JAKSAAGUNGREPUBlIK INDONESIA

PERATURAN .JAKSA AGUNG REPUBLlK INOdNESIA

NOMOR: PER- 019 IAfJAfJ3 12009

TENTANG

PENDIDIKAN DAN PELATIHANHAKI TAHUN 2009

DENGAN RAHMAT TUHf\N YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLlK INDONESIA,

Menimbang a. bahwa untuk lebih meningkatkan kualitas pegawai Kejaksaan terutamapeningkatan pengetahuan dan wawasan dengan spesialisasi bidangHAKI, rnaka dipandang perlu menyelenggarakan Pendldikan danPelatihan HAKI Tahun 2009;

b. bahwa karena itu dalam pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan HAKITahun 2009 perlu ditetapkan perangkat kendali pendidikan, khususnyaprogram Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan beserta kerangka MataPelajarannya (kurikulum);

c. bahwa untuk perwujudannya dipandang perlu diterbitkan PeraturanJaksa Agung Republik Indonesia.

Mengingat 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentangKejaksaan Republik Indonesia (Lf'1 Tahun 2004 NO.67 TLN 4401);

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 tentangSusunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

3. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-115/A/J.A/1 0/1999 tanggal 20 Oktober 1999 tentang Susunan Organisasidan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telahbeberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Jaksa Agun9 RINomor: KEP-558/A/JA/12/2003, tanggal17 Desember 2003;

4. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor :PER-068/A/JA/7/2007. tanggal 12 Juli 2007 tentang PenyelenggaraanPendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia;

5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pendidikan dan PelatihanKejaksaan RI Tahun Anggaran 2009 Nomor: SP.0035.0/006.01.0/-/2009,tanggal 31 Desember 2008.

M EMU T U S K AN:

Menetapkiln PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLlK INDONESIA TENTANGPENDIDH(AN DAN PELATIHAN HAKI TAHUN 2009.

PERTAMA Tempat dan penyelenggaraan Diklat

1. Diklat diselenggarakan di Pusat Diklat Kejaksaan Republik Indonesia.

2. Penyelenggara Oiklat adalah Pusat Olklat Kejaksaan Republik Indonesia.

••

"

KEDUA Peserta Diklat1. Peserta Diklat adalah para Jaksa yang telah memenuhi persyaratan yang

telah ditetapkan untuk mengikuti Diklat yang berasal dari KejaksaanAgung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri serta Cabang KejaksaanNegeri seluruh Indonesia.

2. Jumlah peserta sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang yang rincian dannama-namanya akan ditentukan oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan.

KETIGA Tujuan dan SasaranA. Tujuan

Meningkatkan penguasaan, kemampuan dan keterampilan Jaksa dandalam bidang HAKI.f

B. Sasaran

Tersedianya tenaga Jaksa yang memiliki kemampuan dan keterampilanuntuk menangani serta menyelesaikan permasalahan-permasalahandalam bidang HAKI.

KEEMPAT Kurikulum dan Tenaga Pengajar

1. Jumlah kurikulum / mata pelajaran dan para PengajarMlidyaiswaraseperti tercantum dalam lampiran I.

2. Jumlah jam pelajaran seluruhnya 96 (sembilan puluh enarn) jampelajaran @ 45 menit untuk semua mata pelajaran

KELlMA Jangka Waktu Diklat

1. Diklat diselenggarakan selama 14 (em pat belas) hari dan para pesertadiwajibkan masuk dan tinggal dalam asrama.

2. Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan di buka pada tanggal 2 April2009 dan akan ditutup pada tanggal 15 April 2009.

3. Pelajaran diberikan setiap hari Senin sampai dengan Jum'at pedapagi,siang clan sore hari, serta untuk hari Sabtu pada pagi dan siang hari.

4. Pedoman kegiatan diatur tersendiri oleh Kepala Pusat Diklat KejaksaanRepublik Indonesia.

KEENAM Penilaian dan Penghargaan

1. Selama mengikuti Dik.at terhadap setiap peserta dilakukan pengamatanuntuk penilaian prestasi tentang ilmu pengetahuan, keterampilan, sikapdan integritas yang metode dan tat a caranya diatur oleh Kepala PusatDiklat Kejaksaan RI.

2. Kepada mereka yang telah selesai rnenqikuti Diklat diberikan SuratTanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) yang ditandatanganioleh Kepala Pusat Diklat Kejaksaan RI.

KETUJUH Pembiayaan Pendidikan dan PelatihanBiaya penyelenggaraan Diklat dibebankan seluruhnya pada Daftar IsianPelaksanaan Anggaran (DIPA) Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI tahun2009 Nomor SP.0035.0/006.01.0/-/2009 tanggal 31 Desember 2008.

KEDELAPAN Tanggung Jawab Diklat

Kepala Pusat Diklat bertanggung jawab kepada Jaksa Agung RepublikIndonesia atas penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan HAKI Tahun 2009.

2

/»: KESEMBILAN Penutup

1. Hal-hal yang belum diatur dalarn Peraturan ini akan ditetapkanlebihlanjut oleh Kepala Pusat Diklat Kejaksaan RI. .

2. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuanapabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikanseperlunya.

SALlNAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta.

2. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.

3. Yth. Para Jaksa Agung Muda di Jakarta.4. Yth. Kepala Pusat Diklat Kejaksaan RI di Jakarta.5. Yth. Kepala Biro Kepeqawaian Kejaksaan Agung RI di Jakarta.

6. Yth. Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan Agung RI di Jakarta.7. Yth. Para Kepala Kejaksaan Tinggi diseluruh Indonesia.8. A r sip.

Ditetapkan diPada tanggal

Jakarta30 Maret 2009JAKS~~ilI.'G REPUBLlK INDONESIA,.

HENDARMAN SUPANDJI

3

LAMPIRAN PERATURI'.N JAKSA AGUNG Ri.Nomor : PER- 019 /AJJAJ 03 /2009Tanggal : 30 lv"..aret 2009

KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HAKI TAHUN 200914 HARI 96 JAM PELAJARAN

NO.

1I.

MATA DIKLAT I SILABUSI POKOK BAHASAN

2 I 3KAJIAN SIKA? DAN PR!LAKU

1I

WIDYAISWARAlPENGAJARIFASILlTATOR

RINCIAN JAM PELAJARAN ;KET.

4

TEORI I DlSKUSI ..l PRAK I UJIAN 1 JUMLAH II TEK I

5 I 6 I 7 '--q 9 10 .~

_; I I _, !I I I

i

II !

II I, I

! I~ 1I I

Kepemimpinan di alamterbuka/ out word bound(out bound)

.'.~

1. Mengenal diri sendiri;2. Mengenal orang lain;3. Mengenal lingkungan;4. Nilai-nilai kejuangan dan

kepemimpinan dalarn lintas budaya;5. Keterbukaan, Partisipasi, Demokrasi;6. Membangun organisasi belajar.

Paket (tidak termasuk dalam jampelajaran)

11. KAJIAN DASAR HAKI

81. I Pengertian Haki

I

1. Formula Internasional terhadap YAK I 11.2. Sejarah dan Peraturan per-undang-/

Undangan HAKI di Indonesia.3. Sekilas HAKI :

- PVT- Rahasia Dagang- Desain Industri- Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu- Paten- Merk- Hak Cipta

4. Isu-isu yang berkembang dibidangHAKI- Tradisional Knowledge

(pengetahuan tradisional)- Benefit Sharing- Bio-piracy- Indikasi Geografi vs Merk

5. HAKI dibenturkan dengan BudayaHukum Tradisional.

Jumlah

I

DR. Agus Sarjono, SH., MH. i 2 I _ I 2 I 12

,

128 2 2(.

•

WIDYAISWARAlPENGAJARI RINCIAN JAM PELAJARANNO. MATA DIKLAT SILABUSI POKOK BAHASAN FASILlTATOR TEORI DISKUSI PRAK UJIAN JUMLAH KET.

TEK1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ill. KAJIAN HAKI SECARA UMUM .

1. Perlindungan Varietas 1. Pengertian PVT 1. Adriana Krisnawati, SH., MH 8 2 - 2 12Tanaman 2. Prinsip-Prinsip PVT 29/2000 2. Gazalba Saleh, SH.,MH.

3. Lingkup Perlindungan VarietsI Itanaman I I I I- Varietas Tanaman yang dapat dan

..

Iyang tidak dapat diberikan PVTI

I- Jangka waktu PVT Subjek PVT 1

- Hak dan kewajiban pemegang PVT

II- Tata cara mengajukan permohonan

IPVI I- Pemeriksaan- Penyidikan I- Tindak Pidana

!IV. KELOMPOK WAWASAN I I

II

!I I1. Rahasia Oagang (UU 1. Essensi Rahasia Oagang 1. OR. Citra Winda, SH., MIP I 8 2 - 2 i2

NO.30 Tahun 2000) - Pengertian RO I- Bentuk dan Sifat- Unsur-unsur RO .-- Jenis-jenis dan contoh- Kerahasiaan- Persaingan curang- Lingkup perlindungan

a. Metode produksib Metode pengolahan

" c. Metode penjualand.lnfo lain dibidang teknologi dan

atau teknis yang memiliki nilaiekonomi dan tidak di ketahuimasyarakat umum

I:I r I , ,I

Jumlah 16 4 - 4 24

, ,\. 2

WIDYAISWARAlPENGAJARf RINCIAN JAM PELAJARAN !,

NO. MATA DIKLAT SILABUSI POKOK BAHASAN FASILlTATOR TEORI DISKUSI PRAK UJIAN JUMLAH KET. I

TEK

1 2 3 4 5 6 t 8 9 10

e.RDI undisclosed informationdalam kaitan praktek- Pendaftaran formula obat, I

,

kewajiban menjaga rahasia !

, - Lisensi/trancbis'nq

II

~- Alih teknoloqi- Dasar Kewajiban menjaga RD

I ,

I,,

- Penyidikan I

- Tindak Pidana RDI

I

I2. Desain Industri (UU 1. Pengertian Desain Industri 1. Narendra Jatna, SH 8 2 - 2 I 12

No 31/2000) 2. Subjek DI II

3. Tata cara mengajukan permohonan IDI

II

4. PenyidikanI

I5. Tindak ?idana DI

Ii i

3. DTLST (UU ~o32/2ooo) 1. Pengertian DTLST 11. Brian A. Prasetyo, SH, MU 8 2 - 2 12

2. Lingkup DTLST -r I- DI yang dapat/ tidak dapat .. ,I mendapat perlindungan II

I- Jangka waktu perlindungan- Lingkup Hak

3. Tata cara mengajukan permohonanDTLST

4. Penyidikan5. Tindak Pidana DTLST

3• (.t,,--

1 I 2 I 3

WIDYAISWARA/PENGAJARI RINCIAN JAM PcLAJARAN

FASILlTATOR TEORI I DISKUSI I PRAK I UJIAN I JUMLAH I KET.TEK

4 F:l 6!

7

I

8 I 9

I

10

1. Endang Lestari Gurnitowati, SH., 2 - 2 I 12MM.

NO. I MATA DIKLAT I SILABUSI POKOK BAHASAN

4. I Paten (UU No.14/2001) I 1. Pengertian Paten2. Manfaat Paten3. Prinsipprinsip UU Paten

Paten diberikan oleh NegaraI - I I

II

tuksatu I I-I II - I,

- dapatI

--

:1. Merk (UU No.15/2001) 1. 1. Indrarti Pudjilestarf SH, MS: 8 2 - 2 12 I2. I

II 3 i

I I II

I4. <

I I5. I

I 6. I

II I7.

8.I

6. I Hak Cipta (UU 1. 1. Endang Lestari Gurnitowati, SH., 8 2 - 2 12

INo.19/2002) 2. I MM.3.

I4. 9 HakI

5. n HakI

6. olehI

,

I

7.8.

Jumlah 24 6 - 6 36

4(.~

NO. I WIDYAISWARAlPENGAJARI RINCIAN JAM PELAJARANMATA DIKLAT SILABUSI POKOK BAHASAN FASILlTATOR TEORI DISKUSI PRAK UJIAN JUMLAH KET.

I TEK1 2 3 4 5 6 7 8 S 10v. KELOMPOKPENUNJANG

1. Penggunaan senjata api Paket (tidak termasuk dalam jam

Ilaras pendek/ laras pelajaran)I

I .I panjanq. Tiin PASKi-fAS TNI AU dan \ I

I II Penyelenggara. I IIi i

VI. I KAJIAN WAWASAN II i I

1. I Cf:RAMAH I II 1. Ceramah Dirjen II HAKI

II2. Ceramah JAM .',

I PIDUM .3. Corarnah

I I KAPUSDIKLATI

I

~I IJumlah I .i . . I 96=LI - I 16~1 IJUMLAH TOTAL 64 16I I

.!

JAKSA AGUNG REPUBLlK INDONESIA

HENDARMAN SUPANDJI

5

e e