Upaya Pemerintah Daerah dalam Akselerasi RZWP3K

7/21/2019 Upaya Pemerintah Daerah dalam Akselerasi RZWP3K

1/18

[email protected] 1

OLEH : EDI SUGIHARTO

DIREKTUR FASILITASI PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP

DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENDAGRI

UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM

AKSELERASI RZWP KD ISAMPAIKAN PADA A CARA B IMTEK RZWP3K

TGL 21-26 S EPTEMBER 2014 H OTEL S HERATON M USTIKA J OGYAKARTA


2/18

Pemerintahan NKRI

TUJUAN NASIONAL (Preambule UUD 45)

PEMERINTAHAN DAERAH

Pemerintahan daerah merupakan subsistem pemerintahan

secara nasional untuk mencapai tujuan nasional

Urusan Pemerintahan

PEMERINTAH PUSAT

Penyelenggaraan pemerintahan

Pembinaan danPengawasan PP

79/2005

PEMERINTAHAN DAERAH (UU No. 32/2004)

[email protected]

PP 38/2007 TTGPEMBAGIAN

URUSAN PEM


3/18

UU No. 32 Thn 2004(Pemerintahan

Daerah )

UU No.26 Thn 2007TTG . P, RUANG

PP No. 38 Thn2007 (Urs.

Pemerintahan)

PP No. 41 Thn2007 (Organisasi

PD)

Lampiran PP

S U B S T A N S I P E N Y E L E N G G

A R A A N

P E M E R I N T A H A N D A E R A H

Substansi perencanaan pusda: UU No. 25 Thn 2005 (SPPN) & PUU tkait

Substansi keuangan pusda: UU No. 33 Thn 2004 (PKPD) & PUU tkait

TUJUAN DESENTRALISASI

UU No. 7 Thn 2004TTG SDA

[email protected]

DASAR KETERKAITAN PERATURAN PENATAAN RUANG

3

UU No. 41 Thn 2009TTG PLP2B

PP No. 15 Thn 2010TTG PENY PR

S UB

S T AN

S I P E MBAN

G UNAN

BE RKE L AN

J UT AN

UU No. 32 Thn 2009TTG PPLH

UU No. 41 Thn 1999TTG KEHUTANAN

UU No. 1 Thn 2014TTG PWP&P2K

RZWP3K


4/18

PENATAANRUANG

1. RUANG UDARA

2. RUANG DARAT 3. RUANG LAUT

- Ruang Angkasa Luar- Ruang Angkasa

- Permukiman- Kegiatan KehidupanMasyarakat

- Wil Transportasi Darat

- Kawasan Pesisir- Pulau-Pulau Kecil- Wil Transportasi Laut- ALKI- Wil Penangkapan Ikan- Laut Dalam

Integrasi

LINGKUP RUANG (UU NO. 26/2007)

3 (TIGA) MATRA RUANG SBG SATU KESATUAN WILAYAH 4

[email protected]


5/18

UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah

Daerah yang memiliki wil laut diberikan kewenangan utk mengelola sumberdaya di wil laut

Daerah mendapatkan bagi hasil pengelolaan SDA dibawah dasar dan /ataudidasar laut berdasarkan peraturan perundang undangan

Kewenangan daerah utk mengelola sumber daya di wil laut meliputi:o

eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut;o pengaturan administratif;o pengaturan tata ruang;o penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau

yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah

Kewenangan utk mengelola sumber daya di wil laut paling jauh 12 (dua belas)mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairankepulauan untuk provinsi dan 1/3 (sepertiga) dari wil kewenangan provinsiuntuk kab/kota.(Psl 8)

UU No. 27/2007 Jo. UU No. 1/2014 tentang PPWP2KPemerintah daerah wajib menyusun Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-

Pulau Kecil (RZWP-3-K) RZWP-3-K ditetapkan dengan Peraturan Daerah [email protected]

UU TERKAIT RZWP3K


6/18

HUBUNGAN PUSAT & DAERAH

PENERAPANDI DAERAH

PENCAPAIANDI DAERAH

PENYUSUNAN

TUJUAN NASIONAL(UU NO 1/2014

PWP3K)

Dokumen perencanaan daerah

Penganggaran di APBD Pemahaman esensi Substansi

Sosialisasi secara komprehensif

PEMERINTAH(K/L)

PEMERINTAHDAERAH( UU 32/04

PEMDA)

PENETAPAN

Sesuai mekanisme Sesuai mekanisme

BINWAS

MONEV

Pencapaian sesuai target

PERAN KEMENDAGRI Pasal 217, Pasal 218 dan Pasal 222 UU No. 32 Tahun 2004 & DITJEN BINA PEMBANGUNANDAERAH mempunyai tugas merumuskan kebijakan di bidang pembangunan daerah dan melakukan pembinaan serta fasilitasi

kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dlm menjalankan pembangunan daerah yg berwawasan lingkungan untukkesejahteraan masyarakat. (PERMENDAGRI No 4I/2010 Ps 526 )

Termasuk menghitung pembiayaan &Mekanisme koordinasi

[email protected]

( PP 79/05 )

P E RP RE

S 5 9 / 2 0 1 2

P K K


7/18

fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/ataususunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus-nya dalam rangka melindungi,

melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat

Penyelenggaraan

Urusan Pemerintahan

PEMERINTAHAN DAERAH

Kepala Daerah DPRD

WAJIB/OBLIGATORY(Pelayanan Dasar)

PILIHAN/OPTIONAL(Sektor Unggulan)

31 urusan

NSPKMerupakan salah satu kebijakan nasional ygmengatur pedoman penyelenggaraan urusanpemerintahan yg bersifat umum & mengikat

Pemerintah, Pemda Prop dan PemdaKab/Kota.

Penyelenggaraan

[email protected]

K&P

RZWP3K

PROSES PERDARZWP3K


8/18

PROSES PERDA

[email protected] 8

UU NO 32TH 2004

TTGPEMDA(Psl 189)

UU N01/2014/PWP3K

PERDAKAB/KOT

PERDAPROPINSI

PERMENDAGRI BAB VII EVALASI & KLARIFIKASI PSL 76 S/D 80 PERDA NO 1 TH 2014 TTG PPHD


9/18

Pengawasan terhadap RancanganPeraturan Daerah (Raperda), yaituterhadap rancangan peraturandaerah yang mengatur pajak daerah,retribusi daerah, APBD dan Rencana

Tata Ruang, sebelum disahkan olehkepala daerah terlebih dahuludievaluasi oleh Menteri DalamNegeri untuk Raperda Provinsi danoleh Gubernur terhadap RaperdaKabupaten /Kota . Mengacu pdketentuan psl 185&186.

EVALUASI RAPERDA ?

[email protected]

PERMENDAGRINo. 1 /2014 ttg PPHD


10/18

LINGKUP EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH

ASPEKADMINISTRASI

ASPEKHUKUM

ASPEK SUBSTANSI

Identifikasi kelengkapandata dan informasi yangdisajikan dalam Raperda

Identifikasi peraturan-peraturanyang melandasi penyusunanRaperda.

Keserasian antara kebijakannasional, kebijakan provinsi dankebijakan kab/kota

Klarifikasi ulang terhadap persetujuansubstansi yang dikeluarkan oleh MenteriTeknis yg mebidangi.

Penyesuaian substansi Raperdaterhadap peraturan perundang-undangan yang baru berlaku pascadikeluarkannya persetujuan substansi.

LINGKUPEVALUASI

EVALUASI RAPERDADAPAT DILAKUKAN

SETELAH INDIKATORTERPENUHI

[email protected]


11/18

RAPERDA ?

PROVINSI

PersetujuanSubstansi KEMTEKNIS Asistensi Petadengan BIG

RAPERDA YANG TELAH

DISETUJUI DPRD DIAJUKAN

OLEH GUBERNUR

KEPMDNEVALUASI

RAPERDA ?SURAT EVALUASIDR GUBERNUR

GUB MENETAPKAN

3 hari15 hari

7 hari

Pada Psl 76 & 80 PERMENDAGRI 1/2014 PPHD

[email protected]


12/18

EVALUASI RANCANGAN PERDA OLEH KEMENDAGRI

EVALUASI RZWP3KDILAKUKAN ATAS

DASAR

PERSETUJUAN SUBSTANSI(perlu kesepakatanlegalitasnya..???)

B.A. UJI PUBLIK/KESEPAKATAN

DGN MASYARAKAT(sesuai UU No. 27/2007 jo UU No.1/2014)

PERSETUJUAN

BERSAMA DPRD

menjadi salah satu pertimbangan dalam review Permendagri No. 28 Th 2008

[email protected] 12


13/18

TAHAPAN INDIKATORRAPERDA .

PROVINSI

INPUT TERSEDIANYARAPERDABESERTA

LAMPIRANNYA

Rancangan perda beserta dokumen rencana dan album peta

PROSES TERPENUHINYAPROSEDUR

PENYUSUNANRAPERDABESERTA

LAMPIRANNYA

Berita Acara (B.A) rapat konsultasi dengan instansi pusat yangmembidangi secara teknis;Persetujuan bersama dengan DPRD Provinsi atas Raperdabeserta lampirannya;B.A konsultasi publik;B.A rapat koordinasi dengan pemerintah daerah Provinsi yangberbatasan;B.A rapat koordinasi dengan pemerintah daerah Kab/Kota dalamwilayah Provinsi.

OUTPUT TERWUJUDNYASINKRONISASI

DAN HARMONISASIDENGAN RENCANA

NASIONAL & WIL YG BERBATASAN,

RENCANA K/KDALAM WIL

PROVINSI

Surat persetujuan atas substansi teknis dari instansi pusat yangmembidangi secara teknis ;Surat kesepakatan dengan pemerintah daerah Provinsi yangberbatasan;Surat kesepakatan dengan pemerintah daerah Kab/Kota;Matrik tindak lanjut usulan perbaikan dalam proses persetujuanteknis.

[email protected]


14/18

Menteri Dalam Negeri berkewajibanmelakukan pembinaan kelembagaandalam penyelenggaraan penataanruang di daerah. (UU 32/2004 Psl 222)

bentuk-bentuk pembinaan

Peningkatan kemampuan aparat Pemerintah Daerah dan DPRD di bidang penataanruang.

Fasilitasi dan/atau pembinaan penyusunan Rencana Tata Ruang Daerah ( term asukpenyusu nan dan p enetapan RZWP3K) .

Pembinaan penyelenggaraan penataan ruang daerah.

Penegakan peran masyarakat dalam penataan ruang. Fasilitasi dan pembinaan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)

(Permendagri No.50 Tahun 2009 ttg Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah) Monitoring dan evaluasi penataan ruang di Daerah.

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OLEH KEMENDAGRI



15/18

RTRW RZWP3K HARMONISASI

PERAN BKPRD

RZWP3-K diserasikan , diselaraskan , dandiseimbangkan dengan Rencana Tata RuangWilayah (RTRW) pemerintah provinsi atau

pemerintah kab/kota.

PENGINTEGRASIAN RZWP3K DENGAN RTRW

POKJA PERENCANAAN



16/18

MASALAH, TANTANGAN DAN PERCEPATAN

Sejak UU No. 27 Tahun 2007 dikeluarkan, hingga saat ini ( 7 tahun)

baru 4 prov dari 34 dan 12 kab/kota dari 319 k/k yg telah menetapkanperda RZWP3 K.

Belum adanya kesepakatan terkait kedudukan RZWP3 K thd RTRW.

Disatukan dg RTRW ?

Terpisah dari RTRW dg kedudukan yg sama dg RTRW yg

dikategorikan sbg rencana umum tara ruang ?Sbg penjabaran dari RTRW dan diposisikan sbg rencana rinci tataruang (RDTR atau Rencana Tata Ruang Kawasan StrategisProv/Kab/Kota) ?.

PR BKPRN KHUSUSNYA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN UTK

SEGERA MENGAMBIL KEPUTUSAN

[email protected]

PERCEPATAN : SOSIALISASI & PROSES SESUAI DENGAN PERMENDAGRINO 1 TH 2014 TTG PPHD

16


17/18

KATA AKHIR

Perencanaan pengelolaan WP3K pada dasarnya untuk menentukan kebijakandan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan (RencanaStrategis , Rencana Zonasi , Rencana Pengelolaan dan Rencana AksiPengelolaan WP3K) disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang padakawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidakboleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dpt dilakukan stlh memperoleh izin .

Pemerintah Daerah wajib menyusun RZWP-3-KRZWP3-K merupakan arahan pemanfaatan sumber daya di Wilayah Pesisir danPulau-Pulau Kecil pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota;

RZWP3-K diserasikan, diselaraskan, dan diseimbangkan dengan Rencana TataRuang Wilayah (RTRW) pemerintah provinsi atau pemerintah kab/kota.

Rencana tata ruang darat dan rencana zonas i pes is i r merupakan satu kesatuanrencana tata ruang wilayah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda)baik provinsi maupun kabupaten/kota .

Proses Penetapan Perda mengacu pada UU 32/3004 ttg PEMDA Psl185,186.189 & Permendagri No 1 Th 2014 ttg PPHD.

[email protected]


18/18


TERIMA KASIH

Documents

Upaya Pemerintah Daerah dalam Akselerasi RZWP3K