MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENfERI KEUANGAN

NOMOR 120/PMK.OS/2008

TENTANG

PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA YANG BERSUMBERDARIPENERUSAN PINJAMAN LUAR NEGERI, REKENING DANA INVESTASI,

DAN REKENING PEMBANGUNAN DAERAH PADAPERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

MENfERI KEUANGAN,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa berdasarkan Pasal37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun2004 tentang Perbendaharaan Negara, piutang negara/ daerah dapatdihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari pembukuan, kecualimengenai piutang negara/ daerah yang cara penyelesaiannya diaturtersendiri dalam undang-undang;

b. bahwa pedoman penghapusan piutang negara/ daerah tersebut, telahditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentangTata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah;

c. bahwa untuk mendukung pelayanan air minum dan kebutuhan airbersih sebagai salah satu program Millenilll1l Development Gonls yangdicanangkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa, perlu meningkatkankuaIitas pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum sebagai institusipenyedia air bersih dan air rninum;

d. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan olehPerusahaan Daerah Air Minum, dan memperhatikan Rapat KoordinasiTerbatas tanggal 18 April 2008 dan tanggal 29 Mei 2008 yang dipimpinoleh Wakil Presiden, diperlukan peran serta Pemerintah untukmewujudkan Perusahaan Daerah Air Minum yang sehat, denganmembantu melakukan penyelesaian atas piutang negara padaPerusahaan Daerah Air Minum;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hurufa, huruf b, huruf c, 'dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan MenteriKeuangan tentang Penyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber DariPenerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, DanRekening Pembangunan Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara RepubIik Indonesia Nemer 4286);

Menetapkan

MENTERI KEUANGAN

RFPIJRJ IK INf)ONF.~IA

-2-

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang PemeriksaanPengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan Antara Pemerintah Pusat Antara Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata CaraPenghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 33);

6. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347a/KMK017/2000 tentangPengelolaan Rekening Pembangunan Daerah (RPD) sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor221/PMK05/2007;

8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 346/KMK017/2000 tentangPengelolaan Rekening Dana Investasi;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK06/200S tentangTambahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor346/KMK017/2000 tentang Pengelolaan Rekening Dana Investasi;

10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 131/KMK01/2006 tentangOrganisasi Dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK01/2007;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PENYELESAIANPIUTANG NEGARA YANG BERSUMBER DARI PENERUSANPINJAMAN LUAR NEGERI, REKENING DANA INVESTASI, DANREKENING PEMBANGUNAN DAERAH PADA PERUSAHAANDAERAH AIR NIINUM.

MENTERI KEUANGANREPUBUK INDONESIA

-3-BABI

KETENfUAN UMUM

Pasal1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

2. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perbendaharaan,Departemen Keuangan.

3. Kepala Daerah adalah Gubemur bagi Pemerintah Provinsi, Bupati bagiPemerintah Kabupaten, dan Walikota bagi Pemerintah Kota.

4. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) adalah unit pengelola danpelayanan air minum kepada masyarakat milik Pemerintah Daerah.

5. Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepadaPemerintah Pusat dan/atau hak Pemerintah Pusat yang dapat dinilaidengan uang sebagai akibat perjanjianl akibat lainnya berdasarkanperaturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yangsah.

6. Pokok adalah jumlah pinjaman/ penerusan pinjaman yang telah ditarikdan/ atau ditambah bunga atau biaya administrasi masa tenggangyang dikapitalisasi.

7. Bunga atau Biaya Administrasi (khusus untuk perjanjian pinjaman RDIdan RPD), yang selanjutnya disebut Bunga adalah beban yang timbulsebagai akibat atas penarikan pokok pinjaman sebagaimana ditetapkandalam perjanjian pinjaman.

8. Denda adalah beban yang timbul akibat keterlambatan dan/ ataukekurangan pembayaran.

9. Tunggakan Pokok adalah piutang negara berupa pokok yang tidakdibayar pada tanggal jatuh tempo.

10. Tunggakan Non-Pokok adalah piutang negara berupa bunga, biayakomitmen, dan denda yang tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo.

11. Kapasitas Fiskal adalah Gambaran kemampuan keuangan daerah,yang dicerminkan melalui pendapatan daerah, tidak termasuk DanaAlokasi Khusus, Dilna Darurat, dan penerimaan lain yangpenggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu,dikurangi dengan belanja pegawai serta dikaitkan dengan jumlahpenduduk miskin.

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA

-4-

12. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatanAPBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhandaerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

13. Cut-off Date adalah tanggal yang ditentukan sebagai dasar perhitungankewajiban utang dalam rangka penyelesaian piutang negara.

14. Penghapusan Secara Bersyarat adalah penghapusan kewajiban bungadan denda atas Piutang Negara pada PDAM yang tertunggak sampaidengan Cut-Off Date.

15. Business Plan adalah dokumen yang disusun oleh PDAM berisi rencanaperbaikan kinerja POAM yang terdiri dari aspek teknis, manajemen,dan keuangan.

16. Tarif adalah tarif rata-rata sebagaimana diatur dalam PeraturanMenteri Oalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknisdan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan OaerahAir Minum.

17. Biaya Oasar adalah biaya sebagaimana diatur dalam Peraturan MenteriOalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedornan Teknis danTata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Oaerah AirMinum.

18. Komite adalah tim yang dibentuk oleh Menteri Keuangan yang terdiridari Komite Kebijakan dan Komite Teknis dan beranggotakan parapejabat Oepartemen Keuangan, Oepartemen Pekerjaan Umum,Oepartemen Oalam Negeri, Badan Perencanaan PembangunanNasional (Bappenas), dan Badan Pengawasan KeuanganPembangunan (BPKP).

Pasal2

Penyelesaian Piutang Negara yang diatur dalam Peraturan MenteriKeuangan ini meliputi Piutang Negara yang bersumber dari PenerusanPinjarnan Luar Negeri (Subsidiary Loan AgreementjSLA), PinjamanRekening Oana Investasi (ROI), dan Pinjaman Rekening PembangunanOaerah (RPO), yang disalurkan pada POAM.

Pasal3

Penyelesaian Piutang Negara pada POAM bertujuan untuk:

a. mengurangi beban keuangan POAM;b. memperbaiki manajemen POAM; danc. membantu PDAM untuk mendapatkan sumber pembiayaan untuk

keperluan investasi.

MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA-5-

BAB II

PENYELESAIAN PIm ANG NEGARA

Pasal4

(1) Penyelesaian Piutang Negara pada PDAM didasarkan atas kinerjaPDAM dan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Penghapusan atas seluruh Tunggakan Non-Pokok, atau kombinasiantara penghapusan atas sebagian Tunggakan Non-Pokok danpenghapusan melalui mekanisme Debt Swap to Investment; dan

b. Penjadua!an kembali atas seluruh Tunggakan Pokok.

(2) Debt Swap to Investment sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aadalah penghapusan utang yang dilakukan dengan mekanismepertukaran sebagian Tunggakan Non-Pokok dengan kegiatan/proyekinvestasi yang dibiayai dari dana PDAM danl atau APBD.

Pasal 5

(1) Penghapusan Piutang Negara pada PDAM diberlakukan terhadapseluruh Tunggakan Non-Pokok.

(2) Penghapusan Piutang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap yaitu Penghapusan Secara Bersyaratdan penghapusan secara mutlak.

Pasal 6

PDAM yang menunjukkan kinerja sakit atau kurang sehat berdasarkanlaporan hasH audit kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal11 ayat (2)huruf b memperoleh penghapusan terhadap seluruh Tunggakan Non­Pokok.

Pasal?

(1) PDAM yang menunjukkan kinerja sehat berdasarkan laporan hasilaudit kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 11 ayat (2) huruf bdiberikan kombinasi antara penghapusan atas sebagian TW1ggakanNon-Pokok dan penghapusan melalui mekanisme Debt Swap toInvestment.

(2) Kombinasi antara penghapusan atas sebagian Tunggakan Non-Pokokdan penghapusan melalui mekanisme Debt Swap to Investmentdilakukan dengan cara sebagai berikut:

MENTERIKEUANGANREPUBLIK INDONESIA

-6-

a. PDAM dengan Kapasitas Fiskal Pemerintah Daerah Tinggidiberikan penghapusan sebesar 40% (empat puluh per seratus) danDebt Swap to Investment sebesar 60% (enam puluh per seratus) darikeseluruhan Tunggakan Non-Pokok;

b. PDAM dengan Kapasitas Fiskal Pemerintah Daerah Sedangdiberikan penghapusan sebesar 50% (lima puluh per seratus) danDebt Swap to Investment sebesar 50% (lima puluh per seratus) darikeseluruhan Tunggakan Non-Pokok;

c. PDAM dengan Kapasitas Fiskal Pemerintah Daerah Rendahdiberikan penghapusan sebesar 60% (enam puluh per seratus) danDebt Swap to Investment sebesar 40% (empat puluh per seratus) darikeseluruhan Tunggakan Non-Pokok.

Pasal8

Dalam rangka penyelesaian Piutang Negara, PDAM diwajibkanmemenuhi pra kondisi sebagai berikut:

a. Ditetapkan tarif lebih besar dari biaya dasar;

b. Pengangkatan direksi dilakukan melalui fit and proper test olehGubernur/Bupati/Walikota berdasarkan kriteria sebagaimanaditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini; dan

c. Business Plan sebagairnana ditetapkan dalam Lampiran II PeraturanMenteri Keuangan ini, untuk periode selama 5 (lima) tahun (tahun2008 sampai dengan tahun 2012) yang disusun oleh PDAM dandisahkan oleh Gubemur/Bupati/Walikota.

Pasal 9

Penjadualan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal4 ayat (1) hurufb berlaku terhadap seluruh Tunggakan Pokok per Cut- oftDate.

Pasal10

Penentuan jangka waktu penjadualan kembali dan besaran angsuranpengernbalian Tunggakan Pokok yang dijadualkan, didasarkan ataspenilaian Komite terhadap laporan keuangan, kinerja, dan Business PlanPDAM sebagairnana dimaksud dalam Pasalll ayat (2) huruf a, huruf b,dan huruf d.

MENTERIKEUANGANREPUBLIK INDONESIA

-7-

BABIII

TATA CARA PENGHAPUSAN TUNGGAKAN NON-POKOKOAN PENJAOUALAN TUNGGAKAN POKOK

Pasal11

(1) POAM menyampaikan permohonan penghapusan Tunggakan Non­Pokok dan penjadualan kembali Tunggakan Pokok kepada Menterimelalui Oirektur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Oaerahdan OPRO.

(2) Permohonan penghapusan Tunggakan Non-Pokok dan penjadualankembali Tunggakan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)disampaikan secara tertulis dengan melampirkan dokumenpendukung sebagai berikut

a. Laporan keuangan perusahaan 1 (satu) tahun terakhir yang telahdiaudit oleh auditor, tidak diperkenankan yang menunjukkan opinitidak wajar (adverse) atau tidak memberikan pendapat (disclaimer),kecuali opini disclaimer yang disebabkan oleh ketidakpastiankelangsungan operasional (goillg collcern);

b. Laporan hasil audit kinerja POAM yang dilakukan oleh auditordalam hal ini BPKP dan/ atau BPK;

c. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)/RencanaAnggaran Biaya (RAB) POAM 1 (satu) tahun terakhir;

d. Busilless Plall sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf c; dan

e. Surat Pemyataan Kesanggupan Gubemur/Bupati/Walikota yangberisi kesediaan Pemda selaku pemilik untuk memberikantambahan bantuan dana kepada PDAM sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerahyang dapat mendorong POAM untuk memenuhi kewajibannyasesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IIIPeraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal12

(1) Alas dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11,Kornile melakukan analisis dan evaluasi.

(2) Oalam hal berdasarkan hasil analisis dan evaluasi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dinyatakan bahwa perrnohonan penghapusanTunggakan Non-Pokok dan penjadualan kembali Tunggakan Pokokdapat disetujui, Menteri menetapkan persetujuan penyelesaian PiulangNegara pada POAM

MENTERI KEUANGANRFPIIRI IK INnONFf:IA

-8-

(3) Dalam hal berdasarkan hasil analisis dan evaluasi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dinyatakan bahwa perrnohonan penghapusanTunggakan Non-Pokok dan penjadualan kembali Tunggakan Pokoktidak dapat disetujui, rnaka Direktur Jenderal atas nama Menterimemberitahukan penolakan penghapusan Tunggakan Non-Pokok danpenjadualan kembali Tunggakan Pokok disertai dengan alasanpenolakannya.

Pasal13

Berdasarkan penetapan persetujuan penyelesaian Piutang Negara padaPDAM sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 12 ayat (2), ditetapkanpersetujuan Penghapusan Secara Bersyarat sesuai dengan kewenanganpenetapan penghapusan sebagairnana dimaksud dalam Pasal16.

Pasal14

Dalam hal persetujuan Penghapusan Secara Bersyarat sebagaimanadirnaksud dalam Pasal 13 telah ditetapkan, dilakukan perubahanperjanjian pinjaman dan/ atau perubahan perjanjian penerusan pinjamanantara Direktur/Direktur Utama PDAM dengan Direktur Jenderal.

Pasal15

Penghapusan secara mutlak atas Tunggakan Non-Pokok ditetapkanpaling cepat 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkannya PenghapusanSecara Bersyarat, setelah terlebih dahulu dilakukan penilaian terhadaprealisasi Bushzess Plan sebagairnana dimaksud dalam Pasal8 huruf (c).

BABIV

KEWENANGAN PENETAPAN PENGHAPUSAN

Pasal16

Penghapusan Secara Bersyarat dan penghapusan secara mutlak atasPiutang Negara pada PDAM dilakukan oleh:

a. Menteri untuk jumlah sampai dengan Rp10.000.000.000,OO(sepuluhmiliar rupiah);

b. Presiden untuk jumlah lebih dari RplO.OOO.OOO.OOO,OO(sepuluh miliarrupiah) sampai dengan RplOO.OOO.OOO.OOO,OO(seratus miliar rupiah);dan

c. Presiden dengan persetujuan DPR untuk jumlah lebih dadRplOO.OOO.OOO.OOO,OO(seratus rniliar rupiah).

MENTER I KEUANGANRFPIJRIIK INf)ONFRIA

-9-

Pasal17

Dalam hal Piutang Negara dalam satuan mata uang asing, nilai piutangyang dihapuskan secara bersyarat dan secara mutlak adalah nilai yangsetara dengan nilai kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada Cut-offDate.

BABV

PELAPORAN

Pasal18

(1) Selama periode penyelesaian piutang, PDAM wajib menyampaikandokumen sebagai berikut

a. Laporan Pelaksanaan Business Plan;

b. Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja yang telah diaudit; dan

c. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)/RencanaAnggaran Biaya (RAB) PDAM yang telah disahkanGubernur/Bupati/ Walikota/Badan Pengawas.

(2) Dokumen sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) huruf a dan huruf bdisampaikan kepada Menteri c.q Direktur Jenderal paling lambat padatanggal31 Juli untuk dokumen tahun sebelumnya.

(3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikankepada Menteri c.q Direktur Jenderal paling lambat pada tanggal1 Maret tahun berjalan.

BABVI

EVALUASI DAN PEMANTAUAN

Pasal19

(1) Komite melakukan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan Busilless

Plall secara periodik selama 5 (lima) tahun, yaitu paling sedikit 2 (dua)kali dalam tahun pertama dan kedua serta 1 (satu) kali dalam tahunketiga dan tahun selanjutnya.

(2) Dalam hal hasiJ evaluasi dari pemantauan mengindikasikanpenyimpangan pelaksanaan Busilless Plall, Komite menyampaikanrekomendasi kepada Menteri untuk memberikan peringatan tertuliskepada PDAM dan/atau Gubernur/BupatifWalikota.

MENTERI KEUANGANRFPIIRI IK INnONFRIA

-10-

BABVII

REVISIBUSINESS PLAN

Pasal 20

Revisi Business Plan dapat dilakukan oleh PDAM dengan persetujuanDirektur Jenderal dalam hal asumsi-asumsi dalam Bllsilless Plall tidak

dapat terlaksana karena di luar kontrol direksi termasuk hal-hal yangdianggap sebagai keadaan kahar !force majwre).

BABVIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal21

Tanggal ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku sebagaiCllt-offDate perhitungan Piutang Negara.

Pasal22

(1) Terhadap kewajiban pembayaran Tunggakan Pokok yang dijadualkanserta utang pokok yang belum jatuh tempo sampai denganditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan ini, berlaku tingkat Bungasebagaimana ditetapkan dalam masing-masing perjanjianpinjaman/ penerusan pinjaman.

(2) PDAM yang melakukan percepatan pelunasan seluruh pinjamanterhitung sejak terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor107/PMK06/200S tentang Optimalisasi Penyelesaian Piutang NegaraYang Bersumber Dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, RekeningDana Investasi, Dan Rekening Pembangunan Daerah sampai dengantanggal ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan ini, diberikaninsentif yang pengaturannya akan ditetapkan tersendiri.

(3) PDAM kategori kondisi pinjaman lancar yaitu yang melakukanpernbayaran tepat jumlah dan tepat waktu, terhitung mulai tanggalditerbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK06/200Stentang Optimalisasi Penyelesaian Piutang Negara Yang BersumberDari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, DanRekening Pembangunan Daerah sarnpai dengan tanggal ditetapkannyaPeraturan Menteri Keuangan ini, diberikan insentif sebagai berikut:

a. Penurunan sebanyak 2% (dua per seratus) dari tingkat Bunga yangditetapkan dalam perjanjian pinjaman/perjanjian penerusanpinjamani clan/ atau

b. Bantuan program dan bantuan teknis,

yang pengaturannya akan ditetapkan tersendiri.

MENTERI KEUANGANRFPlJRIIK INnnNF!>IA

-11-

(4) Penurunan tingkat bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf aberlaku sejak tanggal ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan inisampai dengan masa pinjaman berakhir.

Pasal 23

(1) PDAM yang melakukan kerjasama dengan pihak swasta asingmaupun swasta dalam negeri tidak diperkenankan mengikutipenyelesaian Piutang Negara sebagaimana diatur dalam PeraturanMenteri Keuangan ini.

(2) Ketentuan mengenai penyelesaian Piutang Negara pada PDAM yangmelakukan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akandiatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal setelah berkoordinasi denganDirektur Jenderal Cipta Karya.

BABIX

KETENfUAN PERALIHAN

Pasal 24

Terhadap usulan penyelesaian Piutang Negara yang sedang dalam prosespenilaian sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan inipemrosesannya mengikuti ketentuan sebagairnana yang diatur dalamPeraturan Menteri Keuangan ini.

BABX

KETENfUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan ini, maka PeraturanMenteri Keuangan Nomor 107/PMK.06/2005 tentang OptimalisasiPenyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber Dari Penerusan PinjamanLuar Negeri, Rekening Dana lnvestasi, Dan Rekening PembangunanDaerah, dicabut dandinyatakan tidak berlaku.

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA

-12-

Pasal26

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumumanPeraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam BeritaNegara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 19 Agustus 2008

MENTERI KEUANGAN,ttd

SRI MULYANI INDRAWATI