Click here to load reader

JAKSA AGUNG REPUBLlK INDONESIA SURATEDARAN · PDF filedimulainya penyidikan (SPDP) dari penyidik Polri I PPNS I penyidik lainnya,agarsegera menunjuk Jaksa Penuntut Umumuntukmengikuti

  • View
    222

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of JAKSA AGUNG REPUBLlK INDONESIA SURATEDARAN · PDF filedimulainya penyidikan (SPDP) dari...

JAKSA AGUNGREPUBLlK INDONESIA

Jakarta, 26 Februari 2009

SURATEDARANNOMOR : SE- 004/A1JAlO2l2009

TENTANG

MEMINIMALlSIR BOLAK BALIKNYA PERKARAANTARA PENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM

Keluhan yang hidup di masyarakat dalam penanganan perkara pidanaumum adalah bolak baliknya perkara antara penyidik dan penuntut umum,hal tersebut pada hakekatnya sesuai dengan hasil inventarisasi daneksaminasi terhadap penanganan perkara pidana diseluruh Indonesia, yangmasih menemukan banyaknya perkara pidana yang penanganannyaberlarut-Iarut, sehingga tidak memberikan kepastian hukum bagi pencarikeadilan dan bertentangan dengan asas yang dianut oleh KUHAp, yaituperadilan secara cepat, sederhana dan biaya ringan. Berdasarkan hasilevaluasi, terjadinya penanganan perkara yang berlarut-Iarut tersebut,dikarenakan ketentuan yang diatur dalam KUHAP belum dilaksanakansecara konsekuen.

Menindak lanjuti Rapat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia tahun2008, yang antara lain menyepakati untuk melaksanakan Hukum AcaraPidana secara konsekuen, sesuai Kitab Undang-Undang Hukum AcaraPidana (UU Nomor 8 Tahun 1981), guna mencegah berlarut-Iarutnyapenanganan perkara pidana yang merugikan para pencari keadilan, bersamaini disampaikan petunjuk sebagai berikut :

28

1. Dalam hal Kajati I Kajari I Kacabjari menerima surat pemberitahuandimulainya penyidikan (SPDP) dari penyidik Polri I PPNS I penyidiklainnya, agar segera menunjuk Jaksa Penuntut Umum untuk mengikutiperkembangan penyidikan perkara tindak pidana dengan menerbitkanformulir P-16.

2. Jaksa Penuntut Umum yang ditunjuk, agar membina hubungan koordinasidan konsultasi dengan penyidik dalam rangka penyelesaian penyidikanperkara secara cepat, sederhana dan biaya ringan, sehingga dapatdicegah terjadinya penanganan perkara yang berlarut-Iarut. Pelaksanaanhasil koordinasi dan konsultasi tersebut dituangkan dalam Berita Acarapelaksanaan koordinasi dan konsultasi antara Penuntut Umum denganPenyidik (terlampir) dan diupayakan agar setiap berkas perkara yangdiserahkan tahap pertama oleh penyidik telah dilakukan koordinasi dankonsultasi terlebih dahulu.

3. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya SPDp, penyidikbelum menyampaikan hasil penyidikan, Kajati I Kajari / Kacabjari agarmeminta perkembangan hasil penyidikan kepada penyidik denganmenerbitkan P-17.

4. Apabila berdasarkan hasil penelitian Jaksa Penuntut Umum terhadapberkas perkara ditemukan adanya kekurangan, dalam waktu 7 (tujuh)hari sejak diterimanya berkas perkara, Jaksa Penuntut Umummemberitahukan hal tersebut kepada penyidik, dan dalam waktu 14 harisejak diterimanya penyerahan tahap pertama, Jaksa Penuntut Umummengembalikan berkas perkara tersebut disertai petunjuk yang harusdilengkapi.

5. Sesuai ketentuan Pasal 110 ayat (3) KUHAp, penyidik wajib segeramelakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari PenuntutUmum dan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penerimaanberkas yang telah diberi petunjuk oleh Jaksa Penuntut Umum, penyidiksesuai ketentuan Pasal138 ayat (2) KUHAP harus sudah menyampaikankembali berkas perkara tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum.

6. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari, penyidik belummenyampaikan kembali berkas perkara yang telah dilengkapi sesuaipetunjuk Jaksa, maka penyidikan tambahan yang dilakukan oleh penyidikmenjadi tidak sah, karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 138

29

ayat (2) KUHAp, dan untuk itu, Kajati / Kajari / Kacabjari, agarmemberitahukannya kepada penyidik.

7. Untuk mencegah hasil penyidikan tidak menjadi cacat hukum karenatidak sesuai dengan ketentuan Pasal 138, ayat (2) KUHAp, dapatdilakukan dengan mengoptimalkan forum koordinasi dan konsultasiantara Penuntut Umum dengan Penyidik dalam pelaksanaan penyidikanperkara.

8. Terhadap berkas perkara yang berdasarkan hasil penelitian telah lengkapagar Kajati/Kajari/Kacabjari segera menerbitkan P-21, dan apabila dalamwaktu 30 hari sejak diterbitkannya P-21 penyidik belum melakukanpenyerahan berkas perkara tahap kedua, Kajati / Kajari, Kacabjarimenegur penyidik dengan menerbitkan formulir P-21A, dan apabila dalamwaktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya formulir P-21A penyidikbelum melakukan penyerahan tahap 11, maka demi kepastian hukumserta sesuai asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, Kajati/Kajari/Kacabjari agar mengembalikan berkas perkara tersebut kepadapenyidik dan menghapus perkara tersebut dari Register Perkara yangada di Kejaksaan.

9. Kajati/Kajari/Kacabjari agar melaporkan kepada KejaksaanAgung, setiapperkara yang dikembalikan kepada penyidik dengan petunjuk atau yangtelah dinyatakan lengkap, tetapi tidak ditindak lanjuti oleh penyidik sesuaipetunjuk dalam surat edaran ini, dengan tembusan disampaikan kepadaatasan penyidik dan Ketua Pengadilan Negeri setempat.

JAKSAAGUNGREPUBLlK INDONESIA

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

HENDARMAN SUPANDJI

30

KEJAKSAAN ."Untuk Keadilan"

BERITAACARA KONSULTASI DANKOORDINASI PENANGANAN PERKARA

Pada hari ini tanggal Bertempat di KejaksaanAgung RI I Kejaksaan linggi I Kejaksaan Negeri I Cabang Kejaksaan Negeri.................... kami:

1. Nama

Pangkat

NIP I NRP

2. Nama

Pangkat

NIP I NRP

Jaksa Penuntut Umum pada KejaksaanAgung/Kejaksaan linggi/KejaksaanNegeri/Cabang Kejaksaan Negeri yang ditunjuk denganSurat Perintah JAM PIDUM/Kajati/Kajari/Kacabjari (P.16)Nomor: tanggal telah melaksanakan konsultasidan koordinasi dengan penyidik Mabes Polri/Polda/PolwillPolres/PBNS.

1. Nama

Pangkat

NIP I NRP

2. Nama

Pangkat

NIP I NRP

31

Dalam perkara tindak pidana atas nama tersangka .yang disangka melanggar Pasal UU Nomor Tahun .Tentang .

1. Pembahasan konsultasi dan koordinasi meliputi :

1) Pembahasan kelengkapan formil

2) Pembahasan kelengkapan materiil

2. Hasil konsultasi dan koordinasi :

1) Kelengkapan Moril :

Dari hasil pembahasan kelengkapan forrnil telah ditemukan kekurangan-kekurangan yang akan dilengkapi sebagai berikut :a .b .c .

2) Kelengkapan Materiil :a. Unsur pasal yang disangkakan :

Pasal dengan unsur-unsur:- Unsur Barang Siapa- Unsur .- Unsur .- Unsur .

b. Alat bukti yang ditemukan;- Keterangan saksi;

Keterangan ahli;- Surat;- Petunjuk;- Keterangan terdakwa I tersangka;- Informasi elektronikldokumen elektroniklhasil cetaknya

32

c. Berdasarkan hasil konsultasi dan koordinasi berkas perkara belummemenuhi syarat formil dan materiil untuk dilimpahkan ke pengadilandan perlu dilakukan penyidikan tambahan dengan cara memeriksasaksi/ahli/tersangka alat bukti lainnya untuk membuktikan unsur-unsur :

- Unsur .- Unsur .- Unsur .- Unsur .

3. Kesimpulan :

1) D i sepakati penyidik akan melengkapi berkas perkara dengan cara :

2) Konsultas i dan koordinasi terhadap penyidikan tambahan perkara iniakan dilanjutkan kembali sebelum dilakukan penyerahan berkasperkara tahap pertama pada tanggal .

Demikian Berita Acara Konsultasi dan Koordinasi ini kami buat dengansebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penyidik, Penuntut Umum,

33

Search related