Click here to load reader

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.2. Tinjauan Pustaka 1

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.2. Tinjauan Pustaka 1

tinjauan pustaka berisikan teori-teori atau konsep yang melandasi judul
karya tulis tersebut. Teori atau konsep yang dikemukakan dalam tinjauan
pustaka ini harus benar-benar relevan terhadap judul karya tulis. Uraian
teori atau konsep tersebut harus merujuk sumber pustaka.
1. Pengertian Ekspor
a. Pengertian Ekspor
barang, jasa atau modal yang berasal dari daerah pabean keluar
daerah pabean melalui perjanjian atau tanpa perjanjian, yang
dilakukan oleh orang, badan hukum atau negara, sesuai dengan
peraturan yang berlaku. (Ali Purwito dan Indriani, 2015: 7)
Ekspor adalah kegiatan menjual produk dari suatu negara ke
negara lain melewati batas terluar wilayah kepabeanan suatu
negara, dengan tujuan mendapatkan devisa yang sangat
dibutuhkan negara, menciptakan lapangan kerja bagi pasar tenaga
domestik, mendapatkan pemasukan bea keluar dan pajak lainnya,
serta menjaga keseimbangan antara arus barang dan arus uang
beredar di dalam negeri. (Herman Budi Sasono, 2013: xii)
Ekspor adalah pengiriman barang keluar daerah pabean
Indonesia. (Daud S.T. Kobi, 2011: 2)
b. Pengertian Eksportir (Produsen)
barang-barang untuk di ekspor. Eksportir ini dapat mengelola
bahan baku menjadi barang jadi, yang bahannya dibeli dari dalam
negeri, kawasan berikat. (Ali Purwito dan Indriani, 2015: 10)
7
eksportir adalah orang atau perseorangan atau badan hukum yang
melakukan kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.
(Herman Budi Sasono, 2013: 15)
Eksportir adalah orang/pengusaha yang memproleh izin
menjual/mengirim hasil produksinya kepada pembeli diluar
negeri. (Daud S.T. Kobi, 2011: 2)
c. Macam-Macam Cara Ekspor
1) Ekspor Biasa
peraturan yang ditujukan kepada pembeli di luar negeri dan
menggunakan dokumen L/C engan ketentuan devisa.
2) Ekspor Tanpa Leter of Credit (L/C)
Adalah pengiriman barang ekspor keluar negeri dimana
barang dapat dikirim terlebih dahulu, sedangkan eksportir
belum menerima L/C dan harus ada ijin dari departemen
perdagangan.
barang-barang yang dibutuhkan di dalam negeri. Dalam hal
ini, berarti pengiriman barang tidak menerima pembayaran
dalam bentuk uang tetapi dalam bentuk barang yang dapat
dijual di dalam negeri.
dikenal dengan berbagai istilah seperti :
1) Direct Barter (Barter Langsung)
Barter langsung atau Direct Barter adalah system
pertukaran barang dengan menggunakan alat “Penentu
8
asing seperti Dollar Amerika dan raca perdagangan
penyelesaiannya dilakukan melalui Clearing pada neraca
perdagangan antar kedua negara yang bersangkutan.
2) Switch Barter (Barter Alih)
Bilamana salah satu pihak tidak mungkin menfaatkan
sendiri barang yang diterimanya dari pertukaran ini,maka
negara pengimpor dapat mengalihkan (Switching) barang
tersebut ke negara ketiga yang membutuhkan.
3) Counter Purchase (Timbal Balik)
Counter Purchase atau Counter Trade adalah suatu
sistem perdagangan timbal balik antara kedua negara.
Misalnya suatu negara yang menjual produk kepada
negara lain, harus membeli juga suatu produk dari negeri
tersebut atau dengan mengalihkan ekspor dengan impor.
4) Consignment (Konsinyasi)
barang ke luar negeri untuk dijual, sedangkan hasil
penjualannya diperlakukan sama dengan ekspor biasa.
Jadi, dalam hal ini barang dikirim keluar negeri bukan
untuk ditukarkan dengan barang lain seperti dalam barter
dan juga bukan untuk memenuhi suatu transaksi yang
sebelumnya sudah dilakukan seperti dalam ekspor biasa.
Tegasnya dalam hal pengiriman barang sebagai barang
konsinyasi belum ada pembeli yang tertentu di luar
negeri.
terutama dengan negara-negara sosialis, pemerintah
adakalanya mengadakan perjanjian perdagangan (Trade
Agreement) dengan salah satu negara tersebut.
9
yang akan diekspor ke negara itu dan sebaliknya dari
negara itu akan diimpor sejumlah jenis barang yang
dihasilkan di negara tersebut yang kiranya kita butuhkan.
Pada prinsipnya semacam barter namun terdiri dari aneka
komoditi.
kekayaan dari suatu negara ke negara lain tanpa
memenuhi ketentuan yang berlaku dapat dianggap
sebagai usaha Penyelundupan (Smuggling).
besarnya menjadi dua bagian, yaitu;
a) Penyelundupan yang seluruhnya dilakukan secara
ilegal.
Andi Susilo (2013: 63) menyebutkan bahwa ekspedisi muatan
kapal laut (EMKL) yang berganti nama menjadi perusahaan
pengurusan jasa kepabeanan (PPJK) sejak tanggal 1 April 1997
merupakan perusahaan yang di perlukan dalam kelancaran pengurusan
dokumentasi ekspor dan impor di wilayah pabean.
Perusahaan jasa ini juga berperan dalam kelancaran dalam proses
stuffing (pemuatan barang ke dalam peti kemas) di gudang ekportir dan
proses unstuffing (menurunkan muatan dari peti kemas) di gudang
importir. Dalam melaksanakan kegiatan ekspor, EMKL mempunyai
ruang lingkup seperti berikut:
pengurusan barang-barang ekspor, impor maupun lokal atau
khusus untuk muatan lokal.
ekspor serta pembayaran biaya-biaya pelayaran dan pelabuhan
lainnya.
darat dari gudang eksportir ke gudang pelabuhan atau sebaliknya,
dari gudang pelabuhan ke gudang eksportir.
d. Penyediaan gudang atau lapangan penimbunan sementara, yaitu
menyediakan tempat penimbunan atau penyimpanan barang-barang
sambil menunggu pengapalan atau dikeluarkan untuk diserahkan
pada penerimanya.
pengukuran, penimbangan dan pemeriksaan merk dan lain-lain atas
perintah pemlik barang.
harus dibuat dari Eksportir atau pun dari pihak-pihak lain. Adapun
dokumen ekspor yang harus ada dalam pelaksanaan ekspor barang
adalah :
a. Kontrak Penjualan atau Sales Contract
Sebagai dokumen pelengkap, berguna sebagai pegangan kedua
belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli dengan
persyaratan yang harus dipenuhi oleh masing-masing.
b. Purchase Order
telah memberikan order untuk barang-barang yang yang dirinci
11
pembeli tentang barang yang akan diimpor.
c. Order Confirmation (O.C)
peasanan,
e. Packinh List
harus mengikuti Commercial Invoice.
f. Certificate of Analysis
Andi Susilo (2008: 81) menyebutkan :
a. Packing List
diekspor ke luar negeri. Terdapat data seperti nomor packing list,
tanggal, jumlah barang, nama barang, berat kotor, berat bersih.
b. Invoice
Dokumen yang memuat data dan informasi barang yang akan di
ekspor serta nilai barang dalam mata uang asing. Data yang
terdapat pada invoice antaranya nomor invoice, tanggal pembuatan,
data eksportir.
oleh eksportir yang nantinya diserahkan kepada perusahaan
pelayaran (Shipping Line), Fright Forwarder atau Perusahaan
Penyedia Jasa Kepabeanan.
12
Negara asal pembuatan barang ekspor).
Herman Budi Sasono (2013: 49) menyebutkan :
a. PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang)
Dokumen yang diterbitkan oleh instansi-instansi pemerintah
yang ditunjuk di negara eksportir sehubungan dengan barang
yang diekspor.
Merupakan dokumen pengapalan yang paling penting karena
mempunyai sifat jaminan atau pengamanan.
Daud S.T. Kobi (2011: 22) menyebutkan :
c. Polis Asuransi (Insurance Policy)
adalah dokumen yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi
yang menyatakan kesediaannya untuk memberi penggantian
karena suatu kerugian atas barang yang diangkut, karena terjadi
kerusahan barang atau kecelakaan sarana pengangkut.
4. Pihak-pihak yang Terkait dalam Pengurusan Dokumen Ekspor
Adapun pihak-pihak atau instansi-instansi yang terkait dalam
pengurusan dokumen ekspor adalah :
ekspor maupun sebagai uang muka jaminan L/C. Peranan bank
devisa sangat penting untuk pembukuan L/C. (Andri Feriyanto,
2015: 26)
EMKL atau PPJK (Perusahaan Penyedia Jasa Kepabeanan) sejak 1
April 1997 merupakan perusahaan jasa yang diperlukan dalam
13
pabean. (Andi Susilo, 2011: 63)
d. Perusahaan Asuransi
internasional. (Andi Susilo, 2011: 64)
e. Departemen Perdagangan
yang disebut dengan COO (Certificate Of Origin) yang merupakan
surat pernyataan bahwa komoditas yang diekspor tersebut benar-
benar dibuat Indonesia. (Andi Susilo, 2011: 64)
f. Bea dan Cukai
importir dalam arus barang dan penumpang di wilayah pelabuhan.
(Andi Susilo, 2011: 65)
1. Sejarah Berdirinya PT. Ritra Cargo Indonesia Cabang Semarang.
Di mulai dari Nama dan Alamat Perusahaan
a. Nama : PT. Ritra Cargo Indonesia Cabang Semarang
b. Kantor Pusat : Jl. Puri anjasmoro bloc EE II Semarang
c. Telepon : (62-24) 7613833
d. Faximile : (62-24) 7607927
e. Email : [email protected]
Awal mula PT. Ritra Cargo Indonesia pada tahun 1979 bertempat di
Jakarta, Bapak Anthon Riyanto mulai merintis perusahaan jasa yang
bergerak di bidang jasa logistic. Sebagai awal dirintisnya, beliau
menangani pekerjaan sebagai sub EMKL dari beberapa Perusahaan
Produsen.
14
dari berbagai pihak untuk menangani kegiatan jasa pengiriman khusus
lokal. Hal tersebut dibuktikan dengan dibukanya kantor cabang pada
tahun 1985.
kebutuhan pasar, pada tahun 1995 berkembang ke sektor lain. Selain
tetap menangani jasa pengiriman lewat darat dan laut berkembang
melebarkan sayap yaitu pengiriman melalui udara.
Selain di bidang logistik, pada tahun 1995 perusahaan berusaha
untuk lebih meningkatkan pelayanan terhadap pengguna jasa dengan
menyediakan tempat penimbuan sementara atu pergudangan yang
dikelola secara professional. Sampai dengan saat ini, perusahaan telah
memiliki 12 kantor yaitu 10 cabang di Indonesia dan juga 2 kantor
yang berada diluar negari.
Adanya perkembangan tersebut, kami berharap dapat menjalin kerja
sama secara efisien dan efektif serta menjadi mitra kerja yang baik.
Hal ini karena kami memiliki tenaga – tenaga professional dan
berpengalaman, sarana dan prasarana sendiri serta pengalaman kerja
yang baik.
Adapun Visi dan Misi yang di miliki PT. Ritra Cargo Indonesia
sebagai berikut :
M i s i
memperlancar perekonomian dalam meningkatkan dan pemerataan
pembangunan nasional.
Ritra Cargo Indonesia adalah sebagai berikut :
a. Pelayaran
muatan ke seluruh wilayah baik Domestic maupun International.
b. Bongkar Muat
truck ke dalam TPKS atau pembongkaran barang dari TPKS ke
gudang.
menjangkau seluruh wilayah.
Perusahaan menangani hal – hal yang berkaitan dengan
pembongkaran atau pemuatanuntuk Cargo dalam container dan
dalam kapal (non container).
a. Menjalankan usaha dalam bidang Ekspedisi Muatan Kapal Laut
(EMKL).
kegiatan usaha pengurusan dokumen dan pekerjaan menyangkut
penerimaan dan penyerahan muatan yang diangkut melalui laut,
untuk diserahkan kepada atau diterima dari perusahaan Pelayaran,
dan penyediaan sarana angkutan barang dan angkutan serta suplai
kebutuhan angkutan laut.
EMKL/FF untuk melakukan ekspor/impor barang.
3. Struktur Organisasi
mencapai tujuan bersama. Adapun bentuk-bentuk organisasi dibagi
menjadi tiga yaitu :
a. Organisasi Lini
langsung tercermin sebagai rantai serta diturunkan ke bawah
melalui tingkatan organisasi. Yaitu suatu organisasi dimana hal
yang berhak oleh satuan-satuan staff atau para spesialis untuk
menyerahkan, memberi rekomendasi, atau konsultasi kepada
personalia lini, ini tidak memberikan wewenang kepada anggota
staff untuk memerintah lini mengerjakan kegiatan tertentu.
b. Organisasi Staff Fungsional
yang dijalankan oleh PT. Ritra Cargo Indonesia adalah berbentuk
organisasi lini atau lurus. Dimana dalam kedudukan organisasi
disini hanya ada satu kesatuan perintah dan komando. Perintah
tersebut langsung dari pusat, pimpinan tertinggi kemudian langsung
pada bawahannya. Adapun struktur organisasi PT. Ritra sebagai
berikut :
Semarang
DIREKTUR
Koordinator
Operasional
Bagian
Marketing
Adm.
Keuangan
Bagian
Trucking
Operasional
Ekspor/Impor
17
organisasi tersebut adalah sebagai berikut :
1. Direktur
maksud dan tujuannya.
mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c. Mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang
segala hal dan segala kejadian, mengikat perseroan dengan
pihak lain dengan Perseroan, serta menjalani tindakan baik
yang mengenai pengurusan ataupun kepemilikan.
d. Bertanggung jawab dalam kebijakan-kebijakan perseroan
dengan mengindahkan tanggungjawab pada perseroan.
2. Bagian Administrasi/Keuangan
d. Membayar gaji karyawan/kru perusahaan.
e. Mempersiapkan tagihan-tagihan.
3. Bagian Marketing
mengembangkan perusahaan untuk mencari customer.
b. Mempromosikan perusahaan agar supaya tercapai tujuan
yang dimaksud.
b. Melaksanakan dan membagi tugas operasional di lapangan.
c. Mengkordinir petugas oprasional sesuai bagian masing-
masing.
18
muatan ekspor/impor perusahaan lain, dengan tujuan yang
telah ditentukan.
termasuk pengambilan D/O ada seel di perusahaan pelayaran.
c. Pengurusan PLAB untuk ekspor/impor dan pembayaran
warkat dana di bank termasuk bertanggung jawab masuknya
container atau barang ekspor impor sampai di pelabuhan/
CFS.