4
JAKSAAGUNG REPUBLlK INDONESIA PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLlK INDONESIA NOMOR: P.ER - 031/A/JA/08/2010 ( TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELA TIHAN PRAJABAT AN GOLONGAN 11TAHUN 2010 Menimbang Mengingat DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA JAKSA AGUNG REPUBLlK INDONESIA, a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan kebutuhan instansi; b. Bahwa untuk menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan diperlukan sosok Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai kompetensi yang diindikasikan dari sikap dan perilakunya yang penuh dengan kesetiaan,dan ketaatan kepada negara, bermoral dan bermental baik, profesional, sadar akan tanggung jawabnya sebagai pelayan publik, serta marnpu menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa; c. Bahwa untuk maksud tersebut diatas dipandang perlu mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan 11 Kejaksaan R.I. Tahun 2010. 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tanggal 26 Juli 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 tanggal 10 Nopember 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil; 3. Peraturan Presiden No 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan R.I; 4. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP- 115/J.Al1 0/1999 tanggal 20 Oktober 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP- 558/A/J.A/12/2003 tanggal 17 Desember 2003; 5. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 037/A/JA/12/2009 tanggal 21 Desember 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-068/A/JAl07/2008 tanggal 12 Juli 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia; 6. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 3 tahun 2007tanggal 30 April 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan 11. 7. Surat Pengesahan DIPA Tahun Anggaran 2010 Nomor : 0035.0/006-01,/- /2010 tanggal31 Desember 2009;

PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLlK INDONESIA NOMOR: … · Diklat Kejaksaan RI. 2. Kepada peserta Diklat yang dinyatakan lulus mengikuti Diklat Prajabatan Golongan " diberikan Surat Tanda

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

  • JAKSAAGUNGREPUBLlK INDONESIA

    PERATURANJAKSA AGUNG REPUBLlK INDONESIA

    NOMOR: P.ER - 031/A/JA/08/2010(

    TENTANG

    PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELA TIHAN PRAJABAT ANGOLONGAN 11TAHUN 2010

    Menimbang

    Mengingat

    DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

    JAKSA AGUNG REPUBLlK INDONESIA,

    a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikapuntuk dapat melaksanakan tugas secara profesional dengan dilandasikepribadian dan etika Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan kebutuhaninstansi;

    b. Bahwa untuk menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan danpembangunan diperlukan sosok Pegawai Negeri Sipil (PNS) yangmempunyai kompetensi yang diindikasikan dari sikap dan perilakunya yangpenuh dengan kesetiaan,dan ketaatan kepada negara, bermoral danbermental baik, profesional, sadar akan tanggung jawabnya sebagaipelayan publik, serta marnpu menjadi perekat persatuan dan kesatuanbangsa;

    c. Bahwa untuk maksud tersebut diatas dipandang perlu mengeluarkanPeraturan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang PenyelenggaraanPendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan 11 Kejaksaan R.I. Tahun2010.

    1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tanggal 26 Juli 2004 tentangKejaksaan Republik Indonesia;

    2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 tanggal10 Nopember 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PegawaiNegeri Sipil;

    3. Peraturan Presiden No 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata KerjaKejaksaan R.I;

    4. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP- 115/J.Al1 0/1999tanggal 20 Oktober 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata KerjaKejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah,terakhir dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-558/A/J.A/12/2003 tanggal 17 Desember 2003;

    5. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 037/A/JA/12/2009tanggal 21 Desember 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa AgungRepublik Indonesia Nomor : PER-068/A/JAl07/2008 tanggal 12 Juli 2008tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai KejaksaanRepublik Indonesia;

    6. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 3 tahun2007tanggal 30 April 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikandan Pelatihan Prajabatan Golongan 11.

    7. Surat Pengesahan DIPA Tahun Anggaran 2010 Nomor : 0035.0/006-01,/-/2010 tanggal31 Desember 2009;

  • Menetapkan PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLlK INDONESIA TENTANGPENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAJABATANGOLONGAN 11KEJAKSAAN REPUBLlK INDONESIA TAHUN 2010

    Pertama Diklat diselenggarakan oleh Pusat Diklat Kejaksaan R.I., bekerja samadengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) bertempat di Pusat DiklatKejaksaan R.I. di Jakarta.

    Kedua Peserta Diklat :1. Peserta Diklat adalah berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil

    (CPNS) Kejaksaan RI.

    2. Jumlah peserta sebanyak 508 (Iima ratus delapan) orang yang rinciannama-namanya ditentukan oleh Kepala Biro Kepegawaian KejaksaanRI.

    Ketiga Tujuan dan Sasaran :A Tujuan

    1. Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikapuntuk dapat melaksanakan tugas secara profesional dengandilandasi kepribadian dan etika Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuaidengan kebutuhan instansi ;

    2. Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharudan perekat persatuan dan kesatuan bangsa ;

    3. Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasipada pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat ;

    4. Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalammelaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demiterwujudnya kepemerintahan yang baik ;

    B Sasaran

    Sasaran Diklat Prajabatan Golongan 11 adalah terwujudnya PegawaiNegeri Sipil (PNS) yang memiliki kompetensi yang sesuai denganpersyaratan pengangkatan untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)G'flongan 11. -, ~

    •Keempat Kurikulurn dan Tenaga Pengajar

    1. Jumlah Kurikulum dan Mata Pelajaran para Pengajar/ Pelatih/Widyaiswara seperti tercantum dalam lampiran.

    2 Jumlah jam pelajaran seluruhnya 90 (Sembilan puluh) jam pelajaran@ 45 (empat puluh lima) menit untuk setiap jam mata pelajaran.

    Kelima Jangka Waktu Diklat1. Diklat diselenggarakan selama 10 (sepuluh) hari dan peserta

    diasramakan

    2. Pelajaran diberikan pada setiap hari kerja (Senin std Sabtu), pagi, siangdan sore.

    3 Pedoman kegiatan setiap hari tercantum di dalam Buku Panduan.

  • Keenam Penilaian dan Penghargaan

    1. Penilaian terhadap penyelenggaraan, para peserta, tenaga pengajardan tenaga penyelenggara diatur dengan Keputusan Kepala PusatDiklat Kejaksaan RI.

    2. Kepada peserta Diklat yang dinyatakan lulus mengikuti DiklatPrajabatan Golongan " diberikan Surat Tanda Tamat Pendidikan danPelatihan yang ditandatangani oleh Deputi Bidang Pembinaan DiklatAparatur Lembaga Administrasi Negara, Jaksa Agung MudaPembinaan dan Kepala Pusat Diklat Kejaksaan Republik Indonesia.

    Ketujuh Pembiayaan Pendidikan dan Pelatihan

    Biaya penyelenggarqan Diklat ini dibebankan seluruhnya kepada Daftar IsianPelaksanaan Anggaran (DIPA) Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI.Tahun 2010 Nomor : 0035.0/006-01./-/2010 tanggal 31 Desember 2009.

    Kedelapan Tanggung Jawab Pendidikan dan Pelatihan

    Kepala Pusat Diklat Keja'ksaan RI bertanggungjawab kepada Jaksa AgungRepublik Indonesia atas penyelenggaraan Diklat Prajabatan Golongan "Tahun Anggaran 2010.

    Kesembilan Penutup

    1. Hal-hal yang belum diatur didalam Peraturan ini akan ditetapkan lebihlanjut oleh Kepala Pusat Diklat Kejaksaan RI.

    2 Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuanapabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikanseperlunya.

    Salinan Peraturan ini disampaikan kepada :

    1. Yth. Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI di Jakarta;2. Yth. Para Jaksa Agung Muda di Jakarta;3. Yth. Kepala Pusat Diklat Kejaksaan RI di Jakarta;4. Yth. Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung di Jakarta;5. A r s i p.-

    Ditetapkan di

    Pada tanggal

    Jakarta

    20 Agustus 2010

    HENDARMAN SUPANDJI

  • NO.

    1. Dinarni

    LAMPIRAN PERATURAN JAKSA AGUNG R.I.NOMOR PER- 031 IA/JA/OS/2010TANGGAL : 20 AGUSTUS 2010

    KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAJABATAN GOLONGAN 11TAHUN ANGGARAN 2010

    _.

    MATA DIKLAT WIDYAISWARA SESI JAMPEL-----2 3 4 5-._---

    ka Kelompok LAN 2 6___ ._____ .____ .___ ._......•-.._._0 ..•.•.__ ._.__ .._-------_._-----.-.,.--- ---_ .._-----_._------- e-------- 1-----------Penyelenggaraan Pemerintahan LAN 2 6Kesatuan Republik Indonesia I---men Kepegawaian Negara LAN 2 6

    ----- ..•.._-----_._-_.rganisasi Pemerintah LAN 2 6-------------_.nanPrima LAN 2 6------Kerja Organisasi Pemerintah LAN 2 6

    men Perkantoran Modern LAN 2 6------ngun Kerjasama Tim (Team Building) LAN 2 6-----ikasi Yang Efektif LAN 2 6-----an Kebangsaan Dalam Kerangka LAN 2 6 IKesatuan Republik Indonesia----------------- Im Ko-Kurikuler •

    ihan kesegaran jasmani dalamMarinir 2 6tuk senam kesegaran jasmani,

    mainan, olah raga, lariljoging .I;,ris Berbaris Marinir 2 6

    ta Upacara Sipil Marinir 2 6 Ingarahan Program Struktural Kejaksaan 1 3 Iramah Umum/Muatan Teknis Struktural Kejaksaan 2 6bstantif Lembaga

    ramah tentang Kesehatan Mental 1 3------_.

    J u m I ah 30 90.- .,

    2 SistemNegara

    3. Manaje

    4. Etika 0

    5. Pelaya-"----_ _- -------_.-

    6. Budaya

    o 7. Manaje8. Memba

    9. Komun

    10 WawasNegara

    ----_._--- --- ....•.-~- ....--11. Progra

    3. Latbenper

    b. Ba

    c. Ta

    d. Pe

    e. CeSu

    f. Ce

    HENDARMAN SUPANDJI