WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA

Disusun Oleh :Nama : Hana Dwi Nur UtamiNPM : 13211171Kelas : 2 EA27Mata Kuliah : KewarganegaraanHari/ Tanggal : Kamis, 30 Mei 2013

UNIVERSITAS GUNADARMABEKASI 2013

i

KATA PENGANTARSegala puji dan syukur saya panjatkan kepada tuhan yang maha esa, karena atas berkat dan limpahan rahmatnyalah maka saya dapat menyelesaikan sebuah makalah sederhana ini dengan tepat waktu.Berikut ini saya mempersembahkan sebuah makalah tentang ekonomi koperasi, yang menurut saya dapat memberikan manfaat yang besar bagi kita untuk mempelajari sejarah mengenai ekonomi koperasi di Indonesia.Melalui kata pengantar ini penulis lebih dahulu meminta maaf dan memohon permakluman bila mana isi makalah ini ada kekurangan dan ada tulisan yang saya buat kurang tepat atau menyinggung perasaan pembaca.Dengan ini saya mempersembahkan makalah ini dengan penuh rasa terima kasih dan semoga allah SWT memberkahi makalah ini sehingga dapat memberikan manfaat.

ii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL iKATA PENGANTAR iiDAFTAR ISI iiiKESIMPULANivREFERENSIv

BAB IPANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DAN IDEOLOGI NASIONAL1.1 Pengrtian, Hakikat, dan Kedudukan Wawasan Nusantara11.2 Latar Belakang Konsepsi Wawasan Nusantara21.3 Wawasan Nusantara sebagai Geopolitik Indonesia81.4 Perwujudan Wawasan Nusantara101.5 Otonomi Daerah di Indonesia17

iii

BAB 2WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA

Cara bagai,mana sesuatu bangsa memandang tanah air beserta lingkungannya menghasilkan wawasan nasional. Wawasan nasional itu selanjutnya menjadi pandangan atau visi bangsa dalam menuju tujuannya.Namun tidak semua bangsa memiliki wawasan nasional. Inggris adalah satu contoh bangsa yang memiliki wawasan nasional yang berbunyi Britain rules the waves . Ini berarti tanah Inggris bukan hanya sebatas pulaunya, tetapi juga lautnya. Adapun bangsa Indonesia memiliki wawasan nasional yaitu wawasan nusantara. Pembahasan mengenai Wawasan Nusantara, tersaji dalam urutan sebagai berikut.1. Pengertian, Hakikat,dan Kedudukan Wawasan Nusantara2. Latar Belakang Konsepsi Wawasan Nusantara3. Wawasan Nusantara sebagai Geopolitik Indonesia4. Perwujudan Wawasan Nusantara5. Otonomi Daerah Indonesia

A. PENGERTIAN, HAKIKAT, DAN KEDUDUKAN WAWASAN NUSANTARASebelumnya telah dinyatakan bahwa Wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional atau national outlook-nya bagsa Indonesia,. Lebih jelasnya kita hidup dalam zaman penjajahan. Kehidupan sebagai bangsa yang terjajah adalah penderitaan, kesengsaraan, kemiskinan, dan kebodohan.Secara historis, wilayah Indonesia adalah wilayah bekas jajahan Belanda atau wilayah eks Hindia Belanda. Wilayah Hindia Belanda yang berbentuk kepulauan merupakan wilayah yang terpisahkan oleh laut bebas. Sebagai bangsa yang berjajah dan terpecah-pecah serta memiliki wilayah yang terpisah-pisah, jelas merupakan kerugian besar bagi bangsa Indonesia. 1Keadaan tersebut tidak mendukungupaya kita mewujudkan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, dan untuk menuju bangsa yang adil dan makmur.B. LATAR BELAKANG KONSEPSI WAWASAN NUSANTARAMengapa bangsa Indonesia memandang diri dengan lingkungan tempat tinggalnya sebagai satu kesatuan yang utuh? Mengapa Indonesia harus kita pandang sebagai bangsa yang satu dengan wilayah yang satu pula? Mengapa perlu memiliki cara pandang yang demikian:Jawaban atas pertanyaan tersebut merupakan latar belakang akan lahirnya konsepsi Wawasan Nusantara.Latar belakang atau factor-faktor yang mempengaruhi tumbuhnya konsepsi Wawasan Nusantara adalah sebegai berikut.1. Aspek historis2. Aspek geografis dan social budaya3. Aspek Geopolitis dan kepentingan nasional.

1. Segi Historis atau SejarahDari segi sejarah, bahwa bangsa Indonesia menginginkan menjadi bangsa yang bersatu dengan wilayah yang utuh adalah dua hal, yaitua. kita pernah mengalami kehidupan sebagai bangsa yang terjajah dan terpecah;b. kita pernah mengalami memiliki wilayah yang terpisah-pisah.

2. Hakikat Wawasan NusantaraJawaban atas pertanyaan di muka menjadi hakikat dari Wawasan Nusantara. Kita memandang bangsa Indonesia dengan nusantara merupakan satu kesatuan. Jadi, hakikat Wawasan Nusantara adalah keutuhan bangsa dan kesatuan wilayah nasional. (Ingat , rumusan dalam GBHN -persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah-). Dengan kata lain, hakikat Wawasan Nusantara adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Bangsa Indonesia yang dari aspek social budaya adalah beragam serta dari segi kewilayahan bercorak nusantara, kita pandang merupakan satu kesatuan yang utuh.23. Kedudukan Wawasan NusantaraWawasan Nusantara berkedudukan sebagai visi bangsa. Visi adalah keadaan atau rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan. Wawasan nasional merupakan visi bangsa yang bersangkutan dalam menuju masa depan. Visi bangsa Indonesia sesuai dengan konsep Wawasan Nusantara adalah menjadi bangsa yang satu dengan wilayah yang satu dan utuh pula. Kedudukan Wawasan Nusantara sebagai salah satu konsepsi ketatanegaraan Republik Indonesia dapat dilihat pada bagan sebagai berikut.1. Pengertian Wawasan NusantaraPengertian Wawasan Nusantara dapat diartikan secara etimologis dan termitologis.1) Secara etimologis, Wawasan Nusantara berasal dari kata Wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari kata wawas (bahasa Jawa) yang berarti pandangan, tinjauan atau penglihatan indrawi. Selanjutnya muncul kata mawas yang berarti memandang, meninjau atau melihat. Wawasan artinya pandangan, tinjauan, penglihatan, tanggap indrawi. Wawasan berarti pula cara pandang, cara melihat.2) Secara terminologis, Wawasan Nusantara menurut beberapa pendapat sebagai berikut.a. Pengertian Wawasan Nusantara menurut Prof. Wan Usman"Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kcpulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam." b. Pengertian Wawasan Nusantara dalam GBHN 1998Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. c. Pengertian Wawasan Nusantara menurut kelompok kerja Wawasan Nusantara untuk diusulkan menjadi Tap. MPR yang dibuat Lemhanas tahun 1999, sebagai berikut. Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, secara sederhana wawasan nusantara berarti cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Diri yang dimaksud adalah diri bangsa Indonesia sendiri serta nusantara sebagai lingkungan tempat tinggalnya.3Penegasan akan semangat kebangsaan itu ditandai dengan adanya Sumpah Pemuda 28 Oktobcr 1928. Akhirnya, semangat kebangsaan menemukan hasilnya, yaitu Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.Perkembangan semangat kebangsaan Indonesia dapat dikategorikan dalam kurun waktu sebagai berikut.a. Zaman perintis 1908, yaitu dengan kemunculan Pcrgerakan Nasional BudiUtomo.b. Zaman penegas 1928, yaitu dengan ikrar Sumpah Pemuda.c. Zaman pendobrak 1945, yaitu dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 merupakan "revolusi integratif dari bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia yang sebelumnya terpecah-pecah dalam banyak suku dan terjajah beralih menjadi bangsa yang bersatu dan merdeka. Menjadi bangsa yang bersatu merupakan visi bangsa Indonesia sejak dahulu dan akan senantiasa dipertahankan setelah mengalami kemerdekaan.Upaya untuk menjadikan wilayah Indonesia sebagai wilayah yang utuh tidak lagi terpisah adalah dengan mengganti Territoricde Zee an Maritime Kringen Ordonnantie tahun 1939. Pada saat kita merdeka tahun 1945, wilayah Indonesia inasih dalam keadaan terpisah-pisah disebabkan masih berlakunya Ordonan'si tahun 1939.Isi pokok Deklarasi Juanda adalah menyatakan laut tentorial Indonesia adalah selebar 12 mil tidak lagi 3 mil berdasarkan point to point theory. Deklarasi Juanda dinyatakan sebagai pengganti Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonantie tahun 1939 dengan tujuan:a.perwujudan bentuk wilayah negara kesatuan Rcpubiik Indonesia yang utuhdan bulat;b.penentuan batas-batas wilayah negara Indonesia disesuaikan dengan asasnegara kepulauan;c.pengaturan lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin kesclamatandan keamanan negara kesatuan Republik Indonesia.4Deklarasi Juanda dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 4/Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia yang berisi:a. perairan Indonesia adalah laut wilayah Indonesia beserta perairan pedalamanIndonesia;b. laut wilayah Indonesia adalah jalur laut 12 mil laut;c. perairan pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang terletak padasisi dalam dari garis dasar.Keluarnya deklarasi Juanda 1957 tersebut melahirkan konsepsi wawasan nusantara di mana laut tidak lagi sebagai pemisah, tetapi sebagai penghubung. Wawasan Nusantara dibangun dari konsepsi kewilayahan.Deklarasi Juanda diperjuangkan terus dalam forum internasional agar pengakuan Indonesia atas wilayah teritorial tersebut mendapat pengukuhan sekaligus kekuatan hukum di mata internasional.Pada tahun 1969 negara Indonesia mengeluarkan Deklarasi tentang landas kontinen Indonesia. Deklarasi itu berintikan:1) kekayaan alam di landas kontinen adalah milik negara bersangkutan;2) batas landas kontinen yang terletak di antara dua negara adalah garis tengahnya.Tentang landas kontinen dikuatkan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia. Selanjutnya pada tahun 1980 pemerintah Indonesia mengeluarkan pengumuman tentang Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. ZEE berintikan:1) Lebar Zone Eksklusif Indonesia 200 mil diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.2) Letak berdaulat untuk menguasai kekayaan sumber alam di ZEEI.3) Lautan di ZEEI tetap merupakan lautan bebas untuk pelayaran Internasional. ZEEI diterima oleh hampir seluruh peserta konferensi 1 lukuin Laut Internasional di Jamaika tahun 1982 dan dikukuhkan oleh Pemerintah R.I. dengan UU No. 5/1983.

52. Segi Geografis dan Sosial BudayaDari segi geografis dan sosial budaya, Indonesia merupakan negara bangsa dengan wilayah dan posisi yang unik serta bangsa yang heterogen. Keunikan wilayah dan heterogenitas bangsa menjadikan bangsa Indonesia perlu meniiliki visi untuk menjadi bangsa yang bersatu dan utuh.Keunikan wilayah dan heterogenitas bangsa tcrsebut, antara lain sebagai berikut.a. Indonesia bercirikan negara kepulauan/maritim (Archipelago State) dengan jumlah 1 7.508 pulau.b. Luas wilayah 5,192 juta km2 dengan perincian daratan seluas 2.027 jutakm2 dan laut seluas 3,166 juta km 2. Negara kita terdiri 2/3 lautan/perairan.c. Jarak utara selatan 1.888 km dan jarak timur barat 5.110 km.d. Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra (posisi silang).e. Indonesia terletak pada garis khatulistiwa.f. Indonesia berada pada iklim tropis dengan dua musim.g. Indonesia menjadi pertemuan dua jalur pegunungan, yaitu Mediterania dan Sirkum Pasitik. h. Berada pada 6" LU 11 LS dan 95" BT -- 14k' BT. i. Wilayah yang subur dan luihitahlc (dapat dihuni). j. Kaya akan flora, fauna, dan sumber daya alam. k. Memiliki etnik yang sangat banyak (heterogenitas suku bangsa) sehingga memiliki kebudayaan yang beragam. l. Memiliki jumlah penduduk yang besar dengan jumlah sekitar 21 8,868 juta (tahun 2005). Posisi Indonesia yang demikian ini sering dinyatakan meniiliki posisi yang strategis.3. Segi Geopolitis dan Kepentingan NasionalGeopolitik adalah istilah yang pertama kali dikemukakan oleh Frederich Ratzcl sebagai Ilmu Bumi Politik. Sebagai ilmu, geopolitikmempelajari fenomena politik dari aspek geografi. 6Untuk bangsa Indonesia, orang pertama yang mengkaitkan geopolitik dengan bangsa Indonesia adalah Ir. Soekarno. Pada pidatonya di hadapan sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyatakan sebagai berikut.Prinsip geopolitik Indonesia sebagaimana tersebut di atas menandakan bahwa dalam hal wilayah, bangsa Indonesia tidak ada semangat untuk memperluas wilayah sebagai ruang hidup (lebensrauni). Kesepakatan para pendiri negara Republik Indonesia adalah wilayah Indonesia nierdeka hanyalah wilayah bekas jajahan Belanda atau eks Hindia Belanda. Wilayah yang bangsanya memiliki "Le ciesir d'etre ensemble dan Character-gemeinsehcij'f -menurut Soekarno itulah yang harus kita satukan dan pertahankan. Upaya membangun kesadaran untuk bersatunya bangsa dalam satu wilayah adalah dengan konsepsi Wawasan Nusantara. Ciri nasionalismc Indonesia adalah nasionalisme yang tidak chauvisnisme dan juga bukan kosmopolitanisme.Berdasarkan uraian di atas, konsepsi Wawasan Nusantara dibangun atas geopolitik bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia memiliki pandangan sendiri mengenai wilayah yang dikaitkan dengan politik/kekuasaan. Wawasan Nusantara sebagai Wawasan nasional dibentuk dan dijiwai oleh paham kekuasaan dan geopolitik bangsa Indonesia (HAN, Sobana: 2005). Wawasan Nusantara dapat dikatakan sebagai penerapan teori geopolitik dari bangsa Indonesia (Chaidir Basric: 2002)Cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUl) 1945 Alinca II adalah untuk mewujudkan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Adapun tujuan nasional Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUl) 1945 Alinca IV, salah satunya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan scluruh tumpah darah Indonesia.Sejalan dengan hal tersebut, bangsa Indonesia berkepentingan untuk mewujudkan hal-hal di atas. Upaya untuk terus membina persatuan dan keutuhan wilayah adalah dengan mengembangkan wawasan nasional bangsa. Wawasan nasional bangsa Indonesia itu adalah Wawasan Nusantara.

7C. WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA1. Geopolitik sebagai Ilmu Bumi PolitikGeopolitik secara etimologi berasal dari kata geo (bahasa Yunani) yang berarti bumi dan tidak lepas dari pengaruh letak serta kondisi geografis bumi wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa. GeopoHtik adalah ilmu yang mcmpelajari hubungan antara faktor-faktor geografi, strategi, dan politik suatu negara, sedang untuk impelementasinya diperlukan suatu strategi yang bersifal nasional (Ermaya Suradinata, 2001).Teori-Teori Geopolitik1) Teori Geopolitik Frederich RatzelFrederich Ratzel (1844-1904) berpendapat bahvva negara itu seperti organisme yang hidup. Negara identik dengan ruang yang ditempati oleli sekelompok masyarakat (bangsa).2) Teori Geopolitik Rudolf KjellenRudolf Kjellen (18641922) melanjutkan ajaran Ratzel tcntang teori organisme. Berbeda dengan Ratzel yang menyatakan negara seperti organisme maka ia menyatakan dengan tegas bahwa negara adalah suatu organisme, bukan hanya mirip. Negara adalah satuan dan sistcm politik yang meuyeluruh yang mcliputi bidang geopolitik, ekonomi politik, demo politik, sosial politik, dan krato politik.3) Teori Geopolitik Karl IlaushojerKarl Haushofer (1 896 -1 946) melanjutkan pandangan Ratzel dan Kjellen terutama pandangan tcntang lebensraum dan paham ekspansionisme. Jika jumlah penduduk suatu wilayah negara semakin banyak seliingga tidak sebanding lagi dengan luas wilayah, maka negara tersebut harus berupaya memperluas wilayahnya sebagai ruang hidup (lebensraum) bagi warga negara.Teori geopolitik Karl Haushofer ini dipraktikkan oleh Nazi Jerman di bawah pimpinan I littler sehingga menimbulkan Perang Dunia II.

84) Teori Geopolitik Halford MackinderHalford Mackinder (1 861 1947) mempunyai konsepsi geopolitik yang lebih strategik, yaitu dengan penguasaan daerah-daerah jantung dunia, sehingga pendapatnya dikenal dengan teori Daerah Jantung.5) Teori Geopolitik Alfred Thayer MalumAlfred Thayer Mahan (1 840- 1914) mengembangkan lebih lanjut konsepsi geopolitik dengan memperhatikan perlunya memanfaatkan serta mempertahankan sumber daya laut, termasuk akses ke laut. Sehingga, tidak hanya pembangunan armada laut saja yang diperlukan, namun lebih luas juga membangun kekuatan maritim.6) Teori Geopolitik Guilio Douhet, William Mitchel, Saversky, dan JFC FullerGuilio Douhet (1 869 1930) dan William Mitchel (1 878 1939) mempunyai pendapat lain dibandingkan dengan para pendahulunya. Keduanya melihat angkatan udara lebih menguntungkan sebab angkatan udara memungkinkan beropcrasi sendiri tanpa dibantu oleh angkatan lainnya.7) Tcori Geopolitik Nicholas J. SpijkmanNicholas J. Spijkman (1879-1936) terkenal dengan teori Daerah Batas. Dalam teorinya, ia membagi dunia dalam empat wilayah atau area: Pivot area, mencakup wilayah daerah jantung. Offshore continent land, mencakup wilayah pantai benua Eropa-Asia. Oceanic Belt, mencakup wilayah pulau di luar Eropa-Asia, Afrika Sclatan. New World, mencakup wilayah Amcrika.Terhadap pembagian tersebut, Spijkman menyarankan pentingnya penguasaan daerah pantai Eurasia, yaitu Rimland. Menurutnya, Pan Amcrika merupakan daerah yang ideal karena dibatasi oleh batas alamiah, dan Amerika diperkirakan akan menjadi negara kuat. 92. Paham Geopolitik Bangsa IndonesiaPaham geopolitik bangsa Indonesia terumuskan dalam konsepsi Wawasan Nusantara. Bagi bangsa Indonesia, geopolitik merupakan pandangan baru dalam mempcrtimbangkan faktor-faktor geografis wilayah negara untuk mencapai tujuan nasionalnya.Secara geogralis Indonesia memiliki ciri khas, yakni diapit dua samudra (Hindia dan Pasifik) dan dua benua (Asia dan Australia), serta terletak di bawah orbit Geostationary Satellite Orbit (GSO). Indonesia merupakan negara kepulauan yang disebut Nusantara (nusa di antara air), schingga bisa discbut sebagai Benua Maritim Indonesia.

D. PERWUJUDAN WAWASAN NUSANTARA1. Perumusan Wawasan NusantaraKonsepsi Wawasan Nusantara dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu dalam keteiapan MPR mengcnai GBI1N. Secara berturut-turut ketentuan tcrsebut adalah1) Tap MPR No. IV/MPR/19732) Tap MPR No. IV/MPR/19783) Tap MPR No. 11/ MPR/19834) Tap MPR No. II/MPR/19885) Tap MPR No. 11/ MPR/19936) Tap MPR No. II/MPR/1998Dalam ketetapan tcrsebut dinyatakan bahwa Wawasan dalam penyelenggaraan pembangunan nasional dalam mencapai Tujuan Pembangunan Nasional adalah Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah wawasan nasional yang bersumber dari Pancasila dan UUD 1945Hakikat dan Wawasan Nusantara adalah kesatuan bangsa dan keutuhan wilayah Indonesia. Cara pandang bangsa Indonesia tersebut mencakup: 1) Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Politik10a. Bahwa kebutuhan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup dan kesatuan mitra seluruh bangsa, serta menjadi modal dan milik bersama bangsa.b. Bahwa secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa satu, senasibsepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satutekad di dalam mencapai cita-cita bangsa.c. Bahwa Paneasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsadan negara, yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsamenuju tujuannya.d. Bahwa seluruh kepulauan Nusantara merupakan kesatuan hukum, dalam arti bahwa hanya ada satu hukum yang mengabdi kepada kepentingan nasional.

2) Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Ekonomia. Bahwa kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun efektifadalah modal dan milik bersama bangsa, dan bahwa keperluan hidupsehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air.b. Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruhdaerah, tanpa meninggalkan ciri-ciri khas yang dimiliki oleh daerah-daerah dalam mengembangkan ekonominya.

3) Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Sosial Budayaa. Bahwa masyarakat Indonesia adalah satu; perikehidupan bangsa harusmerupakan keludupan yang serasi dengan terdapatnya tingkatkemajuan masyarakat yang sama, merata, dan seimbang serta adanyakeselarasan kehidupan yang sesuai dengan kemajuan bangsa.b. Bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkancorak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budayayang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsaseluruhnya, yang hasit-hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsaIndonesia.

114) Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan PertahananKeamanana. Bahwa ancaman terhadap satu daerah pada hakikatnya merupakanancaman bagi seluruh bangsa dan negara.b. Bahwa tiap-tiap warga ncgara mempunyai hak dan kewajiban yangsama di dalam pembelaan negara.c. Masing-masing eakupan arti dari Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Politik, likonomi, Sosial Budaya, dan Pertahanan Keamanan (POLEKSOSBUDHANKAM) tersebut tercantum dalam GBHN.Wawasan Nusantara mengajarkan perlunya kesatuan sistem politik, sistem ekonomi, sistem sosial, sistem budaya, dan sistem pcrtahanan-keamanan dalam lingkup negara nasional Indonesia. Atas dasar itu dapat disimpulkan, sumbcr alam gas di Aceh bukan hanya milik penduduk Aceh, tetapi milik seluruh bangsa Indonesia. Sebaliknya kemiskinan di Nusa Tenggara Timur harus dipandang sebagai kemiskinan bangsa Indonesia.Namun, menurut Sayidiman Suryohadiprojo (mantan gubcrnur Lemhanas) untuk masa sekarang perlu interpretasi yang tepat mengenai ajaran itu. Kesimpulan yang hanya sampai seperti itu telah mengakibatkan penguasaan oleh pemerintah pusat atas kekayaan sumber daya alam daerah menjadi berlebihan sehingga menimbulkan ketidakpuasan daerah, baik Aceh, Papua, Riau, dan lainnya.GBHN terakhir yang memuat rumusan mengenai Wawasan Nusantara adalah GBHN 1998 yaitu dalam Ketetapan MPR No. II/MPR/1998. Pada GBHN 1999 scbagaimana tertuang dalam Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999 tidak lagi ditemukan rumusan mengenai Wawasan Nusantara.Pada masa sekarang ini dengan tidak adanya lagi GBHN, rumusan Wawasan Nusantara menjadi tidak ada. Meski demikian, sebagai konsepsi politik ketatanegaraan Republik Indonesia, wilayah Indonesia yang berciri nusantara kiranya tetap dipertahankan. Hal ini tertuang dalam Pasal 25 A UUD 1945 Amandemen IV yang berbunyi "Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang". Undang-undang yang mengatur hal ini adalah Undang-Undang Nomor 6Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.122. Batas Wilayah Negara Kesatuan Republik IndonesiaBerdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Dalam negara kepulauan diterhna asas bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghu-bungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan Negara Republik Indonesia, dengan tidak memperhitungkan luas atau lebarnya merupakan bagian integral dari wilayah daratan Negara Republik Indonesia sehingga merupakan bagian dari perairan Indonesia yang berada di bawah kedaulatan Negara Republik Indonesia.a. Wilayah DaratanWilayah daratan adalah daerah di permukaan bumi dalam batas-batas tertentu dan di dalam tanah permukaan bumi.I ntuk menentukan batas wilayah daratan biasanya dilakukan dengan negara-negara yang berbatasan darat. Batas-batas dapat dibuat dengan sengaja atau dapat pula ditandai dengan benda-benda alam, seperti gunung, hutan, dan sungai. Indonesia memiliki wilayah daratan yang berbatasan dengan Malaysia (Serawak dan Sabah) , Papua Nugini, dan Timor Leste.b. Wilayah PerairanWilayah Perairan Indonesia meliputi laut tentorial Indonesia, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman. Laut Tentorial Indonesia adalah jalur laut selebar 1 2 (dua belas) mil laut yang diukurdari garis pangkal kepulauan Indonesia.Perairan pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah dari pantai-pantai Indonesia, termasuk ke dalamnya semua bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat dari suatu garis penutup. Penentuan batas perairan khususnya yang berbatasan dengan negara tetangga dilakukan dengan perjanjian bilateral. Contoh: Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Filipina.

13c. Wilayah UdaraWilayah udara adalah wilayah yang berada di atas wilayah daratan dan lautan (perairan) negara itu. Seberapa jauh kedaulatan negara lerhadap wilayah udara di atasnya, terdapat beberapa aliran, yaitu1) Teori Udara Bebasa) kebebasan ruang tanpa batas, ruang udara dapat dipergunakan oleh siapapun. Negara tidak berhak dan berdaulan di ruang udara.b) kebebasan ruang terbatas, terbagi dua :(1) negara kolong berhak mengambil tindakan tertentu untuk memelihara keamanan dan keselamatan;(a) Teori keamananNegara mempunyai kedaulatan di udara dibatasi untuk menjaga keamanan. Pada tahun 1901 ditentukan dengan batas ketinggian 1500 m dan pada tahun 1910 diubah menjadi 500 m.(b) Teori penguasaan CooperPada tahun 1950, Cooper menyatakan kedaulatan udara ditentukan oleh kemampuan negara yang bersangkutan menguasai ruang udara secara fisik dan ilmiah. Misal dengan kemampuan teknologi pesawat.(c) Teori udara SchachterSchachter menyatakan wilayah udara hendaknya sampai pada ketinggian di mana udara masih cukup mampu mengangkat pesawat. Ketinggian tersebut lebih kurang 30 mil dari muka bumi.2) Teori Negara Berdaulat di UdaraMengenai teori ini belum ada kesepakatan di forum intemasional. Mengenai ruang angkasa masih timbul salah pengertian tentang batas jarak ketinggian yaitu dan mana mengukurnya. Apakah diukur dari permukaan laut ataukah dari titik tertinggi dari negara tersebut, misal dari puncak gunung.

143. Unsur Dasar Wawasan NusantaraKonsepsi Wawasan Nusantara mengandung/terdiri dari 3 (tiga) unsur dasar, yaitu waciah (contour), isi (content), dan tata laku (conduct). Ketiga unsur dasar tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.a. Wadah (Contour)Wadah kehiclupan masyarakat, berbangsa dan bernegara meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki sifat serba nusantara dengan kekayaan alam dan penduduk serta aneka ragam budava.b. Isi (Content)"Isi"" adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat dalam Pembukaan HDD 1945. Untuk mencapai aspirasi yang berkembang di masyarakat maupun cita-cita dan tujuan nasional seperti tersebut di alas, bangsa Indonesia harus mampu menciptakan persatuan dan kesatuan dalam kebhinnekaan dalam kehidupan nasional yang berupa politik, ekonomi, social, budaya, dan hankam. Oleh karena itu, "isi" menyangkut dua hal yang esensial, yakni sebagai berikut.1) Realisasi aspirasi bangsa sebagai kesepakatan bersama dan perwujudannya, pencapaian cita-cita dan tujuan nasional.2) Persatuan dan kesatuan dalam kebhinnekaan yang meliputi semua aspek kehidupan nasional.c. Tata Laku (Conduct)"Tata laku" merupakan hasil interaksi antara "wadah" dan "isi" yang terdiri dari tata laku batiniah dan lahiriah. Tata laku batiniah menccrminkan jiwa, semangat, dan mentalitas yang baik dari bangsa Indonesia.

154. Tujuan dan Mantaat Wawasan Nusantaraa. Tujuan Wawasan NusantaraHakikat Wawasan Nusantara adalah "Keutuhan Nusantara atau Nasional dalam pengertian: cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup dan demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia, yaitu keutuhan bangsa dan wilayah nasional. Demikian juga produk yang dihasilkan oleh lembaga negara, harus dalam lingkup dan demi kepentingan bangsa dan negara. Akan tetapi, hal tersebut tidak berarti menghilangkan kepentingan lainnya, seperti kepentingan daerah, golongan maupun orang-perorang.Tujuan Wawasan nusantara terdiri atas dua:1) Tujuan ke dalam, yaitu menjamin perwujudan persatuan kesatuan segenapaspek kehidupan nasional, yaitu politik, ekonomi, sosial budaya, danpertahanan keamanan.2) Tujuan ke luar, yaitu terjaminnya kepentingan nasional dalam dunia yangserba berubah, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkankemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial serta mengembangkansuatu kerjasama dan saling menghormati.b. Manfaat Wawasan NusantaraManfaat yang kita dapatkan dan konsepsi Wawasan Nusantara adalah sebagai berikut.1) Pertambahan luas wilayah tentorial Indonesia. Berdasarkan Ordonansi 1939 wilayah tentorial Indonesia hanya seluas 2 juta km2. 2) Pertambahan luas wilayah sebagai ruang hidup memberikan potensi sumber daya yang besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Sumber daya tersebut terutama sumber minyak yang ditemukan di wilayah tentorial dan landas kontinen Indonesia.3) Penerapan Wawasan Nusantara menghasilkan cara pandang tentang keutuhan wilayah nusantara yang perlu dipertahankan oleh bangsa Indonesia.4) Wawasan Nusantara menjadi salah satu sarana integrasi nasional. Misalnya tercermin dalam semboyan "Bhinneka Tunggal Ika".16Ada 12 pulau yang diidentifikasi sebagai pulau terluar di Indonesia (Tempo, 2005) yaitu sebagai berikut.(1) Pulau Rondo, ujung paling barat Indonesia berbatasan dengan India dan Thailand.(2) Pulau Sekatung, ujung utara berbatasan dengan Vietnam.(3) Pulau Nipa, berbatasan dengan Singapura.(4) Pulau Berhala, berbatasan dengan Malasyia.(5) Pulau Marore, berbatasan dengan Filipina.(6) Pulau Miangas, berbatasan dengan Filipina.(7) Pulau Marampit, berbatasan dengan Filipina.(8) Pulau Batek, berbatasan dengan Timor Leste.(9) Pulau Dana, berbatasan dengan Australia.(10) Pulau Fani, berbatasan dengan Republik Palau, ujung utara Papua.(11) Pulau Fanildo, berbatasan dengan Republik Palau.(12) Pulau Bras, berbatasan dengan Republik Palau.Wawasan Nusantara dalam fungsinya sebagai wawasan dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, hams mampu menumbuhkan dan meningkatkan momentum kekuatan-kekuatan sentripetal untuk dapat terus mempertahankan dan memelihara kemantapan kesetiakawanan sosial yang melandasi persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara. Wawasan Nusantara hams dapat meningkatkan Ketahanan Nasional sehingga terjaminlah kelanjutan dan peningkatan pembangunan nasional.E. OTONOMI DAERAH DI INDONESIA1. Kaitan Wawasan Nusantara dengan Otonomi DaerahWawasan Nusantara menghendaki adanya persatuan bangsa dan keutuhan wilayah nasional. Pandangan untuk tetap perlunya persatuan bangsa dan keutuhan wilayah ini merupakan modal berharga dalam melaksanakan pembangunan.Namun demikian semangat perlunya kesatuan dalam berbagai aspek kehidupan itu jangan sampai menimbulkan Negara kekuasaan.

17Oleh karena itulah, dalam menyelenggarakan pemerintahannya Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut asas desentralisasi, bukan sentralisasi. Desentralisasi artinya, penyerahan urusan pemerintah dari atas kepada pemerintah di bawahnya untuk menjadi urusan rumah tangganya. Negara Kesatuan dengan sistem desentralisasi dalam penyelcnggaraan pemcrintahan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan kekuasaan.Negara kita melaksanakan otonomi daerah karena melaksanakan amanat UUD 1945 Pasal 1 8. Jadi, landasan hukum melaksanakan otonomi daerah adalah Pasal 18 UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut.(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itn dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.(2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.(3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.(4) Gubernur, Bupati, danWalikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.(5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.(6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.(7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

18Untuk menyelenggarakan pemerintahan di daerah dibentuk undang-undang organik sebagai pclaksanaan dari Pasal 18 UUD 1945. Undang-undang terscbut adalah Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

2. Otonomi Daerah di IndonesiaMenurut Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Negara Kesatuan Republik Indonesia memilih cara desentralisasi dalam pcnyelenggaraan pemerintahannya bukan sentralisasi. Hal ini disebabkan:1) Wilayah Indonesia yang sangat luas;2) Daerah-daerah di Indonesia memiliki kondisi geografi dan budaya yang berlainan.Dengan demikian daerah memiliki hak atau kewenangan untuk mengurus dan mengatur sendiri urusannya oleh karena sudah diserahi kewenangan dari pemerintah pusat. Daerah memiliki hak otonomi atau otonomi daerah. Otonomi daerah diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat scsuai dengan peraturan perundang-undangan otonomi daerah dapat juga diartikan sebagai hak dan kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah scsuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, daerah yang bersifat otonom atau daerah otonom, meliputi 3 daerah, yaitu1. daerah provinsi,2. daerah kabupaten, dan3. daerah kota.Daerah otonom menganut asas desentralisasi yaitu asas yang menyalakan adanya penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.19Di daerah otonom dibentuk pemerintahan daerah. Yang dimaksud pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah otmiom oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi. Pemerintah daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah.Dengan demikian kewenangan daerah otonom sangat luas. Pemerintah daerah berwenang mengurus sendiri kepentingan masyarakatnya. Urusan itu meliputi berbagai bidang. Misalnyaa.pendidikan,b.kesejahteraan,c.kesehatan,d.perumahan,e.pertanian,f.perdagangan, dan lain-lain.Urusan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, kabupaten kota banyak sekali. Hal ini karena provinsi, kabupaten/kota memiliki hak otonomi dan pemerintah pusat. Pemerintah pusat hanya menangani 6 urusan saja, yaitu :1) politik luar negeri;2) pertahanan;3) keamanan;4) vustisi;5) moneter dan fiskal nasional;6) agama.

20

KESIMPULAN

Apakah Wawasan Nusantara itu? Secara konsepsional wawasan nusantara (wasantara) merupakan wawasan nasionalnya bangsa Indonesia. Perumusan wawasan nasional bangsa Indonesia yang selanjutnya disebut wawasan nusantara itu merupakan salah satu konsepsi politik dalam ketatanegaraan Republik Indonesia.

Sebagai wawasan nasional dari bangsa Indonesia maka wilayah Indonesia yang terdiri dari daratan, laut dan udara di atasnya dipandang ruang hidup (lebensraum) yang satu atau utuh. Wawasan nusantara sebagai wawasan nasionalnya bangsa Indonesia dibangun atas pandang geopolitik bangsa. Pandangan bangsa Indonesia didasarkan pada konstelasi lingkungan tempat tinggalnya yang menghasilkan konsepsi wawasan nusantara. Jadi, wawasan nusantara merupakan penerapan dari teori geopolitik bangsa Indonesia.

iv

REFERENSI

Winarmo, S.Pd., M.Si.

Paradigma Baru

PENDIDIKANKEWARGANEGARAAN

Edisi Kedua

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Fauzi. 2003. Pancasila, Tinjauan Konteks Sejarah, Filsafat Ideologi Nasional dan Ketatanegaraan Republik Indonesia. Malang: PT. Danar Jaya Brawijaya University Press.Endang Zaelani Zukaya, dkk. 2000. Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi. Yogyakarta: ParadigmaHamdan Mansoer. 2005. Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi, sebagai dasar nilai dan pedoman berkarya bagi lulusan. Jakarta: Dirjen Dikti.Kaelan. 2000. Filsafat Pancasila, Pandangan Hidup Bangsa Indonesia. Yogyakarta: ParadigmaErmayana Suradinata. Geopolitik dan Geostrategi dalam mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam jurnal Ketahanan Nasional No. VI, Agustus 2001.

v