KEJAKSAAN AGUNG REPUBLlK INDONESIA JAKARTA 2015. 8. 19.¢  KETUA MAHKAMAH AGUNG Jakarta, 22 Februari
KEJAKSAAN AGUNG REPUBLlK INDONESIA JAKARTA 2015. 8. 19.¢  KETUA MAHKAMAH AGUNG Jakarta, 22 Februari

KEJAKSAAN AGUNG REPUBLlK INDONESIA JAKARTA 2015. 8. 19.¢  KETUA MAHKAMAH AGUNG Jakarta, 22 Februari

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of KEJAKSAAN AGUNG REPUBLlK INDONESIA JAKARTA 2015. 8. 19.¢  KETUA MAHKAMAH AGUNG Jakarta, 22...

  • KEJAKSAAN AGUNG REPUBLlK INDONESIA JAKARTA

    Nomor Sifat Lampiran Perihal

    : B- 328/F/Fd.1/05/2005 : Biasa : 1 (satu) eksemplar : Permasalahan Putusan Yudicial

    Review MARI yang membatalkan PP. 110 Tahun 2000 tanggal 9 September 2000

    Jakarta, 04 Mei 2005

    KEPAOAYTH.

    KEPALA KEJAKSAAN TINGGI 01-

    SELURUH INDONESIA

    Sehubungan dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 180/3260/SJ tanggal 22 Desember 2002, perihal pendapat hukum atas putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 04.G/HUM/2001 tanggal 9 September 2002 (copy terlampir), yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung RI, yang isi pokoknya memohon untuk memberikan pendapat hukum berkaitan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 04.G/HUM/2001 tanggal 9 September 2002.

    Berkenaan dengan Surat Menteri Dalam Negeri tersebut, dengan ini diberikan petunjuk sebagai berkut :

    1. Dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan Anggota DPRD dan Pejabat Pemda agar perbuatan yang bersifat "melawan hukum" tidak lagi mengacu pada Peratuan Pemerintah Nomor: 110 Tahun 2002 akan tetapi didasarkan pada pelanggaran ketentuan formil atau ketentuan materiellainnya seperti kepatutan atau kelaziman yang berlaku dalam masyarakat melawan hukum materiel.

    2. Untuk mendukung pembuktian adanya fakta melawan hukum materiel tersebut patut tidaknya perbuatan yang dilakukan, maka penyidik wajib memberikan keterangan ahli hukum pidana dan ahli tata pemerintahan.

    3. Penanganan terhadap kasus-kasus yang melibatkan anggota DPRD dan Pejabat Pemda agar dilaporkan kepada pimpinan dalam kesempatan pertama untuk segera mendapatkan petunjuk.

    Demikian untuk dilaksanakan.

    JAKSAAGUNG MUDA TIN OAK PIDANA KHUSUS.

    Tembusan: 1. Yth. Jaksa Agung RI

    (sebagai laporan); 2. Yth. Para Jaksa Agung Muda; 3. Ar si p.-

    HENDARMAN SUPANDJI

    25

  • Jakarta, 22 Februari 2005KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

    Nomor : MAlKUMDIU701ll/Kl2005 KEPADAYTH.

    1. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi 2. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi

    Tata Usaha Negara 3. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri 4. Sdr. Ketua Pengadilan

    Tata Usaha Negara DI-

    Seluruh Indonesia

    SURAT EDARAN

    Nomor. : 4 Tahun 2005

    Tentang

    Penegasan Tidak Berlakunya

    Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000

    Tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

    Memperhatikan pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat sehubungan

    dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2000 tanggal

    30 Nopember 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat

    Daerah (PP No. 110 Tahun 2000), yang pernah diajukan Gugaan Hak Uji Materil

    di Mahkamah Agung R.I terdaftar dengan Nomor : 04.G/HUM/2001, maka dengan

    ini disampaikan sebagai berikut :

    Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tersebut telah

    dinyatakan bertentangan (tegen gesteld) dengan Peraturan Perundang-undangan

    yang lebih tinggi yakni Undang - Undang Nomor 21 Tahun 1999.

    8

    Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka diberitahukan kepada

    Saudara, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tersebut berdasarkan

    Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler

    dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dinyatakan

    tidak berlaku.

    Demikian untuk diperhatikan.

    KETUA MAHKAMAH AGUNG - RI

    BAGIR MANAN

    Tembusan: 1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung - RI, 2. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung - RI, 3. Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung - RI, 4. Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung - RI, 5. Panitera/Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung - RI.

    9