of 15/15
6 BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Tinjauan Pustaka Penulis memaparkan tentang istilah istilah dari teori teori yang berhubungan dengan pembahasan karya tulis, menggunakan kajian kepustakaan yang relevan dengan masalah penelitan bertujuan mengumpulkan data dan informasi atau pendekatan yang pernah berkembang yang bersumber dari referensi jurnal dan buku buku juga observasi selama penulis melaksanakan praktek. 1. Pengertian Keagenan Menurut Budi Santoso (2015), Keagenan adalah keterkaitan hubungan antara dua pihak yang mana pihak satu sering disebut dengan agent, yaitu pihak yang diberi wewenang untuk melakukan perbuatan untuk dan atas nama serta dibawah pengawasan pihak lain, yaitu principal. Terjadinya keagenan adalah keagenan dapat terjadi melalui beberapa cara, yaitu melalui penetapan, perbuatan, retifikasi atau disebabkan ketentuan hukum. a. Melalui penetapan artinya terdapat seseorang yang ditunjuk dan ditetapkan untuk melakukan perbuatan untuk dan atas nama orang lain. b. Melalui perbuatan artinya dapat terjadi melalui dua cara, yaitu melalui perbuatan principal sebagai agen dan perbuatan principal sebagai pihak ketiga. c. Melalui ratifikasi artinya kemungkinan agen melakukan tindakan tindakan yang sebenarnya termasuk obyek tindakan yang diluar kewenangan yang diberikan oleh prinsipalnya, atau bisa terjadi seorang yang bukan agen yang diberikan kewenangan oleh principal, justru melakukan tindakan atau perbuatan seperti halnya agen.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Tinjauan Pustaka Pengertian

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Tinjauan Pustaka Pengertian

berhubungan dengan pembahasan karya tulis, menggunakan kajian
kepustakaan yang relevan dengan masalah penelitan bertujuan
mengumpulkan data dan informasi atau pendekatan yang pernah berkembang
yang bersumber dari referensi jurnal dan buku – buku juga observasi selama
penulis melaksanakan praktek.
1. Pengertian Keagenan
Menurut Budi Santoso (2015), Keagenan adalah keterkaitan hubungan
antara dua pihak yang mana pihak satu sering disebut dengan agent, yaitu
pihak yang diberi wewenang untuk melakukan perbuatan untuk dan atas
nama serta dibawah pengawasan pihak lain, yaitu principal.
Terjadinya keagenan adalah keagenan dapat terjadi melalui beberapa
cara, yaitu melalui penetapan, perbuatan, retifikasi atau disebabkan
ketentuan hukum.
ditetapkan untuk melakukan perbuatan untuk dan atas nama orang lain.
b. Melalui perbuatan artinya dapat terjadi melalui dua cara, yaitu melalui
perbuatan principal sebagai agen dan perbuatan principal sebagai
pihak ketiga.
kewenangan yang diberikan oleh prinsipalnya, atau bisa terjadi seorang
yang bukan agen yang diberikan kewenangan oleh principal, justru
melakukan tindakan atau perbuatan seperti halnya agen.
7
Menurut Suwarno (2011), untuk melaksanakan tugas – tugasnya,
keagenan mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
a. Pelayanan Operasional Kapal – kapal principal.
1) Port Information (port facitlity, port formality, custom of the port).
2) Keperluan kapal, seperti bungker air, profision, repair, maintenance,
crewing, surat – surat dan sertifikat kapal, dan sebagainya.
3) Penyelesaian dokumen, Bill of Lading, Manifest, Hatch List,
Stowage Plan, Crew List, dokumen utnuk bongkar/muat, Ship
Husbanding (in & out clereance, imigrasi, bea cukai, kesehatan
pelabuhan, Port Administration, Dokumen Kapal lainnya).
4) Permintaan Advance Payment untuk Part Expenses, Cargo Expenses,
keperluan kapal, dan lain – lain; dan
5) Memberikan informasi kepada principal sebagai berikut :
a) Sebelum kapal tiba
principal tentang situasi pelabuhan, rencana sandar, posisi
gudang, peralatan bongkar muat, cargo prospect/booking
yang sudah pasti, kalkulasi biaya disbrusment; dan
2) Agen juga memberitahu kapal tentang situasi pelabuhan,
rencana sandar, prospek muatan, rencana bongkar muat.
b) Waktu kapal tiba
tiba/sandar kapal, bungker on board, rencana bongkar muat,
keadaan muatan kapal.
Port Agent melaporkan kepada General Agent tentang hasil
bongkar/muat dan hambatan yang terjadi.
8
diteruskan ke principal tentang tanggal/jam selesai
bongkar/muat, berangkat, draft kapal/bungker on board/isi,
jumlah muatan yang dibongkar/dimuat, sisa ruangan kapal,
perkiraan freight, perkiraan biaya – biaya disbrusment.
e) Selanjutnya Port Agent segera mengirimkan dokumen
bongkar/muat (taly sheet, outurn report, damage cargo list, dan
lain – lain serta dokumen pemuatan (stowage plan, copy B/L,
manifest) untuk selanjutnya dikirim ke principal dan pelabuhan
tujuan.
satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan
secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.
b. Pengertian Pelayanan
aktifitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang
terjadi sebagai akibat adanya interaksi antar konsumen dengan
karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi
pelayanan yang di maksutkan untuk memecahkan permasalahan
konsumen/pelanggan. Supaya manajemen pelayanan umum dapat
berhasil baik, unsur pelaku sangat menentukan. Pelaku dapat
berbentuk badan/organisasi yang bertanggung jawab atas
penyelenggaraan pelayanan dan manusianya selaku pegawai baik
secara kelompok sebagai korps maupun secara individual.
9
sistem yang dibuat secara online untuk melayani kedatangan dan
keberangkatan kapal (Clearance In and Clearance Out) serta bongkar
muat barang. Pihak yang terlibat dalam Inaportnet antara lain Otoritas
Pelabuhan, Kesyahbandaran, Badan Usaha Pelabuhan, Perusahaan
Pelayaran / Agen, Perusahaan Bongkar Muat, dan Jasa Pengurusan
Transportasi.
sistem pelayanan
Sumber : Johny M, Wiwit T, 2019 Jurnal Warta Penelitian Perhubungan
Vol 31, No. 2
Lalu lintas dan Angkutan Laut, Direktorat Jenderal Perhubungan
Laut, Kementerian Perhubungan yang menerbitkan Siupal, Siopsus,
dan penerbitan izin trayek kapal (RPK, PKKA, dan PPKN).
2. Simkepel : Merupakan sistem online yang dioperasikan Direktorat
Lalu lintas dan Angkutan Laut, Direktorat Jenderal Perhubungan
Laut, Kementerian Perhubungan yang menghimpun data-data
pelabuhan sesuai un/locode.
Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan yang
menghimpun data penerbitan Tanda Pendaftaran Kapal dan
Penghimpun Database Pelaut.
4. Simponi, layanan sistem Billing yang dikelola oleh DJA untuk
memfasilitasi pembayaran PNBP dan penerimaan non anggaran.
a. Pra Inaportnet :
(SIUPAL/SIOPSUS), dan (RPK, PKKA, PPKN) dapat masuk
ke sistem Inaportnet, pengguna jasa harus terdaftar dilayanan
yang telah disediakan oleh Kemenhub.
b. Inaportnet :
pengguna jasa ke otoritas pelabuhan, dan kesyahbandaran,
pengajuan peayanan kapal dan barang ke Pelindo, sampai
penerbitan PNBP jasa labuh, dan penerbitan SPB.
c. Integrasi Sistem :
tahap pra inaportnet. Data yang terdapat pada database pada
pra inaportnet secara otomatis dapat masuk ke inaportnet
pada saat pengguna jasa mengajukan layanan.
2. Terintegrasinya layanan kedatangan dan keberangkatan. Di
inaportnet sistem PPKB online dioperasikan oleh BUP. Data
yang diajukan akan masuk ke sistem PPKB online setelah
dilakukan verifikasi.
menerbitkan billing di layanan inaportnet untuk penarikan
PNBP jasa labuh yang akan dibayarkan oleh perusahaan
pelayaran.
11
Menurut Retno Indriyati (2019), Pengertian clearance in dan clearance out
yaitu :
prinsipal (pemilik kapal) mengadakan kontak atau komunikasi
dengan pihak perusahaan / agen yang ditunjuk, untuk pemberitahuan
laporan kedatangan kapal. Biasanya pemberitahuan ini dilaksanakan
1–2 hari sebelum kapal tiba agar pihak perusahaan pelayaran dapat
mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan. Prinsipal sebelum
membuat Letter Of Appointment (surat persetujuan) yang ditunjuk
kepada perusahaan pelayaran. Surat ini dibuat dengan maksud
apabila kapal membutuhkan sesuatu maka kapal dapat meminta pada
agen yang ditunjuk oleh principal.
Gambar 2. Alur Pelayanan Kapal Masuk
Sumber : Retno Indriyati, 2019 Jurnal Majalah Ilmiah Gema Maritim
Vol 21, No. 1
dilakukan oleh Syahbandar terhadap kapal yang akan berlayar
meninggalkan pelabuhan untuk memastikan bahwa Kapal, awak
kapal, dan muatannya secara teknis-administratif telah memenuhi
persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan
lingkungan maritim.
Sumber : Retno Indriyati, 2019 Jurnal Majalah Ilmiah Gema Maritim
Vol 21, No. 1
Menurut Tobby Timmyko (2018), proses pelayanan dan keberangkatan kapal
adalah sebagai berikut :
1. Penunjukan Agen
selama berada di pelabuhan, hal ini terjadi setelah adanya permintaan
EPDA (Estimate Port Disbursment Account) atau jumlah perkiraan biaya
yang dibutuhkan selama kapal berada di pelabuhan, setelah owner setuju,
maka owner akan mengeluarkan SPK (Surat Penunjukan Keagenan )
dengan dilampiri B/L (Bill of Loading), Manifest, SKAB (surat keterangan
asal barang), Copy Dokumen kapal (surat laut dan surat ukur).
2. Mengisi warta kedatangan kapal ke dalam Sistem Inaportnet.
13
Copy Surat Laut, Copy Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum,
Copy Sertifikat Garis Muat Internasional, Copy Sertifikat Keselamatan
Kontruksi Kapal Barang, Copy Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal
Barang, Copy Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang
4. Mengirim pemberitahuan kepada semua penerima barang (consignee),
tentang ETA di singkat dari (Estimate Time Arrival) di mana perhitungan
ini digunakan untuk menentukan kapan waktu tiba kapal di suatu
pelabuhan tujuan yang mana di laporkan ke perusahaan kapal ataupun
agen perkapalan di pelabuhan tujuan.
1) Pada saat kapal tiba
1) Agen naik ke kapal untuk mengambil surat-surat / dokumen,
pengecekan dokumen, masukan memorandum sesuai from
memorandum yang bertujuan agar kapal setelah sandar dapat di
checking masa berlaku dan untuk dokumen yang sudah habis masa
berlaku dapat di lakukan perpanjangan untuk keperluan clearance di
kantor syahbandar dan kapal dapat berangkat setelah melakukan
bongkar / muat di pelabuhan. Selama kapal berada dipelabuhan
surat-surat / dokumen tetap disimpan di kantor agen sampai kapal
akan meninggalkan pelabuhan.
2) BUP akan melayani kegiatan sesuai fasilitas yang telah disetujui
dengan pihak – pihak yang terkait.
3) Team pemeriksa yaitu pihak karantina pelabuhan mengadakan
pemeriksaan di atas kapal.
4) Setelah team pemeriksa turun dari kapal dengan catatan bahwa tidak
ada masalah bagi kapal, maka stevedore dari PBM yang ditunjuk
naik ke kapal untuk megerjakan kegiatan bongkar / muat.
b. Pada saat kapal akan berangkat
Setelah semua persyaratan terpenuhi maka pihak agen melakukan
proses clearance
dengan Permohonan Penerbitan SPB, SPB Asli Dari Pelabuhan
Sebelumnya, Daftar awak kapal (crew list), B/L dan Manifest,
Dokumen Asli Kapal Dan Copy Dokumen Kapal.
2) Melakukan pembayaran VTS ( Vessel Traffic Services ) di kantor
Distrik Navigasi Kelas 1 Batam dan pembayaran PNBP Jasa
Kenavigasian di kantor Kesyahbandaran Batam
3) Kapal selesai bongkar / muat dan agen selesai clearance selanjutnya
agen menuggu draf survey untuk membuat B/L, dan Manifest. Agen
menyerahkan NOR (Notice of Readiness) ke pihak ADM Pelabuhan
dan meminta tandatangan / stempel, kemudian agen menyerahkan
kembali dokumen ke kapal (on board) dengan meminta tandatangan
/ stempel dan berita acara dari kapten.
4) Clearance Karantina
pelabuhan dan dilampiri dengan Permohonan Penerbitan SPB, Bukti
Pembayar Billing, Instrumen Pemeriksaan Kapal.
5) Setelah dokumen diperiksa oleh syahbandar dan karantina, agen
harus mengembalikan dokumen kapal ke kapal.
Dokumen Yang Diperlukan Perusahaan PelayaranMenurut Asrul
Ardian Harahap (2019),
1) Master Cable
kapal di pelabuhan.
dengan barang-barang niaga (kargo) yang diangkut sarana
pengangkut (kapal) pada saat kedatangan ataupun keberangkatan.
15
3) B / L (Bill of Loading)
Adalah surat tanda terima barang yang telah dimuat di dalam kapal
laut yang juga merupakan tanda bukti kepemilikan barang serta
bukti adanya kontrak atau perjanjian pengangkutan barang melalui
laut.
Teratur Angkatan Laut Dalam Negeri
Adalah pelayaran yang dijalankan secara tetap dan teratur, baik
dalam hal keberangkatan maupun kedatangan di pelabuhan, trayek
yang dijalani, tarif angkutan dan syarat-syarat perjanjian
pengangkutan.
Adalah permintaan pelayanan jasa di pelabuhan (Labuh, Pandu,
Tunda, Kepil, Tambat dan jasa lainnya) dan jenis barang serta
jumlah barang yang akan di bongkar/muat oleh agen pelayaran
yang diterbitkan oleh Badan Usaha Pelabuhan (BUP).
Adapun hal – hal yang harus diisi dalam PPKB yaitu Nama kapal,
Service code, IMO, Bendera kebangsaan, Pemilik kapal, Nama
agen, Status kapal, Jenis kapal, Sifat kunjungan, Jenis pelayaran,
Liner / Tramper, Isi kotor, Panjang (LOA), Bobot mati, Draft,
Jumlah Palka, Rencana bongkar, Jenis barang, Rencana muat
, Pelabuhan asal, Pelabuhan tujuan
yang berisikan tanggal kapal tiba dan tanggal kapal berangkat,
pelabuhan asal dan pelabuhan tujuan, serta data muatan kapal
(bongkar dan/atau muat).
Bendera, Ukuran, Type, Status, Trayek , Owner, Agen umum,
16
berangkat, Tujuan
Sebagai alat koordinasi antar Kantor Kesehatan Pelabuhan dengan
nakhoda. Apabila dalam pemeriksaan dokumen kesehatan kapal
ditemukan kapal yang tidak atau belum mempunyai buku kesehatan
kapal maupun lembaran buku kesehatan tersebut telah habis, maka
diharuskan membuat buku kesehatan baru yang diterbitkan oleh
Kantor Kesehatan Pelabuhan setempat.
seluruh anggota/awak kapal.
kapal memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan kewajiban
lainnya. peraturan perundang~undangan untuk menjamin
keselamatan dan keamanan pelayaran.
antara lain No. SPB, Nama kapal, Tonase kotor, Bendera, Nahkoda,
Tanda Panggilan, Nomor IMO, Bertolak dari, Pada Tanggal,
Pelabuhan tujuan, Jumlah awak kapal, Muatan , Tempat diterbitan,
Tanggal penerbitan, Waktu penerbitan
pelayaran maupun bongkar / muatnya. Kelayakan kapal niaga dapat
dibuktikan dengan memiliki dokumen dan sertifikat-sertifikat. Adapun
fungsi dari dokumen ataupun sertifikat kapal tersebut adalah untuk
pengurusan selama dipelabuhan Dwikora. Berikut penjabaran dari
dokumen atau sertifikat kapal :
identitas kapal. Adapun hal-hal yang tercantum dalam surat laut
adalah Nama kapal, Tanda panggilan, Tempat pendaftaran, Tanda
pendaftaran, Ukuran kapal, Tonase kotor, Tonase bersih, Tahun
pembangunan, Penggerak utama, Merek TK / KW, Bahan utama
kapal, Jumlah baling-baling
2) Surat Ukur
antara lain terdiri dari ukuran kapal. Adapun hal-hal yang
tercantum dalam surat ukur adalah Nama kapal, Tanda panggilan,
Tempat pendaftaran, Tanggal pendaftaran, Panjang kapal, Lebar
kapal, Berat kotor, Berat bersih
3) Sertifikat Lambung (Load Line Certificate)
Sertifikat Lambung merupakan keterangan yang menyebutkan
batas minimum dan maksimum lambung dan timbul suatu kapal
diatas permukaan air laut pada perairan tertentu. Sehingga akan
dapat diketahui kemampuan kapal didalam mengangkut muatan
agar kapal tersebut bisa dalam keadaan full and down.Adapun isi
dari sertifikat lambung timbul adalah Nama kapal, Owner,
Bendera, Tempat pembangunan, Tempat pendaftaran, Tonase
kotor, Tonase bersih.
4) Sertifikat Mesin
kapal, bahan bakar yang digunakan, besarnya kekuatan yang bisa
ditimbulkan.Adapun isi dari sertifikat mesin adalah Nama kapal,
Instalansi mesin, Mesin utama, Tenaga efektif, Tempat
pembangunan, Nomor mesin, Mesin bantu, Tempat pembangunan
5) Sertifikat Radio
tersebut memenuhi standart yang telah ditetapkan. Adapun isi dari
18
pendaftaran, Isi kotor
Merupakan sertifikat yang diterbitkan oleh dinas kesehatan
mengenai kesehatan kapal yang menyebutkan bahwa tidak
ditemukan tikus ataupun kapal dalam kondisi yang bersih dan sehat
sehingga tidak mengganggu kesehatan crew kapal.
7) Sertifikat Life Raft
Sertifikat ini merupakan keterangan yang menyebutkan bahwa di
dalam kapal terdapat rakit penolong yang memenuhi persyaratan,
hal ini di perlukan jika terjadi hal – hal yang tidak diinginkan akan
segera menyelamatkan dari bahaya tersebut.
8) Sertifikat Pemadam
dimaksudkan jika terjadi kebakaran di dalam kapal langsung bisa
teratasi, perlu diketahui bahwa masa berlaku dari alat pemadam
harus di perhatikan karena jika tidak akan membahayakan bagi
pengguna alat kebakaran tersebut, oleh karena itu pengecekan dan
penggantian alat pemadam harus rutin dilakukan meskipun kapal
dalam kondisi yang aman.
Sertifikat ini merupakan keterangan mengenai managemen di atas
kapal yang mana harus sesuai dengan ISM Code (International
Safety Management Code).
Merupakan keterangan yang menyebutkan perusahaan yang
mengoperasikan kapal serta spesifikasi kegunaan kapal.
19
1. Pengirim Barang (Shipper)
usaha/badan hukum yang memiliki muatan untuk di kirim dari suatu
pelabuhan muat ke pelabuhan bongkar), orang atau badan usaha yang
mengadakan kontrak dengan perusahaan pelayaran untuk mengangkut
barang, orang yang mengapalkan muatan.
2. Pengangkut Barang (Carrier)
yang mengangkut barang dari pelabuhan muat ke pelabuhan tujuan.
3. Penerima Barang (Consignee)
penerima barang yang tersebut dalam B/L, penerima kiriman muatan
biasanya pembeli.
Perusahaan Bongkar Muat adalah perusahaan yang bergerak dalam
kegiatan bongkar dan muat barang/petikemas ke kapal, yang kegiatannya
adalah stevedoring, cargodoring, receiving / delivery.
5. Badan Usaha Pelabuhan (BUP)
Badan Usaha Pelabuhan merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
yang didirikan khusus untuk tujuan penyelenggaraan pelabuhan umum.
6. Syahbandar
memeriksa surat-surat kapal, agar kapal dapat keluar masuk pelabuhan.
Syahbandar adalah penegak hukum dalam penertiban bandar dan
pengawasan keselamatan pelayaran. Kapal-kapal harus memiliki dokumen
yang menyatakan bahwa kapal layak laut serta telah memenuhi syarat dan
ketentuan keselamatan pelayaran.
Dinas kesehatan pelabuhan merupakan instansi yang berada di bawah
Departemen Kesehatan. Dinas kesehatan pelabuhan memiliki tugas untuk
melakukan pelayanan kesehatan, memeriksa buku kesehatan, sertifikat
bebas tikus, daftar awak kapal dan penumpang serta memberikan health
certificate & health clearance
Departemen perdagangan yang bertugas menilai mutu, harga dan jumlah
harga dari muatan yang keluar/masuk Indonesia.
9. Keamanan dan Ketertiban
Pengamanan (KP3).