ETIKA PROFESI JAKSA

PENGERTIAN ETIKA

•ETHOS = SIFAT (SIFAT PRIBADI) MENJADI ORANG BAIK

•DIARTIKAN SEBAGAI KESUSILAAN, PERASAAN BATIN, ATAU KECENDERUNGAN HATI UNTUK BERBUAT BAIK

•SELF CONTROL

PENGERTIAN JAKSA & PENUNTUT UMUM (psl 1 UU 16/2004)

JAKSA• Pejabat fungsional yang diberi wewenang

oleh UU utk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan (inkracht) serta wewenang lain berdasarkan UU.PENUNTUT UMUM

• Jaksa yg diberi wewenang oleh UU untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakum

SUMPAH JAKSA

PASAL 10 AYAT 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN JAKSA AGUNG NO.KEP-052/J.A/8/1979

DOKTRIN ADHYAKSA TRI KRAMA ADHYAKSA

CATUR ASANA

TRI ATMAKA

TRI KRAMA ADHYAK

SA

CATUR ASANA

• PANCASILA

LANDASAN IDEAL

• UNDANG-UNDANG DASAR 1945

LANDASAN KONSTITUSIONAL

• UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004

LANDASAN STRUKTURAL

• KUHAP, KUHP, & PER-UU-AN YG BERHUBUNGAN DENGAN PERANAN JAKSA

LANDASAN OPERASIONAL

TRI ATMAKA

TUNGGAL• LEMBAGA NEGARA YG MEWAKILI PEMERINTAH

DALAM URUSAN PENGADILAN DAN SETIAP TINDAKAN JAKSA DIANGGAP SBG TINDAKAN SELURUH KORPSMANDIRI

• LEPAS DARI DEPARTEMEN KEHAKIMAN & MEMILIKI KEWENANGAN ISTIMEWA SBG PENEGAK HUKUM YG MEWAKILI PEMERINTAH DALAM BIDANG YUDIKATIFMUMPUNI

• KEJAKSAAN MEMILIKI TUGAS LUAS,MELINGKUPI YUSTISIAL & NON-YUSTISIAL DENGAN KEWENANGAN YG CUKUP MELINGKUPINYA

TRI KRAMA ADHYAKSA

• KESETIAAN BERSUMBER PADA RASA JUJUR TERHADAP TUHAN YME, DIRI SENDIRI, DAN KELUARGA MAUPUN SESAMA MANUSIA

SATYA

• KESEMPURNAAN DALAM BERTUGAS DAN BERUNSUR UTAMA PADA RASA TANGGUNG JAWAB TERHADAP TUHAN YME, KELUARGA, & SESAMA MANUSIA

ADHI

• BIJAKSANA DALAM TUTUR KATA DAN TINGKAH LAKU, KHUSUSNYA DALAM PENERAPAN KEKUASAAN DAN KEWENANGANNYA

WICAKSANA

TUGAS & WEWENANG JAKSA (psl 30 ayat 1-3 UU 16/2004)

PIDANAPERDATA & TATA USAHA NEGARAKETERTIBAN & KETENTRAMAN RAKYAT

Melakukan penuntutan. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan

pengadilan inkracht. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan

putusan pidana bersyarat, pengawasan, & lepas bersyarat.

Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan UU.

Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan.

BIDANG PIDANA

Dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah

BIDANG PERDATA & TUN

Peningkatan kesadaran hukum masyarakat Pengamanan kebijakan penegakkan hukum Pengawasan peredaran barang cetakan Pengawasan kepercayaan yg dapat

membahayakan masyarakat & negara Pencegahan penyalahgunaan dan/atau

penodaan agama Penelitian & pengembangan hukum serta

statik kriminal

KETERTIBAN & KETENTRAMAN UMUM

Dalam Menjalankan Tugas dan Wewenangnya

Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung dengan membawahi :-6 Jaksa Agung Muda-31 Kepala Kejaksaan Tinggi pada tiap provinsi.

Lembaga Kejaksaan Dominus Litis (pengendali proses perkara). Menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan.

Kejaksaan Executive Ambtenaar yaitu satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana

Dalam bidang Perdata & TUN sebagai Jaksa Pengacara Negara. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.

KEWAJIBAN JAKSA DALAM MELAKSANAKAN TUGAS PROFESI

a. Mentaati kaidah ubli, Peraturan Perundang-Undangan, dan Peraturan Kedinasan yang berlaku;

b. Menghormati prinsip cepat, sederhana, biaya ringan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan;

c. Mendasarkan pada keyakinan dan alat bukti yang sah untuk mencapai keadilan dan kebenaran;

d. Bersikap mandiri, bebas dari pengaruh, tekanan /ancaman opini ublic secara langsung atau tidak langsung;

e. Bertindak secara obyektif dan tidak memihak;f. Memberitahukan dan/atau memberikan hak-hak yang dimiliki oleh

tersangka /terdakwa maupun korban;g. Membangun dan memelihara hubungan fungsional antara aparat

penegak ubli dalam mewujudkan ublic peradilan pidana terpadu;

h. Mengundurkan diri dari penanganan perkara yang mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga, mempunyai hubungan pekerjaan, partai atau ublicen atau mempunyai nilai ekonomis secara langsung atau tidak langsung;

i. Menyimpan dan memegang rahasia sesuatu yang seharusnya dirahasiakan;

j. Menghormati kebebasan dan perbedaan pendapat sepanjang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;

k. Menghormati dan melindungi Hak Asasi Manusia dan hak-hak kebebasan sebagaimana yang tertera dalam peraturan perundang-undangan dan ublicent Hak Asasi Manusia yang diterima secara universal;

l. Menanggapi kritik dengan arif dan bijaksana;m. Bertanggung jawab secara internal dan berjenjang, sesuai dengan

prosedur yang ditetapkan;n. Bertanggung jawab secara eksternal kepada ublic sesuai kebijakan

pemerintah dan aspirasi masyarakat tentang keadilan dan kebenaran.

LANJUTAN ...

LARANGAN JAKSA

Menggunakan jabatan/kekuasaannya untuk kepentingan pribadi dan/atau pihak lain.

Merekayasa fakta-fakta hukum dalam penanganan perkara.

Menggunakan kapasitas & otoritasnya untuk melakukan penekanan secara fisik dan/atau psikis.

Meminta dan/atau menerima hadiah dan/atau keuntungan serta melarang keluarganya meminta dan/atau menerima hadiah dan/atau keuntungan sehubungan dengan jabatannya.

Menangani perkara yg mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga, hub. Pekerjaan, partai/finansial, atau mempunyai nilai ekonomis langsung/tidak langsung.

LANJUTAN…

Bertindak diskriminatif dalam bentuk apapunMembentuk opini publik yg dapat merugikan

kepentingan penegakkan hukum.Memberikan keterangan kepada publik

kecuali terbatas pada hal-hal teknis perkara yang ditangani.

PENGAWASAN JAKSA

JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PENGAWASAN

Unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang pengawasan, bertanggung jawab kepada Jaksa Agung.

Tugas dan wewenang Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan adalah melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang pengawasan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan pengawasan atas kinerja dan keuangan intern Kejaksaan, serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Jaksa Agung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

TINDAKAN ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN KODE

ETIKPembebasan dari tugas jaksa (3

bulan-12 bulan) dan selama masa menjalani tindakan administrasi tersebut tidak diterbitkan Surat Keterangan Kepegawaian.

Pengalihtugasan pada satuan kerja yang lain.