KEJAKSAAN AGUNG REPUBLlK INDONESIAJAKARTA

NomorSifatLampiranPerihal

B-162/G/Gs.2/04/2006Biasa1 (satu) eksemplarSurat Edaran MARINomor : 8 Tahun 2005

Jakarta, 28 April 2006

KEPADA YTH.KEPALA KEJAKSAAN TINGGIDI-

SELURUH INDONESIA

Bersama ini disampaikan Surat Edaran MARI Nomor 8 Tahun 2005tanggal 6 Juni 2005 tentang Petunjuk Teknis tentang Sengketa mengenaiPemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA).

Semakin banyaknya surat masuk dari berbagai daerah yangberkaitan dengan pemeriksaan perkara mengenai sengketa PILKADAyang diajukan ke PTUN maka Mahkamah Agung menyampaikan petunjukteknis antara lain:

- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah denganUndang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata UsahaNegara, maka keputusan ataupun penetapannya tidak dapat digugat diPTUN, sehingga bukan merupakan kewenangannya untuk memeriksadan mengadili;

- Dalam berbagai putusan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung jugatelah digariskan bahwa keputusan yang berkaitan dan termasuk dalamruang lingkup politik dalam kasus pemilihan tidak menjadi kewenanganPeradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya.

Semoga Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut bermanfaat dandapat dijadikan pedoman serta disebarluaskan ke Kejaksaan Negeri danCabang Kejaksaan Negeri yang ada di wilayah Saudara.

Demikian untuk menjadi perhatian.

JAKSA AGUNG MUDAPERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

ttd.

ALEX SATO BYATembusan:1. Yth. Jaksa Agung RI (sebagai laporan);2. Sekretaris JAM DATUN;3. A r sip.

125

KETUA MAHKAMAH AGUNGREPUBLlK INDONESIA

Nomor : MAlKUMDIU85NI/K/2005Kepada Yth.1. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi

Tata Usaha Negara4. Sdr. Ketua Pengadilan

Tata Usaha Negaradi Seluruh Indonesia

SURAT-EDARANNomor : 8 Tahun 2005

Tentang

Petunjuk Teknis tentang Sengketa mengenaiPemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA)

Sehubungan dengan semakin banyaknya surat rnasuk dari berbagai daerahyang berkaitan dengan pemeriksaan perkara mengenai sengketa PILKADA yangdiajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, maka oleh Mahkamah Agungdipandang perlu untuk menyampaikan petunjuk teknis sebagai berikut :

1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Daerah (selanjutnya disingkat KPUD)menerbitkan keputusan-keputusan ataupun penetapan-penetapan yangberkaitan dengan pemilihan umum, baik dalam rangka persiapan pelaksanaanmaupun hasil pemilihan umum, baik dalam rangka persiapan pelaksanaannyamaupun hasil pemilihan umum sesuai dengan kewenangannya yang diberikanoleh Undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya.

2. Bahwa dalam kedudukan sebagaimana yang disebutkan dalam butir ke-1 diatas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 huruf 9 Undang-Undang Nomor 5Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka keputusan ataupun penetapannyatidak dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga bukanmerupakan kewenangannya untuk memeriksa dan mengadili.Sekalipun yang dicantumkan secara eksplisit dalam ketentuan pasal terse butadalah mengenai hasil pemilihan umum, namun haruslah diartikan sebagaimeliputi juga keputusan-keputusan yang terkait dengan pemilihan umum, sebab

126

apabila harus dibedakan kewenangan lembaga-Iembaga pengadilan yangberhak memutusnya, padahal dilakukan terhadap produk keputusan ataupenetapan yang diterbitkan oleh badan yang sama yaitu KPUD dan terkaitdengan peristiwa hukum yang sama pula yaitu perihal pemilihan umum, makaperbedaan kewenangan tersebut akan dapat menimbulkan inkonsistensiputusan pengadilan, bahkan putusan-putusan pengadilan yang berbeda satusama lain atau saling kontroversial.

3. Bahwa selain daripada itu, dalam berbagai putusan dalam YurisprudensiMahkamah Agung juga telah digariskan bahwa keputusan yang berkaitan dantermasuk dalam ruang lingkup politik dalam kasus pemilihan tidak menjadikewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya(antara lain putusan Nomor 482 KfTUN/2003 tanggal 18 Agustus 2004).

4. Bahwa dengan demikian, oleh karena lembaga Peradilan Tata Usaha Negaratidak berwenang memeriksa dan mengadilinya, maka Peradilan Tata UsahaNegara tidak berwenang pula menerbitkan penetapan atau putusan yangmerupakan prosedur atau proses hukum acara di Peradilan Tata UsahaNegara, misalnya antara lain : penangguhan sebagaimana yang dimaksuddalam pasal 67 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negaratersebut.

Demikian untuk dimaklumi dan diperhatikan.

127

Jakarta. 6 Juni 2005

KETUA MAHKAMAH AGUNG - RI

ttd.

BAGIR MANAN