Pedoman Teknis Penyusunan RZWP3K Provinsi

SAMBUTAN

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia dikenal pula sebagai negara maritim

dengan luas lautan mencapai 5,8 juta km2 yang terdiri dari perairan territorial 3,1 juta km2 dan ZEE

Indonesia 2,7 km2. Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia terdiri dari 17.504 buah pulau

dan panjang pantai mencapai 95.181 km (KKP, 2011). Kondisi ini merupakan anugrah yang sangat

besar bagi pembangunan perikanan dan kelautan. Disamping itu, sumberdaya ikan yang hidup di

wilayah perairan Indonesia memiliki tingkat keragaman hayati (bio-diversity) sangat tinggi, dan

bahkan laut Indonesia merupakan wilayah Marine Mega-Biodiversity terbesar di dunia. Disamping

sumberdaya dapat pulih sebagaimana dikemukakan di atas, perairan laut Indonesia juga memiliki

sumberdaya tidak pulih seperti mineral (minyak, gas dan lain sebagainya) serta jasa-jasa lingkungan.

Kondisi ini selanjutnya menjadikan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil sangat potensial untuk

dikembangkan berbagai kegiatan. Agar potensi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat dikelola

secara optimal dan tepat sasaran, maka perlu dikelola melalui Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K), sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 27 Tahun

2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pulau-Pulau Kecil dan Pulau-Pulau Kecil.

Rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dimaksudkan untuk menentukan arah

penggunaan sumberdaya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur ruang

dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak

boleh dilakukan. Agar dalam prakteknya penyusunan RZWP-3-K Provinsi dapat dilaksanakan dengan

tahapan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan output serta sasaran, maka

diperlukan Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

(RZWP-3-K) Provinsi sebagai panduan bagi pelaksanaan penyusunan RZWP-3-K oleh Pemerintah

Daerah Provinsi.

Dengan disusunnya Pedoman Teknis ini, diharapkan akan memberikan kesamaan persepsi

dalam memberikan arahan teknis kepada Kelompok Kerja Penyusunan RZWP-3-K Provinsi dan

memberikan kemudahan dalam proses penyusunan RZWP-3-K Provinsi kepada pihak-pihak yang

diberikan tugas penyusunan RZWP-3-K Provinsi.

.

Jakarta, Desember 2013

Sudirman Saad

Direktur Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

KATA PENGANTAR

Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, terdiri atas: (1) Rencana

Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RSWP-3-K; (2) Rencana

Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RZWP-3-K; (3) Rencana

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RPWP-3-K; dan (4)

Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RAWP-3-

K. Sebagaimana amanat UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau

Kecil pada pasal 7 ayat 3 pemerintah daerah wajib untuk menyusun keempat perencanaan tersebut.

Dalam Undang-Undang No.27 tahun 2007 pada Bab IV tentang Perencanaan pasal 9 ayat (1),

disebutkan bahwa RZWP-3-K merupakan arahan pemanfaatan sumber daya di Wilayah Pesisir dan

Pulau-Pulau Kecil pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kab/kota. Rencana Zonasi Wilayah

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagai salah satu perencanaan merupakan arahan alokasi ruang untuk

rencana kawasan pemanfaatan umum, rencana kawasan konservasi rencana kawasan strategis

nasional tertentu dan rencana alur. Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir

dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi disusun sebagai panduan bagi pelaksanaan penyusunan

RZWP-3-K oleh Pemerintah Daerah Provinsi. Diharapkan dengan adanya Pedoman Teknis

Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ini, dapat memberikan kesamaan

persepsi dan memberikan kemudahan dalam proses penyusunan RZWP-3-K Provinsi, sehingga dapat

menunjang upaya mengoptimalkan perencanaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Kami menyadari bahwa buku Pedoman Teknis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu

kami mengharapkan kritik dan saran untuk penyempurnaannya. Ucapan terimakasih dan

penghargaan kami sampaikan sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam

penyusunan pedoman ini. Semoga pedoman ini dapat bermanfaat dalam upaya Perencanaan

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia.

Jakarta, Desember 2013

Subandono Diposaptono

Direktur Tata Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

i

DAFTAR ISI

Halaman

Daftar Isi i

Daftar Tabel ii

Daftar Gambar iii

Daftar Lampiran v

Bab 1 Ketentuan Umum I-1

1.1 Istilah dan Definisi I-1

1.2 Acuan Normatif I-5

1.3 Kedudukan, Fungsi dan Manfaat RZWP-3-K Provinsi I-6

1.3.1. Kedudukan RZWP-3-K dalam Sistem Penataan Ruang dan

Sistem Perencanaan Pembangunan

I-6

1.3.2. Fungsi dan Manfaat RZWP-3-K I-9

1.4 Maksud dan Tujuan I-10

1.5 Masa Berlaku RZWP-3-K Provinsi I-10

Bab II Ketentuan Teknis Muatan RZWP-3-K Provinsi II-1

2.1 Batas Wilayah Perencanaan RZWP-3-K Provinsi II-1

2.2 Tujuan, Kebijakan, dan Strategi RZWP-3-K Pengelolaan WP-3-K

Provinsi

II-3

2.3 Rencana Alokasi Ruang WP-3-K Provinsi II-5

2.4 Peraturan Pemanfaatan Ruang II-8

2.5 Arahan Pemanfaatan Ruang WP-3-K II-9

Bab III Prosedur dan Proses Penyusunan RZWP-3-K III-1

3.1 Prosedur Penyusunan RZWP-3-K III-1

3.1.1. Pra Penyusunan RZWP-3-K III-1 3.2 Penyusunan RZWP-3-K III-4

3.2.1. Persiapan Penyusunan RZWP-3-K III-7 3.2.2. Penyusunan Dokumen Final RZWP-3-K III-8

3.2.2.1. Pengumpulan Data III-9 3.2.2.2. Survei Lapangan III-10 3.2.2.3. Pengolahan dan Analisis Data III-12 3.2.2.4. Deskripsi Potensi dan Kegiatan Pemanfaatan

Sumberdaya Pesisir dan Pulau-pulau Kecil III-13

3.2.2.5. Penyusunan Dokumen Awal III-14 3.2.2.6. Konsultasi Publik I III-15 3.2.2.7. Penentuan Usulan Alokasi Ruang III-16 3.2.2.8. Penyusunan Dokumen Antara III-32 3.2.2.9. Konsultasi Publik II III-33 3.2.2.10. Penyusunan Dokumen Final III-35 3.2.2.11. Permohonan Tanggapan dan/atau Saran III-36

ii

DAFTAR TABEL Halaman

Tabel 2.1 Ketentuan Pengaturan Alokasi Ruang RZWP-3-K Provinsi II-6

Tabel 2.2 Pembagian Alokasi Ruang RZWP-3-K Provinsi dalam Wilayah Perairan yang Menjadi Kewenangan Provinsi

II-6

Tabel 3.1 Contoh Identifikasi Stakeholders III-1

Tabel 3.2 Tujuan dan Target Peserta Bimtek Penyusunan RZWP-3-K III-2

Tabel 3.3 Materi, Metode, Output dan Lokasi Sosialisasi Penyusunan RZWP-3-K III-2

Tabel 3.4 Tujuan dan Target Peserta Bimtek Penyusunan RZWP-3-K III-3

Tabel 3.5 Materi, Metode, Output dan Lokasi Bimtek Penyusunan RZWP-3-K III-4

Tabel 3.6 Tujuan, Output dan Target Peserta Konsultasi Publik I Penyusunan RZWP-3-K III-15

Tabel 3.7 Materi, Metode dan Lokasi Konsultasi Publik I Penyusunan RZWP-3-K III-15

Tabel 3.8 Klasifikasi Kawasan dalam RZWP-3-K III-19

Tabel 3.9 Identifikasi Potensi Dampak Aktivitas dari Wilayah Sekitar III-25 Tabel 3.10 Klasifikasi Kompabilitas Kegiatan III-27 Tabel 3.11 Contoh Tabel Kesepakatan Arahan Pemanfaatan Ruang III-28

Tabel 3.12 Tujuan,Output dan Target Peserta Konsultasi Publik II Penyusunan RZWP-3-K III-33

Tabel 3.13 Materi, Metode dan Lokasi Konsultasi Publik II Penyusunan RZWP-3-K III-33

Tabel L1.1 Parameter Kesesuaian Perairan Untuk Penangkapan Ikan L.1-2

Tabel L1.2 Tolok Ukur dan Kategori Daya Dukung Lahan Pantai Untuk Pertambakan L.1-3

Tabel L1.3 Parameter Kesesuaian Perairan Untuk Budidaya Air Laut L.1-3

Tabel L1.4 Parameter Kesesuaian Perairan Untuk Budidaya Air Payau L.1-4

Tabel L1.5 Parameter Kesesuaian Perairan Untuk Budidaya Tambak Udang L.1-5

Tabel L1.6 Parameter Kesesuaian Perairan Untuk Budidaya Tambak Bandeng L.1-5

Tabel L1.7 Parameter Kesesuaian Perairan Untuk Budidaya Kerang Hijau L.1-5

Tabel L1.8 Parameter Kesesuaian Perairan Untuk Budidaya Tiram Mutiara L.1-6

Tabel L1.9 Parameter Iklim dan Pengaruhnya terhadap Tambak Garam L.1-7

Tabel L1.10 Parameter Kesesuaian Perairan Untuk Wisata Bahari L.1-7

Tabel L1.11 Kriteria Sosial, Ekonomi dan Budaya dalam Penetapan Lokasi L.1-8

Tabel L1.12 Parameter Kesesuaian Wisata Selam L.1-8

Tabel L1.13 Parameter Kesesuaian Wisata Snorkeling L.1-9

Tabel L1.14 Parameter Kesesuaian Wisata Berperahu, jet Ski dan Banana Boat L.1-9

Tabel L1.15 Parameter Kesesuaian Wisata Pantai Rekreasi Pantai L.1-9

Tabel L1.16 Parameter Kesesuaian Wisata Pantai Olahraga Pantai dan Berjemur L.1-10

Tabel L1.17 Penggolongan Kelas Pelabuhan Berdasarkan Kriteria Teknis L.1-11

Tabel L1.18 Kriteria Pelabuhan Khusus L.1-12

Tabel L1.19 Kriteria Pelabuhan Daratan L.1-12

Tabel L1.20 Skoring Kesesuaian Kawasan Pelabuhan L.1-13

Tabel L1.21 Dampak Kawasan Pertambangan Terhadap Kegiatan Pemanfaatan Ruang L.1-18

Tabel L1.22 Kriteria Fisik Kesesuaian Perairan Kawasan Pertambangan Pasir Laut L.1-19

Tabel L1.23 Parameter Kesesuaian Lahan Pertanian di Pesisir L.1-21

Tabel L1.24 Parameter Kesesuaian Permukiman di Pesisir L.1-21

Tabel L1.25 Kriteria Pemilihan Lokasi Kawasan Industri L.1-22

iii

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 Hirarki Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil I-7

Gambar 1.2

Kedudukan Perencanaan Pengelolaan WP3K dalam Sistem Perencanaan Pembangunan NasionaL

I-9

Gambar 2.1 Contoh Penarikan Garis Batas Pada Pulau yang Berjarak Lebih Dari 2 (Dua) Kali 12 Mil Laut yang Berada Dalam 1 (Satu) Provinsi

II-1

Gambar 2.2 Contoh Penarikan Garis Batas Pada Pulau yang Berjarak Kurang Dari 2 (Dua) Kali 12 Mil Laut yang Berada Dalam 1(Satu) Provinsi

II-2

Gambar 2.3 Contoh Penarikan Garis Batas Pada Gugusan Pulau-Pulau yang Berada Dalam Satu Provinsi

II-2

Gambar 2.4 Contoh Penarikan Garis Batas Pada Pulau yang Berjarak Kurang Dari 2

(Dua) Kali 12 Mil Laut yang Berada Pada Provinsi yang Berbeda

II-3

Gambar 2.5 Ilustrasi Alokasi Ruang Laut Tiga Dimensi II-8

Gambar 2.6 Hubungan Instrumen Perencanaan, Pengendalian, dan Program II-9 Gambar 3.1 Tahapan dan Proses/Output Penyusunan RZWP-3-K Provinsi III-5

Gambar 3.2 Proses penyusunan RZWP-3-K Provinsi Melalui Pelibatan Masyarakat III-6

Gambar 3.3 Contoh Jangka Waktu Penyusunan RZWP-3-K Provinsi III-7

Gambar 3.4 Contoh Proses Analisis Kesesuaian Lahan Untuk Zona Pariwisata III-18

Gambar 3.5 Contoh Ilustrasi Klasifikasi Kawasan di WP-3-K III-20

Gambar 3.6 Diagram Penyusunan Peta Pola Ruang Wilayah Laut/Perairan Kabupaten

dan Kota Berdasarkan Peta Paket Sumberdaya

III-21

Gambar 3.7 Ilustrasi Contoh Pembagian Kawasan menjadi Zona III-23

Gambar 3.8 Contoh Matriks Keterkaitan antar Kegiatan Pemanfaatan Ruang Pesisir III-26

Gambar 3.9 Mekanisme Pemberian Tanggapan dan/atau Saran III-36

Gambar L.12.1 Contoh Peta Jenis Tanah L12-1

Gambar L.12.2 Contoh Peta Topografi L12-1

Gambar L.12.3 Contoh Peta Kemiringan Lereng L12-2

Gambar L.12.4 Contoh Peta Bathimetri L12-2

Gambar L.12.5 Contoh Peta Geologi L12-3

Gambar L.12.6 Contoh Peta Geomorfologi L12-3

Gambar L.12.7 Contoh Peta Arus L12-4

Gambar L.12.8 Contoh Peta Gelombang L12-4

Gambar L.12.9 Contoh Peta Suhu Permukaan L12-5

Gambar L.12.10 Contoh Peta Kecerahan L12-5

Gambar L.12.11 Contoh Peta Sebaran TSS L12-6

Gambar L.12.12 Contoh Peta Sebaran pH L12-6

Gambar L.12.13 Contoh Peta Sebaran Salinitas L12-7

Gambar L.12.14 Contoh Peta Sebaran DO L12-7

Gambar L.12.15 Contoh Peta Sebaran BOD L12-8

Gambar L.12.16 Contoh Peta Sebaran Ammonia L12-8

Gambar L.12.17 Contoh Peta Sebaran Nitrat L12-9

Gambar L.12.18 Contoh Peta Sebaran Fosfat L12-9

iv

Gambar L.12.19 Contoh Peta Penggunaan Lahan L12-10

Gambar L.12.20 Contoh Peta Pemanfaatan Wilayah Laut L12-10

Gambar L.12.21 Contoh Peta Sumberdaya Air L12-11

Gambar L.12.22 Contoh Peta Mangrove L12-11

Gambar L.12.23 Contoh Peta Terumbu Karang L12-12

Gambar L.12.24 Contoh Peta Lamun L12-12

Gambar L.12.25 Contoh Peta Sumberdaya Ikan L12-13

Gambar L.12.26 Contoh Peta Infrastruktur L12-13

Gambar L.12.27 Contoh Peta Jumlah Penduduk L12-14 Gambar L.12.28 Contoh Peta Pergerakan Ekonomi Wilayah L12-14

v

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1 Kriteria Kesesuaian L1-1

Lampiran 2 Tabel Pernyataan pemanfaatan Ruang dan Peraturan Pemanfaatan Ruang L2-1

Lampiran 3 Contoh Tabel Indikasi Program L3-1

Lampiran 4 Sistematika Dokumen Final RZWP-3-K L4-1

Lampiran 5 Outline Laporan Akhir RZWP-3-K L5-1

Lampiran 6 Contoh Berita Acara Konsultasi Publik L6-1

Lampiran 7 Contoh Surat Permohonan Tanggapan/saran L7-1

Lampiran 8 Contoh TOR/KAK L8-1

Lampiran 9 Contoh RAB L9-1

Lampiran 10 Contoh Format Penyajian Peta L10-1 Lampiran 11 Contoh NLP (Nomor Lembar Peta) L11-1 Lampiran 12 Contoh Peta-peta Dasar dan Peta Tematik L12-1

Pedoman Teknis Penyusunan RZWP-3-K Provinsi

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

I-1

Bab I

Ketentuan Umum

1.1. Istilah dan Definisi

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan :

1 Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat,

melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil

yang tersedia.

2 Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan,

pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil

antarsektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut,

serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat.

3 Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses

penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur kepentingan di

dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil

yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah

atau daerah dalam jangka waktu tertentu.

4 Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi

oleh perubahan di darat dan laut.

5 Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km2 (dua ribu

kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.

6 Pulau-pulau kecil adalah kumpulan beberapa pulau kecil yang membentuk kesatuan

ekosistem dengan perairan di sekitarnya.

7 Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya

nonhayati; sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan,

terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumber daya nonhayati

meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut

yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan

alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan

perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di wilayah pesisir.

8 Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non

organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan,

stabilitas, dan produktivitas.



I-2

9 Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12

(dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-

pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.

10 Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah rencana yang memuat arah

kebijakan lintas sektor untuk kawasan perencanaan pembangunan melalui penetapan tujuan,

sasaran dan strategi yang luas, serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat untuk

memantau rencana tingkat nasional.

11 Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah rencana yang menentukan

arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan

struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh

dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah

memperoleh izin.

12 Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah rencana yang memuat

susunan kerangka kebijakan, prosedur, dan tanggung jawab dalam rangka pengoordinasian

pengambilan keputusan di antara berbagai lembaga/instansi pemerintah mengenai

kesepakatan penggunaan sumber daya atau kegiatan pembangunan di zona yang ditetapkan.

13 Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah tindak lanjut

rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memuat tujuan, sasaran,

anggaran, dan jadwal untuk satu atau beberapa tahun ke depan secara terkoordinasi untuk

melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan oleh instansi pemerintah, pemerintah

daerah, dan pemangku kepentingan lainnya guna mencapai hasil pengelolaan sumber daya

pesisir dan pulau-pulau kecil di setiap kawasan perencanaan.

14 Rencana Zonasi Rinci adalah rencana detail dalam 1 (satu) zona berdasarkan arahan

pengelolaan di dalam rencana zonasi yang dapat disusun oleh pemerintah daerah dengan

memperhatikan daya dukung lingkungan dan teknologi yang dapat diterapkan serta

ketersediaan sarana yang pada gilirannya menunjukkan jenis dan izin yang dapat diterbitkan

oleh pemerintah daerah.

15 Peraturan pemanfaatan ruang adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan

pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil serta ketentuan pengendaliannya

yang disusun untuk setiap zona dan pemanfaatannya.

16 Izin Lokasi adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang dari sebagian Perairan

Pesisir yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut

pada batas keluasan tertentu dan/atau untuk memanfaatkan sebagian pulau-pulau kecil.

17 Kawasan adalah bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki fungsi tertentu

yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk

dipertahankan keberadaannya.

18 Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku

kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.



I-3

19 Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-

batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta proses-proses

ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem pesisir.

20 Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang

di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk lain hidup,

melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

21 Alokasi Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah.

22 Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten/Kota adalah rencana

Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten/Kota yang bersifat umum, berisi

arahan tentang alokasi ruang dalam rencana Kawasan Pemanfaatan Umum, rencana

Kawasan Konservasi, rencana Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan rencana Alur Laut.

23 Rencana Tata Ruang Wilayah adalah hasil perencanaan tata ruang berdasarkan aspek

administratif dan atau aspek fungsional yang telah ditetapkan.

24 Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari wilayah pesisir yang ditetapkan

peruntukkannya bagi berbagai sektor kegiatan. (Kawasan Pemanfaatan Umum setara dengan

kawasan budidaya dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang).

25 Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kawasan pesisir dan

pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan. (Kawasan Konservasi setara

dengan kawasan lindung dalam Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang penataan ruang).

26 Kawasan Strategis Nasional Tertentu adalah Kawasan yang terkait dengan kedaulatan

negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang

pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.

27 Alur laut adalah merupakan perairan yang dimanfaatkan, antara lain, untuk alur pelayaran,

pipa/kabel bawah laut, dan migrasi biota laut.

28 Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan

bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah

darat.

29 Daya Dukung Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kemampuan wilayah pesisir dan

Pulau-Pulau Kecil untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.

30 Mitigasi Bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik secara struktur atau

fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun nonstruktur atau nonfisik

melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana di wilayah pesisir dan

pulau-pulau kecil.

31 Paket Sumberdaya adalah informasi mengenai kondisi sumberdaya yang ada di area tertentu

di dalam satu unit perencanaan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.



I-4

32 Konsultasi publik adalah proses penggalian masukan yang dapat dilakukan melalui rapat,

musyawarah, dan/atau bentuk pertemuan lainnya yang melibatkan berbagai unsur

pemangku kepentingan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

33 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah.

34 Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang

bertanggungjawab pada pelaksanaan tugas di bidang tertentu di provinsi, atau

kabupaten/kota.

35 Pemangku Kepentingan Utama adalah para pengguna sumber daya pesisir dan pulau-pulau

kecil yang mempunyai kepentingan langsung dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber

daya pesisir dan pulau-pulau kecil, seperti nelayan tradisional, nelayan modern, pembudi

daya ikan, pengusaha pariwisata, pengusaha perikanan, dan masyarakat.

36 Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri atas Masyarakat Hukum Adat, Masyarakat Lokal,

dan Masyarakat Tradisional yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

37 Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun temurun bermukim di

wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada

asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki

pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai ketentuan

perundang-undangan.

38 Masyarakat Lokal adalah kelompok masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-

hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum,

tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya Pesisir dan pulau-pulau kecil

tertentu.

39 Masyarakat Tradisional adalah masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak

tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah

di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut

internasional.

40 Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional, yang selanjutnya disebut BKPRN adalah badan

yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007

tentang Penataan Ruang, yang tugas pokoknya mengoordinasikan penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan penataan ruang.

41 Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan

bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26

Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Provinsi dan di Kabupaten/Kota dan mempunyai

fungsi membantu pelaksanaan tugas Gubernur dan Bupati/Walikota dalam koordinasi

penataan ruang di daerah.



I-5

42 Instansi terkait adalah instansi Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, unit pelaksana

teknis, dan instansi vertikal yang terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau

kecil.

43 Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang

memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

44 Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai

unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

45 Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan

dan perikanan.

46 Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang bertanggung jawab di bidang kelautan,

pesisir dan pulau-pulau kecil.

1.2. Acuan Normatif

Pedoman ini disusun berdasarkan :

1. UU No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

2. UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

3. UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas;

4. UUU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

6. UU No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2014;

7. UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU

No 12 Tahun 2008;

8. UU No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

9. UU No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;

10. UU No 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

11. UU No 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

12. PP No 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut;

13. PP No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah,

pemerintahan Daerah, Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kab/ Kota;

14. PP No 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan;

15. PP No 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;

16. PP No 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar;

17. PP No 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

18. PP No 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang;

19. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-

Pulau Kecil;



I-6

20. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan

Perikanan;

21. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.16/MEN/2008 tentang Perencanaan

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

22. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan

Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

23. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.PER.30/MEN/2010 Tahun 2010 tentang

Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan;

24. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.PER.2/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan

Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah

Pengeloaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

25. Peraturan Menteri Perhubungan No.PM 68 Tahun 2011 tentang Alur Pelayaran di Laut;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas

Daerah.

1.3. Kedudukan, Fungsi dan Manfaat RZWP-3-K Provinsi

1.3.1. Kedudukan RZWP-3-K dalam Sistem Penataan Ruang dan Sistem Perencanaan Pembangunan

Pasal 6 ayat 5 UU UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa

Ruang laut dan ruang udara, pengelolaanya diatur dengan undang-undang tersendiri.

Khusus untuk ruang laut yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut adalah UU Nomor 27

Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah

diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2014. UU Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah

dengan UU Nomor 1 Tahun 2014 merupakan Leg Specialis dari UU Nomor 26 Tahun 2007,

Indonesia mengenal asas Leg Spesialis Derogat Leg Generalis, hal-hal yang sifatnya khusus lebih

diutamakan dari hal yang sifatnya umum. Ruang lingkup pengaturan UU Nomor 27 Tahun 2007

sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2014, meliputi ke arah darat mencakup

wilayah administrasi kecamatan dan ke arah laut sejauh 12 mil laut diukur dari garis pantai

(cakupan wilayah pesisir).

Sesuai dengan UU Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun

2014, terdapat 3 (tiga) struktur yang menyusun pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, yakni

perencanaan, pemanfaatan, serta pengawasan dan pengendalian. Struktur perencanaan

memuat perencanaan yang bersifat spasial (keruangan) yaitu Rencana Zonasi Wilayah Pesisir

dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RZWP-3-K. Walaupun UU Nomor 27 Tahun 2007

sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2014 tidak secara eksplisit menyebut tata

ruang laut, namun perencanaan spasial tersebut diistilahkan dengan rencana zonasi wilayah

pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP-3-K).

Berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun

2014 pada Bab I Pasal 1 disebutkan, Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arah

penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan



I-7

pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dan tidak boleh

dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin. Pengertian ini

mirip dengan definisi tata ruang yang tersurat dan tersirat pada Bab 1 Pasal 1 dalam UU Nomor

26 Tahun 2007. Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di dalam pasal 7

ayat (1), terdiri atas :

1) Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP-3-K), yang memuat

isu, visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program;

2) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K), yang memuat rencana alokasi ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;

3) Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RPWP-3-K), yang memuat susunan kerangka kebijakan, prosedur, dan tanggung jawab dalam rangka

pengoordinasian pengambilan keputusan di antara berbagai lembaga/instansi pemerintah mengenai kesepakatan penggunaan sumber daya atau kegiatan pembangunan di zona yang ditetapkan; dan

4) Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RAPWP-3-K), yang memuat tujuan, sasaran, anggaran, dan jadwal untuk satu atau beberapa tahun ke depan secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya guna mencapai hasil pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil di setiap Kawasan perencanaan.

Hirarki perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat dilihat pada

gambar 1.1 sebagai berikut :

Gambar 1.1. Hirarki Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Selanjutnya di Pasal 7 ayat (3) disebutkan bahwa Pemerintah daerah wajib menyusun Rencana

Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) sesuai dengan kewenangan masing-

masing.



I-8

Pemerintah daerah provinsi menyusun RZWP-3-K dengan memperhatikan:

1. RSWP-3-K dan RPJPD Provinsi atau Kabupaten/Kota yang terkait dengan pengelolaan

wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;

2. alokasi ruang untuk akses publik;

3. alokasi ruang untuk kepentingan sosial, ekonomi, dan budaya dengan tetap

memperhatikan kepemilikan serta penguasaan sumber daya di wilayah pesisir dan

pulau-pulau kecil;

4. keserasian, keselarasan dan keseimbangan dengan RTRW provinsi dan/atau RTRW

kabupaten/kota;

5. integrasi ekosistem darat dan laut;

6. keseimbangan antara perlindungan dan pemanfaatan berbagai jenis sumber daya

pesisir dan pulau-pulau kecil, jasa lingkungan, dan fungsi ekosistem dalam satu

bentang alam ekologis (bioekoregion);

7. perencanaan Pembangunan lainnya seperti Rencana Tata Ruang Hutan/Tata Guna

Hutan Kesepakatan (TGHK), Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP), Kawasan

Rawan Bencana, Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), prasarana perhubungan laut,

kawasan pemukiman, dan kawasan pertambangan;

8. kawasan, zona, dan/atau alur laut kabupaten/kota yang telah ditetapkan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan; dan

9. peta rawan bencana dan peta risiko bencana.

Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1

Tahun 2014 pada Bab IV tentang Perencanaan pasal 9 ayat (1), disebutkan bahwa RZWP-3-K

merupakan arahan pemanfaatan sumber daya di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kab/kota. Penyusunan RZWP-3-K seperti apa yang

diamanatkan UU Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun

2014 Pasal 9 ayat (2) tersebut di atas menegaskan bahwa RZWP-3-K harus diserasikan,

diselaraskan, dan diseimbangkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab/Kota.

Rencana Tata Ruang Wilayah dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 termasuk dalam Rencana Umum

Tata Ruang yang secara hirarki terdiri dari RTRW Nasional, RTRW Provinsi, RTRW Kab/Kota.

Kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki keterkaitan dengan

kebijakan perencanaan pembangunan nasional dan kebijakan penataan ruang. Berdasarkan

tujuan perencanaan pembangunan nasional, aktualisasi UU Nomor 25 Tahun 2004 diantaranya

ditandai dengan dihasilkannya: (a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang; (b) Rencana

Pembangunan Jangka Menengah; dan (c) Rencana Pembangunan Tahunan. Keseluruhan

dokumen perencanaan tersebut menjadi pedoman bagi pelaksanaan segenap urusan yang

menjadi kewenangan pemerintah daerah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran daerah

pada akhir periode rencana, dan sekaligus menjadi dasar dalam penganggaran (pembiayaan)

program dan kegiatan yang dilaksanakan pemerintah dan pemerintah daerah. Dalam rangka

menjamin konsistensi pelaksanaan dokumen RZWP-3-K yang sudah disusun, maka hasil tersebut



I-9

perlu menjadi bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah. Artinya Pemda perlu

menyusun tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana

pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang telah memasukkan

pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dokumen RSWP-3-K diharapkan berfungsi

sebagai instrumen yang akan dipakai sebagai referensi kebijakan dan program kegiatan dalam

pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sampai dengan beberapa tahun ke depan

oleh pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka

dokumen RSWP-3-K haruslah: (a) sejalan dan menjadi bagian dari sistem dan dokumen

perencanaan pembangunan daerah, serta (b) dilaksanakan secara konsisten oleh masing-masing

sektor, baik daerah maupun pusat.

Pada dasarnya, integrasi dokumen RZWP-3-K tersebut sejalan dengan sistem dan konsep

perencanaan pembangunan yang ada (UU Nomor 25 Tahun 2004) sebagaimana ilustrasi pada

Gambar 1.2 Tampak bahwa adopsi dan pelembagaan dokumen tersebut dilakukan dengan

menjadikan dokumen RZWP-3-K sebagai input dalam penyusunan RPJMD (Rencana

Pembangunan Jangka Mengengah Daerah), RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), Renstra

SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), dan Renja SKPD.

Gambar 1.2 Kedudukan Perencanaan Pengelolaan WP3K dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

1.3.2. Fungsi dan Manfaat RZWP-3-K

RZWP-3-K Provinsi, antara lain berfungsi:

1) Sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD)

2) Sebagai acuan dalam penyusunan RPWP-3-K dan RAPWP-3-K

3) Sebagai instrumen penataan ruang di perairan laut wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil

4) Memberikan kekuatan hukum terhadap alokasi ruang di perairan laut wilayah pesisir, dan

pulau-pulau kecil

5) Untuk memberikan rekomendasi dalam pemberian perizinan di perairan laut wilayah pesisir,

Perencanaan Spasial



I-10

dan pulau-pulau kecil

6) Sebagai acuan dalam rujukan konflik di perairan laut wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil

7) Sebagai acuan dalam pemanfaatan ruang di perairan laut wilayah pesisir, dan pulau-pulau

kecil

8) Sebagai acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan di WP3K.

Manfaat RZWP-3-K Provinsi adalah untuk :

1) Memfasilitasi akselerasi pertumbuhan ekonomi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

2) Mengidentifikasi daerah-daerah yang sesuai untuk dimanfaatkan

3) Mendorong pemanfaatan ruang dan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil yang efisien

4) Mengurangi kemungkinan dampak negatif dari pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-

pulau kecil

5) Mengidentifikasi daerah-daerah yang penting secara ekologi dan kelangsungan kehidupan

habitat pesisir dan pulau-pulau kecil dan mengurangi konflik dengan pemanfaatan ekonomi

6) Menjamin dan memastikan alokasi ruang untuk keanekaragaman hayati dan konservasi

alam

7) Mendorong kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan melalui

keterlibatan dalam proses perencanaan

8) Melindungi ruang yang secara turun-temurun dimanfaatkan untuk kepentingan sosial

budaya masyarakat seperti untuk upacara adat, wilayah ulayat, wilayah suci laut

9) Mengurangi konflik pemanfaatan ruang baik antara pemanfaatan yang tidak kompatibel

maupun konflik antara pemanfaatan manusia dan kelestarian lingkungan alam

1.4. Maksud dan Tujuan

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan dalam kegiatan penyusunan RZWP-3-K Provinsi oleh

pemerintah daerah provinsi dan para pemangku kepentingan lainnya.

Tujuan disusunnya pedoman ini adalah untuk mewujudkan RZWP-3-K Provinsi yang sesuai dengan

ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan

Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2014.

1.5. Masa Berlaku RZWP-3-K Provinsi

RZWP-3-K Provinsi berlaku selama 20 (dua puluh) tahun terhitung mulai sejak ditetapkan dan

dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

Pedoman Teknis Penyusunan RZWP3K Provinsi


II-1

Bab II Ketentuan Teknis Muatan RZWP-3-K

Provinsi

2.1 Batas Wilayah Perencanaan RZWP-3-K Provinsi

Batas wilayah perencanaan RZWP3K provinsi ke arah darat adalah Kecamatan Pesisir dan ke

arah laut hingga batas wilayah pengelolaan perairan Provinsi sejauh 12 mil laut.

Bagi daerah yang telah memiliki cakupan wilayah di perairan laut berdasarkan peraturan

perundangan yang berlaku, batas wilayah perencanaan RZWP-3-K mengacu pada peraturan

tersebut.

Penentuan batas wilayah perencanaan untuk daerah yang memiliki pulau-pulau kecil mengacu

pada peraturan Permendagri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah,

sebagai berikut :

A. Untuk mengukur batas daerah di laut pada suatu pulau yang berjarak lebih dari 2 kali 12

mil laut yang berada dalam satu provinsi, diukur secara melingkar dengan jarak 12 mil laut

untuk provinsi dan sepertiganya untuk kabupaten/kota.

Gambar 2.1 Contoh Penarikan Garis Batas Pada Pulau yang Berjarak Lebih Dari 2 (Dua) Kali 12 Mil Laut yang Berada Dalam 1 (Satu) Provinsi

(Sumber : Permendagri No. 76 Tahun 2012)

B. Untuk mengukur batas daerah di laut pada suatu pulau yang berjarak kurang dari 2 (dua)

kali 12 mil laut yang berada dalam satu daerah provinsi, diukur secara melingkar dengan

jarak 12 mil laut untuk Batas Laut Provinsi dan sepertiganya merupakan kewenangan

pengelolaan Kabupaten dan Kota di laut.



II-2

Gambar 2.2 Contoh Penarikan Garis Batas Pada Pulau yang Berjarak Kurang Dari

2 (Dua) Kali 12 Mil Laut yang Berada Dalam 1(Satu) Provinsi


C. Untuk mengukur Batas Daerah di Laut pada suatu Gugusan Pulau-Pulau yang berada dalam

satu daerah provinsi, diukur secara melingkar dengan jarak 12 mil laut untuk batas

kewenangan pengelolaan laut provinsi dan sepertiganya merupakan kewenangan

pengelolaan Kabupaten/kota di laut.

Gambar 2.3 Contoh Penarikan Garis Batas Pada Gugusan Pulau-Pulau

yang Berada Dalam Satu Provinsi


D. Untuk mengukur Batas Daerah di Laut pada Pulau yang berada pada daerah yang berbeda

provinsi dan berjarak kurang dari 2 kali 12 mil laut, diukur menggunakan prinsip garis

tengah (median line).



II-3

Gambar 2.4 Contoh Penarikan Garis Batas Pada Pulau yang Berjarak Kurang Dari 2 (Dua) Kali 12 Mil

Laut yang Berada Pada Provinsi yang Berbeda


2.2 Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Kabupaten/Kota

Tujuan, Kebijakan, dan Strategi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi

merupakan terjemahan dari visi dan misi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

pengembangan provinsi untuk mencapai kondisi ideal pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-

pulau kecil provinsi yang diharapkan.

A. Tujuan

Tujuan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi merupakan arahan

perwujudan alokasi ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi yang ingin dicapai

pada masa yang akan datang (20 tahun).

Tujuan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi memiliki fungsi:

1) sebagai dasar untuk memformulasikan kebijakan dan strategi RZWP-3-K provinsi;

2) memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama RZWP-3-K provinsi; dan

3) sebagai dasar penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah

pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi.

Tujuan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi dirumuskan berdasarkan:

1) visi dan misi pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi;

2) karakteristik wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi;

3) isu strategis; dan

4) kondisi objektif yang diinginkan.

Tujuan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi dirumuskan dengan

kriteria:



II-4

1) tidak bertentangan dengan tujuan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

nasional;

2) jelas dan dapat tercapai sesuai jangka waktu perencanaan; dan

3) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

B. Kebijakan

Kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi merupakan arah

tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan pengelolaan wilayah pesisir dan

pulau-pulau kecil provinsi.

Kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi berfungsi sebagai:

1) sebagai dasar untuk memformulasikan strategi pengelolaan wilayah pesisir dan

pulau-pulau kecil provinsi;

2) sebagai dasar untuk merumuskan alokasi ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau

kecil;

3) memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama pengelolaan wilayah

pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi; dan

4) sebagai dasar penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah

pesisir dan pulau-pulau kecil.

Kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi dirumuskan

berdasarkan:

1) tujuan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi;

2) karakteristik wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi;

3) kapasitas sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi dalam

mewujudkan tujuan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan

4) ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi dirumuskan dengan

kriteria:

1) mengakomodasi kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

nasional dan provinsi yang berlaku pada wilayah provinsi bersangkutan;

2) jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan pada

wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi bersangkutan;

3) mampu menjawab isu-isu strategis baik yang ada sekarang maupun yang

diperkirakan akan timbul di masa yang akan datang; dan


C. Strategi

Strategi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi merupakan penjabaran

kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi ke dalam langkah-

langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Strategi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi berfungsi:

1) sebagai dasar untuk penyusunan rencana alokasi ruang, dan penetapan kawasan

strategis provinsi;



II-5

2) memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RZWP-3-K

provinsi; dan

3) sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah

pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi.

Strategi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi dirumuskan berdasarkan:

1) kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil wilayah provinsi;

2) kapasitas sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi dalam

melaksanakan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan

3) ketentuan peraturan perundang-undangan.

Strategi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil wilayah provinsi dirumuskan

dengan kriteria:

1) memiliki kaitan logis dengan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau

kecil;

2) tidak bertentangan dengan tujuan, kebijakan, dan strategi pengelolaan wilayah

pesisir dan pulau-pulau kecil nasional;

3) jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan pada

wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi bersangkutan secara efisien dan

efektif;

4) harus dapat dijabarkan secara spasial dalam rencana alokasi ruang wilayah pesisir

dan pulau-pulau kecil provinsi; dan


Tujuan, kebijakan, dan strategi tersebut diatas diadopsi dari tujuan, kebijakan, dan strategi

yang tertuang dalam dokumen RSWP-3-K. Apabila belum ada, maka harus merumuskan

Tujuan, kebijakan, dan strategi Pengelolaan WP-3-K.

2.3 Rencana Alokasi Ruang WP-3-K Provinsi

RZWP3K merupakan arahan pemanfaatan sumber daya di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

pemerintah provinsi dan/atau pemerintah Kabupaten/Kota yang secara spasial diwujudkan

dalam alokasi ruang. Alokasi ruang terbentuk dari distribusi peruntukan ruang yang terdiri dari

alokasi-alokasi ruang dengan fungsi-fungsi tertentu.

RZWP-3-K provinsi memuat:

a. pengalokasian ruang dalam Kawasan Pemanfaatan Umum, Kawasan Konservasi,

Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan Alur Laut;

b. keterkaitan antara Ekosistem darat dan Ekosistem laut dalam suatu Bioekoregion;

c. penetapan pemanfaatan ruang laut; dan

d. penetapan prioritas Kawasan laut untuk tujuan konservasi, sosial budaya, ekonomi,

transportasi laut, industri strategis, serta pertahanan dan keamanan.



II-6

Ketentuan mengenai alokasi ruang dalam RZWP3K Provinsi diatur sebagai berikut:

Tabel 2.1 Ketentuan Pengaturan Alokasi Ruang RZWP-3-K Provinsi

Hirarki Rencana Ketentuan Alokasi Ruang Keterangan

RZWP-3-K Provinsi 1. Kawasan Pemanfaatan Umum

2. Kawasan Konservasi 3. Kawasan Strategis

Nasional Tertentu 4. Alur Laut

RZWP-3-K Provinsi meliputi: a. wilayah perairan yang menjadi

kewenangan kabupaten/kota; dan

b. wilayah perairan yang menjadi kewenangan provinsi.

Pengaturan antara batas akhir wilayah Kabupaten/Kota (4 mil) s/d 12 mil ke arah laut adalah sampai dengan zona

Tabel 2.2 Pembagian Alokasi Ruang RZWP-3-K Provinsi dalam Wilayah Perairan yang Menjadi Kewenangan Provinsi

ARAHAN PEMANFAATAN

Kawasan Zona

1. Kawasan Pemanfaatan Umum

1. pariwisata; 2. pemukiman; 3. pelabuhan; 4. pertanian; 5. hutan; 6. pertambangan; 7. perikanan tangkap; 8. perikanan budidaya; 9. industri; 10. fasilitas umum; dan/atau 11. pemanfaatan lainnya sesuai dengan karakteristik

biogeofisik lingkungannya.

2. Kawasan Konservasi 1. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K); 2. Kawasan Konservasi Maritim (KKM); 3. Kawasan Konservasi Perairan (KKP); dan 4. Sempadan pantai.

3. Kawasan Strategis Nasional Tertentu

1. pengelolaan batas-batas maritim kedaulatan negara; 2. pertahanan dan keamanan negara; 3. pengelolaan situs warisan dunia; 4. kesejahteraan masyarakat; dan/atau 5. pelestarian lingkungan.

4. Alur Laut 1. alur pelayaran; 2. pipa/kabel bawah laut; dan 3. migrasi biota laut.



II-7

Rencana alokasi ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi berfungsi :

a. Sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat dan

kegiatan pelestarian lingkungan dalam WP-3-K provinsi;

b. Sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan terkait dengan kedaulatan negara,

pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia yang pengembangannya

diprioritaskan bagi kepentingan nasional;

c. Sebagai alokasi ruang untuk kepentingan perlindungan cadangan sumberdaya ikan;

d. Mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang darat laut dan di ruang

pesisir itu sendiri;

e. Mengatur keseimbangan, keserasian, dan sinergitas peruntukan ruang di laut; dan

f. Sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan ruang perairan laut pada wilayah pesisir dan

pulau-pulau kecil provinsi.

g. Sebagai dasar penentuan lokasi reklamasi, yang meliputi lokasi reklamasi dan lokasi

sumber material reklamasi. Zona yang sesuai untuk reklamasi harus mengikuti

Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan

Pulau-Pulau Kecil.

Rencana alokasi ruang WP3K dirumuskan dengan memperhatikan :

a. Kebijakan dan strategi Pengelolaan WP-3-K provinsi;

b. Kesesuaian dan Keterkaitan antar kegiatan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;

c. Daya dukung dan daya tampung wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;

d. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait;

e. kebijakan pengembangan kawasan strategis nasional yang berada di wilayah pesisir dan

pulau-pulau kecil provinsi yang bersangkutan;

f. Rencana alokasi ruang di wilayah pesisir daratan mengikuti nomenklatur RTRW,

sedangkan di wilayah perairan mengikuti RZWP-3-K;

g. Rencana alokasi ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi yang berbatasan

dengan provinsi yang bersangkutan;

h. Sistem klaster dengan mempertimbangkan keterkaitan ekologi, ekosistem, dan sosial

budaya;

Rencana alokasi ruang RZRWP-3-K di perairan ditetapkan sebagai hasil analisis tiga dimensi

ruang, yaitu permukaan, kolom, dan dasar laut. Pada setiap dimensi, alokasi ruang laut dapat

mengakomodasi kegiatan yang multifungsi pada zona tertentu.

Dalam kolom perairan pesisir dan pulau-pulau kecil secara vertikal dapat dialokasikan untuk

berbagai zona/subzona peruntukan. Pemanfaatan ruang dimaksud didasarkan pada hasil

analisis peruntukan ruangnya secara vertikal. Walaupun demikian, alokasi berbagai

zona/subzona tersebut harus disertai dengan peraturan pemanfaatan ruang yang memuat

aturan-aturan kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan tidak diperbolehkan, serta kegiatan yang

hanya boleh dilakukan dengan syarat, yang disertai pengaturan tata waktu. Sebagai contoh,

misalnya didalam praktek biasanya pada layer permukaan dapat digunakan untuk kegiatan

pelayaran dan wisata bahari, pada layer kolom perairan dapat digunakan untuk penangkapan



II-8

ikan, sedangkan pada layer perairan dasar laut dapat digunakan untuk kegiatan konservasi dan

wisata selam.

Gambar 2.5 Ilustrasi Alokasi Ruang Laut Tiga Dimensi

2.4 Peraturan Pemanfaatan Ruang

Peraturan pemanfaatan ruang provinsi berisi ketentuan persyaratan pemanfaatan ruang dan

ketentuan pengendaliannya yang disusun untuk setiap zona peruntukan dalam RZWP-3-K.

RZWP-3-K provinsi memuat peraturan pemanfaatan ruang pada wilayah perairan yang menjadi

kewenangan provinsi.

Ketentuan peraturan pemanfaatan ruang berfungsi:

1) sebagai alat pengendali pengembangan kawasan/zona/subzona;

2) menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana zonasi;

3) menjamin agar kegiatan pemanfaatan baru tidak mengganggu pemanfaatan ruang yang

telah berjalan dan sesuai dengan rencana alokasi ruang; dan

4) mencegah dampak pembangunan yang merugikan.

Ketentuan persyaratan pemanfaatan ruang merupakan persyaratan kegiatan pemanfaatan

kawasan/zona yang meliputi:

a. jenis kegiatan yang dapat dilakukan di dalam kawasan/zona (dinyatakan dalam kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan tidak diperbolehkan, serta kegiatan yang hanya boleh dilakukan dengan syarat)

b. Besaran kegiatan pemanfaatan pada kawasan/zona (dinyatakan dalam luas jenis kegiatan pemanfaatan yang boleh dilakukan pada kawasan/zona)

c. ketentuan teknis kegiatan pemanfaatan kawasan/zona (sesuai dengan ketentuan peraturan teknis kegiatan sektor bersangkutan)



II-9

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan kegiatan pengendalian pemanfaatan

ruang yang dilaksanakan melalui instrumen perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta

arahan pengenaan sanksi.

Gambar 2.6. Hubungan Instrumen Perencanaan, Pengendalian, dan Program

Peraturan pemanfaatan ruang memuat ketentuan umum persyaratan kegiatan pemanfaatan

kawasan/zona yang meliputi :

1. ketentuan umum pernyataan pemanfaatan kawasan/zona adalah penjabaran secara umum

ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang yang

mencakup seluruh wilayah administratif;

2. ketentuan umum pernyataan pemanfaatan kawasan/zona berfungsi sebagai:

a. bagi penentuan persyaratan kegiatan pemanfaatan kawasan/zona;

b. bagi bahan pertimbangan pemberian izin ; dan

c. pengawasan kegiatan pemanfaatan ruang.

3. ketentuan umum pernyataan pemanfaatan kawasan/zona yang ditetapkan dalam RZWP-3-

K berisikan:

a) jenis alokasi ruang, deskripsi atau definisi alokasi ruang yang telah ditetapkan dalam

rencana alokasi ruang WP-3-K;

b) ketentuan umum kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta

kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh ijin;

c) ketentuan tentang prasarana minimum yang perlu diatur terkait pemanfaatan ruang;

d) ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan provinsi untuk

mengendalikan pemanfaatan ruang, seperti pada kawasan konservasi.

2.5 Arahan Pemanfaatan Ruang WP-3-K



II-10

Arahan pemanfaatan ruang WP3K dijabarkan ke dalam indikasi program utama dalam jangka

waktu perencanaan 5 (lima) tahunan hingga akhir tahun perencanaan 20 (duapuluh) tahun.

Arahan pemanfaatan ruang WP3K provinsi berfungsi sebagai :

1. acuan bagi pemerintah dan masyarakat dalam pemrograman penataan/pengembangan

wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi;

2. arahan dalam penyusunan program sektoral (besaran, lokasi, sumber pendanaan,

instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan);

3. dasar estimasi kebutuhan pembiayaan setiap jangka waktu 5 (lima) tahun; dan

4. acuan bagi masyarakat dalam melakukan investasi

Arahan pemanfaatan ruang WP3K provinsi disusun berdasarkan:

1. rencana alokasi ruang;

2. ketersediaan sumber daya dan sumber pendanaan;

3. kesepakatan para pemangku kepentingan dan kebijakan yang ditetapkan; dan

4. prioritas pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan pentahapan rencana

pelaksanaan program sesuai dengan RPJPD atau RSWP-3-K.

Indikasi program utama dalam arahan pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

provinsi meliputi :

a. Usulan program utama

Usulan program utama adalah program-program utama pengembangan wilayah pesisir

dan pulau-pulau kecil provinsi yang diindikasikan memiliki bobot kepentingan utama

atau diprioritaskan untuk mewujudkan alokasi ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau

kecil provinsi sesuai tujuan.

b. Lokasi

Lokasi adalah tempat yang dijabarkan dalam koordinat geografis serta dituangkan

diatas peta, dimana usulan program utama akan dilaksanakan.

c. Besaran

Besaran adalah perkiraan jumlah/luas satuan masing-masing usulan program utama

pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang akan dilaksanakan.

d. Sumber Pendanaan

Sumber pendanaan dapat berasal dari APBD provinsi, APBN, swasta dan/atau

masyarakat.

e. Instansi Pelaksana

Instansi pelaksana adalah pelaksana program utama yang meliputi pemerintah (sesuai

dengan kewenangan masing-masing pemerintahan), swasta, serta masyarakat.

f. Waktu dan Tahapan Pelaksanaan

Usulan program utama direncanakan dalam kurun waktu perencanaan 20 (dua puluh)

tahun yang dirinci setiap 5 (lima) tahunan, sedangkan masing-masing program

mempunyai durasi pelaksanaan yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan. Program

utama 5 (lima) tahun dapat dirinci kedalam program utama tahunan.



III-1 III-1

Bab III Prosedur dan Proses Penyusunan

RZWP-3-K

3.1. Prosedur Penyusunan RZWP-3-K

Prosedur penyusunan RZWP-3-K merupakan tahapan yang dilalui sebelum disusun RZWP-3-K,

meliputi tahap pra penyusunan RZWP-3-K, yaitu kegiatan identifikasi stakeholder, sosialisasi, dan

pelatihan/Bimbingan Teknis (Bimtek), dan tahap pembentukan tim penyusun RZWP-3-K.

3.1.1. Pra Penyusunan RZWP-3-K

1) Identifikasi Stakeholder

Langkah awal sebelum disusun RZWP-3-K, harus dilakukan identifikasi Stakeholders

users laut dengan menggunakan pendekatan Stakeholders Analysis yang meliputi

identifikasi pemangku kepentingan, tingkat otoritas yang dimiliki, tingkat kepentingan

masing-masing pemangku kepentingan terhadap sumberdaya dan perencanaan RZWP-3-

K, pengaruh pemangku kepentingan dalam implementasi RZWP-3-K. Kegunaannya adalah

untuk melihat potensi-potensi peluang serta hambatan yang akan terjadi selama

pelaksanaan penyusunan RZWP-3-K, dan agar apabila terjadi hambatan dalam

penyusunan RZWP-3-K, dapat segera dianalisis pihak-pihak mana yang berpengaruh dan

untuk segera ditangani. Analisis ini diharapkan dapat menghasilkan pendekatan dan

strategi untuk melancarkan pelaksanaan penyusunan RZWP-3-K.

Tabel 3.1 Contoh Identifikasi Stakeholders

Catatan : Langkah ini ditambahkan skoring analysis stakeholder, termasuk disertainya berita acara

berisikan data kuota anggota untuk verifikasi.

2) Sosialisasi

Sosialisasi perlu dilakukan sebelum dilakukan penyusunan RZWP3K. Sosialisasi

dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai pengelolaan

wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk di dalamnya terkait kebijakan dan

program terkait penyusunan RZWP-3-K, menumbuhkan rasa kepemilikan dari para

1. Daftar

Stakeholders;

SKPD, kelompok

users dan masy

pesisir

2. Otoritas dan

tingkat

kepentingan

Stakeholders

3. Tingkat

kepentingan dan

lokasinya

4. Tingkat kepentingan

Stakeholders dalam

proses perencanaan?

5. Saran

Keterlibatan

dalam proses

penyusunan

RZWP-3-K

6. Pengaruh

Stakeholders

dalam

Implementasi

RZWP-3-K

Kelompok

nelayan bagan

tancap

Tidak ada

otoritas,

pengguna aktif di

laut, sangat

tergantung dgn

kualitas air.

Sangat tinggi

karena butuh

kualitas air yang

baik di lokasinya,

pendukung

sumber ekonomi

nelayan

Sangat berpengaruh

and memiliki kelompok

nelayan yang

terorganisir baik. Dekat

dengan DKP setempat

krn mendapatkan

bantuan modal/alat

tangkap,dll

Anggota Pokja/

FGD/ Konsultasi

Publik/

Responden /

Gatekeeper/ Key

Informan Person/

dll

Kepatuhan dan

kerjasama

Stakeholders ini

sangat penting



III-2 III-2

pemangku kepentingan terhadap rencana yang berlangsung di daerahnya. Sosialisasi

perlu dilakukan untuk meminimalisir konflik di kemudian hari, oleh karena itu pada saat

sosialisasi harus melibatkan berbagai pihak terkait. Sosialisasi selayaknya diikuti oleh

target peserta seperti tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 3.2 Tujuan dan Target Peserta Sosialisasi Penyusunan RZWP-3-K

Tujuan Target Peserta

Agar masyarakat mengenal, mengetahui, dan memahami tentang kebijakan dan program

Menjelaskan rencana penyusunan dokumen perencanaan WP-3-K dan menumbukan rasa kepemilikan Stakeholder terhadap rencana yang berlangsung di daerahnya

Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan Stakeholder terhadap pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

1) Pemerintah SKPD daerah yang terdiri dari :

1. Bappeda 2. Dinas Kelautan dan perikanan 3. Dinas Pekerjaan Umum 4. BPN 5. Dinas Kehutanan 6. Dinas Pertanian 7. Dinas Pariwisata 8. Dinas Perhubungan 9. Dinas Perindustrian 10. Dinas Lingkungan hidup. 11. Dinas Pendapatan Daerah 12. Dinas Pertambangan/ESDM 13. BUMD 14. dll.

2) TNI AL dan POLAIRUD 3) DPRD 4) LSM 5) Perguruan Tinggi/Akademisi 6) Kelompok Masyarakat (Masyarakat Hukum Adat,

Masyarakat Lokal, dan Masyarakat Tradisional) 7) Camat, Lurah/Kepala Desa 8) Dunia Usaha di Bidang Kelautan dan Perikanan 9) Pers

Sosialisasi penyusunan RZWP-3-K harus memiliki strategi komunikasi agar tercapai tujuan

secara efektif. Penentuan target, pesan utama yang akan disampaikan (key message),

media penyampaian (channeling) dan metode penyampaian harus disusun sedemikian

rupa agar masing-masing Stakeholders memahami perlunya RZWP-3-K. Identifikasi target

sosialisasi dapat diselaraskan dengan identifikasi Stakeholders sehingga dapat

disinkronkan satu sama lain. Materi, jadwal pelaksanaan, metode, serta output sosialisasi

penyusunan RZWP-3-K provinsi, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Materi, Metode, Output dan Lokasi Sosialisasi

Penyusunan RZWP-3-K

Materi Metode Output Lokasi

Pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan amanat UU No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pengumuman

Pemutaran film berisikan contoh kasus

Adanya kesamaan cara pandang dan pola pikir yang sama para eksekutif dan legislatif di tingkat

- Provinsi sasaran sosialisasi

- Kantor Pemerintah



III-3 III-3

3) Pelatihan/Bimbingan Teknis (Bimtek)

Pelatihan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan anggota Kelompok Kerja

Perencanaan Tata Ruang pada lembaga yang mengkoordinasikan penataan ruang di

daerah/BKPRD (Tim Penyusun RZWP-3-K) dalam menyusun dokumen RZWP-3-K.

Tabel 3.4 Tujuan dan Target Peserta Bimtek Penyusunan RZWP-3-K

Tujuan Target Peserta

Agar peserta memahami kebijakan dan tahapan penyusunan RZWP-3-K

Agar peserta memahami kebutuhan data dasar dan tematik, pengumpulan data, survey lapangan, penyusunan peta tematik dan paket sumberdaya

Agar peserta memahami pengertian dan jenis bencana, konsep mitigasi bencana dalam penyusunan RZWP-3-K

Agar peserta memahami pengertian zona dalam kawasan konservasi, kebutuhan data dan informasi, pertimbangan dan ketentuan, delineasi serta pengaturan

Agar peserta memahami pengertian zona (perikanan budidaya, perikanan tangkap, pertambangan, pariwisata, permukiman dan perdagangan, industri), kebutuhan data dan informasi, pertimbangan dan ketentuan, delineasi serta pengaturan.

Agar peserta memahami kriteria, pertimbangan, dan penentuan alokasi ruang RZWP-3-K

Agar peserta memahami pengertian Alur Laut, kebutuhan data dan informasi pertimbangan dan ketentuan, delineasi serta pengaturan.

Agar peserta memahami prosedur penanganan konflik dalam RZWP-3-K

Agar peserta memahami peran dan pelibatan pemangku kepentingan dalam RZWP-3-K

Peserta terdiri atas anggota Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang BKPRD (Tim Penyusun RZWP-3-K)

Kebijakan RZWP-3-K

Harmonisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K)

Diskusi/ seminar/ pertemuan terbuka

Media cetak dan media elektronik

daerah dalam perencanaan WP-3-K.

Adanya dukungan dan partisipasi dari pemerintah daerah agar didapatkan suatu komitmen baik dari pemerintah daerah maupun badan legislatif setempat .

Adanya pemahaman tentang RZWP-3-K sebagai instrumen penataan ruang perairan laut.

Daerah (Dinas Kelautan dan perikanan atau Bappeda)



III-4 III-4

Tabel 3.5 Materi, Metode, Output dan Lokasi Bimtek Penyusunan RZWP-3-K

3.2. Penyusunan RZWP-3-K

Seluruh tahapan dalam proses penyusunan RZWP-3-K merupakan langkah yang mutlak dilalui

untuk mencapai dokumen final yang merupakan hasil perencanaan bersama.

Proses penyusunan RZWP-3-K, meliputi tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan RZWP-3-K

2. Penyusunan Dokumen Final RZWP-3-K

3. Penetapan Ranperda RZWP-3-K

Materi Metode Output Lokasi

Proses penyusunan RZWP-3-K

Pengumpulan dan analisis data spasial serta pemetaan

RZWP-3-K berbasis Mitigasi Bencana

Data Informasi, Kriteria, Pertimbangan dan Penentuan, Delineasi, serta Pengaturan Kawasan Konservasi, Alur Laut, Zona perikanan budidaya, perikanan tangkap, Zona pertambangan, Zona pariwisata, Zona permukiman dan perdagangan, Zona industri

Kriteria, pertimbangan, dan penentuan alokasi ruang

Resolusi Konflik dalam RZWP-3-K

Pelibatan pemangku kepentingan dalam RZWP-3-K

Simulasi

Pemutaran film berisikan contoh kasus

Diskusi/ seminar/ pertemuan terbuka

Adanya peningkatan pemahaman dalam penyusunan RZWP-3-K

- Provinsi sasaran Bimtek

- Kantor Pemerintah Daerah (Dinas Kelautan dan perikanan atau Bappeda)



III-5 III-5

Gambar 3.1 Tahapan dan Proses/Output Penyusunan RZWP-3-K Provinsi

Permohonan

Tanggapan/Saran

Penyusunan Dokumen

Final

13 Pembahasan Ranperda

Penetapan

Pembahasan Draft Ranperda oleh DPRD

Evaluasi

Penetapan Ranperda menjadi Perda RZWP-3-K 14

Pe

nyu

sun

an D

ok

um

en

Fin

al R

ZW

P-3

-K

Persiapan Penyusunan Rencana Kerja

Penyusunan TOR/RAB

1

2

4

7

8

3

6

12

Pengumpulan Data

Survei Lapangan

Pengolahan dan

Analisis Data

Penentuan Usulan

Alokasi Ruang

Konsultasi Publik

Penyusunan Dokumen

Antara

Pengumpulan data sekunder

Pengumpulan data primer (apabila data sekunder yang telah

dikumpulkan belum memenuhi kebutuhan)

Pengolahan dan analisis data untuk disusun dalam peta-peta tematik

Peta-peta tematik

Hasil pendeskripsian terhadap peta-peta tematik yang disusun

Penyampaian Draft Dokumen Awal RZWP3K

Menjaring masukan

Hasil perbaikan dokumen awal

Analisis non spasial

Analisis konflik pemanfaatan ruang (resolusi konflik)

Penentuan Alokasi Ruang

Penyelarasan , penyerasian dan penyeimbangan dengan RTRW

Penyusunan pernyataan pemanfaatan ruang peraturan pemanfaatan ruang

Penyusunan Indikasi Program

Draft Rancangan Perda RZWP-3-K

Konsultasi Publik

Penyampaian Draft Dokumen Antara RZWP-3-K

Menjaring masukan

Hasil perbaikan Dokumen Antara

Permohonan tanggapan/saran terhadap Dokumen Final

Penyusunan Dokumen

Awal

Tumpang susun peta-peta tematik dalam Dokumen Awal yang telah diperbaiki dari hasil Konsultasi Publik (Penyusunan Paket Sumberdaya)

Analisis kesesuaian terhadap kriteria kawasan, zona, sub zona, dan/atau pemanfaatannnya

Penentuan usulan kawasan, zona, sub zona, dan/atau pemanfaatannnya

Pe

ne

tap

an

Ran

pe

rda

RZ

WP

-3-K

Pe

rsia

pan

Deskripsi Potensi &

Kegiatan Pemanfaatan 5

Pendeskripsian terhadap peta-peta tematik yang telah disusun

PROSES / OUTPUT TAHAPAN

9

10

11



III-6

Secara umum, tahapan dalam proses penyusunan dokumen Final RZWP-3-K dapat dilihat dalam diagram berikut:



III-7

Gambar 3.2 Proses Penyusunan RZWP-3-K Provinsi melalui Pelibatan Masyarakat


KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN III-8 III-8

Gambar 3.3 Contoh Jangka Waktu Penyusunan RZWP-3-K Provinsi

Jangka waktu yang dibutuhkan dalam proses penyusunan RZWP-3-K provinsi hingga dokumen

final selesai diupayakan seefektif mungkin, minimal selama 12 (duabelas) bulan / 24 (dua puluh

empat) bulan dan jangka waktu maksimal adalah 5 (lima) tahun. Ilustrasi jangka waktu minimal

proses penyusunan RZWP-3-K dapat dilihat pada Gambar 3.3.

Tahap penyusunan dipengaruhi oleh situasi dan kondisi aspek politik, sosial, budaya,

pertahanan, keamanan, keuangan/pembiayaan pembangunan daerah, ketersediaan data, dan faktor

lainnya di dalam wilayah provinsi bersangkutan, sehingga perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk

setiap tahap penyusunan RZWP-3-K disesuaikan dengan situasi dan kondisi kabupaten yang

bersangkutan.

3.2.1. Persiapan Penyusunan RZWP-3-K

Kegiatan yang dilakukan pada tahap persiapan, meliputi:

1) Persiapan awal pelaksanaan, meliputi: penyusunan rencana kerja, Kerangka Acuan Kerja

(KAK)/Terms of Reference (TOR) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Rencana kerja

adalah langkah-langkah yang dibuat untuk mencapai target yang disertai dengan jadwal

waktu pelaksanaan dan personil yang melaksanakan. Target yang akan dicapai adalah

tersusunnya Peraturan Daerah (PERDA) mengenai Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan

Pulau-pulau Kecil. Kerangka Acuan Kerja (KAK) / Terms of Reference (TOR) adalah

dokumen perencanaan yang memberikan gambaran umum mengenai pekerjaan yang

akan dilaksanakan. Contoh lengkap TOR dan RAB sebagaimana dalam lampiran 8 dan 9.

2) persiapan teknis pelaksanaan yang meliputi:

a. Penyiapan personil dalam tim kerja

b. Penyiapan administrasi

c. Studi literatur sebagai awal atau referensi untuk pelaksanaan kegiatan.

d. Penyusunan rencana kerja

- Jadwal pekerjaan

- Metode pengumpulan data/survei lapangan berdasarkan Peta RBI, LPI, Peta Laut

Dishidros TNI AL, dan Citra Satelit di wilayah perencanaan.

- Peta rencana lokasi sampling

3) pemberitaan kepada publik perihal akan dilakukannya penyusunan RZWP-3-K.



3.2.2. Penyusunan Dokumen Final RZWP-3-K

Secara umum, tahapan dalam proses penyusunan Dokumen Final RZWP-3-K adalah sebagai

berikut (Draft Revisi permen KP 16 Tahun 2008):

1) pengumpulan data; 2) survei lapangan; 3) pengolahan dan analisis data 4) deskripsi potensi dan kegiatan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau - pulau kecil; 5) penyusunan dokumen awal; 6) konsultasi publik; 7) penentuan usulan alokasi ruang; 8) penyusunan dokumen antara; 9) konsultasi publik; 10) penyusunan dokumen final; dan 11) permintaan tanggapan dan/atau saran.



Tahap 1 : 3.2.2.1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dimaksudkan untuk memperoleh data dan informasi yang tersedia berupa

spasial dan non spasial. Data dan informasi yang dikumpulkan terdiri dari 2 (dua) dataset dasar

(terrestrial dan batrimetri) dan 10 (sepuluh) dataset tematik (geologi dan geomorfologi laut,

oseanografi, Ekosistem Pesisir dan Sumberdaya Ikan (jenis dan kelimpahan ikan), penggunaan lahan

dan status lahan, Data Pemanfaatan Wilayah Laut Eksisting, Sumberdaya Air, Infrastruktur,

Demografi, Ekonomi Wilayah dan resiko bencana dan pencemaran). Data dan informasi tersebut

diatas dapat diperoleh dari lembaga atau institusi terkait dalam bentuk laporan, buku, diagram,

peta, foto, dan media penyimpanan lainnya.

Data dasar dan tematik untuk pemetaan rencana zonasi WP-3-K provinsi memiliki skala,

ketelitian dan kedetilan informasi, yaitu: skala minimal 1:250.000

Ketersediaan data harus memenuhi persyaratan secara kualitas maupun kuantitas, yaitu :

a) Kualitas

1. skala;

2. akurasi geometri;

3. kedetailan data;

4. kedalaman data;

5. kemutakhiran data;

6. sumber data.

b) Kuantitas

secara kuantitas memenuhi ketentuan kelengkapan jenis data (12 dataset).

Apabila ketersediaan data belum memenuhi persyaratan kualitas dan kuantitas di atas maka

perlu dilakukan survei lapangan.

Dalam penyusunan rencana zonasi WP-3-K, dibutuhkan data dasar dan tematik dengan skala,

ketelitian data dan kedetilan informasi yang berbeda. Jenis data yang digunakan dalam penyusunan

rencana zonasi dibedakan untuk kabupaten/kota, yang terdiri atas :

1) Peta Dasar dan Citra Satelit

2) Data Spasial Dasar

3) Data Spasial dan Non Spasial Tematik

Jenis, fungsi, dan manfaat data yang diperlukan dapat mengacu pada Pedoman Teknis

Penyusunan Peta RZWP-3-K. Untuk alokasi ruang yang memerlukan kegiatan reklamasi diperlukan

data tambahan berupa data geoteknik.



Tahap 2 : 3.2.2.2. Survei Lapangan

Survei lapangan dilaksanakan dalam rangka melengkapi data yang belum sesuai kebutuhan.

Adapun jenis data yang akan dikumpulkan adalah data primer. Pengumpulan data primer bertujuan

untuk:

o Melakukan verifikasi terhadap data sekunder yang sudah terkumpul sebelumnya

o Melakukan pengumpulan data primer yang belum tersedia.

Data primer yang dikumpulkan, antara lain :

1. Data Terestrial

a. tanah

b. topografi

c. kemiringan lereng

2. Data Bathimetri

3. Data Geologi dan Geomorfologi Laut (substrat dasar laut)

4. Data Oseanografi (arus, pasang surut, gelombang, kualitas air, biologi perairan)

5. Data Ekosistem Pesisir dan Sumberdaya Ikan

a. Data ekosistem pesisir (terumbu karang, mangrove, lamun)

b. Data jenis dan kelimpahan ikan

6. Data Penggunaan Lahan dan Status Lahan (kepemilikan lahan)

7. Data Pemanfaatan Wilayah Laut Eksisting (misalnya : perikanan budidaya, perikanan

tangkap, pariwisata, pertambangan, pelabuhan, alur pelayaran, alur biota, kawasan

konservasi)

8. Data Sumberdaya Air

9. Data Infrastruktur

10. Data Demografi dan Sosial

a. Jumlah penduduk

b. Jumlah tenaga kerja

c. Kepadatan penduduk

d. Proyeksi pertumbuhan penduduk

e. Mata pencaharian penduduk

f. Jumlah nelayan dan dan pembudidaya ikan

g. wilayah masyarakat hukum adat

h. wilayah penangkapan ikan secara tradisional

i. kondisi dan karakteristik masyarakat setempat termasuk tempat suci dan

kegiatan peribadatannya

j. aktifitas/ritual keagamaan dan situs cagar budaya.

11. Data Ekonomi Wilayah

a. PDRB

b. Pendapatan per kapita

c. Angkatan kerja dan tingkat pengangguran

d. Laju pertumbuhan ekonomi sektoral dan kabupaten

e. Komoditi unggulan



f. Kegiatan perekonomian perikanan dan kelautan

g. Produksi perikanan

12. Data Resiko Bencana dan Pencemaran

a. Jenis, lokasi, batas riwayat kebencanaan, tingkat kerusakan dan kerugian

bencana

b. Sumber dan lokasi pencemaran

Teknik untuk melakukan survei di lapangan yang antara lain meliputi:

Observasi

Pengambilan sampel

Pengukuran

Wawancara

Penyebaran kuesioner

Focus Group Discussion (FGD)

FGD bertujuan untuk menjaring aspirasi dan masukan dari masyarakat dan para pemangku

kepentingan lain, terkait dengan permasalahan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan

pulau-pulau kecil. FGD ini melibatkan instansi pemerintah terkait, unsur perwakilan

masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat (tokoh adat), kelompok-kelompok masyarakat yang

bergerak di wilayah pesisir dan laut dan LSM. Metode survei tiap data akan dibahas lebih

lanjut pada Pedoman Teknis Penyusunan Peta RZWP-3-K.



Tahap 3 : 3.2.2.3. Pengolahan dan Analisis Data

Penyusunan peta rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di tingkat Provinsi

membutuhkan data dasar dan tematik pendukung dalam proses penyusunannya. Data/peta

dasar yang dibutuhkan dalam penyusunan peta rencana zonasi tematik yang disusun dapat

dikelompokkan menjadi 2 (dua) dataset dasar, terdiri dari data terestrial dan bathimetri.

Data/peta dasar tersebut secara umum telah disediakan oleh instansi terkait, namun apabila

tidak tersedia maka perlu dilakukan pemetaan dan analisis sesuai dengan kebutuhan

perencanaan yang dilakukan.

Data yang telah dikumpulkan diolah dan dianalisis sehingga menghasilkan peta-peta tematik.

Pengolahan data dilakukan untuk memperoleh data yang siap digunakan untuk analisis.

Pengolahan data meliputi:

1. Konversi data non spasial ke format spasial

2. Standarisasi format dan kelengkapan data

3. Perbaikan data

Analisis data dilakukan untuk memperoleh informasi sesuai dengan tema yang

dibutuhkan. Aktivitas yang dilakukan adalah:

1. Interpolasi spasial/pemodelan ruang untuk menghasilkan keseragaman data melalui

pendekatan nilai yang sama.

2. Pemodelan matematis

3. Simbolisasi dan penyajian hasil analisis menjadi peta-peta tematik

Data tematik yang dibutuhkan dalam penyusunan peta rencana zonasi terdiri dari 10 (sepuluh)

dataset peta, meliputi geologi dan geomorfologi; oseanografi; penggunaan lahan, status lahan

dan rencana tata ruang wilayah; pemanfaatan wilayah laut; sumberdaya air; ekosistem wilayah

pesisir dan sumberdaya ikan; infrastruktur; demografi dan sosial; ekonomi wilayah; dan

kerawanan dan risiko bencana. Fungsi data/peta tematik tersebut adalah sebagai dasar

penyusunan peta paket sumberdaya dan kesesuaian lahan/perairan.

Pengolahan dan analisis peta tematik dilakukan sesuai dengan hirarki perencanaan, baik

provinsi, kabupaten maupun kota. Beberapa komponen yang harus diperhatikan antara lain

input data, proses pengolahan data dan output peta tematik yang dihasilkan. Input data untuk

penyusunan peta tematik provinsi, kabupaten dan kota berbeda, demikian pula proses

pengolahan yang dilakukan dan kerincian informasi tematik pada output peta.



Tahap 4 : 3.2.2.4. Deskripsi Potensi dan Kegiatan Pemanfaatan Sumberdaya Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Setelah dilakukan pengolahan dan analisis data serta disajikan dalam bentuk peta tematik

selanjutnya dilakukan pendeskripsian terhadap peta-peta tematik yang telah disusun.

a. Deskripsi potensi sumberdaya Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

Deskripsi potensi sumberdaya dilakukan untuk mengetahui potensi sumberdaya saat

ini (eksisting) berdasarkan peta tematik yang telah disusun. Potensi sumberdaya yang

dapat dideskripsikan antara lain potensi sebaran ikan, potensi ekosistem pesisir,

potensi pariwisata, potensi pertambangan, dll.

2). Deskripsi Pemanfaatan Sumberdaya Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

Deskripsi ini meliputi deskripsi terhadap potensi kegiatan-kegiatan pemanfaatan

sumberdaya di masa lalu dan saat ini (eksisting) yang terdiri dari rona -rona dan fasilitas

yang terkait dengan pemanfaatan sumberdaya alam (penangkapan ikan, budidaya

perairan, pertanian, penambangan, kehutanan, wisata, habitat cagar alam laut,

kapabilitas sumberdaya), pelabuhan, lokasi-lokasi industri, lokasi-lokasi pemukiman

dan perkotaan, serta fasilitas wisata.



Tahap 5 : 3.2.2.5. Penyusunan Dokumen Awal

Penyusunan dokumen awal dilaksanakan setelah Tim Teknis melakukan pengolahan dan

analisis data untuk disusun dalam peta-peta tematik. Output dokumen awal adalah peta-peta

tematik.

Sistematika Dokumen Awal, sekurang-kurangnya memuat :

1) Pendahuluan

- Dasar Hukum Penyusunan RZWP-3-K

- Profil Wilayah

- Isu-isu Strategis Wilayah

- Peta-peta yang minimal mencakup peta orientasi wilayah

2) Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

3) Deskripsi Potensi Sumberdaya Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan Kegiatan Pemanfaatan

4) Album Peta Tematik, yang mengacu pada Pedoman Teknis Penyusunan Peta RZWP-3-K



Tahap 6 : 3.2.2.6. Konsultasi Publik I

Selanjutnya Dokumen awal RZWP-3-K wajib dilakukan konsultasi publik untuk memverifikasi

data dan informasi, dan untuk mendapatkan masukan, tanggapan atau saran. Konsultasi publik

adalah suatu proses penggalian dan dialog masukan, tanggapan dan sanggahan antara pemerintah

daerah dengan pemerintah, dan pemangku kepentingan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

yang dilaksanakan antara lain melalui rapat, musyawarah/rembug desa, dan lokakarya. Tahap ini

merupakan pelaksanaan konsultasi publik I (pertama). Hasil konsultasi publik dituangkan ke dalam

Berita Acara (Lampiran 6), dilengkapi dengan notulensi, daftar hadir, dan dokumentasi.

Tabel 3.6 Tujuan, Output dan Target Peserta Konsultasi Publik I Penyusunan RZWP-3-K

Tujuan Output Target Peserta

Memverifikasi data dan informasi

Menjaring masukan, tanggapan, koreksi dan usulan terhadap data dan informasi.

Informasi potensi dan permasalahan di wilayah perencanaan

verifikasi data dan informasi

Tanggapan berupa masukan/usulan

1) Pemerintah SKPD daerah yang terdiri dari : 1. Bappeda 2. Dinas Kelautan dan perikanan 3. Dinas Pekerjaan Umum 4. BPN 5. Dinas Kehutanan 6. Dinas Pertanian 7. Dinas Pariwisat

Documents

Pedoman Teknis Penyusunan RZWP3K Provinsi