Click here to load reader

KEJAKSAAN AGUNG REPUBLlK INDONESIA JAKARTA · PDF fileDemikian halnya juga bukan sebagai Penuntut Umum, karena hasil penyelidikan dari Komisi Pemeriksa itu tidak dibuat secara "Pro

  • View
    222

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of KEJAKSAAN AGUNG REPUBLlK INDONESIA JAKARTA · PDF fileDemikian halnya juga bukan sebagai...

KEJAKSAAN AGUNG REPUBLlK INDONESIAJAKARTA

NomorSifatLampiran :Perihal

R-045a/ F/2./ 2001Rahasia1 (satu berkasKewenangan jaksa sebagaiPenyidik berdasarkan UUNo 31 Tahun 1999

Jakarta, 16 Februari 2001

KEPADAKEPALA KEJAKSAAN TINGGI01-

SELURUH INDONESIA

Sehubungan dengan adanya pertanyaan dari beberapa Kajati tentangkewnangan Jaksa untuk melakukan penyidikan berdasarkan Undang - UndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tmdak Pidana Korupsi, dengan inidisampaikan hal - hal sebagai beriJrut :

1. Jiwa dari era Refonnasi agar pembangunan dapat berdaya guna dan berhasilguna adalah Ketetapan MPR - RI Nomor XII MPRI 1998 ten tangPenyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi danNepotisme.

2. Mengacu kepada amanat MPR - RI tersebut, maka Dewan Perwakilan RakyatRepublik Indonesia (DPR - RI) bersama dengan Presiden RI telah berhasilmengundangkan beberapa undang - undang yang merupakan penjabarannya,yaitu antara lain Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999 tanggal 19 Mei1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme dan disusul kemudian dengan undang - undang Nomor31 Tahun 1999 ten tang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3. Diantara ketentuan - ketentuan yang ada didalam undang - undang Nomor28 Tahun 1999 yang erat kaitannya dengan kewenangan Jaksa sebagaipenyidik dalam tindak pidana korupsi ialah pasal- pasal 1, 12, 17, 18,20, 2 J ,dan 22 beserta penjelasannya.

4. Beberapa hal yang perJu dicennati dari isi pasal 17 dan 18 UU No 28 Tahun1999 beserta penjelasannya adalah sebagai berikut :

129

4.1. Pada pasal 17 digariskan tentang kewenangan Komisi Pemeriksa hanyasebatas melakukan penyelidikan yang tertera secara eksplisit pada ayat(2) huruf c dan d;

4.2. Sebagai kelanjutannya, pada pasal 18 ayat (3) dinyatakan pula secarategas bahwa apabila hasil pemeriksaan yang dilakukan Kornisi Pemeriksamenemukan petunjuk adanya perbuatan Korupsi, Kolusi, dan Nepotismemaka hasilnya akan diserahkan kepada Instansi yang berwenag. untukditindak lanjuti.

Yang dimaksud dengan "Instansi yang berwenang" menurutpenjelasan pasal18 ayat (3) adalah Badan Pemeriksaan Keuangan danPembangunan. Kejaksaan Agung, Kepolisian.

Dalarn hubungan itu, apabila Kornisi Pemeriksa menyerahkan hasilpenyelidikannya kepada Kejaksaan Agung, pertanyaan yang timbuladalah dalam kapasitas apa kejaksaan Agung menerima hasilpenyelidikan tersebut, apakah sebagai penyidik, penuntut umum atausebagai eksekutor?

Sudah pasti bukan sebagai eksekutor karena hasil penyelidikandari Kornisi Pemeriksa itu belum pernah diputus/ disidangkan olehPengadilan. Demikian halnya juga bukan sebagai Penuntut Umum,karena hasil penyelidikan dari Komisi Pemeriksa itu tidak dibuat secara"Pro Justia" (untuk Keadilan), dan Komisi Pemeriksa bukanlah aparatpenyidik yang diatur oleh KUHAP. Apabila hasil penyelidikan olehKomisi Pemeriksa tersebut oleh Penuntut umum langsung dilimpahkanke Pengadilan, maka sudah pasti akan ditolak oleh pengadilan sehinggasupaya hasil penyelidikan komisi pemeriksa dapat diterima olehPengadilan maka harus dilakukan penyidikan dahulu oleh aparat yangberwenang.

Jika demikian halnya, maka hasil penyelidikan dari KomisiPemeriksa yang diterima oleh Kejaksaan Agung terse but adalah dalamkapasitasnya sebagai penyidik, dengan tujuan untuk ditindak lanjuitiWhat pasal 18 (3), Yaitu untuk dilakukan penyidikan dengan bertitiktolak dari hasil penyelidikan Komisi Pemeriksa tersebut.

4.3. Penjelasan pasal 18 (3) alinea pertama selengakapnya berbunyi sebagaiberikut:

130

"Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk mempertegas ataumenegaskan perbedaan yang mendasar antara tugas Komisi Pemeriksaselaku pemeriksa harta kekayaan Penyelenggara Negara dan ~Kepolisian dan Kejaksaan".

Yang perlu mendapat perhatian dari penjelasan ini adalahditegaskannya perbedaan yang mendasar antara tugas Komisi Pemeriksayang tidak bersifat 'pro yutitia' dengan fungsi Kepolisian dan Kejaksaansebagai penyidik yang bersifat "pro yustitia" atau "Untuk Keadilan".Dari rangkaian kalimat yang tersebut diatas maka dapat disimpulkanbahwa menurut VU No. 28 Tahun 1999.Jaksa adalah sebagai penyidik, khususnya dalam pekara tindak pidanakorupsi.

5. Pasal26 Undang - undang Nomor 31 Tahun 1999 menyatakan : "Penyidikan,penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tindak pidanakorupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecualiditentukan lain dalam Undang - undang ini".

Sebagian orang berpendapat bahwa pasal ini adalah merupakan "titiklemah" bagi Kejaksaan yang terdapat didalam UU No. 31 Tahun 1999,sehingga legitimasi Jaksa sebagai penyidik harus dipertanyakan. Dasarpemikiran dari kelompok ini adalah bertumpu kepada anak kalimat :"dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku", yang berartiseolah-olah dasar dilakukannya penyidikan dalam VU No. 31 Tahun 1999ini hanyalah Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagaidiatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, sehingga yang berwenangmelakukan penyidik hanyalah penyidik Polri dan Pegawai Negeri Sipil (PPNS)sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 KUHAP.

Sesungguhnya pengertian anak kalimat "dilakukan berdasarkan HukumAcara Pidana yang berlaku" adalah tidak hanya terbatas pada VU No. 8 Tahun1981 tentang KUHAP saja, tetapi juga hukum acara pidana yang diatur didalamundang - undang lain selain KUHAP sepanjang mengatur ten tang tindakpidana korupsi, sebab pada anak kalimat itu juga hanya ditentukan "hukumacara pidana". Tidak menunjuk secara langsung kepada Undang - undangtertentu. Kini pertanyaan berikutnya adalah adakah "hukum acara pidana"yang lain selain dari pada yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981?Jawabannya ialah Ada, yaitu antara lain UU No. 28 Tahun 1999 tentang

131

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi danNepotisme dan didalam UU No. 31 Tabun 1999 sendiri serta pp No. 19 Tabun2000. Berdasarkan doctrine! ilmu pengetabuan hukum pidana, "pengertian"hukum acara pidana" adalah cara bagaimana hukum pidana materiildilaksanakan, sehingga beranjak dari pengertian tersebut, didalam UU No.28 Tabun 1999 telah tersurat dan tersirat ketentuan - ketentuan hukumacara pidana sebagai berikut :Pasal12 (1) : "Komisi Pemeriksa mempunyai fungsi untuk mencegah

praktek korupsi, kolusi dan nepotisme dalampenyelenggaraan negara"

Korupsi, kolusi dan nepotisme berdasarkan VU No. 28 tahun 1999 adalabsebagai hukum pidana materiil, hal mana dapat dilihat dalam pasal 1 ayat (3),(4), (5) jo pasal20 ayat (2) jo pasal 21 jo pasal22 VU No. 28 Tabun 1999.

Korupsi:Pasal 1 angka 3 :"Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuanperundang - undangan yang mengatur ten tang tindak pidana korupsi" (UUNomor 31 Tahun 1999).

Kolusi:Pasal 1 angka 4"Kolusi adalah pemufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antarPenyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lainyang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara" (Hukum PidanaMateriil).

Nepotisme:Pasal 1 angka 5"Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawanhukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya diatas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara" (Hukum Pidana Materiil).

Sanksi:Pasal 20 ayat (2)"~etiap Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan sebagaimanadimaksud dalam pasal 5 angka 4 atau 7 dikenakan sanksi pidana danatau sanksi perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang _undangan yang berlaku" (Hukum Pidana Materiil).

132

Pasal21"Setiap Penyelenggara Negara atau anggota Komisi Pemeriksa yangmelakukan Kolusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 angka 4dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun danpaling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikitRp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyakRp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah)" (Hukum Pidana Materiil)

Pasal22"Setiap Penyelenggara Negara atau Anggota Komisi Pemeriksa yangmelakukan Nepotisme sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 angka 4dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pal-ing lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah]" (Hukum Pidana Materiil)Kembali pada pengertian Hukum Acara Pidana, siapakah yangmempunyai tugas dan wewenang dan cara bagaimana menegakkanlmelaksanakan hukum pidana materiil sebagaimana diatur dalamketentuan pasall ayat (3), (4). dan (5) jo, pasal20 ayat (2) jo, pasal21jo, pasal 22 tersebut.Kiranya perlu dicermatil diperhatikan bahwa deliet (hukum pidanamateriil) sebagaimana disebutkan diatas, adalah sebagai "lexspecialis"dalam pengertian yang khusus dilakukan hanya oleh"Penyelenggara Negara dan Anggota Komisi Pemeriksa"Karena itu siapa yang mempunyai tugas dan wewenang serta carabagaimana melakukan tindakan hukum terhadap Penyelenggara Negarayang melanggar ketentuan tersebut, dengan kata lain dimana danbagaimana hukum acaranya, dapat kita lihat pada pasal 17, 18 dan 19VU No. 28 Tahun 1999, sebagai berikut:

Pasal17 :(1) Komisi pemeriksa mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan

pemeriksaan terhadap kekayaan Penyelenggara Negara.

(2) Thgas dan wewenang Komisi Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam ayat(I) adalab :

a. Melakukan pemantauan dan klarifikasi atas harta kekayaanPenyelenggara Negara.

133

b. Meneliti laporan atau pengaduan masyarakat, Lembaga SwadayaMasyarakat, atau Instansi Pemerintah tentang dugaan adanya korupsi,kolusi dan nepotisme dari para Penyelenggara Negara ;

c. Melakukan penyidikan atas inisiatif sendiri mengenai harta kekayaanPenyelenggara Negara berdasarkan petunjuk adanya korupsi, kolusi dannepotisme terhadap Penyelenggara Negara yang bersangkutan ;

d.

Search related