KEJAKSAAN AGUNG REPUBLlK INDONESIAJAKARTA

NomorSifatLampiranPerihal

: B- 328/F/Fd.1/05/2005: Biasa: 1 (satu) eksemplar: Permasalahan Putusan Yudicial

Review MARI yang membatalkanPP. 110 Tahun 2000 tanggal9 September 2000

Jakarta, 04 Mei 2005

KEPAOAYTH.

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI01-

SELURUH INDONESIA

Sehubungan dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor :180/3260/SJ tanggal 22 Desember 2002, perihal pendapat hukumatas putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 04.G/HUM/2001 tanggal9 September 2002 (copy terlampir), yang ditujukan kepada KetuaMahkamah Agung RI, yang isi pokoknya memohon untuk memberikanpendapat hukum berkaitan dengan Putusan Mahkamah Agung RINomor : 04.G/HUM/2001 tanggal 9 September 2002.

Berkenaan dengan Surat Menteri Dalam Negeri tersebut,dengan ini diberikan petunjuk sebagai berkut :

1. Dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan Anggota DPRDdan Pejabat Pemda agar perbuatan yang bersifat "melawan hukum"tidak lagi mengacu pada Peratuan Pemerintah Nomor: 110 Tahun2002 akan tetapi didasarkan pada pelanggaran ketentuan formilatau ketentuan materiellainnya seperti kepatutan atau kelazimanyang berlaku dalam masyarakat melawan hukum materiel.

2. Untuk mendukung pembuktian adanya fakta melawan hukummateriel tersebut patut tidaknya perbuatan yang dilakukan, makapenyidik wajib memberikan keterangan ahli hukum pidana dan ahlitata pemerintahan.

3. Penanganan terhadap kasus-kasus yang melibatkan anggota DPRDdan Pejabat Pemda agar dilaporkan kepada pimpinan dalamkesempatan pertama untuk segera mendapatkan petunjuk.

Demikian untuk dilaksanakan.

JAKSAAGUNG MUDATIN OAK PIDANA KHUSUS.

Tembusan:1. Yth. Jaksa Agung RI

(sebagai laporan);2. Yth. Para Jaksa Agung Muda;3. Ar si p.-

HENDARMAN SUPANDJI

25

Jakarta, 22 Februari 2005KETUA MAHKAMAH AGUNGREPUBLIK INDONESIA

Nomor : MAlKUMDIU701ll/Kl2005 KEPADAYTH.

1. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi2. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi

Tata Usaha Negara3. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri4. Sdr. Ketua Pengadilan

Tata Usaha NegaraDI-

Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor. : 4 Tahun 2005

Tentang

Penegasan Tidak Berlakunya

Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000

Tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Memperhatikan pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat sehubungan

dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2000 tanggal

30 Nopember 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (PP No. 110 Tahun 2000), yang pernah diajukan Gugaan Hak Uji Materil

di Mahkamah Agung R.I terdaftar dengan Nomor : 04.G/HUM/2001, maka dengan

ini disampaikan sebagai berikut :

Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tersebut telah

dinyatakan bertentangan (tegen gesteld) dengan Peraturan Perundang-undangan

yang lebih tinggi yakni Undang - Undang Nomor 21 Tahun 1999.

8

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka diberitahukan kepada

Saudara, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tersebut berdasarkan

Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler

dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dinyatakan

tidak berlaku.

Demikian untuk diperhatikan.

KETUA MAHKAMAH AGUNG - RI

BAGIR MANAN

Tembusan:1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung - RI,2. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung - RI,3. Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung - RI,4. Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung - RI,5. Panitera/Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung - RI.

9