LAPORAN AKHIRPENELITIAN TA 2011

KERAGAAN, PERMASALAHAN DAN UPAYA MENDUKUNGAKSELERASI PROGRAM SWASEMBADA DAGING SAPI

Oleh :Nyak IlhamEdi Basuno

Wahyuning K. SejatiSri Nuryanti

AshariFrans B.M. DabukkeRoosganda Elizabeth

PUSAT ANALISIS SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIANBADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

KEMENTERIAN PERTANIAN2011

RINGKASAN EKSEKUTIF

PENDAHULUAN Latar Belakang

(1) Senjang permintaan dan penawaran daging sapi terus melebar dan ketergantungan impor daging sapi semakin meningkat. Kondisi ini mengindikasi pembangunan peternakan sapi potong masih dilakukan seperti business as usual. Kondisi yang tidak menguntungkan itu dan didukung dengan isu ketahanan pangan, mendorong pemerintah melakukan upaya terobosan Kecukupan Daging Sapi 2005 dan Program Percepatan Swasembada Daging Sapi 2010. Namun hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan karena impor ternak dan daging sapi terus meningkat.

(2) Mengingat pentingnya kemandirian pangan, dengan dukungan politik dan dana serta pengalaman di masa lalu maka kebijakan swasembada daging sapi dan kerbau dilakukan lagi yaitu Program Swasembada Daging Sapi (PSDS) 2014 yang melibatkan berbagai stakeholder. Rancangan program dibuat dalam suatu dokumen berupa blue print (BP). Dengan cara yang demikian diharapkan program ini akan memberi hasil jauh lebih baik.

(3) PSDS 2014 akan ditempuh dengan 13 rencana aksi. Apakah ketigabelas rencana aksi tersebut berpengaruh langsung dan kuat terhadap PSDS 2014 dan implementasinya dapat dilakukan sesuai BP perlu dilakukan evaluasi. Dengan keterbatasan dana apakah diperlukan langkah-langkah prioritas untuk mendahulukan kegiatan tertentu saja.

Tujuan

(4) Secara umum penelitian ini bertujuan menganalisis kinerja PSDS 2014. Secara khusus, penelitian ini bertujuan: (i) menganalisis konsepsi PSDS 2014; (ii) mengevaluasi implementasi PSDS 2014, (iii) menganalisis dampak kebijakan/PSDS 2010-2014; dan (iv) merekomendasikan upaya-upaya untuk mengakselerasi tercapainya tujuan PSDS 2014.

Keluaran

(5) Keluaran yang diharapkan dari penelitian ini adalah: (1) informasi tentang kesesuaian rencana kegiatan dengan tujuan yang ingin dicapai; (2) informasi perkembangan implementasi program dan (3) data dan informasi kemajuan dampak program; dan (4) rekomendasi upaya-upaya untuk mengakselerasi tercapainya tujuan PSDS 2014.

METODE PENELITIAN Kerangka Pemikiran dan Metode Analisis

(6) PSDS 2014 akan dimplementasikan dalam 13 kegiatan, yaitu: (1) pengembangan usaha pembiakan dan penggemukan sapi lokal, (2) pengembangan pupuk organik dan biogas, (3) pengembangan integrasi ternak sapi dan tanaman dan (4) pemberdayaan dan peningkatan kualitas RPH, (5) optimalisasi IB dan INKA dan, (6) penyediaan dan pengembangan pakan dan air, (7) penanggulangan gangguan reproduksi dan peningkatan pelayanan keswan, (8) penyelamatan sapi betina produktif, (9) penguatan wilayah sumber bibit dan kelembagaan usaha pembibitan, (10) pengembangan pembibitan sapi potong melalui village breeding center (VBC), (11) penyediaan bibit melalui subsidi bunga KUPS, (12) pengaturan stock sapi bakalan dan daging sapi dan (13) pengaturan distribusi dan pemasaran sapi dan daging.

(7) Dengan terbatasnya dana dan waktu, maka kegiatan-kegiatan yang dilakukan harus lebih fokus. Apabila kegiatan dinilai akan memberi hasil efektif, namun mendapat penolakan dari stakeholder maka perlu dilakukan penyesuaian. Upaya penyesuaian tetap memperhatikan kepentingan masyarakat banyak dan kedaulatan pangan nasional. Dalam menentukan hal ini harus melibatkan berbagai lapisan, sehingga keputusan yang diambil menjadi tidak resisten.

(8) Untuk menjawab tujuan penelitian yang terkait dengan konsep PSDS dilakukan analisis kritis yang tertuang dalam dokumen yang ada. Selain itu untuk melakukan evaluasi implementasi dan analisis dampak digunakan metode Outcome Based Monitoring and Evaluation (OBME). Metode itu dipilih karena monitoring dan evaluasi PSDS 2014 bersifat on going selama dua tahun (2010-2011) dari lima tahun (2010-2014) yang direncanakan. Dengan demikian hasil monev sudah dapat dilakukan, masih belum melihat dampak setelah program dilakukan. Menurut metode OBME, output, uotcome dan dampak ketiganya merupakan suatu hasil yang dibedakan menurut skala waktu. Hasil pada tahap awal masuk dalam kelompok output, hasil tahap menengah masuk dalam kelompok outcome dan hasil dalam tahap akhir masuk kelompok dampak.

Data

(9) Data yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder yang mencakup 95 responden. Jenis responden terdiri dari kelompok peternak, berbagai level pedagang ternak dan daging sapi, asosiasi, pengelola pasar hewan, staf pengajar perguruan tinggi dan pejabat pada instansi terkait. Lokasi penelitian dilakukan pada lima lokasi peneltian, yaitu DKI Jakarta, NAD, Riau, Jawa Barat dan NTB.

HASIL DAN PEMBAHASAN Dinamika dan Konsepsi PSDS

(10) Upaya pencapaian swasembada telah mengalami dinamika dari Program Kecukupan Daging Sapi 2005, P2SDS 2010 dan PSDS 2014. Secara umum, telah terjadi perbaikan baik dari sisi konsep, instrumen kebijakan, dukungan dana,

maupun tata kelola program/managemen, sehingga diharapkan akan tercapai semua target yang ditetapkan.

(11) Dengan mempertimbangkan tenggang waktu capaian swasembada, konsep pada PSDS 2014 dan ketidakberhasilan program swasembada periode sebelumnya, maka harus ada focusing dari ke-13 belas kegiatan PSDS 2014. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah: (1) pengembangan usaha pembiakan dan penggemukan sapi lokal, (2) optimalisasi IB dan INKA, (3) penyediaan dan pengembangan pakan dan air, (4) penanggulangan gangguan reproduksi dan peningkatan pelayanan keswan, (5) penyelamatan sapi betina produktif, dan (6) pengaturan stok sapi bakalan dan daging diataranya melalui pengendalian impor.

Implementasi Dasar Pendukung PSDS 2014

(12) Kegiatan PSDS 2014 yang didanai Ditjen Peternakan dan Keswan hanya bersifat sebagai pengungkit. Dalam praktek, kegiatan PSDS 2014 mendapat dukungan berbagai pihak lingkup Kementan, kementerian lain, Pemda, dan pihak swasta

(13) Alokasi anggaran PSDS 2014 bukan merupakan satu blok anggaran khusus PSDS 2014, tetapi merupakan anggaran global Direktorat Jenderal. Besar anggaran APBN Ditjen Peternakan dan Keswan 2010 masih di bawah kebutuhan pendanaan yang dicanangkan, yaitu Rp 1,09 triliun dari Rp 3,54 triliun yang direncanakan. Realisasi anggaran 2011, hanya Rp 2,24 triliun, atau 65 persen dari perkiraan anggaran yang diperlukan.

(14) Di tingkat pusat, peran Unit Manajemen dalam operasional PSDS 2014 sangat lemah, peran dominan berada pada masing-masing Direktorat dan Sekretariat. Di tingkat provinsi dan kabupaten, karena keterbatasan jumlah tenaga terampil, kegiatan PSDS dilakukan justeru dilakukan oleh pejabat struktural.

(15) Program PSDS 2014 didukung dengan Dokumen BP sebagai pedoman pengelolaan pelaksanaan kegiatan operasional yang dikoordinasi oleh Kementan. Berdasar Permentan No. 19/Permentan/OT.140/2/2010 disusun Pedoman Umum. Kemudian diikuti dengan Pedoman Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan. Namun sosialisasinya pada berbagai daerah dirasakan masih belum memadai.

Kegiatan Pokok Penyediaan Sapi Bakalan/Daging Sapi Lokal

(16) Untuk meningkatkan populasi sapi tidak cukup dengan relokasi sapi dari sentra produksi ke daerah pengembangan baru. Diperlukan upaya mendatangkan sapi bibit impor. Sapi tersebut disebar pada kelompok berpengalaman dan mendapatkan bantuan berupa subsidi. Pihak lain yang berpotensi melakukan itu adalah usaha sapi potong skala menengah yang lebih komersial dan profesional yang terdapat di beberapa daerah.

(17) Kinerja Kelompok Peternak dan SMD masih bervariasi. Sebagian dari Kelompok Peternak dan SMD terlihat mengalami kesulitan dalam menjalankan usaha ternak sapi. Hal tersebut dapat disebabkan kurang pengalaman, sehingga perlu binaan

Dinas dan melibatkan SMD yang maju. Diduga Kelompok Peternak dan SMD yang demikian dipilih tidak sesuai pedum, tetapi lebih disebabkan kedekatan yang bernuansa politik.

(18) Peran pupuk organik dan biogas sebagai produk samping pada beberapa kelompok peternak masih menunjukkan hasil yang tidak signifikan terhadap peningkatan pendapatan peternak. Namun, tiga kasus poknak dalam penelitian ini menunjukkan bahwa produk samping dari usaha penggemukan dan pembibitan berupa pupuk organik berbahan kotoran sapi dan urin mampu meningkatkan pendapatan secara langsung dan melalui peningkatan hasil TBS pada usahatani kelapa sawit.

(19) Integrasi antara sawit-sapi berhasil memberi keuntungan besar dan sekaligus ramah lingkungan. Berbagai praktek integrasi memberi satu keyakinan bahwa integrasi antara ternak dan tanaman yang mengacu perkembangan teknologi pakan akan berkontribusi besar untuk Program PSDS. Riau yang memiliki kebun sawit terluas di Indonesia, dapat dijadikan daerah pertumbuhan baru untuk industri sapi potong dengan pola usaha integrasi sawit-sapi. Namun harapan tersebut belum sepenuhnya didukung pihak-pihak pemodal yang memiliki lahan perkebunan luas baik PTP maupun swasta

(20) Kondisi RPH di Indonesia terkait faktor bangunan, fasilitas, higienitas, sanitasi, jumlah RPH dan kebiasaan memotong ternak yang dilakukan masyarakat masih jauh standar internasional,. Hal ini juga mempengaruhi banyaknya praktek pemotongan di luar RPH Pemerintah yang luput dari pengawasan petugas kesmavet. Penyediaan RPH berstandar internasional tidak mudah dan tidak murah, namun secara bertahap harus dilakukan.

Kegiatan Pokok Peningkatan Produktivitas dan Reproduktivitas Sapi Lokal

(21) Pelaksanaan IB di semua wilayah penelitian masih mengalami hambatan. Kinerja hasil IB dengan S/C, CR dan jarak beranak menunjukkan mencapai 2,7, 38 persen dan 18 bulan. Masalah di tingkat peternak adalah kemampuan peternak dalam mendeteksi birahi, sehingga terjadi keterlambatan melapor ke petugas. Hal itu makin dipersulit dengan keterbatasan tenaga dan fasilitas transportasi petugas dan struktur organisasi yang belum baik. Faktor yang tidak kalah pentingnya adalah rendahnya nutrisi ternak. Kelemahan tersebut sebaiknya didukung dengan optimalisasi intensifikasi kawin alam, utamanya dada daerah yang memiliki padang gembala. Namun pola penyediaan pejatan untuk kegiatan itu masih belum memadai.

(22) Ketersediaan pakan yang murah, bergizi, dan mudah didapat merupakan prasyarat untuk keberlanjutan usaha peternak. Upaya itu dapat dilakukan dengan introduksi teknologi pakan dari BPTP.Keberpihakan Pemerintah ataupun swasta sangat diperlukan untuk menindaklanjuti teknologi tersebut agar dapat diaplikasikan secara massal menjadi produk kompetitif (pakan jadi), sehingga peternak mudah mendapatnya.

(23) Gangguan reproduksi yang paling sering ditemui adalah hypufungsi ovary repeat breeder. Pada sebagian daerah masih dilaporkan penyakit Brucellosis, inevstasi

cacing. Penyakit-penyakit ini sangat merugikan secara ekonomi karena menurunkan produktivitas dan reproduktivitas. Karena itu perlu dilakukan pencegahannya antara lain dengan pola pemberian pakan yang baik.

Kegiatan Pokok Pencegahan Pemotongan Sapi Betina Produktif

(24) Pencegahan pemotongan betina produktif memerlukan komitmen dari seluruh komponen yang terkait. Tidak saja peternak dan pedagang, tetapi juga petugas Pemerintah terkait. Bagi peternak menjual sapi betina produktif karena tidak mempunyai alternatif lain untuk memperoleh uang tunai, sedangkan sebagian pedagang hanya memburu keuntungan. Namun dengan penegakan hukum yang dibarengi edukasi dan solusi secara bertahap, diharapkan masalah ini dapat diselesaikan. Selama ini pedagang dengan mudah mendapatkan surat SKKH yang diperlukan dalam kegiatan perdagangan sapi antar daerah. Pemeriksaan di cek point dan karantina hingga ke RPH juga masih lemah. Selain itu kesempatan memotong sapi di luar RPH Pemerintah juga masih banyak. Kemudahan itu menyebabkan sulitnya mencegah pemotongan sapi betina produktif.

(25) Mekanisme penyelamatan sapi betina produktif selama ini dinilai kurang efektif. Dengan peraturan yang ada, seharusnya sapi betina produktif yang diperjualbelikan dikenakan sanksi. Sanksi tersebut dengan cara membeli sapi dengan harga di bawah harga pasar dan peringat keras kepada pedagang. Untuk itu diperlukan cadangan dana talangan merupakan solusi dapat menyelamatkan betina produktif. Skim usaha kelompok peternak penyelamat sapi betina produktif perlu dievaluasi dan diperbaiki agar hasilnya menjadi efektif.

Kegiatan Pokok Penyediaan Bibit Sapi

(26) Pengembangan sapi menggunakan teknologi IB mendukung PSDS 2014 melalui produksi semen beku pejantan unggul sudah mampu dicapai sesuai target. Pada beberapa daerah juga melakukan kegiatan yang sama untuk produk yang sama. Agar efisiensi terjadi, pengendalian pewilayahan IB dapat lebih mudah, maka fungsi-fungsi BIBD yang sudah dilakukan dengan baik oleh BIB Nasional seperti produksi semen perlu dipertimbangkan untuk tidak dilakukan BIB Daerah. Fungsi BIBD sebaiknya lebih diarahkan untuk menjaring pejantan-pejantan lokal sehingga upaya pemanfaatan sapi lokal terus berlanjut dan dilakukan dengan sungguh-sungguh.

(27) Peran BPTU mendukung PSDS 2014 diperkirakan hanya mampu menghasilkan sekitar 2.500 ekor bibit jauh dari 17.745 ekor yang ditargetkan. Untuk mencapai target tersebut peran BPTU lebih diarahkan untuk membina VBC di daerah bekerja sama dengan Disnak setempat. Peran utama yang perlu ditingkatkan adalah sebagai lembaga yang melakukan sertifikasi bibit jantan dan betina dengan menggunakan kriteria berat lahir, tinggi gumba, panjang badan, lingkar dada dan kondisi eksterior lain. Peran tersebut harus dilakukan secara bertahap dan dilengkapi dengan fasilitas dan SDM yang cukup.

(28) Kegiatan VBC pada empat provinsi lokasi penelitian tidak berjalan baik. Kegiatan VBC membutuhkan waktu lama dan perencanaan yang baik, dan dukungan dana kontinu untuk mendapat hasil. Karena itu sebaiknya kegiatan VBC tidak dimasukkan dalam kegiatan mendukung PSDS 2014. Lebih baik dana yang ada digunakan untuk kegiatan lain yang memperkuat poknak yang melakukan usaha pengembangbiakan sapi. Kegiatan VBC dapat dilakukan secara khusus dengan dana khusus dan hanya dilakukan pada daerah-daerah yang memiliki sumberdaya bibit sapi potensial dan mudah melakukan pengawasan untuk melakukan pemurnian. Sebagai contoh dapat dilakukan di kawasan Pulau Aceh di Kabupaten Aceh Besar untuk sapi Aceh; di Pulau Bali untuk sapi Bali; di NTB untuk sapi Bali; di Pulau Kupang untuk sapi Bali; di Pulau Sumba untuk sapi SO; dan di Pulau Madura untuk sapi Madura.

(29) Realisasi KUPS untuk mendukung PSDS 2014 memperbanyak penyediaan sapi bibit masih menghadapi banyak kendala terkait aturan perbankan. Keadaan ini menyebabkan lambatnya realisasi KUPS. Pada beberapa daerah peran bank daerah sangat positif, karena itu ke depan sebaiknya peran bank daerah lebih ditingkatkan. Hal penting yang perlu mendapatkan perhatian bahwa realisasi harus juga memperhatikan pengguna. Jika nilai kredit lebih banyak dimanfaatkan swasta besar tanpa melibatkan kelompok peternak dikhawatirkan hasilnya tidak sesuai dengan misi dari Program PSDS 2014 untuk mensejahteraan peternak.

Kegiatan Pokok Pengaturan Stock Daging Sapi Di Dalam Negeri

(30) Koordinasi penyusunan prognosa kebutuhan daging sapi menjadi kunci penyempurnaan pengaturan stock daging sapi di dalam negeri disertai revitalisasi fungsi Barantan guna meningkatkan pendapatan peternak sapi lokal serta menjaga stabilitas harga daging sapi di pasar domestik. Keputusan melakukan impor hanya untuk menutupi kekurangan produksi dalam negeri dengan mempertimbangkan tidak terjadi kenaikan harga daging sapi yang signifikan.

(31) Distribusi dan pemasaran sapi dan daging harus memperhatikan aspek keswan dan kesmavet. Pencegahan penyakit menular dari ternak ke ternak atau dari ternak ke manusia harus menjadi agenda setiap pihak yang terlibat dalam saluran distribusi dan pemasaran tersebut. Masyarakat perlu ditingkatkan kesadarannya tentang pentingnya memperoleh daging ASUH. Di pihak lain para pedagang harus pula memperhatikan aspek kesrawan dalam mendistribusikan ternak dari sentra produksi hingga ke RPH.

KESIMPULAN

(32) Konsep PSDS 2014 disusun lebih baik dan lengkap dibandingkan konsep sebelumnya. Daari ke-13 kegiatan ada dua kegiatan menjadi prasyarat dan empat kegiatan memiliki dampak langsung yaitu kegiatan (1) penyediaan dan pengembangan pakan dan air dan (2) pengaturan stok sapi bakalan dan daging diataranya melalui pengendalian impor serta kegiatan (1) pengembangan usaha pembiakan dan penggemukan sapi lokal, (2) optimalisasi IB dan INKA, (3)

penanggulangan gangguan reproduksi dan peningkatan pelayanan keswan, dan (4) penyelamatan sapi betina produktif.

(33) Pelaksanaan PSDS 2014 sebagai kelanjutan program P2SDS 2010 di beberapa daerah terasa gaungnya dan output yang dicapai oleh berbagai stakeholder sudah konvergen dengan arah yang digariskan dalam program. Namun demikian dalam implementasi masih dijumpai permasalahan baik dari sisi faktor pendukung berupa pendanaan, organisasi dan SDM, dan sosialisasi dokumen mendukung program.

(34) Peningkatan populasi dan produksi ternak dan daging sapi melalui berbagai program pada kelompok peternak termasuk SMD diperkirakan akan berpengaruh positif. Demikian juga potensi BUMN dan pihak swasta skala menengah untuk berinvestasi pada sektor sapi potong dinilai cukup baik.

(35) Kegiatan integrasi sawit sapi merupakan potensi besar untuk meningkatkan populasi dan produsi ternak dan daging sapi. Namun pihak pengelola perkebunan sawit masih banyak yang belum terlibat, padahal potensi keuntungan yang dihasilkan cukup baik.

(36) Kegiatan penjaringan betina produktif sudah memberikan keturunan dengan kualitas yang baik. Namun skim penjaringan dan distribusi dana pada Dinas Peternakan di daerah masih belum optimal.

(37) Pengendalian impor ternak dan daging sapi pada akhir 2010 telah mampu mendorong meningkatnya volume pemasaran dari sentra produksi terutama dari Jawa ke sentra konsumsi di Jabar.

IMPLIKASI KEBIJAKAN

(38) Percepatan pencapaian target program PSDS 2014 membutuhkan komitmen yang kuat antar stakeholder dengan upaya, kerja keras, dan keseriusan dari berbagai pihak melalui konsistensi kebijakan dengan fleksibilitas yang searah dengan tujuan program yang dimotori oleh Ditjen Peternakan dan Keswan Kementerian Pertanian.

(39) Seleksi kelompok peternak dan SMD untuk mendukung peningkatan populasi perlu dilakukan dengan seleksi ketat tanpa nuansa politik sehingga hasilnya menjadi lebih efektif.

(40) Upaya mengoptimalkan Sistem integrasi sawit sapi memerlukan peran pihak lain di luar Kementerian Pertanian, seperti BUMN, Asosiasi Peternakan, pengusaha perkebunan, melalui peran aktif Ditjen Peternakan dan Keswan.

(41) Untuk meningkatkan efektifitas program penjaringan betina produktif memerlukan monitoring, evaluasi dan perbaikan terus menerus, sehingga terhindar dari upaya-upaya moral hazard yang merugikan.

(42) Untuk mendorong kegiatan peningkatan populasi dan produksi daging sapi di dalam negeri diperlukan pengendalian impor ternak dan daging sapi yang dilakukan dengan komitmen tinggi dan konsisten.