisir dan Sumberdaya IkanBelanja Sewa - Alat selam [4 UNIT x 6 HR] 24 UH

- Kompressor [1 UNIT x 6 HR] 6 UH

- Tabung selam [4 UNIT x 6 HR] 24 UH

- Under Water Camera [1 UNIT x 6 HR] 6 UH

- Transek, meteran, jangka sorong [1 UNIT x 6 HR] 6 UH

- Sewa Kapal utk survey ekosistem [1 UNIT x 6 HR] 6 UH

- GPS 10 UH

- Kapal utk survey sumberdaya ikan pelagis 6 UH

- Fishfinder 6 UH

- Jaring 6 UH

Belanja perjalanan - Ahli Perikanan 1 OK

- Tenaga Selam (Instruktur) 1 OK

- Tenaga survei ekosistem [ 2 orang x 1 KL] 2 OK

5 Survey Pemanfaatan Ruang LautBelanja Sewa - GPS [1 UNIT x 4 Hr+4 mob-demob] 8 UH

- Sewa Kendaraan Roda 4 [ 1 unit x 4 hr] 4 UH

- Sewa kendaraan roda 2 [1 unit x 4 hr] 4 UH

- Sewa kapal [1 unit x 4 hr] 4 UH

Belanja Perjalanan - Ahli penginderaan jauh dan SIG 1 OK

- Asisten Ahli penginderaan jauh dan SIG 1 OK

6 Survei InfrastrukturBelanja Sewa - GPS [1 UNIT x 3 Hr + 4 hari mob-demob] 7 UH

- Sewa Kendaraan Roda 4 3 UH

Belanja Bahan - Dokumentasi (kamera) [ 1 unit x 7 Hr] 7 UH

Belanja Perjalanan - Ahli penginderaan jauh dan SIG 1 OK

- Asisten Ahli penginderaan jauh dan SIG 1 OK

7 Survei data Sosial dan BudayaBelanja Bahan - Penggadaan kuisioner 1 PKT

Belanja Sewa - Sewa Kendaraan Roda 4 [ 1 unit x 3 hr] 5 UH

Belanja Bahan - Dokumentasi [ 1 unit x 6 hr] 8 UH

Belanja Perjalanan - Perjalanan Ahli Sosial Ekonomi 1 OK

- Perjalanan Asisten Ahli Sosial Ekonomi 1 OK

8 Survei Data Ekonomi WilayahBelanja Bahan - Penggadaan kuisioner 1 PKT

Belanja Sewa - Sewa Kendaraan Roda 4 [ 1 unit x 7 hr] 7 UH

Belanja Bahan - Dokumentasi [ 1 unit x 6 hr] 8 UH

Belanja Perjalanan - Perjalanan Ahli Sosial Ekonomi 1 OK

- Perjalanan Asisten Ahli Sosial Ekonomi 1 OK

9 Survei Data Risiko Bencana dan PencemaranBelanja Sewa - Sewa botol sampel (menggunakan hasil survei osenografi) 0 PKT

- Sewa Sedimen Grab (menggunakan hasil survei osenografi) 0 UH

- Sewa GPS (menggunakan hasil survei osenografi) 0 UH

- Sewa Kapal (menggunakan hasil survei osenografi) 0 UH

- Sewa Kendaraan Roda 4 7 UH

Belanja Bahan - Dokumentasi 10 UH

Belanja Jasa - Paket Analisis logam berat Hg 108 sampel

- Paket Analisis logam berat Pb 108 sampel

- Paket Analisis logam berat Cd 108 sampel

- Pemodelan hidro-oseanografi bencana 1 PKT

Belanja Perjalanan - Perjalanan tenaga ahli dalam rangka survei 1 OK

- Perjalanan tenaga pendukung dalam rangka survei 1 OK

5) Penyusunan Dokumen AwalBelanja Bahan - ATK 1 PKT


- Pencetakan Dokumen Awal 1 eksemplar

- Pencetakan Album Peta 2 eksemplar

6) Konsultasi Publik 1 dan 2Belanja Bahan - ATK 1 PKT



Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota - Uang Transport Kegiatan Dalam Kota [40 ORG x 2 KL] 80 OK

- Konsumsi Rapat [40 orang x 2 KL] 80 OK

Belanja Sewa - Sewa Kendaraan [ 1 unit x 3 hari x 2 KL] 6 UH

- Sewa Ruangan [ 1 unit x 1 hari x 2 KL] 2 UH

Belanja Perjalanan - Perjalanan dalam rangka konsultasi publik [ 3 orang x 2 KL] 6 OK

7) Penyusunan Dokumen AntaraBelanja Bahan - ATK 1 PKT



- Pencetakan Dokumen Antara 1 eksemplar


8) Penyusunan Dokumen FinalBelanja Bahan - ATK 1 PKT


- Pencetakan Dokumen Final dan Draft Ranperda 5 eksemplar


- Softcopy DVD 10 Keping

9) Penyusunan Laporan PendahuluanBelanja Bahan - ATK 1 PKT


- Pencetakan Laporan Pendahuluan 5 eksemplar

10) Pembahasan Laporan Pendahuluan di Pusat

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - Konsumsi rapat ( 30 orang x 1 KL) 30 OK

11) Penyusunan laporan Antara

Belanja Bahan - Pencetakan Laporan Antara 5 eksemplar


12) Pembahasan Laporan Antara di PusatBelanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - Konsumsi rapat ( 30 orang x 1 KL) 30 OK

13) Penyusunan Draft laporan AkhirBelanja Bahan - Pencetakan Laporan Antara 5 eksemplar


14) Pembahasan Draft Laporan Akhir di PusatBelanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - Konsumsi rapat ( 30 orang x 1 KL) 30 OK

15) Penyusunan Laporan AkhirBelanja Bahan - Pencetakan Laporan Akhir 5 eksemplar


16) Pembahasan Laporan Akhir di PusatBelanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - Konsumsi rapat ( 30 orang x 1 KL) 30 OK

17) Pembahasan di Daerah dalam rangka laporan pendahuluan dan draft laporan akhirBelanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - Konsumsi rapat ( 40 orang x 2 KL) 80 OK

- Uang Transport Kegiatan Dalam Kota [40 ORG x 2 KL] 80 OK

Belanja Sewa - Sewa Kendaraan Roda 4 (Papua) [1 UNIT x 3 HR x 2 KL] 6 UH

- Sewa Ruangan [ 1 unit x 1 hari x 2 KL] 2 UH

Belanja Perjalanan - Perjalanan Dalam Rangka Pembahasan [2 orang x 2 KL] 4 OK

Lampiran 10. Contoh Format Penyajian Peta


L.10-1

Standar layout Peta Tematik dan Peta Rencana Zonasi WP-3-K Skala Kabupaten ( 1:50.000)



L.10-2

Standar layout Peta Tematik dan Peta Rencana Zonasi WP-3-K Skala Kabupaten ( 1:50.000)



L.10-3

Contoh Kerangka Layout Peta Tematik dan Peta Rencana Zonasi WP-3-K Skala Kabupaten

Lampiran 11. Contoh NLP (Nomor Lembar Peta)


L.11-1

Tabel L11. Contoh NLP (Nomor Lembar Peta)

Lampiran 12. Contoh Peta Dasar dan Peta Tematik


L.12-1

Contoh Peta Dasar dan Peta Tematik

A. Peta dasar

1) Terestrial

1. Tanah

Gambar L.12. 1. Contoh Peta Jenis Tanah

2. Topografi

Gambar L.12. 2. Contoh Peta Topografi



L.12-2

3. Kemiringan Lereng

Gambar L.12.3. Contoh Peta Kemiringan Lereng

2) Bathimetri

Gambar L.12.4. Contoh Peta Bathimetri



L.12-3

B. Peta Tematik

1. Geologi

Gambar L.12.5. Contoh Peta Geologi

2. Geomorfologi

Gambar L.12.6. Contoh Peta Geomorfologi



L.12-4

3. Oseanografi

a. Arus

Gambar L.12.7. Contoh Peta Arus

b. Gelombang

Gambar L.12.8. Contoh Peta Gelombang



L.12-5

c. Data Fisika dan Kimia Perairan

1) Parameter Fisika

Gambar L.12. 9. Contoh Peta Suhu Permukaan

Gambar L.12.10. Contoh Peta Kecerahan



L.12-6

Gambar L.12.11. Contoh Peta Sebaran TSS

2) Parameter Kimia

Gambar L.12.12. Contoh Peta Sebaran pH



L.12-7

Gambar L.12.13. Contoh Peta Sebaran Salinitas

Gambar L.12.14. Contoh Peta Sebaran DO (Oksigen Terlarut)



L.12-8

Gambar L.12.15. Contoh Peta Sebaran BOD

Gambar L.12.16. Contoh Peta Sebaran Ammonia



L.12-9

Gambar L.12.17. Contoh Peta Sebaran Nitrat

Gambar L.12.18. Contoh Peta Sebaran Fosfat



L.12-10

4. Penggunaan Lahan, Status Lahan dan Rencana Tata Ruang Wilayah

Gambar L.12.19. Contoh Peta Penggunaan Lahan

5. Pemanfaatan Wilayah Laut

Gambar L.12.20. Contoh Pemanfaatan Wilayah Laut



L.12-11

6. Sumberdaya Air

Gambar L.12.21. Contoh Peta Sumberdaya Air

7. Ekosistem Pesisir dan Sumberdaya Ikan

a) Eksosistem Pesisir

Gambar L.12.22. Contoh Peta Mangrove



L.12-12

Gambar L.12.23. Contoh Peta Terumbu Karang

Gambar L.12.24. Contoh Peta Lamun



L.12-13

Gambar L.12.25. Contoh Peta Sumberdaya Ikan

8. Infrastruktur

Gambar L.12.26. Contoh Peta Infrastruktur



L.12-14

9. Demografi dan Sosial

Gambar L.12.27. Contoh Peta Jumlah Penduduk

10. Ekonomi Wilayah

Gambar L.12.28. Contoh Peta Pergerakan Ekonomi Wilayah

Documents

357243111039 Pedoman Teknis Penyusunan RZWP3K Kab Kota