BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Tinjauan Pustaka 1. Cargo …

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Pustaka

1. Cargo Handling

Menurut (Hananto Soewedo, 2015) Cargo Handling adalah kegiatan pelayanan

terhadap muat (keluar-masuk) yang melalui pelabuhan meliputi bongkar muat serta

pemindahan dari sisi lambung (palka) kapal.

Menurut (Mokhammad Abrori, 2017) Yang dimaksud dengan Bongkar muat

secara Cepat, Teratur dan Sistimatis adalah menciptakan suatu proses kegiatan

bongkar muat yang efisien dan efektip dalam penggunaan waktu serta biaya. Untuk

mencapai suatu hasil yang maksimal, maka hal-hal yang harus dihindari/dicegah

adalah terjadinya:

a. Long Hatch

Long Hatch adalah Penumpukan suatu jenis muatan dengan jumlah banyak

pada satu palka untuk satu pelabuhan tertentu,atau terjadinya pembagian muatan

yang tidak merata untuk masing-masing palka bagi suatu pelabuhan tujuan

tertentu. Akibatnya terjadi waktu bongkar yang lama pada palka tersebut (Gang

hours).

b. Over Stowage

Over Stowage adalah Muatan yang seharusnya dibongkar di suatu pelabuhan

tujuan, terhalang oleh muatan lain yang berada diatasnya. Oleh karena itu, maka

muatan penghalang harus dipindahkan atau dibongkar terlebih dahulu lalu

membongkar muatan yang dimaksud. Akibatnya waktu pembongkaran akan

bertambah demikian juga biaya pembongkaran dan pemuatan kembali muatan

penghalang itu, serta kemungkinan akan terjadi kerusakan padamuatan

penghalang dalam proses kegiatan bongkar muatnya

c. Over Carriage

Over carriage adalah Muatan yang seharusnya dibongka di suatu

pelabuhan tujuan, terbawa ke pelabuhan berikutnya (Next port). Akibatnya timbul

claim yang sangat merugikan pihak Perusahaan Pelayaran, dimana pihak

perusahaan pelayaran wajib bertanggung jawab atas biaya-biaya yangtimbul

untuk pengiriman muatan kembali ke pelabuhan tujuannya. Untuk mencegah

terjadinya. Perencanaa pengaturan dilakukan dengan prima. Pemisahan yang

sempurna. Pemberian label pelabuhan (Port mark) yang jelas. Pemeriksaan saat

akhir pembongkaran

2. Pelabuhan

Pelabuhan adalah daerah perairan yang terlindung terhadap gelombang, yang

dilengkapi dengan fasilitas laut yang meliputi dermaga dimana kapal dapat

merambat untuk bongkar muat barang.

Menurut (Adris.A.Putra,

dan Susanti Djalante, 2016) Infrastruktur

Pelabuhan Pembangunan infrastruktur adalah bagian integral dari pembangunan

nasional. Infrastruktur merupakan rodapenggerak pertumbuhan ekonomi. Kegiatan

sektror transportasi merupakan tulang punggung pola distribusi baik barang maupun

penumpang Pendekatan pembangunan infrastrukturs berbasis wilayah semakin

penting untuk diperhatikan. Pengalaman menunjukkan bahwa infrastruktur

transportasi berperan besar untuk membuka isolasi wilayah, serta ketersediaan

pengairan merupakan prasyarat kesuksesan pembangunan pertanian dan sektor-

sektor lainnya Berbagai studi telah dilakukan menunjukan begitu pentingnya

peranan infrastruktur dalam pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan,

penciptaan lapangan kerja, dan bahkan secara spesifik terhadap perkembangan

sektor pertanian. Kemudian studi lainnya juga menunjukkan bahwa investasi

infrastruktur berpengaruh secara signifikan kepada pembangunan, terutama pada

tahap awal pembangunan suatu negara World bank, 2004). Melihat besarnya

dampak positif yang ditimbulkan dari pembangunan infrastruktur ini, Bank Dunia

menyatakan bahwa investasi di bidang infrastruktur memiliki peranan yang jauh

lebih besar daripada investasi dalam bentuk kapital lainnya (Mujeri, 2002).

Sementara itu penelitian yang dilakukan Calderon dan Serven (2004) menunjukkan

bahwa adanya dampak pengembangan infrastruktur pada pertumbuhan ekonomi dan

distribusi pendapatan. Studi ini menggunakan sampel data dari 121 negara-negara

pada periode 1960-2000. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pembangunan

infrastruktur yang sesuai memberikan pengaruh positif kepada pertumbuhan

ekonomi jangka panjang. Kualitas dan kuantitas infrastruktur yang buruk akan

berdampak negatif pada pemerataan pendapatan Dekker et. al. (2003) menekankan

bahwa pembangunan infrastruktur melalui perluasan kapasitas akan memberikan

dampak positif terhadap pembangunan ekonomi nasional dan regional.

Pembangunan infrastruktur tersebut harus bisa diterima oleh masyarakat dengan

berbagai macam pertimbangan seperti pertimbangan lingkungan, tata ruang kota dan

aspek sosial ekonomis meskipun biaya pengembangan menjadi lebih mahal. Maloni

dan Jackson (2005) menemukan hal yang berbeda pada berbagai pelabuhan besar di

Amerika Utara. Operator pelabuhan lebih memilihuntuk meningkatkan produktivitas

pelabuhan dalam mengantisipasi terjadinya peningkatan volume peti kemas yang

akan datang. Hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan biaya investasi dalam

melakukan perluasan kapasitas yang disebabkan berbagai kendala. Hal tersebut

diperkuat penelitian Dundovic dan Hess (2005) yang menunjukkan bahwa kapasitas

terminal sangat bergantung kepada kemampuan peralatan pelabuhan dalam

melakukan bongkar muat. Penyelenggaraan infrastruktur transportasi merupakan hal

yang sangat vital dalam pembangunan karena berfungsi sebagai sarana untuk

memperlancar dan mendukung aktivitas masyarakat. Transportasi memiliki

fungsi dan peren sebagai penggerak, pendorong dan penunjang pembangunan serta

merupakan suatu sistem yang terdiri dari prasarana dan sarana yang didukung oleh

tata laksana dan sumber daya manusia yang membentuk Sementara itu Jinca (2011)

mengatakan bahwa pelabuhan laut adalah suatu daerah perairan yang terlindung

terhadap badai, ombak dan arus, sehingga kapal dapat mengadakan olah gerak,

bersandar, membuang jangkar sedemikian sehingga bongkar muat atas barang dan

perpindahan penumpang dapat terlaksana dengan baik. Fungsi utama dari pelabuhan

laut adalah fungsi perpindahan muatan dan fungsi industri dilihat dari sudut

pengusaha pelabuhan melengkapi fasilitas-fasilitas terhadap keperluan kegiatan

kapal di pelabuhan, antara lain alur pelayaran untuk keluar masuk kapal dari dan ke

pelabuhan, peralatan tambat, kegiatan bongkar muatdermaga, pengecekan barang,

pergudangan, penyediaan jaringan transportasi lokal di kawasan pelabuhan.

Benny Agus (2010) Ada beberapa faktor yang bersama-sama menghambat

kinerja sistem pelabuhan komersial Indonesia. Pertama batasan-batasan geografis.

Kedalaman pelabuhan tampaknya menjadi masalah besar di hampir setiap pelabuhan

di Indonesia. Indonesia memiliki pelabuhan-pelabuhan perairan dalam alami yang

sangat sedikit dan sistem sungai yang rentan terhadap pendangkalan parah yang

membatasi kedalaman pelabuhan. Apabila pengerukan tidak dapat dilakukan, seperti

yang terjadi dengan pelabuhan sungai Samarinda, kapal seringkali harus menunggu

sampai air pasang sebelum memasuki pelabuhan, yang menyebabkan lebih banyak

waktu non-aktif bagi kapal.

3. Sejarah Petikemas

Menurut (Edy Hidayat, 2009) Sistem angkutan petikemas (Container) mulai

digunakan untuk pertama kalinya oleh Angkatan Darat Amerika Serikat pada Perang

Dunia II untuk pengiriman peralatan dan perlengkapan perangnya.

Pemamfaatan sistem angkutan ini ternyata mengundang perhatian dunia bisnis

transportasi laut untuk merangkapnya, hal ini ditandai dengan dibangunnya kapal-

kapal pada tahun 1957 oleh ”PANATLANTIC STEAMSHIP COMPANY” yang

memperkenalkan Sea Land Service Inc, dimana kapal-kapal tersebut dilengkapi

dengan crane yang dapat membongkar atau memuat container dari atas kapal.

Kemudian diawal tahun 1959 sebuah perusahaan jasa transportasi laut di Amerika

Serikat “MATSONG NAVIGATION COMPANY” mulai melayani pengiriman

container-container dari pantai barat Amerika Serikat ke Hawai, serta

memperkenalkan sistem pengangkutan on deck (diatas palka kapal) dan penggunaan

peralatan khusus bagi penanganan barang-barang yang di containerkan.

Langkah diatas selanjutnya diikuti oleh sejumlah perusahaan-perusahaan yang

bergerak dibidang jasa transportasi laut yang banyak bermunculan dan menunjukkan

pertumbuhan yang cukup pesat sejak 1966, yang tadinya hanya berjumlah 38 buah

perusahaan dengan daerah operasi meliputi lebih dari 100 pelabuhan di Amerika,

Eropa, Australia, Afrika, Timur jauh kemudian berkembang menjadi 88 buah

perusahaan ditahun 1969 dengan daerah operasi di hampir 200 pelabuhan, dan hal

ini membawa dampak bagi rencana pembangunan pelabuhan-pelabuhan yang

dilengkapi container-berth.

Keberadaan sistem petikemas oleh para penguasa dan pengguna jasa dibidang

jasa transportasi laut khususnya dianggap banyak memberi keuntungan tersendiri

bila dilihat dari aspek bisnisnya, salah satu yang menjadi titik perhatian utama

adalah karena adanya pemamfaatan sistem ini terlihat jelas adanya peningkatan

unitisasi pada muatan yang diangkat atau diangkut dari atau ke atas kapal, yang

mengakibatkan meningkatnya produktivitas kegiatan bongkar muat yang

dilaksanakan serta mengurangi waktu sandar kapal di pelabuhan.

Oleh karena itu tidaklah mengherankan apabila sistem ini berkembang pesat

dewasa ini, hal ini merupakan salah satu bentuk nyata daripada terus meningkatnya

permintaan para penggunaan jasa transportasi laut terhadap penggunaan sistem

petikemas yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

4. Less Than Container Loaded

Less Than Container Loaded adalah jenis pengiriman barang secara persial

dimana barang yang akan diimpor dikumpulkan terlebih dahulu di gudang untuk

digabungkan pengirimannya dengan barang-barang lain sampai memenuhi kuota

untuk dimuat ke dalam Container.

5. Full Container Loaded

Menurut (U.H.Wilujeng dan M.K.Mawardi, 2016) Full Container Loaded yaitu

jenis pengiriman barang dengan menggunakan satu Container full.

6. Proses perhitungan kontainer

Menurut (Asep Ali Thabah dan Rahmanda Iman Putra 2014) Proses perhitungan

berdasarkan jumlah petikemas yang datang dapat diketahui bahwa tingkat utilisasi

(ρ1) lokasi A.04.1 depo peti kemas sebesar 4,75% dengan rata-rata traffic / volume

peti kemas (λ1) 2,21 box / hari, tingkat rata-rata lama hari pengendapan (µ1) 0,2217

box /hari dan rata-rata peti kemas dalam antrian (Lq) adalah 0 peti kemas dengan

rata-rata waktu dalam antrian (Wq) 0 jam, dengan hal ini dimaksud adalah dalam

kurun waktu 0 jam terdapat 0 peti kemas yang menunggu untuk di proses.

Sedangkan rata-rata peti kemas dalam sistem (Ls) adalah sebanyak 9,97 peti kemas

dengan rata-rata waktu dalam sistem (Ws) 108,24 jam, ini berarti untuk rata-rata

sebanyak 9,97 peti kemas harus menunggu dari mulai mengantri sampai selesai

proses selama 108,24 jam /box.Sedangkan proses perhitungan berdasarkan jumlah

peti kemas yang datang dapat diketahui bahwa tingkat utilisasi (ρ2) lokasi A.04.2

depo peti kemas sebesar 7,45% dengan rata-rata traffic / volume peti kemas (λ2) 5,93

box /hari, tingkat rata-rata lama hari pengendapan (µ2) 0,3788 box /hari dan rata-rata

peti kemas dalam antrian (Lq) adalah 0 peti kemas dengan rata-rata waktu dalam

antrian (Wq) 0 jam, dengan hal ini dimaksud adalah dalam kurun waktu 0 jam

terdapat 0 peti kemas yang menunggu untuk di proses. Sedangkan rata-rata peti

kemas dalam sistem (Ls) adalah sebanyak 15,65 peti kemas dengan rata-rata waktu

dalam sistem (Ws) 63,36 jam, ini berarti untuk rata-rata sebanyak 15,65 peti kemas

harus menunggu dari mulai mengantri sampai selesai proses selama 63,36 jam /box.

7. Kesehatan Dan Keselamatan Kerja

Menurut (G. Y. Malingkas, dan D. R. O. Walangitan, H. Tarore 2013)

a. Kesehatan kerja adalah bagian dari Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja atau

Occupational Safety and Health (OSH). Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja

bertujuan agar pekerja selamat, sehat, produktif, sejahtera dan berdaya saing

kuat, dengan demikian produksi dapat berjalan danberkembang lancer

berkesinambungan (sustainable development) tidak terganggu oleh kejadian

kecelakaan maupun pekerja yang sakit atau tidak sehat yang menjadikannya

tidak produktif. Kecelakaan kerja diminimalisasi kejadiannya oleh upaya

Keselamatan Kerja atau safety, sedangkan kesehatan kerja dijaga, dipelihara dan

ditingkatkan oleh upaya Kesehatan Kerja.

b. Kecelakaan kerja Usaha-usaha pencegahan timbulnya kecelakaan kerja perlu

dilakukan sedini mungkin. Adapun tindakan yang mungkin dilakukan adalah

(1) mengidentifikasi setiap jenis pekerjaan yang berisiko dan

mengelompokkannya sesuai tingkat risikonya;

(2) adanya pelatihan bagi para pekerja konstruksi sesuai keahliannya;

(3) melakukan pengawasan secara lebih intensif terhadap pelaksanaan pekerjaan;

(4) menyediakan alat perlindungan kerja selama durasi proyek;

(5) melaksanakan pengaturan di lokasi proyek konstruksi.

8. Perusahaan Pelayaran

Menurut (Suwarno, 2011) Perusahaan Pelayaran dilihat dari kegiatannya ada dua

macam yaitu:

a. Pelayaran Niaga (Shipping Business, Commercial Shipping atau Merchant

Marine) adalah usaha jasa dalam bidang penyediaan ruangan pada angkutan air

atau angkutan laut untuk kepentingan mengangkut muatan penumpang dan

barang dagangan dari suatu pelabuhan asal (muat) ke pelabuhan tujuan (bongkar),

baik didalam negeri (Interinsulair) maupun luar negeri (Ocean Going Shipping).

b. Pelayaran Bukan Niaga yaitu pelayaran angkatan perang, pelayaran dinas pos,

pelayaran dinas penambang, pelayaran penjagaan pantai, pelayaran Hidrografi

dan sebagainya.

9. Peralatan bongkar muat

Menurut (D.A Lasse, 2012) dalam pengoprasian petik kemasatau container

digunakan peralatan yaang terdiri dari:

a. Crane

Crane adalah salah satu alat berat yang di gunakan untuk mengangkat

container dalam kegiatan bongkar muat

b. Truck

Truck yaitu sebuah kendaraan yang di gunakan untuk mengangkut container.

c. Chassis

Chassis adalah rangka yang berfungs sebagai penopang berat dan beban

kendaraan.

d. Forklift

Forklift adalah merupakan suatu alat berat yang berguna untuk memndahkan

suatu barang dari suatu tempat ke tempat yang lain. Dan berfungsi untuk

memudahkan suatu pekerjaan manusia.

e. Quayside Gantry Crane

Alat yang digunakan untuk membongkar dan memuat peti kemas (Container),

berdiri dan berjalan di atas rel di pinggir dermaga dengan sumber tenaga listrik

dari pembangkit tenaga listrik di darat atau mesin diesel pembangkit tenaga listrik

sendiri (On Board Power Supply).

f. Rubber Tyred Yard Gantry Crane

Alat yang di gunakan untuk kegiatan bongkar muat peti kemas (Container)

dari dan ke kapal.

g. Straddle Carrier

Alat yang berfungsi sebagai Yard Crane untuk melakukan kegiatan

menaikkan/menurunkan Lift On/Lift Off peti kemas (Container).

h. Reach Stacker

Adalah alat untuk menaikan / menurunkan (lift on / lift off) ke / dari chasis

(operasional CY).

i. Head Truck dan Chassis

Alat yang digunakan untuk mengangkut peti kemas (Container).

j. Forklift

Alat yang digunakan untuk memasukkan atau mengeluarkan barang dalam

container (Stuffing/Stripping).

k. Top Loader

Alat bongkar muat container yang digunakan untuk menata container di

lapangan penumpukan petikemas/container (Container yard).

l. Harbour Mobile Crane (HMC)

Crane yang di gunakan untuk kegiatan bongkar muat container di dermaga

yang dapat berpindah-pindah tempat.

m. Rail-Mounted Yard Gentry Crane

Fungsi alat ini adalah sama dengan RTG Crane yang sudah dijelaskan lebih

dahulu. Alat jenis ini berjalan dengan roda-roda baja diatas rel di luar itu tidak

bisa digunakan.

n. Lifting Gear

Operasi pelayanan kapal-kapal feeder di terminal non petikemas meskipun

sudah menuju pada mekanisi peralatan, namun alat-alat bongkar muat manual

masih saja digunakan. Kinerja operasi bongkar muat dengan cara manual jauh di

bawah peralatan serba mekanis.

10. Dokumen Bongkar Muat

a. Dokumen Kerja adalah dokumen yang digunakan secara langsung di dalam

proses kerja.

b. Dokumen Perizinan Kegiatan Dermaga

Yaitu dengan kewenangan dan disertai dokumen persyaratan sebagaimana

pemegang izin perusahaan angkutan laut dalam melakukan kegiatan.

2.2. Gambaran Umum Objek Penulisan

1. Sejarah Singkat PT. Persero Batam

Pengembangan Pulau batam sebagai suatu Kawasan Industri Berikat (Bonded

Zone), telah dimulai pada tahun 1971 dengan terbitnya Keputusan Presiden nomor

74/1971 tentang Pengaturan Pulau Batam sebagai Daerah Industri dan disusul

dengan Keputusan Presiden Nomor 41/1973 tentang penetapan kedudukan dan

kelembagaan yang ditugasi untuk melaksanakan dan mengembangkan Daerah

Industri Pulau Batam yaitu:

a. Badan Pengawas Daerah Industri Pulau Batam

b. Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (Otorita Batam)

c. Perusahaan Perseroan Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam (PT. Persero

Batam)

Khusus untuk PT. Persero Batam sebagai satu-satunya perseroan atau Badan

Usaha Milik Negara (BUMN) maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 43

tahun 1973 tentang penyertaan modal negara untuk pendirian perusahaan perseroan

sekaligus maksud dan tujuan perseroan didirikan.

Selanjutnya, sejalan dengan perubahan kebijakan dan pemerintah maka beberapa

kali keputusan presiden tersebut mengalami perubahan dan terakhir pada perubahan

Keputusan Presiden Nomor 25 tahun 2005 pada tanggal 5 September 2005 yang

menetapkan bahwa Pembinaan, Pengendalian dan Pengusahaan Daerah Industri

Pulau Batam diselenggarakan oleh:

a. Dewan Pembina Daerah Industri Pulau Batam.

b. Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam.

c. Perusahaan Perseroan Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam

2. Visi dan Misi (Vision and Mission)

a. Visi / Vision

Sebagai pedoman kedepan, yaitu: “Sebagai perusahaan jasa logistik &

pengelolaan kawasan industri terkemuka” misi Untuk mencapai visi yang telah

ditetapkan tersebut, maka PT. Persero Batam mengemban misi.

b. Misi / Mission

Yang harus dilaksanakan, yaitu: “Menyediakan pelayanan secara profesional

dalam pengelolaan jasa penunjang kepelabuhanan (Bongkar Muat, Pergudangan,

Customs Clearance), Freight Forwarding, dan pengelolaan kawasan industri”

3. Tujuan Perusahaan

Sejalan dengan Visi dan Misi perusahaan tersebut diatas, maka tujuan utama

didirikannya PT.Persero Batam dirumuskan sebagai berikut:

a. Melaksanakan pembangunan dan/atau melaksanakan pembiayaan pembangunan

prasarana dan sarana-sarana lainnya yang diperlukan untuk menunjang kegiatan-

kegiatan industri arus lalu lintas barang dan perdagangan, serta sarana prasarana

pelabuhan laut dan udara

b. Merencanakan, membangun dan mengusahakan kawasan industri dan sarana-

sarana lain yang diperlukan bagi penanaman modal di daerah Industri Pulau

Batam

c. Menjalankan segala sesuatu yang selaras dengan maksud dan tujuan tersebut

diatas dan akan menjalankan usaha-usahanya dalam arti kata yang seluas-luasnya,

baik secara sendiri atau bersama-sama dengan Badan lainnya yang sejenis dengan

keperluan perusahaan serta peraturan yang berlaku.

4. Pelayanan Jasa

PT. Persero menyediakan beberapa pelayanan transportasi barang, diantaranya:

a. Pergudangan Pelabuhan Laut

b. Terminal Kargo di Bandara

c. Bongkar Muat

d. Transportasi Darat & Alat Berat

e. Pengurusan Dokumen Pabean (Customs Clearance)

5. Struktur Organisasi PT. Persero Batam

Penulis menguraikan struktur organisasi PT. Persero Batam menjadi dua, yaitu

Struktur Organisasi Pusat dan Struktur Organisasi Unit Bongkar Muattempat penulis

melaksanakan masa Praktek Darat. Kedua struktur organisasi tersebut dapat dilihat

di gambar di bawah ini:

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Pusat PT. Persero Batam

Sumber: PT. Persero Batam 2017

Gambar 2.2

Struktur Organisasi Unit Bongkar Muat PT. Persero Batam


6. Fasilitas-Fasilitas

PT. Persero Batam memiliki fasilitas-fasilitas yang memadai dalam menunjang

jasa pelayanannya, antara lain:

a. Pergudangan (Warehousing)

PT. Persero Batam memiliki wilayah pergudangan yang luas dan terdiri di

beberapa lokasi pelabuhan-pelabuhan yang sangat strategis di Pulau Batam,

diantaranya:

1. Batu Ampar

Tabel 2.1

Daftar Warehouse Milik PT. Persero Batam di Batu Ampar

Nama Gudang Luas Lahan m2

Tertutup Terbuka

Paus 18.810 m2 84.500 m

2

Hiu 1.620 m2 22.207 m

2

Tenggiri - 44.660 m2

Lumba-Lumba - 99.357 m2

Cumi-Cumi - 6.000 m2

Duyung - 100.001 m2


2. Sekupang

Tabel 2.2

Daftar Warehouse Milik PT. Persero Batam di Sekupang

Nama Gudang Luas Lahan m

2

Tertutup Terbuka

Tawes 10.980 m2 -

Lele - 10.240 m2


3. Tanjung Uncang

Pergudangan terbuka seluas 220.268 m2

4. Kabil

Pergudangan terbuka seluas 20.332 m2

b. Fasilitas Bongkar Muat

PT. Persero Batam memiliki crane dan forklift dengan kapasitas yang

memadai. Daftar alat dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.3

Daftar Alat-Alat Bongkar Muat Milik PT. Persero Batam

Jenis Alat Kapasitas Angkut (Ton) Jumlah

Crane P.H 16 Ton 1 unit







Crene Link Belt 150 Ton 1 unit

Crane Link Belt 180 Ton 1 unit

Crane Link Belt 180 Ton 1 unit

Forklift Komatsu 6 Ton 1 unit

Forklift Toyota 3 Ton 7 unit

Forklift Catepilar 5 Ton 2 unit


c. Transportasi Darat

PT. Persero Batam memiliki transportasi darat dengan kapasitas memadai

untuk memaksimalkan jasa pelayanan. Daftar transportasi darat beserta fasilitas

pendukung dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.4

Daftar Alat-Alat Transportasi Milik PT. Persero Batam

Jenis Alat Jumlah

Truck 64 unit

Chassis 20 feet 90 unit

Chassis 40 feet 63 unit

Chassis LOBO 1 unit


d. Terminal Kargo

Dalam pengelolaan terminal kargo di bandara Hang Nadim Batam, PT.

Persero Batam mendapatkan kepercayaan dari pihak pemilik terminal yaitu BP

Kawasan sebagai manajemen / pengelola terminal kargo, dimana bentuk

kerjasamanya berupa KSO (Kerjasama Operasional).

Luas terminal kargo yang dikelola seluas 1.560 m2 yang terdiri dari terminal

cargo domestik dan internasional. Sebagai pihak pengelola, PT. Persero Batam

menyediakan fasilitas pendukung layanan mulai dari:

(1) Ruang Perkantoran

(2) Peralatan Operasional (Forklift, Gerobak, Timbangan, CCTV dan X-Ray)

(3) Perangkat Administrasi lainnya.

7. Partners / Clients

PT. Persero Batam memiliki banyak Partners dan Clients sebagai bukti dari hasil

pelayanan yang maksimal, diantaranya adalah:

a. Bayswater Ship & Forwarding Pte. Ltd.

b. PT. Djakarta Lloyd

c. PT. Indonesia Fortune Lloyd (IFL)

d. PT. Yasa Tirta Perdana

e. PT. Alexindo Yakin Prima

f. PT. Total Depo Logistic (TDL)

g. PT. Bredero Shaw Indonesia

h. PT. C&P Logistic

i. PT. Batam Trading Company Ltd

j. PT. Cosmictama Nuansa Indonesia

k. PT. Hin Hin Indonesia

l. PT. Pelni Indonesia

m. PT. Purna Bina Nusa (PBN)

n. PT. Silk Cargo

o. PT. Garuda Indonesia

p. PT. Wahyu Panca Sukses

q. PT. Abadi Kuasa Karya

r. CV. Ramajaya

s. PT. SMAC

t. PT. Purna Wahana Sentana

u. PT. Tri M.G

v. PT. Dahan Freight & Forwarders

w. PT. Karana Line

Documents

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Tinjauan Pustaka 1. Cargo …