KEJAKSAAN AGUNG REPUBLlK INDONESIAJAKARTA

NomorSifatLampiranPerihal

R-86/F/F.2.1 10112005Biasa1 (satu) eksemplarPersetujuan tertulis dalampenyelidikan, penyidikan danpenahanan terhadap anggotalegislatif pusat dan daerah, sertapejabat eksekutif daerah dalamperkara tindak pidana korupsi.......................................................

Jakarta, 16 Maret 2005

KEPADA YTH.

1. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI2. KEPALA KEJAKSAAN NEGERIDI-

SELURUH INDONESIA

Sehubungan dengan tindakan penyelidikan, penyidikan dan penahananyang dilakukan oleh penyidik Kejaksaan terhadap tersangka yang menduduki jabatandi lembaga legislatif di pusat (anggota MPRlDPR/DPD) atau di daerah (anggotaDPRD provinsi/kota/kabupaten) dan pejabat eksekutif di daerah,(GubernurlWalikota/Bupati atau wakilnya), dengan ini disampaikan petunjuk pimpinansebagai berikut :

1. Tindakan penyelidikan, penyidikan dan penahanan terhadap anggota MPR, DPR,atau DPD yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, berdasarkan pasal106ayat (4) UU Nomor 22 tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPRlDPR,DPD, dan DPRD, tidak perlu dimintakan persetujuan tertulis lebih dahulu kepadaPresiden, tetapi setelah melakukan pemeriksaan dan/atau melakukan penahananterhadap mereka, selambat-lambatnya dalam waktu 2 X 24 jam harus melaporkankepada Presiden. (Pasa1106 ayat (5) UU No: 22 th. 2003),

2. Tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap para pejabat legislatif di daerah(anggota DPRD Provinsi/kota/kabupaten),berdasarkan pasal53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah harus mengajukanpermohonan persetujuan tertulis lebih dahulu, yaitu kepada Mendagri untukanggota DPRD Provinsi, atau kepada Gubernur untuk pemeriksaan anggotaDPRD kota/kabupaten.

Sesudah melakukan pemeriksan, dalam waktu 2 x 24 jam harus melaporkanpelaksanaannya kepada Mendagri atau Gubernur ( Pasal 53 ayat (5) UU no: 32th.2004).

3. Tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap Gubernurl Walikota, IBupati atauwakilnya berdasarkan pasal36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004tentang Pemerintah Daerah harus mendapat persetujuan tertulls terlebihdahulu dari Presiden.

Sesudah melakukan pemeriksan dalam waktu 2 x 24 jam harus melaporkanpelaksanaannya kepada Presiden (pasal 36 ayat (5) UU No:32 th. 2004),

4. Tindakan upaya paksa berupa penahanan terhadap pejabat legislatif daerah(anggota DPRD provinsilkota/kabupaten)berdasarkanpasal53 ayat (3) Undang·Undang Nomor 32 tahun 2004 hars mendapatkan ijin tertulis terlebih dahulu dari

pejabat yang berwenang, yaitu Mendagri untuk anggota DPRD provinsi, atauGubernur untuk anggota DPRD kota/kabupaten.

Sesudah melakukan penahanan dalam waktu 2 x 24 jam harus melaporkanpelaksanaannya kepada Mendagri atau Gubernur (pasal 53 ayat (5) UU No: 32th.2004).

5. Tindakan upaya paksa berupa penahanan terhadap Gubernurlwalikotalbupatiatau wakilnya, berdasarkan pasal 36 ayat: (3) Undang-Undang Nomor 32 tahun2004 harus mendapatkan ijin tertulil terlebih dahulu dari Presiden.

Sesudah melakukan penahanan dalam waktu 2 x 24 jam harus melaporkanpelaksanaannya kepada Presiden. (pasal 36 ayat (5) UU No: 32 th. 2004).

6. Setiap pengajuan surat permohonan persetujuan tertulis kepada Presiden,Mendagri atau Gubemur untuk melakukan tindakan tersebut nomor 1 s/d 3 diatas, harus dilampiri dengan resume perkara yang bersangkutan denganmenguraikan kasus posisi singkat dan keterkaitan pejabat dimaksud sehinggaperlu dilakukan pemeriksaan.

7. Setiap pengajuan surat permohonan persetujuan tertulis kepada Presiden,Mendagri atau Gubernur untuk melakukan Penahanan tersebut nomor 4 dan 5di atas, harus dilampiri dengan resume hasil pemeriksaan perkara yangbersangkutan dan alasan-alasan mendasar perlunya dilakukan penahananterhadap pejabat yang bersangkutan.

8. Pengajuan permintaan persetujuan kepada Presidenl Mendagri atau Gubemuruntuk melakukan penyelidikan, penyidikan danlatau penahanan, barus diajuIIansecara beljenjang, dari Kajari melalui Kajati, dan dari Kajati melalui KejaksaanAgung, ditembuskan kepada JAMPIDSUS dan JAMINTEL

9. Laporan pelaksanaan tindakan penyelidikan, penyidikan dan/atau penahananterhadap tersangka-tersangka di atas agar dikirim secara langsung kepadapejabat yang berwenang memberikan persetujuan, ditembuskan kepada JaksaAgung, JAMPIDSUS dan JAMINTEL.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

JAKSAAGUNG MUOATINOAl( PIOANA KHUSUS,

Tembusan :1. Yth. JaksaAgung R.I;

(sebagai laporan);2. Yth. JAMINTEL;3. Arsip.-

2

Jakarta, 14 Maret 2005

KETUA MAHKAMAH AGUNGREPUBLIK INDONESIA KEPADAYTH.

Yth. KETUA PENGADILAN NEGERIJENEPONTO

01-NomorLampiranPerihal

: KMAl102/111/2005

: Mohon Pendapat I FatwaKetua Mahkamah Agung RI

Jeneponto

Sehubungan diterimanya Surat Kepala Kejaksaan TinggiSulawesi Selatan tanggal 1 November 2004, No. 13-2129 IR4/Fd,lI1112004, perihal dimaksud dalam pokok surat ini, diberitahukan bahwaJaksa berwenang untuk melakukan penyidikan dalam perkara tindakpidana korupsi sesudah berlakunya Undang-Undang No. 31 Tahun1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Pasal26 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 penyidikan, penuntutan,dan pemeriksaan di sidang Pengadilan terhadap tindak pidanakorupsi dilakukan berdasarkan HukumAcara Pidana yang berlaku,kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

2. Bahwa karena untuk penyidikan terhadap tindak pidana korupsiberdasarkan Undang-UndangNo. 31 tahun 1999jo Undang-UndangNo. 20 tahun 2001 tersebut diberlakukan Hukum Acara Pidanayang berlaku, dalam hal ini Undang-Undang No. 8 tahun 1981(KUHAP) maka berdasarkan Pasal 284 ayat 2 KUHAP danpenjelasannya jo pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 27 tahun1983 Jaksa mempunyai kewenanganuntuk menyidik perkaratindakpidana korupsi sesudah berlakunya Undang-Undang No. 31 tahun1999 jo Undang-undang No. 20 tahun 2001.

3. Bahwa Pasal27 Undang-Undang No.31 tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Jaksa Agung adalah Koordinator TimGabungan dalam penyidikan Tindak Pidana Korupsi yang sulitpembuktiannya.

4. Bahwa berdasarkan Pasal30 ayat 1 huruf d Undang-UndangNo.16tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Kejaksaan mempunyai tugasdan wewenang untukmelakukanpenyidikanterhadap tindak pidanatertentu berdasarkan undang-undang. .

14

instansi-instansi penegak hukum di daerah masing-masing gunamelakukan upaya pencegahan dan penindakan terhadap kasus-kasus korupsi di daerah-daerah, sebagai komitmen bersama.

Demikian untuk maklum dan dilaksanakan/sebagaimanamestinya

JAKSAAGUNG MUDATINDAK PIDANA KHUSUS,

SUDHONO ISWAHYUDI

Tembusan:1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia;

(sebagai laporan);2. Yth. Para Jaksa Agung Muda;3. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi di Seluruh Indonesia;4. Yth. Ketua Pengadilan Negeri di Seluruh Indonesia;5. Ar si p.-

15

MENTERI DALAM NEGERIREPUBLlK INDONESIA

Jakarta, 24 Maret 2005

NomorSifatLampiranPerihal

: 161/686/SJ: Penting

: Persetujuan untuk melakukantindakan penyidikan terhadapanggota DPRD Provinsi

KEPADAYTH.

Yth. JAKSAAGUNG RI01-

JAKARTA

Sehubungan dengan banyaknya permohonan/permintaanpersetujuan untuk melakukan tindakan penyidikan terhadap anggotaDPRD Provinsiyang didugatersangkuttindak pidanayang disampaikankepada Menteri Dalam Negeri, dengan hormat kami sampaikan hal-halsebagaiberikut:1. Untuk kelancaran tugas Tim Penyidik dalam menangani kasus

adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota DPRDProvinsi, dan guna memenuhi amanat Pasal106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 dan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004, Menteri Dalam Negeri padakesempatan pertama akan memberikan persetujuan tindakanpenyidikan tersebut.

2. Namun dernikian, mendasarkan pada pengalaman selama ini,belurn ada keseragaman utarnanyamenyangkut tingkatan instansidi jajaran Kejaksaan yang mengajukan permohonan/permintaanpersetujuan tersehut, sementara ini ada yang disampaikan melaluiJaksaAgung R.I, dan ada yang disampaikan langsung oleh KepalaKejaksaan Tinggi setempat.

3. Untuk itu, guna terkoordinasinya tindakan penyidikan terhadapadanya dugaan kasus-kasus pidana yang dilakukan oleh anggotaDPRD Provinsi, kiranya dalam penyampaiannya :a. Dapat dikoordinasikan melalui Jaksa Agung R.I.b. Diberikan penjelasan yang memberikan kesimpulan adanya

dugaan tindak pidana yang melibatkan anggota DPRD Provinsiyang bersangkutan.

16

c. Memberitahukankepada Menteri Dalam Negeri apabila tindakan penyidikantelah selesai dilakukan.

Demikian untuk mak!um dan terima kasih atas kerjasamanya.

MENTERI DALAM NEGERI,

H. MOH. MA'RUF

TEMBUSAN:1. Yth. Presiden Republik Indonesia, sebagai laporan,2. Yth. Wakil Presiden Republik Indonesia.

17

SEKRETARIS KABINETREPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 24 Februari 2005

NomorSifatLampiranPerihal

R-08/SESKAB/2I2005RahasialSegera1 (satu) lembarPermintaan Persetujuan Tertulis untukMelakukan Tindakan Penyelidikandan Penyidikan.

Kepada Yth.

JaksaAgung Republik Indonesiadi -

Jakarta

. Berkenaan denga~ surat.-suratJaksa Agung kepada Presiden mengenaiperm!n~aanpersetejuan !ertulis Presiden untuk melakukantindakan penyelidikandanpenYI.dlkanterhadap ~eJab~tNegara (daftar terlampir), mohon kiranya dalam suralperrnintaan lersebul disertai dengan penjelasan mengenai :a. duduk perkara yang jelas;b. alasan melakukan lindakan penyelidikan/penyidikan lerhadap yang

bersangkulan;c. laporan kemajuan;

d. unluk tind.ak pid~n~ koru~si harus disertai dengan informasi jumlah kerugiannegara akibat dan tindak pidana korupsi tersebut.

Kami harapkan kiranya kelengkapan bahan dimaksud dapal kami terimadalam waktu yang tidak terlalu lama.

Demikian, untuk menjadi maklum.

Sekretaris Kabinet,

Sudi Silalahi

Tembusan:Yth. Presiden RI.

12

SEKRETARIS KABINETREPUBLIK INDONESIA

DAFfAR PERMINTAAN PERSETUJUAN TERTULIS UNTUKMELAKUKAN TINDAKAN PENYIDlKAN/PENYELIDIKAN

No. No.ltgl surat Nama Jabatan

1. R-231/AlF.2.1/12/2004 Drs. H. Harun AI Rasyid, M.Si Anggota DPD/MPR RI15-12-2004

2. R-248/AlF.2.1/12/2004 H. Murhan Effendy, BA Wakil Bupati Tabalong,27-12-2004 Kalimantan Selatan

3. R-249/AlF.2.1/1212004 Ir. Azam Azman Natawijaya Anggota DPR/MPR RI,30-12-2004

4. R-002/AlF.2.1/1/200S H. Slamet Suryanto Walikota Surakarta,3-1-2005 Jawa Tengah

5. R-012/AlF.2.1/112005 Dr. Markum Singodimedjo Anggota DPR RI,12-1-2005

6. R-023/AlFd.l/0l/200S Drs. Eef Hidayat Bupati Subang,31-01-2005 jawa Barat

7. R-030/AlF.2.1/02/200S Prof. Dr. Ir. Ginandjar Anggota DPD/MPR RI,2-02-2005 Kartasasmita

8. R-013/AlF.2.1/01/200S H. Abubakar Ahmad Bupati Dompu,12-01-2005 Nusa Tenggara Barat

9. R-Oll/AlF.2.1/01/200S H.A. Chalik Effendi, S.E Walikota Bengkulu,12-01-2005

10. R-019/AlF.2.1/01/200S Drs. Chairullah, S.IP., MAP Bupati Serdang Bedagai,25-01-2005 Sumatera Utara

11. R-020/AlFd.l/0l/200S I.G.A. Rai Wirajaya, S.E Anggota DPR RI,31-01-2005

12. R-02S/AlFd.l/0l/200S Drs. H. Darizal Basir Bupati Pesisir Selatan,31-01-2005

13