of 29 /29
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Tinjauan Pustaka 1. Perusahaan Pelayaran Menurut Suwarno (2011) pelayaran dilihat dari kegiatannya ada dua macam, yaitu: a. Pelayaraan niaga (shipping Business,commercial shipping atau merchant marine) adalah usaha jasa dalam bidang penyediaan ruangan pada angkutan air atau angkutan laut untuk kepentingan mengangkut muatan penumpang dan barang dagangan dari suatu pelabuhan asal (muat) ke pelabuhan tujuan (bongkar), baik didalam negeri (interinsulair) maupun luar negeri (ocean going shipping). b. Pelayaran bukan niaga, yaitu : pelayaran angkatan perang, pelayaran dinas pos, pelayaran dinas penambang, pelayaran penjagaan pantai, pelayaran hidrografi, dan sebagainya. Bagi dunia perdagangan, baik dalam negeri maupun luar negeri, lebih-lebih pada era ekonomi global sekarang ini, maka peranan pelayaran niaga menduduki peranan sangat penting dan strategis. Hampir semua angkutan barang ekspor dan import oleh para penjual dan pembeli cenderung lebih sering menggunakan jasa angkutan laut, dengan alasan: a. Kapasistas mengangkut kapal laut lebih besar dari pada sarana lainnya. b. Biaya bongkar muat di pelabuhan relative lebih rendah. c. Biaya angkutan berupa uang tambang (freight) perunit lebih murah karena dalam jumlah banyak. Dengan demikian peluang angkutan laut Indonesia untuk berkembang cukup besar seiring dengan besar volume ekspor import dari dan ke Indonesia sesuai perkembangan perdagangan yang terjadi. Jumlah muatan ekspor dan import yang dapat diangkut kapal-kapal asing. Sungguh merupakan peluang sangat besar bagi perusahaan pelayaran nasional Indonesia dan tentunya harus dengan bantuan pemerintah Republik Indonesia untuk memanfaatkannya. 6

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Tinjauan Pustaka 1. …

  • Upload
    others

  • View
    16

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Tinjauan Pustaka 1. …

6

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

1. Perusahaan Pelayaran

Menurut Suwarno (2011) pelayaran dilihat dari kegiatannya ada dua

macam, yaitu:

a. Pelayaraan niaga (shipping Business,commercial shipping atau

merchant marine) adalah usaha jasa dalam bidang penyediaan ruangan

pada angkutan air atau angkutan laut untuk kepentingan mengangkut

muatan penumpang dan barang dagangan dari suatu pelabuhan asal

(muat) ke pelabuhan tujuan (bongkar), baik didalam negeri

(interinsulair) maupun luar negeri (ocean going shipping).

b. Pelayaran bukan niaga, yaitu : pelayaran angkatan perang, pelayaran

dinas pos, pelayaran dinas penambang, pelayaran penjagaan pantai,

pelayaran hidrografi, dan sebagainya.

Bagi dunia perdagangan, baik dalam negeri maupun luar negeri,

lebih-lebih pada era ekonomi global sekarang ini, maka peranan pelayaran

niaga menduduki peranan sangat penting dan strategis. Hampir semua

angkutan barang ekspor dan import oleh para penjual dan pembeli

cenderung lebih sering menggunakan jasa angkutan laut, dengan alasan:

a. Kapasistas mengangkut kapal laut lebih besar dari pada sarana lainnya.

b. Biaya bongkar muat di pelabuhan relative lebih rendah.

c. Biaya angkutan berupa uang tambang (freight) perunit lebih murah

karena dalam jumlah banyak.

Dengan demikian peluang angkutan laut Indonesia untuk

berkembang cukup besar seiring dengan besar volume ekspor import dari

dan ke Indonesia sesuai perkembangan perdagangan yang terjadi. Jumlah

muatan ekspor dan import yang dapat diangkut kapal-kapal asing.

Sungguh merupakan peluang sangat besar bagi perusahaan pelayaran

nasional Indonesia dan tentunya harus dengan bantuan pemerintah

Republik Indonesia untuk memanfaatkannya.

6

Page 2: BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Tinjauan Pustaka 1. …

7

Perusahaan pelayaran adalah badan usaha milik Negara atau swasta,

berbentuk perusahaan Negara persero, PerseroanTerbatas (PT), Perseroan

Comanditer (CV), dan lain-lain yang melakukan usaha jasa dalam bidang

penyediaan ruangan kapal laut untuk kepentingan mengangkut muatan

penumpang (orang/dagangan) dari suatu pelabuhan asal (muat)

kepelabuhan tujuan (bongkar), baik di dalamnegeri (interinsuler)

maupunluarnegeri (ocean going shipping).

Manfaat industri jasa perusahaan pelayaran sebagai jasa transportasi

laut atau shipping industri sebagai berikut:

a. Place utility, yaitu barang menjadi lebih bermanfaat setelah

dipindahkan ketempat lain.

b. Time utility, yaitu yang saat ini belum bermanfaat sekarang menjadi

lebih bermanfaat.

c. Ownership utility, yaitu barang benar-benar dapat berada di tangan

pemiliknya.

Menurut Jeslyn Guyana dan Rony Mustamu (2013) perusahaan

pelayaran niaga adalah perusahaan yang mengoprasikan kapal untuk

mencari pendapatan melalui usaha pengangkutan barang (khususnya

barang dagangan) atau penumpang, melalui laut, baik yang dilakukan

antar pelabuhan-pelabuhan dalam wilayah sendiri maupun antar negara.

2. Pelabuhan

Menurut Bambang Triatmodjo (2010) pelabuhan (port) adalah

daerah perairan yang terlindung terhadap gelombang, yang dilengkapi

dengan fasilitas terminal laut meliputi dermaga dimana kapal dapat

bertambat untuk bongkar muat barang, gudang laut dan tempat-tempat

penyimpanan dimana kapal membongkar muatanya, dan gudang-gudang

dimana barang-barang dapat disimpan dalam waktu yang lebih lama

selama menunggu pengiriman ke daerah tujuan atau pengapalan. Terminal

ini dilengkapi dengan jalan kereta api dan/atau jalan raya.

Pelabuhan merupakan suatu pintu gerbang untuk masuk ke suatu

wilayah atau negara dan sebagai prasarana penghubung antar daerah, antar

Page 3: BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Tinjauan Pustaka 1. …

8

pulau, atau bahkan antar negara, benua dan bangsa. Dengan fungsinya

tersebut maka pembangunan pelabuhan harus dapat dipertanggung

jawabkan baik secara sosial ekonomis maupun teknis.

Pelabuhan mempunyai daerah pengaruh (hinterland), yaitu daerah

yang mempunyai kepentingan hubungan ekonomi, sosial dan lain-lain

dengan pelabuhan tersebut. Misalkan Jawa Barat dan bahkan Indonesia

merupakan daerah pengaruh dari pelabuhan Tanjung Priok, atau

pelabuhan makassar mempunyai daerah pengaruh yang berupa pulau-

pulau dan laut-laut di sekitarnya. Barang-barang import, misalnya mobil

masuk ke Indonesia melalui pelabuhan Tanjung Priok yang selanjutnya

akan didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia, Selain untuk

kepentingan sosial dan ekonomi, adapula pelabuhan yang dibangun untuk

kepentingan pertahanan. Pelabuhan ini dibangun untuk tegaknya suatu

negara. Dalam hal ini pelabuhan disebut dengan pangkalan angkatan lau

atau pelabuhan mliter.

3. Macam Pelabuhan

Menurut Bambang Triatmodjo (2010) pelabuhan dapat dibedakan

menjadi beberapa macam yang tergantung pada sudut tinjauanya, yaitu

dari segi penyelenggaraanya, pengusahaanya, fungsi dalam perdagangan

nasional dan Internasional, segi kegunaa dan letak geografisnya.

a. Pelabuhan umum adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk

kepentingan pelayanan masyarakat umum. Penyelenggaraan pelabuhan

umum dilakukan oleh Pemerintah dan pelaksanaanya dapat

dilimpahkan kepada badan usaha milik negara yang didirikan untuk

maksud tersebut. Di Indonesia didirikan empat badan usaha milik

negara yang diberi wewenang mengelola pelabuhan umum yang

diusahakan. Keempat badan usaha tersebut adalah PT (persero)

Pelabuhan Indonesia I yang berkedudukan di Medan. Pelabuhan

Indonesia II berkdudukan di Jakarta, pelabuhan Indonesia III

berkedudukan di Surabaya dan Pelabuhan Indonesia IV berkedudukan

di Ujung Pandang.

Page 4: BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Tinjauan Pustaka 1. …

9

b. Pelabuhan Khusus adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk

kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu. Pelabuhan ini

tidak boleh digunakan untuk kepentingan umum, kecuali dengan

keadaan tertentu dengan izin Pemerintah. Pelabuhan khusus dibangun

oleh suatu perusahaan baik pemerintah maupun swasta, yang berfungsi

untuk prasarana pengiriman hasil produksi perusahaan tersebut. Sebagai

contoh adalah pelabuhan LNG Arun di Aceh yang digunakan untuk

mengirimkan hasil gas alam cair ke daerah atau negara lain. Pelabuhan

Pabrik Aluminium Asahan di Kuala Tanjung Sumatera Utara digunakan

untuk melayani impor bahan baku bouksit dan ekspor aluminium ke

daerah/negara lain.

c. Pelabuhan yang diusahakan adalah pelabuhan yang sengaja diusahakan

untuk memberikan fasilitas-fasilitas yang diperlukan oleh kapal yang

memasuki pelabuhan untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang,

menaik-turunkan penumpang serta kegiatan lainya. Pemakaian

pelabuhan ini dikarenakan biaya-biaya, seperti biaya jasa labuh, jasa

tambat, jasa pemanduan, jasa penundaan, jasa pelayanan air bersih, jasa

dermaga, jasa penumpukan, bongkar-muat, dan sebagainya.

d. Pelabuhan yang tidak diusahakan adalah pelabuhan yang merupakan

tempat singgahan kapal, tanpa fasilitas bongkar-muat, bea cukai dan

sebagainya. Pelabuhan ini merupakan pelabuhan kecil yang disubsidi

oleh pemerintah, dan dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Direktorat

Jenderal Perhubungan Laut.

e. Pelabuhan laut adalah pelabuhan yang bebas dimasuki oleh kapal-kapal

berbendera asing. Pelabuhan ini biasanya merupakan pelabuhan utama

di suatu daerah yang dilabuhi kapal-kapal yang membawa barang untuk

ekspor/impor secara langsung ke dalam dan dari luar negeri. Di

indonesia terdapat seratus lebih pelabuhan seperti ini. Contohnya adalah

Pelabuhan Gorontalo, Pelabuhan Tarakan, Tanjung Emas Semarang,

Tanjung Intan Cilacap, dan masih banyak lagi.

Page 5: BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Tinjauan Pustaka 1. …

10

f. Pelabuhan pantai adalah pelabuhan yang disediakan untuk perdagangan

dalam negeri dan oleh karena itu tidak bebas disinggahi oleh kapal

berbendera asing. Kapal asing dapat memasuki pelabuhan ini dengan

meminta izin terlebih dahulu.

g. Pelabuhan ikan adalah pelabuhan yang menyediakan tempat bagi kapal-

kapal ikan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan dan

memberikan pelayanan yang diperlukan. Berbeda dengan pelabuhan

umum dimana semua kegiatan seperti bongkar-muat barang, pengisian

perbekalan, perawatan dan perbaikan ringan yang dilakukan di dermaga

yang sama. Pada pelabuhan ikan sarana dermaga disediakan secara

terpisah untuk berbagai kegiatan. Hal ini mengingat bahwa hasil

tangkapan ikan adalah produk yang mudah busuk sehingga perlu

penanganan yang secara cepat.disamping itu jumlah kapal yang

berlabuh di pelabuhan bisa cukup banyak sehingga penggunaan fasilitas

pelabuhan, terutama dermaga harus dilakukan seefisien mungkin.

Pelabuhan ikan dilengkapi dengan berbagai fasilitas untuk mendukung

kegiatam penangkapan ikan dan kegiatan-kegiatan pendukungnya,

seperti pemecah gelombang, kantor pelabuhan, dermaga, tempat

pelelangan ikan (TPI) tangki air, tangki BBM, pabrik es, ruangan

pendingin, tempat pelayanan/ perbaikan kapal, dan tempat penjemuran

jala.

4. Unit keagenan

Menurut Tjetjep Karsafman dan Yulinda prabaningtyas (2015)

Pelayanan yang diberikan untuk trayek tramper maupun liner dimulai dari

kapal yang diageni tersebut tambat di pelabuhan, hingga bertolak

meninggalkan pelabuhan, seperti informasi dari pelabuhan, keperluan

kapal (bunkering, fresh water, repair, maintenance, crewing),

penyelesaian dokumen kapal dan dokumen muat. Untuk trayek kapal,

dalam mengageni liner service, penunjukan general agent dalam bentuk

agency agreement berlaku untuk satu jangka waktu tertentu dan dapat

Page 6: BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Tinjauan Pustaka 1. …

11

diperpanjang bilamana perlu, sementara, untuk melayani tramper service

cukup dengan surat penunjukan melalui fax/email.

Melihat persaingan keagenan perusahaan pelayaran yang sangat

pesat, maka, perencanaan yang tepat dan akurat menjadi alat yang sangat

berguna dalam menjalankan bisnis keagenan pada perusahaan pelayaran

dimulai dari kekuatan (Strengths) dan kelemahan (Weakness) perusahaan,

serta peluang (Opportunities) pasar dan ancaman (Threats) dari luar

perusahaan

Menurut Suwarno (2011) tugas pokok keagenan antara lain:

a. Pelayanan Operasional kapal-kapal principal.

1) Port Information (port facility, port formality, custom of the port)

2) Keperluan kapal, seperti bunker air, provision, repair,

maintenance, crewing, surat-surat dan sertifikat kapal, dan

sebagainya

3) Penyelesaian dokumen, Bill of lading, Manifest, Hatch List,

Stowage Plan, Crew List, dokumen bongkar muat, Ship

Husbanding ( in & out clearance, imigrasi, bea cukai, kesehatan

pelabuhan, Port Administration, dokumen kapal lainya)

4) Permintaan Advance Payment untuk Part expenses, Cargo

Expenses, keperluan kapal, dan lain-lain.

5) Memberikan informasi kepada principal sebagai berikut:

a) Sebelum kapal tiba.

Port Agen melalui General Agen memberi informasi kepada

principal tentang situasi pelabuhan, rencana sandar, posisi

gudang, peralatan bongkar muat, cargo prospect/booking

yang sudah pasti, kalkulasi biaya disbursement

Agen juga memberi tahu kapal tentang situasi pelabuhan,

rencana sandar, prospek muatan, rencana bongkar muat.

Page 7: BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Tinjauan Pustaka 1. …

12

b) Waktu kapal tiba.

Port Agen memberi tahu General Agen tentang hari/jam

tiba/sandar kapal, bunker on board, rencana bongkar muat,

keadaan muatan kapal.

c) Waktu kapal tiba di pelabuhan

Port Agen melaporkan kepada General Agen tentang hasil

bongkar/muat dan hambatan yang terjadi.

d) Waktu kapal berangkat.

Port Agen memberitahukan kepada General Agen untuk

diteruskan ke principal tentang tanggal/jam, selesai

bongkar/muat, berangkat, draft kapal/bunker on board/isi,

jumlah muatan yang di bongkar/di muat, sisa ruangan kapal,

perkiraan freight, perkiraan biaya-biaya disbursement.

e) Selanjutnya Port Agen segera mengirimkan dokumen

bongkar/muat, taly sheet, outurn report, damage cargo list dan

lain-lain serta dokumen pemuatan (stowage plane, B/L,

manifest) untuk selanjutnya dikirim ke pricipal dan pelabuhan

tujuan.

b.Memonitor Perkembangan muatan,

Dalam hal ini agen melakukan hal-hal antara lain:

1) Menjalin hubungan baik antara shipper dan memberi pelayanan

informasi kepada consignee.

2) Menandatangani B/L atas nama principal.

3) Bila consignee belum memenuhi kewajiban, penyerahan barang

hanya seizin principal (tertulis)

c. Pelayanan Terhadap Kapal dan Muatanya.

Secara rinci hampir sama dengan tugas cabang.

d. Penyelesaian Masalah Claim.

Penyelesaian masalah claim sesuai dengan manual atas barang kurang

atau muatan rusak, lalu meneruskanya kepada principal sepanjang

Page 8: BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Tinjauan Pustaka 1. …

13

memenuhi persyaratan dan membayar claim tersebut setelah mendapat

persetujuan dari principal.

e. Pelayanan claim yang menyangkut keputusan Owner’s Representative

Dalam hal ini unit keagenan membantu untuk penyelesaian izin-izin

antara lain ke:

1) Departemen Perhubungan dan Direktorat Jenderal Perhubungan

Laut

2) Departemen Tenaga Kerja

3) Direktoral Jenderal Imigrasi

4) Pemerintah Daerah (Dinas Pajak)

5) Komando Daerah Kepolisian

6) Departemen Luar Negeri

7) Badan Koordinasi Intelegen

8) Dan sebagainya

9) Pertangung jawaban agen kepada principal

Menurut Ezra Ridel Moniung (2015) Hubungan antara principal

dengan agen pada prinsipnya didasarkan pada suatu kesepakatan

(consent), yaitu agen setuju untuk melakukan suatu perbuatan hukum

yamh dilakukan oleh agen tersebut, maka tanggung jawab atas perbuatan

hokum yang dilakukan oleh agen dibebankan kepada principal

5. Pelayanan Kapal Sandar (clearance in)

Menurut Lasse (2014) untuk kapal masuk (clearance in) inisiatif

berawal dari perusahaan pelayaran/agen yang menerima informasi dari

kapal berupa master cable atau berita dari Stasiun Radio Operasi Pantai.

Lantas perusahaan pelayaran/agen yang bersangkutan menyampaikan

aplikasi pelayanan jasa sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-

masing kepada (a) operator pelabuhan/terminal untuk fasilitas barang dan

Page 9: BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Tinjauan Pustaka 1. …

14

(b) Instansi Bea Cukai, Imigrasi, Karantina (CIQ), dan Kpanduan untuk

personel pandu sandar dan kapal tunda.

Kantor ADPEL merespons dengan menyelenggarakan rapat

koordinasi berbentuk pusat perencanaan dan pengendalian pelayanann

terpadu (P4T) yang mrnghasilkan pra-rencana (pre-planning) yang

selanjutnya diangkat menjadi rencana penambatan kapal (operation

planning) di pusat pelayanan satu atap (PPSA) oleh Operator Pelabuhan.

Bersamaan dengan itu perusahaan pelayaran/agen atau nahkoda

menyampaikan warta kapal lengkap dengan dokumen yang disyaratkan

undang-undang, sehingga Syahbandar memutuskan untuk memeberikan

clearance in.

Pelayanan untuk kapal keluar (clearance out) berlangsung setelah

semua unsur terkait memberikan clearance menurut bidangnya masing-

masing bahwa kapal, barang muatan, dan penumpang memenuhi ketentuan

keamanan dan keselamatan (comply), dan terhadap semua kewajiban yang

disyaratkan telah dinyatakan untuk laik untuk belayar, maka Syahbandar

memberikan Surat Persetujuan Berlayar (SIB).

6. Penyebab Terjadinya Delay

Menurut lasse (2014) terdapat mata rantai penyebab terjadinya delay

kapal/dan atau kargo karena serangkaian urusan pada sederetan

badan/instansi yang invalve dalam pelayaran. Delay mungkin terjadi (a) di

pihak penguasa antara lain adalah proses perizinan, persetujuan atau

clearance, dan ditemukan kondisi kapa substandard, (b) di pihak

penyelenggara pelabuhan antara lain adalah ketidaksiapan fasilitas atau

peralatan, dan (c) di pihak user sendiri atau waktunya tidak on schedule.

Sebagai contoh suatu delay kapal karena harus menunggu kehadiran

petugas pandu atau petugas karantina, dan ketersediaan fasilitas bertambat

tercatat sebagai waiting time. Kapal meskipun sudah di tambatan tetapi

tidak dapat langsung beraktifitas karena urusan administratif, tercatat

sebagai non operational time.jikalau kapal sedang operasi bongkar muat

Page 10: BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Tinjauan Pustaka 1. …

15

terjadi kegagalan sistem pada peralatan ataupun gangguan pengaruh cuaca,

tercatat sebagai idle time. Kalau waktu kapal di pelabuhan (ship’s time in

port) terpakai tanpa produksi dalam bentuk waiting time, non operational

time, dan idle time, maka pemakaian fasilitas kepelabuhanan (effective

time) tersisa sangat terbatas. Akan menjadi lebih efektif dan efisien apabila

waktu tanpa produksi tersebut dapat di nol kan atau mendekati nol,

sehingga unsur etmal dalam perhitungan produksi dapat dikecilkan,

kemudian kade yang sama dapat “dijual” melayani kapal lain.

Suatu contoh delay dalam bentuk low output akibat dari ketuaan

kapal yang dioperasikan pelayaran. Ketika operasi kapal dengan

menggunakan derek kapal (ship’s gear) terjadi slack’ kapasitas yang besar,

atau terjadi ganggua kerusakan sehingga output bongkar muat rendah.

Outpu rendah memperpanjang masa tambat(berthing time).

Delay bisa juga terjadi ketika operasi berlangsung “gantung sling”

atau interruption of operation karena menunggu kedatangan muatan direct

loading dan atau menunggu datangnya truk pada kegiatan direct

unloading. Untuk menyatakan keterlambatan dalam situasi “gantung

sling” seperti ini dipakai ukuran idle time.

Menghadapi isu delay dan idle, operator pelabuhan maupun

pelayaran perlu saling bekerja sama atau saling berkorelasi timbal balik,

dala arti tata kerja operator dapat menjadi varabel bebas terhadap kinerja

pelayaran, namun pada kesempatan lain tata kerja pelayaran dapat pula

menjadi variabel bebas terhadap kinerja operator pelabuhan. Suatu delay

dapat dikonversi menjadi cost per ton handled. Besar atau kecilnya cost

per ton handled sebagian ditentukan dengan berapa lama kapal

mengokupasi dermaga. Dengan kata lain, cost per ton handled berbanding

lurus dengan berthing time atau ship’s time at berth.

7. Dokumen Perdagangan

Menurut Suyono (2007) salah satu tugas keagenan kapal adalah

berkaitan dengan pengurusan dokumen, baik dokumen kapal maupun

Page 11: BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Tinjauan Pustaka 1. …

16

dokumen perdagangan. Berikut ini adalah dokumen pelayaran yang

umumnya digunakan:

a. Bill of Lading

b. Sea Waybills

c. Cargo Manifest

d. Freight Manifest

e. Shipping Notes

f. Delivery Orders

g. Mate’s Recepits

h. Laporan bongkar/muat kapal

1) Bill of Lading

Bill of Lading (B/L) atau konosemen adalah dokumen yang

dikeluarkan oleh perusahaan pelayaran dan mempunyai fungsi

sebagai:

a) Bukti bahwa barang telah dimuat di kapal

b) Dokumen hak milik dari pemilik barang (document of tittle)

c) Kontrak angkutan (contract of affreightment)

d) Dokumen jual/beli (transferable document)

Bila hanya ditujukan pada suatu penerima maka B/L ini termasuk

non negotiable, namun bila dapat diperdagangkan disebut bahwa

B/L ini negotiable.

2) Sea Waybills

Sea waybills adalah pengganti ocean B/L yang saat ini sudah

dianggap tidak memadai lagi. Waybill adalah dokumen yang tidak

dapat diperdagangkan atau non-negotiable dan dibuat untuk

consignee yang disebut di dalamnya. Penerima barang dapat dapat

mengambil barang dengan menunjukkan waybill ini, meskipun

demikian, tanpa waybill, asal dapat menunjukkan identitasnya

penerima barang dapat mengambil barangnya.

Keuntungan memakai waybill adalah:

Page 12: BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Tinjauan Pustaka 1. …

17

a) Consignee yang ada, tanpa waybill dapat mengambil

barangnya.

Memakai B/L yang tradisional tidak akan mungkin, hal ini

menimbulkan komplikasi dengan B/L tradisional karena

keterlambatan pengiriman.

b) Dapat dilakukan dalam pengiriman antar kenalan, dimana tidak

ada resiko financial.

c) Juga dapat dilakukan bila ada saling kepercayaan dalam

pengiriman barang dagangan.

3) Cargo Manifest

Cargo Manifest merupakan dokumen yang berisi informasi

tentang muatan di atas kapal. Feright manifest memberikan

keterangan mengenai freight, surcharges, rabat. Manifest

disiapkan oleh agen/perwakilan pengangkut. Namundapat juga

dikerjakan oleh freight forwarder bila harus berhubungan dengan

bea-cukai dan pejabat pelabuhan.

4) Shipping Note

Shipping note merupakan dokumen yang dibuat oleh shipper dan

dialamatkan oleh carrier untuk meminta ruangan untuk muatanya.

Shipping note merupakan tanda komitmen shipper untuk

mengapalkan muatanya dan juga digunakan untuk mempersiapkan

B/L muatan keluar.

5) Delivery Order

Delivery order (DO) adalah sebuah dokumen yang dikeluarkan

oleh pihak yang berkuasa menyimpan barang. Untuk mengeluarkan

barang itu dari tempat penyimpannya terdapat catatan “flat keluar”

artinya yang empunya barang sudah menyelesaikan kewajibannya

terhadap yang dikuasakan atas barang itu. Dalam DO perusahaan

pelayaran sudah melunasi freight, bea masuk, ongkos storage dan

lain-lain.

Page 13: BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Tinjauan Pustaka 1. …

18

6) Mate’s Receipt

Mate’s receipt adalah dokumen tanda terima dari pengangkut

untuk menyatakan bahwa barangnya telah diterima di atas kapal

(muatan ekspor) dimana mate’s receipt diganti dengan B/L dari

carrier. Disamping dokumen-dokumen utama terdapat juga

dokumen/formulir tambahan dalam pengawasan operasional kapal

sewaktu dikerjakan oleh stevedoring dan dokumen-dokumen

pergudangan.

7) Laporan Bongkar/Muat Kapal

a) Untuk Stevedoring

1) Formulir pre-arrival meeting

2) Laporan pelaksanaan pre-arrival meeting (PAM)

3) Kesimpulan hasil (PAM)

4) Laporan evaluasi operasional per kapal

5) Laporan bongkar muat per kapal

6) Penjelasan mengenai bongkar

7) Keterangan detention dan lain-lain

8) Laporan operasional kapal-kapal

9) Statement of facts

10) Tally sheets untuk muatan masuk dan keluar

11) Laporan klaim

12) Tracers untuk overcarried cargo

13) Dokumen lainya untuk mendukung hasil

operasi/mekanis, seperti:

a) Laporan kegiatan dan pendapatan mekanis

b) Laporan pemakaian bahan bakar/minyak

c) Laporan kegiatan galangan/bengkel

d) Laporan peralatan non mekanis

b) Untuk Pergudangan

Page 14: BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Tinjauan Pustaka 1. …

19

1) Bentuk IB, permintaan penggunaan jasa

dermaga/penumpukkan

2) Bentuk BPRP, bukti pemakaian ruang penumpukkan

barang bongkar/muat

3) Bentuk KUB, hasil penelitian kebenaran ukuran barang

4) Bentuk 4B, nota dan perhitungan jasa

dermaga/penumpukkan

5) Container loading/discharging list

6) Container & epuipment intercharge receipt

7) Statement of damage cargo

8) List of short/overlanded cargo

9) Muatan masuk=

10) Laporan situasi gudang dan lapangan

11) Laporan harian dan pengeluaran dan penerimaan barang

12) ABC list

13) Resi gudang

14) Resi mualim (mate’s receipt)

15) Bill 0f lading (copy)

16) Memo khusus pemindahan barang

17) Surat khusus pemindahan barang

18) Tally in

19) Tally sheet/wharf tally

20) Logo untuk ditempatkan pada peti muatan

21) Landing order

22) Short/overlanded list

8. Keagenan

a. Pengertian Keagenan

Keagenan adalah keterikatan hubungan antara dua pihak yang

mana pihak satu sering disebut dengan agent, yaitu pihak yang

diberikan kewenangan untuk melakukan perbuatan untuk dan atas

Page 15: BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Tinjauan Pustaka 1. …

20

nama serta di bawah pengawasan pihak lain, yaitu principal.Principal

adalah pihak yang memberikan kewenangan pada agen untuk

melakukan tindakan tertentu serta melakukan pengawasan tindakan

agen, sedangkan pihak yang melakukan transaksi dengan agen di

sebut third party.(Budi Santoso,2015)

b. Klasifikasi agen

Berdasarkan kewenanangan yang melekat pada agen, maka agen

dapat di klasifikasikan dalam beberapa golongan, yaitu :

1) Universal agent; terjadi pada saat prinsipal menunjuk seseorang

untuk melakuakn semua pekerjaan atau tindakan yang secara

hukum dapat didelegasikan pada agen.

2) General agent; dengn memberikan kewenangan pada seseorang

untuk mengeksekusi semua transaksi yang berkaitan dengan

bisnis, maka prinsipal telah menunjuk general agent.

3) Special agent;prinsipal dapat menentukan bahawa agen hanya

diberikan kewenangan untuk melakukan transaksi tertentu atau

bebrapa transaksi.

4) Agency coupled with an interest; pada saat agen telah melakukan

pembayaran dalam rangka menjalankan kewenangan yang

diberikan padanya oleh prinsipal dalam aktivitas bisnis, dalam

hal ini agen disebut Agency coupled with an interest.

5) Gratuitous agent; walaupun kebanyakan agen menerima

kompensasi atas jasa-jasanya, namun kompensasi bukanlah suatu

persyaratan untuk adanya hubungan keagenan antara prinsipal

dan agennya.

6) Sub agent; dalam keadaan tertentu, kemungkinan prinsipal akan

banyak diuntungkan apabila memberikan kewenangan pada

agennya untuk mendelegasikan kewenangannay pada pihak

lain.(Budi Santoso,2015)

Page 16: BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Tinjauan Pustaka 1. …

21

9. Pihak-pihak yang terkait dalam keagenan

Menurut (Suwarno,2011) ada beberapa pihak-pihak yang terkait

dengan perusahaan pelayaran dalam melaksanakan operasionalnya,

sebagai berikut :

a. Shipper (Pengirim barang), yaitu orang atau badan hubung yang

mempunyai muatan kapal untuk dikirim dari suatu pelabuhan tertentu

(pelabuhan pemuatan) untuk di angkut ke pelabuhan tujuan.

b. Carrier (Pengangkut barang), yaitu perusahaan pelayaran yang

melaksanakan pengangkutan barang dari pelabuhan muat untuk

diangkut/disampaikan ke pelabuhan tujuan dengan kapal.

c. Consignee (Penerima barang), yaitu orang atau badan hukum kepada

siapa barang kiriman ditujukan.

d. Forwarder atau Ekspedisi muat kapal laut (EMKL), yaituperusahaan

pelayaran yang mengurus barang-barang muatan kapal laut dan

dokumen –dokumen untuk mengirim/menerimanya ke kapal/dari kapal

atau dari gudang/ke gudang/lapangan penumpukan di pelabuhan,

sebagai wakil pengirim/penerimaan barang muatan kapal laut.

e. perusahaan pergudangan (warehousing) yaitu usaha penyimpanan

barang di dalam gudang pelabuhan, menunggu pemuatan ke atas kapal

atau pengeluaran dari gudang.

f. Container Freight Station (CFS), yaitu gudang tempat penyimpanan

barang muatan dari beberapa shipper kemudian digabungkan untuk

dimasukan dalam satu container (stuffing) untuk satu tujuan pelabuhan

yang sama dan siap dimuat ke kapal atau sebaliknya barang muatan

dari container dikeluarkan (unstuffing atau stripping) dan disimpan di

gudang sebelum diambil consignee nya

g. Stevedoring atau perusahaan bongkar muat (PBM) yaitu usaha

pemuatan atau pembongkaran barang-barang muatan kapal. Sering kali

perusahaan stevedoring bekerja sama dengan perusahaan angkutan

pelabuhan melalui tongkang. Hal ini sering dilakukan apabila waktu

Page 17: BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Tinjauan Pustaka 1. …

22

menunggu giliran penambatan terlau lama atau fasilitas tambat kapal

terlalu sedikit.

h. Freight forwaderadalahlembaga jasa pengurusan transportasi yang

mengkoordinasikan angkutan multimoda sehingga terselenggara

angkuta secara terpandu sejak dari door shipper sampai dengan door

consignee.

10. Pengertian Kapal dan Jenis-Jenis Kapal

Berdasarkan Undang-Undang tentang Pelayaran Pasal 1 ayat (36)

Tahun 2008, Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis

tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi

lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung

dinamis, kendaran dibawah permukaan air, serta alat apung dan

bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

Adapun jenis-jenis kapal menurut Bambang Triatmodjo dalam

bukunya Perencanaan Pelabuhan (2010), kapal dapat dibedakan menjadi

beberapa tipe yang sesuai dengan fungsinya sebagai berikut :

a. Kapal Penumpang

Di Indonesia yang merupakan Negara Kepulauan dan taraf hidup

penduduknya relatif masih rendah, kapal penumpang masih

mempunyai peran yang sangat besar. Jarak antara pulau yang relatif

dekat masih bisa dilayani oleh kapal-kapal penumpang. Selain itu

dengan semakin mudahnya hubungan antara pulau semakin banyak

beroperasi ferry-ferry yang memungkinkan mengangkut kendaraan

bersama dengan penumpangnya.

b. Kapal barang

Kapal barang khusus dibuat untuk mengangkut barang, pada

umumnya kapal barang mempunyai ukuran yang lebih besar dari pada

kapal penumpang. Kapal ini juga dapat dibedakan menjadi beberapa

macam sesuai dengan barang yang di angkut, antara lain :

1) Kapal Barang Umum (general Cargo Ship)

Page 18: BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Tinjauan Pustaka 1. …

23

Kapal ini digunakan untuk mengangkut muatan umum(General

cargo). Muatan tersebut terdiri dari macam-macam barang yang

dibungkus dalam peti, karung, dan sebagainya yang dikapalkan

oleh banyak pengirim untuk banyak penerima dibeberapa

pelabuhan tujuan.

2) Kapal Peti Kemas

Kapal peti kemas dapat dibedakan menjadi beberapa jenis :

a) Full Container Ship, yaitu kapal yang dibuat secara khusus

untuk mengangkut peti kemas.

b) Partial Container Ship, yaitu kapal yang sebagian ruangannya

diperuntukkan bagi muatan peti kemas dan sebagian lainnya

untuk mutan konvensional.

c) Convertible Container Ship, yaitu kapal yang sebagian atau

seluruh ruangannya dapt dipergunakan untuk memuat peti

kemas atau muatan lainnya. Pada saat yang lain kapal dapat

diubah sesuai dengan kebutuhan untuk mengangkut muatan

konvensional atau peti kemas

d) Ship with Limited container Carrying Ability, yaitu kapal yang

mempunyai kemampuan mengangkut peti kemas dalam jumlah

terbatas.

e) Ship Without Special Container Stowing or Handling Device,

yaitu kapal yang tidak mempunyai alat-alat bongkar muat dan

alat pemadatan (Stowing) secara khusus,tetapi juga

mengangkut peti kemas.

3) Kapal Barang Curah

Kapal ini digunakan untuk mengangkut muatan curah yang

dipalkakan dalam jumlah banyak sekaligus, muatan curah ini bisa

berupa beras,gandum, batu bara, bijih besi dan sebagainya.

4) Kapal Tanker

Kapal ini digunakan untuk mengamngkut minyak yang umumnya

mempunyai ukuran sangat besar. Berat yang bisa diangkut

bervariasi antara beberapa ribu ton sampai ratusan ribu ton.

5) Kapal Khusus (Special Designed Ship)

Kapal ini dibuat khusus untuk mengangkut barang tertentu seperti

daging yang harus diangkut dalam keadaan beku, kapal

Page 19: BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Tinjauan Pustaka 1. …

24

pengangkut gas alam cair (Liquifiet natural gas,LNG), dan

sebagainya.

6) Kapal Ikan

Kapal ikan digunakan untuk menangkap ikan dilaut. Ukuran kapal

ikan yang digunakan tergantung pada jenis ikan yang tersedia,

potensi ikan di daerah tangkapan, karakteristik alat tangkap,

jaraak daerah tangkapan, dan sebagainya.

11. Fasilitas Pelabuhan

Menurut Salossa et all (2013) Terdpat beberpa fasilitas pelabuhan

yaitu sebagai berikut :

a. Dermaga.

Deramaga adalah suatu bangunan pelabuhan yang digunakan

merapat dan menambatkan kapal yang melakukan bongkar muat

barang dan menaikan turunkan penumpang.

b. Lapangan penumpukan peti kemas

Lapangan penumpukan peti kemas adalah merupakan suatu tempat

yang digunakan untuk menumpukan peti kemas yang berisi muatan

ataupun kosong yang akan dikapalkan atau yang baru diturunkan.

c. Gudang (warehouse)

Gudang atau warehaouse digunakan untuk menyimpan barang yang

baru diturunkan dari kapal atau sebaliknya dalam waktu yang lama

d. Alat bongkar muat

Alat bongkar muat adalah alat yang dipakai untuk kegiatan bongkar

muat barang dengan tujuan untuk menambah kecepatan bongkar

muat, agar waktu yang diperlukan kapal untuk bertambat dapat

dipersingkat.

12. Biaya Operassi Selama di Pelabuhan

Menurut Engkos kokasih dan Hananto Soewondo (2009) Principal

memberitahukan kedatangan kapalnya berserta pemberitahuan data-data

kapal, muatan yang perlu dicari, muatan yang akan dibongkar (biasanya

dikirim manifest), kebutuhan kapal, lamanya dipelabuhan, dan

sebagainya. Berdasarkan pemberitahuan, agen menghitung desbursment.

Page 20: BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Tinjauan Pustaka 1. …

25

Untuk itu, pemberitahuan, agen menghitung biaya desbursment. Untuk

itu, agen akan minta dikirim uang muka desbursment (biasanya + 50-

75% dari perkiraan desbursment untuk liner service dan diminta uang

muka 100 bila yang dilayani tramper service.

Setelah menerima uang muka desbursment, selanjutnya perusahaan

pelayaran yan bertindak sebagai general agen akan mengirimkan uang

tersebut kepada port agen. Setelah kapal tiba port agen sebagai

pelaksana, melayani principal tersebut, antara lain :

1. melayani kebutuhan kapal komersial, seperti repair, survey,

maintanance, bunker, supply bahan bakar makanan lainnya

2. mencari muatan (canvassing) dan handling muatan, yaitu memuat

untuk muatan keluar / ekspor (outward cargo) dan membongkar

untuk muatan masuk / impor (inward cargo)

3. melaksanakan kehendak principal lainya, seperti freight collection

(penagih uang tambang), monitoring / handling container kosong

termasuk penyimpanannya di depo countainer.

Menurut Handika Wijaya Putra (2014) Biaya pelayanan penerbitan

surat persetujuan berlayar yang diberikan tidak sesuai dengan ketentuan

yang telah ditetapkan yaitu penerimaan Negara bukan pajak (PNBP)

dalam hal ini yaitu penerimaan uang perkapalan, dari beberapa hasil

wawancara dengan masyarakat ditemukan bahwa adanya biaya lebih

yang dikeluarkan oleh masyarakat. Biaya tambahan yang dikeluarkan

dengan tujuan mereka tidak dipersulit para petugas, tentunya hal ini

akan sangat berpengaruh terhadap kompetensi petugas pelayanan.

2.2 Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. Data-data Pendirian Perusahaan Pelayaran

a. Nomor dan tanggal Akte Pendirian, serta nama Notaris pembuat Akte

Pendirian :

1) Nomor akte pendirian : No. 212

2) Tanggal Akte Pendirian : 22 Oktober 2012

3) Notaris : Netty Maria Machdar, SH

(Akta Pendirian Terlampir)

Page 21: BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Tinjauan Pustaka 1. …

26

b. Bentuk Badan Hukum dari Perusahaan PT. TRANSUTA LINTAS

SAMUDERA cabang Merakadalah Perseroan Terbatas.(Terlampir

pada AKTA dalam Pasal 1)

c. Nama Perusahaan Pelayaran:

PT. TRANSUTA LINTAS SAMUDERA

Tempat Kedudukan Perusahaan Pelayaran:

1) Tempat kedudukan formal :

Nama Perusahaan : PT. TRANSUTA LINTAS SAMUDERA

Alamat : Graha Mustika Ratu 7TH

Floor Suite 717

Jl. Gatot : Subroto Kav. 74-75 Jakarta

2) Tempat kedudukan usaha :

a) PT. Transuta Lintas Samudera cabang Medan

b) PT. Transuta Lintas Samudera cabang Batam

c) PT. Transuta Lintas Samudera cabang Palembang

d) PT. Transuta Lintas Samudera cabang Merak

e) PT. Transuta Lintas Samudera cabang Bitung

f) PT. Transuta Lintas Samudera cabang Cirebon

g) PT. Transuta Lintas Samudera cabang Surabaya

h) PT. Transuta Lintas Samudera cabang Samarinda

i) PT. Transuta Lintas Samudera cabang Kintab

j) PT. Transuta Lintas Samudera cabang Banjarmasin

k) PT. Transuta Lintas Samudera cabang Sungai Putting

l) PT. Transuta Lintas Samudera cabang Sungai Danau

m) PT. Transuta Lintas Samudera cabang Kota Baru

n) PT. Transuta Lintas Samudera cabang Bontang

3) Tempat kedudukan kantor :

Nama Perusahaan : PT. TRANSUTA LINTAS SAMUDERA

Page 22: BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Tinjauan Pustaka 1. …

27

Alamat : Metro Cilegon cluster Florida Blok L 08

no. 02 Kel. Panggung Rawi Kec. Jombang

Kota Cilegon - Banten

d. Maksud dan tujuan pendirian perusahaan :

1) Maksud dan tujuan Perseroan Terbatas ini ialah:

Menjalankan usaha dalam bidang Jasa Pelayaran Dalam Negeri

maupun Luar Negeri.

2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan

dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

a) Menjalankan usaha dibidang pengangkutan laut antar

pelabuhan di Indonesia yang dilakukan secara tetap dan

teratur dan atau pelayaran yang tidak tetap dan tidak teratur

dengan menggunakan semua jenis kapal.

b) Menjalankan usaha sebagai agen kapal-kapal atau

perusahaan-perusahaan pelayaran angkutan laut baik

pelayaran tetap maupun tidak tetap untuk pelayaran di

dalam negeri maupun di luar negeri.

c) Menjalankan usaha dibidang jasa yang berkaitan dengan

menyewakan alat-alat yang berhubungan dengan pelayaran

mencangkup data processing, equipment part list serta

kegiatan usaha yang terkait.

d) Menjalankan usaha sebagai perwakilan/owners

representative dari perusahaan pelayaran angkutan laut baik

pelayaran tetap mauun tidak tetap untuk di dalam negeri dan

di luar negeri.

e) Menjalankan usaha pelayaran penundaan laut.

f) Menjalankan usaha di bidang pelayaran/pengangkutan

orang, hewan maupun barang, pelayaran khusus untuk

barang dan hewan antar pelabuhan dengan menggunakan

kapal layar atau kapal layar bermotor.

g) Menjalankan usaha luar negeri.

Page 23: BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Tinjauan Pustaka 1. …

28

e. Data Rekomendasi/izin usaha dari:

Surat Izin Usaha Perusahan Angkutan Laut (SIUPAL)

PT. Transuta Lintas Samudera No.B.X-52/AL.001 tanggal 4

Februari 2013

1) SK Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kantor

Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banten :

a) No.AL.002/5/5/KSOP.Btn-13 tanggal 5 April 2013

b) No. AL.002/4/19/KSOP.Btn-14 tanggal 28 April 2014

c) No. AL.002/6/7/KSOP.Btn-15 tanggal 21 April 2015

d) No. AL.002/6/16/KSOP.Btn-16 tanggal 29 April 2016

2) Surat Izin Operasi Perusahaan Pelayaran No.552.1/Dishub

3) Nomor Keanggotaan Indonesia National Shipowners

Association (INSA) : DPC.005/INSA-BTN/REG/13

f. Jangka waktu berdirinya Perusahaan:

PT. Transuta Lintas Samudera didirikan untuk jangka waktu yang

tidak terbatas.

g. Organ-Organ Perusahaan PT. Transuta Lintas Samudera adalah

sebagai berikut :

1) RUPS :

RUPS PT. Transuta Lintas Samudera dipimpin oleh Direktur

Utama, sebagai alternative lain RUPS PT. Transuta Lintas

Samudera dapat dipimpin oleh Komisaris.

2) Direksi :

DirekturUtama : Surya Dharma S.Pel

Direktur : Teguh Widodo

3) Komisaris :

Komisaris Utama : Ati Dewi Sari

h. Pendiri Perusahaan PT. Transuta Lintas Samudera:

Surya Dharma,S.Pel

Page 24: BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Tinjauan Pustaka 1. …

29

i. Modal dan Saham :

MODAL

1) Modal dasar perseroan berjumlah Rp. 7.500.000.000,- (Tujuh

Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) yang terbagi atas 7.500

(Tujuh ribu lima ratus) lembar saham, tiap-tiap saham dengan

nilai nominal Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah).

2) Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 100%

(seratus persen) atau sejumlah 7.500 (Tujuh ribu lima ratus)

lembar sahamdengan nilai nominal 7.500.000.000,- (Tujuh

Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) oleh pendiri yang telah

mengambil bagian saham dan rincian serta nominal saham

yang disebutkan pada akhir akta.

SAHAM

1) Semua saham yang dikeluarkan oleh perseroan adalah saham

atas nama.

2) Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham

adalah warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum

Indonesia.

3) Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.

4) Dalam hal ini perseroan tidak menerbitkan surat saham.

Pemilik saham dapat dibuktikan dengan surat-surat keterangan

atau catatan yang dikeluarkan oleh perseroan.

5) Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham

diberi sehelai surat saham.

Page 25: BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Tinjauan Pustaka 1. …

30

6) Syarat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti

pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang

pemegang saham.

7) Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya :

4) Nama dan Alamat pemegang saham

5) Nomor dan surat saham

6) Nilai nominal saham

7) Tanggal pengeluaran surat saham

8) Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan :

8) Nama dan Alamat pemegang saham

9) Nomor surat kolektif saham

10) Nomor surat saham dan jumlah saham

11) Nilai nominal saham

12) Tanggal pengeluaran surat kolektif saha

2. Visi Dan Misi PT. Transuta Lintas Samudera

Mekanisme peenyusunan visi, misi tujuan dan sasaran

perusahaan diawali dengan membuat evaluasi diri dan melakukan analisis

secara internal dan eksternal untuk menentukan apa yang seharusnya

dilakukan oleh perusahaan. Pencapaian dalam menyusun visi, misi, tujuan

dan sasaran, tentunya juga harus memahami lingkungan sekitar,

memperkirakan masa depan dan persainganya bagaimana.

a. Visi

Menjadi perusahaan pelayaran terkemuka dan penyedia jasa

pengiriman transportasi laut terpadu terluas dan terbaik di Banten-

Indonesia. Perusahaan pelayaran yang handal, dapat memberikan

kualitas yang memuaskan dan dapat diandalkan setiap saat, di setiap

Page 26: BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Tinjauan Pustaka 1. …

31

bidang dan di setiap situasi. Perusahaan yang memiliki keunggulan

yang kompetitif dalam bisnis Agency Shipping, Forwarder dan

Expedition.

b. Misi

Mengelola bisnis secara keseluruhan, didukung oleh professional

sumber daya manusia, system operasional yang efisien, serta

penggunaan TI yang tepat dan dapat diukur. Meningkatkan nilai

perusahaan yang dibangun melalui kreatifitas, inovasi dan

kompetensi sumber daya manusia. Mengembangkan bisnis dengan

menekankan pada kerjasama adalah solusi, baik oleh unit kerja

internal maupun dengan mitra eksternal. Membangun jaringan bisnis

yang fokus dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang berurutan

dan pararel. Memberikan kontribusi yang optimal kepada

pelanggan/perusahaan, Negara bagian, karyawan dan lingkungan

sekitar.

3. Struktur Organisasi dan Budaya Kerja PT. Transuta Lintas Samudera

Struktur organisasi adalah suatu keterangan yang menunjukkan

tugas dari masing-masing bagian yang di dalam struktur organisasi

terdapat orang-orang yang menggerakkan baik secara langsung maupun

tidak langsung. Tanpa struktur organisasi perusahaan tidak akan

memperoleh atau mencapai tujuan yang direncanakan. Adapun struktur

organisasi PT. Transuta Lintas Samudera cabang Banten menganut

system organisasi bentuk lini, yaitu bentuk suatu organisasi yang di

dalamnya terdapat garis wewenang yang menghubungkan langsung secara

vertical antara atasan dengan bawahan.

Page 27: BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Tinjauan Pustaka 1. …

32

Gambar 2.1 : Struktur Organisasi PT. Transuta Lintas Samudera

Sumber : PT. Transuta Lintas Samudera

Dalam melaksanakan kegiatan, masing-masing bagian memiliki tugas

dan wewenang sebagai berikut :

1. Kepala cabang

Kepala cabang memiliki tugas dan wewenang dalam :

a. Sebagai koordinator atas pelaksanaan tugas, membina dan mengawasi

karyawan.

b. Mengadakan koordinasi dalam hubungan baik dengan instansi-

instansi terkait dan pemerintah daerah.

c. Mengadakan komunikasi dan koordinasi pengusaha dan relasi.

Kepala Cabang

Raksasa Bidin Napitupulu

Kepala Operasional

M. Agus Triyamin

Admin

Natalia Eka

Boarding

1. Ahmad Ridwan

2. Tri Saputra

Page 28: BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Tinjauan Pustaka 1. …

33

d. Melaporkan secara periodik kepada pusat atas perkembangan cabang,

baik operasional maupun administrasi perusahaan.

e. Bertanggung jawab atas keberlangsungan perusahaan.

2. Admin

Pada bidang ini memiliki tugas dan wewenang:

a. Membuat laporan kas

b. Menetapkan anggaran

c. Membuat laporan dan menyelesaikan perpajakan

d. Membuat laporan dan menyelesaikan alat-alat kebutuhan

administratif karyawan

e. Menerima pemasukan uang

f. Membayar nota dan kwitansi

g. Membuat bukti kas keluar masuk

h. Membuat laporan kas keluar atau masuk ke pusat

i. Membayar gaji karyawan

j. Mengarsip semua bukti mas atau bank keluar masuk.

3. Boarding

Pada boarding memiliki tugas sebagai berikut:

a. Melakukan clearance in dan clearance out kapal ke KSOP

b. Melayani seluruh kebutuhan kapal seperti air bersih, pengurusan

dokumen kapal.

c. Melaporkan seluruh kegiatan kapal kepada Owner

3, Budaya Kerja PT. Transuta Lintas Samudra

Dengan menjunjung tinggi kerja sama tim yang baik salah satunya

dengan ketepatan waktu dan ketelitian tiap anggota tim dalam melakukan

tugasnya masing-masing. Semua itu tercermin dalam jam kerja yang

diterapkan oleh PT. Transuta Lintas Samudra.

Page 29: BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Tinjauan Pustaka 1. …

34

Table 2.1

Jam Kerja PT. Transuta Lintas Samudera

Hari Jam kerja Jam istirahat

Senin 08.00 – 17.00 12.00 – 13.00

Selasa 08.00 – 17.00 12.00 – 13.00

Rabu 08.00 – 17.00 12.00 – 13.00

Kamis 08.00 – 17.00 12.00 – 13.00

Jumat 08.00 – 17.00 12.00 – 13.00

Sabtu 08.00 – 12.00 -

Sumber : PT. Transuta Lintas Samudera