KEJAKSAAN AGUNG REPUBLlK INDONESIAJAKARTA

NomorSifatLampiranPerihal

120

: B-1113/F/Fd.1/05/2010: Biasa

Jakarta, 18 Mei 2010

: Prioritas dan Pencapaiandalam penangananperkara tindak pidanakorupsi

KEPADA YTH:KEPALA KEJAKSAAN TINGGI01-

SELURUH INDONESIA

Mencermati proses penanganan perkara tindak pidanakorupsi di berbagai daerah, baik Kejaksaan Tinggi maupunKejaksaan Negeri se Indonesia terkait dengan Surat EdaranJaksa Agung RI Nomor : SE-001 IAlJAl01 12010 tanggal13Januari 2010 tentang Pengendalian Penanganan PerkaraTindak Pidana Korupsi serta INPPRES Nomor : 1 Tahun2010 tanggal 19 Pebruari 2010 tentang PercepatanPelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun2010 yang menugaskan Kejaksaan RI tahun 2010 dapatmenyelesaikan Penyidikan dan Penuntutan Perkara TindakPidana Korupsi sebanyak 1.845 perkara, ternyata dalampenerapannya masih ditemukan kerancuan, sehinggamenimbulkan polemik dan aksi protes dari berbagaikalangan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut dimintaperhatiannya sebagai berikut :

1. Penanganan perkara tindak pidana korupsi diprioritaskanpada pengungkapan perkara yang bersifat big fish(berskala besar, dilihat dari pelaku danlatau nilai kerugiankeuangan negara) dan still going on (tindak pidanakorupsi yang dilakukan terus menerus atauberkelanjutan), sesuai penjelasan Jaksa Agung RI saat

RAKER dengan Komisi III DPR RI tanggal 5 Mei 2010dan pengarahan Presiden RI pada pembukaan RakorMAHKUMJAPOL di Istana Negara tanggal 4 Mei 2010agar dalam penegakan hukum mengedepankan rasakeadilan masyarakat, khususnya bagi masyarakat yangdengan kesadarannya telah mengembalikan kerugiankeuangan negara (restoratif justice), terutama terkaitperkara tindak pidana korupsi yang nilai kerugiankeuangan negara relatif kecil perlu dipertimbangkanuntuk tidak ditindaklanjuti, kecuali yang bersifat stillgoing on.

2. Agar mencermati kembali beberapa Surat Jaksa AgungRI dan Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khususterkait penanganan perkara tindak pidana korupsi,yaitu :

a. Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana KhususNomor: B-1452/F/Fd.1/08/2008 tanggal 05 Agustus2008 perihal Pungutan Liar, pada pokoknyamenjelaskan tentang dugaan adanya pungutan tidakjelas dasar hukumnya pada tempat-tempat pelayanan "umum yang perlu ditangani.

b. Surat Jaksa Agung RI Nomor: B-0051A1Fd.1/0112009 tanggal 22 Januari 2009 perihal MempercepatProses Penanganan Perkara-Perkara Korupsi seIndonesia, pada pokoknya menjelaskan tentangprogram optimalisasi penanganan perkara tindakpidana korupsi yang berorientasi pada secara maksimalpenyelamatan kerugian negara, mengedepankankwalitas perkara yang ditangani serta penanganannyadilakukan secara profesional dan proporsionalberlandaskan Trikrama Adhyaksa.

c. Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana KhususNomor: B-1017/F/Fd. 1/0512009 tanggal 20 Mei 2009

121

perihal Pelaksanaan Program OptimalisasiPenanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, padapokoknyamenjelaskantentang indikatorkeberhasilanpenanganan perkara tindak pidana korupsi dilihatdari jumlah capaian penyelesaiannya dan jumlahkerugian negara yang diselamatkan.

3. Disamping itu juga agar memperhatikan :a. Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus

Nomor: B-217/F/Fd.1/02/2009 tanggal 2 Pebruari2009 perihal Penanganan Tindak Pidana KorupsiSaat Pemilu, pada pokoknya menjelaskan bahwaditenggarai ada pihak-pihak tertentu yangmenggunakan isu tindak pidana korupsi

.melaporkan pada aparat penegak hukum untukmerusak pencitraan dan bahkan menggagalkanpencalonan pihak tertentu, maka penanganannyaharus memperhatikan situasi dan kondisi sosialpolitik setempat.

b. Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana KhususNomor: B-1237/F/Fd.1/06/2009 tanggal 25 Juni2009 perihal PenangananLaporanDugaanTindakPidana Korupsi Pada Proyek Pemerintah MasihPada Tahap Pelelangan, pada pokoknyamenjelaskan tentang laporan dugaan tindakpidana korupsi terhadap proyek yang masihpada tahap pelelangan tidak dapat dibenarkandilakukan penyelidikan kecuali apabila ada buktipermulaan yang cukup ada indikasi penyuapan.

4. Sehubungan dengan point 1, 2 dan 3 diatas,diharapkan penanganan perkara tindak pidanakorupsi tidak saja dapat 'menimbulkan efek jera,

122

daya tangkal, tetapi lebih mengedepankan upayapenyelamatan keuangan negara, agar kinerja jajaranTindak Pidana Khusus dapat meningkatkankepercayaanmasyarakatterhadap institusiKejaksaanRI.

Demikian untuk diindahkan dan dilaksanakansebagaimana mestinya.

GMUDAKHUSUS,

Tembusan:1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia;2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia;3. Yth. Para Jaksa Agung Muda;4. A rs ip.

123