KEJAKSAAN AGUNG REPUBLlK INDONESIAJAKARTA

NomorSifatLampiranPerihal

R-163/F/Fd.1/3/2005Rahasia

Jakarta, 16 Maret 2005

Permintaan Persetujuan Tertulisuntuk Melakukan TindakanPenyelidikan dan Penyidikan.

KEPADAYTH.

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI01-

SELURUH INDONESIA

Sehubungan dengan Surat Menteri Sekretaris Kabinet Nomor : R-08/SESKABI2I2005 tanggal24 Pebruari 2005 perihal tersebut diatas (copy terlampir)dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengajuan Surat Permintaan persetujuan tertulis dimaksud tetap mengacu padaSurat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : B-86/F/F.2.1/01/2005tanggal26 Januari 2005 perihal Persetujuan tertulis dalam penyelidikan, penyidikandan penahanan terhadap anggota Legislatif Pusat dan Daerah, serta pejabatEksekutif Oaerah dalam perkara tindak pidana korupsi.

2. Surat Permintaan tersebut disertai dengan penjelasan mengenai, antara lain:2.1. Surat Perintah PenyelidikanlPenyidikan;2.2. Kasus posisi secara lengkap;2.3. Alasan rnelakukantindak penyelidikanlpenyidikanterhadap yang bersangkutan

(saksi/tersangka) ;2.4. Laporan kemajuan I laporan perkembangan penyelidikan/penyidikan;2.5. Jumlah kerugian keuangan Negara.

Demikian untuk maklum dan dilaksanakan.

JAKSA AGUNG MUDATINOAK PIOANA KHUSUS,

SUDHONO ISWAHYUDITembusan:1. Yth. Jaksa Agung R.I;

(sebagai laporan);2. Arsip.-

20

SEKRETARIS KABINETREPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 24 Februari 2005

NomorSifatLampiranPerihal

R-08/SESKAB/2I2005RahasialSegera1 (satu) lembarPermintaan Persetujuan Tertulis untukMelakukan Tindakan Penyelidikandan Penyidikan.

Kepada Yth.

JaksaAgung Republik Indonesiadi -

Jakarta

. Berkenaan denga~ surat.-suratJaksa Agung kepada Presiden mengenaiperm!n~aanpersetejuan !ertulis Presiden untuk melakukantindakan penyelidikandanpenYI.dlkanterhadap ~eJab~tNegara (daftar terlampir), mohon kiranya dalam suralperrnintaan lersebul disertai dengan penjelasan mengenai :a. duduk perkara yang jelas;b. alasan melakukan lindakan penyelidikan/penyidikan lerhadap yang

bersangkulan;c. laporan kemajuan;

d. unluk tind.ak pid~n~ koru~si harus disertai dengan informasi jumlah kerugiannegara akibat dan tindak pidana korupsi tersebut.

Kami harapkan kiranya kelengkapan bahan dimaksud dapal kami terimadalam waktu yang tidak terlalu lama.

Demikian, untuk menjadi maklum.

Sekretaris Kabinet,

Sudi Silalahi

Tembusan:Yth. Presiden RI.

12

SEKRETARIS KABINETREPUBLIK INDONESIA

DAFfAR PERMINTAAN PERSETUJUAN TERTULIS UNTUKMELAKUKAN TINDAKAN PENYIDlKAN/PENYELIDIKAN

No. No.ltgl surat Nama Jabatan

1. R-231/AlF.2.1/12/2004 Drs. H. Harun AI Rasyid, M.Si Anggota DPD/MPR RI15-12-2004

2. R-248/AlF.2.1/12/2004 H. Murhan Effendy, BA Wakil Bupati Tabalong,27-12-2004 Kalimantan Selatan

3. R-249/AlF.2.1/1212004 Ir. Azam Azman Natawijaya Anggota DPR/MPR RI,30-12-2004

4. R-002/AlF.2.1/1/200S H. Slamet Suryanto Walikota Surakarta,3-1-2005 Jawa Tengah

5. R-012/AlF.2.1/112005 Dr. Markum Singodimedjo Anggota DPR RI,12-1-2005

6. R-023/AlFd.l/0l/200S Drs. Eef Hidayat Bupati Subang,31-01-2005 jawa Barat

7. R-030/AlF.2.1/02/200S Prof. Dr. Ir. Ginandjar Anggota DPD/MPR RI,2-02-2005 Kartasasmita

8. R-013/AlF.2.1/01/200S H. Abubakar Ahmad Bupati Dompu,12-01-2005 Nusa Tenggara Barat

9. R-Oll/AlF.2.1/01/200S H.A. Chalik Effendi, S.E Walikota Bengkulu,12-01-2005

10. R-019/AlF.2.1/01/200S Drs. Chairullah, S.IP., MAP Bupati Serdang Bedagai,25-01-2005 Sumatera Utara

11. R-020/AlFd.l/0l/200S I.G.A. Rai Wirajaya, S.E Anggota DPR RI,31-01-2005

12. R-02S/AlFd.l/0l/200S Drs. H. Darizal Basir Bupati Pesisir Selatan,31-01-2005

13