Click here to load reader

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Tinjauan · PDF file12 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Tinjauan Pustaka Tinjauan pustaka dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan ancangan bagi

  • View
    290

  • Download
    3

Embed Size (px)

Text of BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Tinjauan · PDF file12 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Tinjauan...

  • 12

    BAB II

    TINJAUAN PUSTAKA

    2.1. Tinjauan Pustaka

    Tinjauan pustaka dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan

    ancangan bagi peneliti dalam menyusun konsep-konsep yang berkaitan dengan

    topik dan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, sekaligus memberikan

    pemahaman tentang topik penelitian. Tinjauan pustaka dalam penelitian ini akan

    dikelompokkan ke dalam dua bagian, yaitu : pertama, penelitian terdahulu, pada

    bagian ini peneliti mengungkapkan beberapa kajian tentang sertifikat tanah yang

    pernah dilakukan peneliti terdahulu, yang memberi gambaran tentang konteks

    penelitian yang akan diteliti, termasuk menunjukkan perbedaan penelitian ini

    dengan penelitian-penelitian yang telah ada. Bagian kedua, berisi pemaparan

    terhadap konsep-konsep dan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian seperti

    konsep dan teori tentang pengendalian penerbitan sertifikat tanah hak milik.

    Berdasarkan penjabaran kajian-kajian terdahulu dan pemaparan konsep

    dan teori yang berkaitan dengan penelitian, disusun suatu kerangka pemikiran

    yang gunanya sebagai panduan berpikir dalam melakukan penelitian.

  • 13

    2.1.1. Penelitian Terdahulu

    Dalam membuat rancangan penelitian ini, dilakukan studi dan analisis

    terhadap penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan, yang dapat menjadi

    referensi bagi tesis ini. Penelitian yang berkaitan dengan sertifikat tanah sudah

    pernah dilakukan sebelumnya, namun dalam kajian yang berbeda dengan yang

    peneliti lakukan. Seperti dideskripsikan berikut.

    Penelitian pertama dilakukan Yuyun Yuliati (2010) dengan judul Kinerja

    Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali dalam Penerbitan Sertifikat tanah tahun

    2009. Kajian ini peneliti membahas mengenai bagaimana memperoleh sertifikat

    tanah yang harus melalui prosedur dan tata cara yang sesuai dengan peraturan

    perundang-undangan yang berlaku. Adapun lembaga yang berwenang untuk

    menerbitkan sertifikat tanah adalah Badan Pertanahan Nasional. Sebagai lembaga

    pemerintah non departemen, Badan Pertanahan Nasional (BPN) tersebar di setiap

    Kabupaten atau Kota seluruh Indonesia, serta diberikan tanggung jawab mengurus

    masalah pertanahan.

    Tujuan penelitian adalah mengingat banyaknya masalah penerbitan

    sertifikat tanah yang terjadi pada masyarakat, maka peneliti tertarik untuk

    mengetahui bagaimana kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali dalam

    penerbitan sertifikat tanah. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif

    kualitatif yang dapat menggambarkan kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten

    Boyolali kaitannya dengan penerbitan sertifikat tanah. Adapun sumber data yang

    digunakan meliputi data primer yang diperoleh melalui proses wawancara dengan

    sumber data dan data sekunder yang berasal dari dokumen-dokumen yang

  • 14

    berkaitan dengan obyek penelitian. Metode penarikan sampel yang digunakan

    bersifat purposif sampling yaitu, memilih informan yang dianggap mengetahui

    dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data. Teknik pengumpulan data yaitu

    observasi, dokumentasi, dan wawancara. Uji validitas data dilakukan dengan

    menggunakan teknik trianggulasi data yaitu menguji data yang sejenis dari

    berbagai sumber. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis

    interaktif yang terdiri dari tiga komponen, yaitu, reduksi data, sajian data, dan

    penarikan kesimpulan.

    Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Kantor Pertanahan

    Kabupaten Boyolali dapat diukur dengan menggunakan tiga indikator yang

    mewakili berbagai macam indikator, yaitu, produktivitas, responsibilitas, dan

    akuntabilitas. Dengan menggunakan ketiga indikator tersebut dapat diketahui

    sejauh mana kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali dalam pelayanan

    penerbitan sertifikat tanah. Selain itu, ketiga indikator tersebut dapat dijadikan

    sebagai tolak ukur dalam upaya memperbaiki kinerja Kantor Pertanahan

    Kabupaten Boyolali secara lebih terarah dan sistematik. Berdasarkan hasil

    penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa secara umum kinerja Kantor

    Pertanahan Kabupaten Boyolali dalam penerbitan sertifikat tanah dapat dikatakan

    cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari tercapainya program-program sesuai dengan

    target, daya tanggap pegawai dalam memberikan pelayanan dan tanggung jawab

    yang cukup baik dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Namun demikian, tetap

    diperlukan upaya perbaikan kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali demi

    terciptanya pelayanan yang memuaskan masyarakat.

  • 15

    Penelitian kedua dilakukan oleh Ruchailis Fahmi (2008) dengan judul

    Pelaksanaan Penerbitan Sertifikat Tanah Wakaf di Kota Banjarmasin.

    Penelitian ini membahas arti pentingnya tanah wakaf, maka untuk lebih menjamin

    efektifnya pelaksanaan perwakafan tanah maka diperlukan pengawasan yang ketat

    dan (Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977), maka pengawasan tanah

    milik dan tata caranya diberbagai wilayah ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri

    Agama dan kemudian ditindak lanjuti dengan pasal 14 Peraturan Menteri Agama

    No.1 Tahun 1978 yang menyatakan bahwa pengawasan dan bimbingan

    perwakafan tanah dilakukan oleh unit organisasi Departemen Agama secara

    hirarkis yang diatur dalam keputusan Menteri Agama tentang Struktur Organisasi

    Tata Kerja Departemen Agama. Maka peran kantor urusan agama kecamatan

    sangat penting dalam pelaksanaan penerbitan sertifikat tanah wakaf, dan didalam

    praktek di lapangan masih banyak dijumpai kendala yang menghambat dalam

    proses penerbitan sertifikat tanah wakaf tersebut. Penelitian ini mengangkat

    persoalan pelaksanaan penerbitan sertifikat tanah wakaf dan kendala yang

    dihadapi.

    Penelitian ini bertujuan untuk memahami pelaksanaan penerbitan sertifikat

    tanah wakaf yang pelaksanaannya di lakukan di 5 (lima) wilayah kecamatan

    Kantor Urusan Agama Banjarmasin. Penelitian ini menggunakan metode yuridis

    empirik, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitik tentang pelaksanaan

    penerbitan sertifikat tanah wakaf dan kendala yang dihadapi. Penelitian ini

    menggambarkan apa adanya keadaan lapangan, sedangkan tehnik penentuan

    sample yang digunakan adalah purpossive sampling dengan tehnik pengumpulan

  • 16

    data berdasarkan pada data primer dan sekunder serta didukung oleh daftar

    perpustakaan.

    Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan penanganan tanah wakaf oleh

    KUA kecamatan di kota Banjarmasin tampak prosedurnya cukup panjang yaitu

    sangat birokratis dalam pengurusan sertifikat tanah, tidak jelas siapa yang

    membiayai dana sertifikasi, banyak dijumpai tanah wakaf berada di jalur hijau

    (dipinggir sungai dan jalan pemerintah), kemudian kendala yang menyebabkan

    masyarakat untuk tidak membuat sertifikat tanah wakaf disebabkan kurangnya

    kesadaran masyarakat yang belum maksimal dimana adanya sikap

    penyederhanaan terhadap pentingnya sertifikat tanah wakat, selama di atas tanah

    tersebut berdiri bangunan fisik mesjid atau musholla, sebagian masyarakat hanya

    mengucapkan ikrar dihadapan nadzir (pengurus mesjid, musholla) dan saksi-saksi,

    tidak dihadapan PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf). Pelaksanaan yang

    demikian disatu pihak lebih memudahkan karena tidak memerlukan prosedur dan

    tata cara yang rumit. Dilain pihak dapat mengancam status hukum dari tanah

    wakaf tersebut, karena itu, keberadaan tanah wakaf di kecamatan-kecamatan kota

    Banjarmasin harus segera disertifikasi ke Kantor Pertanahan dengan tujuan

    memberikan jaminan kepastian hukum.

    Penelitian ketiga dilakukan oleh Nia Laksita Rini (2009) dengan judul

    Implementasi Layanan Rakyat Sertifikasi Tanah (LARASITA) sebagai upaya

    peningkatan kualitas pelayanan publik. Kajian ini membahas mengenai Layanan

    Rakyat Sertifikasi Tanah (LARASITA) yang merupakan program dalam

    memadukan teknologi informasi dengan pelayanan petugas Badan Pertanahan

  • 17

    Nasional (BPN) dalam bentuk pelayanan bergerak, diharapkan mampu

    menghapus praktik persoalan sertifikat tanah dan memberikan kemudahan serta

    akses yang murah dan cepat dalam mewujudkan kepastian hukum. Tujuannya

    adalah untuk menembus daerah-daerah yang sulit dijangkau, sehingga masyarakat

    yang tinggal di daerah terpencil tersebut dengan mudah mendapatkan pelayanan

    pertanahan tanpa harus menempuh jarak yang jauh dan biaya transportasi yang

    besar. Melalui LARASITA diharapkan masyarakat mendapatkan kemudahan

    pelayanan dan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik.

    Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Layanan Rakyat

    Sertifikasi Tanah (LARASITA) sebagai upaya peningkatan kualitas publik.

    Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara kepada implementor,

    pembagian kuesioner untuk masyarakat, observasi dan dokumentasi. Pengolahan

    data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan juga analisis

    data tabel frekuensi tunggal serta SPSS For Windows non parametrik versi 16,0.

    Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa implementasi LARASITA

    telah berjalan cukup baik dan sudah cukup dapat meningkatkan kualitas pelayanan

    publik. Hal ini dapat dilihat dari indikator implementasi yaitu standar kebijakan,

    sumber daya, komunikasi, karakteristik implementor, kondisi sosial ekonomi serta

    disposisi implementor maupun indikatorkualitas pelayanan publik yait

Search related