6

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Tanggung Jawab KSOP

Kelaiklautan kapal sangat erat kaitannya dengan keselamatan pelayaran,

kelaiklautan kapal kalau tidak dibantu dengan sarana keselamatan pelayaran,

maka resiko kecelakaan kapal sangat tinggi. Dalam pembahasan ini perlu

dikemukakan unsur-unsur yang berhubungan dengan keselamatan pelayaran

sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran menurut

( Randy Y.C. Agauw, 2013 )

1. Definisinya adalah sebagai berikut :

a. Pelayaran adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan angkutan di perairan,

kepelabuhan serta keamanan dan keselamatannya.

b. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan

dengan tenaga mekanik tenaga angin atau ditunda, termasuk dengan

kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air,

serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

c. Perairan adalah perairan yang meliputi laut wilayah, perairan kepulauan,

perairan pedalaman sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang

Nomor 4 Prp. 1960 tentang Perairan Indonesia Undang-undang Nomor 17

Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the law of the

sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang hukum laut), serta

perairan daratan.

d. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya

dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan

kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar,

berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang

dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang

pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda

transportasi.

7

e. Alur pelayaran adalah bagian dari perairan yang alami maupun buatan yang

dari segi kedalaman, lebar dan hambatan pelayaran lainnya dianggap aman

untuk dilayari.

f. Sarana bantu navigasi pelayaran adalah sarana yang dibangun atau terbentuk

secara alami yang berada di luar kapal yang berfungsi membantu navigator

dalam menentukan posisi atau haluan kapal serta memberitahukan bahaya

atau rintangan pelayaran untuk kepentingan keselamatan berlayar.

g. Telekomunikasi pelayaran adalah setiap pemancaran pengiriman atau

penerimaan tiap jenis tanda, gambar, suara dan informasi dalam bentuk

apapun melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik

lainnya dalam dinas bergerak pelayaran yang merupakan bagian dari

keselamatan pelayaran.

h. Pekerjaan bawah air adalah pekerjaan yang berhubungan dengan instalasi,

konstruksi atau kapal yang dilakukan di bawah air yang bersifat khusus.

1. Tugas, Fungsi, dan Kewenangan KSOP

KSOP sebagai pejabat tertinggi dalam kepelabuhan tentunya memiliki

kewenanggan yang besar diberikan oleh aturan hukum Indonesia, oleh UU Nomor

17 Tahun 2008 maka KSOP memiliki tugas sebagai berikut :

a. Mengawasi kelaiklautan kapal, keselamatan, keamanan dan ketertiban

pelabuhan.

b. Mengawasi tertib lalu lintas kapal diperairan pelabuhan dan alur – alur

pelayaran.

c. Mengawasi kegiatan alih muat diperairan pelabuhan.

d. Mengawasi pemanduan, mengawasi kegiatan penundaan kapal.

e. Mengawasi kegiatan bawah air dan salvage.

f. Mengawasi bongkar muat barang berbahaya.

g. Mengawasi pengisian bahan bakar.

h. Mengawasi pengerukan dan rekalmasi.

i. Mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan.

8

Dalam melakukan tugas yang dipercayakan sebagai pemimpin tertinggi

dipelabuhan maka syahbadar memiliki fungsi, yaitu :

a. Melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan dalam pelayaran yang

mencakup, pelaksanaan, pengawasan, dan penegakkan hukum dibidang

angkutan perairan.

b. Syanbandar membantu tugas pencarian dan penyelamatan dipelabuhan sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan.

c. Syanbandar diangkat oleh menteri setelah memenuhi persyaratan kompetensi

dibidang keselamatan dan keamanan serta kesyahbandaran.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugas diatas maka KSOP memiliki

kewenangan sebagai berikut :

a. Mengkoordinasi seluruh kegiatan pemerintahan dipelabuhan.

b. Memeriksa dan menyimpan surat, dokumen, dan warta kapal.

c. Menerbitkan persetujuan kegiatan kapal dipelabuhan melakukan

pemeriksaan kapal.

d. Menerbitkan surat persetujuan berlayar

e. Melakukan pemeriksaan kecelakaan kapal.

f. Melaksanakan sijil awak kapal.

Peran KSOP dalam bidang pengawasan sangat penting hal ini dapat dilihat

dalam undang undang pelayaran Indonesia mengenai keselamatan kapal ada

beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dari KSOP dalam pengawasannya

yaitu :

a. Material kapal.

b. Konstruksi kapal.

c. Bangunan kapal.

d. Permesinan dan perlistrikan kapal.

e. Stabilitas kapal.

f. Tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan

radio.

g. Elektornika kapal.

9

Demikian juga dalam rangka mengatur sarana dan prasarana di Bidang

Keselamatan Pelayaran, maka ada beberapa perangkat peraturan yang mengatur

tentang keselamatan kapal antara lain :

1. Nasional

a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

b. Scheepen Ordonansi 1953 (SO. 1935) Scheepen Verordening 1935 (SV.

1935) dan peraturan pelaksanaan lainnya yang bersumber dari ordonansi

tersebut.

c. Peraturan lambung timbul 1935.

2. Internasional

Safety of life at Sea 1974 diperbaiki dengan Amandemen 1978 berlaku bagi

semua kapal yang melakukan pelayaran antara pelabuhan-pelabuhan di dunia.

Ordonansi dan peraturan tersebut mengatur antara lain :

a. Instansi yang melakukan pengawasan terhadap laik laut suatu kapal.

b. Mengatur persyaratan konstruksi bangunan kapal.

c. Mengatur persyaratan kelengkapan kapal.

d. Mengatur persyaratan alat-alat radio komunikasi kapal.

e. Mengatur persyaratan daerah pelayaran suatu kapal.

f. Mengatur persyaratan navigasi kapal.

g. Mengatur tatacara pemuatan di kapal.

h. Mengatur persyaratan stabilitas kapal.

i. Mengatur persyaratan permesinan dan kelistrikan.

j. Mengatur tentang muatan berbahaya.

k. Mengatur persyaratan kapal nuklir.

l. Mengatur persyaratan untuk Nahkoda, perwira deck, dan mesin kapal serta

awak kapal.

m. Mengatur bentuk sertifikat keselamatan pelayaran.

10

2.1.2 Surat persetujuan berlayar ( SPB )

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM. 1 Tahun

2010 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance).

Untuk memperoleh Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance), pemilik atau

operator kapal mengajukan permohonan secara tertulis kepada Syahbandar.

Kewajiban memiliki Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance), berlaku bagi

semua jenis dan ukuran kapal yang berlayar di laut, kecuali bagi kapal perang dan

kapal negara/kapal pemerintah. Jika Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance)

diterima di atas kapal, Nakhoda kapal wajib segera menggerakkan kapal untuk

berlayar meninggalkan pelabuhan sesuai dengan waktu tolak yang telah

ditetapkan. Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) memiliki

beberapa definisi, diantaranya :

1. Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar ( SPB )

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

a. Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) adalah suatu proses

pengawasan yang dilakukan oleh Syahbandar terhadap kapal yang akan

berlayar meninggalkan pelabuhan untuk memastikan bahwa kapal, awak

kapal dan muatannya secara teknis-administratif telah memenuhi persyaratan

keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim.

b. Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) adalah dokumen negara yang

dikeluarkan oleh Syahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayar

meninggalkan pelabuhan setelah kapal memenuhi persyaratan kelaiklautan

kapal dan kewajiban lainnya.

c. Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh

Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan .dan

melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan

perundang.-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.

11

d. Pejabat Pemeriksa Kelaiklautan Kapal adalah pejabat kesyahbandaran yang

ditunjuk, dan telah memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang

kesyahbandaran.

e. Kelaiklautan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan

keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan,

garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang,

status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran

dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan

tertentu.

f. Kewajiban Kapal Lainnya adalah kewajiban pembayaran atas jasa pelayanan

kepelabuhanan, jasa pengawasan di bidang keselamatan dan keamanan

pelayaran yang berlaku di bidang pelayaran.

Pasal 2

a. Setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar (Port

Clearance) yang dikeluarkan oleh Syahbandar setelah kapal memenuhi

persyaratan kelaiklautan kapal dan kewajiban lainnya.

b. Kewajiban memiliki Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance)

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku bagi semua jenis dan ukuran

kapal yang berlayar di laut, kecuali bagi kapal perang dan kapal Negara /

kapal pemerintah.

2. Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar ( SPB )

Pasal 3

a. Untuk memperoleh Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance), pemilik atau

operator kapal mengajukan permohonan secara tertulis kepada Syahbandar

dengan menggunakan format sebagaimana contoh Lampiran I Peraturan ini,

dengan melampirkan :

1. surat pernyataan kesiapan kapal berangkat dari Nakhoda (Master Sailing

Declaration) sebagaimana format pada Lampiran Peraturan ini.

2. dokumen muatan serta bukti-bukti pemenuhan kewajiban kapal lainnya.

12

b. Bukti pemenuhan kewajiban lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b, meliputi :

1. bukti pembayaran jasa kepelabuhanan.

2. bukti pembayar.anjasa kenavigasia.

3. bukti pembayaran penerimaan uang perkapalan.

4. persetujuan (clearance) Bea dan Cukai.

5. persetujuan (clearance) Imigrasi.

6. persetujuan (clearance) Karantina kesehatan, dan

7. persetujuan (clearance) Karantina hewan dan tumbuhan.

c. Berkas permohonan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance)

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diserahkan kepada Syahbandar setelah

semua kegiatan di atas kapal selesai dan kapal siap untuk berlayar yang

dinyatakan dalam surat pernyataan kesiapan kapal berangkat dari Nakhoda

(Master Sailing Declaration).

d. Penyerahan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dilakukan dengan cara :

1. menyerahkan ke loket pelayanan satu atap pada Kantor Syahbandar, atau

2. mengirimkan secara elektronik (upload) melalui Inaportnet pada

pelabuhan yang telah menerapkan National Single Window (NSW).

3. Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar ( SPB )

Pasal 7

a. Syahbandar mengeluarkan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance)

berdasarkan hasil kesimpulan atau resume pemenuhan persyaratan

administratif dan teknis kelaiklautan kapal.

b. Dalam hal Syahbandar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan,

penandatangan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) hanya dapat

dilimpahkan kepada pejabat Syahbandar satu tingkat dibawahnya yang

memiliki kompetensi dan kualifikasi di bidang kesyahbandaran.

13

c. Bentuk dan format serta isi Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance)

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum

dalam Lampiran VII Peraturan ini.

d. Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) berlaku 24 (dua puluh empat)

jam dari waktu tolak yang ditetapkan dan hanya dapat digunakan untuk 1

(satu) kali pelayaran.

Pasal 8

a. Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) yang telah ditandatangani oleh

pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, segera diserahkan kepada

pemilik atau operator kapal atau badan usaha yang ditunjuk mengageni kapal

untuk diteruskan kepada Nakhoda kapal.

b. Setelah Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) diterima di atas kapal,

Nakhoda kapal wajib segera menggerakkan kapal untuk berlayar

meninggalkan pelabuhan sesuai dengan waktu tolak yang telah ditetapkan.

4. Pencabutan Surat Persetujuan Berlayar ( SPB )

a. Pencabutan terhadap Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) yang telah

diterbitkan dapat dilakukan oleh Syahbandar, apabila :

1. kapal tidak berlayar meninggalkan pelabuhan, melebihi 24 (dua puluh

empat) jam dari batas waktu tolak yang telah ditetapkan.

2. kapal melakukan kegiatan di pelabuhan yang mengganggu kelancaran

lalu lintas kapal, membahayakan keselamatan dan keamanan pelayaran

serta perlindungan lingkungan maritim.

3. perintah tertulis dari pengadilan negeri.

b. Syahbandar dalam melakukan pencabutan Surat Persetujuan Berlayar (Port

Clearance) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerbitkan surat

pencabutan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam

Lampiran IX Peraturan ini.

14

2.1.3 Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)

Ketentuan mengenai Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran sebagaimana diatur

dalam Pasal 27, Pasal 37, Pasal 134 ayat (7), dan Pasal 139 Peraturan Pemerintah

Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian, perlu menetapkan Peraturan Menteri

Perhubungan tentang Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran.

Selain untuk menjaga keselamatan dan keamanan pelayaran sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) Sarana Bantu Navigasi Pelayaran dapat pula dipergunakan

untuk kepentingan tertentu lainnya (Ayat 2), antara lain penandaan wilayah

Negara di pulau terluar, diantaranya berupa sarana penunjang untuk keselamatan

pelayaran dalam upaya tercapainya sasaran SISTRANAS yaitu penyelenggaraan

transportasi yang efektif (dalam arti selamat, aksesbilitas tinggi, terpadu, kapasitas

mencukupi, teratur, lancar, dan cepat, mudah dicapai, tepat waktu, nyaman, tarif

terjangkau, tertib, aman, dan populasi rendah) dan efisien (dalam arti beban publik

rendah dan utilitas tinggi) maka prioritas pembangunan SBNP dan sarana

penunjangnya adalah bagian yang berkaitan langsung dengan pembangunan

subsektor transportasi laut Dalam hal ini peningkatan keselamatan dan keamanan

transportasi laut sebagai wujud implementasi dari salah satu kebijakan

SISTRANAS.

Menurut Randy Y.C Agauw (2013) sarana bantu navigasi pelayaran adalah

sarana yang dibangun atau terbentuk secara alami yang berada di luar kapal yang

berfungsi membantu navigator dalam menentukan posisi atau haluan kapal serta

memberitahukan bahaya atau rintangan pelayaran untuk kepentingan keselamatan

berlayar.

1. Definisi Sarana Bantu Navigasi Pelayaran

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

a. Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran adalah peralatan atau sistem yang berada

diluar kapal yang didesain dan dioperasikan untuk meningkatkan keselamatan

dan efisiensi bernavigasi kapal dan/atau lalu lintas kapal.

15

b. Menara suar adalah Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran tetap yang bersuar dan

mempunyai jarak tampak sama atau lebih 20 (dua puluh) mil laut yang dapat

membantu para navigator dalam menentukan posisi dan/atau haluan kapal,

menunjukan arah daratan dan adanya pelabuhan serta dapat dipergunakan

sebagai tanda batas wilayah negara.

c. Rambu suar adalah Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran tetap yang bersuar dan

mempunyai jarak tampak sama atau lebih dari 10 (sepuluh) mil laut yang

dapat membantu para navigator adanya bahaya/rintangan navigasi antara lain

karang, air dangkal, gosong, dan bahaya terpencil serta menentukan posisi

dan/atau haluan kapal serta dapat dipergunakan sebagai tanda batas wilayah

negara.

d. Pelampung suar adalah Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran apung yang bersuar

dan mempunyai jarak tampak sama atau lebih 4 (empat) mil laut yang dapat

membantu para navigator adanya bahaya/rintangan navigasi antara lain

karang, air dangkal, gosong, kerangka kapal dan/atau untuk menunjukan

perairan aman serta pemisah alur, dan dapat dipergunakan sebagai tanda batas

wilayah negara.

e. Tanda Siang (Day Mark) adalah Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran berupa

anak pelampung dan/atau rambu siang yang dapat membantu para navigator

adanya bahaya/rintangan navigasi antara lain karang, air dangkal, gosong,

kerangka kapal dan menunjukan perairan yang aman serta pemisah alur yang

hanya dapat dipergunakan pada siang hari.

f. Rambu Radio (Radio Beacon) adalah Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran yang

menggunakan gelombang radio untuk membantu para navigator dalam

menentukan arah baringan dan/atau posisi kapal.

g. Rambu Radar (Radar Beacon) adalah yang dapat membantu para navigator

untuk menentukan posisi kapal dengan menggunakan radar.

h. Sistem Identifikasi Otomatis (Automatic Identification System/AIS) adalah

peralatan yang beroperasi secara otomatis dan terus menerus dalam rentang

frekwensi sangat tinggi VHF maritim bergerak, yang memancarkan data

spesifik kapal maupun Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran.

16

i. Kecukupan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran adalah terpenuhinya Sarana

Bantu Navigasi-Pelayaran untuk mencakup perairan Indonesia sesuai dengan

rasio yang ditetapkan.

j. Kehandalan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran adalah tingkat kemampuan

Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran untuk menjalankan fungsinya sesuai

ketentuan.

k. Kelainan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran adalah kondisi tidak optimalnya

fungsi Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran baik karena gangguan alam,

gangguan teknis dan kesalahan manusia.

l. Pemilik kapal adalah orang atau badan usaha yang memiliki kapal.

m. Operator kapal adalah orang atau badan usaha yang mengoperasikan kapal.

n. Jarak aman adalah jarak tertentu kapal yang sedang berlayar, berolah gerak

atau berlabuh jangkar terhadap Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran sehingga

tidak menabrak dan/atau merusak Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran dalam

situasi dan kondisi yang bagaimanapun dengan melaksanakan kecakapan

pelaut yang baik.

o. Zona keamanan dan keselamatan adalah ruang disekitar Sarana Bantu

Navigasi-pelayaran, sarana Telekomunikasi-Pelayaran, dan bangunan atau

instalasi yang dibatasi oleh radius, tinggi, dan / atau kedalaman tertentu.

p. International Assosiation of Lighthouse Authorities (IALA) adalah suatu

badan dunia non pemerintah yang bersama para wakil dari negara-negara

penyelenggara Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran (SBNP) untuk saling tukar

informasi dan merekomendasikan improvisasi-improvisasi untuk Sarana

Bantu Navigasi-Pelayaran berdasarkan teknologi terkini.

q. Badan Usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau

badan hukum Indonesia.

r. Bangunan atau instalasi adalah setiap konstruksi baik berada di atas dan/atau

dibawah permukaan perairan.

s. Menteri adalah Menteri Perhubungan.

t. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

17

2. Jenis Dan Fungsi Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran

Pasal 2

Jenis Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran terdiri atas :

a. Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran visual.

b. Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran elektronik.

c. Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran audible.

2.1.4 Cuaca

Cuaca merupakan suatu kondisi udara disuatu tempat pada saat yang relatif

singkat yang meliputi kondisi suhu, kelembaban, serta tekanan udara sebagai

komponen utamanya. Pencarian metode untuk memprediksi cuaca adalah kegiatan

yang akhir-akhir ini banyak dilakukan oleh peneliti terhadap atmosfer atau cuaca.

Dikarenakan banyaknya tuntutan dari berbagai pihak yang membutuhkan

informasi kondisi atmosfer yang lebih cepat, lengkap, dan akurat.

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) sebagai

perusahaan negara yang bertugas sebagai pengamat cuaca mampu

memprediksikan cuaca melalui metode konvensional baik itu metoda statistic

maupun dinamik yang mencakup radius 5 – 10 km untuk 1 titik pengamatan di

wilayah yang dapat diprediksikan ( Syamsul Arifin, 2009 ).

Keadaan cuaca merupakan faktor utama keselamatan untuk nelayan dan

aktifitas pelayaran. Untuk itu diperlukan suatu sistem teknologi yang dapat

mengetahui keadaan cuaca nasional dengan tepat. Teknologi satelit penginderaan

jauh merupakan jawaban atas masalah ini. Satelit merupakan kebutuhan yang

tidak bisa dielakkan lagi pada saat sekarang ini.

Awan merupakan indikator utama dalam menentukan keadaan cuaca disuatu

daerah dan masing-masing jenis awan mempunyai arti yang berbeda. Adanya

awan cumulonimbus dengan bentangan awan yang cukup luas pada suatu daerah

dapat diasumsikan sebagai indikasi keadaan cuaca buruk karena akan turun hujan

lebat. Awan stratocumulus menandakan daerah tersebut cenderung hujan gerimis.

Namun, sering kali awan ini merupakan tanda bahwa cuaca yang lebih buruk akan

datang. Awan cirrus tidak membawa hujan, namun jika banyak terdapat awan

18

cirrus di atmosfer merupakan tanda bahwa 24 jam kedepan akan terjadi perubahan

cuaca.

1. Cuaca dan Iklim

Cuaca dan iklim memiliki perbedaan definisi yang saling berhubungan.

Iklim akan mempengaruhi cuaca di suatu tempat, sedangkan cuaca yang terjadi

akan dipengaruhi iklim tempat tersebut. Pada dasarnya cuaca adalah keadaan

udara pada saat tertentu dan diwilayah tertentu yang relatif sempit dan pada

jangka waktu yang singkat. Cuaca itu terbentuk dari gabungan unsur cuaca dan

jangka waktu cuaca bisa hanya beberapa jam saja.

Sedangkan iklim merupakan keadaan cuaca rata-rata dalam waktu satu

tahun yang penyelidikannya dilakukan dalam waktu yang lama (minimal 30

tahun) dan meliputi wilayah yang luas. Iklim terbentuk karena adanya revolusi

serta rotasi bumi sehingga terjadi pergeseran semu harian matahari dan tahunan,

dan karena adanya perbedaan lintang geografi dan lingkungan fisis. Perbedaan ini

menyebabkan timbulnya penyerapan panas matahari oleh bumi sehingga besar

pengaruhnya terhadap kehidupan dibumi.

2. Pengaruh Unsur Cuaca Pada Permukaan Laut

Pengaruh unsur-unsur cuaca pada permukaan laut terdapat pada ketinggian

gelombang serta kecepatan arus laut yang ada di permukaan laut. Gelombang laut

atau ombak merupakan gerakan air laut yang paling umum dan mudah kita amati.

Gelombang yang dimaksudkan adalah gelombang yang dibangkitkan oleh angin.

Gelombang Gelombang terjadi karena adanya gesekan angin dipermukaan, oleh

karena itu arah gelombang sesuai dengan arah angin.

Secara teori dapat dijelaskan bahwa ketika angin yang berhembus secara

teratur dan terus menerus diatas permukaan air laut akan membentuk riak

permukaan yang bergerak searah dengan hembusan angin. Bila angin masih terus

berhembus dalam waktu yang cukup panjang dan meliputi jarak permukaan laut

yang cukup besar, maka riak air akan tumbuh menjadi gelombang. Pada saat yang

bersamaan riak permukaan baru akan terbentuk di atas gelombang yang terbentuk,

19

dan selanjutnya akan berkembang menjadi gelombang-gelombang baru tersendiri.

Bila angin berhenti berhembus, sistem gelombang yang telah terbentuk akan

melemah. Proses pelemahan gelombang akan mencapai waktu beberapa hari, yang

bersamaan dengan hal itu gelombang-gelombang panjang sudah bergerak dan

menempuh jarak ribuan kilometer, yang pada jarak yang cukup jauh dan tempat

mulainya gelombang akan dapat diamati sebagai alun (swell). Alun biasnya

mempunyai periode yang sangat panjang, dan bentuknya cukup beraturan. Sistem

gelombang yang terbentuk secara lokal akan dipengaruhi oleh alun yang terbentuk

dan tempat yang jauh.

Arus laut atau sea current adalah gerakan massa air laut dari satu tempat ke

tempat lain baik secara vertikal (gerakan ke atas) maupun secara horizontal

(gerakan ke samping). Menurut letaknya arus dibedakan menjadi dua yaitu arus

atas dan arus bawah. Arus atas adalah arus yang bergerak dipermukaan laut. Arus

ini dipengaruhi sebagian besar oleh kecepatan, kekuatan serta arah angin yang ada

dipermukaan laut sehingga menyebabkan arus atas bergerak. Pengaruh angin

disini berkisar 2% dari kecepatan angin itu sendiri. Kecepatan arus ini akan

berkurang sesuai dengan makin bertambahnya kedalaman perairan sampai pada

akhirnya angin tidak berpengaruh pada kedalaman 200 meter.

3. Faktor Cuaca Untuk Kelayakan Pelayaran

Terdapat sebuah lembaga negara yang berada dibawah departemen

perhubungan yang bertugas untuk menangani masalah pengawasan transportasi

laut (kapal) dan ketertiban dalam hal kebandaran yang dinamakan Syahbandar.

Syahbandar berada dibawah pengawasan Badan Administrasi Pelayaran.

Syahbandar memberikan pengawasan kapal untuk menjamin kelancaran pelayaran

dari dan menuju pelabuhan. Berdasarkan pengetahuan dari Syahbandar pelabuhan

Tanjung Perak surabaya, kelayakan pelayaran dilihat dari dua faktor, yaitu faktor

dalam dan faktor luar. Faktor dalam berasal dari badan kapal itu sendiri. Baik itu

berupa kesiapan dari awak kapal, meneliti muatan kapal, dokumen dan sertifikat

kapal. Sedangkan faktor luar dipengaruhi oleh cuaca perairan, dalam hal ini untuk

pelayaran.

20

Cuaca diperairan yang mempengaruhi pelayaran diantaranya adalah

ketinggian gelombang, kecepatan arus, kecepatan angin dan cuaca buruk.

Ketinggian gelombang adalah variabel yang paling berpengaruh pada faktor

kelayakan pelayaran. Tiap - tiap kapal (dilihat dari Gross Tonnase) berbeda faktor

kelayakannya. Selain itu dapat dilihat pula dari besar kecilnya muatan.

Aturan mengenai kelayakan pelayaran diatur didalam UU Pelayaran No.17

tahun 2008. Namun didalam UU tersebut tidak terdapat penjelasan khusus

mengenai kondisi cuaca yang baik untuk pelayaran. Dibidang pelayaran saat ini,

aturan – aturan khusus mengenai keadaan cuaca untuk pelayaran tidak tertulis

secara khusus didalam suatu aturan, walau hal tersebut sangat penting. Namun,

untuk keselamatan pelayaran sendiri, dinas perhubungan memiliki suatu badan

yang dinamakan Syahbandar yang bertugas untuk menjalankan dan melakukan

pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang - undangan

untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.

Faktor cuaca untuk kelayakan pelayaran pada penelitian ini didasarkan dari

pengalaman pakar saja yaitu orang yang berwenang dibidang ke-Syahbandaran.

Dari pakar didapatkan kondisi laut yang paling berpengaruh dalam dinamika

kapal adalah kecepatan angin, ketinggian gelombang, dan kecepatan arus laut.

2.1.5 Keselamatan Pelayaran

Keselamatan pelayaran adalah segala hal yang ada dan dapat dikembangkan

dalam kaitannya dengan tindakan pencegahan kecelakaan pada saat melaksanakan

kerja di bidang pelayaran Dalam UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Pasal

1 butir 32 menyatakan bahwa keselamatan dan keamanan pelayaran adalah suatu

keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut

angkutan di perairan, kepelabuhan, dan lingkungan maritim.

Pasal 1 butir 33 menyatakan bahwa kelaiklautan kapal adalah keadaan kapal

yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan

dari kapal, pengawakan, garis muat, permuatan, kesejahteraan awak kapal dan

kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan

21

pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk

berlayar di perairan tertentu.

Keselamatan pelayaran telah diatur oleh lembaga internasional yang

mengurus atau menangani hal-hal yang terkait dengan keselamatan jiwa, harta

laut, serta kelestarian lingkungan. Lembaga tersebut dinamakan (International

Maritime Organization) (IMO) yang bernaung dibawah PBB. Salah satu faktor

penting dalam mewujudkan keselamatan serta kelestarian lingkungan laut adalah

keterampilan, keahlian dari manusia yang terkait dengan pengoperasian dari alat

transportasi kapal di laut, karena bagaimanapun kokohnya konstruksi suatu kapal

dan betapapun canggihnya teknologi baik sarana bantu maupun peralatan yang

ditempatkan di atas kapal tersebut kalau dioperasikan manusia yang tidak

mempunyai keterampilan atau keahlian sesuai dengan tugas dan fungsinya maka

semua akan sia - sia.

Menurut Malisan (2009), peneliti madya bidang transportasi laut pada

puslitbang perhubungan laut menyimpulkan bahwa peristiwa kecelakaan kapal

yang terjadi di perairan Indonesia cenderung meningkat. Hal ini banyak

dipengaruhi oleh buruknya penerapan manajemen keselamatan pelayaran. Malisan

(2009) juga menyebutkan bahwa kondisi kapal-kapal berbendera Indonesia masih

banyak yang belum memenuhi (International Maritime Organization) (IMO)

melalui implementasi variabel-variabel yang diatur dalam ISM Code oleh

perusahaan dan nahkoda bersama awak kapal lainnya. Hasil evaluasi

menunjukkan bahwa:

a. Nahkoda belum sepenuhnya mengenal kebijakan perusahaan tentang

keselamatan pelayaran.

b. Anak buah kapal atau kru kapal belum sepenuhnya memahami penanganan

tanggap darurat di kapal.

c. Tugas dan tanggung jawab awak kapal belum sempurna dalam melaksanakan

pendokumentasian.

d. Instruksi/petunjuk penggunaan alat keselamatan ada di kapal belum sempurna

baik penempatan maupun penjelasan.

22

e. Perlunya perbaikan pada perencanaan dan implementasi (safety management)

untuk mencegah kecelakaan.

f. Perlunya peninjauan (safety) management untuk menilai kesesuaian dengan

prosedur yang ditetapkan perusahaan.

g. Diperlukan verifikasi secara rutin yang dilakukan terhadap peralatan

keselamatan pelayaran.

Untuk menjamin keselamatan pelayaran sebagai penunjang kelancaran lalu

lintas kapal di laut, diperlukan adanya awak kapal yang berkeahlian,

berkemampuan dan terampil, dengan demikian setiap kapal yang akan berlayar

harus diawaki dengan awak kapal yang cukup dan sesuai untuk melakukan

tugasnya di atas kapal berdasarkan jabatannya dengan mempertimbangkan

besaran kapal, tata susunan kapal dan daerah pelayaran. UU No. 17 Tahun 2008

tentang Pelayaran, Pasal 1 butir 40 awak kapal adalah orang yang bekerja atau

diperlukan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas

di atas kapal sesuai dengan jabatannya (Wiji Santoso, 2013).

Pasal 169

1. Pemilik atau operator kapal yang mengoperasikan kapal untuk jenis dan

ukuran tertentu harus memenuhi persyaratan manajemen keselamatan dan

pencegahan pencemaran dari kapal.

2. Kapal yang telah memenuhi persyaratan manajemen keselamatan dan

pencegahan pencemaran dari kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberi sertifikat.

3. Sertifikat manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Dokumen Penyesuaian

Manajemen Keselamatan (Document of Compliance/DOC) untuk perusahaan

dan Sertifikat Manajemen Keselamatan (Safety Management

Certificate/SMC) untuk kapal.

4. Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah dilakukan

audit eksternal oleh pejabat pemerintah yang memiliki kompetensi atau

lembaga yang diberikan kewenangan oleh Pemerintah.

23

5. Sertifikat Manajemen Keselamatan dan Pencegahan Pencemaran diterbitkan

oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.

6. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara audit dan penerbitan sertifikat

manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal diatur

dengan Peraturan Menteri.

Pasal 195

Untuk kepentingan keselamatan berlayar di perairan Indonesia :

a. Pemerintah harus menetapkan dan mengumumkan zona keamanan dan zona

keselamatan pada setiap lokasi kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan

berlayar.

b. Setiap membangun, memindahkan, dan/atau membongkar bangunan atau

instalasi harus memenuhi persyaratan keselamatan dan mendapatkan izin dari

Pemerintah.

c. Setiap bangunan atau instalasi dimaksud dalam huruf b, yang sudah tidak

digunakan wajib dibongkar oleh pemilik bangunan atau instalasi.

d. Pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilaksanakan dengan

ketentuan yang berlaku dan dilaporkan kepada Pemerintah untuk diumumkan.

e. Pemilik atau operator yang akan mendirikan bangunan atau instalasi

sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib memberikan jaminan.

24

2.2 Penilitian Terdahulu

Tabel 2.1

PENELITIAN TERDAHULU

No Nama dan Judul Variabel dan

Indikator

Metode Analisis Data dan Hasil

1 Randy Y.C.

Agauw Tahun

(2013) Dengan

Judul “Tanggung

Jawab Syahbandar

Dalam

Keselamatan

Pelayaran Ditinjau

Dari Uu Pelayaran

No.17 Tahun 2008

Tentang

Pelayaran”.

Variabel:

Tanggung jawab

KSOP

Indikator:

a.Aspek pengawasan

kelaik lautan kapal.

b.Melaksanakan sijil

awak kapal dan

c.Pembinaan awak

kapal.

Metode penelitian kepustakaan

(library research)

1.Tanggung jawab syahbandar

sangatlah penting karena

keamanan dan keselamatan

pelayaran adalah sudah menjadi

tugasnya. Tindakan – tindakan

yang dilakukannya adalah / agar

untuk meningkatkan pengawasan

keamanan dan keselamatan

terhadap hal – hal yang

berhubungan dengan pelayaran

2.Tugas pegawasan yang

dilakukan seorang syahbandar

dalam rangka pengaturan sarana

dan prasarana pelaksanaan

operasional transportasi laut

sangatlah penting. Seorang

syahbandar dalam tugasnya juga

harus memastikan kesadaran

pemakai jasa transportasi laut

seperti perusahaan, pemilik

kapal, awak kapal, untuk

mentaati hukum dan ketentuan

perundang – undangan yang

25

berlaku dibidang keselamatan

pelayaran yang pada umumnya

masih rendah

2 Nur Karim,

Abdullah Said,

Wima Yudho

Prasetyo Tahun

(2010) Dengan

Judul “Dualisme

Kebijakan

Pelayaran Dan

Perikanan

(Studi Tentang

Implementasi

Kepmen.

Perhubungan No

Km 46 Tahun

1996 Tentang

Sertifikasi

Kelaiklautan

Kapal Penangkap

Ikan Dan Permen

Kelautan Dan

Perikanan No 07

Tahun 2010

Tentang Surat

Laik Operasi

Kapal Perikanan

Di Ppp Mayangan,

Kota

Probolinggo)”.

Variabel:

Surat persetujuan

berlayar

Indikator:

a.Kelengkapan

dokumen kapal.

b.Pengawakan dan

c.Tanggung jawab

Nahkoda.

Metode deskriptif kualitatif

1. Implementasi kebijakan

Serifikasi Kelaiklautan Kapal

Penangkap Ikan dan Surat Laik

Operasi Kapal Perikanan yang ada

di Pelabuhan Perikanan Pantai

(PPP) Mayangan Kota

Probolinggo merupakan bentuk

sinergi antar kebijakan dan

instansi yaitu Departemen

Perhubungan dan Departemen

Kelautan dan Perikanan dalam

mengawasi kelaikan kapal

perikanan. Sertifikasi

Kelaiklautan Kapal Penangkap

Ikan yang dikeluarkan oleh

Kesyahbandaran Pelabuhan

Probolinggo di bawah

Departemen Perhubungan

merupakan salah satu persyaratan

administrasi dalam penerbitan

Surat Laik Operasi (SLO) oleh

pengawas perikanan dan Surat

Persetujuan Berlayar (SPB) oleh

Syahbandar Perikanan di bawah

Departemen Kelautan dan

Perikanan (DKP). Dilihat dari

tujuan yang ingin dicapai dari

26

kedua kebijakan tersebut memiliki

kesamaan yaitu agar nelayan pada

saat beroperasi di laut lepas

terjamin keselamatannya, dan

tidak merusak dan mencemari

lingkungan maritim.

2. Apabila melihat keseluruhan

tugas dan kewenangan dari

Departemen Per-hubungan dan

Departemen Kelautan dan

Perikanan, memang terjadi

dualisme kebijakan dalam

pelaksanaan kelaikan kapal

perikanan. Akan tetapi, dalam

tugasnya tidak saling tumpang

tindih karena pelaksanaan dari

kedua kebijakan tersebut

dibedakan waktu pelaksanaan dan

masa berlakunya.

3. Dalam pelaksanaan

pengawasan sertifikasi

kelaiklautan kapal penangkap ikan

oleh Kantor Kesyahbandaran dan

Otoritas Pelabuhan Kelas IV

Probolinggo dan Surat Laik

Operasi Kapal Perikanan oleh

Satuan Kerja Pengawasan

Sumberdaya Kelautan dan

Perikanan (Satker PSDKP)

Probolinggo, sudah memiliki

petugas yang berkualitas dan

27

berkompeten di bidangnya. Akan

tetapi, dari segi kuan-titas petugas

yang ada di masing-masing

instansi masih kekurangan

personil.

3 Wiji Santoso, Aji

Ratna Kusuma,

Heryono Susilo

Utomo Tahun

(2013) Dengan

Judul “Evaluasi

Program

Revitalisasi

Sarana Bantu

Navigasi

Pelayaran Dan

Prasarana

Keselamatan

Pelayaran

Didistrik Navigasi

Tarakan

Kalimantan

Timur”.

Variabel:

Sarana Bantu

Navigasi

Indikator:

a.Pemasangan

pelampung.

b.Pemasangan

lampu suar.

c.Pemasangan

tanda-tanda peraian

aman dan tanda

tengah alur.

Metode observasi, wawan cara

dan dokumentasi

1.Peningkatan Keselamatan

dan Keamanan Pelayaran

Transfortasi laut sangat penting

dalam membangun dan

menggerakan sektor

perekonomian dalam masyarakat

sehingga sangat diperlukan

kondisi alur pelayaran yang aman

dan nyaman didalam melakukan

pelayaran dari dan menuju

kepelabuhan dan melalui

program revitalisasi Sarana

Bantu Navigasi Pelayaran dan

Prasarana Keselamatan

Pelayaran Dengan Program

revitalisasi tersebut adalah

membangkitkan kembali

vitalitas. Serta usaha- usaha

untuk kegiatan sector pelayaran

terutama dalam keselamatan

pelayaran dengan kelengkapan

dan sarana penunjang dalam

melakukan kegiatan berlayar

dengan tercukupinya sarana dan

28

prasarana Bantu Navigasi

Pelayaran.

2.Melakukam Penyusunan

program terpadu dalam

penempatan asset – asset vital

Keselamatan Pelayaran terhadap

lokasi lokasi strategis Sarana

Bantu Navigasi Pelayaran dan

prasarana Keselamatan

Pelayaran.

3.Melakukan Inventarisasi

terhadap kondisi Sarana

Bantu Navigasi Pelayaran dan

Prasarana Keselamatan Pelayaran

yang ada dan dilakukannya skala

prioritas dalam perawatan dan

pemeliharaan sesuai dengan

Anggaran.

4.Pengaturan dan Peningkatan

Jadwal Frekwensi Perawatan

dan Pemeliharaan di wilayah

kerja Distrik Navigasi Tarakan

terhadap Sarana Bantu Navigasi

Pelayaran dan Prasarana

Keselamatan Pelayaran.

4 Riska Lutfiana, M.

Tirono Tahun

(2013) Dengan

Judul “Pengenalan

Pola Cuaca

Maritim (Curah

Variabel:

Cuaca

Indikator:

a.Intensitas curah

hujan

b.Tinggi gelombang

Metode anfis.

Dari penelitian yang telah

dilakukan dapat disimpulkan

bahwa pola cuaca, khususnya

pada pola curah hujan, ketingian

gelombang laut dan kecepatan

29

Hujan, Tinggi

Gelombang Dan

Kecepatan Arus)

Dengan Metode

Adaptive Neuro

Fuzzy Inference

System (Anfis)

Pada Jalur

Pelayaran

Surabaya-

Makasar”.

c.Kecepatan arus

arus laut dapat diamati dan

dipelajari pola yang terbentuk,

dari sini dirancang Pengenalan

Pola Cuaca Maritim (Curah

Hujan, Tinggi Gelombang dan

Kecepatan Arus) dengan

Menggunakan Adaptive Neuro

Fuzzy Inference System (ANFIS),

yang selanjutnya bisa didapatkan

pola cuaca maritime pada jalur

pelayaran Surabaya-Makasar.

Penelitian terdahulu menjadi dasar penelitian sekarang ialah mengenai

jumlah variabel bebas (X) dimana ke tiga penelitian terdahulu masing-masing

hanya menggunakan satu sampai tiga variabel bebas (X), yaitu tanggung jawab

KSOP, pemberian surat persetujuan berlayar, sarana bantu navigasi pelayaran

selanjutnya untuk penelitian sekarang telah menggunakan empat variabel bebas

(X) yaitu tanggung jawab KSOP, pemberian surat persetujuan berlayar, sarana

bantu navigasi pelayaran dan cuaca.

30

2.3 Hipotesis

Menurut Husein Umar (2003) hipotesis berfungsi sebagai pegangan

sementara atau jawaban sementara, yang menghendaki pembuktian baik dalam

kenyataan (emperical verification), percobaan (experimentation), maupun praktik

(implementation).

Menurut Sutrisno Hadi yang dikutip oleh Suharsimi Arikunto (2006)

hipotesis dapat diartikan sebagia suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap

permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul

Sugiyono (2007) mengatakan dalam statistic, hipotesis dapat diartikan

sebagai pernyataan statistic tentang parameter popolasi. Statistic adalah ukuran-

ukuran yang dikenakan pada sampel, sedangkan parameter adalah ukuran-ukuran

yang dikenakan pada populasi. Jadi hipotesis merupakan taksiran terhadap

parameter populasi, melalui data-data sampel.

Didalam usulan penelitian ini penulis menarik beberapa anggapan sementara

antara lain :

a. Diduga bahwa faktor tanggung jawab KSOP berpengaruh positif dan

signifikan terhadap keselamatan pelayaran.

b. Diduga bahwa faktor pemberian surat persetujuan berlayar berpengaruh

positif dan signifikan terhadap keselamatan pelayaran.

c. Diduga bahwa faktor sarana bantu navigasi pelayaran berpengaruh positif dan

signifikan terhadap keselamatan pelayaran.

d. Diduga bahwa faktor cuaca berpengaruh positif dan signifikan terhadap

keselamatan pelayaran.

e. Diduga secara simultan faktor tanggung jawab KSOP, pemberian surat

persetujuan berlayar, sarana bantu navigasi pelayaran dan cuaca berpengaruh

positif dan signifikan terhadap keselamatan pelayaran.

31

1. Diagram Alir Penelitian

Gambar 2.1 Diagram Alir Penelitian

Latar Belakang

Masalah

Landasan Teori

Pengumpulan Data

Pemberian Surat

Persetujuan Berlayar

(X2)

Cuaca

(X4)

Tanggung Jawab

KSOP

(X1)

Keselamatan

Pelayaran (Y)

Sarana Bantu

Navigasi Pelayaran

(X3)

Pengolahan Data

Analisis Data

Implikasi Manajerial

Kesimpulan dan Saran

Metodologi Penelitian

Data Tidak Cukup

32

2.4 Kerangka Pemikiran

2.

H5

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

= Indikator = Pengukur

= Variabel = Pengaruh

H = Hipotesis

Variabel dalam penelitian ini meliputi tanggung jawab KSOP, pemberian

surat persetujuan berlayar, sarana bantu navigasi pelayaran dan cuaca terhadap

keselamatan pelayaran tanjung balai karimun.

Keselamatan

Pelayaran

(Y)

X1.1

X1.3

X1.2

X3.3

X3.2

X3.1

X2.3

X2.2

X2.1

Y.3

Y.2

Y.1

Tanggung Jawab

KSOP

(X1)

SPB

(X2)

X4.1

X4.3

X4.2

H4

H3

H2

H1

SBNP (X3)

Cuaca

(X4)

33

Variabel dalam penelitian ini meliputi :

1. Tanggung Jawab KSOP (X1)

Indikator – indikator Tanggung Jawab KSOP antara lain :

a. Aspek pengawasan kelaik lautan kapal.

b. Melaksanakan sijil awak kapal dan

c. Pembinaan awak kapal.

2. Surat persetujuan berlayar (X2)

Indikator – indikator Surat persetujuan berlayar antara lain :

1. Kelengkapan dokumen kapal.

2. Pengawakan dan

3. Tanggung jawab Nahkoda.

3. Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (X3)

Indikator - indikator Sistem Sarana Bantu Navigasi Pelayaran antara lain :

a. Pemasanga pelampung.

b. Pemasangan lampu suar.

c. Pemasangan tanda-tanda peraian aman dan tanda tengah alur.

4. Cuaca (X4)

Indikator - indikator Cuaca antara lain :

1. Intensitas curah hujan.

2. Tinggi gelombang.

3. Kecepatan arus.

5. Keselamatan Pelayaran (Y)

Indikator – indikator Keselamatan Pelayaran antara lain :

a. Ketepatan waktu kedatangan.

b. Keamanan perairan.

c. Keselamatan kapal saat berlayar.