BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 PengertianAgen Perusahaan Pelayaran

Agen Perusahaan pelayaran menurut Engkos Kosasih, Hananto Soewedo (2010),

Keagenan umum (general agent) adalah perusahaan pelayaraan yang ditunjuk oleh

perusahaan pelayaraan lain di Indonesia atau perusahaan pelayaran asing di luar negeri

(selaku principal) untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan kapal

principal.

MenurutUndang-Undang Nomer.17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Pasal 1 Ayat 7, yang

dimaksud dengan agen umum adalah “perusahaan angkutan laut nasional atau perusahaan

nasional yang khusus didirikan untuk melakukan usaha keagenan kapal, yang ditunjuk oleh

perusahaan angkutan laut asing untuk mengurus kepentingan kapalnya selama berada di

Indonesia”.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 33 tahun 2001 pasal 1 nomor 13 dan 14 secara

garis besar dikenal dua jenis agen kapal yaitu:

1. General Agent

Adalah perusahaan pelayaran nasional yang ditunjuk oleh perusahaan asing untuk

melayani kapal-kapal milik perusahaan asing tersebut selama berlayar dan singgah

dipelabuhan Indonesia.

2. Sub Agent

Adalah perusahaan pelayaran yang ditunjuk oleh General Agent untuk melayani

kebutuhan tertentu kapal dipelabuhan tertentu. Sub Agent ini sebenarnya berfungsi

sebagai wakil atau agen dari General Agent.

“dalam tanggung jawabanya maka Sub Agent bertanggung jawab langsung pada General

Agent berkaitan dengan pengurusan Clearance in atau out serta penyelesaian biaya-biaya

yang timbul selama kapal berada dipelabuhan”.

Dalam pelaksanaan tugas keagenan, General Agent akan menunjuk port agent sebagai

pelaksanaya itu cabang perusahaan yang menjadiGeneral Agent tersebut. Bila suatu

pelabuhan tidak mempunyai cabang, General Agent akan menunjuk perusahaan pelayaran

lain untuk menjadi Sub Agent.

2.2 Fungsi keagenan

Di dalam kegiatan keagenan kapal, pelayanaan yang baik terhadap kapal adalah yang paling

utama. Untuk itu untuk menjaga dan meningkatkan pelayanaan terhadap General Agent maka

seorang agen harus menjalankan fungsi-fungsinya. Fungsi-fungsi agen diantaranya adalah:

1. Menyusun program operasional keagenan berdasarkan kebijakan perusahaan, baik

terhadap pelayanan liner service maupun tramper.

2. Memonitor pelaksanaan penanganan atau pelayanan keagenan, baik yang bersifat

kegiatan fisik maupun kegiatan jadwal datang dan keberangkatan kapal.

3. Mengadministrasikan kegiatan keagenan, baik yang berkaitan dengan kegiatan fisik

operasional maupun yang menyangkut keuangan.

4. Memberikan data dan evaluasi terhadap perkembangan kegiatan keagenan sebagai

masukan dalam menentukan kebijakan sebagaimana mestinya.

5. Mengupayakan kegiatan keagenan sedemikian rupa sehingga dapat memberikan

stimulan terhadap kegiatan-kegiatan pokok perusahaan.

2.3TugasKeagenan Kapal

tugas agen dimulai dengan penujukan kepada perusahaan pelayaran sebagai agen oleh

(pemilik/Operator) kapal-kapal asing, yang dikukukan dalam agency agreement. Sebelum

kapal tiba Principal memberitahukan kedatangan kapalnya dan jumlah muatan yang diperlu

ditangani. Unit keagenan dikantor pusat sebagai general agent akan menunjuk cabang-

cabang sebagai port agent (pelaksana untuk pelayanan kapal (husbanding) dan muatan dari

kapal principal (canvassing)). Umumnya jasa yang diberikan oleh agen adalah sebagai

berikut :

1. Pelayanan Operasional Kapal-Kapal Principal

Agen memberikaan operasional kapal-kapal principal dalam hal hal berikut:

a. port information (port faciliy, port formality, custom of the port )

b. Keperluan kapal, seperti bunker, air, provosion, repair, maintenance, crewing, surat-

surat dan sertifikat kapal, dan sebagainya. Penyelsain dokumen , B/L, manifest,

hatch list, stowage plan, crew list, dokumen untuk bongkar/muat, ship husbanding

(in & out clerance),imigrasi, bea cukai, kesehatan pelabuhan, port administrator,

dokumen kapal lainya);

c. Permintaan advance payment untuk port expenses, cargo expenses, keperluan kapal,

dan lain lain;

d. Memberikan informasi kepada principal.

Hal-hal yang perlu diinformasikan oleh agen kepada principal adalah sebagai berikut

:

1) Sebelum kapal tiba

a) Port agent melalui general agentmemberi informasi kepada principal

tentang situasi pelabuhan, rencana sandar, posisi gudang, peralatan bongkar

muat, cargo prospect/booking yang sudah pasti, kalkulasi biaya

disbursement.

b) Agen juga memberitahu kapal tentang situasi pelabuhan, rencana sandar,

prospek muatan, program bongkar muat.

2) Waktu kapal tiba

Port agent memberitahu general agenttentang hari/jam tiba/sandar kapal, bunker

on board, rencana bongkar/muat, kedaan muatan kapal.

3) Waktu kapal dipelabuhan

Port agent memberitahu unit general agent tentang hasil bongkar/muat dan

hambatan bongkar/muat.

4) Waktu kapal berangkat

Port agent memberitahu ke general agent untuk diteruskan ke principal tentang

tanggal/jam selesai bongkar muat/ berangkat, draft kapal, bunker on bord/isi,

jumlah muatan, yang dibongkar /muat, sisi ruangan kapal, perkiraan freight,

perkiraan biaya -biaya disbursement.

2. Selanjutnya port agent segera kirimkan dokumen dokumen bongkar muat (tally sheet,

outern report, damaga cargo list, dan lain lain dan dokumen pemuatan (stowage plan,

copy B/L, manifest), untuk selanjutnya dikirimkan ke principal dan pelabuhan tujuan.

Memonitor perkembangan muatan

Dalam memonitor perkembangan muatan, agen melakukan hal-hal berikut:

a. Menjalin hubungan baik dengan para shipper dan beri pelayanan informasi kepada

consignee.

b. Menandatangani B/L atas nama principal.

c. Bila consigne belum memenuhi kewajiban, penyerahan barang hanya seizin

principal (tertulis).

2.4 Perkembangan Pelabuhan-pelabuhan Khusus

Pelabuhan khusus adalah salah satu pelabuhan yang dibangun dengan fasilitas-

fasilitas khusus untuk menangani bongkar muat barang yang khusus diperuntukkan untuk itu

agar bongkar muat barang lebih efisien. Seperti misalnya untuk barang-barang cair yang

diangkut dengan kapal-kapal tangker dan curah, seperti gula, pupuk, semen, batu bara. Semua

barang-barang tersebut harus menggunakan peralatan-peralatan khusus untuk bongkar

muatnya, sehingga membutuhkan fasilitas-fasilitas yang khusus juga, termasuk fasilitas-

fasilitas gudangnya. Disamping itu juga harus menyediakan area yang luas untuk menampung

barang-barang tersebut. Pelabuhan-pelabuhan khusus di Indonesia seperti Pelabuhan Tanjung

Intan Cilacap, Pelabuhan Batubara Paiton, Surabaya dan banyak lagi pelabuhan-pelabuhan

khusus lainnya. (NyomanBudiartha Raka Mandi, 2015)

2.5 Pengertian Dasar Perusahaan Pelayaran

Pelayaran dilihat dari kegiatanya ada dua macam yaitu:

1. Pelayaran Niaga (Shipping Business, commercial shipping atau merchant marine)

adalah suatu jasa dalam bidang penyedian ruang pada angkutan air atau angkutan laut

untuk kepentingan mengangkut muatan penumpang dan barang dagangan dari suatu

pelabuhan asal (muat) kepelabuhan tujuan (bongkar), baik didalam negeri

(interinsulair) maupun luar negeri (ocean going shipping)

2. Pelayaran bukan niaga yaitu: Pelayaran angkatan perang, pelayaran dinas pos,

pealayaran dinas penambang, pelayaran penjagaan pantai, pelayaran hidrografi, dan

sebagainya. (Suwarno, 2011)

2.6 Sistem Pemasaran Jasa Perusahaan Pelayaran Modern

Meliputi beberapa lembaga yang memainkan peranan penting dalam mempengaruhi operasi

perusahaan. Lembaga-lembaga tersebut adalah supplier, tingkahlaku para supplier,

mempengaruhi program pemasaran, kemampuan perusahaan untuk melayani langgananya.

Selanjutnya, perusahaan menghadapi saingan-saingan yang perusahaan menghadapi saingan-

saingan yang berusaha memenuhi kebutuhan pasar yang sama. Antara perusahaan dan

pasarnya terdapat bermacam-macam lembaga penjualan, lembaga-lembaga yang membantu

penjualan dan lembaga-lembaga konsultan, yang dapat menambah kegunaan waktu, tempat,

bentuk dan pemilikan pada pasar. Semua lembaga tersebut beraksi terhadap tenaga-tenaga

dan beroperasi dalam lingkungan yang lebih luas, berupa politik pemerintah,perekonomian,

teknologi dan kebudayaan (Suwarno, 2011).

2.7 Prosedur Clearance in dan Clearance outkapal di PelabuhanTanjungIntan Yang

DilakukanAgen

Gambar 1. Prosedur Pelayanan kedatangan Kapal (Clearance In)

(Sumber :Kementrian Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut).

2.7.1 Prosedur Clearance in di Pelabuhan Tanjung Intan

1. Pesusahaan Pelayaran

Sebelum kapal tiba di pelabuhan sebagai berikut:

a. Berita Kedatangan Kapal

Dengan adanya berita kedatangan kapal berupa (Master Cable) yang diterima

oleh stasiun Radio Pantai,akan diteruskan kepada perusahaan pelayaran.

b. Perusahaan pelayaran

1) Dengan adanya berita Kedatangan Kapal ini 1 X 24 jam sebelum kapal tiba

perusahaan pelayaran memberikan pemberitahuan kepada instansi terkait.

2) Mengajukan permohonan fasilitas Pelabuhan dan lainya yang berkaitan

dengan aktifitas bongkar muat sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

3) Mengadakan miting dengan instansi terkait untuk kerperluan tambat kapal.

c. Kapal masuk diperairan pelabuhan

Kapal masuk ke Pelabuhan untuk ditempatkan pada posisi yang telah ditetapkan

sesuai dengan hasil meeting yang dilakukan dan apabila dibutuhkan masuknya

kapal perlu di Pandu atau Tunda telah disediakan oleh PT Pelindo (Persero)

sebagai penyedia jasa.

d. Kapal Tiba di Pelabuhan

Setelah kapal tiba di Pelabuhan masing-masing instansi terkait sesuai dengan

hasil meeting melakukan aktifitas masing-masing

2. Syahbandar

Tugas Syahbandar akan mengadakan pengawasan dan pengadilan terhadap kapal

dengan cara melakukan pemeriksaan dokumen kapal, meneliti fisik kapal, Hasil dari

pemeriksaan ini dibutuhkan untuk menentukan keluar tidaknya Surat Persetujuan

Berlayar (SIB) untuk berlayar selanjutnya.

3. Kesehatan Pelabuhan

Kesehatan Pelabuhan melakukan pemeriksaan terhadap tanggung jawabnya,

Keterangan Kesehatan Maritim (Marine Declaration Of Health), Suara Tikus,

(Deratting Certification) , Daftar anak buah kapal, Buku kesehatan.

4. Perusahaan Pelayaran

Perusahaan Pelayaran melakukan pemeriksaan terhadap surat kapal yang mungkin

habis masa berlakunya dan melakukan perpanjangan.

5. Karantina Hewan dan Tumbuhan

a. Mengadakan pemeriksaa hewan, asalnya baik yang tidak dibongkar maupun yang

akan dimuat.

b. Memberikan persetujuan, penolakan atau bahkan penolakan

c. Memberikan surat kesehatan hewan

d. Mengadakan pemeriksaa tumbuhan, yang dibongkar maupun yang akandimuat.

e. Mengadakan fumigasi, penolakan,pemusnahan

f. Memberikan surat pelepasan karantina tumbuhan.

6. PT. Pelindo

Menyediakan fasilitas jasa labuh, pandu, tunda, air untuk kapal atau minum, dan

fasilitas lainya.

7. Kantor Imigrasi

Kantor Imigrasi mengadakan Pengawasan, penelitian dan pemeriksaan passport awak

atau penupang kapal dari luar negeri.

8. Bea dan Cukai

a) Menerima Pemberitahuan Umum (PU) setelah kapal tiba di Pelabuhan

b) Memeriksa barang yang turun dari kapal untuk menghindari masuknya barang

illegal.

c) Pemeriksaan fisik barang diatas kapal apabila diperlukan.

2.7.2 ProsedurCelearance Out di PelabuhanTanjungIntan.

Gambar 2. Prosedur Pelayanan keberang katan Kapal (Clearance out)

(Sumber : Kementrian Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut)

Clearance out adalah izin keluar dari area pelabuhan dan dinyatakan kapal tersebut sudah

terbebas dari masalah yang ada di pelabuhan dan dapat melanjutkan kegiatan pelayaran ke

pelabuhan selanjutnya.Adapun lagkah-langkah agen dalam proses Clearance out.

Saat kapal meninggalkan Pelabuhan perlu pengecekan dokumen-dokumen instansi terkait

seperti:

1. Kantor Kesehatan Pelabuhan

Kantor Kesehatan Pelabuhan mengeluarkan surat kesehatan (Health Clearance)

dengan meneliti buku kesehatan, daftar awak kapal.

2. Kantor Bea dan Cukai

Petugas Bea dan Cukai mengawasi saat kapal meninggalkan pelabuhan

3. Kantor Imigrasi

Kantor Imigrasi memberikan Clearance pada crew list dan pasort atau seaman book

tentunya bagi yang memiliki kompeten terhadap pelayaran.

4. Kantor Karantina Hewan dan Tumbuhan

Kantor Karantina Hewan dan Tumbuhan telah memberikan pelepasan atau surat

kesehatan bagi Hewan atau Tumbuhan yang dibawa.

5. PT. Pelindo (Persero)

Setelah semua kondisi kapal diteliti seperti lambung timbul, muatan kapal, dan tidak

adanya pelanggaran terhadap peraturan dan secara umum tidak membahayakan maka

segera melaporkan ke ADPEL.

6. Kantor Syahbandar

Syahbandar mengadakan penelitian fisik kapal, dokumen kapal, dan dokumen awak

kapal dengan kelengkapan tersebut syahbandar akan memberikan surat ijin berlayar

(SIB) setelah instansi terkait memberikan clearance dan kapal dapat meninggalkan

pelabuhan dengan lancer, aman, tertib, dan selamat (Iswanto, 2009).

2.9 Instansi-Instansi dan Perusahaan Yang Terkait Dalam Proses Keagenan Di

Pelabuhan Tanjung Intan.

1. Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Cilacap.

Menurut Peraturan Mentri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang

Organisasi dan tata cara kerja kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuahn pasal

1,2 dan 3.

Kantor syahbandaran dan Otoritas Pelabuhan adalah Unit pelaksana teknis

dilingkungan kementrian perhubungan yang berada dibawah dan bertanggungjawab

kepada Direktur Jendral Perhubungan Laut.

Kantor kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan mempunyai tugas melaksanakan

pengawasan, dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan kemanan pelayaran,

koordinasi kegiatan pemerintah di pelabuhan serta peraturan dan pengadilan

pengawasankegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara

komersial.

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuahan memiliki tugas:

a. Pelaksanaan pengawasan dan pemenuhan kelaiklautan kapal, sertifikasi

keselamatan kapal, pencegahan pencemaran dari kapal dan penetapan status

hukum kapal.

b. Pelaksanaan pemeriksaan manajemen keselamatan kapal.

c. Pelaksanaan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran terkait dengan

kegiatan bongkat muat barang berbahaya dan beracun (B3) pengisian bahan

bakar, ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang, pembangunan fasilitas

pelabuahan, pengerukan dan reklamasi, kelaik layar dan kepelautan, tertib lalu

lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur pelayaran pemanduan dan penundaan

kapal, serta penerbitan surat persetujuan berlayar.

2. PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia III Cabang Cilacap

PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero), adalah badan usaha milik negara yang

bergerak dalam bidang penyediaan jasa kepelabuhanan, yang mana dalam Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 28 PT. Pelindo termasuk badan usaha

yang kegiatanya khusus dibidang pengusahaan terminal dan fasilitan pelabuhan

lainnya.

3. Kantor Pelayanaan dan Pengawasan Bea dan Cukai Cilacap.

a. Pabean

Pabean sebagai alat pemerintah bertindak sebagai penjaga gawang lalu lintas

komoditi internasional. Di samping itu pengamankan pemasukan keuangan

Negara bagi kepentingan APBN, pabean embantu eksportir dan importir dalam

memperlancar arus barang dan penumpang, tetapi tidak untuk sebaliknya.

b. Bea Cukai

Bagi eksportir, bea cukai bertindak sebagai pihak yang meneliti dokumen,

pembayaran pajak, dan memberikan izin barang untuk dimuat dikapal. Bagi

importir bertindak sebagai agen dan akanmemberikan izin untuk pelepasan

barang-barang bila telah dilakukan pembayaran, dengan menunjukan dokumen

B/L atau di Indonesia PPUD. (Adrian Sutedi 2014)

4. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Cilacap (Health And Quarantine)

Kantor kesehatan pelabuhan yang selanjutnya disingkat KKP adalah unit pelaksan

teknis kementrian kesehatan diwilayah pelabuhan atau Bandar udara.Peraturan

Mentri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2014.

5. Kantor Imigrasi Kelas II Cilacap (Imigration)

Menurut Undang-undang Republik Indoneisa Nomor 6 Tahun 2011 pasal 1 dan 12

Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang keluar masuk Indonesia serta

pengawasanya dalam rangka menjaga tegakan kedaulatan Negara.

Tempat pemeriksaan imigrasi adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, Bandar

udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat keluar masuknya wilayah

Indonesia.

6. Kantor Karantina Tumbuhan Dan Hewan

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan Dan

Tumbuhan adalah tempat pengasingan dan tindakan sebagai upaya pencegahan

masuk dan tersebarnya hama da penyakit atau organism pengganggu dari luar negri

dari suatu area kearea lain di dalam negeri atau keluarnya dari dalam wilayah

republik Indonesia.

.

2.10 Pengertian PNBP

Menurut Rihfenti Ernayani, dkk (2016) bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

merupakan salah satu sumber pendapatan Negara yang pemungutanya dilakukan berdasarkan

perundang-undangan di bawah undang-undang, seperti peraturan pemerintah maupun pada

departemen yang bersangkutan. PNBP merupakan pungutan yang dilakukan yang dilakukan

pemerintah di luar perpajakan atas pelayanan dan pemanfatan sumber daya alam yang

diberikan dan dapat dipaksakan.

2.11 Tata Cara Pembayaran PNBP

Menurut Rihfenti Ernayani, dkk (2016) bahwa Berpedoman pada peraturan pemerintah

nomor 29 tahun 2009 tentang tata cara penentuan jumlah, pembayaran, dan penyetoran

penerimaan bukan pajak yang terutang, peraturan-peraturan pemerintah nomor 09 tahun 2012

tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada

kementerian energi dan sumber daya alam, dan surat edaran Direktorat jendral mineral dan

Batubara nomor 04.E/35/DJB/2012 tentang penyampaian iuran tetap dan iuan produksi, maka

dapat disampaikan beberapa aturan mengenai cara pembayaran PNBP adalah sebagai berikut:

1. Untuk pelaksanaan penyetoran penerimaan negara bukan pajak disebut wajib bayar.

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terutang ditentukan dengan cara ditetapkan

oleh instansi pemerintah dan dihitung sendiri oleh wajib bayar.

2. Wajib bayar wajib membayar seluruh penerimaan negara bukan pajak yang terutang

secara tunai paling lambat pada saat jatuh tempo pembayaran sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan. Jika wajib bayar melampaui jatuh tempo pembayaran

yang ditetapkan, wajib bayar di kenakan sanksi administrasi berupa denda besar 2%

(dua persen) per bulan dari bagian yang terutang dan bagian dari bulan dihitung 1

(satu) bulan penuh. Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud

dikenakan untuk paliung lamat 24 bulan.

3. Jenis penerimaan Negara bukan pajak sumber daya alam pertambangan Keputusan

menteri yang berlaku batu bara terbagi menjadi dua yaitui uran tetap dan royaliti.

4. Setelah perhitungan PNBP dilakukan maka wajib bayar segera membayar PNBP

melalui bank atau Pos persepsi dengan menggunakan surat setoran bukan pajak

(SSPB) untuk pembayaran dalam mata uang rupiah.

2.12 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Berdasarkan tahun undang-undang Nomor 20 Tahun1997 tentang penerimaan Negara bukan

pajak, PNBP didefinisikan sebagai seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal

dari penerimaan perpajakan. Dalam kontek anggaran pendapatan dan belanja Negara,

penerimaan hibah dipisahkan dari PNBP. (Agung Dinarjito 2017)

2.13 Pemungutan, Pembayaran, dan Penyetoran

Menurut Agung Dinarjito (2017) Pemungutan, pembayaran dan penyetoran

merupakan beberapa aktivitas utama dalam pengelolaan PNBP. Pemungutan dapat

didefinisikan sebagai aktivitas pejabat instansi pemerintah yang ditunjuk untuk mengambil

sejumlah uang PNBP yang besarnya ditetapkan dalam peraturan perundangan (termasuk

kontrak) sebagaian dalam proses penhak negara atas pemberian pelayanan jasa atau barang

dari masyarakat pengguna (wajib bayar). Kemudian, pembayaran adalah pemberian sejumlah

uang yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundangan oleh masyarakat yang meminta

layanan jasa atau barang baik diberikan di awal (sebelum pelayanan) maupun di akhir

(setelah pelayanan), sedangkan penyetoran dapat didefinisikan sebagai kegiatan

menyampaikan sejumlah utang sebagai penerimaan PNBP oleh bendahara penerima maupun

secara langsung oleh masyarakat pengguna (wajib bayar) kerekening kas umum negara di

bank sentral maupun melalui sub rekening kas umum negara melalui Bank Persepsi.

Mekanisme penerimaan dan penyetoran PNBP telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20

Tahun 1997, yaitu:

1. Pasal 4: “Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak wajib disetor langsung secepatnya

ke Kas Negara.

2. Pasal 5: “Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak dikelola dalam sistem Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara.

3. Pasal 6:

a) Menteri dapat menunjuk Instansi Pemerintah untuk menagih dan atau memungut

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terutang.

b) Instansi Pemerintah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib

menyetor langsung Penerimaan Negara Bukan Pajak yang diterima ke Kas

Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

c) Tidak dipenuhinya kewajiban instansi Pemerintah untuk menagih dan atau

memungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyetor sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.NBP.