BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori Dan Penelitian Terdahulu

2.1.1 Peran Syahbandar

Kata Syahbandar menurut etimologisnya terdiri dari kata Syah dan Bandar.

Syah berarti penguasa dan kata Bandar berarti : Pelabuhan dan sungai yang

digunakan sebagai tempat kepil atau tempat labuh, tempat kepil pada jembatan

punggah dan jembatan – jembatan muat, dermaga dan cerocok dan tempat kepil

lain yang lazim digunakan oleh kapal– kapal, juga daerah laut yang dimaksudkan

sebagai tempat kepil kapal–kapal yang karena saratnya atau sebab lain, tidak

dapat masuk dalam batas – batas tempat kepil yang lazim digunakan (Peraturan

Bandar 1925). Berdasarkan pengertian di atas terlihat beberapa unsur yang

berhubungan langsung satu sama lainnya yaitu adanya penguasa laut,sungai,

dermaga, dan kapal. Atau dengan kata lain ada unsur manusia

(pengusaha/pemerintah) dan unsur sarana dan prasarana yaitu laut dan sungai,

dermaga dan kapal. Sarana dan prasarana harus diatur dan di tata sedemikian rupa

sehingga dapat menunjang kelancaran lalulintas angkutan laut.

1. Tugas, Fungsi dan Kewenangan Syahbandar

Syahbandar sebagai pejabat tertinggi dalam kepelabuhan tentunya memiliki

kewenanggan yang besar diberikan oleh aturan hukum Indonesia, oleh UU

Nomor 17 Tahun 2008 maka Syahbandar memiliki tugas sebagai berikut :

a. Mengawasi kelaiklautan kapal, keselamatan, keamanan dan ketertiban

pelabuhan.

b. Mengawasi tertib lalu lintas kapal diperairan pelabuhan dan alur–alur

pelayaran.

c. Mengawasi kegiatan alih muat diperairan pelabuhan.

d. Mengawasi bongkar muat barang berbahaya.

e. Mengawasi pengisian bahan bakar.

f. Mengawasi pengerukan dan rekalmasi.

8

9

g. Mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan.

2. Tugas yang dipercayakan sebagai pemimpin tertinggi dipelabuhan maka

syahbadar memiliki fungsi, yaitu :

a. Melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan dalam pelayaran yang

mencakup, pelaksanaan, pengawasan, dan penegakkan hukum dibidang

angkutan perairan.

b. Syahbandar membantu tugas pencarian dan penyelamatan dipelabuhan

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

c. Syanbandar diangkat oleh menteri setelah memenuhi persyaratan

kompetensi dibidang keselamatan dan keamanan serta kesyahbandaran.

d. Mengkoordinasi seluruh kegiatan pemerintahan dipelabuhan.

e. Memeriksa dan menyimpan surat, dokumen, dan warta kapal.

f. Menerbitkan persetujuan kegiatan kapal dipelabuhan melakukan

pemeriksaan kapal.

g. Menerbitkan surat persetujuan berlayar

h. Melakukan pemeriksaan kecelakaan kapal.

i. Melaksanan sijil awak kapal.

3. Peran syahbandar dalam bidang pengawasan

sangat penting hal ini dapat dilihat dalam undang undang pelayaran Indonesia

mengenai keselamatan kapal ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian

dari syahbandar dalam pengawasannya yaitu:

a. Material kapal

b. Konstruksi kapal.

c. Bangunan kapal.

d. Permesinan dan perlistrikan kapal.

e. Stabilitas kapal.

f. Tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan

radio.

g. Elektornika kapal.

10

Demikian juga dalam rangka mengatur sarana dan prasarana di Bidang

Keselamatan Pelayaran, maka ada beberapa perangkat peraturan yang

mengatur tentang keselamatan kapal antara lain:

a) Nasional, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

b) Scheepen Ordonansi 1953 (SO. 1935) .

c) Scheepen Verordening 1935 (SV. 1935).

(Safety of life at Sea) 1974 diperbaiki dengan Amandemen 1978 berlaku

bagi semua kapal yang melakukan pelayaran antara pelabuhan-pelabuhan

di dunia. Ordonansi dan peraturan tersebut mengatur antara lain:

1. Instansi yang melakukan pengawasan terhadap laik laut suatu kapal.

2. Mengatur persyaratan konstruksi bangunan kapal.

3. Mengatur persyaratan kelengkapan kapal.

4. Mengatur persyaratan alat-alat radio komunikasi kapal.

5. Mengatur persyaratan daerah pelayaran suatu kapal .

6. Mengatur persyaratan navigasi kapal.

7. Mengatur tatacara pemuatan di kapal.

8. Mengatur persyaratan stabilitas kapal.

9. Mengatur persyaratan permesinan dan kelistrikan.

10. Mengatur tentang muatan berbahaya.

11. Mengatur persyaratan kapal nuklir.

12. Mengatur persyaratan untuk Nahkoda, perwira deck, dan mesin kapal

serta awak kapal.

13. Mengatur bentuk sertifikat keselamatan pelayaran.

2.1.2 Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)

Menurut Randy Y.C Agauw (2014) sarana bantu navigasi pelayaran

adalah sarana yang dibangun atau terbentuk secara alami yang berada di luar

kapal yang berfungsi membantu navigator dalam menentukan posisi atau haluan

kapal serta memberitahukan bahaya atau rintangan pelayaran untuk kepentingan

keselamatan berlayar. Ketentuan mengenai Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran

sebagaimana diatur dalam Pasal 27, Pasal 37, Pasal 134 ayat (7), dan Pasal 139

11

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian, perlu

menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Sarana Bantu Navigasi-

Pelayaran. Selain untuk menjaga keselamatan dan keamanan pelayaran

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sarana Bantu Navigasi Pelayaran dapat pula

dipergunakan untuk kepentingan tertentu lainnya (Ayat 2), antara lain penandaan

wilayah Negara di pulau terluar, diantaranya berupa sarana penunjang untuk

keselamatan pelayaran dalam upaya tercapainya sasaran SISTRANAS yaitu

penyelenggaraan transportasi yang efektif (dalam arti selamat, aksesbilitas tinggi,

terpadu, kapasitas mencukupi, teratur, lancar, dan cepat, mudah dicapai, tepat

waktu, nyaman, tarif terjangkau, tertib, aman, dan populasi rendah) dan efisien

(dalam arti beban publik rendah dan utilitas tinggi). Maka prioritas pembangunan

SBNP dan sarana penunjangnya adalah bagian yang berkaitan langsung dengan

pembangunan subsektor transportasi laut. Dalam hal ini peningkatan keselamatan

dan keamanan transportasi laut sebagai wujud implementasi dari salah satu

kebijakan SISTRANAS.

1. Definisi Sarana Bantu Navigasi Pelayaran

Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

a. Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran adalah peralatan atau sistem yang berada

diluar kapal yang didesain dan dioperasikan untuk meningkatkan keselamatan

dan efisiensi bernavigasi kapal dan/atau lalu lintas kapal.

b. Menara suar adalah Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran tetap yang bersuar dan

mempunyai jarak tampak sama atau lebih 20 (dua puluh) mil laut yang dapat

membantu para navigator dalam menentukan posisi dan/atau haluan kapal,

menunjukan arah daratan dan adanya pelabuhan serta dapat dipergunakan

sebagai tanda batas wilayah negara.

c. Rambu suar adalah Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran tetap yang bersuar dan

mempunyai jarak tampak sama atau lebih dari 10 (sepuluh) mil laut yang dapat

membantu para navigator adanya bahaya/rintangan navigasi antara lain karang,

air dangkal, gosong, dan bahaya terpencil serta menentukan posisi dan/atau

haluan kapal serta dapat dipergunakan sebagai tanda batas wilayah negara.

12

d. Pelampung suar adalah Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran apung yang bersuar

dan mempunyai jarak tampak sama atau lebih 4 (empat) mil laut yang dapat

membantu para navigator adanya bahaya/rintangan navigasi antara lain karang,

air dangkal, gosong, kerangka kapal dan/atau untuk menunjukan perairan aman

serta pemisah alur, dan dapat dipergunakan sebagai tanda batas wilayah negara.

e. Tanda Siang (Day Mark) adalah Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran berupa anak

pelampung dan/atau rambu siang yang dapat membantu para navigator adanya

bahaya/rintangan navigasi antara lain karang, air dangkal, gosong, kerangka

kapal dan menunjukan perairan yang aman serta pemisah alur yang hanya

dapat dipergunakan pada siang hari.

f. Rambu Radio (Radio Beacon) adalah Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran yang

menggunakan gelombang radio untuk membantu para navigator dalam

menentukan arah baringan dan/atau posisi kapal.

g. Rambu Radar (Radar Beacon) adalah yang dapat membantu para navigator

untuk menentukan posisi kapal dengan menggunakan radar.

h. Sistem Identifikasi Otomatis (Automatic Identification System/AIS) adalah

peralatan yang beroperasi secara otomatis dan terus menerus dalam rentang

frekwensi sangat tinggi VHF maritim bergerak, yang memancarkan data

spesifik kapal maupun Sarana Bantu Navigasi Pelayaran.

i. Kecukupan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran adalah terpenuhinya Sarana

Bantu Navigasi-Pelayaran untuk mencakup perairan Indonesia sesuai dengan

rasio yang ditetapkan.

j. Kehandalan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran adalah tingkat kemampuan

Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran untuk menjalankan fungsinya sesuai

ketentuan.

k. Kelainan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran adalah kondisi tidak optimalnya

fungsi Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran baik karena gangguan alam,

gangguan teknis dan kesalahan manusia.

l. Pemilik kapal adalah orang atau badan usaha yang memiliki kapal.

m. Operator kapal adalah orang atau badan usaha yang mengoperasikan kapal.

13

n. Jarak aman adalah jarak tertentu kapal yang sedang berlayar, berolah gerak

atau berlabuh jangkar terhadap Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran sehingga

tidak menabrak dan/atau merusak Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran dalam

situasi dan kondisi yang bagaimanapun dengan melaksanakan kecakapan

pelaut yang baik.

o. Zona keamanan dan keselamatan adalah ruang disekitar Sarana Bantu

Navigasi-pelayaran, sarana Telekomunikasi-Pelayaran, dan bangunan atau

instalasi yang dibatasi oleh radius, tinggi, dan/atau kedalaman tertentu.

p. International Assosiation of Lighthouse Authorities (IALA) adalah suatu badan

dunia non pemerintah yang bersama para wakil dari negara-negara

penyelenggara Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran (SBNP) untuk saling tukar

informasi dan merekomendasikan improvisasi-improvisasi untuk Sarana Bantu

Navigasi-Pelayaran berdasarkan teknologi terkini.

q. Badan Usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau

badan hukum Indonesia.

r. Bangunan atau instalasi adalah setiap konstruksi baik berada di atas dan/atau

dibawah permukaan perairan. Menteri adalah Menteri Perhubungan.

s. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

2. Jenis Dan Fungsi Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran

Pasal 2 Jenis Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran terdiri atas :

a. Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran visual.

b. Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran elektronik.

c. Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran audible.

2.1.3 Pemanduan

Menurut Keputusan Menteri Perhubungan No. 24 KM Tahun 2002 tentang

Penyelenggaraan Pemanduan, Bab I pasal 1 ayat 1, “Pemanduan adalah kegiatan

dalam membantu Nahkoda kapal, agar navigasi dapat dilaksanakan dengan

selamat, tertib dan lancar dengan memberikan informasi tentang keadaan perairan

setempat yang penting demi keselamatan kapal dan lingkungan”.

14

Rahmad Mahdi, dkk (2018) menyebutkan bahwa di dalam melaksanakan

jasa pandu, semua kegiatannya diatur di dalam peraturan yang telah ditetapkan

oleh Menteri Perhubungan. Semua itu diharapkan agar kegiatan tersebut dapat

berjalan dengan lancar. Peraturan yang berkaitan dengan jasa pandu adalah

Keputusan Menteri Perhubungan No. 24 Tahun 2002 tentang penyelenggaraan

pemanduan, antara lain Penyelenggaraan Pemanduan, pasal 7 ayat 1 “Setiap kapal

yang berukuran tonnase kotor GT 500 atau lebih yang berlayar di perairan wajib

pandu, wajib menggunakan pelayanan jasa pemanduan”. Pasal 9 ayat 1,

Penyelenggara pemanduan dalam menyelanggarakan pemanduan wajib :

a. Menyediakan petugas pandu yang memenuhi persyaratan. Menyediakan sarana

bantu dan prasarana pemanduan yang memenuhi persyaratan.

b. Memberikan pelayanan pemanduan secara wajar dan tepat. Melaporkan apabila

terjadi hambatan dalam pelaksanaan pemanduan kepada pengawasan

pemanduan.

c. Melaporkan kegiatan pemanduan setiap 3 (tiga) bulan kepada Direktur Jendral.

1. Sistem dan Prosedur Pemanduan Kapal

Pengertian pemanduan kapal menurut Diktat PT. Pelabuhan Indonesia III

(Persero) Cabang Tanjung Wangi adalah : “Pemanduan kapal adalah kegiatan

pandu dalam membantu Nahkoda kapal, agar navigasi dapat dilaksanakan dengan

selamat, tertib dan lancar dengan memberikan informasi tentang keadaan perairan

setempat yang penting demi keselamatan kapal, penumpang dan muatannya

sewaktu memasuki alur pelayaran menuju dermaga”.

a. Perencanaan Pemanduan

Kepala Sub Dinas Perencanaan Pemanduan bertugas:

a) Menerima PPKB (Permintan Pelayanan Kapal dan Barang) dari agen

pelayaran yang telah ditetapkan oleh petugas PPSA (Pusat Pelayanan Satu

Atap) dan telah ada bukti pengesahan pembayaran dari petugas Uper/Non

upper

b) Mengevaluasi dan mengoreksi kebenaran data-data kapal dan bukti

pembayaran yang telah disyahkan.

c) Merencanakan dan menetapkan jam pelayanan pemanduan;

15

d) Menandatangani PPKB yang telah ditetapkan kepada agen pelayaran.

e) Kepala Satuan Pelaksana Perencanaan Pelayanan Pemanduan bertugas:

f) Menerima PPKB dan menuliskannya ke dalam Daftar Rencana Harian

Gerakan Kapal dan pelaksanaannya.

g) Menginformasikan ke kapal sehubung dengan rencana pelayanan

pemanduan melalui Menara Pengawas Kepanduan.

h) Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Telepon dan Radio menerima informasi

rencana pelayanan pemanduan untuk diteruskan kepada kapal yang akan

dilayani, jika kapal yang dilayani siap.

i) Kepala Dinas Pemanduan membuat Surat Perintah Kerja (SPK) pandu

bandar dan menandatanganinya kemudian diserahkan kepada pandu yang

bersangkutan, untuk selanjutnya diteruskan kepada kepala sub dinas operasi

sarana pemanduan untuk penyiapan sarana yang dibutuhkan, jika kapal yang

akan dilayni tidak siap.

j) Pelaksanaan pelayanan pemanduan dibatalkan dan apabila ada kapal telah

siap pihak pelayaran membuat PPKB baru.

k) Kepala Sub Dinas Operasi Sarana Pemanduan menerima SPK dari pandu

kemudian menentukan sarana bantu pemanduan, sarana bantu berupa : kapal

tunda, motor pandu, motor kepil, mobil angkutan pandu. Sesuai dengan

keperluan kapal dan Peraturan Pemerintah (SK. Menteri Nomor 66 Tahun

1994).

b. Pelaksanaan Pemanduan

1) Pandu melaksanakan tugas sesuai nomor urut jaga dan SPK yang telah

diterima;

2) Sarana bantu pemanduan disiapkan, pandu menuju ke kapal untuk

melaksanakan pelayanan pemanduan;

3) Sarana bantu pemanduan melaksanakan tugasnya, Setelah pelayanan

pemanduan selesai dilaksanakan, pandu menyelesaikan administrasi

pemanduan, Administrasi pemanduan selesai, pandu dan saran bantu

kembali ke pangkalan divisi kepanduan untuk stand-by tugas berikutnya.

c. Jenis-Jenis Perairan Pandu

16

Untuk kepentingan keselamatan, keamanan berlayar, perlindungan

lingkungan maritim, serta kelancaran berlalu lintas di perairan, pelabuhan dan

terminal khusus serta perairan tertentu dapat ditetapkan sebagai perairan pandu

(Peraturan Menteri Nomor PM 53 Tahun 2011). Adapun perairan pandu antara

lain:

1. Perairan Wajib Pandu

Perairan wajib pandu adalah perairan yang ditentukan pemerintah Dirjenla

dimana kapal-kapal dengan ukuran tertentu (sekarang ditentukan ukur 150

GRT ke atas) yang akan keluar masuk ataupun mengadakan gerakan

tersendiri. Jika masih dalam perairan pandu tersebut maka harus

menggunakan jasa pandu. Perairan wajib pandu diklasifikasikan dalam :

a) Perairan Wajib Pandu Kelas I;

b) Perairan Wajib Pandu Kelas II;

c) Perairan Wajib Pandu Kelas III.

2. Perairan Pandu Luar Biasa

Perairan pandu luar biasa adalah perairan yang ditentukan oleh pemerintah

Direktur Jendral Perhubungan Laut bahwa di perairan tersebut boleh

menggunakan pandu atau tidak. Biasanya perairan tersebut nantinya akan

dijadikan perairan wajib pandu.

Haryono, dkk (2016) menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan pelayanan

pandu di pelabuhan yang memiliki alur pelayaran pada umumnya dibagi dua,

yaitu pandu bandar yang memandu kapal-kapal di kolam pelabuhan dan pandu

laut yang memandu kapal-kapal dari kolam pelabuhan ke batas luar perairan wajib

pandu, atau sebaliknya.

Tugas lain dari pandu adalah membantu syahbandar dalam tugas tugas

keselamatan pelayaran dan juga mengawasi serta mengamati alur pelayaran, baik

dari pendangkalan maupun pencemaran perairan. Di negara kita pandu adalah

pegawai PT. (Persero) Pelabuhan dan negara lain pandu bisa sari perusahaan

swasta (pandu swasta).

Tarif pemanduan didasarkan pada besarnya kapal yang dipandu (GRT,

Gross Register Ton), jauh dekatnya jarak pemanduan atau lama waktu pemanduan

17

dan faktor sulit tidaknya alur pelayaran. Super interden Pandu saat ini dijabat oleh

Administrator Pelabuhan. Atas saran pandu dapat memberikan dispensasi bebas

tanpa pandu kepada kapal-kapal yang melayani atau mengadakan olah gerak

tersendiri di perairan wajib pandu dengan ketentuan pada saat ini tidak ada pandu,

nahkoda sudah sering kali keluar masuk perairan wajib pandu dimaksud.

Pemberian dispensasi hanya untuk satu kali pelayaran baik keluar ataupun masuk.

Saat ini kapal-kapal yang dibebaskan dari tarif jasa pemanduan sebagai

berikut :

a) Kapal rumah sakit dalam keadaan perang;

b) Kapal perang Republik Indonesia dan kapal negara Republik Indonesia untuk

tugas pemerintah/negara;

c) Kapal yang masuk ke pelabuhan untuk meminta pertolongan kemanusiaan;

d) Kapal penyeberangan (Ferry) yang secara tetap dan teratur berlayar kurang dari

24 jam di perairan wajib pandu.

Untuk dapat mendapatkan tugas pemanduan dengan baik diperlukan

sarana penunjang yaitu motor pandu/kapal pandu untuk menjemput atau

mengantar pandu di tengah laut, kapal tunda yaitu untuk membantu

menyandarkan kapal, maupun untuk mengawal pada alur pelayaran sempit, dan

regu kepil (regu kepil darat dan regu kepil laut) untuk membantu mengikat/

melepas tali kapal. Untuk mengukur tingkat keberhasilan pelayanan pandu atau

kinerja operasional pandu, ada dua macam waktu tunggu (waiting time) dan

waktu olah gerak kapal approach time. Waktu tunggu pelayanan pandu, dihitung

sejak permintaan pandu sampai dengan pandu naik kapal. Sedangkan approach

time adalah jumlah jam yang digunakan pelayanan pemanduan, sejak kapal

bergerak dari lego jangkar sampai ikat tali di tambatan atau sebaliknya.

2.1.4 Keselamatan Pelayaran

Menurut Aulia Windyandari (2015) Indonesia merupakan Kepulauan

Maritim yang memiliki keunikan tersendiri dalam sistem transportasi laut, namun

demikian dalam aspek teknik dan dan ekonomi perlu dikaji lebih mendalam,

karena umur armada kapal saat ini banyak yang sudah tua, sehungga dapat

18

menimbulkan kerusakan-kerusakan yang tidak terduga, dan dapat mempengaruhi

keselamatan kapal. Kondisi kapal harus memenuhi persyaratan material,

konstruksi bangunan, permesinan, dan pelistrikan, stabilitas, tata susunan serta

perlengkapan radio/elektronika kapal dan dibuktikan dengan sertifikat, tentunya

hal ini setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.

Wiji Santoso, dkk (2014) menyebutkan bahwa keselamatan pelayaran

adalah segala hal yang ada dan dapat dikembangkan dalam kaitannya dengan

tindakan pencegahan kecelakaan pada saat melaksanakan kerja di bidang

pelayaran. Dalam UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Pasal 1 butir 33

menyatakan bahwa keselamatan dan keamanan pelayaran adalah suatu keadaan

terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan

di perairan, kepelabuhan, dan lingkungan maritim. Pasal 1 butir 33 menyatakan

bahwa kelaiklautan kapal adalah keadaan kapal memenuhi persyaratan

keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan,

garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status

hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal,

dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu.

Untuk menjamin keselamatan pelayaran sebagai penunjang kelancaran lalu

lintas kapal di laut, diperlukan adanya awak kapal yang berkeahlian,

berkemampuan dan terampil, dengan demikian setiap kapal yang akan berlayar

harus diawaki dengan awak kapal yang cukup dan sesuai untuk melakukan

tugasnya di atas kapal berdasarkan jabatannya dengan mempertimbangkan

besaran kapal, tata susunan kapal dan daerah pelayaran. UU No. 17 Tahun 2008

tentang Pelayaran, Pasal 1 butir 40 awak kapal adalah orang yang bekerja atau

diperlukan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas

di atas kapal sesuai dengan jabatannya.

1. Keselamatan Pelayaran

a) Meningkatkan keselamatan pelayaran dalam melakukan transportasi di laut

dan pendapatan masyarakat melalui pengembangan Keselamatan Pelayaran

meningkatkan daya saing melalui pengingkatan produktifitas dan

pengembangan industri hilir berbasis Keselamatan.

19

b) Meningkatkan penguasaan ekonomi nasional dengan mengikutsertakan

masyarakat dan pengusaha lokal;

c) Mendukung pengembangan wilayah;

d) Mengoptimalkan pengelolaan transportasi laut dalam menciptakan

Keselamatan Pelayaran secara berkelanjutan;

e) Meningkatkan kembali dan memfungsikan Sarana dan Prasarana Navigasi

Pelayaran sesuai dengan fungsi dan karakter dari peralatan yang ada, dalam

upaya peningkatan Keselamatan Pelayaran

2. Peningkatan Faktor Keselamatan Kapal

Keselamatan kapal dipengaruhi oleh perlengkapan kapal, fungsi kapal,

beban muatan dan kecakapan pengemudi kapal. Agar keselamatan penumpang

dan awak kapal tetap terjaga, maka perlengkapan kapal harus disesuaikan dengan

standard keselamatan. Penggunaan kapal sesuai fungsi utamanya, beban muatan

tidak melebihi batas muatan yang disyaratkan, pengemudi kapal benar-benar

cakap melayarkan kapal dan menguasai jalur pelayaran yang dilaluinya.

Pengawasan standar keselamatan kapal seyogianya dilakukan dengan ketat

pada saat pengajuan surat ijin peayaran atau rekomendasi trayek, selain itu juga

perlu dilakukan razia secara temporari atau pemeriksaan kelengkapan kapal secara

erkala, termasuk penanganan pelanggaran batas muatan kapal, terutama untuk

kapal speedboat yang

selama ini mengangkut penumpang hingga di atas kap atap kapal.

Pembekalan pengetahuan pelayaran pada pengemudi kapal sangat diperlukan,

terutama yang berkaitan dengan penguasaan kapal yang dikemudikan, serta jalur

trayek yang dilaluinya. Hal ini dapat dilakukan dengan melalui pendekatan

kelembagaan seperti pendirian asosiasi, baik pemilik maupun pengemudi dan

awak kapal yang berkaitan langsung dengan pola dan cara hidup pelaku angkutan

sungai yang sebagian besar berbasis tradisional. Sehingga setiap langkah

sosialisasi yang dilakukan akan menuju pada arah yang tepat dan dapat diterima

semua pihak (Aulia Windyandari, 2011).

20

3. Sistem Manajemen Perusahaan Pelayaran

HM. Thamrin. AR (2015) menyebutkan bahwa tugas wewenang dan

tanggung jawab perusahaan pelayaran yang diatur dalam ISM code mempunyai

cukupan luas, antara lain :

a. Kebijakan keselamatan dan perlindungan lingkungan.

b. Wewenang dan tanggung jawab perusahaan.

c. Wewenang dan tanggung jawab nahkoda.

d. Sumber daya dan personal.

e. Kesiapan menghadapi keadaan darurat.

f. Perawatan kapal dan peralatannya.

g. Dokumentasi, sertifikasi, vertifikasi dan pengawasan.\

Tujuan sistem ISM code (International Safety Management code) dalam

keselamatan operasional kapal dan pencegahan kecelakaan kapal untuk :

1) Memastikan keselamatan di laut;

2) Mencegah kecelakaan manusia/hilangnya nyawa/jiwa;

3) Menghindari kerusakan-kerusakan lingkungan yang di akibatkan

4) kecelakaan dan pencemaran di laut;

5) Menjaga muatan barang yang di angkut dan konstruksi kapal.

2.1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah salah satu acuan dalam melakukan penelitian

yang dilakukan. Beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan. Berikut

adalah penelitian terdahulu yang dapat dijadikan bahan acuan bagi penelitian ini :

Tabel 2.1

Rujukan Penelitian Untuk Variabel Peran Syahbandar dan Keselamatan

Pelayaran

Judul Peran syahbandar dalam keselamatan pelayaran

Penulis, Tahun Dedeh Suryani, dkk (2018)

Tujuan Penelitian Untuk mengetahui bagaimana Tanggung Jawab

Syahbandar Dalam Keamanan dan Keselamatan

Pelayaran dan bagaimana Tugas Syahbandar Dalam

21

Rangka Meningkatkan Keamanan dan Keselamatan

Pelayaran.

Variabel Penelitian Peran Syahbandar X1

Keselamatan Pelayaran Y

Metode Penelitian Analisis Deskriptif.

Hasil Penelitian Peran Syahbandar dalam keselamatan pelayaran

sangat penting karena tugas fungsi dan

wewenangnya sangat strategis. Pentingnya tugas

Syahbandar disuatu pelabuhan untuk menunjang

tertibnya administrasi pelayaran dan keselamatan

pelayaran, maka tugas tersebut harus didukung oleh

sumber daya manusia yang mempunyai disiplin dan

kecakapan dibidang laut Peralatan yang menunjang

juga sangat dibutuhkan agar tugas dan fungsi dari

syahbandar dapat maksimal.

Diperlukan peningkatan kompetensi dari petugas

atau pegawai pelabuhan sehingga dapat

meningkatkan perannya dalam menunjang

keselamatan pelayaran.

Hubungan Dengan

Penelitian

Dari hasil kesimpulan jurnal terdahulu terdapat

variabel peran syahbandar dan keselamatan

pelayaran yang sama berkaitan dengan penelitian

penulis saat ini yaitu variabel peran syahbandar dan

keselamatan pelayaran.

Jurnal Saintara Vol. 2 No. 2 Maret 2018

Penelitian terdahulu adalah salah satu acuan dalam melakukan penelitian

yang dilakukan. Beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan. Berikut

adalah penelitian terdahulu yang dapat dijadikan bahan acuan bagi penelitian ini :

22

Tabel 2.2

Rujukan Penelitian Untuk Variabel Sarana Bantu Navigasi Pelayaran dan

Keselamatan Pelayaran

Judul Penggunaan Alat dan Perangkat telemonikasi dalam

sistem navigasi dan komunikasi aktivitas Perikanan

di Pelabuhan Perikanan Bintung

The Use of Telecommunication Devices and Set of

Equipments in Navigation and Communication

System of Fishery Activities in Bitung Fishery Port

Penulis, Tahun Riva’atul Adaniah Wahab (2014)

Tujuan Penelitian Mengetahui cara mengoptimalkan penggunaan alat

dan perangkat telekomunikasi pada sistem navigasi

dan komunikasi aktivitas perikanan di Pelabuhan

Perikanan Bitung.

Variabel Peneliitian Sarana Bantu Navigasi X2

Keselamatan Pelayaran Y

Metode Penelitian Analisis Deskriptif.

Hasil Penelitian Sistem navigasi dan komunikasi aktivitas perikanan

Pelabuhan Perikanan Bitung dimanfaatkan

antaralain untuk pemantauan wilayah pesisir,

pengawasan keamanan kapal, pengawasan aktivitas

atau kegiatan kapal (posisi, pergerakan, kecepatan),

pengawasan keselamatan awak kapal, pemantauan

cuaca dan kondisi laut, pengawasan hasil tangkapan

ikan (jenis ikan, lokasi bongkar muat, jumlah ikan

yang ditangkap), pengawasan illegal trading,

pengawasan illegal fishing, dan sebagainya.

Hubungan Dengan

Penelitian

Dari hasil kesimpulan jurnal terdahulu terdapat

variabel sarana bantu navigasi pelayaran dan

keselamatan pelayaran yang sama berkaitan dengan

penelitian penulis saat ini yaitu variabel sarana bantu

23

navigasi pelayaran dan keselamatan pelayaran.

Buletin Pos dan Telemonikasi, Vol. 12 No. 4 Desember 2014

Penelitian terdahulu adalah salah satu acuan dalam melakukan penelitian

yang dilakukan. Beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan. Berikut

adalah penelitian terdahulu yang dapat dijadikan bahan acuan bagi penelitian ini :

Tabel 2.3

Rujukan Penelitian Untuk Variabel Pemanduan dan Keselamatan Pelayaran

Judul Optimalisasi pemanduan Kapal dalam peningkatan

keamanan Maritim di Selat Malaka dan Selat

Singapura Guna menjaga kedaulatan Negara

Penulis, Tahun Rahmad Mahdi, dkk (2018)

Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini yaitu pelayanan pemanduan

kapal di Selat Malaka dan Selat Singapura tidak

hanya bertujuan untuk keselamatan pelayaran,

namun juga untuk menjaga kedaulatan negara,

Variabel Penelitian Pemanduan X3

Keselamatan berlayar Y

Metode Penelitian Analisis Deskriptif.

Hasil Penelitian Optimalisasi terkait pemanduan di Selat Malaka dan

Selat Singapura adalah kegiatan memaksimal

keselamatan dan keamanan pelayaran melalui

kegiatan pemanduan kapal. Dengan

mengoptimalisasikan pemanduan kapal maka

Indonesia akan mampu mengendalikan pemanduan

kapal sehingga dapat mengurangi tingkat kecelakaan

kapal.

Hubungan Dengan

Penelitian

Dari hasil kesimpulan jurnal terdahulu terdapat

variabel pemanduan dan keselamatan pelayaran

yang sama berkaitan dengan penelitian penulis saat

ini yaitu variabel pemanduan dan keselamatan

24

pelayaran.

Jurnal keamanan Maritim Vol. 4 No. 3 Tahun 2018

Penelitian terdahulu adalah salah satu acuan dalam melakukan penelitian

yang dilakukan. Beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan. Berikut

adalah penelitian terdahulu yang dapat dijadikan bahan acuan bagi penelitian

Tabel 2.4

Rujukan Penelitian Untuk Variabel Keselamatan Pelayaran

Judul Analisis Keselamatan Transportasi Penyebrangan

Laut dan Antisipasi Terhadap Kecelakaan Kapal di

Merak-Bakauheni

Penulis, Tahun Danny Faturachman, Muswar Muslim, Agung

Sudrajad tahun (2015)

Variabel Penelitian Keselamatan pelayaran (Y)

Metode Penelitian Analisis Deskriptif.

Hasil Penelitian Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan

bahwa Dalam UU Nomor 17 tahun 2008 tentang

Pelayaran dinyatakan bahwa:

a) Keselamatan dan keamanan pelayaran adalah

suatu keadaan terpenuhinya persyaratan

keselamatan dan keamanan yang menyangkut

angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan

lingkunganmaritim.

b) Kelaiklautan kapal adalah keadaan kapal yang

memenuhi persyaratan keselamatan kapal,

pencegahan pencemaran perairan dari kapal,

pengawakan, garis muat, pemuatan,

kesejahteraan awak kapal dan kesehatan

penumpang, status hukum kapal, manajemen

keselamatan dan pencegahan pencemaran dari

kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk

25

berlayar di perairan tertentu.

c) Keselamatan kapal adalah keadaan kapal yang

memenuhi persyaratan material, konstruksi,

bangunan permesinan dan perlistrikan, stabilitas,

tata susunan serta perlengkapan, alat penolong

dan radio, elektronik kapal, yang dibuktikan

dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan

dan pengujian.

Hubungan Dengan

Penelitian

Dari hasil kesimpulan jurnal terdahulu terdapat

variabel yang sama berkaitan dengan penelitian

penulis saat ini yaitu variabel keselamatan

pelayaran.

Danny Faturachman, dkk Vol. 1 No. 01 April 2015

Penelitian terdahulu adalah salah satu acuan dalam melakukan penelitian

yang dilakukan. Beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan. Berikut

adalah penelitian terdahulu yang dapat dijadikan bahan acuan bagi penelitian ini :

Tabel 2.5

Rujukan Penelitian Untuk Variabel Keselamatan Pelayaran

Judul HM. Thamrin AR tahun (2015)

Penulis, Tahun Manajemen Keselamatan Maritim dan Upaya

Pencegahan Kecelakaan Kapal ke Titik Nol (Zero

Accident).

Tujuan Penelitian Ingin mengetahhui upaya untuk mencegah

terjadinya kecelakaan Kapal Laut

Variabel Penelitian Keselamatan Pelayaran.Y

Metode Peneliltian Analisis Deskriptif.

Hasil Penelitian Berdasarkan uraian sebelumnya perihal pembahasan

permasalahan yang diambil dari penelitian langsung

dan temuan penelitian kemudian dianalisa sehingga

berhasil dipetik kesimpulan-kesimpulan berbagai

26

penyebab tejadinya musibah di atas kapal

antara lain karena:

(1) kesalahan manusia (human error),

(2) kerusakan permesinan kapal,

(3) faktor eksternal dan internal, misalnya kejadian

kebakaran dan tubrukan,

(4) faktor alam atau cuaca,

(5) gabungan dari seluruh penyebab tersebut.

Pada umumnya, musibah yang mungkin terjadi pada

kapal adalah akibat:

(1) bertubrukan (collision) dengan kapal lain,

(2) kandas (stranded /grounded),

(3) tenggelam akibat cuaca buruk (bedweather),

(4) terbakar (fire),

(5) kerusakan mesin (engine black out/breakdown),

dan

(6) kapal bersenggolan dengan kapal lainnya.

Hubungan dengan

Penelitian

Dari hasil kesimpulan jurnal terdahulu terdapat

variabel Keselamatan Pelayaran yang sama

berkaitan dengan penelitian penulis saat ini yaitu

variabel keselamatan pelayaran.

Jurnal Ilmiah WIDYA Vol. 3 No. 2 Desemver 2015

Pada umumnya penelitian terdahulu menggunakan beberapa variabel yang

berbeda, namun terdapat hubungan antara penelitian terdahulu dengan penelitian

yang akan dilakukan oleh penulis dengan bukti Variabel (Y) yaitu tentang

Keselamatan Pelayaran. Disetiap penelitian masing-masing penelitian terdahulu

peneliti mengambil satu variabel dan dikembangkan pada penelitian ini dengan

tempat dan sasaran responden yang berbeda. Berharap dengan pengembangan

penelitian ini terdapat perbedaan hasil dimana beberapa variabel yang digunakan

dapat saling mempengaruhi dan menghasilkan kesimpulan yang baik dan

bermanfaat.

27

2.2 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2016) hipotesis berfungsi sebagai pegangan

sementara atau jawaban sementara, yang menghendaki pembuktian baik dalam

kenyataan (emperical verification), percobaan (experimentation), maupun praktik

(implementation). Sugiyono juga mengatakan dalam statistic, hipotesis dapat

diartikan sebagai pernyataan statistic tentang parameter populasi. Statistic adalah

ukuran-ukuran yang dikenakan pada sampel, sedangkan parameter adalah ukuran-

ukuran yang dikenakan pada populasi. Jadi hipotesis merupakan taksiran terhadap

parameter populasi, melalui data-data sampel.

Didalam usulan penelitian ini penulis menarik beberapa anggapan

sementara antara lain :

H1 : Diduga Peran Syahbandar berpengaruh positif dan signifikan

terhadap keselamatan pelayaran pada pelabuhan penyeberangan

Ketapang-Gilimauk Banyuwangi

H2 : Diduga Sarana Bantu Navigasi berpengaruh positif dan Signifikan

terhadap keselamatan pelayaran pada pelabuhan penyeberangan

Ketapang-Gilimanuk Banyuwangi.

H3 : Diduga Pemanduan berpengaruh positif dan signifikan terhadap

keselamatan pelayaran pad pelabuhan penyeberangan Ketapang-

gilimauk Banyuwangi

2.3 Kerangka Pemikiran

28

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

Keterangan :

= Indikator = Pengukur

= Variabel = Pengaruh

Variabel dalam penelitian ini meliputi Peran Syahbandar, Sarana Bantu

Navigasi, dan Pemanduan berpengaruh terhadap Keselamatan Pelayaran.

29

1. Peran Syahbandar (X1) (Dedeh Suryani, dkk, 2018)

Indikator – indikator Kesyahbandaran antara lain :

a. Aspek pengawasan kelaiklautan kapal.

b. Melaksanakan sijil awak kapal.

c. Menerbitkan surat persetujuan berlayar.

2. Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (X2) (Riva’atul Adaniyah Wahab, 2014)

Indikator – indikator Sarana Bantu Navigasi Pelayaran antara lain :

a. Pemasangan pelampung.

b. Pemasangan lampu suar.

c. Pemasangan tanda-tanda peraian aman dan tanda tengah alur.

3. Pemanduan (X3) (Rahmad Mahdi dkk, 2018)

Indikator – indikator Pemanduan antara lain :

a. Informasi alur keselamatan pelayaran.

b. Membantu kelancaran kapal keluar masuk alur pelayaran.

c. Mengambil tindakan demi keselamatan pelayaran.

4. Keselamatan Pelayaran (Y) (Danny Faturachman,dkk 2015)

Indikator – indikator Keselamatan Pelayaran antara lain:

a. Keamanan alur pelayaran.

b. Keamanan perairan.

c. Kelancaran lalu lintas Kapal

2.4 Diagram Alur Penelitian

Latar Belakang Masalah

30

Gambar : 2.2Diagram Alur Penelitian

Pengumpulan Data

Metodologi Penelitian

Landasan Teori

Analisis Data

Kesimpulan dan Saran

Implikasi Manajerial

Pengolahan Data

Peran Syahbandar(X1)

Sarana Bantu Navigasi

(X2)

Keselamatan Pelayaran

(Y)

Pemanduan(X3)

(Data tidak cukup)

(Data tidak cukup)(Data tidak cukup)

(Data tidak cukup)

(Data cukup)