Click here to load reader

PERATURAN NOMOR: PER- JAKSA AGUNG REPUBLlK · PDF fileUndang-Undang Republik Indonesia NO.5 Tahun 2004 tentang ... Penilaian dan Penghargaan ... Audit Forensic Peran auditor dalam

  • View
    220

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of PERATURAN NOMOR: PER- JAKSA AGUNG REPUBLlK · PDF fileUndang-Undang Republik Indonesia NO.5...

JAKSAAGUNGREPUBUK INQONES1A

PERATURANJAKSA AGUNG REPUBLlK INDONESIA

NOMOR: PER- 024/A/JAI 0312010

TENTANG

PENDIDIKAN DAN PELATIHANTERPADU HAKIM DAN JAKSA TAHUN 20-10

. ---.L

JAKSA AGUNG REPUBLlK INDONESIA,

Menimbang a. bahwa untuk menyamakan persepsi dalam penanganan perkarakorupsi dan tindak pidana tertentu lainnya, meningkatkan koordinasi,Kemampuan, profesional dan integritas serta wawasan Hakim dan Jaksaserta pembentukan sikap dan Kepribadian seorang aparat penegakhukum serta memantapkan semangat pengabdian yang berorientasipad a pelayanan publik, pengayoman dan pengembangan partisipasimasyarakat, maka dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan danPelatihan Terpadu Hakim dan Jaksa tahun 2010;

b. Bahwa untuk menindaklanjuti Action Plan Kejaksaan RI. dan MahkamahAgung RI. sebagai pelaksanaan dari Law Summit /I tanggal 16 Oktober2002 perlu dilaksanakan Pendidikan dan Pelatihan bagi para Jaksa danHakim untuk meningkatkan kemampuan dan menyamakan persepsidalam penanganan Tindak Pidana Korupsi;

C.- bahwa karena itu dalam pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan TerpaduJaksa dan Hakim Tahun 2010 perlu ditetapkan perangkat kendalipendidikan, khususnya program Pendidikan dan Pelatihan besertakerangka Mata Pelajarannya (kurikulum);

d. bahwa untuk terwujudnya dipandang perlu diterbitkan Peraturan JaksaAgung Republik Indonesia.

( J'--'--"

Mengingat 1. Undang-Undang Republik Indonesia NO.5 Tahun 2004 tentangPerubahan atas Undang-Undang NO.14 Tahun 1985 terrtang MahkamahAgung;

2. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RepublikIndonesia (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67 , TambahanLembaran Negara Nomor 4301);

3. Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman,Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor:KMA/007/SKBIIII/1992, Nomor: M.01.PW.07.03 Tahun 1992, Nomor:KEP-017/J.N3/1992, Nomor: KEP-01/111/1992 tentang PemantapanKeterpaduan Sesama Aparatur Penegak Hukum Dalam PenangananDan Penyelesaian Perkara-Perkara Pidana (MAKEHJAPOL 11);

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 tentangSusunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

5. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-004/A/J.A/01/2002 tanggal 7 Januari 2002 tentang Persyaratan PesertaPendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan;

6. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-115/J.N10/1999 tanggal 20 Oktober 1999 tentang Susunan Organisasidan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah

Menetapkan

L PERTAMA

KEDUA

KETIGA

beberapa kali diubah, terakrrir dengan Keputusan Jaksa Agung RINomor: KEP-558/A/JA/12/2003 tanggal 17 Desember 2003;

7. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-037/A/JA/12/2009 tanggal 21 Desember 2009 tentang Perubahan atasPeraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor :PER-068/NJA/7/2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan PelatihanPegawai Kejaksaan Republik Indonesia;

8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pendidikan dan PelatihanKejaksaan RI Tahun Anggaran 2010 Nornor SP.0035.0/006-01.0/-/2010tanggal 31 Desember 2009.

M EMU T U S K A N:

PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLlK INDONESIA TENTANGPENDlDlKAN DAN PELATIHAN TERPADU HAKIM DAN JAKSA TAHUN2010.

Tempat dan penyelenggaraan Diklat1. Pendidikan dan Pelatihan diselenggarakan di Pusat Pendidikan dan

Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia.

2. Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan adalah Pusat Pendidikan danPelatihan Kejaksaan Republik Indonesia.

Peserta DiklatA. Persyaratan Peserta Pendidikan dan Pelatihan

Peserta Pendidikan dan Pelatihan adalah para Hakirn dan Jaksayang telah memenuhi persyaratan memiliki pang kat serendah-rendahnya IIl/b;Urnur setinggi-tingginya 45 tahun;Berkelakuan tidak tercela;Sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba dibuktikan dengansurat keterangan dokter yang ditunjuk;Memiliki potensi yang dapat dikembangkan dalarn melaksanakantugas teknis Kejaksaan, yang dinyatakan oleh atasan langsung;Lulus seleksi yang diselenggarakan oleh Tim Seleksi PesertaPendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan;

B. Jumlah Peserta Pendidikan dan PelatihanJumlah peserta sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang yanq terdiri dari15 (lima belas) orang Hakim dan 20 (dua puluh) orang Jaksa yangrincian dan nama-namanya akan ditentukan oleh Jaksa Agung MudaPembinaan.

Tujuan dan SasaranA. Tujuan

Menyamakan persepsi dalam penanganan perkara, Meningkatkanpenguasaan, kemampuan dan keterampilan Hakim dan Jaksa sertapembentukan sikap dan kepribadian seorang aparat penegak hukurn danmemantapkan semangat Pengabdian yang berorientasi pada pelayananPublik, Pengayoman dan Pengembangan partisipasi masyarakat.

B. SasaranTersedianya tenaga Aparat Penegak Hukurn yang memiliki keterampilandalam penanganan perkara pidana dengan dilandasi Integritaskepribadian dan disiplin dalam melaksanakan tugas.

2

'.

SALlNAN Peraturan ini disarnpaikan kepada :1. Yth. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, di Jakarta;2. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara, di Jakarta;3. Yth. Para Jaksa Agung Muda, di Jakarta;

4. Yth. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, di Jakarta;5. Yth. Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung RI, di Jakarta;

6. Yth. Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan Agung RI, di Jakarta;

7. Yth. Para Kepala Kejaksaan Tinggi, di seluruh Indonesia;

8. A r sip.

Ditetapkan diPada tanggal

Jakarta24 Maret 2010

EPUBLlK INDONESIA,

HENDARMAN SUPANDJI

('----"

4

KURIKULUM DIKLA T TERP ADU JAKSA DAN HAKIM TAHUN 201035 HARI = 220 JAM PELAJARAN

i

i MATA OIKLATWrOY AISW ARA/ ,I

II ,

No SILABUS/POKOK NARA SUMBERJ RINCIAN JAM PELAJARAN ' KETBAHASAN FASILIT A TOR

TEaRT DISKUSI PRAKTEK UTIAN TUl'v1LAH1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I. KAJIAN SIKAP DAN PERlLAKU ,1. Kepernirnpinan di i'viengenal diri sendiri Tim Out Bond/Paket 2 hari

alam terbuka/ out Mengenal orang lain (tidak termasuk dalam jamworld bound (out Mengenallingkungan pelajaran ' ..". ..... ,bond) Nilai-nilai kejuangan, , I

i kepemimpinan dalam lintas ...i budaya II

Keterbukaan, partisipasi,demokrasiMembangun organisasibelajar

II KAJIAN PEMBEKALAN HUKUM PIDANA1. Azas-Azas Hukum Rumusan-rurnusan Tindak 1. Dr. Ramelan, SH., MH. 3 3 - 3 9

Pidana Pidana 2. Prof. Dr. Satriyo (UI)Ruang berlakunya hukumpidana menurut tempat danwaktuPerbuatan melawan hukummenurut hukum pidanaAlasan penghapusan pidanaPercobbaan, penyertaan clanperbarenganPemiclanaan, piclana bersyaratdan pembebasan bersyaratAlasan hapusnya kewenanganmenuntut clan menjalankanpidana

.) ~)

1 2 3 4 : 5 6 7 8 9 102. :I Hukum Acara Acara Perneriksaan iBiasa dan 1. Mahkamah Agung RI 3 i 3 i - J 3 9i . , I

! i Pidana Acara Perneriksaan Singkat ' 2. i\dnan Pasyaldja, SH.i, j

Sikap Pengadilan terhadap ,,Pelimpahan Perkara

: I ,Sistem Pembuktian dalarn

,

i Acara Perneriksaan Biasa, , i,I Singkat dan Cepat. !; ,I

I Upava Hukum Biasa dan Luar :, Biasa,

Bentuk-bentuk putusan II

I I

3. Sistem Peradilan Unsur-unsur Catur \v'angsa 1. A.H. Ritonga, SH. 6 3 - 3 12Pidana (Penyidik, Penuntut Umurn, 2. Mahkamah Agung RI

Hakim dan Penasehat, Hukum) dalam konstelasi

peradilan pidanaIntegrated Criminal JusticeSystem (ICJS) dalamPerspektif.Keterpaduan antara Penuntutdan Hakim dalam penangananperkara pidanaForum Mahkejapol danefektifitasnya.

4. Pra Peradilan Pra peradilan dalam konstelasi Dr. Andi Sam-sam 3 3 - 3 9sistem peradilan pidana. N angro (PT D KI Jakarta)Pengaruh pra-peradiIanterhadap keberhasilanpenanganan perkara pidanaBerbagai perkembangan aktualdalam pengajuan pra-peradilan

'".J ::J

1 2 3 4 5 ,6 7 8 9 10, 5, i Peradilan in , Peradilan in Absentia dan :L Mah'kamah /\.gung ,I 3 3 - 3 9 I I

I Absentia danI

,koneksita dalam sistem 2, ProE. Or. Andi I

: Koneksitas peradilan pidana. HamzahTujuan peradilan in absentiadan koneksitas.

" Kompetensi penyidikan in, ,

: I ;absentiaKoordinator penangananperkara koneksitas dalarnkonteks perkara TindakPidana Korupsi, - :

III KAJIAN PEN"A"NGANANPERKARA DANTEKNIK OPERASIONALNYA ..

1. Tindak Pidana Pengaduan Masyarakat (Durnas) 1. Direktur Penyidikan 3 3 3 3 12Korupsi dan Penyelidikan dan Penyidikan KPK.pananganannya Tindak Pidana Korupsi, 2. Direktur Penyidikan

Standart Operating Procedure pada JAM Pidsus.(SOP) dalam penangananPerkara KorupsiKebijakan percepatan danopti.malisasi penaganan perkarakorupsi,

2. Berbagai isu aktual Trend Tindak Pidana Korupsi ProE. Dr. OC Kaligis 3 3 - 3 9dalarn penanganan Berbagai modus operandi baruTindak Pidana dalam Tindak Pidana KorupsiKorupsi Gratifikasi dan suap

Berbagai titik rawan dalampenanganan tindak pidanakorupsi.Tindak Pidana Korupsi dalampersepsi Penasehat Hukum.

J .:

.~

1 2 3 4 5 6 , 7 8 9 10: 3. . Peran dan I Kornpetensi ahli dalarn perkara . Prof. Dr. Andi Harnzah, 3 3 I

- 3 9 II kedudukan ahli i pidana. I II ' SH., MH.dalam proses Peran penting ahli dalampidana pembuktian

Optimalisasi ahli dalam II perneriksaan di Pengadilan. :

Kedudukan ahli dalam persepsi:

Jaksa, Hakim dan PenasehatHukum.

-4. Audit Forensic Peran auditor dalam perkera BPK/BPKP 3 3 - 3 9

korupsi,Teknik-teknik perhitungankemgian negara.Hal-hal yang mempengamhiperhitungan kemgian negara.Keuangan negara yangdipisahkan dalam kontekskemgian keuangan negara.

5. Asset Tracing Mendeteksi asset-asset milik Drs. Musyaman Faried, 3 3 - 3 9tersangka/ terpidana. SE, Ak, SH.Teknik dan strategi dalammenelusuri danmenginventarisasi as

Search related