KEJAKSAAN AGUNG REPUBLlK INDONESIAJAKARTA

Nomor : B-330/F/Ft.1/06/2004Sifat : BiasaLampiran : 1 (satu) berkasPerihal : Evaluasi dan Eksaminasi khusus

perkara tindak pidana korupsiyang diputus bebas/lepas darituntutan hukum.--_._--.-- _---------.----- .

Jakarta, 18 Juni 2004

KEPADA YTH.KEPALA KEJAKSAAN TINGGIDI-

SELURUH INDONESIA

Memperhatikan laporan-Iaporan putusan pengadilanperkara korupsi periode Januari 2003 s/d 2004 dari seluruh kajati

. se Indonesia, ternyata terdapat 35 (tiga puluh lima) perkara tindakpidana korupsi yang diputus bebas (vrijspraak) atau lepas darituntutan hukum (Ontslag van alle rechts vervolging) baik olehPengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi atau Mahkamah AgungRI.

Guna memperoleh penilaian yang objektif dan berimbang(balanced) atas putusan-putusan bebas/lepas dari tuntutan hukumter~e~ut diatas, maka dengan ini diinstruksikan kepada paraKajati yang bersangkutan, Untuk membentuk tim evaluasi yangbertugas melakukan pengkajian secara Professional terhadapputusan-putusan pengadilan tersebut baik dari segi yuridis formaldan materiel berkas perkara maupun dari segi teknispenuntutannya, dengan petunjuk sebagai berikut:

1. Tim evaluasi diketuai oleh Wakajati dengan anggota Aswas,para Pengkaji dan Jaksa Fungsional yang senior di KejaksaanTinggi setempat.

2. Apabila dari hasil evaluasi atas putusan bebas/lepas demihukum ~asus korupsi yang bersangkutan tim berpendapatbahwa tidak ada kesalahan/kelemahan baik dari segi teknisp~osedural maupun dari segi materi hukumnya, maka agardilakukan langkah upaya hukum sepanjang masihdimungkinkan menurut Undang-Undang.

3. Apabila dari hasil evaluasi disimpulkan adanya kelemahanbaik dari tek~is prosedural ataupun dari materi hukumnya(alat-alat bukti dan penerapan hukumnya) maka perlu dilakukaneksaminasi khusus terhadap Jaksa Penyidik dan JaksaPenuntut Umumnya.

12

4. Pelaksanaan eksaminasi khusus agar mengacu kepada suratKeputusan Jaksa Agung RI. Nomor : KEP-033/JA/3/1993tanggal 22 Maret 1993 tentang eksaminasi perkara danJUKLAK Nomor: 001/JA/6/1994 tentang eksaminasi perkara(copy surat terlampir), untuk mengkaji ulang dimana letakkelemahan/kesalahan teknis yuridis baik menyangkutkesempurnaan isi berkas perkara maupun dalam penyusunansurat dakwaan, tuntutan pidana, replik, memori banding, kontramemori banding, memori kasasi dan kontra memori kasasinyayang ditangani oleh jaksa penyidik maupun Jaksa penuntutumum dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

5. Hasil evaluasi maupun eksaminasi khusus (apabila dilakukan)tersebut agar dilaporkan kepada Jaksa Agung RI gunadijadikan masukan bagi pimpinan untuk menentukankebijaksanaan lebih lanjut terhada karier para jaksa yangbersangkutan.

Demikian untuk dilaksanakan.

-Tembusan:1. Yth. Jaksa Agung RI.

(sebagai laporan)2. Yth. Jaksa Agung Muda Pembinaan;3. Yth. Jaksa Agung Muda Pengawasan;4. Arsip.-

13

BAB.IKETENTUAN UMUM

Pasal 1Yang dimaksud dengan Eksaminasi dalam Keputusan Jaksa Agung RepublikIndonesia ini adalah tindakan penelitian dan pemeriksaan berkas perkara di semuatingkat penanganan perkara oleh setiap Jaksa/Penuntut Umum-

Pasal2Tindakan penelitian dan pemeriksaan sebagaiman dimaksud dalam pasal 1 dapatdilakukan dengan melakukan :

(1). Eksaminasi Umum yaitu penelitian dan pemeriksaan terhadap berkas perkarayang telah selesai ditangani oleh JaksalPenuntut Umum dan Sudah memperolehkekuatan hukum yang tetap ;

2). Eksaminasi Khusus yaitu tindakan penelitian dan pemeriksaan terhadap berkasperkara tertentu yang menarik perhatian masyarakat atau perkara lain yangmenurut penilaian pimpinan perlu dilakukan eksaminasi. baik terhadap perkarayang sedang ditangani maupun yang telah selesai ditangani oleh JaksalPenuntutUmum dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal3Eksaminasi merupakan sarana pimpinan untuk menilai kecakapan dan kemampuanteknis JaksalPenuntut Umum dalam melaksanakan tugasl penyelesaian suatuperkara pidana, baik dari sudut teknis yuridis maupun administrasi perkara.

BAB 11MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal4Maksud dari Eksaminasi adalah untuk :(1). Memantapkan pelaksanaan tugas yang dilakukan setiap Jaksa/Penuntul

Umum;(2). Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan teknis yuridis dan administrasi

perkara Jaksa/Penuntut Umum dalam melaksanakan tugas penyelesaianperkara pidana;

(3). Membina dan menumbuhkan rasa tanggung jawab setiap Jaksa/PenuntutUmum dalam mengemban tugas yang dibebankan kepadanya agar dapalmenjadi JaksalPenuntut Umum yang profesional. mandiri dan percaya diri.

14

Tujuan Eksaminasi adalah :(1). Unluk meningkatkan profesionalisme baik segi teknis yuridis maupun administrasi

perkara seorang Jaksa Penuntut Umum dalam menerapkan hukum materildan hukum formil dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku dalam penyelesaiandan penanganan perkara.

(2). Mendapatkan bahan masukan berupa fakta dan data pelaksanaan hukummateriel dan hukum formil oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam penangananperkara melalui tindakan penelitian dan penilaian terhadap kegiatan yangdilakukan oleh JaksalPenuntut Umum tentanq kemungkinan adanya kekurang-sempurnaan atau kelemahan yang bersifat teknis yuridis dan administrasiperkara yang inenyebabkan penyelesaian perkara tidak terlaksana sebagaimanamestinya

BAB IIISASARAN

Pasal6Sasaran Eksaminasi adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan prosespenanganan perkara mulai dari tahap penyelidikan. sampai dengan tahappelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BABIVTATA CARA PELAKSANAAN

Pasal7Jaksa Agung dalam memimpin dan mengawasi para Jaksa/Penuntut Umummemerintahkan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dan Jaksa Agung MudaTindak Pidana Khusus atau pejabat lain yang ditunjuk untuk melakukan eksaminasiumum atau eksaminasi khusus baik secara rutin maupun sewaktu-waktu terhadapperkara tertentu yang menarik perhatian masyarakat atau terhadap perkara-perkaralain yang dianggap perlu untuk diteliti dan diperiksa.

Pasal8Kepala Kejaksaan Tinggi dalam daerah hukumnya memerintahkan Wakil KepalaKejaksaan Tinggi atau melaksanakan sendiri atau memerintahkan Asisten TindakPidana UmumlAsisten Tindak Pidana Khusus atau pejabat lain untuk melakukaneksaminasi baik secara rutin atau sewaktu-waktu apabila dianggap perlu terhadapperkara yang sedang ditangani maupun telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal9Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri wajib mengirimke Kejaksaan Tinggi 3 (tiga) berkas perkara tindak pidana umum, masing-masing1 (satu) berkas perkara dari setiap jenis kelompok tindak pidana umum.

15

dan 3 (tiga) berkas perkara tindak pidana khusus masing-masing 1 (satu) berkasperkara dari setiap jenis kelompok tindak pidana khusus yang telah selesaiditangani/telah memperoleh kekuatan hukum tetap oleh masing-masing JaksaPenuntut Umum untuk dieksaminasi.

Pasal 10Kepala Kejaksaan Tinggi wajib mengirimkan hasil eksaminasi perkara yang ditanganiJaksa/Penuntut Umum, beserta hasil penilaiannya ke Kejaksaan Agung untukbahan eksaminasi bagi masing-masing Direktur di Kejaksaan Agung.

Pasal11Berkas perkara sebagaimana disebutkan dalam pasal 9 Sudah diterima di KejaksaanTinggi selambat-Iambatnya pada bulan Oktober dan hasil eksaminasi dari KejaksaanTinggi sudah diterima di Kejaksaan Agung selambat-Iambatnya bulan Desembertahun takwim.

Pasal 12Dalam hat Kejakssan Tinggi melakukan eksaminasi, maka hasil pelaksanae'ksaminasi dilaporkan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia untuk selanjutnyadiambil langkah tindakan guna meluruskan kembali hal-hal yang menyimpang dariketentuan perundang-undangan yang berlaku.Dalam hat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum atau Jaksa Agung MudaTindak Pidana Khusus atau pejabat lain yang ditunjuk melakukan eksaminasi hasilpelaksanaan eksaminasi dilaporkan kepada Jaksa Agung Republik Indonesiasebagai bahan masuk.an untuk di gunakan sebagai bahan evaluasi dan petunjukberkenaan dengan hasil eksaminasi tersebut.

Pasal13

(1). Dalam hal-hal tertentu bila dipandang perlu Kejaksaan Agung dapat memilihdan mengambil sendiri berkas-berkas perkara yang telah dieksaminasi olehKejaksaan Tinggi untuk dilakukaneksaminasi ulang.

(2). Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi bila memandang perlu dapat memilihdan mengambil sendiri berkas-berkas perkara yang telah rnemperoleh kekuatanhukum tetap di Kejaksaan Negeri atau Cabang Kejaksaan Negeri untukdieksaminasi.

16

BABVHASIL EKSAMINASI

Pasal 14(1). Hasil eksaminasi digunakan sebagai salah satu bahan penentu konduite karier

seorang Jaksa/Penuntut Umum ;(2). Dalam pemberian penilaian, pimpinan Kejaksaan memperhitungkan:

a. pertimbangan tentang tingkat pendidikan, penataran, kursus, pengalamanjasa atau prestasi dan pengabdian Jaksa. Penuntut Umum tersebut

b. kwantitas dan kwalitas perkara, sarana dan prasarana serta kondisi situasisetempat.

Pasal15Terhadap hasil eksaminasi sebagaimana dimaksud padal 14. Jaksa/PenuntutUmum yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan.

BABVIPENUTUP

Pasal 16Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia iniakan diatur lebih lanjut oleh Jaksa Agung Muda yang bersangkutan.

Pasal 17Dengan bertakunya Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia ini maka PeraturanJaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-001/JAl6/1983 tentang EksaminasiPerkara dan Juklaknya dinyatakan dicabut.

Pasal18Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JakartaPada tanggal : 22 Maret 1993

JAKSA AGUNG REPUBLlK INDONESIA,

ttd

SIN G G I H, SH.

17