DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

RISALAH RAPAT KERJA DENGAN KEPALA BADAN

NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)

Selasa, 8 Januari 2019

Tahun Sidang : 2018-2019

Masa Persidangan : III

Jenis Rapat/ke- : Rapat Kerja / ke - 2

Dengan : Kepala BNPB

Sifat Rapat : Terbuka

Hari, Tanggal : Selasa, 8 Januari 2019

Waktu : Pukul 14.00 WIB

Tempat : Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai

1

Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270

Ketua Rapat : Dr. H.M. ALI TAHER, S.H., M.Hum.

Sekretaris Rapat : Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.

Acara : 1. Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2018;

2. Isu-isu Aktual

Hadir : 16 orang dari 50 orang Anggota Komisi VIII DPR RI.

1. Kepala BNPB beserta jajarannya

KETUA RAPAT (M. ALI TAHER / F-PAN): Bismillahirrahmanirrahim. Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, dan Salam sejahtera untuk kita semua, Yang terhormat Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR Republik Indonesia, Yang terhormat Saudara Kepala BNPB beserta jajarannya, dan Hadirin yang berbahagia, Mengawali Rapat pada siang hari ini pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, hanya kepada-Nya lah kita menyembah dan hanya kepada-Nya lah kita memohon pertolongan dan hanya kepada-Nya lah kita kembali. Maka pada sore hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga dapat mengikuti Rapat Kerja Komisi VIII DPR dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Bapak Willem sahabat saya yang terhormat.

Sebelum acara dilanjutkan marilah kita bersama-sama berdoa menurut keyakinan kita masing-masing, pada kesempatan ini marilah bagi yang muslim membacakan Ummul Kitab Al-Fatihah.

(DOA MULAI)

(DOA SELESAI)

Sesuai dengan Rapat-rapat DPR Masa Persidangan III Tahun Sidang 2018-2019 yang telah diputuskan dalam Rapat konsultasi pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI antara Pimpinan DPR RI dan Fraksi-fraksi DPR RI tanggal 11 Desember 2018 dan sesuai dengan keputusan Rapat Internal Komisi VIII tanggal 7 Januari 2019, maka pada hari ini Selasa 8 Januari 2019 Komisi VIII DPR RI menyelenggarakan acara Rapat Kerja dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang agendanya adalah Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun 2018 dan isu-isu aktual. Hadirin yang kami hormati,

Menurut laporan dari sekretariat Komisi VIII DPR RI, pada Rapat kali ini telah tandatangan sebanyak 16, hadir 14, Fraksi 9, yang Izin 10 dari 50 Anggota Komisi VIII DPR RI. Sesuai Tata Tertib DPR RI Pasal 251 Ayat(1) quorum telah tercapai, atas persetujuan Kepala BNPB serta Pimpinan dan Komisi VIII DPR RI Rapat ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 14.00 WIB)

Adapun acara Rapat hari ini adalah:

1. Pengantar Ketua;

2. Penjelasan Kepala Badan BNPB mengenai evaluasi pelaksanaan APBN tahun 2018 dan isu-isu aktual;

3. Tanya jawab; 4. Kesimpulan; 5. Penutup.

Apakah acara tersebut dapat kita setujui?

(RAPAT:SETUJU) Selanjutnya kita berakhir pada pukul berapa? pukul, kita sementara 16.00

WIB ya? Oke.

(RAPAT:SETUJU) Saudara Kepala BNPB beserta jajaran yang kami hormati, Secara yuridis pembahasan evaluasi pelaksanaan APBN tahun 2018 adalah dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 23 Ayat(1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 yang menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan Undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran Rakyat. Secara kewenangan pembahasan evaluasi pelaksanaan APBN tahun 2018 juga merupakan pelaksanaan kewenangan Komisi VIII DPR RI dibidang anggaran Pasal 98 Ayat (2) huruf D dan Undang-undang nomor 17 tahun 2014 yang diubah dengan Undang-undang 42 tahun 2014 tentang MD3 yang menyebutkan bahwa Salah satu ruang lingkup tugas Komisi VIII DPR dibidang anggaran antara lain mengadakan pembahasan laporan keuangan negara dan pelaksanaan APBN termasuk hasil pemeriksaan BPK yang berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya. Selain itu juga disebutkan Pasal 98 Ayat (3) huruf D tentang tugas Komisi dibidang pengawasan adalah antara lain melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Hadirin yang kami hormati, Mengacu kepada ketentuan Undang-undang tersebut diatas Rapat hari ini bermakna strategis karena mengevaluasi pelaksanaan APBN BNPB tahun 2018, selain itu juga membahas berbagai isu aktual yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi BNPB. Oleh sebab itu Komisi VIII DPR RI ingin mendapat penjelasan antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan APBN BNPB Tahun Anggaran 2018, program apa saja yang sudah dicapai dan belum tercapai pelaksanaannya?

2. Bagaimana implikasi pelaksanaan APBN BNPB Tahun Anggaran 2018 terhadap target capaian kinerja BNPB?

3. Isu-isu aktual antara lain: a. Bagaimana program Badan BNPB dalam mengantisipasi kesiapan

masyarakat dalam menghadapi bencana, terutama bencana hidrometeorologi, gempa, dan tsunami yang beberapa waktu terakhir semakin banyak menimbulkan korban jiwa dan harta?

b. Mohon dijelaskan tentang tindak lanjut update penanganan bencana Lombok, Palu, Banten, Lampung, serta Sukabumi dan hal-hal lain yang diperlukan.

Demikian pengantar yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya sesuai dengan acara yang telah kita sepakati, kami persilakan kepada Kepala BNPB untuk menyampaikan penjelasan seluas-luasnya, sedalam-dalamnya, tidak dibatasi tapi mohon dipahami, kami persilakan.

Mohon izin ada penambahan Anggota Komisi VIII: 1. Nomor A508 Bapak H. Lukman Hakim hasibuan, PPP, Sumatera Utara III 2. A559 Pdt. Tetty Pinangkaan, S.Th, Hanura, dari Sulteng

Kami persilakan Pak Jenderal. KEPALA BNPB:

Terima kasih Bapak Ketua.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, dan Salam sejahtera bagi kita semua, Yang terhormat Bapak Ketua Komisi VIII DPR RI, Yang terhormat Bapak-bapak Pimpinan Komisi VIII, Yang terhormat Bapak/Ibu Anggota Komisi VIII, Tentunya untuk mengawali kegiatan kita pada siang hari ini, saya ingin mengajak kita sekalian untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena pada siang hari ini kita bisa melaksanakan Rapat Kerja dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun, tentunya kita juga bersyukur bahwa tahun 2018 telah dapat kita lalui dengan baik. Tentunya pada kesempatan yang baik ini pula izinkan saya beserta seluruh staf menyampaikan selamat tahun baru 2019 semoga di tahun 2019 ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya dan menjadikan barokah bagi kita semua dalam pengabdian kita kepada bangsa dan negara. Dalam kesempatan ini juga kami diminta untuk menyampaikan Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2018 dan isu-isu aktual. Uintuk mengawali laporan kami, kami akan menyampaikan rekaman data kejadian bencana di tahun 2018. Total bencana di tahun 2018 itu tercatat 2572, dari bencana tersebut telah menyebabkan korban meninggal dunia dan hilang sebanyak 4814 jiwa, lalu masyarakat yang terdampak berjumlah sepuluh juta dua ratus tiga puluh sembilan, kerusakan akibat bencana ada 320 rumah yang rusak berat, belum termasuk yang rusak sedang dan ringan, lalu fasilitas pendidikan rusak 1736, fasilitas kesehatan yang rusak 106, fasilitas peribadatan yang rusak tercatat 857, itu adalah gambaran kejadian bencana tahun lalu. Lalu bagaimana pelaksanaan APBN Tahun 2018, kami laporkan disini kami memiliki 3 program:

1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya; 2. Program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur BNPB; 3. Program penanggulangan bencana.

Jadi pagu awal adalah Rp749,380Miliar, lalu ada tambahan DSP sebanyak enam koma empat ratus tiga puluh dua, lalu hibah dari RRT sepuluh Miliar nol enam delapan, pagu akhir menjadi tujuh Triliun seratus enam puluh dua koma sekian Miliar realisasinya 98%, jadi masih ada sisa anggaran sebanyak delapan puluh tiga Miliar seratus delapan puluh tujuh koma sekian juta.

Pelaksanaan APBN tahun 2018 secara terinci ada disini, tidak akan kami bacakan satu per satu. Yang berikutnya adalah upaya kesiapsiagaan dan mitigasi bencana anggaran sebanyak Rp36,73Miliar, yang terserap adalah 97,19%. Berikutnya

Upaya kesiapsiagaan dan mitigasi bencana ini ada di Direktorat II di Kedeputian I Anggaran yang tersedia adalah Rp45,8Miliar, sedangkan penyerapan adalah 97,42%. Untuk upaya kesiapsiagaan dan mitigas bencana yaitu Direktur III di Kedeputian I capaian kegiatan tahun anggaran 2018 terdiri dari pembangunan desa tangguh bencana, relawan penanggulangan bencana, forum PRB, rekomendasi dan perbaikan, total angggaran yang disediakan adalah empat puluh lima M koma delapan tiga lima, sedangkan total realisasinya empat puluh Miliar koma dua ratus empat puluh sembilan M.

Untuk optimalisasi dalam kedaruratan bencana terdiri dari rekomendasi kebijakan pemberian bantuan darurat targetnya 53 rekomendasi, capaiannya 53 rekomendasi, lalu untuk pagu anggaran yang disediakan satu Miliar tujuh ratus tujuh puluh juta sekian, realisasinya satu koma tujuh ratus enam puluh sembilan Miliar sekian, realisasinya 99,52%. Sedangkan rekomendasi pemberian bantuan perbaikan darurat targetnya 30 rekomendasi terpenuhi semua yaitu 30 rekomendasi, pagunya adalah tadi sudah kami jelaskan jadi realisasinya keseluruhannya adalah 99,52%.

Optimalisasi dalam kedaruratan bencana, fasilitasi dan koordinasi penanganan pengungsi, target keseluruhan keuangan sebesar Rp6Miliar dan yang telah terealisasi sebesar lima koma sembilan delapan dua Miliar, jadi presentasi hasil yang diperoleh adalah 99,71% yaitu kegiatannya melaksanakan pendataan, pendampingan, pemantauan, dan melaksanakan pembinaan teknis. Slide berikutnya Optimalisasi dalam kedaruratan bencana untuk Direktorat Tanggap Darurat tahun 2018 untuk tim reaksi cepat yang terlatih, bimbingan teknis personil TRC pusat yang terlatih itu untuk daerah wilayah Barat Mei 2018 Kabupaten Bandung Barat 94 peserta dari 20 BPBD Provinsi, TRC daerah wilayah tengah dilaksanakan November 2018 yaitu Kabupaten Bandung Barat pesertanya adalah 125 dari 26 BPBD Provinsi Kabupaten Kota, lalu TRC daerah wilayah tengah 100 peserta dari 26 BPBD Provinsi Kabupaten Kota. Untuk optimalisasi dalam kedaruratan bencana untuk Direktorat Tanggap Darurat menyalurkan Dana Siap Pakai sebesar yang sudah di realisasikan adalah enam Triliun empat ratus dua Miliar sekian yang diberikan disitu disebutkan ada 24 Provinsi. Lanjut Untuk rehabilitasi dan rekonstruksi dalam membangun kembali kehidupan masyarakat pasca bencana untuk tahun 2018 total hibah berjumlah Rp602,3Miliar itu

diberikan di beberapa Provinsi sebagaimana yang tertayang yaitu Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Karo, lalu Kabupaten Sleman, Kulonprogo dan seterusnya Provinsi Jawa Timur, jadi total semua adalah Rp602,3Miliar. Rehabilitasi dan rekonstruksi dalam membangun kembali kehidupan masyarakat pasca bencana jadi untuk PERGUB nomor 35 Tahun 2018 tanggal 2 November disana disebutkan bahwa untuk total kerusakan berjumlah Rp12,350Triliun, sedangkan kerugian yang diderita sebanyak lima Triliun koma delapan ratus lima puluh satu Miliar sehingga untuk kebutuhan keseluruhan adalah sebelas Trilun delapan ratus tujuh Miliar sekian, itu untuk Nusa Tenggara Barat. Lalu untuk rehabilitasi dan rekonstruksi dalam membangun kehidupan masyarakat pasca bencana, gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah untuk kerusakan di 4 wilayah tercatat disini adalah enam belas Trilun koma empat ratus tujuh puluh empat Miliar sekian, lalu kerugian di 4 wilayah tersebut tercatat empat Trilun koma empat ratus enam belas Miliar sekian. Lanjut Untuk rehabilitasi dan rekonstruksi dalam membangun kembali kehidupan masyarakat pasca bencana, aset hasil bantuan hibah RR 2015-2015 disini bisa dilihat bahwa untuk tahun anggaran 2018 disitu sebesar Rp602.333.000.000,-. Untuk penguatan logistik dan peralatan dalam penguatan penanggulangan bencana yaitu pelayanan, pengadaan dan distribusi peralatan kebencanaan sebagaimana yang tercantum disana mulai dari inventarisasi ketersediaan dan kebutuhan, melakukan pengadaan peralatan, melaksanakan gelar peralatan, melakukan pengiriman peralatan, melakukan penyelesaian bantuan pemerintah, menyewa gudang, melakukan pemeliharaan peralatan. Lalu yang berikutnya adalah dokumen rekomendasi kebijakan tata kelola peralatan kebencanaan yang terdiri dari: koordinasi, ketersediaan dan pemenuhan peralatan, monitor dan evaluasi pengelolaan peralatan, kajian peralatan kebencanaan, bimbingan teknis pengenalan peralatan, dana semua yang diperlukan atau DIPA atau Pagu yang dialokasikan adalah seratus sebelas Miliar koma enam nol satu, sedangkan realisasinya sebesar seratus sebelas Miliar koma lima satu enam juta, sisanya masih dua koma sekian M total serapan semuanya 98,16%. Untuk penguatan logistik dan peralatan dalam penguatan penanggulangan bencana untuk anggaran enam puluh dua Miliar koma dua ratus empat puluh tujuh juta sekian, sedangkan realisasinya lima puluh delapan M koma tujuh ratus delapan puluh delapan juta, sehingga realisasi penyerapan 94,5%. Untuk keinspektoratan akuntabilitas transparansi dan pengawasan keuangan, untuk capaian kinerja Inspektorat II yaitu pendampingan yaitu melaksanakan pendampingan ke BPBD Provinsi Kabupaten Kota, penerima bantuan dana penanggulangan bencana, lalu melakukan sosialisasi, review keuangan, audit, Monev, BLHP. Akuntabilitas transparansi pengawasan keuangan II, capaian anggaran Inspektorat II tahun 2018 anggarannya yang dialokasikan atau pagunya Rp6,5M, total anggaran yang terealisasi adalah Rp6.440.000.000 atau sama dengan 99,08%. Jadi layanan audit internal daya serapnya 99,52%, lalu untuk pendampingan koordinasi dan konsultasi 99,31%, untuk pengawasan yang terserap anggarannya adalah 98,94%. Capaian kinerja dan anggaran Inspektorat I tahun anggaran 2008 adalah target output-nya 32 laporan, realisasi output-nya 32 laporan, persentase 100%, pagu anggarannya adalah tiga M sembilan ratus empat puluh enam juta sekian,

realisasi anggaran tiga Miliar delapan ratus sembilan puluh empat koma sekian Miliar sehingga total prosentasenya adalah 98,68%. Untuk peningkatan kapasitas sumber daya penanggulangan bencana, untuk simulasi internasional ditargetkan ada 10, yang berealisasinya 20, jadi ini melebihi dari target yang ditentukan. Untuk simulasi penanggulangan bencana daerah targetnya 105%, terpenuhinya 105%. Lalu untuk diklat teknis yang dilaksanakan di Pusat Pelatihan Pusdiklat BNPB di Sentul, itu ditargetkan 390, tapi hanya diikuti 368 orang, untuk diklat teknis yang dilaksanakan di daerah-daerah yang ditargetkan 520 yang terealisasi 509 orang, sedangkan diklat teknis lainnya ditargetkan 100 orang yang diikuti 94 orang, diklat struktural ditargetkan 15 orang yang mengikuti 16 orang, untuk diklat fungsional ditargetkan 25 orang yang mengikuti 31 orang. Untuk diklat teknis penanggulangan bencana APBN dan Non APBN tahun 2018, untuk APBN jadi kita telah melaksanakan pelatihan untuk 877 orang, sedangkan yang non APBN adalah sebanyak 498 orang, diklat teknis di Sentul sebagaimana yang tertera didalam slide kami ada 7 macam kegiatan diklat sedangkan diklat teknis lainnya ada 4 jenis pelatihan. Data informasi dan kehumasan dalam peningkatan budaya sadar bencana. Untuk penguatan pus dan ops daerah fasilitas pus dan ops sehingga 2018 untuk di Provinsi 30 BPBD, untuk Kabupaten Kota ada 129 BPBD, jadi 25% dari total Kabupaten Kota, keterangannya adalah 40 Kabupaten Kota merupakan prioritas RPJMN 2014-2019. Lanjut Penguatan komunikasi radio kebencanaan. Fasilitas hingga 218 ada 31 BPBD Provinsi, jadi 91% dari 34 total Provinsi sedangkan untuk Kabupaten Kota ada 185 BPBD yaitu 32% dari seluruh Kabupaten Kota. BPBD yang ada sampai dengan saat ini adalah 478 BPBD dari 514 Kabupetan Kota. Sosialisasi edukasi bencana melalui sandiwara radio itu ada 50 seri judulnya asmara ditengah bencana, jadi itu ada episode 3 dilaksanakan di 50 Kota Sumatera 32. KETUA RAPAT: Tolong Pak judulnya tadi? KEPALA BNPB: Iya, memang ini permintaan masyarakat Bapak Ketua tidak mau diganti judulnya, jadi ini sudah 3 tahun, 4 tahun ulangi, jadi 2018 itu adalah tahun ke-4 sehingga ini memang permintaan masyarakat judulnya tidak mau dirubah. Jadi kita laksanakan di 32 Kota Jawa, 12 Kota yaitu Bali dan NTB, 16 Kota Kalimantan. Di pancarkan di 80 radio lokal, didengar oleh 87 juta warga, jadi peminatnya cukup banyak. Kalau kita lihat kejadian bencana tahun 2018, trend bencana Indonesia kalau kita lihat dari tahun 2003-2018 kita lihat memang tahun lalu untuk tahun 2017 itu kejadian bencananya 2862 kali sedangkan 2018 kejadian bencananya 2572 tapi dampaknya jauh lebih masif. Jadi tercatat empat ribu sekian orang yang meninggal dunia, lalu yang terdampak sepuluh juta sekian lebih orang, ini setelah kami amati memang selama ini bencana hidrometeorologi masih mendominasi kejadian bencana walaupun tingkat atau frekuensi kejadiannya lebih banyak namun untuk

bencana-bencana yang bersifat sudden onset seperti gempa, jumlah frekuensinya sedikit tapi dampaknya lebih luar biasa. Peta sebaran jumlah kejadian bencana seperti yang di gambar, jadi ada 5 Provinsi yang menempati terbesar:

1. Di Jawa Tengah 582 kali; 2. Jawa Timur; 3. Jawa Barat; 4. Aceh; 5. Kalimantan Selatan.

Lalu bagaimana prediksi bencana hidrometeorologi untuk tahun 2019? Kalau kita lihat untuk tahun 2019 musim akan normal itu berdasarkan prediksi cuaca dari BMKG:

1. Tidak ada El Nino dan La Nina yang menguat intensitasnya sehingga musim penghujan dan kemarau bersifat normal;

2. Prediksi kejadian bencana 2019 tidak akan jauh dari jumlah pada tahun-tahun sebelumnya, kami perkirakan kurang lebih akan mencapai 2500 kejadian bencana;

3. Diprediksikan bencana hidrometeorologi, banjir, longsor, dan puting beliung masih akan mendominasi bencana selama 2019. Diperkirakan lebih dari 95% adalah bencana hidrometeorologi, hal ini memang disebabkan karena perubahan iklim, karena degradasi kerusakan lingkungan, gastritis, dan lain sebagainya. Banjir dan longsor masih akan banyak terjadi di daerah-daerah yang rawan banjir dan longsor sesuai dengan peta rawan banjir dan longsor. Lalu kebakaran hutan dan lahan masih akan terjadi, tetapi dapat diatasi dengan lebih baik dengan pengalaman selama 3 tahun ini. Penyelenggaraan Pemilu, Legislatif dan Presiden, Wakil Presiden pada

tanggal 17 April akan berpengaruh dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, maksudnya apabila pada saat itu terjadi bencana maka upaya penanggulangan bencana itu harus diantisipasi jangan terpengaruh oleh situasi Pilpres tersebut. Di prediksi gempa akan terjadi selama tahun 2019, rata-rata setiap bulan ada sekitar 500 kejadian gempa di Indonesia. Bapak/Ibu yang sangat kami hormati, Bahwa sesar pada tahun 2010 ditemukan ada 83 fault line atau sesar, di akhir tahun 2016 telah ditemukan sesar-sesar baru, bukan berarti baru muncul tetapi baru ditemukan jadi total semua menjadi 294 fault line. Gempa bumi tidak dapat diprediksi secara pasti, memang belum ada teknologi yang mampu memprediksi sebelum terjadi gempa. Potensi tsunami sangat bergantung dari besaran gempa bumi dan lokasinya, ini juga belum dapat kita prediksi karena tsunami berkaitan dengan gempa bumi. Hanya pada saat terjadi di Selat Sunda itu tsunami bukan disebabkan oleh gempa, tetapi disebabkan oleh longsoran erupsi Gunung Anak Krakatau dimana terjadi kelongsoran sebesar 64.000 hektar. Erupsi Gunung Api tidak dapat di prediksi kapan akan berakhir, ini salah satu contohnya adalah di Sinabung, jadi Sinabung sekarang masih dalam status Awas. Jadi memang betul bahwa tiap Gunung memiliki karakteristik sendiri, dari 127 Gunung di Indonesia yang aktif saat ini terdapat 1 Gunung bersifat Awas, 4 Gunung bersifat Siaga, dan 16 Gunung berstatus Waspada. Perlu kami laporkan juga memang jumlah masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana erupsi Gunung Merapi itu totalnya 3,5 juta orang sebagaimana yang disampaikan oleh Badan Vulkanologi.

Isu-isu aktual, intensitas dan frekuensi bencana yang meningkat termasuk jenis bencana baru antara lain Likuifaksi dan Tsunami tanpa didahului adanya gempa.

Mohon izin kami melaporkan dengan mangamati kejadian gempa yang di Lombok, dimana di Lombok ini tidak pernah terjadi kalau ada suatu gempa dengan skala yang cukup besar akan diikuti lagi dengan skala yang cukup besar, diikuti lagi dengan besar tiga kali berturut-turut. Jadi situasi ini kita berpengalaman, pada saat terjadi erupsi pertama kita melakukan pendataan dan verifikasi, lalu terjadi erupsi kedua merubah data tersebut. Nah kejadian yang beruntun belum lagi yang ratusan kali gempa susulan menyebabkan traumatik bagi masyarakat atau semua orang yang tinggal didaerah tersebut. Begitu juga dengan Sulawesi Tengah, Sulawesi Tengah bencana Sulawesi Tengah itu agak unik, jadi pertama kali terjadi gempa, disusul Tsunami, disusul Likuifaksi, disusul dengan longsor, jadi ada 4 jenis bencana terjadi sekaligus di tiga wilayah, ya jadi kejadian bencana tersebut terjadi di Ibukota Provinsi. Dengan demikian maka sentra ekonomi, sentra pemerintahan untuk Sulawesi Tengah sangat terganggu, pada saat itu kami dalam waktu 12 jam sudah tiba ditempat dan melihat bagaimana dahsyatnya dampak dari bencana tersebut. Disaat itu begitu terjadi bencana, disana ratusan jenazah ada dimana-mana, kebutuhan sangat meningkat, kebutuhan sumber daya sangat meningkat, namun ketersediaan sangat terbatas, karena bencana tersebut akses untuk jalan juga terganggu baik udara, darat dan laut. Jadi ini yang sedang kita pelajari bagaimana untuk mengantisipasi kejadian-kejadian bencana yang tidak terduga tersebut.

Lalu yang ketiga, bencana yang terjadi di Selat Sunda. Pada saat ada gelombang pasang menghantam di Pantai, jadi Pandeglang, Tanjung Lesung ya di daerah bencana yang di Banten itu, Sumur juga. Jadi pada saat terjadi gelombang pasang orang masih ragu-ragu ini tsunami apa bukan, begitu saya mendengar ada berita itu saya mencoba search. Bayangan saya kalau tsunami pasti dipicu oleh gempa bumi, kita cari di seluruh Badan-badan yang seperti BMKG yang Internasional, tidak ada berita tentang gempa. Ternyata di kemudian beberapa saat kemudian kita tahu bahwa tsunami tersebut disebabkan oleh longsoran akibat erupsi Gunung Anak Krakatau, jadi 64000 hektar tanah yang longsor sehingga menyebabkan ini. Jadi banyak beberapa hal kejadian bencana di 2018 yang perlu terus kita antisipasi dengan melakukan upaya mitigasi baik itu struktural maupun non struktural termasuk membangun kesiapsiagaan.

Jadi demikian Bapak Ketua, Bapak/Ibu sekalian yang dapat kami laporkan. Selanjutnya kami mohon pengarahan dari Bapak/Ibu sekalian.

Terima kasih.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. KETUA RAPAT: Wa 'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penjelasan bapak Kepala. Di Palu itu 4 in 1, bukan 3 in 1, 4 in 1, Tsunami, Gempa, Likuifaksi, dan Longsor ya luar biasa. Terima kasih informasinya cukup aktual. Lanjut kepada

pertanyaan para Anggota, di meja Pimpinan sudah ada beberapa, pertama Pak H. Choirul Muna. F-NASDEM (Drs. KH. CHOIRUL MUNA): Terima kasih Pimpinan. Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Choirul Muna, Anggota Komisi VIII dari Fraksi Partai Nasdem, Dapil Jawa Tengah VI, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo. Pimpinan, Anggota Komisi VIII yang terhormat, Bapak Kepala BNPB, Pak Sestama, beserta Deputi dan jajarannya yang hadir ditempat ini yang kami hormati, Pertama-tama kami apresiasi atas gerak cepat yang dilakukan oleh BNPB. Yang kedua bahwa kami juga apresiasi pada Presiden yang mana tentang kebencanaan ini bahwa Presiden mengusulkan untuk pelajaran kebencanaan di sekolah-sekolah yang ada, tetapi yang kita lihat bahwa saya tidak cocok dengan Mendikbud yang mana Mendikbud ini akan memasukkan sebagai sisipan saja. Kalau saya cocok sebagai muatan lokal karena kebencanaan itu di daerah masing-masing berbeda, Provinsi yang ada kelautannya misalkan di Kepulauan Riau itu berbeda dengan yang ada di Jawa Tengah misalkan seperti yang ada di Magelang karena seperti yang ada di Pandeglang itu yang di pesisir barangkali ada tsunami tapi kalau yang ditengah barangkali kayak Kalimantan Tengah dan lain sebagainya tidak ada. Oleh karenanya saya cenderung kalau itu dimasukkan sebagai muatan lokal gitu loh, tetapi itu bukan merupakan suatu sisipan tetapi muatan lokal.

Kemudian yang kedua kami juga mengapresiasi dari apa yang Presiden ajukan bahwa 2019 ini adalah ada penambahan Rp15Triliun untuk penganggaran kebencanaan. Tetapi apa yang ada ini jadi Anggota Komisi VIII jadi anak tiri Ketua, jadi apa yang kita masukkan proposal-proposal sempat saya itu seperti ini numpuk gitu loh, tapi sudah masuk di BNPB angin surga melulu yang ada gitu loh. Jadi waktu RKAKL kita itu disodori dengan berbagai macam Bapak akan mendapatkan ini, ini, ini, kita itu begitu welcome-nya wah ini memang betul-betul ini Pak Willem ini orangnya hebat, orangnya ganteng, ternyata baru angin surga kan gitu loh. Oleh karenanya ini 2019 ini kalau namanya angin surga melulu, waduh ini lewat Komisi VIII ini. Oleh karenanya kami betul mohon kepada Pak Willem barangkali saya mendengar bahwa ini adalah dimasa akhir-akhir jabatan beliau, biasanya orang akhir masa jabatan itu akan memberikan suatu hadiah kan gitu loh, nah oleh karenanya kami tunggu hadiah dari Pak Willem untuk Anggota Komisi VIII yang ada di Dapilnya masing-masing.

Terima kasih dari kami.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT: Wa 'alaikum salam.

Memang Pak Choirul sudah tahu kapannya? Belum kan? Belum dong, Tuhan belum turun. Lanjut ke Pak KH. Lukman Hakim Hasibuan, Anggota baru dari Partai Persatuan Pembangunan, Sumatera Utara III. F-PPP (H. LUKMAN HAKIM HASIBUAN): Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya termasuk Anggota baru di Komisi VIII. Saya hanya satu menyampaikan perkara bencana ini jangan dianggap enteng, bisa tsunami tanpa jelas goncangannya, jadi kami mengharapkan benar-benar kita memperhatikan Rakyat yang kena. Kami yakin BNPB ini bisa menanggulangi bersama-sama, tidak ada orang yang mau mendapat musibah, Bapak-bapak juga sudah bekerja keras. Yang kedua, perlu di amati banyak LSM di pinggir-pinggir jalan mengutip untuk membawa dana, siapa yang mempertanggungjawabkan itu? Ibu-ibu, anak-anak dipinggir jalan. Sekarang sudah juga sampai kepada Masjid, saya Jumat kemarin itu di Central diumumkan oleh Pengurus, dikembangkan sajadah, siapa yang mau menyumbang? Ini pun harus dipertanggungjawabkan. Jangan kita menganggap setiap ada bencana ini kita harus membantu semua, tapi harus ada prosedurnya. Untuk perkenalan saya sebagai Anggota Komisi VIII, sementara cukup sekian. Dan Bapak-bapak bekerja dengan keras, ini amal untuk kita, tidak ada pun satu orang mau di Dunia ini mendapat musibah. Jadi terima kasih. Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. KETUA RAPAT: Terima kasih Pak Lukman. Lanjut kepada Pak KH. Dja’far Shodiq, Nasdem, Madura. F-NASDEM (K.H. DJA’FAR SHODIQ, S.H.): Terima kasih Pimpinan. Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala BNPB beserta staf yang saya hormati, Ada tiga hal Pak yang mungkin menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama adalah, saya ini ada group Whatsapp Para Tokoh Nasional, diantaranya adalah mantan Menteri Azwar Anas. Ketika ada gempa disana dibahas dan juga ada aktivis pesantren yang turun mulai dari Lombok, Palu, Banten, mereka biaya sendiri Pak. Nah hati ini terenyuh ketika ada salah seorang korban sakit mata yang harus di operasi dalam 3 hari dan Pemerintah ya khususnya BNPB tidak menyentuh sama sekali, mereka dibawa ke Surabaya di Dr. Sutomo pun juga dilempar sana sini. Saya yang satu-satunya Anggota DPR khususnya Komisi VIII yang ada di group itu malu

Pak, mau teriak kemana ini? swasta mereka berangkat kesana biaya sendiri, bawa ke Surabaya biaya sendiri, yang dibawa orang Palu Pak, akhirnya terpaksa kami di group ini urunan satu jutaan karena harus segera di operasi dalam dua hari anggarannya Rp30.000.000,- dan ditangani harus cepat. Nah tolong hal-hal seperti ini yang emergency ini tidak main-main Pak, kalau lembaga sebesar ini tidak bisa mendeteksi, lalu apa? maknanya apa gitu loh Pak. Kalau tadi dikatakan ada sisa Rp2M saya kadang-kadang sedih kenapa tidak dihabisin untuk Rakyat, kenapa harus bersisa? Sedangkan kita-kita urunan Pak untuk hal seperti itu dan mereka masih di Jawa Timur kita antarin. Yang lebih sedih lagi Rumah Sakit Pemerintah Provinsi tidak mau juga menoleh, BPJS tidak noleh, semua tidak noleh Pak. Akhirnya kami termasuk ya kebetulan saya sebut tokohnya Pak Azwar Anas karena kebetulan ada disitu, urunan berapa yang dibutuhkan, inilah bahwa kami sangat peduli, itu satu hal Pak.

Yang kedua adalah tentang di kota kami Pak, dari awal sudah saya sampaikan bahwa di Dapil saya 4 Kabupaten ini yang banjir tiap tahun sudah pasti itu saya sampah Pak, pasti banjir dan tidak hanya sekali satu, dua, tiga, sampai sepuluh kali. Tapi ini anehnya bikin Radio ditaruh Bangkalan yang tidak ada bencana, karena kebetulan Ketua BNPB-nya orang Bangkalan di Jawa Timur. Nah ini kan pola pikir seperti ini nih mari kita jangan hanya karena dekat, tapi mari lihat kualitas dan kuantitas problem yang ada di Lapangan. Saya sedih Pak ketika ada bantuan dari BNPB dipakai oleh Pemkab hanya untuk honorarium, ini kan akal-akalan. Masa bantuan dari Jakarta dipakai honorarium untuk Tagana, seakan-akan tidak ada bantuan lain, padahal Tagana itu juga kewajiban dari ya Tenaga dari Lokal juga di gabung begitu juga mereka dapat honorarium juga, nasi bungkus saja tidak ada banjir tiap tahun tidak ada bantuan. Tapi ya mereka kalau ada musibah bencana senang Pak, petugasnya senang, nah ini rejeki saya ini, Rakyatnya dibiarkan menderita. Ini fakta Pak, saya lahir di Sampang sejak sebelum lahir sampai hari ini banjir dan kalau banjir itu 2 meter tidak tanggung-tanggung. Nah tolong hal-hal seperti ini juga menjadi perhatian supaya masyarakat, ini tidak jarang kalau banjir itu mati loh Pak. Pernah Pesantrennya Kiai Alawy yang Tokoh dulu Nasional itu, begitu banjir keluar dari pondoknya hanyut Pak tidak ketemu, berbulan-bulan tidak ketemu, ya bukan pakai teknologi Pak kalau disana, pakai istikharah dimana ini mayat karena tidak ada teknologi. Jadi teknologinya ya dari Yang Kuasa istikharah, orang pintar yang dicari ketemu Pak, itu cara-cara kita yang disana.

Yang terakhir juga disitu ada pembangunan Pak yang cukup luas untuk mengantisipasi banjir ini. Saya tidak tahu apakah BNPB terlibat disitu karena itu yang melakukan PU lah perluasan sungai, tanggul apa semacamnya, tapi ya juga kalau saya analisa itu masih kepalang tanggung karena sistemnya dari Sungai masuk Kota disedot pakai mesin untuk masuk ke Sungai lagi. Ini kenapa kok tidak ada embung yang besar, ini banjirnya langsung besar gitu loh Pak kok pakai kayak model mesin jadi ada sedotan air masuk ke Sungai, airnya keluar dari Sungai itu juga. Nah ini kan kalau teknologinya tidak betul bisa jadi bahaya Pak, apakah pihak Bapak ikut terlibat disitu? Saya kemarin mengusulkan seperti Pak Muna itu Desa tanggap bencana. Ada beberapa Desa Pak, jadi Kecamatan Kota itu semuanya kena tapi tidak ada kegiatan apapun disitu pasca bencana yang tanggap bencana yang begini tidak ada Pak, yang ada itu yang pernah saya dengar selama seumur hidup honorarium untuk Tagana dari Pemerintah pusat. Nah ini kan kasihan Pak kalau mulai sejak saya lahir belum lahir ini loh Pak, saya umur 51 tahun sejak saya sebelum lahir sudah banjir loh Pak, dirumah saya satu meter, dua meter sudah biasa Pak sudah terlatih saya sampai hari ini.

Sekian, terima kasih.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. KETUA RAPAT: Terima kasih. Lanjut Anggota yang terhormat Ibu Hj. Endang Maria Astuti. F-PG (Hj. ENDANG MARIA ASTUTI, S.Sg, SH): Terima kasih Pimpinan. Jadi mengevaluasi pelaksanaan APBN 2018 tentu kita harus setidaknya merefleksi apa yang sudah dilaksanakan oleh BNPB. Harapan kita kemarin itu BNPB jauh sebelumnya pada saat pembahasan anggaran atau pagu itu memang sudah bagus, tetapi karena implementasinya ini seperti yang disampaikan Pak Muna sehingga kita juga agak sedikit kurang sedikit agak kecewa karena harapan kita didaerah-daerah yang sosialisasi Pimpinan berkali-kali kita harapkan ini mampu memberikan pencerahan penanggulangan bencana secara masif kepada masyarakat itu disesuaikan dengan kearifan lokal. Namun ini sudah berjalan 2 tahun lebih dan justru bencana itu pas besar-besarnya kita belum pernah melakukan sosialisasi itu. Nah ini yang menjadi kekecewaan kita karena kita belum sempat sosialisasi, bencana sudah bertubi-tubi didaerah di Dapil kita masing-masing di Dapil rekan kita masing-masing. Nah tentu kita juga harus menyadari bahwa Indonesia tentu Ring of Fire yang sudah terkenal itu mampu dipetakan, mitigasinya itu betul-betul dipetakan. Kebetulan di BaLeg akan membuat Undang-undang penanggulangan bencana, nah kita harapkan sebetulnya ini kan harus sinergi dengan komisi VIII karena itu nanti ditangani oleh BaLeg. Oleh karena itu gimana kita ingin menyembuhkan kekecewaan kita untuk memberikan sosialiasasi didaerah agar supaya pasca bencana itu mereka tetap bukan pasca bencana itu selesai gitu. Jadi bukan pra-nya saja tapi pasca itu tetap harus mendapatkan perhatian, karena apa? fakta pasca bencana ada yang secara psikologis mereka itu masih trauma. Nah ini yang perlu mendapatkan perhatian serius dari BNPB sehingga kedepan andaikan dari Kementerian Pendidikan itu akan memasukkan bencana itu sebagai mata pelajaran tambahan atau dianggap sebagai kearifan lokal setidak-tidaknya ini mampu, tetapi peran kita juga disitu kelihatan tidak merasa peran DPR itu akhirnya hilang, jadi kita pun berfikir agar supaya kesinambungannya dengan masyarakat itu tetap ada Pimpinan. Nah kalau ini hanya sepihak saja nanti dengan Kementerian Pendidikan Pak Willem dan Pak Dody tentu apa nih terjadi PR kok masukan dari masyarakat hanya berlalu begitu saja gitu kan, kita jadi pendidikannya itu jadi pendidikan politiknya itu menjadi mandek disitu kepercayaan masyarakat terhadap politik pun akan berkurang. Nah ini kita berharap ada peran serta tentunya dari BNPB juga. Itu saja Pimpinan saya kira.

Terima kasih.

KETUA RAPAT: Terima kasih. Yang jelas komentar Pak Presiden itu terkait dengan muatan kurikulum kebencanaan tetapi itu menjadi ranahnya Kemendikbud tetapi masukkan dari Kementerian Kepala BNPB maupun dari Komisi VIII juga Komisi X. Lanjut Anggota yang terhormat Bapak H. Samsu Niang. F-PDIP (Drs. SAMSU NIANG, M.Pd): Terima kasih. Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pimpinan Komisi VIII dan seluruh Anggota Komisi VIII, Yang saya hormati Kepala BNPB dan seluruh jajarannya, Pertama juga saya mengapresiasi kerja-kerja dari BNPB yang begitu cepat dan tanggap menyelesaikan semua persoalan-persoalan bencana yang melanda Negeri kita ini yang tercinta. Mestinya Pak Willem ini diberi penghargaan gitu, karena mampu melakukan kesiapan kebencanaan dari setiap Provinsi yang telah terjadi bencana. Jadi itu mestinya BNPB diberi penghargaan kepada pemerintah dalam rangka tugas-tugasnya sebagai yang Tupoksinya untuk secepatnya melakukan rehabilitasi konstruksi untuk bencana dan itupun kedaruratan di setiap Provinsi baik di Palu, Lombok, maupun di Selat Sunda. Ini kita melihat di TV itu pun cepat dia penanganannya, mestinya BNPB mendapatkan penghargaan gitu. Dan saya kira Komisi VIII mensupport ini dan untuk BNPB ini bagaimana bisa mendapatkan penghargaan walaupun dari Presiden gitu, itu yang utama yang perlu saya sampaikan. Kemudian yang kedua, setelah tadi mendengarkan evaluasi anggaran tahun 2018. Anggaran memang baik kedaruratan maupun RR cukup besar anggaran yang telah dilakukan tapi terasa memang untuk 2018 memang sentuhan untuk Komisi VIII sangat mungkin dianggap tidak ada lah karena tadi dari teman-teman ini semua menyampaikan kepada kita ini bahwa apa yang padahal bencana-bencana di setiap daerah itu ada gitu. Bencana-bencana di setiap daerah itu ada baik itu kedaruratan maupun RR, praktis 2018 Komisi VIII tidak ada satupun yang mendapatkan sentuhan-sentuhan itu. Ini yang menjadi harapan kita pada BNPB jangan lagi terulang untuk 2019 ini untuk karena bagaimanapun juga ini Anggota DPR sesuai Undang-undang MD3 wajib memperjuangkan daerah pemilihannya gitu, wajib memperjuangkan daerah pemilihan. Tetapi kenyataannya kita tidak mampu memperjuangkan daerah pemilihan, mungkin kah apakah bencana di Lombok atau di Palu atau di Selat Sunda, mungkinkah terjadi tapi tidak mesti harus begitu, mesti harus kita sebagai anggota DPR yang mengetuk palu ya harus juga ada sentuhan-sentuhan seperti di Sulawesi Selatan. Kemarin 3 Kabupaten banjir di kampung saya, saya tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa kita mau telfon dimana ini? ya mungkin telfon habis anggaran dan lain sebagainya. Padahal kita ini sudah cari tahu wah Pak Samsu Niang di Sulawesi Selatan bermitra dengan bencana, jadi tidak ada yang kita bisa apa-apakan. Nah olehnya itu barangkali ini evaluasi mudah-

mudahan tahun 2019 ini ya wajib ini bukan kita ini, ini wajib MD3 mengamanahkan wajib anggota DPR memperjuangkan daerah pemilihannya dan itu yang ingin mestinya juga ada Pak Yolak disini. Pak Yolak kita selama ini Rapat tidak pernah hadir ini, oh sudah ada?. Jadi ini sudah harus ditindak lanjuti ini semua ini, ini penting ini supaya kemitraan itu supaya kita Anggota DPR Komisi VIII ini ada nilai dimata masyarakat bahwa memang bermitra dengan bencana, 2017 oke, 2018 tidak ada sama sekali tidak ada. Semua tadi teman-teman mengeluh, mengeluh semua, jadi saya ini penyambung lidah dari teman-teman bahwa mudah-mudahan tahun 2019 ini ya wajib lah kita memperjuangkan daerah pemilihan kita minimal ya dua Deputi yang besar cukup tadi Rp6Triliun realisasinya tadi itu cukup besar, masa 2018 tidak satupun anggota DPR dari Komisi VIII yang tersentuh oleh besarnya Anggaran itu adalah lebih kepentingan konstituennya, lebih kepentingan konstituennya, bukan untuk pribadinya, lebih kepentingan konstituennya. Jadi barangkali ini perhatian bagi kami bahwa evaluasi itu kan sudah lewat yang kita harapkan ini adalah 2019, 2019 ini bencana banjir apa ini kita tidak tahu dimana ini kita mau mengusulkan ini. Saya dikampung saya di Soppeng, di Wajo, di Barru, tidak ada yang saya bisa, apa yang saya bisa? Pak Samsu Niang hanya omong doang gitu tidak ada karena kita tidak tahu yang mana kita mau bantu sembako apa. Minimal kan Kementerian Sosial cek masuk langsung turun, nah ini tidak ada kita di BNPB ini sekarang ini. Jadi saya kira ini mungkin karena di Palu, di Lombok atau di Selat Sunda yang membuat seperti itu, tapi jangan membuat seperti itu kita jadi lupa begitu. Kalau Pak Muna tadi terang-terangan ini anak tirikan ya saya kira tidak di anak tirikan, mungkin ada kesalahan disini yang perlu kita komunikasikan jangan yang kita tahu itu selama ini BNPB tidak pernah PHP (Pemberi Harapan Palsu) ya ini kita tidak mau lagi seperti itu, kita mau seperti yang dulu lah yang selama ini cepat respon apa yang menjadi harapan-harapan kita di Komisi VIII ini. Bukan pribadi kita ini, untuk kepentingan Rakyat, untuk kepentingan konstituen kita di lapangan. Saya kira itu Pak Ketua yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi perhatian dan kami pun juga tadi saya katakan kalau perlu kita dorong kepada Presiden untuk memberikan penghargaan kepada BNPB atas kerja-kerjanya, kerja-kerjanya yang begitu bagus, yang begitu baik dalam rangka untuk percepatan pemulihan kebencanaan di Negara kita ini, cuma yang di lupa adalah Komisi VIII. Terima kasih. Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. KETUA RAPAT: Itulah Pak Samsu Niang tadi memperjuangkan aspirasi Dapilnya, yang kedua aspirasi anggota sesuai MD3. Lanjut kepada Ibu Itet Sumarijanto kami persilakan. F-PDIP (ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO, MBA.): Terima kasih Pimpinan.

Yang saya hormati Pak Willem Kepala Badan Penanggulangan Bencana, Saya ucapkan kepada seluruh yang berada di ruangan ini Pimpinan dan Anggota dan Bapak dan jajarannya selamat Tahun Baru, untuk Bapak khususnya selamat Natal. Maaf kalau suara saya agak parau, parau-parau karena teriak-teriak diluar sana. Saya setuju saya menampung beberapa komentar dari teman-teman bahwa bencana itu jangan dianggap enteng. Kemudian tentunya kami apresiasi untuk Pak Willem dan seluruh jajarannya telah bekerja keras, telah bekerja keras dan saya lihat di televisi memang kelihatan capek dan sebagainya, tapi kerja keras ini sebetulnya Pak juga bisa dikurangi kalau ada program antisipasi adanya bencana. Nah ini yang saya lihat, saya mengikuti perjalanan atau informasi berita dari televisi dan sebagainya bahwa apalagi disini juga ada data-data bahwa total bencana ada 2572 yang meninggal empat ribu sekian, yang kena dampak sepuluh juta dan seterusnya. Nah ini kalau dilihat ini bisa di sebetulnya kalau kita punya pencegahan sistem pencegahan yang saya berulang-ulang mengatakan, sistem pencegahan yang modern, teknologi, ini tidak akan terjadi karena penanggulangan itu biayanya sebetulnya lebih besar dari kalau kita punya sistem pencegahan. Nah kemudian juga kita harus disadarkan bahwa kita itu rawan bencana, mudah-mudahan saya tidak salah karena ada 275 titik rawan bencana. Nah ini bagaimana kita mengantisipasi ke depan? Kalau saya lihat bahwa terserapnya dana anggaran itu masih ada sisa Rp5Triliun loh Pak tadi disini, empat puluh sekian masih berarti masih ada sisa total lima Triliun lebih kalau saya tidak ini yang halaman berapa, apa saya salah. Jadi total realisasi empat puluh Triliun sekian, total anggaran Rp45Triliun ini halaman, eh Milyar apa Triliun ini? Milyar. Jadi masih ada sisa Rp5Milyar, nah apakah itu bisa juga digunakan untuk peralatan-peralatan yang saya lihat bahwa bencana ini ada yang hidrometeorologi, ada karena geologi dan sebagainya. Apakah tidak ada koordinasi dengan Badan-badan itu? Itu yang pertama. Kemudian juga data-data 500 gempa per bulan, itu apakah tidak bisa juga diprediksi akan adanya gempa?. Yang selanjutnya adalah mengenai track record Pak, apakah juga dipelajari oleh Lembaga ini sejarah bencana itu apa yang terjadi sebetulnya?. Nah kalau saya melihat paparan dari Ibu mantan Rektor UGM IBMKG, beliau mengatakan bahwa sudah ada seismografi yang tiba-tiba begitu melonjak, begitu melonjak tapi tidak ada action yang cepat bahwa ada longsoran tanah berapa tadi 64.000 Hektar dari Gunung Krakatau. Secara logika, kalau jatuhnya segitu pasti terjadi tsunami secara logika, jadi BMKG sendiri harus cepat memberi tahu ini akan ada segera. Tapi ini tidak ada Pak, saya bukan ahlinya tapi secara logika walaupun tidak ada gempa kalau ada sekian hektar 64.000 jatuh ke Laut kayak kita menjatuhkan benda ke ini kan dia bergelombang pasti terjadi tsunami. Beliau mengatakan, masih kita analisa, masih kita selidiki, masih kita ini, lamban sekali reaksinya, ini bagaimana Pak seperti ini koordinasinya? Apakah beliau tidak cepat BNPB ini ada peristiwa ini, ada sekian sekian. Ini saya cuma melihat itu saja secara logika ini harusnya terjadi tsunami, tapi katanya karena tidak pernah pengalaman, logikanya tidak jalan disini. Nah itu yang saya rasakan betul bagaimana seharusnya, kalau saya boleh usul bahwa memang bencana ini jangan dianggap enteng 275 titik rawan dan terjadi berbagai musibah dan ada saat ada Search And Rescue dan lain-lain, itu semua intinya pencegahan. Kalau boleh saya usul melalui forum ini jadikan ini Kementerian, Kementerian Pak, kenapa? Karena BNPB ini dan lain-lain betul dibawah Presiden langsung, diangkat oleh Presiden. Tapi saya dengar, saya bertanya, ketika Rapat Kabinet tidak pernah hadir disana, tidak pernah dihadirkan atau bagaimana karena ini kan harus

berkomunikasi lintas Kementerian dan sebagainya, ini Pak yang menurut saya perlu kita perhatikan. Jadi apakah ada program disini ada di halaman 3, halaman 3 itu mengatakan ada program dukungan manajemen, program pengawasan, program penanggulangan bencana, tapi saya tidak melihat program pencegahan bencana ini bagaimana. Ya seharusnya teriak, dulu saya pernah juga mengatakan pakai istilah mitigasi saja, saya katakan kalau mitigasi itu bahasa teknis, bahasa ilmuwan, tapi tidak bahasa yang membumi, tidak bahasa untuk awam pencegahan itu seperti apa. Jadi ini tolong apakah ada bisa diprediksi karena ada bencana yang kronis dan akut juga, yang kronis seperti apa? karena yang kronis saya lihat berulang-berulang berulang terjadi ditempat yang sama, berarti pencegahannya seperti apa gitu kalau sudah tahu kronisnya itu?. Ini pencegahan-pencegahan ini contoh lagi, pencegahan itu terkait peralatan, saya mendengarkan lagi di Banten ini Pak, nah kenapa terjadi seperti itu? Karena peralatan untuk deteksi dini rusak. Itu salah satu pencegahan sebetulnya, jadi bagaimana pengawasan terhadap alat-alat ini yang sudah dibeli sekian mahal tapi tidak dipelihara ketika terjadi bencana baru komplain, oh alatnya rusak dan sebagainya. Hal-hal itu yang harus kita perhatikan juga, harus ada pengawasan teknis-teknis itu bagaimana mengawasi alat-alat yang sudah dibeli tapi tidak dipelihara akibatnya seperti ini, gitu Pak. Jadi mungkin ini saya dengar kan ini ada pergantian ya? jadi Pak? belum, mudah-mudahan tidak, paling tidak kalau iya terjadi katanya ditunda Bapak bisa memberikan suatu warisan, legacy untuk kepada yang akan datang. Jadi ada usul ini Pak tadi Pak Muna. Kalau kita bicara untuk kami itu sudah terlambat, karena sudah selesai kita juga sudah mau selesai. Mungkin ada bisa dijadikan usul satu kalau memang kami bisa diberi suatu kegiatan yang dilibatkan adalah pendidikan. Pendidikan terhadap daerah-daerah kami Dapil, misalnya saya di Mesuji, di Tulang Bawang itu terus menerus terjadi banjir, kita memberi suatu edukasi yaitu penyebab dari banjir itu apa sih sebetulnya? Akibatnya seperti apa? Dan bagaimana yang tadi kearifan lokal kalau di Pantai dan sebagainya ada kalau mau terjadi tsunami maka akan terjadi penyurutan dan sebagainya, secara teknis saya kira Bapak pasti tahu.

Kemudian yang kedua adalah, Pak kalau kantor BPBD itu jangan di Kota-kota Pak. Saya lihat ada di Kota yang pengawalan di Brebes itu untuk sampai kesana saja 3 jam, 4 jam kantornya ada di Pusat. Kemudian alat-alat beratnya juga disana, untuk menuju sana saja 3 jam maka terjadi 14 meninggal. Yang saya lihat lagi dimana-mana, oh ini kantor BPBD tapi kenapa di Kota? Justru di daerah-daerah yang kelihatan mau longsor, mau ini itulah harusnya kantor BPBD ada disitu.

Kemudian yang ketiga, ini tadi disebut Ibu Endang ada Undang-undang, akan ada Undang-undang penanggulangan. Kalau saya boleh usul Undang-undang pencegahan dan penanggulangan bencana, jadi lengkap. Sehingga kita selalu ada pencegahan bagaimana menanggulanginya dan sebagainya, iya tadi yang saya sudah usulkan adalah menanggulangi ini kita dan pencegahan kita perlu mengangkat soal bencana ini menjadi satu Kementerian. Mungkin ini terlalu ini tapi ini suara saya Pak karena saya melihat itu ada Basarnas, ada ini, semua jalan sendiri. Ada BMKG, ada BMIG saya dengar juga tapi saya tidak tahu istilah IG-nya itu apa dan saya mengikuti Pak, selama bencana saya mengikuti apa yang disampaikan di media, saya kira itu yang bisa di saya sampaikan. Yang terakhir, apakah bisa diprediksi bencana-bencana di tahun 2019 ini pencegahannya seperti apa? ini yang terakhir kan ada disini.

Nah itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan BNPB ini makin baik, kita juga makin berkurang dampak-dampak bencana, kalau saya lihat di Jepang mereka sudah luar biasa ya itulah yang bisa saya sampaikan.

Terima kasih.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT: Terima kasih Ibu Itet.

Langsung Ibu Diah Pitaloka.

F-PDIP (DIAH PITALOKA, S.Sos, M.Si): Terima kasih Pimpinan. Menambah pertanyaan teman-teman saja. Memang bicara bencana tidak gampang ya karena kita harus mengikuti irama pergerakan alam dan mana yang rawan mana yang tidak, kapan terjadinya, itu prediksinya tidak mudah gitu. Nah kalau kita bicara upgrade teknologi misalnya untuk mengimbangi pergerakan itu kita harus pakai alat mutakhirnya macam apa sih supaya kita bisa berjaga-jaga? Memang masalahnya kompleks. Pertama, kita ingin bisa memprediksi sehingga kita bisa ada antisipasi atau kita bisa bereaksi cepat. Nah kalau bicara antisipasi memang luas lagi, salah satunya misalnya membangun tata ruang dengan sensitivitas bencana. Membangun tata ruang koordinasinya dengan Pemda disitu ada BPBD, BPBD kalau dilihat yang punya baru 25%, eh baru 80% ya yang sudah ada BPBD belum semua. Nah koordinasi dengan Pemerintah Daerah, tidak semua Pemerintah Daerah hari ini sadar dengan kondisi rawan bencananya daerah masing-masing sehingga anggarannya juga normatif gitu ya saya lihat belum ada anggaran daerah yang benar-benar secara strategis menempatkan anggaran bencana ini menjadi bagian dari strategis anggaran strategis APBD kalau ini dibawah Pemda. Nah sedangkan BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) diharapkan bisa menjadi kanal dari semua persoalan bencana, padahal tidak juga karena disitu wilayah kerjanya luas, ada infrastruktur, tentunya kalau bicara tata ruang Kota ada BPN disitu, bicara teknologi kita tadi ada BMKG, ada Ristek. Jadi ini memang kerja banyak elemen, nah tinggal yang mau kita susuri adalah berapa porsi BNPB dalam hal penanggulangan bencana? apa sih tupoksinya? jangan ketika bencana menurut saya tidak fair juga semua bebannya ada di BNPB karena namanya Badan Nasional Penanggulangan Bencana ya kan. Jadi BNPB memang bukan satu-satunya kanalisasi persoalan bencana, itu yang saya pahami. Nah tapi bagaimana BNPB menempatkan porsi strategisnya dalam penanggulangan bencana? Jadi tidak hanya anggaran yang bersifat normatif, anggaran ini kan bisa sampai strategis bisa hanya ya reguler budget saja gitu anggaran normatif. Nah jadi saya ingin tanya ini ke Pak Willem, tentu Pak Willem beberapa tahun belakangan ini intensitasnya kalau melihat kondisi bencana di Indonesia pasti luar biasa, kerjanya pasti luar biasa. Saya lihat juga teman-teman BNPB juga lelah ya dari Lombok yang besar ya, masuk ke Palu-Donggala, sekarang Selat Sunda dan itu benar-benar kerja riil kerja lapangan. Kita harus in person datang ke situ, bicara alat berat, bicara telepon, bicara reaksi orang bermacam-macam di media tentunya. Nah kalau Pak Willem nih sekarang kebutuhan apa sih, ini kan pertanyaannya akhirnya bisa besar bisa kecil. Nah porsi

anggaran sebetulnya yang bisa sementara ini ideal untuk bisa taruh BNPB ini mengambil porsi kalau ada bencana kita bisa mengingatkan, nah itu kebutuhannya apa? atau mengambil respon, supaya merespon cepat itu kebutuhannya apa?. Tadi saya lihat disini ada radio iya kan kebutuhan pemancar ya, nah itu kan juga salah satu alat komunikasi. Jadi basic kebutuhan yang secara ideal sekarang dibutuhkan di BNPB itu apa untuk membangun respon bencana yang cepat, peralatan apa? kalau kita tutup dulu budget anggarannya, tutup dulu maksimum anggarannya, sebetulnya kebutuhan untuk memperkuat BNPB ini berapa gitu sehingga kita komisi VIII sebagai mitra mungkin bisa ikut membangun kapasitas peningkatan kapasitas dari BNPB dari kebutuhan peralatan, terus SDM. Karena saya lihat juga BPBD di daerah tidak semua juga sudah oke begitu, tergantung Pemerintahnya, kalau Pemerintahnya aware dia kasih anggaran serius, pembinaan serius. Tapi yang kalau cuma asal ada plat nama BPBD tidak terurus juga, sedangkan BNPB kan juga tidak masuk ke wilayah itu karena koordinasinya dengan Pemda. Nah kalau bicara koordinasi tadi, bicara Undang-undang penanggulangan bencana apa yang harus dibahas juga di Undang-undang itu? Kita minta masukan. Kedua, platform anggaran apa yang sekarang krusial supaya BNPB bisa respon cepat? Nah yang ketiga, jadi kita tahu slot anggarannya itu harusnya berapa, karena kita tidak tahu juga batasan minimal, batasan maksimal dari kebutuhan secara teknis. Nah nanti baru disitu bicara program efisiensi program mana yang sudah oke, program mana yang di kategorikan tadi tidak mengambil bobot efisiensi cukup, program mana yang efisien dan tidak efisien itu kan bisa kebaca kalau ada kebutuhan maksimal anggarannya berapa nanti kita susuri lagi mana yang penting mana yang tidak. Nah tapi grand strategi dari kapasitas peningkatan kapasitas BNPB ini kita harus bahas sehingga tidak terus-terusan apa ya saya takutnya kita menempatkan anggaran kebutuhannya dari cuma 10 atau 20% dari kebutuhan 100%-nya sementara kita berharap kerja 100%-nya, nah sementara kita tidak pernah bicara 100% itu apa kebutuhannya? Nah itu yang saya ingin dapat gambaran. Lalu kayak misalnya ini ada ancaman lebih dari 2500 bencana kedepan, nah ini kan berarti sudah ada prediksi, sudah ada hitungan, nah berarti kalau dipilah lagi mana sih bencana yang kecil lokal atau bencana yang besar? Nah kalau bencana yang besar apa kesiapan kita? Kalau bencana kecil kira-kira harus koordinasi dengan Pemda apa yang harus dilakukan Pemda? Nah ini kan manajemen ya manajemen pencegahan bencana. Nah ini kita juga ingin dapat gambaran kerja, kira-kira lebih dari 2500 bencana misalnya datanya berapa yang kira-kira perlu kita tangani serius secara nasional, apa yang harus dilakukan. Jadi tidak nanti begitu ada bencana saling tunjuk lagi tidak enak juga gitu, jadi kita ingin BNPB di kesempatan ini menjelaskan secara umum gambaran tentang penanggulangan bencana, kebutuhan-kebutuhan yang sekarang benar-benar dibutuhkan kayak misalnya peralatan rusak kan kita tidak bisa membicarakan lagi itu pada bencana berikutnya, oh peralatannya masih rusak. Nah berarti peralatan rusak ini alert warning system-nya ini berapa yang sekarang harus dibetulin gitu, misalnya kabelnya, apanya, nah itu sekarang kondisinya bagaimana kondisi perlengkapan BNPB? Ini Pak Mutakim sudah liat-liat ini Bu Diah anggarannya. Tidak apa-apa kita bicara yang ideal saja dulu apa sih yang harus diperbaiki? Nah nanti kalau budget, saya pikir jadi kita bisa susun tahun ini kita penuhi ini dulu, tahun depan apa dulu, yang urgensinya apa dulu, bisa bertahap gitu loh. Jadi nanti ada 2 anggaran, yang pertama operasional budget untuk tahunan. Yang kedua, investasi untuk peningkatan kapasitas BNPB. Jadi investment untuk peningkatan kapasitas kelembagaannya. Nah itu dari saya Pak Ketua semoga bisa bermanfaat.

Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. KETUA RAPAT: F-PKB (MARWAN DASOPANG):

Lanjut dulu Ibu Pendeta. Tetty Pinangkaan. Silakan.

F-HANURA (Pdt. TETTY PINANGKAAN, S.Th): Terima kasih. Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian, Yang saya hormati Pimpinan Rapat Komisi VIII, dan Saya hormati Bapak Kepala BNPB, serta Semua Deputi yang hadir, Mendengar laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan tanggungjawab BNPB, menyikapi bencana yang terjadi di wilayah-wilayah Indonesia dan secara khusus karena saya adalah wakil dari Sulawesi Tengah dan kebetulan memang tinggal di Palu yang langsung mengalami dan memang benar-benar menjadi saya korban bencana ya. Saya juga mengapresiasi upaya-upaya penanggulangan yang cukup tanggap dan kalau mendengar realisasi penanggulangan di Sulawesi Tengah secara khusus yang terealisasi bantuan itu ternyata lebih besar daripada kerugian ya yang saya dengar tadi ya. Seharusnya kalau seperti itu artinya di awal-awal sudah berarti seharusnya sudah menunjukkan pemulihan yang signifikan atas apa yang dialami oleh masyarakat di Sulawesi Tengah secara khusus Palu, Sigi dan Donggala yang terdampak bencana 4 in 1 itu. Luar biasa ini bencana yang tidak pernah terjadi sebelumnya di seluruh dunia, baru di Sulawesi Tengah bencana ini 4 model langsung sekaligus dialami dan kita tahu itu luar biasa dampaknya sehingga masyarakat disana yang benar-benar terdampak yang kehilangan rumah, kehilangan pekerjaan sangat memprihatinkan kehidupan mereka sampai pada saat ini sudah beberapa bulan. Dan ketika saya ya mungkin hanya sedikit yang bisa teramati walaupun mereka terdaftar sebagai bagian dari penerima bantuan tetapi ternyata sekian bulan mereka tidak menerima bantuan sehingga mereka hanya menerima bantuan dari LSM yang ada yang sempat memperhatikan mereka sehingga sangat-sangat memprihatinkan. Karena itu program pengawasan dari BNPB mohon lebih ditingkatkan lagi dalam hal pelaksanaan pemberian bantuan untuk daerah yang mengalami bencana.

Dan yang berikut tentang program bantuan relawan, terima kasih itu adalah program yang memang sangat baik tetapi untuk secara khusus Sulawesi Tengah dalam hal ini Palu, Donggala, Sigi. Kalau bisa saya mengusulkan relawan itu jangan dari pusat tetapi langsung diambil dari daerah dan sekaligus melibatkan mereka

membuka pekerjaan lapangan pekerjaan bagi mereka sebab banyak masyarakat Sulawesi Tengah yang benar-benar kehilangan pekerjaan mereka sehingga justru 2 hal bisa dilaksanakan dalam menanggulangi bencana disana mereka juga bisa mendapatkan pekerjaan sampai benar-benar pulih. Dan tentunya diharapakan masyarakat di Sulawesi Tengah sangat mengharapkan percepatan pemulihan bencana yang terjadi yang memang dilihat sangat lambat tapi mereka tahu masyarakat tahu sebetulnya bantuan itu ada tetapi tidak menyentuh keseluruhan masyarakat entah apa yang terjadi, apakah di sistem atau ya mungkin pengawasan sehingga banyak yang tidak tersentuh bantuan yang seharusnya mereka dapatkan. Dan ya memang seperti dikatakan Ibu Pitaloka, Ibu Diah bahwa BNPB bukanlah kanalisasi dari penanggulangan bencana mungkin dalam hal ini bisa bekerjasama dengan dinas kesehatan karena walaupun tadi ada yang tidak menyetujui bantuan-bantuan itu dalam bentuk honorarium, tetapi ada satu hal yang sangat memprihatinkan ketika saya ada di satu Rumah Sakit, ada Ibu hamil datang, masuk di Rumah Sakit dan itu Rumah Sakit Pemerintah ditolak karena tidak ada dokter. Saya berpikir keluhan beberapa dokter bahwa mereka tidak diberi perhatian secara khusus sebagai tindakan darurat bencana supaya mereka bisa ditopang dalam pelaksanaan pelayanan medis didaerah bencana dalam hal ini di Palu, Sigi dan Donggala cuma mengada-ada, tetapi ternyata di lapangan saya menyaksikan langsung ada seorang Ibu yang datang, cuma waktu itu karena saya mau mengurus surat keterangan kesehatan jangan nanti saya dihambat terlambat saya tidak marah-marah, saya bilang kenapa tidak dilayani? Kasihan itu Ibu sudah mau melahirkan kalau dia melahirkan dijalan bagaimana? jadi mereka mengatakan, Bu kelihatannya itu masih bisa ke Rumah Sakit lain. Kalau dia ditolak di Rumah Sakit lain dengan alasan tidak ada dokter, takut risiko, itu tidak manusiawi, apakah itu penyebabnya adalah tidak diperhatikannya tenaga medis disana tidak diberi dukungan secara khusus sebagai tanggap darurat bencana sampai dengan saat ini atau apa yang menyebabkan atau dokter-dokternya kah tertelan likuifaksi itu saya tidak mengetahui dengan persis sekarang ini. Jadi mohon ada perhatian, pengawasan dalam hal ini dan juga mungkin dimasukkan program-program yang efektif untuk kebutuhan dasar masyarakat yang ada di Sulawesi Tengah secara khusus Palu, Sigi dan Donggala.

Terima kasih untuk perhatian, semoga anggaran yang masih tersisa bisa dikelola dengan baik sehingga masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan karena bencana bisa tersentuh dan mengalami pemulihan secepatnya.

Terima kasih.

F-PKB (MARWAN DASOPANG): Terima kasih Bu Pendeta. Lanjut Ibu Dra. Hj. Wenny Haryanto, SH dari Fraksi Partai Golkar. F-PG (Dra. WENNY HARYANTO, SH): Terima kasih Pimpinan. Yang saya hormati Ketua Komisi VIII, Yang saya hormati Pimpinan Komisi VIII beserta seluruh Anggota Komisi VIII DPR RI,

Yang saya hormati Ketua BNPB Pak Willem Rampangilei, Pak Dodi beserta seluruh jajarannya, Yang terhormat Bapak/Ibu hadirin sekalian, Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Sebelumnya saya menyampaikan duka cita yang mendalam serta prihatin atas musibah dan bencana yang sambung menyambung menimpa Indonesia, semoga Pemerintah melalui BNPB dan Basarnas dapat diberikan kemampuan untuk mengatasinya. Terkait dengan bencana tsunami yang terjadi di Banten pada 22 Desember dan ditempat-tempat yang lain, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, sejak tahun 2012 hingga saat ini Indonesia belum memiliki alat deteksi deep-ocean tsunami detection buoy, padahal sebelumnya Indonesia memiliki 22 alat tersebut yang dihibahkan oleh Jerman, USA, dan Malaysia. Seharusnya dengan alat buoy tersebut Indonesia bisa secara tepat dan cepat menentukan ada tidaknya tsunami, kita bisa mengetahui daerah mana yang akan paling parah dihantam tsunami sehingga penanganan bencana pun bisa lebih fokus. Alangkah baiknya apabila alat tersebut bisa dikondisikan untuk dimiliki oleh Indonesia mengingat kita sebagian besar adalah negara bahari yang dikelilingi oleh Lautan, seperti itu. Yang kedua, Indonesia juga belum memiliki alat deteksi peringatan dini tsunami yang disebabkan oleh gempa vulkanik, padahal seperti contohnya letusan Gunung Anak Krakatau kita tahu bahwa Indonesia itu pernah mengalami bencana letusan Gunung Krakatau yang luar biasa yang dampaknya luar biasa sampai diluar Indonesia sampai Dunia juga merasakannya. Jadi sebetulnya dengan Indonesia juga mempunyai Ring of Fire seharusnya sudah saatnya Indonesia memiliki alat tersebut. Jadi alat deteksi peringatan dini tsunami yang disebabkan oleh gempa vulkanik, oleh letusan Gunung berapi, seperti itu. Ketiadaan alat ini menyebabkan tsunami Selat Sunda, Banten, Lampung Desember 2018 kemarin tidak dapat ditangani lebih awal dan jumlah korban sulit diminimalisir. Apabila pada saat itu kita sudah memiliki alat tersebut, maka gelombang laut setidaknya yang memiliki waktu 20-24 menit sampai ke pantai terdekat dengan adanya alat tersebut masih cukup waktu untuk evakuasi seperti itu. Kemudian yang ketiga, melihat aktivitas Gunung Anak Krakatau yang sejak Mei 2018 tidak pernah berhenti erupsi, langkah apa yang telah dilakukan oleh BNPB dan Lembaga terkait agar potensi tsunami 2018 tidak terulang kembali? Kemudian yang keempat, terkait dengan Dapil saya, permintaan saya yang pernah disampaikan sebelumnya terkait banjir rutin yang menimpa Perumahan Dosen UI di Bukit Cengkeh Depok yang sudah terjadi berpuluh tahun sejak 1985. Apakah rencana BNPB terkait dengan kondisi tersebut? Masa sih setiap tahun harus langganan banjir terus berpuluh-puluh tahun dari tahun ‘84 sampai sekarang, kemudian apakah boleh kami di Depok memiliki perahu karet untuk mengatasi masalah-masalah ketika terjadi banjir tersebut? Terima kasih. Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

F-PKB (MARWAN DASOPANG): Wa 'alaikum salam. Terima kasih. Lanjut Pak Asli Chaidir dari Fraksi Partai PAN. F-PAN (H. MHD ASLI CHAIDIR, SH): Terima kasih Pimpinan. Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan DPR Komisi VIII beserta seluruh Anggota yang saya hormati, Bapak Kepala BNPB beserta seluruh jajaran yang hadir, Pertama sekali saya mengapresiasi atas telah adanya laporan tentang pemakaian anggaran yang cukup signifikan, yang cukup hampir dikatakan memenuhi dari 100%. Tentu pada kesempatan ini kami juga merasa bangga, merasa senang dengan hasil-hasil yang telah tercapai selama pelaksanaan pada tahun 2018. Kalau tentang bencana alam memang bisa kita prediksi dengan alat-alat asal tentu juga men-support, sekiranya bisa kita fokus untuk pembiayaan anggaran itu karena sudah sangat banyak sekali korban-korban yang perlu tidak terjadi andaikata kalau ada semacam alat-alat pendeteksi tersebut. Kita kasihan juga melihat kondisi yang telah terjadi baru-baru ini makanya perlu menjadi perhatian untuk pada tahun 2019 ini. Terus saya pertama mempertanyakan bagaimana koordinasi BNPB dengan Kementerian/Lembaga terkait tentang mitigasi bencana Indonesia seperti peningkatan antisipasi tsunami di Palu dan Selat Sunda? Dan kedua, apa langkah-langkah yang dilakukan BNPB terkait temuan sesar aktif Jawa yang didasarkan dari kajian ilmiah di jurnal internasional. Dan yang ketiga disini saya paham dengan adanya kelebihan-kelebihan dana tersebut ya kita mengerti, tapi ini akan membuat dampak juga kepada kami-kami ini bahwa kok BNPB punya kelebihan Rp83Miliar sedangkan kami-kami banyak aspirasi yang cuma sebagian saja dari itu sedikit saja dari itu tidak pernah dapat diberikan. Jadi kadang-kadang kita ini ke daerah apalagi sekarang ini lagi sedang tahun Politik sering ke daerah, mereka tahu bahwa Asli Chaidir ini Anggota DPR RI Komisi VIII mitranya BNPB, BNPB itu apa Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Tapi setiap kita mengajukan, karena saya selama ini tidak pernah mengajukan lagi saya karena kalau mengajukan nanti malu saja tidak pernah dapat-dapat. Dan apalagi di daerah pemilihan saya Sumatera Barat itu kalau dikatakan daerah rawan bencana sangat rawan bencana sekali, tapi saya sudah merasa jenuh lah saya rasanya untuk meminta-minta itu lagi gitu, tapi saya tertumpang saja sama kawan-kawan yang telah menyampaikannya bahwa kadang-kadang kita juga tidak bisa juga tidak menyampaikannya. Saya kemarin itu saya ke daerah saya karena menyatakan saya akan mengunjungi konstituen saya di satu daerah dia itu sudah 2 tahun lebih tidak bisa lagi turun ke sawah karena bendungannya diberondong air. Sudah sekarang ini mengharapkan sawahnya itu tadah hujan, menangis lebih dari 300 orang menunggu saya di tempat kejadian itu

untuk bagaimana dia bisa turun ke sawah. Insya Allah untuk jangka pendeknya saya berikan secara pribadi menurunkan alat berat untuk menanggulangi bencana sementara, tapi saya katakan itu sementara saja karena saya akan mengumpulkan batu-batu yang berserakan dengan alat dan saya akan menceritakan sama dia akan saya coba lagi untuk membantu mencarikan jalan keluarnya. Mudah-mudahan pada kesempatan ini aspirasi yang saya bawa ini akan didengar oleh BNPB dan nanti segala foto-fotonya, segala datanya akan saya serahkan. Dan mudah-mudahan saja Bapak/Ibu semuanya dari BNPB bisa dapat mencarikan solusi satu itu saja saya belum pernah meminta kepada BNPB untuk Provinsi Sumatera Barat di bagian I biarpun saya rekanan mitra dari BNPB ini. Cuma itu saja. Terima kasih Pimpinan. Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. KETUA RAPAT: Wa 'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita tambah dulu waktu sampai jam berapa ini? jam 5 ya jam 17.00 WIB ya? oke ya?

(RAPAT:SETUJU) Karena malam kita dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan. Ini non stop. Kepada yang terhormat Profesor Hamka Haq. F-PDIP (Prof. Dr. H. HAMKA HAQ, MA): Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Pimpinan dan segenap Anggota Komisi VIII yang saya hormati, Bapak Kepala BNPB bersama jajarannya yang saya hormati, Tadi beberapa teman telah menyampaikan bagaimana BNPB telah melaksanakan tugas yang begitu bagus, sukses di tahun 2019 dalam menangani bencana-bencana yang melanda negeri kita. Saya rasa memang patut diapresiasi bahkan patut diberi award atau apalah istilahnya dari Pemerintah dari Presiden, mungkin salah satunya diantaranya ada peningkatan anggaran. Tadi saya dengar ada peningkatan anggaran ya? ya itu barangkali, dan teman-teman menyinggung adanya angin-angin surga. Saya dalam kaitan itu juga dapat memahami dan kalau angin-angin surganya belum ada terwujud karena BNPB kita sibuk menangani kejadian-kejadian neraka di lapangan, bagaimana bisa berpikir tentang surga kalau mereka ada di lapangan yang penuh neraka? Jadi saya memahami itu, saya hanya memahami. Yang kedua, ini juga satu keuntungan. Keuntungannya adalah mungkin BNPB berpikir bahwa belum saatnya lah Komisi VIII di tahun-tahun lalu mendapat itu, nanti lah menjelang Pemilu ini, itu saat yang tepat sekali lah. Saya pikir saya kira

ini Bapak Willem ini cerdas berpikir, cerdas berpikir beliau ini. Kalau tahun-tahun 2006, 2007 angin lalu pergi, ini nanti ini 2019 Januari, Februari, Maret ada 3 bulan kesempatan untuk BNPB memberikan sesuatu, meskipun tidak seberapa tapi itu memberi harga yang paling besar nilainya menghadapi Pemilu 2019. Terima kasih BNPB ku. Kemudian memang diantara anggaran yang pernah dengar ada anggaran desa tangguh, desa tangguh. Karena saya dengar ada desa tangguh maka tahun lalu saya pernah berjanji kepada desa-desa yang sama sekali tidak pernah mendapat air sepanjang tahun meskipun musim hujan susah, saya pernah janjikan sumur bor. Ada 2 desa yang saya janjikan itu dan selalu menagih saya tapi jawaban saya tunggu ini BNPB kita sibuk di Palu, sibuk di NTB, sekarang sibuk di Banten, Lampung, jangan dulu. Jadi itulah cara saya menenangkan mereka. Jadi mudah-mudahan lah pompa air ini bisa di tahun 2019 ini karena 2 pompa air itu bisa menyerap berapa ribu kubik air, bisa juga menyerap berapa ribu surat suara untuk saya. Jadi saya kira ini kemudian ada satu Kecamatan di Pasuruan namanya Kraton, ini sudah langganan banjir Pak, ini saya kira sudah tidak wajar masyarakatnya tinggal disitu karena setiap pasti banjir dan itu tidak bisa dihindari. Masyarakatnya pun disitu sudah semacam sudah siap untuk banjir karena dirumahnya itu memang sudah ada siap meja-meja khusus untuk menaikkan benda-bendanya kalau banjir, dia pasti tahu setiap tahun pasti banjir. Untunglah tahun ini tol dari Surabaya dari Jakarta sampai ke apa itu Probolinggo sudah tembus sehingga jalan itu sudah tidak lagi menjadi jalan utama bagi para pengguna jalan sehingga lancar. Apakah BNPB punya hak untuk merekom agar masyarakat disini direlokasi? Daripada tinggal menderita sepanjang tahun, anggaran perbaikan anggaran apa juga tentu terkuras terus. Saya kira ini yang saya mohon supaya Pemerintah pusat dan daerah juga menyiapkan tanah dimana mereka relokasi, mungkin lahannya nanti ada pemanfaatan tersendiri sesudah apa, tapi untuk sekarang ini saya tidak bisa lagi dihuni Pak. Saya kira itu saran saya dan sebelum saya mengakhiri saya ingin berpuisi Pak, karena saya melihat ini ada ustadz yang tukang pantun tidak ada, jadi saya tidak suka apa tidak bisa berpantun berpuisi mungkin bisa.

Aku sedih negeriku dilanda bencana bertaluh-taluh, tapi aku bangga padamu BNPB engkau semakin tangguh. Akupun pernah gembira ada anggaranmu desa tangguh, hanya pada Tuhan lah aku berdoa selalu agar kemitraan kemesraan kita tidak cepat berlalu. Semoga engkau BNPB 2019 tetap jaya selalu dan semoga kami Komisi VIII kembali berjaya di Pemilu, karena pada kamu dan kami lah Rakyat kita menunggu.

Terima kasih. KETUA RAPAT: Luar biasa. Tepuk tangan yang meriah dong sekali lagi. Kepadamu lah Rakyatku menunggu pada saat Pemilu, ujungnya itu loh. Terima kasih Prof luar biasa hari ini ada pencerahan.

Lanjut Pak Bambang kami persilakan, siap-siap Pak Mustaqim. F-PAN (Ir. Drs. BAMBANG BUDI SUSANTO, MM.):

Terima kasih Pimpinan. Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi VIII, Yang terhormat Bapak Kepala BNPB dan jajarannya, Kalau saya melihat anggaran yang ada di BNPB tahun 2018 kalau tidak salah untuk jadi hanya kurang dari Rp1Triliun ya Pak Willem ya? sedangkan untuk yang tambahan yang bisa digunakan ini kan enam Triliun lebih sehingga Rp7Triliun. Rp6Triliun ini bisa digunakan tapi pos-nya kan tidak di BNPB mungkin seperti itu, mungkin di Keuangan atau di Sekretariat Negara disitu. Jadi disini sifatnya nanti hanya koordinasi nyuwun sewu Pak dan koordinasi itu memang mudah diucapkan tapi sulit sekali untuk dilaksanakan. Jadi selama ini saya juga betul-betul saya memberikan nilai plus untuk Bapak, karena apa? karena yang pernah saya amati dan saya lakukan koordinasi itu tidak mudah apalagi dengan Pemerintah-pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi nyuwun sewu, karena Bapak ini jalurnya bukan jalur komando tapi Bapak ini adalah jalurnya koordinasi mungkin demikian Pak? iya. Jadi ini yang perlu dipikirkan untuk selanjutnya bagaimana sehingga kalau seandainya terjadi bencana dan sebagainya segera cepat lebih cepat lagi, mungkin kalau jalur komando jelas seperti ini, ini yang kita ketahui adalah jalur koordinasi saja. Demikian dari kami seperti itu dan untuk meningkatkan lebih anu contohnya seperti ini Bapak, untuk Provinsi itu PNS para pegawai yang di Badan Penanggulangan Bencana Daerah karena itu tidak ada jalur sama sekali akhirnya mereka dibawah Bupati atau dibawah Gubernur. Sehingga dari pusat ini tidak ada kewenangan untuk memindahkan atau untuk mempertahankan dari orang-orang yang ada di daerah, padahal mereka sudah terdidik. Mungkin dari Kepala BNPB Daerah itu bisa ditarik di PU, bisa ditarik di Sosial, bisa ditarik dimanapun bisa, padahal ini sudah betul-betul ini sudah disiapkan untuk pendidikan yang dalam penanggulangan bencana, ini yang perlu dipikirkan demikian. Demikian, terima kasih Pak. Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. KETUA RAPAT: Wa 'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang. Fungsi BNPB itu fungsi koordinatif ya kata kuncinya. Lanjut Anggota yang terhormat Pak Mustaqim. F-PPP (ACHMAD MUSTAQIM, SP, MM): Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Pimpinan dan rekan-rekan anggota Komisi VIII dan Selamat Tahun Baru, selamat dan sukses untuk Tim besar Pak Willem beserta jajaran BNPB. Sebelum memulai satu pertanyaan mendasar merespon dari tahun lalu waktu disampaikan oleh Pak Kaban maupun oleh Pak Sestama tentang terkait mungkin reposisi baik itu promotion, degradation, maupun layoff dan seterusnya itu sebetulnya sudah seberapa jauh Pak, karena itu ada hubungannya dengan team work, apakah sudah tuntas masuk 2019 apa tidak? Terkait dengan human resource Pak, karena kemarin kan disampaikan di RaKer terdahulu bahwa sedang dilakukan konsolidasi kedalam mungkin ada reposisi, mungkin ada promosi dan seterusnya yang waktu itu disampaikan bahkan 40, 60% itu sedang ada reposisi, itu seberapa jauh karena ada hubungannya dengan tim. Kenapa saya menanyakan ini? karena ini sebetulnya saya sedikit tergelitik dengan tadi yang disampaikan mbak Diah yang cukup panjang lebar secara mendasar karena semuanya berujung kepada seberapa besar kebutuhan itu bisa ter-cover. Sebetulnya saya sudah menyampaikan juga sempat bahwa kita tahu trend di data saya 2015-2019 itu apa yang dijadikan pemikiran mbak Diah itu jauh panggang dari api. Nah ini yang harus justru di antisipasi dan di sikapi oleh BNPB, kenapa? Kalau tahun 2015 saja data saya menunjukkan alokasi anggaran rutin satu Triliun enam ratus delapan puluh satu, maka sesungguhnya sebuah kemirisan tersendiri berkali-kali sudah sempat saya sampaikan karena 2019 bukan lebih baik malah justru paling rendah selama 5 tahun anggaran saya duduk disini yaitu 2019 itu hanya Rp619Miliar. Artinya sudah hampir sepertiga dari tahun 2015, dengan kata lain banyak hal pertanyaan-pertanyaan mendasar mbak Diah yang saya yakin tidak bisa ter-cover dengan baik.

Ini ada hubungannya sekaligus dengan data yang disampaikan oleh Bapak. Pertama berkaitan dengan forecasting kebencanaan. Data 20 tahun yang telah disampaikan di Bapak, saya coba analisa lihat trend per 5 tahunnya Pak, ini data yang saya coba analisa dari data Bapak. 2003 itu bencana tercatat 403, 2008 - 1.073, 2013 - 1.674, 2018 - 2572, dan forecasting 2019 itu potensinya adalah 2500. Pertanyaan mendasar adalah apakah trend ini sesungguhnya karena kecakapan dan ketepatan alat yang belum punya belum memadai saat itu gitu, atau sesungguhnya memang ritme kebencanaan yang eskalasinya semakin meningkat dan semakin merata? Ini kan menjadi sebuah analisa tersendiri. Dengan data yang sekarang saya menjadi semakin yakin dengan pendapat saya 2, 3 tahun terakhir ini tentang BNPB yang semestinya konsolidasi kedalam adalah ketepatan untuk meningkatkan status menjadi nomenklatur Kementerian tersendiri karena itu tetap ada hubungannya dengan sistem penganggaran. Ini sudah saya coba Pak Willem, di tahun ini saya kita lihat 2018 misalnya, kita coba akan mengusahakan bagaimana caranya ada peningkatan alokasi anggaran melalui anggaran perubahan, nyatanya Pemerintah memutuskan tidak ada perubahan. Jadi kita sudah tidak bisa lagi membuat estimasi riil bahkan Pemerintah pun ternyata tidak bisa juga gitu loh. Oleh karena itu saya lebih mewaspadai bahwa proyeksi yang paling tepat yang paling pas menurut pendapat saya ya memang harus dari anggaran rutin yang awal tahun didalam proses penataan didalam internal biro perencanaannya, tidak boleh lagi karena kami yang di Banggar pun sampai bingung keputusan Pemerintah meniadakan anggaran perubahan itu menjadi tidak ada, karena apa? semua asumsi itu menunjukkan harus tapi keputusannya menjadi tidak, ini kan sebuah anomali dan ini nyatanya dikerjakan oleh Pemerintah. Nah oleh karena itu BNPB menjadi bagian tidak terpisahkan dulu saya pernah menyarankan ke Pak Willem 1 tahun lalu Pak kalau perlu bikin double book, double entry, terbukti. Karena di Pemerintah sendiri

juga ada inkonsistensi dalam pola penganggaran gitu loh. Oleh karena itu ini memang tidak mau tidak suka tidak suka ya harus dilakukan cara itu Pak seperti saran terdahulu yang pernah saya sampaikan. Saya menjadi miris kalau seandainya betul bahwa peralatan yang sudah dicontohkan kepada kita selama ini sejak BNPB ada itu telah memadai maka sungguh saya semakin miris karena trend dari kebencanaan yang selalu meningkat selama periode 20 tahun ini itu berbanding terbalik dengan alokasi anggaran. Saya ambil contoh saja, mitigasi di 2015 mitigasi itu ratusan Miliar kan gitu, tahun 2019 hanya Rp90Miliar itupun masih terbagi menjadi 3 pos utama kan gitu, baik kesiapsiagaan, risiko bencana maupun pemberdayaan masyarakat. Kan saya ini 95 Rp90Miliar untuk ukuran nasional mitigasi ini mau mitigasi apa gitu loh, jadi kami saya sendiri itu tidak habis pikir gitu Pak. Dan saya coba usahakan dari jalur Banggar 2018 kemarin ternyata mental karena tidak ada perubahan. Nah hal-hal ini terus terang menjadi membingungkan sekali, ada sebuah celah baru Pak Willem beberapa minggu ini Menteri Keuangan dan Bappenas sempat mengeluarkan statement terkait dengan anggaran kebencanaan. Nah mudah-mudahan ini justru kalau ada perubahan harus sedini mungkin biro perencanaannya dengan Pak Sestama ini mencoba menggali statement ini, kalau iya betul maka kami akan lebih cukup mudah bisa ikut mendorong di 2019 menjadi bagian tidak terpisahkan di perubahan. Tapi kalau statement itu hanya statement yang sifatnya penghangat suasana saja ya sudah berarti kejadian 2018 terjadi lagi tidak ada perubahan gitu Pak, itu yang kedua.

Yang ketiga, di catatan saya Bapak menyampaikan ada 40 Kabupaten Kota yang pada posisi itu merupakan prioritas terkait didalam RPJMN, sementara kami juga belum pernah tahu sebetulnya 40 Kota itu sebetulnya dimana saja dan ukurannya apa yang dijadikan tolok ukur sehingga 40 Kabupaten Kota itu yang akan dijadikan sampel. Kenapa? Karena jangan sampai sampelnya Bapak itu di daerah yang relatif aman, sementara berdasarkan forecasting dari trend perilaku kebencanaan 20 tahun kebelakang satu titik bencana itu berulang-ulang itu kan bisa dijadikan sebuah model Pak. Artinya kalau Kota Kabupaten yang di tunjuk dijadikan model di RPJMN itu terjadi berbeda dengan data yang Bapak lampirkan sendiri didalam 20 forecasting kebencanaan, maka menurut saya ini ada sebuah kekeliruan didalam menetapkan 40 Kabupaten Kota gitu Pak, oleh karena itu saya juga kepingin tahu Pak. Kemudian yang terakhir yang hubungannya dengan beberapa kejadian bencana. Kejadian bencana yang belakangan ini yang tercatat oleh Bapak di data yang saya lihat itu kerugiannya ada 2 peristiwa besar yang satu tercatat Rp12,3Triliun dan satunya Rp20,8Triliun. Ini kan menjadi sebuah hal yang lebih meyakinkan saya lagi bahwa jangkauan nomenklatur Kementerian yang mempunyai garis lurus kebawah dimana tadi sempat sudah disampaikan tidak perlu saya ulang BPBD itu menjadi tidak terpisahkan karena pintu masuknya kita tahu banyak sekali daerah yang masih tidak ikhlas APBD-nya untuk di share dengan BPBD setempat, kan gitu. Dan kita mohon maaf sudah terlalu sering kunjungan dan hampir jawabannya sama intinya ada ketidak ikhlasan dari daerah Politik daerah tepatnya untuk mencoba memberikan pos anggaran khusus kepada BPBD, begitu terjadi bencana mereka pilihannya cuma larinya mengharapkan dari pusat, pusat trend anggaran semakin turun menjadi sudah tidak terkendali lagi akibatnya Pak, itu yang keempat. Dan yang terakhir saya mohon Pak terus terang saya juga sedikit kebingungan karena 2019 yang justru menjadi puncak tahun akumulasi baik Politik maupun realita kejadian di lapangan dengan alokasi anggaran yang hanya Rp619Miliar itu tentunya memang betul-betul harus membuat prepare sebaik mungkin Pak karena saya tentunya juga sangat mendukung atas hasil upaya yang

sudah dikerjakan selama ini oleh Pak Willem sama tim yang sudah bisa mengantisipasi maupun menyelesaikan berbagai rekomendasi permasalahan yang sudah disampaikan disini. Tetapi tetap ujungnya adalah kalau alokasi anggaran sangat tidak memadai maka saya pun yakin jangkauan Bapak hanya pada tingkatan verbal tetapi tidak pada tingkatan finishing gitu Pak. Oleh karena itu ini harus di carikan cara Pak, bagaimana cara antara statement Kementerian Keuangan dan Bappenas ini bisa follow up menjadi sebuah kenyataan apakah itu ada penambahan anggaran dari pos yang bagaimana caranya ini menjadi itu. Kalau bertumpu hanya kepada DSP artinya kita membiarkan terjadi bencana dulu terus dan itu rasa-rasanya tidak ikhlas kejadian itu kalau kita yang terjadi.

Demikian. Terima kasih.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. KETUA RAPAT: Wa 'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih cukup waktu setengah jam lagi. Dari meja pimpinan yang sudah lebih awal angkat tangan Pak Marwan Dasopang, silakan Pak. Setelah itu Pak Sodik. F-PKB (MARWAN DASOPANG): Terima kasih Pimpinan. Saya memanfaatkan hak saya sebagai anggota Pak Kepala BNPB ingin menyampaikan pemikiran dan pendapat. Pertama Rapat Kerja kita ini evaluasi pelaksanaan APBN tahun 2018, satu yang kedua membahas isu-isu aktual. Kalau membaca evaluasi pelaksanaan APBN tahun 2018 kita kasih jempol buat Kepala BNPB beserta jajaran. Jadi semua pencapaian dari program yang ada rata-rata 99% terlaksanakan dengan baik dan bahkan banyak yang dipertanyakan disini itu melampaui target Pak, Bapak melampaui target, targetnya 10 terselesaikan 20, targetnya ya banyak disini yang melampaui target tentu itu sudah luar biasa. Kalau itu kita kecepatan, pelaksanaan program, anggaran luar biasa. Tetapi yang kedua bila kita membahas isu-isu aktual tentu kita menjadi sering merenung juga apa yang kita hadapi hari-hari belakangan ini bahwa sebetulnya dalam pikiran kita banyak hal yang bisa kita perkecil risiko bencana bila seluruh kemampuan kita itu bisa digerakkan. Maka teman-teman tadi bertanya dari sebetulnya persoalan kita mungkin ada payung hukum yang tidak sempurna di BNPB, kemudian anggaran juga tidak memadai bila dihadapkan kepada tantangan-tantangan yang ada. Bencana yang kita hadapi ini ada 2 hal: Pertama Bencana alam, dan memang wilayah kita berada di wilayah kebencanaan. Bencana alam yang sudah disebutkan ini ada tanah longsor, tanah longsor ya ada juga ulah manusia Pak. Jadi bencana kita bencana alam ada juga ulah manusia, sebetulnya ulah manusia payung hukum yang penting. Bapak harus bisa menunjuk, menunjuk A, menunjuk B itu melanggar hukum langsung ditindak begitu, tapi itu kan tidak ada. Kalau bencana alam, tentu alam tidak bisa kita tolak, itu ada Yang Maha Kuasa, itu termasuk Gempa, Tsunami dan lain-lain. Namun disini di bencana tahun 2018 sebetulnya masih ada yang

tertinggal tidak Bapak catatkan disini, disini ada tanah longsor, gempa bumi, tsunami, apalagi? Kebakaran tidak di sebut disini, yang halaman ini ya, ditempat lain ada. Sehingga itu mempengaruhi Pak, karena disini Bapak sebutkan 4.814 jiwa meninggal dunia dan hilang, kemudian ada 10.000.239 orang yang terdampak dan mengungsi, kalau ditambah lagi yang kebakaran itu bertambah lagi Pak sebetulnya banyak yang mengungsi juga karena kebakaran, disini tidak masuk disini. Kebakaran itu ada yang faktor alam, sebagian besar faktor manusia, itu tidak masuk. Oleh karena itu sangat menarik yang Bapak sampaikan tadi itu, ada yang menjadi pelajaran bagi kita di 3 kebencanaan yang akhir-akhir tahun ini bagi kita yang tadi 1 yang Bapak sebutkan tadi di NTB terjadi Gempa yang berulang semakin naik Magnitudonya, itu selama ini belum tercatatkan seperti itu ada gempa gempa susulan itu semakin kecil semakin kecil. Kalau yang di Sulawesi Tengah itu ada beberapa gabungan, ada kegempaan, terus ada tsunami, ada likuifaksi, itu ada juga longsor bawah laut. Sementara yang di Banten itu, itu juga ada karena longsor juga mengakibatkan tsunami. Cuma pelajaran ini sebetulnya ada yang berdekatan Pak, longsor bawah laut yang ada di Sulawesi Tengah sebetulnya itu bisa digeser ke longsor yang ada di Selat Sunda kalau alat Buoy yang disebutkan itu berfungsi. Itulah yang disebutkan oleh teman-teman tadi saya tidak ingat siapa yang menyampaikan, 20 menit itu sebetulnya kita punya waktu, tapi celakanya yang kita ketahui terjadi perdebatan di Aparatur Negara. Ketika itu ada yang menyebutkan bencana dibantah, itu bukan tsunami tapi itu justru air pasang laut karena tarikan bulan purnama, itu Aparatur Negara loh yang menyampaikan itu. Lah semestinya kalau alat Buoy itu berfungsi, 20 menit orang sudah pergi Pak, tidak malah bermusik. Sehingga sahabat-sahabat saya ya group musik seventeen meninggal semua Pak, kalau 20 menit saja mereka diberi tahu itu sudah selamat sebetulnya. Dalam hitungan saya 4.814 meninggal ditambah 10.000.239 mengungsi, anggaran yang kita keluarkan kesini dipindah menjadi deteksi dini untuk memelihara alat Buoy itu kita menyelamatkan manusia yang banyak. Saya percaya uang yang kita habiskan menyelamatkan pengungsi yang terdampak 10juta ini ditambah dengan upaya kita pemakaman dan lain-lain terhadap 4000 yang meninggal ini, itu sepadan dengan untuk antisipasi. Masalahnya kan kebijakan kita tidak seperti itu, bolak-balik Ibu Itet itu bicaranya seperti itu antisipasi-antisipasi. Jadi betapa menyedihkannya kita ketika Aparatur Negara juga menyebutkan itu bukan tsunami tapi karena air pasang laut tarikan bulan purnama, tapi tidak lama kemudian dibantah bahwa itu terjadi tsunami. Nah tetapi ketika dibuka catatan, likuifaksi itu sudah dikenal oleh masyarakat Palu dalam catatan sejarah dan mereka punya istilah tentang likuifaksi itu disana. Nah maka menjadi bertanya-tanya saya kalau kita jadikan kebencanaan sebagai mata pelajaran untuk anak-anak kita, yang mana materinya? Sementara baru sekarang kita ketahui ini, likuifaksi, ada longsoran bawah laut, ada macam-macam, ada kebencanaan yang berulang-ulang. Catatan Pak Willem disini bahwa yang di antisipasi di 2019 selain pelajaran yang 3 bentuk tadi itu, apalagi kira-kira Pak? yang kemungkinan terjadi loh, jangan setelah terjadi. Coba kita cari dulu catatan-catatan sejarah 100 tahun yang lalu apa yang terjadi sebetulnya ketika likuifaksi diketahui di Palu, ternyata masyarakat Palu ada istilah lokalnya tentang itu. Hal-hal demikian saya pikir memang agak rumit ketika teman-teman saya kira semua teman-teman anggota Komisi VIII ini dipertanyakan oleh wartawan, sebetulnya kenapa anggota Komisi VIII memotong anggaran BNPB? itu pertanyaan wartawan Pak ke kita. Ya kita jawabnya sebetulnya anggarannya cukup, cukupnya dimana? Ada di BNPB, ada di KemenSos, ada di Kementerian Keuangan, ada di BMKG dan macam-macam. Kita berharap payung hukumnya cukup buat BNPB memaksa pihak lain supaya

dalam koordinasi BNPB, kalau tidak begitu ya akan terjadi tumpang tindih, akan jawab menjawab, sahut menyahut Pak. Jadi saya pikir memang Pak Ketua harus didorong BNPB ini menjadi payung hukum yang lebih kuat, bisa sebagai leading sector untuk mengkoordinir seluruh Kementerian dan Kelembagaan tentang menghadapi kebencanaan kita. Sangat luar biasa sedihnya kita mendengarkan, sebetulnya cukup 10 menit waktu saja diberikan kepada mereka yang ada di Pantai itu semua yang di Banten itu Pak, itu selamat Pak. Justru karena ada tumpang tindih pernyataan Aparatur Pemerintah kita menjadikan mereka malah tetap berada di pantai. Inilah saya pikir selain payung hukum dan anggaran Bapak sebagai yang menangani kebencanaan itu harus mendeteksi sebetulnya atau mencari, mencari dokumen-dokumen kita sebetulnya apa saja yang terjadi pada masa lalu 100 tahun atau 105 tahun yang lalu di seluruh wilayah-wilayah Indonesia. Karena kita jangan hanya mendapatkan pelajaran-pelajaran baru, 100 tahun yang akan datang kita lupa itu, sama dengan kejadian tsunami di Aceh masa lalu, sementara orang yang ada di Kepulauan Simeulue mereka sudah punya kearifan lokal ternyata tentang tsunami. Kita kehilangan catatan sejarah di Kota Banda Aceh, padahal Banda Aceh itu yang paling terdampak juga pada masa lalu. Hal yang sama terjadi di Anak Gunung Krakatau ketika Krakatau meletus. Nah ini semua saya pikir Pak Willem kita selama bermitra cukup ya dialog kita terbangun dengan baik, kami kira Bapak harus punya keberanian yang kuat dalam hal mengkoordinasi seluruh komponen Pemerintah dalam hal penanganan kebencanaan. Kami kira itu usul dari saya Pak Ketua.

Terima kasih. Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. KETUA RAPAT: Wa 'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Pak DR. Sodik Mudjahid. F-GERINDRA (DR. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M.Sc): Terima kasih Pimpinan. Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan Pimpinan dan Anggota, Pak Ketua BNPB beserta seluruh jajarannya yang saya hormati, Sangat menarik, saya mulai dengan pertanyaan wartawan ke saya. Pak Sodik, bagaimana dengan pergantian Kepala BNPB? begitu Pak Kepala. Wartawan itu bercerita tentang track record-nya, Kopassusnya dan lain-lain. Saya katakan kepada wartawan, ini menunjukkan bahwa paradigma Pemerintah Indonesia tentang BNPB itu masih hanya fokus kepada tanggap darurat, saya katakan begitu Pak. Kalau soal tanggap darurat Kepala BNPB yang sekarang ini dan seluruh jajarannya Pak Willem ini saya katakan tidak ada yang kurang, iya tidak? Sudah melaksanakan dengan baiknya seluruh tanggap darurat dari bencana-bencana yang ada di

Indonesia, saya katakan begitu Pak. Apa masalahnya kata wartawan itu? Masalahnya kata saya adalah paradigma Pemerintah Indonesia terhadap bencana, saya katakan paradigma baru yakni membangun masyarakat yang paham, sadar, peduli, dan waspada bencana dengan prioritas adalah mitigas bencana. Nah mitigasi bencana itu beragam tahapannya, satu diantaranya adalah anggaran untuk alat-alat dan kami mohon maaf Fraksi Gerindra di Komisi V kemarin walk out Pak, walk out kenapa? karena anggaran alat BMKG untuk prediksi itu dinilai oleh kami terlalu kecil gitu ya. Jadi ini saya katakan paradigma baru antara lain prioritas mitigasi. Saya baca disini Pak dihalaman terakhir prediksi bencana ya 2019 baik hidrometeorologi ataupun bencana geologi dan sudah baca saya sudah baca juga penjelasan dari Kepala BNPB melalui humasnya tentang angka-angka prediksi bencana itu ya. terus kalau saya tanya kepada Pak Kepala, Pak kalau angka-angka prediksi bencana itu yang ribuan itu dibandingkan dengan anggarannya sudah sesuai atau belum? Pasti Pak Kepala mengatakan belum, ya tidak Pak? jenisnya beragam, kualifikasinya beragam, tiap jenis ... rekaman jeda terputus (rekaman terputus). KETUA RAPAT: ... 5 tahun outsourcing, tapi wajah-wajah ini kelihatan masih langgeng tergantung program BNPB untuk Komisi VIII. Kami persilakan Pak Willem. KEPALA BNPB: Baik, terima kasih. Bapak Ketua, Pimpinan Rapat, Bapak/Ibu sekalian yang sangat saya cintai, saya banggakan, saya muliakan, Saya tidak bisa mengungkapkan rasa terima kasih saya dengan teman-teman semua, saya merasakan perhatian, dukungan, support, apresiasi yang luar biasa, terutama masukan-masukan.

Saya mau menjawab ini sebetulnya jawabannya itu sudah ada didalam diskusi, jadi saya bagaimana mau menceritakan ini. Tetapi karena ini pertanyaan, jadi saya harus jawab. Ada beberapa poin penting yaitu masalah anggaran, yang kedua masalah Bu Itet ini selalu saya ingat preventif, preventif, preventif, tidak ada kata lain. Jadi mitigasi memang betul bahwa mitigasi itu istilahnya begini Pak, kalau kita invest US$1 gitu kan dalam mitigasi, dalam membangun kesiapsiagaan maka kita akan save US$7, tapi tidak begitu, kalau untuk Indonesia lebih dari itu. Saya kasih contoh yang ekstrim, kerugian akibat Karhutla pada tahun 2015 itu Rp221Triliun, itu belum biaya untuk penanggulangan bencananya, itu telah mengoreksi pertumbuhan ekonomi. Begitu juga dengan sekarang kalau kita lihat beberapa puluh Triliun yang harus kita tanggung ya, jadi bukan lagi invest US$1 to save US$7 pasti lebih dari itu. Jadi saya sepakat bahwa masalah bencana tadi Pak Lukman mengatakan bahwa perkara bencana jangan dianggap enteng sangat benar, kita tanpa melakukan upaya pengurangan risiko bencana maka tidak mungkin kita bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi. Jadi dampak bencana itu sebetulnya bukan saja terhadap ekonomi tetapi terhadap keselamatan jiwa manusia yang tidak bisa diukur dengan uang, belum lagi kita bicara masalah kerugian

kerusakan lingkungan dan sebagainya. Jadi dampaknya memang masif, saya sependapat dengan Bapak/Ibu sekalian bahwa perkara bencana jangan dianggap enteng.

Lalu saya pada kesempatan yang baik ini dari lubuk hati saya yang paling dalam saya mohon maaf apabila masih belum bisa memenuhi sentuhan tadi yang disebutkan tadi. Kami bukan mau membela tetapi apa yang kami lakukan adalah kami sebetulnya pada tahun anggaran 18 itu sudah mengusulkan Rp1,7Triliun, tetapi yang turun itu enam ratus sekian Miliar dari satu koma tujuh. Itu 72 Kabupaten Kota belum bisa di danai dari hal tersebut ya sudah jadi itu saja, jadi itu saya bukan mau mencari alasan tapi saya berjanji bahwa di tahun 2019 kami akan berbuat lebih baik lagi. Yang berikutnya kami akan menjawab masalah beberapa hal.

F-NASDEM (Drs. KH. CHOIRUL MUNA):

Pimpinan, pimpinan, maaf. Jadi kebaikan Pak Kepala BNPB ini sudah mulai jelas, cuma kalau namanya

kebaikan ini kok datangnya setelah Pemilu tidak ada ceritanya.

KEPALA BNPB: Kami paham Pak.

KETUA RAPAT: Tapi itu ini Pak, itu bicara soal aspirasi Dapil Pak. Lanjut.

KEPALA BNPB: Jadi kalau kita berbicara masalah anggaran, sekarang kami akan menjawab

anggaran tadi sudah menjadi pembicaraan kita yang utama. Mohon izin kami menjelaskan Bapak/Ibu sekalian, Kalau didalam penanggulangan bencana itu ada 3 dimensi, jadi kalau istilah penanggulangan bencana ini kami mohon ada kesepahaman kita punya pengertian yang sama tentang penanggulangan bencana. Kita berbicara tentang penanggulangan bencana tidak bisa lepas dari 3 dimensi yang antara lain adalah sebelum terjadi bencana (pra bencana) yaitu kita melakukan upaya mitigas baik itu struktural, non struktural, lalu membangun kesiapsiagaan dalam rangka mengurangi dampak, mengurangi risiko apabila bencana itu terjadi. Begitu sudah terjadi bencana kita melakukan upaya dimensi tanggap darurat, tanggap darurat disitu adalah yang utama yang fokus adalah untuk penyelamatan, evakuasi, pencarian dan lain sebagainya. Dan itu harus dilakukan secara cepat dan bukan cuma cepat tetapi harus masif, jadi adspeed and adscale istilahnya begitu. Jadi kita harus cepat, harus masif supaya jangan terlalu banyak orang lagi yang meninggal dunia karena bencana. Nah setelah itu apabila tanggap darurat ini dilakukan dengan cepat dan masif maka kita bisa langsung segera masuk kepada pemulihan, kalau kita berbicara pemulihan yang dipulihkan adalah kehidupan sosial masyarakat, ekonominya, kerusakannya, infrastruktur dan lain sebagainya dengan prinsip-prinsip

will back better and safer, jadi itu kalau kita bicara masalah penanggulangan bencana. Nah anggaran tadi, anggaran penanggulangan bencana sudah meliputi 3 dimensi Pak, kita membangun kapasitas kita didalam pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana. Lalu untuk anggaran nah pra bencana ini bukan saja di BNPB karena disitu kan kami sampaikan bahwa pra bencana yang kita lakukan adalah pengurangan risiko bencana. Nah pengurangan risiko bencana ini ada 32 Kementerian dan Lembaga, program kerjanya judulnya bukan pengurangan risiko bencana, misalnya di LHK pemulihan lingkungan, lalu di PU normalisasi sungai, lalu di BMKG bicara masalah early warning system, di BPPT bicara masalah tsunami early warning system. Jadi ada 32 Kementerian dan Lembaga sebelum terjadi bencana, anggaran itu di 32 Kementerian dan Lembaga. Oleh karena itu kami menyadari bahwa penanggulangan bencana itu sangat kompleks dan multidimensional termasuk multi-agency, multistakeholder, multi disiplin ilmu. Oleh karena itu bagaimana kita mengkoordinasikan? Tadi kita sudah bicara bahwa salah satu kendala kita, bukan kendala, tantangan kita itu adalah di koordinasi karena dia sangat multistakeholders, belum lagi kita bicara dengan organisasi masyarakat, bicara dengan dunia usaha. Oleh karena itu kami membuat yang sudah kami laporkan pada Rapat sebelumnya tentang rencana induk penanggulangan bencana tahun 2045 (15 sampai dengan 45) memang masalah penanggulangan bencana itu bukan short term, long term. Oleh karena itu didalam RIPB kita sudah membicarakan atau membahas Master Plan untuk Multi-Hazard Early Warning System, nah ini masih kita buat dan sekarang ini Pemerintah sedang menyiapkan Perpres untuk Multi-Hazard Early Warning System, nah itu yang kami laporkan. Lalu untuk tanggap darurat anggaran dari mana? ini masih bicara masalah anggaran, kita menggunakan dana cadangan penanggulangan bencana yaitu DSP. Nah setelah masa tanggap darurat selesai kita masuk di pemulihan maka kita menggunakan dana hibah. Nah kalau kita bicara sekarang ini sesuai dengan Undang-undang kan ada dana kontinjensi dimana dana itu bisa digunakan bukan untuk tanggap darurat tapi mitigasi, nah ini masih dalam proses Bapak/Ibu sekalian jadi ini yang kita kerjakan sekarang. Itu untuk masalah anggaran. Tadi sudah dibicarakan BNPB kenapa ada sisa anggaran begitu besar? Nah karena sistem anggaran di BNPB ini kan unik, tidak sama dengan Kementerian dan Lembaga. Kalau di BNPB itu ada 2, satu dana rutin, yang kedua adalah dana siap pakai atau dana cadangan penanggulangan bencana. Tadi kita sudah tahu dana ini bisa digunakan apabila terjadi bencana dan yang menggunakan seluruh Kementerian Lembaga yang terkait, tapi dananya masuk di DIPA, masuk didalam DIPA-nya BNPB. Nah kemarin itu dana siap pakainya masuk tanggal 26 Desember, jadi tidak sempat dipertanggungjawabkan sampai dengan waktu yang sekian hari itu. Jadi dana yang sisa itu bukan dari dana rutin tetapi adalah dari dana siap pakai, itu untuk bicara masalah anggaran. Bicara masalah mitigasi kami setelah dari diskusi ini kami akan menyiapkan blueprint untuk mitigasi. Jadi memang kita punya rencana induk penanggulangan bencana, sebetulnya didalamnya disitu ada mitigasi tapi nampaknya dari kita semua kalau tidak dipisahkan itu maka kurang tajam, kalau saya menampung begitu menangkap dari Ibu Itet ini kan maunya mitigasi diperkuat, preventif action-nya diperkuat. Oleh karena itu menurut kami, kami akan membuat blueprint tentang mitigasi. Nah berbicara masalah mitigasi itu ada 2, satu yang struktural, ada yang non struktural. Kalau struktural sudah kami jelaskan tadi, normalisasi sungai, forestasi, membangun Early Warning System dan lain sebagainya. Nah yang non struktural itu salah satunya adalah Pendidikan, Sosialisasi, understanding wick, ini

yang paling penting. Tadi sudah disinggung tadi juga bahwa oleh Pak Ketua kita perlu membangun budaya sadar bencana, untuk membangun budaya sadar bencana task time tidak mungkin dalam waktu singkat bisa. Oleh karena itu kita upayakan kita sudah bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan yaitu satuan pendidikan aman bencana dan ini telah dilakukan bersama Kemendikbud dan sebagai organisasi yang bergerak dibidang Pendidikan. Nah telah dilakukan yang menggunakan dana APBN sebanyak 5 daerah yaitu: di Solok Selatan, di Wajo, Palu, Kupang dan Palangkaraya. Lalu tadi dipertanyakan anggarannya dari Pak Lubis tadi, kenapa di Kalimantan begitu besar begini? Nah mohon izin ini kami melaporkan Bapak, kembali lagi ini kan dana siap pakainya. Karena pada tahun lalu tahun lalu 2018 masalah pencegahan kebakaran hutan dan lahan ya kita ada event yang besar, nah kita perlu mengoperasikan Heli Water Bombing, ini yang membuat biaya itu jadi cukup besar dalam rangka untuk menjamin tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan karena ada event Asian Games. Yang berikutnya adalah masalah EWS, jadi masalah EWS ini memang perlu kami laporkan kalau kita berbicara masalah EWS itu harus berbicara dari hulu sampai hilir. Mulai dari peralatan EWS-nya, setelah alat itu bekerja mendapatkan informasi, bagaimana informasi didapatkan oleh alat itu bisa dikomunikasikan kepada yang berkepentingan dalam hal ini Lembaga BPBD, Lembaga Pemerintahan, termasuk masyarakat. Tidak sampai disitu, masih belum cuklup, setelah berhasil dikomunikasikan kepada masyarakat misalnya, lalu apakah masyarakat tersebut setelah menerima informasi dia tahu bagaimana cara merespon? Nah ini kan perlu ada pelatihan, ada sosialisasi dan lain sebagainya. Nah di ... (suara rekaman tidak jelas) di Hulunya BPPT itu dulu pernah membuat Buoy, Buoy itu kan memang sudah dibuat dari cukup lama lalu dicuri, hilang, rusak, dan sebagainya sehingga dia tidak berfungsi baik. Nah ada juga sekarang dari BIG, BIG itu memasang tide-gauge ya untuk mengukur tide-gauge itu tingginya pasang surut ya, lalu dari BMKG juga punya seismograf atau seismometer. Nah lalu setelah kita mendapatkan informasi publik itu oleh siapa? oleh Kementerian Kominfo ya jadi sesuai dengan kewenangannya dari Kominfo itu sudah kerjasama kita, misalnya ada peringatan cuaca dan lain sebagainya itu kan kerjasama BMKG dengan Kominfo. Lalu sirine, setelah mendapatkan informasi itu bagaimana memberikan peringatan? Nah itu kewenangannya ada di Pemda dalam hal ini BPBD. Pak Lubis memang betul Pak, salah satu tantangan yang paling besar adalah kapasitas dari BPBD, berdasarkan Undang-undang, berdasarkan fakta di lapangan apabila terjadi bencana maka first response darinya itu adalah daerah Pak. Nah daerah sudah yang kita andalkan semuanya seperti itu kapasitasnya, Bapak kan sudah keliling kemana-mana, memang ada juga banyak yang bagus seperti di Jawa Tengah, di Bali ada, tetapi sebagian besar mereka belum siap untuk kapasitasnya itu. Yaitu salah satu kendalanya adalah masalah sebetulnya masalah kewenangan Pak, kami dari Pusat BNPB saya tidak punya kawenangan sedikitpun ya kepada BPBD untuk menentukan misalnya siapa yang akan menjadi Kepala Pelaksana. Kalau Kepala BPBD secara Undang-undang juga itu adalah Sekretaris Daerah, kan tidak mungkin juga Sekretaris Daerah yang sibuk itu menjadi Kepala BPBD. Nah ini mohon bantuan Bapak/Ibu sekalian untuk kita memperjuangkan bagaimana supaya Kepala BPBD itu tidak dijabat oleh Sekda, tetapi dijabat oleh ya Kepala BPBD. Sekarang ini kan Kepala Pelaksana, Kalaksa istilahnya Kepala Pelaksana BPBD dan orangnya pun tantangan lainnya lagi ini Pak, tidak ada namanya pegawai BPBD itu yang certified, kenapa tidak certified apakah mereka salah? Tidak, karena memang tidak ada pendidikan itu. Oleh karena itu kami mendirikan Politeknik Penanggulangan

Bencana. Kalau seandainya kita lihat ini, kami mohon ya ini memang tugas kita bersama, masalah sumber daya manusia ini paling penting. Kalau di filosofinya Marinir ini, kalau prajuritnya profesional dikasih bambu runcing dia lebih bisa untuk membunuh lebih banyak orang ketimbang senjatanya modern tapi prajuritnya tidak tahu bagaimana cara menembak. Jadi oleh karena itu filosofinya peran sumber daya manusia didalam penanggulangan bencana ini menjadi penting, kita tidak ada yang certified Pak, kita kemampuan kita melatih coba itu cuma ratusan orang padahal yang harus kita lindungi jutaan orang. Kan tadi sudah kami laporkan, ada 150 juta orang yang tinggal didaerah rawan bencana gempa, 60 banjir, 40 longsor, 4 juta tsunami, 3,5 juta tinggal didaerah rawan bencana erupsi gunung berapi. Nah ini nih yang menjadi tantangan menurut kami itu, kalau kita mau menyelamatkan orang lebih banyak tidak cukup hanya satu, upayanya kita itu harus komprehensif, mulai berbicara masalah anggaran iya. Nah anggaran sementara ini apa yang kami lakukan? Permasalahannya menurut saya setelah saya amat-amati. Masalah anggaran ini bukan masalah banyak dan sedikit, tapi adalah bagaimana kita me-manage anggaran itu. Dengan anggaran itu saya akan:

1. Menetapkan skala prioritas; 2. Kita bekerjasama dengan pihak-pihak ketiga misalnya dengan banyak

misalnya kita lakukan juga kegiatan-kegiatan dalam pengurangan risiko bencana tidak pakai APBN dari anggaran kerjasama tadi itu. Jadi banyak yang kita lakukan seperti itu, itu situasinya.

Ini waktu cuma tinggal sedikit ya? Mohon izin kembali lagi saya akan rangkum dari Pak Sodik ini, tadi kan sudah saya katakan sebetulnya apa yang saya jawab saya dapat dari Bapak/Ibu sekalian ini. Jadi masalah mitigasi, kalau kita bicara mitigasi, bicara masalah pengurangan risiko bencana:

Satu, harus bicara masalah anggaran. Kedua, tadi kan Bapak bilang dukungan peralatan harus cukup, betul ya Pak. Ya jadi logistik dan peralatan memainkan peranan yang penting. Kalau di Tentara kan ada bilang begini, logistik tidak mungkin memenangkan pertempuran tetapi tanpa logistik pertempuran itu tidak akan dimenangkan, sama halnya dengan bencana. Kita bagaimana bisa mengurangi risiko kalau logistik dan peralatannya tidak cukup?. Kedua, peran sumber daya manusia, berarti kan edukasi. Konsistensi tata ruang. Jadi salah satu permasalahan kenapa di tahun 2018 bencana sedemikian dahsyat dampaknya? salah satunya adalah tata ruang yang tidak sensitif terhadap risiko bencana. Kalau Bapak lihat sekarang baik itu di Palu-Koro maupun yang di Banten, itu daerah rawan bencana yang kena dampak itu adalah daerah merah Pak. Nah lalu yang berikutnya lagi saya lihat, lebih jatuh korban banyak itu karena masalah building code. Building code Kementerian PU itu sudah membuat building code, tapi bagaimana penerapannya di lapangan. Ya lalu yang berikutnya lagi kami lihat tata ruang ini berkaitan misalnya KEK (Kawasan Ekonomi Kreatif) ya harus jangan ditempat yang rawan bencana gitu menurut kami. Lalu misalnya begini, bangun bangunan di Pantai ya jangan melintang, melintang kan penampangnya kan besar, jadi harus membujur memanjang begini, nah ini banyak permasalahannya banyak Pak. Jadi kita bicara masalah penanggulangan bencana itu adalah sesuatu yang kompleks, oleh karena itu kita perlu untuk melakukannya apa yang kita lakukan harus komprehensif. Terus masalah anggaran saya lupa Pak Lubis, jadi masalah asuransi bencana betul Pak. Jadi ini sebetulnya sudah kita garap lama, waktu saya Deputi I Menkokesra sudah

bicara masalah risk financing sama risk transfer, bentuknya Pak asuransi dan itu sudah dilakukan oleh Pemerintah tapi sejauh mana saya tidak update.

Saya rasa sudah meng-cover secara keseluruhan. Mohon izin Bapak Ketua itu yang bisa kami laporkan. Sekali lagi kami terima kasih atas arahan Bapak/Ibu, masukannya, dukungannya yang luar biasa kepada kami sehingga kami akan lebih bersemangat lagi didalam melaksanakan tugas-tugas penanggulangan bencana. Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. F-PKS (H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.): Cukup ya? Kita masuk ke kesimpulan, tolong dibagikan. Ada tadi bisik ini Pak Kepala, Pak Sodik tadi sosialisasi katanya teman-teman Komisi VIII ini kan sangat menguasai tentang bencana, jadi dibuat program sosialisasi daerah bencana gitu, ujung-ujungnya anggaran juga lagi ya anggaran. Silakan. KEPALA BNPB: 1 menit mohon izin. Jadi memang didalam penanganan bencana dilapangan itu kan ada keluhan bahwa tadi Pak Dja’far, Pak K.H. Dja’far, ada temannya yang sakit mata Rumah Sakit menolak ini perlu saya klarifikasi Pak. Jadi Pemerintah itu sudah menetapkan kebijakan pada pelayanan kesehatan itu tidak perlu menggunakan BPJS juga, jadi bisa langsung berobat itu nanti dari Kepala Rumah Sakitnya akan membuat catatan pengobatan biayanya berapa diajukan kepada Bupatinya, lalu dari Bupati kepada Kementerian Kesehatan, Kementerian Kesehatan kepada BNPB, BNPB kepada Kementerian Keuangan, memang itu jalurnya. Jadi kalau misalnya ada kasus-kasus itu menurut kami kasuistis. Lalau masalah Bu Pendeta, tadi itu memang distribusi logistik Bu. Distribusi logistik mungkin saja terjadi ada yang tidak tersentuh, dampaknya itu kan ratusan ribu orang, tetapi yakinlah bahwa Pemerintah itu berusaha semaksimal mungkin dalam diberikan distribusi logistik. Ini mohon maaf ini, ada daerah terisolir di Kabupaten Sigi, saya lupa nama tempatnya itu ya sudah satu minggu. Itu saya terbang sendiri kesana Bu ada dokumentasinya, saya membawa logistik, saya membawa tenaga medik, disitu ada seorang Ibu yang kejatuhan bangunan lagi hamil kakinya itu selama 3 hari tidak mendapatkan perawatan karena disana tidak ada Puskesmas, dia terisolir, tapi tetap kita lakukan. Mungkin tidak bisa semuanya tertangani secara sempurna tetapi itulah situasi didalam kedaruratan itu. Lalu mengenai relawan, mengenai relawan itu untuk Palu Bu Pendeta, jadi kita sudah merekrut ada relawan itu kan memang dari Sabang sampai Merauke saya tidak bisa nyetop. Justru ada satu hal yang menonjol didalam penanggulangan bencana yang membesarkan hati saya, setiap terjadi bencana saya tidak pernah takut akan kekurangan makan. Dan untuk dukungan logistik, kebutuhan dasar yang mendasar itu selalu berlimpah dan bahkan saya ditolak, sudah Pak jangan kasih-kasih lagi saya makan ini saya tidak tahu mau simpan dimana. Jadi itu relawan itu dari mana-mana Bu dan kita untuk di Palu itu merekrut relawan dari lokal, memang jumlahnya tidak banyak itu kalau saya lihat ada 60 yang saya tugaskan untuk menangani logistik, ada beberapa, berapa? 125 gitu ya, tapi

itu. Nah kembali lagi, didalam kebencanaan masyarakat itu kehilangan pekerjaan, oleh karena itu policy Pemerintah adalah selalu pemberdayaan masyarakat ya didalam membangun kembali daerahnya. Saya rasa itu saja Pak Ketua, saya mohon maaf saya bicara sudah 2 menit. KETUA RAPAT: Sebenarnya kita kasih seluas-luasnya, tapi dibatasi oleh waktu. Dan terima kasih Pak 2 hari setelah bencana Krakatau itu di Selat Sunda saya bersama Pak Willem, Pak Dodi, kita terbang ke arah Selatan memang infrastruktur tidak semuanya juga bisa membantu kelancaran distribusi logistik. Kemudian beberapa hari kemudian juga ke Lampung, ke Lampung juga Pak lebih cepat dari Kepala BNPB Pak Ketua Komisi VIII, cuma dapat dukungan luar biasa dari Kepala BNPB, jadi terima kasih atas segalanya. Mari kita lihat kesimpulan Rapat. Kita bacakan saja bersama-sama setelah itu koreksi ya. Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR Republik Indonesia bersama Kepala BNPB dengan agenda membahas evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2018 dan isu-isu aktual dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 1. Komisi VIII DPR RI dapat memahami dan mengapresiasi penjelasan realisasi

serapan: a. Anggaran BNPB Tahun 2018 terdiri dari Rp6.857.980.801.615,- atau 99,9%

dari pagu anggaran tahun 2018 sebesar Rp6.920.909.767.000,- dengan rincian: 1. Dana Siap Pakai sebesar Rp6,4Triliun; 2. Dana Rutin BNPB sebesar Rp470Miliar; dan 3. Hibah RRT sebesar Rp10Miliar.

b. Program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur BNPB terealisasi sebesar Rp12.696.930.897,- atau 97,67% dari pagu anggaran tahun 2018 sebesar Rp13.000.000.000,-;

c. Program dan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya terealisasi sebesar Rp238.320.867.932,- atau 92,27% dari pagu anggaran tahun anggaran 2018 sebesar Rp258.276.396.000,-.

2. Komisi VIII DPR RI mendesak Kepala BNPB agar sungguh-sungguh memperhatikan dan menindaklanjuti pandangan Anggota Komisi VIII DPR RI sebagai berikut: a. Meningkatkan kapasitas kelembagaan BNPB dan respon cepat penanganan

bencana terhadap berbagai bencana di daerah; b. Menyusun langkah-langkah strategis menghadapi berbagai ancaman

bencana tahun 2019 yang berpotensi terjadi, yang belum bisa diprediksi dan yang rutin terjadi;

c. Meningkatkan kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana dan penanggulangan bencana melalui kearifan lokal masing-masing daerah;

d. Meningkatkan kebijakan dan pelaksanaan mitigasi bencana kepada seluruh pemangku kepentingan didaerah bersama Komisi VIII DPR RI;

e. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi BNPB dengan Kementerian/Lembaga dunia usaha, lembaga sosial kemasyarakatan, dan lembaga internasional dalam penanggulangan bencana;

f. Meningkatkan pelatihan penanggulangan bencana terutama didaerah-daerah rawan bencana;

g. Meningkatkan mitigasi multi-Hazard bencana, memiliki Early Warning System, dan simulasi teknis penyelamatan saat terjadi bencana kepada masyarakat;

h. Meningkatkan alokasi anggaran, kontinjensi dan untuk program pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana pemulihan dan pembangunan kembali;

i. Meningkatkan pelatihan dan standarisasi relawan saat tanggap darurat. Kami persilakan ada koreksi dari masing-masing? Ini saya belum melihat

beberapa usul dari teman-teman menyangkut masalah pencegahan. F-PDIP (DIAH PITALOKA, S.Sos, M.Si): Pimpinan. KETUA RAPAT: Silakan. F-PDIP (DIAH PITALOKA, S.Sos, M.Si): Kalau tadi penjelasan Pak Willem. Kita kan melihat satu peran strategis dari Pemerintah Daerah, iya kan. Tapi kita tidak pernah bahas strategic positioning dari Pemerintah Daerah mengenai penanggulangan bencana, saya pikir kita perlu melakukan rekomendasi, ini sebenarnya kata-kata meningkatkan kebijakan juga agak aneh untuk saya meningkatkan kebijakan ini maksudnya apa? iya kan. Meningkatkan kebijakan untuk, itu kan berarti harus mengarah pada sesuatu peningkatan apanya dari kebijakan? Kebijakan kan kata netral kan sebetulnya. Nah ini meningkatkan kebijakan itu apa, untuk apa, dalam hal apa? nah itu mungkin perlu dijelaskan. Yang kedua, kalau bisa rekomendasi kita juga menyinggung posisi Pemerintah Daerah untuk lebih aware sama bencana. KETUA RAPAT: Langsung saja, usul konkret poin 3 jangan poin 2. Ya nomor 3, kalimatnya Ibu Diah tadi kita sadur ya.

3. Komisi VIII DPR RI mendorong BNPB untuk melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam kaitan dengan pencegahan dan penanggulangan bencana.

F-PDIP (DIAH PITALOKA, S.Sos, M.Si):

Ini bagaimana Pak Willem, apakah koordinasi ataukah apa gitu sehingga

mem-push Pemerintah Daerah. Misalnya kayak tata ruang, saya paham secara teoritis kan tata ruang memang digeser misalnya yang daerah pinggir pantai yang punya ancaman bencana tinggi dia harus mengarah ke gunung, tapi kan kenyataannya itu pelaksanaannya kan tidak gampang. Merubah tata ruang itu setengah mati gitu loh, iya kan? Nah tapi agenda membangun tata ruang yang

sensitif bencana hari ini menjadi kewenangan siapa? Artinya menurut saya harus sampai, ya kalau misalnya BPN ya Agraria dan Tata Ruang iya kan. Nah itu juga harus kita rekomendasikan untuk misalnya ATR, walaupun saya aneh ya rekomendasi antar Kementerian agak aneh gitu ya kalau rekomendasi ini, tapi ya kita harus membangun awareness terhadap ATR juga Agraria Tata Ruang. Yang kedua Pemerintah Daerah untuk mengintegrasikan strategic planning mengenai Tata Ruang Daerahnya atau juga kapasitas kebencanaannya dengan tingkat rawan bencana didaerahnya masing-masing itu harus jadi kesadaran publik gitu maksud saya. KETUA RAPAT:

Oke bisa masuk lagi poin satu lagi, jadi nanti kita perbaiki kalimatnya

mumpung masih ingat. Bu Diah kita masuk poin 4 ya. 4. Komisi VIII DPR RI mendorong BNPB melakukan koordinasi dengan

Lembaga yang terkait untuk melakukan evaluasi terhadap penataan tata ruang. Karena ini ada dasar hukumnya, ada Undang-undang nomor 26 tahun 2007 itu tentang penataan tata ruang ya. Saya kemarin dengan Ketua MPR Pak Zulkifli Hasan ke daerah Lampung Selatan Kalianda dan sekitarnya itu memang tata ruang tidak diindahkan memang, tidak diindahkan, seluruh masyarakat itu yang terkena bencana di pinggir pantai semua dan pantai itu tidak boleh digunakan sebenarnya, tetapi law enforcement-nya juga tidak ada. Nah oleh karena itu kalimat masuk ini saya kira bagus sekali, kalau tidak bagus tidak Komisi VIII itu Bu Diah itu.

Komisi VIII DPR RI mendorong BNPB untuk melakukan koordinasi dengan K/L terkait untuk mengevaluasi terhadap penataan tata ruang di daerah.

Terserah. Pak Deding, baru Bu Itet. F-PG (Dr. H. DEDING ISHAK, S.H., M.M.): Kalau saya bagus, jadi searah dengan Bu Diah dan Pak Ketua. Jadi kan problem ini kita belum sinkronnya antara kebijakan pusat dengan daerah, jadi ke pusatnya bagus tapi didaerahnya ini seringkali juga tidak kondusif begitu kan Pak ya. Oleh karenanya perlu didorong, yang didorong apa sebetulnya? Arah kebijakan begitu. Arah kebijakan yang tadi soal tata ruang, jadi kalau saya terhadap tata ruang di daerah Pak, pakai di daerah, supaya ada penekanan daerah, agar daerah ini sinkron dengan kebijakan pusat gitu. Barangkali begitu pemikiran saya, mohon dikoreksi Bu Diah. Jadi memang problem-nya di daerahnya begitu kadang-kadang Bupati atau Sekda ini tidak mematuhi begitu, padahal kebijakan sudah bagus dari pusat sehingga Pak Jokowi agak sedikit ini begitu kewalahan dan Pak Kepala BNPB Pak Willem juga ini. Jadi memang agak sulit jadi, karena memang daerah ini apa namanya bukan hierarkis Pak ya, tapi otonom ini. Jadi ini ... (suara rekaman tidak jelas) jadi problem juga, padahal kita membutuhkan penanganan yang cepat begitu kan, seringkali dari pusatnya oke dibawahnya kurang gitu. Nah ini maksud saya memang kita perlu mendorong melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk mengevaluasi terhadap penataan tata ruang di daerah agar sejalan dan sinkron dengan kebijakan Pemerintah Pusat. KETUA RAPAT:

Agar sejalan dengan kebijakan tata ruang nasional. Kita perpanjang sampai jam 18.00 WIB.

(RAPAT:SETUJU)

Perpanjang terus. Lanjut Bu Itet. F-PDIP (ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO, MBA.): Terima kasih. Begini, mungkin ini hanya sebagai informasi saja. Sekarang sedang disusun untuk seluruh Undang-undangnya sudah ada tata ruang oleh Ikatan Arsitek Indonesia. Sebetulnya sudah ada Undang-undang bahwa membangun itu tidak boleh kurang dari sekian kilometer dari Pantai, tapi yang terjadi selain tadi harusnya katanya tidak boleh begini tapi harus lurus. Tapi ada lagi, tidak boleh minimal sekian kilometer dari Pantai dibangun, itu tolong mungkin di cek saja. Ya jadi supaya ada koordinasi juga, sudah ada itu Undang-undangnya. Terima kasih. KETUA RAPAT: Itu yang disebut tadi itu law enforcement-nya, penegakkan hukumnya itu perlu dan harus konsisten. Nah oleh karena itu saya kira pandangan Ibu Diah ya yang bukan Pitaloka eh Bu Pitaloka ya bukan Oneng tadi, jadi sekarang kalimat bagus sekali dua-duanya memang cerdas. Jadi memang 3, 4 diterima ya? bagus sekali. Jadi ini perlu menjadi PR bagi kita terutama dengan prediksi kebencanaan yang akan datang ini menjadi sangat penting buat kita ya. Cukup? Silakan. F-GERINDRA (DR. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M.Sc): Saya boleh pak izin Pak.

Sebetulnya kalau hanya untuk melakukan koordinasi itu sudah aturannya seperti itu dan sudah dilakukan ya Pak ya. Tapi yang saya katakan tadi dalam pembicaraan saya kita harus memberikan kewenangan gitu Pak walaupun itu kedepan Pak, agar BNPB bukan hanya mengkoordinasikan tapi juga bisa mempengaruhi, menugaskan segala macam iya tidak Pak?. Jadi apa istilahnya ya bukan mengkoordinasikan tapi memberikan ke depan ya, mendorong agar memberikan kewenangan bagi BNPB untuk melakukan apa koordinasi atau apa Pak, memimpin?

KETUA RAPAT:

Saya kira koordinasi sudah betul Pak, didalamnya sudah ada perintah itu.

F-GERINDRA (DR. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M.Sc):

Karena saya yakin Bapak sudah melakukan banyak hal ini, iya tidak Pak? tapi kan faktanya itu tidak cukup buat. Silakan apa ini kesimpulan atau tidak, tapi catatan pentingnya adalah seperti itu bagi kita ke depan.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT: Jadi nanti untuk teman-teman BNPB, ada yang tercatat ada yang tidak

tercatat. Ini yang tercatat, jiwanya yang belum tercatat itu menjadi PR yang akan datang gitu ya. Tapi kata koordinasi ini sudah mencakup semua, kalau mau tambah lagi panjang lagi ini. Jadi artinya jiwanya kita paham Pak, inilah bunyinya. Ya begitu ya? F-PG (Dr. H. DEDING ISHAK, S.H., M.M.): Pak Ketua. Jadi sebetulnya semangatnya akan disampaikan oleh Pak DR. KH. Sodik Mudjahid calon Menteri Agama begitu, tapi kita terkendala dengan Undang-undangnya Pak. Jadi kalau memang mau ini saya setuju kedepannya seperti itu, jadi semangatnya, semangatnya dimulai saja dari sekarang tapi tergantung political will dari Presiden juga. Jadi kalau beliau ini sudah melakukan tugas TuSinya dengan baik begitu Pak, hanya memang kewenangannya terbatas Presiden sendiri tidak bisa karena dia harus bersandar pada Undang-undang. Jadi memang menurut saya justru disini kalau perlu direkomendasikan tentang perubahan Undang-undang nomor sekian tentang penanggulangan bencana itu, antara lain juga soal kelembagaan dan kewenangan yang dimiliki oleh BNPB. Saya rasa begitu Pak, jadi sudah cukup ini. KETUA RAPAT: Sepakat tidak ini? Ini poin bagus dari pak Deding ini, perlu tidak kita mau merubah Undang-undang nomor 24 ini? mau kita masukkan? F-GERINDRA (DR. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M.Sc): Izin Pimpinan. Terlepas dari soal koordinasi tadi atau kewenangan atau kelembagaan, tampaknya kita harus mulai berpikir tentang penyempurnaan Undang-undang BNPB ya walaupun sekali lagi bukan hanya soal aspek koordinasi ini. Karena kalau kita lihat tadi dari mulai mitigasi sampai rehabilitasi ya Pak ya dengan tahapan-tahapannya semacam itu. Saya katakan tadi, Pak Kepala tadi mengatakan bagaimana mungkin Kepala Daerah ya kan Pak ya, Sekda, kan Undang-undang menyatakan Sekda ya Pak ya, tapi faktanya adalah tidak jalan. Nah itu contoh Pak, contoh perlunya ada penyempurnaan Undang-undang selain masalah koordinasi.

Terima kasih Pimpinan. KETUA RAPAT: Kalau begitu, begini. Kita masuk poin 5 ya poin 5. 5. Komisi VIII DPR RI mengusulkan untuk melakukan revisi terhadap Undang-undang nomor 24 Tahun 2007 tentang BNPB dengan memperhatikan perkembangan dan dinamika sosial kemasyarakatan terkait dengan pola kebencanaan. Istilah Pak Willem pernah saya pakai dengar di TV itu, karena banyak sekali masalah baru ada tadi coba 3 in 1, sekarang sudah 4 in 1 itu kan macam-macam pola, terjadi pergeseran pola kebencanaan. Jadi memperhatikan dinamika sosial kemasyarakatan yang terkait dengan pola kebencanaan yang terus berubah, yang dinamis ya? bencana yang dinamis saja, dinamis. Walaupun didalamnya itu ada likuifaksi, kemudian ada tsunami bisa, tidak ada tsunami tapi bisa terjadi, ada longsor bisa menimbulkan tsunami, ini kan persoalan-persoalan baru yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Tetapi didalamnya sebenarnya itu sebenarnya memberi kewenangan kepada BNPB agar lebih kuat didalam tugas pokok dan fungsi sebenarnya yang dibilang Pak Sodik tadi itu, jadi ini pintu masuk saja, pintu masuk.

Komisi VIII DPR RI mengusulkan untuk melakukan revisi terhadap Undang-undang nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dengan memperhatikan dinamika sosial kemasyarakatan yang terkait dengan pola kebencanaan yang dinamis. Saya kira bagus. F-PG (Dr. H. DEDING ISHAK, S.H., M.M.): Atau saya ada ini Pak sedikit, ada usul Pak. Jadi saya sepakat dengan Pak Ketua, hanya memang kalau yang kita maksudkan memperhatikan, yang diperhatikan ini adalah tingkat, jenis, dan risiko bencana yang terjadi, saya pikir dinamika ini dihilangkan gitu Pak. Memperhatikan jenis risiko dan kebencanaan yang dinamis begitu, potensi kan termasuk juga yang berubah yang barangkali perlu di antisipasi, yang Undang-undang ini belum disitu begitu. KETUA RAPAT: Tentang penanggulangan bencana dengan memperhatikan jenis dan risiko kebencanaan yang dinamis, saya kira bagus juga. Pak Willem? Nomor 3 ya? Komisi VIII DPR RI mendorong kepada BNPB. KEPALA BNPB: Mohon maaf 2.H. Meningkatkan alokasi anggaran, kontinjensi. Didalam Undang-undang itu ada dana kontinjensi dan sampai sekarang belum ada itu Pak, jadi bukan meningkatkan.

KETUA RAPAT: Mengadakan? F-GERINDRA (DR. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M.Sc): Merealisasikan? Mewujudkan? Merealisasikan ya. KETUA RAPAT: Mengalokasikan anggaran, oke. F-GERINDRA (DR. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M.Sc): Merealisasikan, merealisasikan. KETUA RAPAT: Merealisasikan, dalam Undang-undang itu ada. Nomenklatur ada tetapi belum bisa di implementasikan, maka namanya merealisasikan. Oke ya? merealisasikan dana kontinjensi sesuai dengan Undang-undang, gitu saja titik. Iya sesuai dengan Undang-undang titik, Undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Semakin sore semakin hangat ya, luar biasa, tapi tidak ada jahe ini. .....: Pak Ketua perlu diperpanjang, tapi tempatnya bergeser begitu Pak. KETUA RAPAT:

Cukup ya? cukup ya? F-PDIP (Prof. Dr. H. HAMKA HAQ, MA): Angka 5 dulu. Komisi VIII DPR RI mengusulkan revisi terhadap Undang-undang nomor 24 Tahun 2007 KETUA RAPAT:

Melakukannya hilang ya?

F-PDIP (Prof. Dr. H. HAMKA HAQ, MA): Iya, penanggulangan bencana dengan memperhatikan jenis dan risiko

kebencanaan yang dinamis. Saya kira bukan itu yang mau di revisi itu, yang perlu di revisi adalah

kewenangan BNPB supaya lebih luas. Bagaimana kita merevisi bencana? Yang

perlu di revisi kan tadi, Pak Ketua, Pak Kepala BNPB mengatakan kami tidak bisa ini ini karena Sekdanya yang Ketua, pelaksananya kewenangannya kurang, ini yang perlu apa. Jadi pelaksana itu yang perlu di revisi sebenarnya, pelaksana Undang-undangnya itu bukan bencananya yang di revisi.

KETUA RAPAT:

Komisi VIII DPR RI mengusulkan revisi terhadap Undang-undang nomor 24

Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi BNPB. Didalamnya baru kita akan isi itu? Oke, oke.

F-GERINDRA (DR. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M.Sc): Izin Pimpinan. Sebetulnya saya tidak mau berpanjang-panjang ya tidak, tapi ketika dibatasi oleh ketika revisi itu dibatasi hanya untuk tugas pokok dan fungsi sesungguhnya banyak hal Pak dalam Undang-undang itu yang harus kita sempurnakan, ya bukannya hanya tugas pokok dan fungsi saja. Betul tidak Pak? KETUA RAPAT:

Silakan ada usulan dari lapangan. KEPALA BNPB: Mohon izin kami menyampaikan.

Bahwa selama ini kami di BNPB didalam melaksanakan fungsi komando memang koordinator, tetapi didalam Undang-undang fungsi BNPB itu selain koordinator itu ada 3 Pak: sebagai pemegang komando dan sebagai pelaksana. Jadi kesulitan kami di lapangan itu kalau Undang-undang mungkin perlu waktu lama, tapi kalau dalam waktu dekat mungkin yang harus diatur adalah dari Kementerian Dalam Negeri Pak. Jadi itu adalah kewenangan Kementerian Dalam Negeri didalam mengatur organisasi Pemerintah Daerahnya. Jadi saya rasa disitu kalau dalam waktu dekat, mungkin dalam jangka panjang untuk merevisi Undang-undang ini kan tentunya harus kita bertanya, apakah Undang-undang yang ada ini sekarang sudah tidak dapat mengakomodasikan tugas-tugas penanggulangan bencana? Pertanyaan kedua, kalau Undang-undang ini diganti, apakah upaya penanggulangan bencana itu akan lebih baik? Nah ada 2 pertanyaan yang harus dijawab. Nah kami butuh itu cepat, kalau cepat ya cukup di Kementerian Dalam Negeri karena kewenangannya itu. Jadi paralel saja Pak, itu pengalaman kami di lapangan.

F-GERINDRA (DR. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M.Sc):

Izin Pimpinan. Kalau begitu ada usul ya Pak ya, jangka pendek tadi mohon redaksinya soal

revisi Kemendagri itu mohon redaksinya dari Bapak dan jangka panjangnya adalah soal Undang-undang Pak ya. Nah jangka pendeknya izin Pimpinan, mungkin Bapak

bisa menyampaikan kepada kami redaksinya tentang yang tadi tentang Kemendagri itu. KEPALA BNPB: Kami tidak hafal, itu Permendagrinya nomor berapa Pak, ada yang hafal tidak? Coba Pak Dicky ini Karo yang mengerti Hukum. KARO HUKUM BNPB: Terima kasih.

Mohon izin Bapak, Ibu. KETUA RAPAT: Namanya? KARO HUKUM BNPB: Nama saya Dicky Fabrian Pak. KETUA RAPAT:

Bidang apa? KARO HUKUM BNPB: Kepala Biro Hukum dan Kerjasama. Baik, jadi ada peraturan Permendagri nomor 46 tahun 2008 mengenai Pembentukan BPBD. Nah Permendagri ini yang seyogyanya harus segera dilakukan revisi sehingga paa yang diharapkan tadi bisa lebih baik lagi tentang BPBD ini sendiri. Dalam konteks ini BNPB sudah memberikan masukan kepada Kemendagri poin-poin yang harus dilakukan perevisiannya terkait dengan pembentukan BPBD ini antara lain menghilangkan kata Kalaksa, jadi tidak ada lagi Kepala Pelaksana tetapi. Terima kasih Pak. KETUA RAPAT: Iya kita paham, kita paham. Jadi rumusnya begini poin 5 ya. Komisi VIII DPR RI mendorong BNPB untuk mengusulkan perubahan terhadap tugas pokok dan fungsi BPBD di daerah agar lebih fungsional dalam rangka meresponi perkembangan kebencanaan yang muncul. Bagaimana Pak? KEPALA BNPB:

Mohon izin Bapak Ketua. Kalau tugas dan fungsi BPBD sudah diatur didalam Undang-undang. Kesulitan kami di lapangan bukan tugas dan fungsi, tugas dan fungsi sudah jelas Pak. Bagaimana kewenangan komando saya ke daerah atau dengan kata lain sudah satu saja permohonan saya Pak, Kalaksnya jangan Sekda gitu saja. KETUA RAPAT: Itu merubah PP itu merubah Mendagri itu Pak. F-GERINDRA (DR. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M.Sc): Merubah Mendagri itu, Peraturan Permendagri. Komisi VIII mengusulkan agar dilakukan penyempurnaan Permendagri tentang nomor sekian tentang Tupoksi BNPB khususnya tentang apa tadi komando Pak ya? KETUA RAPAT: Tentang pelaksana, jabatan ya. Dikutip, dikutip, dikutip. Komisi VIII DPR RI mendorong untuk mengusulkan revisi terhadap Permendagri nomor 46 tahun 2008 terkait dengan posisi Sekretaris Daerah sebagai Kepala BPBD ex-officio. Iya makanya kita ganti ex-officionya itu, dia tidak kerja juga kok, tidak semua ya. F-GERINDRA (DR. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M.Sc): Terkait posisi ex-officio, boleh belakang boleh depan. KEPALA BNPB: Mohon izin Pak Ketua. Saya ingat juga bahwa Kepala Kalaksa BPBD itu banyak dijabat oleh eselon yang rendah. Kalau dia eselonnya rendah bagaimana dia koordinasi dengan SKPD Pak, tidak bisa Pak, paling tidak harus eselon II. KETUA RAPAT: Itu nanti soal teknis ya, nanti. Tetapi yang paling penting rekomendasi pintu masuk saja dulu, nanti pintu masuk isinya apa terserah yang penting masuk dulu. F-PDIP (DIAH PITALOKA, S.Sos, M.Si): Pimpinan izin. Ini kan kita di BaLeg ini lagi ada usulan mengenai Rancangan Undang-undang tentang penanggulangan bencana, ini update nih ya. Jadi salah satu poinnya urgensi penggantian Undang-undang nomor 24 tahun 2007. Nah ini jadi bukan revisi lagi, saya minta begini, ini kan berarti serius nih. Ini bukan revisi lagi

penggantian karena disini disebutkan menyangkut masalah koordinasi dan lain-lain. Nah ini kebetulan kita update, mungkin BNPB juga bisa kasih masukan apakah perlu dirubah, pengganti, diganti Undang-undangnya, apakah perlu revisi? Nah poin-poin apa? ini kebetulan DPR juga sedang membongkar ini. KETUA RAPAT: Oke, oke. Jadi ini kita stop dulu, jangan melebar ini, jangan melebar ya. Bu Diah, ini sudah bagus ini, pintu masuk dulu. Yang paling penting tugas pokok DPR Komisi VIII adalah mitra dengan BNPB, memandang perlu ini berubah gitu loh, kita dudukan di kamar kita dulu nih. Setelah itu ada masuk kamar lain itu nanti koordinasi. F-PDIP (DIAH PITALOKA, S.Sos, M.Si): Jadi mumpung masih di BaLeg, ini tidak pada kesempatan ini ya. Nanti kita minta masukan BPBD perlu tidak dirubah, eh BNPB atau direvisi atau poin-poin apa menyangkut regulasi dan perundang-undangan, karena di BaLeg ini kan nanti ada harmonisasi. Nah kita minta masukan BNPB, jadi tidak pada kesempatan ini tapi di poin-poinnya tolong kita minta masukan Pak Willem, jadi kita di BaLeg juga bisa harus apa yang dibahas kita paham gitu. Terima kasih. KETUA RAPAT: Oke, jadi secara umum substansinya supaya segera di ikuti perkembangannya, saya kira begitu. Yang jelas dari sisi teori hukum, lahirnya sebuah Undang-undang itu karena kebutuhan dan rekayasa politik, sociological jurisprudence dan social engineering, 2 posisi itulah yang kemudian menjadi bahan masukan. Kebutuhan penting karena peristiwa dan dinamis sosial, ke politis adalah karena lembaga politik yang melahirkan itu. Saya kira itu ya, cukup. Terima kasih banyak atas segala macam usul, saran, rekomendasi dari seluruh Anggota yang terhormat sampai sekarang menekuni, kemudian dari Bapak Kepala BNPB, kemudian eselon I, kemudian para Direktur, dan teman-teman sekalian di BNPB yang luar biasa. Saya tadi melihat wajah teman-teman ini semuanya tidak ada yang bergerak ini, tidak ada yang pulang, ya luar biasa. Dan ini merupakan prestasi yang perlu kita terus dukung dan kita banggakan. Terima kasih. Masih ada kata akhir dari Pak Kepala. KEPALA BNPB: Terima kasih Bapak Ketua. Yang terhormat Pimpinan Rapat, Bapak-bapak Pimpinan Komisi VIII DPR RI, Bapak/Ibu Anggota Komisi VIII,

Kami beserta seluruh staf menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas arahan yang berharga, masukan-masukan. Dan kami akan menindaklanjuti apa yang telah disampaikan kita bicarakan terutama dalam perintah-perintah yang belum kami laksanakan di tahun 2018. Demikian. Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. KETUA RAPAT: Wa 'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya yang terakhir. Seorang khalifah yang bernama Harun Al-Rasyid, lahir pada tahun 764 meninggal tahun 809 di Bagdad. Ketika ditanya pemimpin setelahmu nanti siapa? Beliau menjawab Khairunnas anfa’uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah bermanfaat bagi manusia lain. Selamat bekerja saudaraku, Pak Willem, teman-teman. DPR selalu mengikuti perkembangan dan selalu memberi apresiasi.

Kepada Allah kita kembalikan segala sesuatu. Kita tutup hamdalah, alhamdulillahirrabil'alamin. Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 18.00 WIB)