148
KATA PENGANTAR Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkah dan rahmat-Nya, Pedoman Akselerasi Pembinaan dan Pelaksana UKS akhirnya dapat diselesaikan. Pedoman ini disusun sebagai panduan bagi Tim Pembina UKS mulai dari ngkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota hingga ngkat Kecamatan dan Tim pelaksana di Sekolah dalam melakukan percepatan Usaha Kesehatan Sekolah. Usaha Kesehatan Sekolah merupakan wadah untuk berbagai kegiatan kesehatan yang ada disekolah, telah lama diimplementasikan dan pertama kali diujicobakan pada tahun 1956 melalui rinsan kerjasama Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan dan Departemen Dalam Negeri dalam bentuk proyek UKS perkotaan di Jakarta dan UKS pedesaan Bekasi. Hasil evaluasi selama ini menyatakan bahwa walaupun UKS telah dilaksanakan sejak lebih dari 57 tahun yang lalu, pencapaian masing - masing Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat beragam dan sangat tergantung pada ngkat kepedulian dan komitmen dari Gubernur dan Bupa/Walikota masing - masing terhadap UKS Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan upaya terobosan dengan 7 strategi Akselerasi UKS yaitu 1). Memperkuat dasar hukum, 2). Meningkatkan kemampuan, peran, fungsi dan tanggung jawab kelembagaan dan kompetensi personil TP UKS, 3). Meningkatkan kuantas dan kualitas tenaga terlah UKS 4). Memantapkan peran akf peserta didik dalam pelaksanaan UKS, 5). Meningkatkan peran kepala sekolah, guru, orang tua dan masyarakat sekitar sekolah, 6). Memperkuat kemitraan dan peran serta masyarakat dan 7). Memfasilitasi kearifan lokal (lokal wisdom) yang dapat mempercepat pencapaian dari tujuan UKS. Akhir kata, Kami menghargai dan berterima kasih atas kontribusi semua pihak dalam penyusunan pedoman ini. Masukan dan saran dengan senang ha kami terima untuk penyempurnaan buku ini. Jakarta, November 2015 Direktur Bina Kesehatan Anak dr. Jane Soepardi i i

Pedoman Akselerasi UKS

Embed Size (px)

Citation preview

  • KATA PENGANTAR

    Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkah dan rahmat-Nya, Pedoman Akselerasi Pembinaan dan Pelaksana UKS akhirnya dapat diselesaikan. Pedoman ini disusun sebagai panduan bagi Tim Pembina UKS mulai dari tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota hingga tingkat Kecamatan dan Tim pelaksana di Sekolah dalam melakukan percepatan Usaha Kesehatan Sekolah.

    Usaha Kesehatan Sekolah merupakan wadah untuk berbagai kegiatan kesehatan yang ada disekolah, telah lama diimplementasikan dan pertama kali diujicobakan pada tahun 1956 melalui rintisan kerjasama Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan dan Departemen Dalam Negeri dalam bentuk proyek UKS perkotaan di Jakarta dan UKS pedesaan Bekasi.

    Hasil evaluasi selama ini menyatakan bahwa walaupun UKS telah dilaksanakan sejak lebih dari 57 tahun yang lalu, pencapaian masing - masing Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat beragam dan sangat tergantung pada tingkat kepedulian dan komitmen dari Gubernur dan Bupati/Walikota masing - masing terhadap UKS

    Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan upaya terobosan dengan 7 strategi Akselerasi UKS yaitu 1). Memperkuat dasar hukum, 2). Meningkatkan kemampuan, peran, fungsi dan tanggung jawab kelembagaan dan kompetensi personil TP UKS, 3). Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga terlatih UKS 4). Memantapkan peran aktif peserta didik dalam pelaksanaan UKS, 5). Meningkatkan peran kepala sekolah, guru, orang tua dan masyarakat sekitar sekolah, 6). Memperkuat kemitraan dan peran serta masyarakat dan 7). Memfasilitasi kearifan lokal (lokal wisdom) yang dapat mempercepat pencapaian dari tujuan UKS.

    Akhir kata, Kami menghargai dan berterima kasih atas kontribusi semua pihak dalam penyusunan pedoman ini. Masukan dan saran dengan senang hati kami terima untuk penyempurnaan buku ini.

    Jakarta, November 2015Direktur Bina Kesehatan Anak

    dr. Jane Soepardi

    i i

  • ii

  • Kata Pengantar .............................................................................................. i

    I. PENDAHULUAN ...................................................................................... 1 A. Latar Belakang ......................................................................................... 1 B. Analisis Situasi ......................................................................................... 3 C. Ruang Lingkup ......................................................................................... 5 D. Pengertian ............................................................................................... 6 E. Tujuan ...................................................................................................... 6 1. Tujuan Umum ..................................................................................... 6 2. Tujuan Khusus ..................................................................................... 6

    F. Sasaran ..................................................................................................... 6

    II. STRATEGI OPERASIONAL ........................................................................ 7.A. Strategi .................................................................................................... 7

    B. Kegiatan ................................................................................................... 8

    III. PENGUATAN KEMITRAAN SEKTOR TERKAIT ............................................13 A. Peran Pusat ........................................................................................... 13 1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ........................................ 14 2. Kementerian Agama .......................................................................... 16 3. KementerianDalam Negeri ................................................................ 18 4. Kementerian Kesehatan ..................................................................... 19 5. Pemangku Kepentingan Lainnya ....................................................... 22 B. Peranan Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Sekolah ................ 23 1. Provinsi .............................................................................................. 23 2. Kabupaten/Kota ................................................................................ 31 3. Kecamatan ........................................................................................ 39 4. Sekolah dan Madrasah ...................................................................... 43

    IV. PEMANTAUAN, PENILAIAN DAN PELAPORAN .......................................45 A. Pemantauan .......................................................................................... 45 B. Penilaian ................................................................................................ 45 C. Pelaporan .............................................................................................. 46

    D. Indikator Keberhasilan .......................................................................... 46

    DAFTAR ISI

    ii iii

  • BAB IPENDAHULUAN

    A. Latar Belakang

    Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) merupakan wadah untuk berbagai program seperti Kesehatan Reproduksi, Gizi, Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA, Pengendalian Penyakit, Penyehatan Lingkungan, Promosi Kesehatan, Pengobatan sederhana dan lain lain. Wadah ini menjadi penting dan strategis, karena pelaksanaan program melalui UKS jauh lebih efektif dan efisien serta berdaya ungkit lebih besar.

    UKS telah dikenal sejak lama, dan pertama kali diujicoba pada tahun 1956 melalui rintisan kerjasama antara Departemen Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Departemen Dalam Negeri dalam bentuk proyek UKS perkotaan di Jakarta dan UKS perdesaan di Bekasi. Sejak tahun 1984, pelaksanaan UKS dikukuhkan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, dan kemudian diperbaharui pada tahun 2003 sesuai dengan perkembangan di era Otonomi Daerah. Mengikuti tuntutan kebutuhan dan perkembangan program, saat ini sedang dilakukan proses revisi kedua terhadap SKB 4 Menteri tahun 2003 tersebut.

    Dasar pelaksanaan UKS adalah Undang-Undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, pasal 45 ayat 1, yang kemudian diperbaharui melalui Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal 79 yang berbunyi: Kesehatan sekolah diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat peserta didik dalam lingkungan hidup sehat sehingga peserta didik dapat belajar, tumbuh, dan berkembang secara harmonis dan setinggi-tingginya menjadi sumber daya manusia yang berkualitas.

    Sementara Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu pada Pasal 3 menyatakan pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

    Anak Usia Sekolah merupakan bagian dari anak, berusia 6 sampai 18 tahun yang jumlahnya mencapai seperempat dari total penduduk Indonesia, 80 % diantaranya

    11

    V. PENGEMBANGAN MODEL AKSELERASI PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN UKS DI PUSAT DAN DAERAH .........................................49 A. Akselerasi Pembinaan dan Pelaksanaan UKS di Pusat ........................... 49 B. Model Akselerasi Pembinaan dan Pelaksanaan UKS di Provinsi DKI Jakarta ............................................................................ 55 C. Model Akselerasi Pembinaan dan Pelaksanaan UKS di Provinsi D.I Yogyakarta ....................................................................... 67

    VI. PENUTUP ..............................................................................................83 Daftar Kepustakaan .................................................................................... 84 Daftar Penyusun dan Kontributor .............................................................. 85

    LAMPIRAN ...................................................................................................86 A. Lampiran 1 : Kalender Kegiatan UKS .................................................... 87 B. Lampiran 2 : Format Daftar Tilik Supervisi Akselerasi Pembinaan dan Pelaksanaan UKS, Tim Pelaksana UKS Sekolah/ Madrasah ......................................................................... 89 C. Lampiran 3 : Format Daftar Tilik Supervisi Akselerasi Pembinaan dan Pelaksanaan UKS, Tim Pembina UKS Kecamatan ..... 99 D. Lampiran 4 : Format Daftar Tilik Supervisi Akselerasi Pembinaan dan Pelaksanaan UKS, Tim Pembina UKS Kabupaten/Kota ..................................................... 109 E. Lampiran 5 : Format Daftar Tilik Supervisi Akselerasi Pembinaan dan Pelaksanaan UKS, Tim Pembina UKS Provinsi ................................................................... 121 F. Peraturan bersama antara Mendikbud, Menkes, Menag dan Mendagri

    tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah

    iiiiv

  • BAB IPENDAHULUAN

    A. Latar Belakang

    Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) merupakan wadah untuk berbagai program seperti Kesehatan Reproduksi, Gizi, Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA, Pengendalian Penyakit, Penyehatan Lingkungan, Promosi Kesehatan, Pengobatan sederhana dan lain lain. Wadah ini menjadi penting dan strategis, karena pelaksanaan program melalui UKS jauh lebih efektif dan efisien serta berdaya ungkit lebih besar.

    UKS telah dikenal sejak lama, dan pertama kali diujicoba pada tahun 1956 melalui rintisan kerjasama antara Departemen Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Departemen Dalam Negeri dalam bentuk proyek UKS perkotaan di Jakarta dan UKS perdesaan di Bekasi. Sejak tahun 1984, pelaksanaan UKS dikukuhkan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, dan kemudian diperbaharui pada tahun 2003 sesuai dengan perkembangan di era Otonomi Daerah. Mengikuti tuntutan kebutuhan dan perkembangan program, saat ini sedang dilakukan proses revisi kedua terhadap SKB 4 Menteri tahun 2003 tersebut.

    Dasar pelaksanaan UKS adalah Undang-Undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, pasal 45 ayat 1, yang kemudian diperbaharui melalui Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal 79 yang berbunyi: Kesehatan sekolah diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat peserta didik dalam lingkungan hidup sehat sehingga peserta didik dapat belajar, tumbuh, dan berkembang secara harmonis dan setinggi-tingginya menjadi sumber daya manusia yang berkualitas.

    Sementara Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu pada Pasal 3 menyatakan pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

    Anak Usia Sekolah merupakan bagian dari anak, berusia 6 sampai 18 tahun yang jumlahnya mencapai seperempat dari total penduduk Indonesia, 80 % diantaranya

    11 1

  • Nasional tersebut, dan hasilnya harus dipertanggung-jawabkan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota kepada rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) masing masing.

    Namun kenyataannya, hampir semua Provinsi dan Kabupaten/Kota belum menyediakan anggaran dalam jumlah yang memadai untuk pelaksanaan UKS, bahkan di daerah tertentu anggaran untuk pelaksanaaan UKS semata mata bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui dana dekonsentrasi, tanpa dukungan yang memadai melalui APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota atau sumber lainnya.

    Oleh karena itu bisa difahami hasil evaluasi yang menyatakan bahwa walaupun UKS telah dilaksanakan sejak hampir 57 tahun yang lalu, pencapaian masing masing Provinsi dan Kabupaten/Kota, khususnya pelaksanaan penjaringan kesehatan belum memenuhi target yang sudah disepakati, dengan hasil yang tidak merata serta sangat tergantung pada tingkat kepedulian dan komitmen dari Gubernur dan Bupati/Walikota masing masing terhadap UKS.

    Sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu dilakukan upaya terobosan untuk mempercepat pencapaian tujuan UKS melalui Akselerasi Pembinaan dan Pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah, dengan menggali, memanfaatkan dan memaksimalisasi semua potensi sumber daya yang tersedia serta memperkuat kemitraan dengan semua pemangku kepentingan.

    Agar implementasi Akselerasi Pembinaan dan Pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah ini dapat diwujudkan sesuai dengan tujuan, perlu disusun pedoman yang dapat digunakan sebagai acuan oleh pengelola program di berbagai tingkat administrasi pemerintahan.

    B. Analisis Situasi

    Pencapaian hasil pelaksanaan UKS sangat bervariasi antara satu Provinsi dengan Provinsi lainnya, bahkan antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi. Untuk cakupan penjaringan kesehatan di tingkat SD dan MI misalnya, pada tahun 2013 pencapaiannya secara nasional hanya sebesar 73,91%, dengan sebaran antar Provinsi yang sangat tidak merata, berkisar antara 13,68 - 100%. Provinsi atau Kabupaten/Kota yang pencapaian UKS-nya bagus pada umumnya mendapatkan dukungan komitmen pelaksanaan dan penganggaran dari

    3

    ada di sekolah, dan ini berarti mencakup lebih dari 50 juta peserta didik. Mereka adalah sasaran yang strategis untuk pelaksanaan program kesehatan, karena selain jumlahnya yang besar, mereka juga merupakan sasaran yang mudah dijangkau karena terorganisir dengan baik. Sifat keingin tahuan yang tinggi dan kecenderungan untuk mencoba - coba, menyebabkan mereka mudah dimotivasi dan cepat menerima serta mengadopsi hal-hal baru termasuk pesan pesan kesehatan. Selain itu mereka juga memiliki kemampuan untuk bertindak sebagai agent of change (agen pengubah) di lingkungannya masing-masing.

    Oleh karena itu, berbagai terobosan harus dilakukan untuk menggali dan memanfaatkan sumber daya secara optimal yang difokuskan pada pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah yang Efektif (Focusing Resources on Effective School Health FRESH), karena hampir bisa dipastikan bahwa semua upaya kesehatan, akan lebih cepat berhasil kalau dikembangkan di sekolah dan madrasah serta akan berdaya ungkit besar, karena selain diadaptasi oleh peserta didik sendiri, juga akan disebarluaskan ke masyarakat, khususnya di lingkungan keluarga peserta didik dan masyarakat sekitar.

    Untuk mendorong dan memacu pelaksanaan UKS, di tingkat sekolah dan madrasah dibentuk Tim Pelaksana Usaha Kesehatan Sekolah, sementara di tingkat yang lebih tinggi mulai dari tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat, dibentuk Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (TP UKS) yang bertugas untuk membina, mendorong, memfasilitasi dan memantau serta mengevaluasi pelaksanaan UKS di wilayah kerjanya. Berbagai kegiatan telah dilaksanakan untuk meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan UKS, antara lain pelaksanaan Lomba Sekolah Sehat yang pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan motivasi dan stimulasi dalam rangka meningkatkan pembinaan dan pengembangan UKS oleh pemangku kepentingan melalui TP UKS tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan.

    Mengingat penting dan strategisnya pelaksanaan UKS ini, sejak tahun 2003 ditetapkanlah penjaringan kesehatan sebagai Standar Pelayanan Minimal (SPM) UKS yang diatur berdasarkan pada Keputusan Menteri Kesehatan No. 1457 tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan di Kabupaten/Kota. Oleh karena itu pelaksanaan penjaringan kesehatan sebagai salah satu kegiatan UKS, wajib dilaksanakan di semua Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

    Mengacu pada SPM tersebut Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota berkewajiban menyediakan dana dalam Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, Kabupaten/Kota dan sumber lain untuk melaksanakan UKS di wilayah kerjanya, memenuhi target yang telah ditetapkan dalam SPM secara

    22

  • Nasional tersebut, dan hasilnya harus dipertanggung-jawabkan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota kepada rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) masing masing.

    Namun kenyataannya, hampir semua Provinsi dan Kabupaten/Kota belum menyediakan anggaran dalam jumlah yang memadai untuk pelaksanaan UKS, bahkan di daerah tertentu anggaran untuk pelaksanaaan UKS semata mata bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui dana dekonsentrasi, tanpa dukungan yang memadai melalui APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota atau sumber lainnya.

    Oleh karena itu bisa difahami hasil evaluasi yang menyatakan bahwa walaupun UKS telah dilaksanakan sejak hampir 57 tahun yang lalu, pencapaian masing masing Provinsi dan Kabupaten/Kota, khususnya pelaksanaan penjaringan kesehatan belum memenuhi target yang sudah disepakati, dengan hasil yang tidak merata serta sangat tergantung pada tingkat kepedulian dan komitmen dari Gubernur dan Bupati/Walikota masing masing terhadap UKS.

    Sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu dilakukan upaya terobosan untuk mempercepat pencapaian tujuan UKS melalui Akselerasi Pembinaan dan Pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah, dengan menggali, memanfaatkan dan memaksimalisasi semua potensi sumber daya yang tersedia serta memperkuat kemitraan dengan semua pemangku kepentingan.

    Agar implementasi Akselerasi Pembinaan dan Pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah ini dapat diwujudkan sesuai dengan tujuan, perlu disusun pedoman yang dapat digunakan sebagai acuan oleh pengelola program di berbagai tingkat administrasi pemerintahan.

    B. Analisis Situasi

    Pencapaian hasil pelaksanaan UKS sangat bervariasi antara satu Provinsi dengan Provinsi lainnya, bahkan antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi. Untuk cakupan penjaringan kesehatan di tingkat SD dan MI misalnya, pada tahun 2013 pencapaiannya secara nasional hanya sebesar 73,91%, dengan sebaran antar Provinsi yang sangat tidak merata, berkisar antara 13,68 - 100%. Provinsi atau Kabupaten/Kota yang pencapaian UKS-nya bagus pada umumnya mendapatkan dukungan komitmen pelaksanaan dan penganggaran dari

    3

    ada di sekolah, dan ini berarti mencakup lebih dari 50 juta peserta didik. Mereka adalah sasaran yang strategis untuk pelaksanaan program kesehatan, karena selain jumlahnya yang besar, mereka juga merupakan sasaran yang mudah dijangkau karena terorganisir dengan baik. Sifat keingin tahuan yang tinggi dan kecenderungan untuk mencoba - coba, menyebabkan mereka mudah dimotivasi dan cepat menerima serta mengadopsi hal-hal baru termasuk pesan pesan kesehatan. Selain itu mereka juga memiliki kemampuan untuk bertindak sebagai agent of change (agen pengubah) di lingkungannya masing-masing.

    Oleh karena itu, berbagai terobosan harus dilakukan untuk menggali dan memanfaatkan sumber daya secara optimal yang difokuskan pada pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah yang Efektif (Focusing Resources on Effective School Health FRESH), karena hampir bisa dipastikan bahwa semua upaya kesehatan, akan lebih cepat berhasil kalau dikembangkan di sekolah dan madrasah serta akan berdaya ungkit besar, karena selain diadaptasi oleh peserta didik sendiri, juga akan disebarluaskan ke masyarakat, khususnya di lingkungan keluarga peserta didik dan masyarakat sekitar.

    Untuk mendorong dan memacu pelaksanaan UKS, di tingkat sekolah dan madrasah dibentuk Tim Pelaksana Usaha Kesehatan Sekolah, sementara di tingkat yang lebih tinggi mulai dari tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat, dibentuk Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (TP UKS) yang bertugas untuk membina, mendorong, memfasilitasi dan memantau serta mengevaluasi pelaksanaan UKS di wilayah kerjanya. Berbagai kegiatan telah dilaksanakan untuk meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan UKS, antara lain pelaksanaan Lomba Sekolah Sehat yang pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan motivasi dan stimulasi dalam rangka meningkatkan pembinaan dan pengembangan UKS oleh pemangku kepentingan melalui TP UKS tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan.

    Mengingat penting dan strategisnya pelaksanaan UKS ini, sejak tahun 2003 ditetapkanlah penjaringan kesehatan sebagai Standar Pelayanan Minimal (SPM) UKS yang diatur berdasarkan pada Keputusan Menteri Kesehatan No. 1457 tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan di Kabupaten/Kota. Oleh karena itu pelaksanaan penjaringan kesehatan sebagai salah satu kegiatan UKS, wajib dilaksanakan di semua Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

    Mengacu pada SPM tersebut Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota berkewajiban menyediakan dana dalam Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, Kabupaten/Kota dan sumber lain untuk melaksanakan UKS di wilayah kerjanya, memenuhi target yang telah ditetapkan dalam SPM secara

    2 3

  • format penjaringan kesehatan; belum semua sekolah dan madrasah memiliki Kit UKS, media Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE), phantom (boneka model) kes-ehatan reproduksi.

    Berbagai hasil evaluasi seperti diuraikan tersebut diatas, perlu ditindak lanjuti dan diintervensi melalui sejumlah strategi operasional dan langkah-langkah kegiatan yang akan diuraikan secara rinci pada Bab III.

    C. Ruang Lingkup

    Ruang lingkup pelaksanaan Akselerasi Pembinaan dan Pelaksanaan UKS meliputi penyediaan tenaga, sarana, prasarana dan pelaksanaan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan Pendidikan Kesehatan baik ekstra maupun intra kurikuler; Pelayanan Kesehatan yang mencakup promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif; serta Pembinaan Lingkungan Sekolah Sehat baik fisik, mental maupun sosial.

    D. Pengertian

    1. Akselerasi adalah serangkaian kegiatan terencana dan terarah yang dilakukan untuk mempercepat pencapaian tujuan.

    2. Akselerasi Pembinaan dan Pelaksanaan UKS adalah berbagai strategi dengan serangkaian kegiatan terencana dan terarah yang dilakukan secara terpadu oleh pemangku kepentingan untuk mempercepat proses dan pencapaian tujuan UKS

    3. Corporate Social Responsibility (CSR) adalah kewajiban bagi semua perusahaan (korporat) untuk menyisihkan sebagian keuntungannya yang harus digunakan untuk kepentingan sosial masyarakat di sekitar perusahaan, sebagai wujud tanggung jawab sosial dari perusahaan tersebut.

    4. Kemitraan adalah bentuk kerjasama yang terintegrasi berdasarkan prinsip prinsip kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan dalam melaksanakan suatu program/kegiatan secara efektif dan efisien sesuai bidang, kondisi dan kemampuan masing masing, sehingga hasil yang dicapai menjadi lebih optimal.

    5. Memorandum of Understanding (MoU) adalah suatu Nota Kesepahaman antara dua pihak atau lebih tentang kerjasama yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan suatu atau sejumlah kegiatan.

    6. Penentu kebijakan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

    5

    Pemerintah Daerah setempat. Untuk mendukung pelaksanaan UKS, di Kabupaten/Kota tertentu di beberapa Provinsi seperti Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI Jakarta dan lain lain, selain disediakan dana melalui APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota, juga telah berhasil digali pembiayaan dari masyarakat melalui swasta termasuk Corporate Social Responsibility (CSR), LSM, Komite Sekolah, dana mandiri dan lain lain.

    Sebaliknya di banyak Provinsi dan Kabupaten/Kota, pengelola program di sektor kesehatan, pendidikan, dan agama masih menemukan berbagai hambatan untuk mendapatkan porsi anggaran yang memadai dalam APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota karena UKS diposisikan sebagai suatu kegiatan yang bukan prioritas. Di Provinsi dan Kabupaten/Kota seperti ini tentu bisa dimaklumi kalau pencapaian UKS tidak optimal.

    Untuk mendapatkan gambaran keadaan yang sesungguhnya dilapangan pada tahun anggaran 2012 yang baru lalu, Kementerian Kesehatan telah melakukan kegiatan evaluasi pelaksanaan Trias UKS di 10 Provinsi terpilih yaitu: Provinsi Sumatera Barat, Bangka/Belitung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan Sulawesi Utara. Penilaian dilakukan menggunakan analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan (SWOT), terhadap tiga komponen utama yaitu sumber daya manusia, manajemen, dan sarana/prasarana.

    Hasil evaluasi menunjukkan bahwa, dari sisi sumber daya manusia diperoleh gambaran antara lain: masih banyak guru pembina UKS belum dilatih, ada Kepala Sekolah dan Madrasah tidak menunjang UKS, sekolah dan madrasah belum memiliki dokter kecil atau kader kesehatan remaja, kurangnya motivasi guru sebagai pelaksana UKS karena belum ada angka kredit untuk guru pembina UKS, belum ada buku pedoman materi kesehatan untuk pegangan guru, dan masih banyak tenaga kesehatan yang belum dilatih UKS.

    Dari sudut manajemen beberapa hambatan yang ditemukan adalah: tidak berfungsinya kelembagaan TP UKS, Sekretariat tetap TP UKS, kurang optimalnya dukungan kebijakan anggaran Pemerintah Daerah dan legislatif terhadap UKS, belum adanya dukungan sektor swasta melalui CSR untuk pembinaan UKS, dan belum optimalnya koordinasi Lintas Sektor/Lintas Program.

    Sementara ditinjau dari segi penyediaan sarana dan prasarana ditemukan bahwa masih banyak sekolah yang belum memiliki ruang UKS (hanya ada pojok UKS); se-kolah dan madrasah kesulitan air bersih; jamban tidak memadai (rasio dan ke-bersihan); kantin sekolah dan madrasah yang tidak sehat; kesulitan penggandaan

    44

  • format penjaringan kesehatan; belum semua sekolah dan madrasah memiliki Kit UKS, media Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE), phantom (boneka model) kes-ehatan reproduksi.

    Berbagai hasil evaluasi seperti diuraikan tersebut diatas, perlu ditindak lanjuti dan diintervensi melalui sejumlah strategi operasional dan langkah-langkah kegiatan yang akan diuraikan secara rinci pada Bab III.

    C. Ruang Lingkup

    Ruang lingkup pelaksanaan Akselerasi Pembinaan dan Pelaksanaan UKS meliputi penyediaan tenaga, sarana, prasarana dan pelaksanaan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan Pendidikan Kesehatan baik ekstra maupun intra kurikuler; Pelayanan Kesehatan yang mencakup promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif; serta Pembinaan Lingkungan Sekolah Sehat baik fisik, mental maupun sosial.

    D. Pengertian

    1. Akselerasi adalah serangkaian kegiatan terencana dan terarah yang dilakukan untuk mempercepat pencapaian tujuan.

    2. Akselerasi Pembinaan dan Pelaksanaan UKS adalah berbagai strategi dengan serangkaian kegiatan terencana dan terarah yang dilakukan secara terpadu oleh pemangku kepentingan untuk mempercepat proses dan pencapaian tujuan UKS

    3. Corporate Social Responsibility (CSR) adalah kewajiban bagi semua perusahaan (korporat) untuk menyisihkan sebagian keuntungannya yang harus digunakan untuk kepentingan sosial masyarakat di sekitar perusahaan, sebagai wujud tanggung jawab sosial dari perusahaan tersebut.

    4. Kemitraan adalah bentuk kerjasama yang terintegrasi berdasarkan prinsip prinsip kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan dalam melaksanakan suatu program/kegiatan secara efektif dan efisien sesuai bidang, kondisi dan kemampuan masing masing, sehingga hasil yang dicapai menjadi lebih optimal.

    5. Memorandum of Understanding (MoU) adalah suatu Nota Kesepahaman antara dua pihak atau lebih tentang kerjasama yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan suatu atau sejumlah kegiatan.

    6. Penentu kebijakan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

    5

    Pemerintah Daerah setempat. Untuk mendukung pelaksanaan UKS, di Kabupaten/Kota tertentu di beberapa Provinsi seperti Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI Jakarta dan lain lain, selain disediakan dana melalui APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota, juga telah berhasil digali pembiayaan dari masyarakat melalui swasta termasuk Corporate Social Responsibility (CSR), LSM, Komite Sekolah, dana mandiri dan lain lain.

    Sebaliknya di banyak Provinsi dan Kabupaten/Kota, pengelola program di sektor kesehatan, pendidikan, dan agama masih menemukan berbagai hambatan untuk mendapatkan porsi anggaran yang memadai dalam APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota karena UKS diposisikan sebagai suatu kegiatan yang bukan prioritas. Di Provinsi dan Kabupaten/Kota seperti ini tentu bisa dimaklumi kalau pencapaian UKS tidak optimal.

    Untuk mendapatkan gambaran keadaan yang sesungguhnya dilapangan pada tahun anggaran 2012 yang baru lalu, Kementerian Kesehatan telah melakukan kegiatan evaluasi pelaksanaan Trias UKS di 10 Provinsi terpilih yaitu: Provinsi Sumatera Barat, Bangka/Belitung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan Sulawesi Utara. Penilaian dilakukan menggunakan analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan (SWOT), terhadap tiga komponen utama yaitu sumber daya manusia, manajemen, dan sarana/prasarana.

    Hasil evaluasi menunjukkan bahwa, dari sisi sumber daya manusia diperoleh gambaran antara lain: masih banyak guru pembina UKS belum dilatih, ada Kepala Sekolah dan Madrasah tidak menunjang UKS, sekolah dan madrasah belum memiliki dokter kecil atau kader kesehatan remaja, kurangnya motivasi guru sebagai pelaksana UKS karena belum ada angka kredit untuk guru pembina UKS, belum ada buku pedoman materi kesehatan untuk pegangan guru, dan masih banyak tenaga kesehatan yang belum dilatih UKS.

    Dari sudut manajemen beberapa hambatan yang ditemukan adalah: tidak berfungsinya kelembagaan TP UKS, Sekretariat tetap TP UKS, kurang optimalnya dukungan kebijakan anggaran Pemerintah Daerah dan legislatif terhadap UKS, belum adanya dukungan sektor swasta melalui CSR untuk pembinaan UKS, dan belum optimalnya koordinasi Lintas Sektor/Lintas Program.

    Sementara ditinjau dari segi penyediaan sarana dan prasarana ditemukan bahwa masih banyak sekolah yang belum memiliki ruang UKS (hanya ada pojok UKS); se-kolah dan madrasah kesulitan air bersih; jamban tidak memadai (rasio dan ke-bersihan); kantin sekolah dan madrasah yang tidak sehat; kesulitan penggandaan

    4 5

  • BAB IISTRATEGI OPERASIONAL

    Agar tujuan pelaksanaan Akselerasi Pembinaan dan Pelaksanaan UKS seperti diuraikan di atas dapat terwujud secara optimal, perlu dirancang beberapa strategi operasional, dan masing-masing strategi dijabarkan dalam bentuk langkah-langkah kegiatan kongkrit yang perlu dilakukan semua pemangku kepentingan di berbagai tingkat administrasi pemerintahan.

    A. STRATEGI

    Ada beberapa strategi yang perlu dilaksanakan secara simultan, sebagian besar diantaranya merupakan strategi konvensional yang memang sudah dilaksanakan selama ini dan dikombinasi dengan tambahan strategi baru sebagai upaya terobosan. Strategi dimaksud adalah:

    1. Memperkuat dasar hukum.2. Meningkatkan kemampuan, peran, fungsi dan tanggung jawab kelembagaan

    dan kompetensi personil TP UKS.3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga terlatih UKS.4. Memantapkan peran aktif peserta didik dalam pelaksanaan UKS.5. Meningkatkan peran kepala sekolah, guru, orang tua dan masyarakat sekitar

    sekolah.6. Memperkuat kemitraan dan peran serta masyarakat.7. Memfasilitasi kearifan lokal (local wisdom).

    Strategi 1 sampai 6, adalah strategi konvensional yang selama ini sudah dilaksanakan dan masih akan tetap digunakan untuk memacu Akselerasi Pembinaan dan Pelaksanaan UKS dengan berbagai penguatan dan lebih fokus dalam implementasi-nya. Pelaksanaan ke enam strategi ini tidak dengan serta merta segera dapat dilakukan, dan sangat tergantung pada komitmen penentu kebijakan terhadap pelaksanaan dan penganggaran kegiatan. Strategi ke 7, merupakan upaya terobosan karena dapat segera dilaksanakan dengan memanfaatkan segala potensi masyarakat setempat, termasuk pemanfaatan CSR dunia usaha. Pelaksanaan kegiatan dapat menggunakan potensi budaya, agama, adat istiadat dan nilai-nilai lokal.

    7

    E. Tujuan

    1. Tujuan Umum

    Meningkatkan kemampuan hidup sehat peserta didik dalam lingkungan hidup sehat sehingga peserta didik dapat belajar, tumbuh, dan berkembang secara harmonis dan setinggi-tingginya menjadi sumber daya manusia yang berkualitas.

    2. Tujuan Khusus

    a. Semua TP UKS, Sekretariat TP UKS, dan Tim Pelaksana UKS berfungsi.b. Semua sekolah dan madrasah memiliki minimal 1 guru pembina UKS dan 10%

    peserta didik sebagai kader kesehatan aktif c. Semua sekolah dan madrasah melaksanakan penjaringan kesehatan terhadap

    semua peserta didik kelas 1 (SD dan MI), 7 (SMP dan MTs), dan 10 (SMA dan MA)

    d. 50 % sekolah dan madrasah memiliki rasio jamban dan peserta didik yang ses-uai standar dan berfungsi

    e. Semua sekolah dan madrasahmemiliki sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dan tempat sampah yang berfungsi di semua kelas.

    F. Sasaran

    1. Peserta didik mulai dari jenjang TK dan RA sampai SMA/SMK dan MA termasuk Pondok Pesantren dan Kelompok Belajar yang setara.

    2. Kepala Sekolah, Guru, Orang tua peserta didik, Komite Sekolah, dan mas-yarakat.

    3. Pemangku kepentingan.4. Penentu kebijakan.

    66

  • BAB IISTRATEGI OPERASIONAL

    Agar tujuan pelaksanaan Akselerasi Pembinaan dan Pelaksanaan UKS seperti diuraikan di atas dapat terwujud secara optimal, perlu dirancang beberapa strategi operasional, dan masing-masing strategi dijabarkan dalam bentuk langkah-langkah kegiatan kongkrit yang perlu dilakukan semua pemangku kepentingan di berbagai tingkat administrasi pemerintahan.

    A. STRATEGI

    Ada beberapa strategi yang perlu dilaksanakan secara simultan, sebagian besar diantaranya merupakan strategi konvensional yang memang sudah dilaksanakan selama ini dan dikombinasi dengan tambahan strategi baru sebagai upaya terobosan. Strategi dimaksud adalah:

    1. Memperkuat dasar hukum.2. Meningkatkan kemampuan, peran, fungsi dan tanggung jawab kelembagaan

    dan kompetensi personil TP UKS.3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga terlatih UKS.4. Memantapkan peran aktif peserta didik dalam pelaksanaan UKS.5. Meningkatkan peran kepala sekolah, guru, orang tua dan masyarakat sekitar

    sekolah.6. Memperkuat kemitraan dan peran serta masyarakat.7. Memfasilitasi kearifan lokal (local wisdom).

    Strategi 1 sampai 6, adalah strategi konvensional yang selama ini sudah dilaksanakan dan masih akan tetap digunakan untuk memacu Akselerasi Pembinaan dan Pelaksanaan UKS dengan berbagai penguatan dan lebih fokus dalam implementasi-nya. Pelaksanaan ke enam strategi ini tidak dengan serta merta segera dapat dilakukan, dan sangat tergantung pada komitmen penentu kebijakan terhadap pelaksanaan dan penganggaran kegiatan. Strategi ke 7, merupakan upaya terobosan karena dapat segera dilaksanakan dengan memanfaatkan segala potensi masyarakat setempat, termasuk pemanfaatan CSR dunia usaha. Pelaksanaan kegiatan dapat menggunakan potensi budaya, agama, adat istiadat dan nilai-nilai lokal.

    7

    E. Tujuan

    1. Tujuan Umum

    Meningkatkan kemampuan hidup sehat peserta didik dalam lingkungan hidup sehat sehingga peserta didik dapat belajar, tumbuh, dan berkembang secara harmonis dan setinggi-tingginya menjadi sumber daya manusia yang berkualitas.

    2. Tujuan Khusus

    a. Semua TP UKS, Sekretariat TP UKS, dan Tim Pelaksana UKS berfungsi.b. Semua sekolah dan madrasah memiliki minimal 1 guru pembina UKS dan 10%

    peserta didik sebagai kader kesehatan aktif c. Semua sekolah dan madrasah melaksanakan penjaringan kesehatan terhadap

    semua peserta didik kelas 1 (SD dan MI), 7 (SMP dan MTs), dan 10 (SMA dan MA)

    d. 50 % sekolah dan madrasah memiliki rasio jamban dan peserta didik yang ses-uai standar dan berfungsi

    e. Semua sekolah dan madrasahmemiliki sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dan tempat sampah yang berfungsi di semua kelas.

    F. Sasaran

    1. Peserta didik mulai dari jenjang TK dan RA sampai SMA/SMK dan MA termasuk Pondok Pesantren dan Kelompok Belajar yang setara.

    2. Kepala Sekolah, Guru, Orang tua peserta didik, Komite Sekolah, dan mas-yarakat.

    3. Pemangku kepentingan.4. Penentu kebijakan.

    6 7

  • f Melaksanakan berbagai kegiatan peningkatan kapasitas petugas lainnya seperti orientasi, on the job training, pelatihan kalakarya dan lain-lain.

    g Menunaikan peran masing-masing pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pelatihan, orientasi dan pembinaan di jajarannya.

    4. Memantapkan peran aktif peserta didik dalam pelaksanaan UKS

    a Melibatkan peserta didik dalam pelaksanaan UKS mulai dari perencanaan kegiatan, pelaksanaan sampai monitoring dan evaluasi.

    b Memantapkan peran peserta didik dalam pelaksanaan penjaringan kesehatan dan pemeriksaan kesehatan berkala serta kegiatan UKS lainnya.

    c Memfasilitasi kader kesehatan sekolah dan konselor sebaya untuk berperan sebagai nara sumber dan agen pengubah bagi teman sebaya, keluarga dan masyarakat sekitar.

    d Memfasilitasi kerjasama antar organisasi peserta didik (OSIS, Pramuka khususnya Saka Bakti Husada, dan Palang Merah Remaja) dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan UKS, memberikan masukan untuk perbaikan dan inovasi.

    e Mengembangkan program dari anak untuk anak (child to child program) termasuk melaksanakan kegiatan kelompok sebaya.

    5. Meningkatkan peran kepala sekolah, guru, orang tua dan masyarakat sekitar sekolaha Meningkatkan peran aktif kepala sekolah dan guru dalam pelaksanaan

    penjaringan kesehatan dan pemeriksaan kesehatan berkala, dan pelayanan kesehatan lain.

    b Meningkatkan peran guru dalam memberikan materi kesehatan dan pemantauan PHBS dan kompetensi psikososial peserta didik.

    c Meningkatkan peran orang tua dalam pemantauan pelaksanaan PHBS dan kompetensi psikososial anak.

    d Meningkatkan peran Komite sekolah, dan masyarakat. e Melibatkan institusi pendidikan kesehatan di wilayah kerjanya untuk

    berperan aktif dalam pelaksanaan UKS.f Memfasilitasi agar sekolah dan madrasah swasta mampu melaksanakan

    UKS secara mandiri, termasuk penyediaan tenaga pelaksana, dibawah koordinasi puskesmas.

    g Memfasilitasi penyampaian pesan kesehatan melalui media tradisional, acara-acara keagamaan dalam bentuk ceramah agama dan khutbah.

    h Memasukkan kegiatan UKS ke dalam Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)

    9

    B. KEGIATAN

    1. Memperkuat dasar hukuma Melaksanakan advokasi terpadu terhadap penentu kebijakan dan

    pengambil keputusan.b Menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Kesehatan

    Sekolah sesuai amanat Undang-Undang No. 36 tahun 2009.c Merevisi Surat Keputusan Bersama 4 Menteri.d Memfasilitasi penerbitan berbagai Peraturan di Daerah tentang UKS

    (Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati/Walikota, dan lain lain).

    e Memfasilitasi pembuatan regulasi melalui Surat Keputusan pejabat berwenang tentang UKS dan pelaksanaan Akselerasi Pembinaan dan Pelaksanaan UKS.

    f Membuat Nota Kesepahaman atau MoU terkait pelaksanaan UKS dengan pemangku kepentingan diluar 4 unsur yang ada dalam SKB 4 menteri, termasuk sektor swasta.

    2. Meningkatkan kemampuan peran, fungsi dan tanggung jawab kelembagaan dan kompetensi personil TP UKSa Memperkuat TP UKS Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan.b Merumuskan kembali peran TP UKS Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan

    Kecamatan.c Membentuk dan memfungsikan Sekretariat TP UKS Pusat, Provinsi,

    Kabupaten/Kota dan Kecamatan.d Menempatkan sumber daya di TP UKS Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota,

    dan Kecamatan.e Melatih atau mengorientasi personil TP UKS di setiap tingkat pemerintahan.f Memperkuat dan merumuskan kembali peran Tim Pelaksana UKS di

    sekolah.

    3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga terlatih UKSa Melatih tenaga kesehatan pengelola UKS.b Melatih kader kesehatan sekolah (dokter kecil, kader kesehatan remaja)

    dan konselor sebaya.c Melatih guru pembina UKS dan Kepala Sekolah.d Melaksanakan orientasi atau sosialisasi tentang UKS terhadap Kepala

    Sekolahe Melaksanakan orientasi tentang UKS terhadap Camat.

    88

  • f Melaksanakan berbagai kegiatan peningkatan kapasitas petugas lainnya seperti orientasi, on the job training, pelatihan kalakarya dan lain-lain.

    g Menunaikan peran masing-masing pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pelatihan, orientasi dan pembinaan di jajarannya.

    4. Memantapkan peran aktif peserta didik dalam pelaksanaan UKS

    a Melibatkan peserta didik dalam pelaksanaan UKS mulai dari perencanaan kegiatan, pelaksanaan sampai monitoring dan evaluasi.

    b Memantapkan peran peserta didik dalam pelaksanaan penjaringan kesehatan dan pemeriksaan kesehatan berkala serta kegiatan UKS lainnya.

    c Memfasilitasi kader kesehatan sekolah dan konselor sebaya untuk berperan sebagai nara sumber dan agen pengubah bagi teman sebaya, keluarga dan masyarakat sekitar.

    d Memfasilitasi kerjasama antar organisasi peserta didik (OSIS, Pramuka khususnya Saka Bakti Husada, dan Palang Merah Remaja) dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan UKS, memberikan masukan untuk perbaikan dan inovasi.

    e Mengembangkan program dari anak untuk anak (child to child program) termasuk melaksanakan kegiatan kelompok sebaya.

    5. Meningkatkan peran kepala sekolah, guru, orang tua dan masyarakat sekitar sekolaha Meningkatkan peran aktif kepala sekolah dan guru dalam pelaksanaan

    penjaringan kesehatan dan pemeriksaan kesehatan berkala, dan pelayanan kesehatan lain.

    b Meningkatkan peran guru dalam memberikan materi kesehatan dan pemantauan PHBS dan kompetensi psikososial peserta didik.

    c Meningkatkan peran orang tua dalam pemantauan pelaksanaan PHBS dan kompetensi psikososial anak.

    d Meningkatkan peran Komite sekolah, dan masyarakat. e Melibatkan institusi pendidikan kesehatan di wilayah kerjanya untuk

    berperan aktif dalam pelaksanaan UKS.f Memfasilitasi agar sekolah dan madrasah swasta mampu melaksanakan

    UKS secara mandiri, termasuk penyediaan tenaga pelaksana, dibawah koordinasi puskesmas.

    g Memfasilitasi penyampaian pesan kesehatan melalui media tradisional, acara-acara keagamaan dalam bentuk ceramah agama dan khutbah.

    h Memasukkan kegiatan UKS ke dalam Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)

    9

    B. KEGIATAN

    1. Memperkuat dasar hukuma Melaksanakan advokasi terpadu terhadap penentu kebijakan dan

    pengambil keputusan.b Menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Kesehatan

    Sekolah sesuai amanat Undang-Undang No. 36 tahun 2009.c Merevisi Surat Keputusan Bersama 4 Menteri.d Memfasilitasi penerbitan berbagai Peraturan di Daerah tentang UKS

    (Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati/Walikota, dan lain lain).

    e Memfasilitasi pembuatan regulasi melalui Surat Keputusan pejabat berwenang tentang UKS dan pelaksanaan Akselerasi Pembinaan dan Pelaksanaan UKS.

    f Membuat Nota Kesepahaman atau MoU terkait pelaksanaan UKS dengan pemangku kepentingan diluar 4 unsur yang ada dalam SKB 4 menteri, termasuk sektor swasta.

    2. Meningkatkan kemampuan peran, fungsi dan tanggung jawab kelembagaan dan kompetensi personil TP UKSa Memperkuat TP UKS Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan.b Merumuskan kembali peran TP UKS Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan

    Kecamatan.c Membentuk dan memfungsikan Sekretariat TP UKS Pusat, Provinsi,

    Kabupaten/Kota dan Kecamatan.d Menempatkan sumber daya di TP UKS Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota,

    dan Kecamatan.e Melatih atau mengorientasi personil TP UKS di setiap tingkat pemerintahan.f Memperkuat dan merumuskan kembali peran Tim Pelaksana UKS di

    sekolah.

    3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga terlatih UKSa Melatih tenaga kesehatan pengelola UKS.b Melatih kader kesehatan sekolah (dokter kecil, kader kesehatan remaja)

    dan konselor sebaya.c Melatih guru pembina UKS dan Kepala Sekolah.d Melaksanakan orientasi atau sosialisasi tentang UKS terhadap Kepala

    Sekolahe Melaksanakan orientasi tentang UKS terhadap Camat.

    8 9

  • d Memfasilitasi sekolah swasta dan negeri yang mampu untuk melaksanakan UKS secara mandiri termasuk penyediaan tenaga pelaksana, di bawah koordinasi puskesmas.

    e. Memfasilitasi sekolah untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam rangka penerapan PHBS dan kompetensi psikososial peserta didik (misalnya pendekatan lewat ceramah keagamaan, media sosial, tayangan dan siaran TV dan radio lokal, konsultasi interaktif dan media tradisional)

    f. Pemanfaatan pendekatan keagamaan untuk pesan dalam rangka peningkatan PHBS dan kompetensi psikososial

    g. Memanfaatkan nilai-nilai lokal, budaya lokal dan acara keagamaan.h. Membuat kebijakan inovatif lokal yang memiliki daya ungkit terhadap

    akselerasi pembinaan dan pelaksanaan UKS.

    11

    6. Memperkuat kemitraan dan peran serta masyarakat

    a Meninjau ulang dan merumuskan kembali peran pemangku kepentingan.b Meningkatkan komitmen pemangku kepentingan dalam pelaksanaan UKS.c Merevitalisasi konsep dan pelaksanaan UKS.d Memperluas jejaring kemitraan UKS.e Merevitalisasi dan merumuskan kembali peran TP UKS disemua tingkatan.f Memperkuat peran core kemitraan (4 kementerian).g Melaksanakan advokasi terpadu kepada penentu kebijakan/pengambil

    keputusan, untuk mengarusutamakan UKS dalam tatanan Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

    h Melaksanakan sosialisasi terpadu terhadap mitra/calon mitra potensial.i Melaksanakan forum komunikasi berkala lintas program di lingkungan

    Kementerian Kesehatan dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi kegiatan UKS.

    j Melaksanakan forum komunikasi berkala lintas Direktorat di lingkungan Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi kegiatan UKS.

    k Memfasilitasi pemberdayaan, dan pemanfaatan forum koordinasi dan forum komunikasi antar pemangku kepentingan misalnya melalui TP UKS.

    l Memfasilitasi pihak swasta, BUMN, BUMD, berperan dalam pengembangan dan pembinaan UKS.

    m Membuat MoU dengan mitra potensial (misalnya: BKKBN, LSM, Dunia Usaha).

    n Merencanakan kegiatan terpadu yang saling melengkapi dan saling mendukung pencapaian tujuan bersama berdasarkan prinsip kemitraan.

    o Melakukan pembinaan terpadu secara berkala.p Mengembangkan percontohan pelaksanaan UKS di Provinsi, Kabupaten/

    Kota, Kecamatan, Sekolah dan Madrasah tertentu, untuk direplikasikan ditempat lain.

    7. Memfasilitasi kearifan lokal (local wisdom).

    a Mengoptimalkan pemanfaatan CSR sesuai kondisi lapangan.b Meningkatkan peran institusi pendidikan kesehatan dalam pelaksanaan

    UKS.c Memfasilitasi dan meningkatkan peran institusi pelayanan kesehatan,

    dokter, bidan dan perawat praktik swasta, dalam pelaksanaan UKS.

    1010

  • d Memfasilitasi sekolah swasta dan negeri yang mampu untuk melaksanakan UKS secara mandiri termasuk penyediaan tenaga pelaksana, di bawah koordinasi puskesmas.

    e. Memfasilitasi sekolah untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam rangka penerapan PHBS dan kompetensi psikososial peserta didik (misalnya pendekatan lewat ceramah keagamaan, media sosial, tayangan dan siaran TV dan radio lokal, konsultasi interaktif dan media tradisional)

    f. Pemanfaatan pendekatan keagamaan untuk pesan dalam rangka peningkatan PHBS dan kompetensi psikososial

    g. Memanfaatkan nilai-nilai lokal, budaya lokal dan acara keagamaan.h. Membuat kebijakan inovatif lokal yang memiliki daya ungkit terhadap

    akselerasi pembinaan dan pelaksanaan UKS.

    11

    6. Memperkuat kemitraan dan peran serta masyarakat

    a Meninjau ulang dan merumuskan kembali peran pemangku kepentingan.b Meningkatkan komitmen pemangku kepentingan dalam pelaksanaan UKS.c Merevitalisasi konsep dan pelaksanaan UKS.d Memperluas jejaring kemitraan UKS.e Merevitalisasi dan merumuskan kembali peran TP UKS disemua tingkatan.f Memperkuat peran core kemitraan (4 kementerian).g Melaksanakan advokasi terpadu kepada penentu kebijakan/pengambil

    keputusan, untuk mengarusutamakan UKS dalam tatanan Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

    h Melaksanakan sosialisasi terpadu terhadap mitra/calon mitra potensial.i Melaksanakan forum komunikasi berkala lintas program di lingkungan

    Kementerian Kesehatan dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi kegiatan UKS.

    j Melaksanakan forum komunikasi berkala lintas Direktorat di lingkungan Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi kegiatan UKS.

    k Memfasilitasi pemberdayaan, dan pemanfaatan forum koordinasi dan forum komunikasi antar pemangku kepentingan misalnya melalui TP UKS.

    l Memfasilitasi pihak swasta, BUMN, BUMD, berperan dalam pengembangan dan pembinaan UKS.

    m Membuat MoU dengan mitra potensial (misalnya: BKKBN, LSM, Dunia Usaha).

    n Merencanakan kegiatan terpadu yang saling melengkapi dan saling mendukung pencapaian tujuan bersama berdasarkan prinsip kemitraan.

    o Melakukan pembinaan terpadu secara berkala.p Mengembangkan percontohan pelaksanaan UKS di Provinsi, Kabupaten/

    Kota, Kecamatan, Sekolah dan Madrasah tertentu, untuk direplikasikan ditempat lain.

    7. Memfasilitasi kearifan lokal (local wisdom).

    a Mengoptimalkan pemanfaatan CSR sesuai kondisi lapangan.b Meningkatkan peran institusi pendidikan kesehatan dalam pelaksanaan

    UKS.c Memfasilitasi dan meningkatkan peran institusi pelayanan kesehatan,

    dokter, bidan dan perawat praktik swasta, dalam pelaksanaan UKS.

    10 11

  • BAB IIIPENGUATAN KEMITRAAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN

    TERKAIT

    Kemitraan dalam pembinaan dan pelaksanaan UKS adalah suatu strategi bersama antar pemangku kepentingan secara terintegrasi atas dasar prinsip prinsip kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan dalam melaksanakan UKS secara efektif dan efisien sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, kondisi, dan kemampuan masing masing, sehingga hasil yang dicapai menjadi lebih optimal.

    Dalam pelaksanaannya semua mitra mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat. Walaupun demikian, agar kemitraan bisa berjalan dengan baik, salah satu mitra harus bertindak sebagai Prime Mover (penggerak pertama/inisiator), dan selanjutnya semua mitra harus difasilitasi agar secara bergantian bertindak sebagai penggerak.

    Khusus untuk UKS wadah kemitraan ini sudah tersedia di semua tingkat pemerintahan mulai dari Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan melalui TP UKS, dan di sekolah melalui Tim Pelaksana UKS.

    A. PERAN PUSAT

    Peranan masing masing stakeholder (pemangku kepentingan) khususnya 4 Kementerian terkait, sudah diatur melalui Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri tahun 1984 yang telah direvisi sesuai dengan perkembangan program dan otonomi daerah pada tahun 2003. Meskipun pada awalnya UKS hanya melibatkan 4 Kementerian tersebut diatas, namun dalam kenyataan praktik di lapangan saat ini, khususnya beberapa Provinsi dan Kabupaten/Kota terutama di Pulau Jawa telah berhasil melibatkan berbagai pemangku kepentingan lainnya, baik yang berasal dari sektor Pemerintah maupun dari masyarakat seperti Swasta, LSM.

    Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pengaturan pelaksanaan UKS melalui SKB 4 Menteri sudah tidak memadai lagi, sehingga upaya yang sedang dilakukan untuk meningkatkan SKB menjadi Peraturan Presiden atau Peraturan Pemerintah menjadi suatu langkah yang sangat strategis dalam menangkap aspirasi yang berkembang.

    Secara garis besar, peranan masing masing mitra dalam melaksanakan akselerasi pembinaan dan pelaksanaan UKSdapat diuraikan sebagai berikut:

    1212

  • BAB IIIPENGUATAN KEMITRAAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN

    TERKAIT

    Kemitraan dalam pembinaan dan pelaksanaan UKS adalah suatu strategi bersama antar pemangku kepentingan secara terintegrasi atas dasar prinsip prinsip kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan dalam melaksanakan UKS secara efektif dan efisien sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, kondisi, dan kemampuan masing masing, sehingga hasil yang dicapai menjadi lebih optimal.

    Dalam pelaksanaannya semua mitra mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat. Walaupun demikian, agar kemitraan bisa berjalan dengan baik, salah satu mitra harus bertindak sebagai Prime Mover (penggerak pertama/inisiator), dan selanjutnya semua mitra harus difasilitasi agar secara bergantian bertindak sebagai penggerak.

    Khusus untuk UKS wadah kemitraan ini sudah tersedia di semua tingkat pemerintahan mulai dari Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan melalui TP UKS, dan di sekolah melalui Tim Pelaksana UKS.

    A. PERAN PUSAT

    Peranan masing masing stakeholder (pemangku kepentingan) khususnya 4 Kementerian terkait, sudah diatur melalui Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri tahun 1984 yang telah direvisi sesuai dengan perkembangan program dan otonomi daerah pada tahun 2003. Meskipun pada awalnya UKS hanya melibatkan 4 Kementerian tersebut diatas, namun dalam kenyataan praktik di lapangan saat ini, khususnya beberapa Provinsi dan Kabupaten/Kota terutama di Pulau Jawa telah berhasil melibatkan berbagai pemangku kepentingan lainnya, baik yang berasal dari sektor Pemerintah maupun dari masyarakat seperti Swasta, LSM.

    Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pengaturan pelaksanaan UKS melalui SKB 4 Menteri sudah tidak memadai lagi, sehingga upaya yang sedang dilakukan untuk meningkatkan SKB menjadi Peraturan Presiden atau Peraturan Pemerintah menjadi suatu langkah yang sangat strategis dalam menangkap aspirasi yang berkembang.

    Secara garis besar, peranan masing masing mitra dalam melaksanakan akselerasi pembinaan dan pelaksanaan UKSdapat diuraikan sebagai berikut:

    12 13

  • rangka mewujudkan peserta didik yang berkarakter.k. Memfasilitasi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melalui Dinas Pendidikan

    Provinsi untuk:

    1) Melaksanakan Akselerasi Pembinaan dan Pelaksanaan UKS, bersama-sama dengan Kementerian Agama tingkat Kabupaten/kota, Dinas Kesehatan dan Sekretariat Daerah

    2) Memfasilitasi sekolah melalui pemberdayaan guru pembina UKS, dokter kecil, KKR, dan konselor sebaya / pendidik sebaya dalam melakukan TRIAS UKS sesuai dengan kapasitasnya untuk:a Melaksanakan pendidikan kesehatan (materi PHBS,kesehatan

    reproduksi remaja, Kesehatan gigi dan mulut, gizi dan keamanan makanan, Kesehatan lingkungan, kesehatan jiwa, dll)terhadap masyarakat sekolah termasuk pengelola kantin, produsen/penjaja makanan, peserta didik, guru, orang tua

    b Melaksanakan pelayanan kesehatan (membantu pelaksanaan penjaringan kesehatan, pemeriksaan berkala, pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS), pengendalian penyakit; pelayanan kesehatan gigi dan mulut, reproduksi, jiwa, indera penglihatan dan pendengaran; program kecacingan; P3K; P3P, penyelenggaraan Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) dan tablet tambah darah

    c Melaksanakan pembinaan lingkungan sekolah sehat (pengendalian faktor risiko lingkungan baik lingkungan fisik antara lain higiene dan sanitasi bangunan, pangan; penyediaan air bersih dan sarana sanitasi; pengelolaan sampah dan limbah; penghijauan; dan PSN sekali seminggu; maupun lingkungan mental sosial, misalnya menciptakan rasa aman dan nyaman, menyediakan layanan bimbingan dan konseling).

    3) Melaksanakan pelatihan guru UKS, dokter kecil, KKR, dan konselor sebaya. 4) Menyediakan fasilitas UKS yang meliputi sarana dan prasarana berupa

    ruang UKS, formulir penjaringan kesehatan dan buku pemantauan kesehatan peserta didik, perlengkapan/obat-obatan sederhana.

    5) Melaksanakan penjaringan kesehatan pada peserta didik kelas satu yang baru masuk, pemeriksaan kesehatan berkala sekali enam bulan terhadap seluruh peserta didik di semua kelas dan jenjang pendidikan,dan pelayanan kesehatan lain, melalui kerjasama tim antara tenaga kesehatan, guru dokter kecil, dan KKR sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi serta tanggungjawab masing-masing.

    6) Mengembangkan model sekolah sehat, untuk dapat direplikasikan di sekolah lain.

    14

    1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

    Membina dan mengembangkan UKS melalui jalur kurikuler, baik intra maupun ekstrakurikuler, mengembangkan dan melaksanakan pembinaan lingkungan sekolah sehat, serta menyediakan anggaran untuk penyediaan sarana dan prasarana, pengelolaan/pelaksanaan kegiatan, pelatihan guru dan kader kesehatan sekolah khususnya untuk sekolah sekolah dan Kelompok Belajar Masyarakat yang berada dibawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaanyang mencakup:

    a Merumuskan dan menetapkan kebijakan umum, norma, standar, prosedur, dan kriteria, terkait dengan pendidikan Kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah sehat, melalui kurikuler, baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.

    b Membuat surat edaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ke seluruh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi tentang UKS, Akselerasi Pembinaan dan Pelaksanaan UKS termasuk kewajiban pelaksanaan penjaringan kesehatan pada saat penerimaan peserta didik baru, dan pemeriksaan berkala untuk semua kelas sekali enam bulan di sekolah.

    c Menyediakan pendanaan UKS melalui APBN Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dana dekonsentrasi; dan mendorong penyediaan anggaran Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui APBD; serta mengoptimalkan pemanfaatan dana CSR dunia usaha atau dana lain yang tidak mengikat.

    d Melaksanakan training of trainer (pelatihan bagi pelatih) guru pembina UKS, dokter kecil, kader kesehatan remaja (KKR), dan konselor sebaya tingkat nasional

    e Melaksanakan Akselerasi Pembinaan dan Pelaksanaan UKS di tingkat Pusat bersama-sama dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri.

    f Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, pengawasan terpadu dalam pembinaan UKS.

    g Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi; pengumpulan dan pengolahan data; dan pemetaan UKS.

    h Menyusun, menggandakan prototip dan mendistribusikan buku-buku materi pendidikan kesehatan, buku-buku UKS, dan media penyuluhan lainnya, termasuk penyebarluasannya melalui berbagai media dan website/internet untuk memenuhi kebutuhan sekolah umum di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

    i Melakukan kerjasama dalam hal pengembangan, pembinaan dan pelak-sanaan UKS dengan pemangku kepentingan terkait, termasuk pembuatan MoU

    j Mengembangkan metodologi, penelitian dan pengembangan dalam pendidikan, pembinaan dan pelaksanaan UKS serta pembudayaan PHBS dalam

    1314

  • rangka mewujudkan peserta didik yang berkarakter.k. Memfasilitasi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melalui Dinas Pendidikan

    Provinsi untuk:

    1) Melaksanakan Akselerasi Pembinaan dan Pelaksanaan UKS, bersama-sama dengan Kementerian Agama tingkat Kabupaten/kota, Dinas Kesehatan dan Sekretariat Daerah

    2) Memfasilitasi sekolah melalui pemberdayaan guru pembina UKS, dokter kecil, KKR, dan konselor sebaya / pendidik sebaya dalam melakukan TRIAS UKS sesuai dengan kapasitasnya untuk:a Melaksanakan pendidikan kesehatan (materi PHBS,kesehatan

    reproduksi remaja, Kesehatan gigi dan mulut, gizi dan keamanan makanan, Kesehatan lingkungan, kesehatan jiwa, dll)terhadap masyarakat sekolah termasuk pengelola kantin, produsen/penjaja makanan, peserta didik, guru, orang tua

    b Melaksanakan pelayanan kesehatan (membantu pelaksanaan penjaringan kesehatan, pemeriksaan berkala, pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS), pengendalian penyakit; pelayanan kesehatan gigi dan mulut, reproduksi, jiwa, indera penglihatan dan pendengaran; program kecacingan; P3K; P3P, penyelenggaraan Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) dan tablet tambah darah

    c Melaksanakan pembinaan lingkungan sekolah sehat (pengendalian faktor risiko lingkungan baik lingkungan fisik antara lain higiene dan sanitasi bangunan, pangan; penyediaan air bersih dan sarana sanitasi; pengelolaan sampah dan limbah; penghijauan; dan PSN sekali seminggu; maupun lingkungan mental sosial, misalnya menciptakan rasa aman dan nyaman, menyediakan layanan bimbingan dan konseling).

    3) Melaksanakan pelatihan guru UKS, dokter kecil, KKR, dan konselor sebaya. 4) Menyediakan fasilitas UKS yang meliputi sarana dan prasarana berupa

    ruang UKS, formulir penjaringan kesehatan dan buku pemantauan kesehatan peserta didik, perlengkapan/obat-obatan sederhana.

    5) Melaksanakan penjaringan kesehatan pada peserta didik kelas satu yang baru masuk, pemeriksaan kesehatan berkala sekali enam bulan terhadap seluruh peserta didik di semua kelas dan jenjang pendidikan,dan pelayanan kesehatan lain, melalui kerjasama tim antara tenaga kesehatan, guru dokter kecil, dan KKR sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi serta tanggungjawab masing-masing.

    6) Mengembangkan model sekolah sehat, untuk dapat direplikasikan di sekolah lain.

    14

    1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

    Membina dan mengembangkan UKS melalui jalur kurikuler, baik intra maupun ekstrakurikuler, mengembangkan dan melaksanakan pembinaan lingkungan sekolah sehat, serta menyediakan anggaran untuk penyediaan sarana dan prasarana, pengelolaan/pelaksanaan kegiatan, pelatihan guru dan kader kesehatan sekolah khususnya untuk sekolah sekolah dan Kelompok Belajar Masyarakat yang berada dibawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaanyang mencakup:

    a Merumuskan dan menetapkan kebijakan umum, norma, standar, prosedur, dan kriteria, terkait dengan pendidikan Kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah sehat, melalui kurikuler, baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.

    b Membuat surat edaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ke seluruh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi tentang UKS, Akselerasi Pembinaan dan Pelaksanaan UKS termasuk kewajiban pelaksanaan penjaringan kesehatan pada saat penerimaan peserta didik baru, dan pemeriksaan berkala untuk semua kelas sekali enam bulan di sekolah.

    c Menyediakan pendanaan UKS melalui APBN Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dana dekonsentrasi; dan mendorong penyediaan anggaran Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui APBD; serta mengoptimalkan pemanfaatan dana CSR dunia usaha atau dana lain yang tidak mengikat.

    d Melaksanakan training of trainer (pelatihan bagi pelatih) guru pembina UKS, dokter kecil, kader kesehatan remaja (KKR), dan konselor sebaya tingkat nasional

    e Melaksanakan Akselerasi Pembinaan dan Pelaksanaan UKS di tingkat Pusat bersama-sama dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri.

    f Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, pengawasan terpadu dalam pembinaan UKS.

    g Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi; pengumpulan dan pengolahan data; dan pemetaan UKS.

    h Menyusun, menggandakan prototip dan mendistribusikan buku-buku materi pendidikan kesehatan, buku-buku UKS, dan media penyuluhan lainnya, termasuk penyebarluasannya melalui berbagai media dan website/internet untuk memenuhi kebutuhan sekolah umum di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

    i Melakukan kerjasama dalam hal pengembangan, pembinaan dan pelak-sanaan UKS dengan pemangku kepentingan terkait, termasuk pembuatan MoU

    j Mengembangkan metodologi, penelitian dan pengembangan dalam pendidikan, pembinaan dan pelaksanaan UKS serta pembudayaan PHBS dalam

    13 15

  • g. Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi; pengumpulan dan pengolahan data; dan pemetaan UKS.

    h. Menyusun, menggandakan prototip dan mendistribusikan buku-buku materi pendidikan kesehatan, buku-buku UKS, dan media penyuluhan lainnya, termasuk penyebarluasannya melalui berbagai media dan website/internet, untuk memenuhi kebutuhan Madrasah di bawah binaan Kementerian Agama.

    i. Melakukan kerjasama dalam hal pengembangan, pembinaan, dan pelak-sanaan UKS dengan pemangku kepentingan terkait, termasuk pembuatan MoU

    j. Mengembangkan metodologi, penelitian dan pengembangan dalam pendidikan, pembinaan dan pelaksanaan UKS serta pembudayaan PHBS dalam rangka mewujudkan peserta didik yang berakhlaq mulia dan berkarakter.

    k. Memfasilitasi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melalui Dinas Pendidikan Provinsi untuk:1) Melaksanakan Akselerasi Pembinaan dan Pelaksanaan UKS bersama sama

    dengan Sekretariat Daerah, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tingkat Kabupaten Kota.

    2) Memfasilitasi sekolah melalui pemberdayaan guru pembina UKS, dokter kecil, KKR, dan konselor sebaya / pendidik sebaya dalam melakukan TRIAS UKS sesuai dengan kapasitasnya untuk:a. Melaksanakan pendidikan kesehatan (materi PHBS,kesehatan

    reproduksi remaja, Kesehatan gigi dan mulut, gizi dan keamanan makanan, Kesehatan lingkungan, kesehatan jiwa, dll)terhadap masyarakat sekolah termasuk pengelola kantin, produsen/penjaja makanan, peserta didik, guru, orang tua

    b. Melaksanakan pelayanan kesehatan (membantu pelaksanaan penjaringan kesehatan, pemeriksaan berkala, pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS), pengendalian penyakit; pelayanan kesehatan gigi dan mulut, reproduksi, jiwa, indera penglihatan dan pendengaran; program kecacingan; P3K; P3P, penyelenggaraan Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) dan tablet tambah darah

    c. Melaksanakan pembinaan lingkungan sekolah sehat (pengendalian faktor risiko lingkungan baik lingkungan fisik antara lain higiene dan sanitasi bangunan, pangan; penyediaan air bersih dan sarana sanitasi; pengelolaan sampah dan limbah; penghijauan; dan PSN sekali seminggu; maupun lingkungan mental sosial, misalnya menciptakan rasa aman dan nyaman, menyediakan layanan bimbingan dan konseling).

    3) Melaksanakan pelatihan guru UKS, dokter kecil, KKR, dan konselor sebaya.

    16

    7) Menyediakan perlengkapan sarana sekolah sehat.8) Melaksanakan upaya penyehatan lingkungan di sekolah yang dilakukan

    di bawah bimbingan tenaga kesehatan Puskesmas dan Dinas Pendidikan tingkat Kabupaten/Kota

    9) Menerapkan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Sekolah.10) Menyusun program pembinaan, pelatihan, dan pengembangan UKS

    2. Kementerian Agama

    Membina dan mengembangkan UKS melalui jalur kurikuler, baik intra maupun ekstrakurikuler, mengembangkan dan melaksanakan pembinaan lingkungan madrasah sehat, serta menyediakan anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengelolaan/pelaksanaan kegiatan, pelatihan guru dan kader kesehatan sekolah khususnya untuk madrasah dan pondok pesantren yang berada dibawah binaan Kementerian Agama. Secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

    a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan umum, norma, standar, prosedur, dan kriteria, terkait dengan pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah sehat, melalui kurikuler, baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.

    b. Membuat surat edaran dari Kementerian Agama ke seluruh kantor Kementerian Agama tingkatProvinsi dan tingkat kabupaten/kotatentang UKS, Akselerasi Pembinaan dan Plekasanaan UKS termasuk kewajiban pelaksanaan penjaringan kesehatan pada saat penerimaan peserta didik baru, dan pemeriksaan berkala untuk semua kelas sekali enam bulan di sekolah.

    c. Menyediakan pendanaan UKS melalui APBN Kementerian Agama, kantor kementerian agama tingkat provinsi dan kantor kementeriana agama tingkat kabupaten/kota, dan mendorong penyediaan anggaran Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui APBD; serta mengoptimalkan pemanfaatan dana CSR dunia usaha atau dana lain yang tidak mengikat.

    d. Melaksanakan training of trainer (pelatihan bagi pelatih) guru pembina UKS, dokter kecil, kader kesehatan remaja (KKR), dan konselor sebaya tingkat nasional

    e. Melaksanakan Akselerasi Pembinaan dan Pelaksanaan UKS di tingkat Pusat bersama-sama dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Dalam Negeri.

    f. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, pengawasan terpadu dalam pembinaan UKS.

    1516

  • g. Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi; pengumpulan dan pengolahan data; dan pemetaan UKS.

    h. Menyusun, menggandakan prototip dan mendistribusikan buku-buku materi pendidikan kesehatan, buku-buku UKS, dan media penyuluhan lainnya, termasuk penyebarluasannya melalui berbagai media dan website/internet, untuk memenuhi kebutuhan Madrasah di bawah binaan Kementerian Agama.

    i. Melakukan kerjasama dalam hal pengembangan, pembinaan, dan pelak-sanaan UKS dengan pemangku kepentingan terkait, termasuk pembuatan MoU

    j. Mengembangkan metodologi, penelitian dan pengembangan dalam pendidikan, pembinaan dan pelaksanaan UKS serta pembudayaan PHBS dalam rangka mewujudkan peserta didik yang berakhlaq mulia dan berkarakter.

    k. Memfasilitasi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melalui Dinas Pendidikan Provinsi untuk:1) Melaksanakan Akselerasi Pembinaan dan Pelaksanaan UKS bersama sama

    dengan Sekretariat Daerah, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tingkat Kabupaten Kota.

    2) Memfasilitasi sekolah melalui pemberdayaan guru pembina UKS, dokter kecil, KKR, dan konselor sebaya / pendidik sebaya dalam melakukan TRIAS UKS sesuai dengan kapasitasnya untuk:a. Melaksanakan pendidikan kesehatan (materi PHBS,kesehatan

    reproduksi remaja, Kesehatan gigi dan mulut, gizi dan keamanan makanan, Kesehatan lingkungan, kesehatan jiwa, dll)terhadap masyarakat sekolah termasuk pengelola kantin, produsen/penjaja makanan, peserta didik, guru, orang tua

    b. Melaksanakan pelayanan kesehatan (membantu pelaksanaan penjaringan kesehatan, pemeriksaan berkala, pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS), pengendalian penyakit; pelayanan kesehatan gigi dan mulut, reproduksi, jiwa, indera penglihatan dan pendengaran; program kecacingan; P3K; P3P, penyelenggaraan Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) dan tablet tambah darah

    c. Melaksanakan pembinaan lingkungan sekolah sehat (pengendalian faktor risiko lingkungan baik lingkungan fisik antara lain higiene dan sanitasi bangunan, pangan; penyediaan air bersih dan sarana sanitasi; pengelolaan sampah dan limbah; penghijauan; dan PSN sekali seminggu; maupun lingkungan mental sosial, misalnya menciptakan rasa aman dan nyaman, menyediakan layanan bimbingan dan konseling).

    3) Melaksanakan pelatihan guru UKS, dokter kecil, KKR, dan konselor sebaya.

    16

    7) Menyediakan perlengkapan sarana sekolah sehat.8) Melaksanakan upaya penyehatan lingkungan di sekolah yang dilakukan

    di bawah bimbingan tenaga kesehatan Puskesmas dan Dinas Pendidikan tingkat Kabupaten/Kota

    9) Menerapkan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Sekolah.10) Menyusun program pembinaan, pelatihan, dan pengembangan UKS

    2. Kementerian Agama

    Membina dan mengembangkan UKS melalui jalur kurikuler, baik intra maupun ekstrakurikuler, mengembangkan dan melaksanakan pembinaan lingkungan madrasah sehat, serta menyediakan anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengelolaan/pelaksanaan kegiatan, pelatihan guru dan kader kesehatan sekolah khususnya untuk madrasah dan pondok pesantren yang berada dibawah binaan Kementerian Agama. Secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

    a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan umum, norma, standar, prosedur, dan kriteria, terkait dengan pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah sehat, melalui kurikuler, baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.

    b. Membuat surat edaran dari Kementerian Agama ke seluruh kantor Kementerian Agama tingkatProvinsi dan tingkat kabupaten/kotatentang UKS, Akselerasi Pembinaan dan Plekasanaan UKS termasuk kewajiban pelaksanaan penjaringan kesehatan pada saat penerimaan peserta didik baru, dan pemeriksaan berkala untuk semua kelas sekali enam bulan di sekolah.

    c. Menyediakan pendanaan UKS melalui APBN Kementerian Agama, kantor kementerian agama tingkat provinsi dan kantor kementeriana agama tingkat kabupaten/kota, dan mendorong penyediaan anggaran Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui APBD; serta mengoptimalkan pemanfaatan dana CSR dunia usaha atau dana lain yang tidak mengikat.

    d. Melaksanakan training of trainer (pelatihan bagi pelatih) guru pembina UKS, dokter kecil, kader kesehatan remaja (KKR), dan konselor sebaya tingkat nasional

    e. Melaksanakan Akselerasi Pembinaan dan Pelaksanaan UKS di tingkat Pusat bersama-sama dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Dalam Negeri.

    f. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, pengawasan terpadu dalam pembinaan UKS.

    15 17

  • d. Memperkuat peran Provinsi dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan UKS di kabupaten/kota melalui TP UKS Provinsi.

    e. Mengkoordinir pembinaan, optimalisasi fungsi dan peran TP UKS dan sekretariat TP UKS Pusat.

    f. Melakukan pembinaan dan pengawasan secara umum terhadap pelaksanaan UKS

    g. Melaksanakan Akselerasi Pembinaan dan Pelaksanaan UKS di tingkat pusat bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan.

    h. Melakukan kerjasama dalam hal pengembangan, pembinaan, dan pelaksanaan UKS dengan pemangku kepentingan terkait termasuk pembuatan MoU.

    i. Memfasilitasi pemerintah daerah Provinsi dan kabupaten/kota untuk:1) Menerbitkan Peraturan Daerah/peraturan lainnya di daerah tentang UKS.2) Memasukkan UKS dalam perencanaan daerah melalui forum Musyawarah

    Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, dan Provinsi.

    3) Mengalokasikan pembiayaan pelaksanaan UKS dalam APBD berdasarkan pedoman penyusunan APBD.

    4) Membentuk dan mengoptimalkan fungsi dan peran TP UKS, sekretariat TP UKS Provinsi/Kabupaten/Kota, termasuk penempatan personilnya.

    5) Melaksanakan akselerasi pembinaan dan pelaksanaan UKS di Daerah, bersama-sama dengan Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, dan Dinas Kesehatan.

    4. Kementerian Kesehatan

    Mengkoordinir, mengembangkan, membina dan memfasilitasi pelaksanaan pelayanan kesehatan di sekolah; dan secara bersama-sama dengan kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri, mengembangkan pendidikan kesehatan melalui jalurekstrakurikuler, serta mengembangkan dan melaksanakan pembinaan lingkungan sekolah sehat. Perankementerian kesehatan secara rinci adalah:

    a. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan umum, norma, standar, prosedur, dan kriteria, terkait dengan pelayanan kesehatan.

    b. Membuat surat edaran dari Kementerian Kesehatan ke seluruh Dinas Kesehatan Provinsi tentang UKS termasuk kewajiban pelaksanaan penjaringan kesehatan pada saat penerimaan peserta didik baru, dan pemeriksaan berkala untuk semua kelas sekali enam bulan.

    18

    4) Menyediakan fasilitas UKS yang meliputi sarana dan prasarana berupa ruang UKS, formulir penjaringan kesehatan dan buku pemantauan kesehatan peserta didik perlengkapan/obat-obatan sederhana.

    5) Melaksanakan penjaringan kesehatan pada peserta didik kelas satu yang baru masuk, pemeriksaan kesehatan berkala sekali enam bulan terhadap seluruh peserta didik di semua kelas dan jenjang pendidikan,dan pelayanan kesehatan lain, melalui kerjasama tim antara tenaga kesehatan, guru dokter kecil, dan KKR sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi serta tanggungjawab masing-masing.

    6) Mengembangkan model madrasah sehat, untuk dapat direplikasikan di madrasah lain.

    7) Menyediakan perlengkapan sarana madrasah sehat.8) Melaksanakan upaya penyehatan lingkungan di madrasah yang dilakukan

    di bawah bimbingan tenaga kesehatan Puskesmas dan Kantor Kementerian Agama tingkat Kabupaten/Kota

    9) Menerapkan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di madrasah.10) Menyusun program pembinaan, pelatihan, dan pengembangan UKS

    3. Kementerian Dalam Negeri

    Ditingkat Pusat, Kementerian Dalam Negeri bersama sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Agama, berkewajiban untuk merumuskan, dan mengamankan kebijakan teknis pengembangan, pembinaan dan pelaksanaan UKS; melaksanakan monitoring, evaluasi, penelitian dan pengembangan. Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan; bertanggung jawab untuk mengamankan kebijakan teknis tersebut.Secara rinci peran Kementerian Dalam Negeri dalam mendukung pelaksanaan UKS adalah sebagai berikut:

    a. Memfasilitasi sektor terkait untuk menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria UKS.

    b. Memperkuat kebijakan yang dikeluarkan oleh sektor terkait melalui penerbitan surat edaran kepada Gubernur/Bupati/Walikota untuk mendorong pelaksanaan pembinaan dan pengembangan UKS di daerah termasuk kewajiban pelaksanaan penjaringan kesehatan pada saat penerimaan peserta didik baru, dan pelaksanaan pemeriksaan berkala untuk semua kelas sekali enam bulan.

    c. Mendorong Gubernur/Bupati/Walikota untuk mengkoordinir pengembangan dan pembinaaan UKS termasuk Akselerasi Pembinaan dan Pelaksanaan UKS di wilayah masing-masing.

    1718

  • d. Memperkuat peran Provinsi dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan UKS di kabupaten/kota melalui TP UKS Provinsi.

    e. Mengkoordinir pembinaan, optimalisasi fungsi dan peran TP UKS dan sekretariat TP UKS Pusat.

    f. Melakukan pembinaan dan pengawasan secara umum terhadap pelaksanaan UKS

    g. Melaksanakan Akselerasi Pembinaan dan Pelaksanaan UKS di tingkat pusat bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan.

    h. Melakukan kerjasama dalam hal pengembangan, pembinaan, dan pelaksanaan UKS dengan pemangku kepentingan terkait termasuk pembuatan MoU.

    i. Memfasilitasi pemerintah daerah Provinsi dan kabupaten/kota untuk:1) Menerbitkan Peraturan Daerah/peraturan lainnya di daerah tentang UKS.2) Memasukkan UKS dalam perencanaan daerah melalui forum Musyawarah

    Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, dan Provinsi.

    3) Mengalokasikan pembiayaan pelaksanaan UKS dalam APBD berdasarkan pedoman penyusunan APBD.

    4) Membentuk dan mengoptimalkan fungsi dan peran TP UKS, sekretariat TP UKS Provinsi/Kabupaten/Kota, termasuk penempatan personilnya.

    5) Melaksanakan akselerasi pembinaan dan pelaksanaan UKS di Daerah, bersama-sama dengan Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, dan Dinas Kesehatan.

    4. Kementerian Kesehatan

    Mengkoordinir, mengembangkan, membina dan memfasilitasi pelaksanaan pelayanan kesehatan di sekolah; dan secara bersama-sama dengan kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri, mengembangkan pendidikan kesehatan melalui jalurekstrakurikuler, serta mengembangkan dan melaksanakan pembinaan lingkungan sekolah sehat. Perankementerian kesehatan secara rinci adalah:

    a. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan umum, norma, standar, prosedur, dan kriteria, terkait dengan pelayanan kesehatan.

    b. Membuat surat edaran dari Kementerian Kesehatan ke seluruh Dinas Kesehatan Provinsi tentang UKS termasuk kewajiban pelaksanaan penjaringan kesehatan pada saat penerimaan peserta didik baru, dan pemeriksaan berkala untuk semua kelas sekali enam bulan.

    18

    4) Menyediakan fasilitas UKS yang meliputi sarana dan prasarana berupa ruang UKS, formulir penjaringan kesehatan dan buku pemantauan kesehatan peserta didik perlengkapan/obat-obatan sederhana.

    5) Melaksanakan penjaringan kesehatan pada peserta didik kelas satu yang baru masuk, pemeriksaan kesehatan berkala sekali enam bulan terhadap seluruh peserta didik di semua kelas dan jenjang pendidikan,dan pelayanan kesehatan lain, melalui kerjasama tim antara tenaga kesehatan, guru dokter kecil, dan KKR sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi serta tanggungjawab masing-masing.

    6) Mengembangkan model madrasah sehat, untuk dapat direplikasikan di madrasah lain.

    7) Menyediakan perlengkapan sarana madrasah sehat.8) Melaksanakan upaya penyehatan lingkungan di madrasah yang dilakukan

    di bawah bimbingan tenaga kesehatan Puskesmas dan Kantor Kementerian Agama tingkat Kabupaten/Kota

    9) Menerapkan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di madrasah.10) Menyusun program pembinaan, pelatihan, dan pengembangan UKS

    3. Kementerian Dalam Negeri

    Ditingkat Pusat, Kementerian Dalam Negeri bersama sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Agama, berkewajiban untuk merumuskan, dan mengamankan kebijakan teknis pengembangan, pembinaan dan pelaksanaan UKS; melaksanakan monitoring, evaluasi, penelitian dan pengembangan. Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan; bertanggung jawab untuk mengamankan kebijakan teknis tersebut.Secara rinci peran Kementerian Dalam Negeri dalam mendukung pelaksanaan UKS adalah sebagai berikut:

    a. Memfasilitasi sektor terkait untuk menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria UKS.

    b. Memperkuat kebijakan yang dikeluarkan oleh sektor terkait melalui penerbitan surat edaran kepada Gubernur/Bupati/Walikota untuk mendorong pelaksanaan pembinaan dan pengembangan UKS di daerah termasuk kewajiban pelaksanaan penjaringan kesehatan pada saat penerimaan peserta didik baru, dan pelaksanaan pemeriksaan berkala untuk semua kelas sekali enam bulan.

    c. Mendorong Gubernur/Bupati/Walikota untuk mengkoordinir pengembangan dan pembinaaan UKS termasuk Akselerasi Pembinaan dan Pelaksanaan UKS di wilayah masing-masing.

    17 19

  • a. Melaksanakan pendidikan kesehatan (materi PHBS, kesehatan reproduksi remaja, Kesehatan gigi dan mulut, gizi dan keamanan makanan, Kesehatan lingkungan, kesehatan jiwa, dll) terhadap masyarakat sekolah termasuk pengelola kantin, produsen/penjaja makanan, peserta didik, guru, orang tua.

    b. Melaksanakan pelayanan kesehatan (membantu pelaksanaan penjaringan kesehatan, pemeriksaan berkala, pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS), pengendalian penyakit; pelayanan kesehatan gigi dan mulut, reproduksi, jiwa, indera penglihatan dan pendengaran; program kecacingan; P3K; P3P, penyelenggaraan Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) dan tablet tambah darah

    c. Melaksanakan pembinaan lingkungan sekolah sehat (pengendalian faktor risiko lingkungan baik lingkungan fisik antara lain higiene dan sanitasi bangunan, pangan; penyediaan air bersih dan sarana sanitasi; pengelolaan sampah dan limbah; penghijauan; dan PSN sekali seminggu; maupun lingkungan mental sosial, misalnya menciptakan rasa aman dan nyaman, menyediakan layanan bimbingan dan konseling).

    3) Menyediakan biaya transport pertugas kesehatan ke sekolah dan madrasah untuk pembinaan kegiatan promotif dan preventif.

    4) Melaksanakan penjaringan kesehatan pada peserta didik kelas satu yang baru masuk, pemeriksaan kesehatan berkala sekali enam bulan terhadap seluruh peserta didik di semua kelas dan jenjang pendidikan,dan pelayanan kesehatan lain, melalui kerjasama tim antara tenaga kesehatan, guru dokter kecil, dan KKR sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi serta tanggungjawab masing-masing.

    5) Menyediakan anggaran untuk pengadaan reagen untuk pemeriksaan hemoglobin guna kebutuhan penjaringan kesehatan dan pemerksaan kesehatan berkala, bahan habis pakai dan penyediaan tablet tambah darah.

    6) Menyediakan biaya yang diperlukan untuk tindak lanjut dan rujukan kasus hasil temuan penjaringan kesehatan, pemeriksaan berkala, dan kejadian yang bersifat insidentil ke Puskesmas dan Rumah Sakit.

    Selain itu jajaran Kementerian Kesehatan berkewajiban mengembangkan dan melaksanakan upaya kesehatan masyarakat yang berbasis sekolah sesuai permasalahan yang dihadapi dan kebutuhan pemeliharaan kesehatan di sekolah dan madrasah.

    20

    c. Menyediakan pendanaan UKS melalui APBN Kementerian Kesehatan, dana dekonsentrasi; dan mendorong penyediaan anggaran Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui APBD; serta mengoptimalkan pemanfaatan dana CSR dunia usaha atau dana lain yang tidak mengikat.

    d. Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan, dengan menyelenggarakan pelatihan bagi pelatih untuk pengelola UKS tingkat nasional.

    e. Melaksanakan akselerasi pembinaan dan pelaksanaan UKS, bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri.

    f. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, pengawasan terpadu dalam pelaksanaan dan pembinaan UKS dengan pemangku kepentingan termasuk pembuatan MoU.

    g. Melaksanakan pembinaan teknis, monitoring dan evaluasi; pengumpulan dan pengolahan data; dan pemetaan UKS.

    h. Melakukan dan memfasilitasi persiapan penyelenggaraan dan pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) dengan penyediaan semua vaksin.

    i. Berkoordinasi dengan sektor terkait untuk mendapatkan dukungan penyelenggaraan Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS)

    j. Memonitor, mengendalikan dan mengelola penjaringan Kesehatan, pemeriksaan berkala dan mengevaluasi pelaksanaan rujukan kasus hasil temuan penjaringan kesehatan dan pemeriksaan kesehatan berkala.

    k. Menyusun, menggandakan dan mendistribusikan prototipe media KIE dan buku-buku materi kesehatan, buku-buku UKS, dan media penyuluhan lainnya, serta memfasilitasi Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menggandakannya dan menyebarluaskannya melalui berbagai media termasuk melalui website/internet.

    l. Melakukan kerjasama dalam hal pengembangan, pembinaan, dan pelaksanaan UKS dengan pemangku kepentingan terkait, termasuk pembuatan MoU

    m. Mengembangkan metodologi, penelitian dan pengembangan dalam pendidikan, pembinaan dan pelaksanaan UKS serta pembudayaan PHBS dalam rangka mewujudkan yang berkarakter.

    n. Memfasilitasi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melalui Dinas Kesehatan Provinsi untuk:1) Melaksanakan Akselerasi Pembinaan dan Pelaksanaan UKS bersama sama

    dengan Sekretariat Daerah, Kantor Kementerian Agama Tingkat Kabupaten/Kota dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tingkat Kabupaten Kota.

    2) Memfasilitasi sekolah/madrasah melalui pemberdayaan guru pembina UKS, dokter kecil, KKR, dan konselor sebaya / pendidik sebaya dalam melakukan TRIAS UKS sesuai dengan kapasitasnya untuk:

    1920

  • a. Melaksanakan pendidikan kesehatan (materi PHBS, kesehatan reproduksi remaja, Kesehatan gigi dan mulut, gizi dan keamanan makanan, Kesehatan lingkungan, kesehatan jiwa, dll) terhadap masyarakat sekolah termasuk pengelola kantin, produsen/penjaja makanan, peserta didik, guru, orang tua.

    b. Melaksanakan pelayanan kesehatan (membantu pelaksanaan penjaringan kesehatan, pemeriksaan berkala, pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS), pengendalian penyakit; pelayanan kesehatan gigi dan mulut, reproduksi, jiwa, indera penglihatan dan pendengaran; program kecacingan; P3K; P3P, penyelenggaraan Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) dan tablet tambah darah

    c. Melaksanakan pembinaan lingkungan sekolah sehat (pengendalian faktor risiko lingkungan baik lingkungan fisik antara lain higiene dan sanitasi bangunan, pangan; penyediaan air bersih dan sarana sanitasi; pengelolaan sampah dan limbah; penghijauan; dan PSN sekali seminggu; maupun lingkungan mental sosial, misalnya menciptakan rasa aman dan nyaman, menyediakan layanan bimbingan dan konseling).

    3) Menyediakan biaya transport pertugas kesehatan ke sekolah dan madrasah untuk pembinaan kegiatan promotif dan preventif.

    4) Melaksanakan penjaringan kesehatan pada peserta didik kelas satu yang baru masuk, pemeriksaan kesehatan berkala sekali enam bulan terhadap seluruh peserta didik di semua kelas dan jenjang pendidikan,dan pelayanan kesehatan lain, melalui kerjasama tim antara tenaga kesehatan, guru dokter kecil, dan KKR sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi serta tanggungjawab masing-masing.

    5) Menyediakan anggaran untuk pengadaan reagen untuk pemeriksaan hemoglobin guna kebutuhan penjaringan kesehatan dan pemerksaan kesehatan berkala, bahan habis pakai dan penyediaan tablet tambah darah.

    6) Menyediakan biaya yang diperlukan untuk tindak lanjut dan rujukan kasus hasil temuan penjaringan kesehatan, pemeriksaan berkala, dan kejadian yang bersifat insidentil ke Puskesmas dan Rumah Sakit.

    Selain itu jajaran Kementerian Kesehatan berkewajiban mengembangkan dan melaksanakan upaya kesehatan masyarakat yang berbasis sekolah sesuai permasalahan yang dihadapi dan kebutuhan pemeliharaan kesehatan di sekolah dan madrasah.

    20

    c. Menyediakan pendanaan UKS melalui APBN Kementerian Kesehatan, dana dekonsentrasi; dan men