Click here to load reader

KEJAKSAAN AGUNG REPUBLlK INDONESIA JAKARTA · merupakan etika yang harus dipegang teguh oleh seorang pengacara/JPN. 6. JAKSA PENGACARA NEGARA Sesuai dengan KEPJA Nomor : KEP-

  • View
    214

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of KEJAKSAAN AGUNG REPUBLlK INDONESIA JAKARTA · merupakan etika yang harus dipegang teguh oleh...

KEJAKSAAN AGUNG REPUBLlK INDONESIAJAKARTA

NomorSifatLampiranPerihal

8-192/G/12 /1993 Jakarta, 31 Desember 1993

Pelaksanaan tugas danfungsi JAM DATUN

KEPADA YTH,PARA KEPALA KEJAKSAANTINGGIDi

SELURUH INDONESIA

Sebagai tindak lanjut dari hasil Rapat Kerja KejaksaanTahun 1993, masih didapatkan beberapa hal yang perlukejelasan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi JAM DATUN.Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami ingatkankembali dan minta perhatian Saudara atas hal-hal sebagaiberikut :

1. SIKAP MENTAL (MENTAL ATTITUDE)

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi JAMDATUN seyogyanya para JPN dilandasi sikap mentaldan pendekatan yang berorientasi kepada missi JAMDATUN. Hal tersebut sangat penting karena terdapatperbedaan mendasar dalam sikap mental dan pen-dekatan antara Jaksa selaku JPU dengan JPN. Sikapmental dan pendekatan Jaksa selaku JPU bersifatmelaksanakan "kekuasaan negara", sedangkan sikapmental dan pendekatan Jaksa selaku JPN bersifatmelaksanakan "kepentingan pihak" yang bersumberpada SKK.

2. PEMASYARAKATAN

Untuk memperkokoh eksistensi JAM DATUN, agarupaya pemasyarakatan JAM DATUN kepada InstansiPemerintah/BUMN/BUMD dilakukan secara berencana,terarah dan sistematik serta berkesinambungan.Dalam masa pertumbuhan JAM DATUN dewasa ini,tugas JAM DATUN yaitu penegakan hukum, bantuanhukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum dantindakan hukum lain, tidak harus dilaksanakan secara

152

simultan, melainkan disesuaikan dengan kondisi suatudaerah.Yang penting, peranan Kejaksaan dalam bidangDATUN benar-benar ada dan diakui keberadaannya,betapapun kecilnya tugas terse but (tidak harus bernilaibesar). Pemasyarakatan DATUN memerlukan kearifansehingga mampu menimbulkan suasana yang kondusif,dimana Kejaksaan selain diperlukan juga dipercayaoleh Instansi Pemerintah/BUMN/BUMD yang ada.

3. PELAYANAN KEPADA KLlENPemberian kuasa kepada JPN disebabkan oleh

adanya kepercayaan dan keperluan dari Pejabat/ln-stansi Pemerintah/BUMN/BUMD yang bersangkutan.SKK yang diterima JPN merupakan dasar hukum dariaksi hukum yang kita lakukan, sehingga apapun yangkita lakukan tidak boleh menyimpang dari SKK baikyang tersurat maupun yang tersirat.Kedudukan kita adalah sebagai kuasa, wakil ataupembela dan dalam kualitas tersebut kita tidak boleh"meninggalkan" pemberi kuasa, melainkan harus"melayani", menjalin dan memelihara hubungan denganpemberi kuasa secara terua-menerus.

4. PERTANGGUNGAN JAWAB KEPADA KLlENJalinan hubungan antara JPN selaku wakil atau

penerima kuasa dengan pemberi kuasa, harus terusdipelihara, tetapi apa yang kita lakukan tetap terjaqadalam lingkup SKK. Hal ini dapat menimbulkan manfaatbaik dari segi juridis maupun non juridis lainnya.Untuk itu JPN baik sebelum maupun sesudah melak-sanakan tindakan atau kegiatan dalam rangka prosespenyelesaian suatu kasus/perkara, harus terus berkon-sultasi dan melaporkan perkembangannya secara ter-tulis kepada pemberi kuasa, sebagai wujud dari per-tanggungan jawab JPN selaku penerima kuasa kepadaklien/pemberi kuasa.

5. RAHASIA KLlENJPN sebagai penerima kuasa harus menjaga

kepercayaan pemberi kuasa sebagaimana tercantumdalam SKK. Rahasia pemberi kuasa harus kita jaga,dalam arti harus kita pelihara dan hanya digunakanuntuk keperluansebagaimana tercantum dalam SKK

153

154

Dengan demikian rahasia pemberi kuasa adalahrahasia penerima kuasa.JPN hanya menggunakan bahan-bahan yang diterimadari pemberi kuasa terbatas seperti apa yang dimaksudoleh SKK. Bahan-bahan tersebut tidak boleh diberikankepada satuan kerja/bidang lainnya untuk keperluanlain. Memelihara rahasia klien/pemberi kuasamerupakan etika yang harus dipegang teguh olehseorang pengacara/JPN.

6. JAKSA PENGACARA NEGARASesuai dengan KEPJA Nomor : KEP-

039/J.N4/1993 tanggal 1 April 1993 tentang Ad-ministrasi Perkara DATUN dan Surat Edaran JAMDATUN Nomor : B-039/G/4/1993, tanggal 27 April 1993tentang sebutan Jaksa Pengacara Negara bagi Jaksayang melaksanakan tugas DATUN, maka istilah resmiyang digunakan para Jaksa dalarn melaksanakan tugasserta fungsi DATUN adalah JAKSA PENGACARANEGARA (JPN). Hal ini perlu diperhatikan, antara laindalam pembuatan SKK, terutama dalam pengisiankolom "Jabatan".

7. PERILAKU (BEHAVIOUR)Dalam operasionalisasi fungsi DATUN agar

menggunakan pendekatan tugas dan bukan pen-dekatan wewenang, disesuaikan dengan kondisidaerahnya, serta memanfaatkan sumber daya manusiadan dana yang tersedia secara berhasil dan berdayaguna. Untuk itu diperlukan perilaku dari JPN, antaralain sebagai berikut :

"Open" (bahasa Inggris). artinya, dalam melak-sanakan tugas, JPN harus dilandasi oleh sikaptransparan/keterbukaan dengan pihak pemberikuasa. Para JPN diharapkan tidak segan-seganmengadakan konsultasi dan kerjasama baikkeatas, kesamping maupun kebawah."Open" (bahasa Jawa) , artinya, JPN bersikappeduli terhadap dan mencintai tugas kewajiban-nya, dengan penuh dedikasi. JPN diharapkan aktitpenuh inisiatif dalam melaksanakan tugas, sertatidak bersikap menunggu, tetapi "menjemput per-soalan".

Disamping itu, para JPN agar bersikap "Iow.profile"dan mempunyai penampilan yang baik dalampengetahuan dan ketrampilan, sehingga dapatmencapai tingkat yang profesional.

8. TEAM PENGACARA NEGARAUntuk menyelesaikan suatu kasus/perkara DATUN

dalam menerbitkan SKK agar dilaksanakan oleh suatuTeam JPN yang beranggotakan minimal 2 (dua) orang.Maksud dari pernbentukan team dan tata kerjanya(teamwork), antara lain sebagai berikut:

Adanya kontinuitas dalam penyelesaian suatukasus/perkara, misalnya seorang JPN berhalang-an hadir di sidang pengadilan atau negosiasi,maka JPN lain dapat menggantikannya.Mempercepat pemerataan dan berbagai pe-ngetahuan serta pengalaman antar para JPNdalam menangani suatu kasus/perkara DATUN.Ikut sertanya seseorang dalam suatu team dapatmenimbulkan rasa percaya diri, merasa dihar-gai/dibutuhkan dan rasa :a-J.nggaserta menumbuh-kan semangat kerjasama dari para JPN,.sehinggapada gilirannya akan "rnenqhidupkan" satuan kerjaJAM DATUN. .Dari suatu team diharapkan dapat menimbulkanhasil positif (the power of team work) berupaide-ide baru, yang tentunya sangat dibutuhkandalam rangka peningkatan profesionalisme danpenqernbanqan JAM DATUN. Namun demikian,dalam cara kerja team tersebut perlu memper-hatikan pembagian tugas yang jelas, dalam arti"siapa mengerjakan apa" (participative manage-ment).

7. FUNGSI JAM DATUNTugas dan fungsi JAM DATUN dilaksanakan

melalui 5 (Iima) kegiatan, yaitu :a. penegaKan hukumb. bantuan hukumc. pertimbangan hukumd. pelayanan hukume. tindakan hukum lain.Tatacara pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut telahdiatur dalam Instruksi Jaksa Agung Nomor : INS.-

155

01/0/12/1992, Nomor : INS-02/0/12/1992 dan Nomor: INS-03/0/12/1992.

10. ADMINISTRASI PERKARAAdministrasi Perkara DATUN diatur dalam

Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-039/G/4/1993tanggal 1 April 1993. Pembuatan Administrasi Perkaratersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah-kan dengan pelaksanaan tugas DATUN yang bersifatjuridis. Tugas-tugas administratif ini harus dilaksanakansecara tertib, tepat waktu dan lengkap serta sesuaidengan petunjuk pengisian yang ada dan petunjukpimpinan.Disamping itu, para JPN harus menyimpan danmenyusun filing kasus/perkara, baik yang sedangditangani maupun yang sudah selesai dengan tertibdan sistematis. Hal tersebut penting, untuk memudah-kan pencarian kembali bila diperlukan, serta sebagaibahan referensi dari kasus/perkara yang akan datang.

11. IJIN PRAKTEK PENGACARADalam beracara di pengadilan, terdapat beberapa

Pengadilan Negeri yang menuntut agar sebelumberacara, JPN memeiliki "ijin praktek pengacara" lebihdahulu dari ketua Pengadilan Negeri setempat. Untukmengatasi hal tersebut, seyogyanya para KAJARIdengan arif menjelaskan kepada Ketua PengadilanNegeri setempat bahwa tugas JPN untuk beracaradidalam perkara perdata berdasarkan pasal 27 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1991, sehingga ijin tersebuttidak diperlukan.

12. KUAUFIKASI PERKARA PERDATA DAN PPHSesuai dengan ketentuan KEPJA Nomor

KEP/039/J.A/4/1993 tentang Administrasi PerkaraDATUN, maka kasus/perkara perdata dapat dikualifisirmenjadi 2 (dua) yaitu kasus/perkara perdata dankasus/perkara PPH.

Untuk dapat mengkualifikasi kasus/perkara per-data dan kasus/perkara PPH tersebut, hendaknyaSaudara berpegang pada ketentuan pasal 399 KEPJANomor : KEP/035/J.A/3/1992 tanggal 25 Maret 1992tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja KejaksaanRI, yang menyatakan bahwa kasus/perkara perdatayang memenuhi ketentuan pasal 399 huruf c, d dan fdikualifikasi sebagai kasus/perkara PPH.

156

13. PAKAIAN.Sila para JPN sedang melaksanakan tugasnya,

misalnya menghadiri sidang, melakukan konsultasi ataunegosiasi agar memakai "pakaian bebas rapi"sesuai dengan situasi dan kebiasaan setempat. Pakiantersebut dapat berupa Pakaian Sipil Harian (PSH),kemeja lengan panjang/pendek dengan atau tanpadasi, batik atau pakaian bebas rapi lainnya.

Demikian agar Saudara maklum dan menjadi per-hatian.-

JAKSA AGUNG MUDA

PERDATA DAN TATA USAHA NEGARAttd

SUHADIBROTO

Tembusan kepada Yth. :1. Sapak Jaksa Agung RI

(sebagai laporan);

2. Bapak Wakil Jaksa Agung;3. Bapak Para Jaksa Agung Muda;

4. Sdr. Sekretaris JAM DATUN dan

para Direktur pada JAM DATUN;

5. A r 5 i p.-

157