12
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Tinjauan Pustaka
Tinjauan pustaka dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan
ancangan bagi peneliti dalam menyusun konsep-konsep yang berkaitan dengan
topik dan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, sekaligus memberikan
pemahaman tentang topik penelitian. Tinjauan pustaka dalam penelitian ini akan
dikelompokkan ke dalam dua bagian, yaitu : pertama, penelitian terdahulu, pada
bagian ini peneliti mengungkapkan beberapa kajian tentang sertifikat tanah yang
pernah dilakukan peneliti terdahulu, yang memberi gambaran tentang konteks
penelitian yang akan diteliti, termasuk menunjukkan perbedaan penelitian ini
dengan penelitian-penelitian yang telah ada. Bagian kedua, berisi pemaparan
terhadap konsep-konsep dan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian seperti
konsep dan teori tentang pengendalian penerbitan sertifikat tanah hak milik.
Berdasarkan penjabaran kajian-kajian terdahulu dan pemaparan konsep
dan teori yang berkaitan dengan penelitian, disusun suatu kerangka pemikiran
yang gunanya sebagai panduan berpikir dalam melakukan penelitian.
13
2.1.1. Penelitian Terdahulu
Dalam membuat rancangan penelitian ini, dilakukan studi dan analisis
terhadap penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan, yang dapat menjadi
referensi bagi tesis ini. Penelitian yang berkaitan dengan sertifikat tanah sudah
pernah dilakukan sebelumnya, namun dalam kajian yang berbeda dengan yang
peneliti lakukan. Seperti dideskripsikan berikut.
Penelitian pertama dilakukan Yuyun Yuliati (2010) dengan judul Kinerja
Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali dalam Penerbitan Sertifikat tanah tahun
2009. Kajian ini peneliti membahas mengenai bagaimana memperoleh sertifikat
tanah yang harus melalui prosedur dan tata cara yang sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Adapun lembaga yang berwenang untuk
menerbitkan sertifikat tanah adalah Badan Pertanahan Nasional. Sebagai lembaga
pemerintah non departemen, Badan Pertanahan Nasional (BPN) tersebar di setiap
Kabupaten atau Kota seluruh Indonesia, serta diberikan tanggung jawab mengurus
masalah pertanahan.
Tujuan penelitian adalah mengingat banyaknya masalah penerbitan
sertifikat tanah yang terjadi pada masyarakat, maka peneliti tertarik untuk
mengetahui bagaimana kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali dalam
penerbitan sertifikat tanah. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif
kualitatif yang dapat menggambarkan kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten
Boyolali kaitannya dengan penerbitan sertifikat tanah. Adapun sumber data yang
digunakan meliputi data primer yang diperoleh melalui proses wawancara dengan
sumber data dan data sekunder yang berasal dari dokumen-dokumen yang
14
berkaitan dengan obyek penelitian. Metode penarikan sampel yang digunakan
bersifat purposif sampling yaitu, memilih informan yang dianggap mengetahui
dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data. Teknik pengumpulan data yaitu
observasi, dokumentasi, dan wawancara. Uji validitas data dilakukan dengan
menggunakan teknik trianggulasi data yaitu menguji data yang sejenis dari
berbagai sumber. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis
interaktif yang terdiri dari tiga komponen, yaitu, reduksi data, sajian data, dan
penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Kantor Pertanahan
Kabupaten Boyolali dapat diukur dengan menggunakan tiga indikator yang
mewakili berbagai macam indikator, yaitu, produktivitas, responsibilitas, dan
akuntabilitas. Dengan menggunakan ketiga indikator tersebut dapat diketahui
sejauh mana kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali dalam pelayanan
penerbitan sertifikat tanah. Selain itu, ketiga indikator tersebut dapat dijadikan
sebagai tolak ukur dalam upaya memperbaiki kinerja Kantor Pertanahan
Kabupaten Boyolali secara lebih terarah dan sistematik. Berdasarkan hasil
penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa secara umum kinerja Kantor
Pertanahan Kabupaten Boyolali dalam penerbitan sertifikat tanah dapat dikatakan
cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari tercapainya program-program sesuai dengan
target, daya tanggap pegawai dalam memberikan pelayanan dan tanggung jawab
yang cukup baik dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Namun demikian, tetap
diperlukan upaya perbaikan kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali demi
terciptanya pelayanan yang memuaskan masyarakat.
15
Penelitian kedua dilakukan oleh Ruchailis Fahmi (2008) dengan judul
Pelaksanaan Penerbitan Sertifikat Tanah Wakaf di Kota Banjarmasin.
Penelitian ini membahas arti pentingnya tanah wakaf, maka untuk lebih menjamin
efektifnya pelaksanaan perwakafan tanah maka diperlukan pengawasan yang ketat
dan (Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977), maka pengawasan tanah
milik dan tata caranya diberbagai wilayah ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri
Agama dan kemudian ditindak lanjuti dengan pasal 14 Peraturan Menteri Agama
No.1 Tahun 1978 yang menyatakan bahwa pengawasan dan bimbingan
perwakafan tanah dilakukan oleh unit organisasi Departemen Agama secara
hirarkis yang diatur dalam keputusan Menteri Agama tentang Struktur Organisasi
Tata Kerja Departemen Agama. Maka peran kantor urusan agama kecamatan
sangat penting dalam pelaksanaan penerbitan sertifikat tanah wakaf, dan didalam
praktek di lapangan masih banyak dijumpai kendala yang menghambat dalam
proses penerbitan sertifikat tanah wakaf tersebut. Penelitian ini mengangkat
persoalan pelaksanaan penerbitan sertifikat tanah wakaf dan kendala yang
dihadapi.
Penelitian ini bertujuan untuk memahami pelaksanaan penerbitan sertifikat
tanah wakaf yang pelaksanaannya di lakukan di 5 (lima) wilayah kecamatan
Kantor Urusan Agama Banjarmasin. Penelitian ini menggunakan metode yuridis
empirik, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitik tentang pelaksanaan
penerbitan sertifikat tanah wakaf dan kendala yang dihadapi. Penelitian ini
menggambarkan apa adanya keadaan lapangan, sedangkan tehnik penentuan
sample yang digunakan adalah purpossive sampling dengan tehnik pengumpulan
16
data berdasarkan pada data primer dan sekunder serta didukung oleh daftar
perpustakaan.
Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan penanganan tanah wakaf oleh
KUA kecamatan di kota Banjarmasin tampak prosedurnya cukup panjang yaitu
sangat birokratis dalam pengurusan sertifikat tanah, tidak jelas siapa yang
membiayai dana sertifikasi, banyak dijumpai tanah wakaf berada di jalur hijau
(dipinggir sungai dan jalan pemerintah), kemudian kendala yang menyebabkan
masyarakat untuk tidak membuat sertifikat tanah wakaf disebabkan kurangnya
kesadaran masyarakat yang belum maksimal dimana adanya sikap
penyederhanaan terhadap pentingnya sertifikat tanah wakat, selama di atas tanah
tersebut berdiri bangunan fisik mesjid atau musholla, sebagian masyarakat hanya
mengucapkan ikrar dihadapan nadzir (pengurus mesjid, musholla) dan saksi-saksi,
tidak dihadapan PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf). Pelaksanaan yang
demikian disatu pihak lebih memudahkan karena tidak memerlukan prosedur dan
tata cara yang rumit. Dilain pihak dapat mengancam status hukum dari tanah
wakaf tersebut, karena itu, keberadaan tanah wakaf di kecamatan-kecamatan kota
Banjarmasin harus segera disertifikasi ke Kantor Pertanahan dengan tujuan
memberikan jaminan kepastian hukum.
Penelitian ketiga dilakukan oleh Nia Laksita Rini (2009) dengan judul
Implementasi Layanan Rakyat Sertifikasi Tanah (LARASITA) sebagai upaya
peningkatan kualitas pelayanan publik. Kajian ini membahas mengenai Layanan
Rakyat Sertifikasi Tanah (LARASITA) yang merupakan program dalam
memadukan teknologi informasi dengan pelayanan petugas Badan Pertanahan
17
Nasional (BPN) dalam bentuk pelayanan bergerak, diharapkan mampu
menghapus praktik persoalan sertifikat tanah dan memberikan kemudahan serta
akses yang murah dan cepat dalam mewujudkan kepastian hukum. Tujuannya
adalah untuk menembus daerah-daerah yang sulit dijangkau, sehingga masyarakat
yang tinggal di daerah terpencil tersebut dengan mudah mendapatkan pelayanan
pertanahan tanpa harus menempuh jarak yang jauh dan biaya transportasi yang
besar. Melalui LARASITA diharapkan masyarakat mendapatkan kemudahan
pelayanan dan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Layanan Rakyat
Sertifikasi Tanah (LARASITA) sebagai upaya peningkatan kualitas publik.
Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara kepada implementor,
pembagian kuesioner untuk masyarakat, observasi dan dokumentasi. Pengolahan
data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan juga analisis
data tabel frekuensi tunggal serta SPSS For Windows non parametrik versi 16,0.
Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa implementasi LARASITA
telah berjalan cukup baik dan sudah cukup dapat meningkatkan kualitas pelayanan
publik. Hal ini dapat dilihat dari indikator implementasi yaitu standar kebijakan,
sumber daya, komunikasi, karakteristik implementor, kondisi sosial ekonomi serta
disposisi implementor maupun indikatorkualitas pelayanan publik yait
