BAB 1  

PENDAHULUAN

 1.1  Latar belakang

Secara konsepsional, wawasan nusantara (Wawasan) merupakan wawasan

nasionalnya bangsa Indonesia. Perumusan wawasan nasional bangsa Indonesia yang

selanjutnya disebut Wawasan Nusantara, itu merupakan salah satu konsepsi politik

dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. Wawasan Nusantara sebagai wawasan

nasionalnya bangsa Indonesia dibangun atas pandangan geopolitik bangsa.

Pandangan bangsa Indonesia didasarkan pada konstelasi lingkungan tempat

tinggalnya yang menghasilkan konsepsi Wawasan Nusantara.jadi Wawasan

Nusantara merupakan penerapan dari teori geopolitik bangsa Indonesia.

Untuk mengetahui lebih jauh, penulis mencoba membahasnya dengan sebuah

makalah yang berjudul “ WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK

INDONESIA”

1

BAB II

WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA

2.1 Pengertian, Kedudukan, Fungsi, Implementasi, Bentuk Wawasan Nusantara

A. Pengertian Wawasan Nusantara

Secara etimologis, Wawasan Nusantara berasal dari kata Wawasan dan Nusantara.

Wawasan berasal dari kata Wawas (bahasa jawa) yang berarti pandangan, tinjauan

dan penglihatan indrawi. Jadi wawasan adalah pandangan, tinjauan, penglihatan,

tanggap indrawi. Wawasan berarti pula cara pandang dan cara melihat. Nusantara

berasal dari kata nusa dan antara. Nusa artinya pulau atau kesatuan kepulauan.

Antara artinya menunjukkan letak antara dua unsur. Jadi Nusantara adalah kesatuan

kepulauan yang terletak antara dua benua, ian yaitu benua Asia dan Australia, dan

dua samudra, yaitu samudra Hindia dan Pasifik. Berdasarkan pengertian modern, kata

“nusantara” digunakan sebagai pengganti nama Indonesia.

Jadi, wawasan nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai

diri dan bentuk geografinya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam

pelaksanannya, wawasan nusantara mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai

kebhinekaan untuk mencapai tujuan nasional. (Suradinata : 2005)

2

B.     Kedudukan Wawasan Nusantara

Menurut Widoyo A. (2002) Kedudukan (status) wawasan nusantara adalah posisi,

cara pandang, dan perilaku bangsa Indonesia mengenai dirinya yang kaya akan

berbagai suku bangsa, agama, bahasa, dan kondisi lingkungan geografis yang

berwujud negara kepulauan, berdasarkan pancasila dan UUD 1945. Secara hierarki,

posisi atau status wawasan nusantara menempati urutan ketiga setelah UUD 1945.

Urutan sistem kehidupan nasional Indonesia adalah:

1. Pancasila sebagai filsafat, ideologi bangsa, dan dasar negara.

2. UUD 1945 sebagai konstitusi negara.

3. Wawasan nusantara sebagai geopolitik Indonesia.

4. Ketahanan nasional sebagai geostrategi bangsa dan negara Indonesia.

5. Politik dan strategi nasional sebagai kebijaksanaan dasar nasional dalam

pembangunan nasional.

C.    Fungsi Wawasan Nusantara

Menurut Widoyo alfandi (2002), fungsi wawasan nusantara adalah :

1. Wawasan nusantara sebagai konsepsi ketahanan nasional, yaitu wawasan

nusantara dijadikan konsep dalam pembangunan nasional, pertahanan

keamanan, dan kewilayahan.

3

2. Wawasan nusantara sebagai wawasan pembangunan mempunyai cakupan

kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial dan ekonomi, kesatuan

sosial dan politik, dan kesatuan pertahanan dan keamanan.

3. Wawasan nusantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara

merupakan pandangan geopolitik Indonesia dalam lingkup tanah air Indonesia

sebagai satu kesatuan yang meliputi seluruh wilayah dan segenap kekuatan

negara.

4. Wawasan nusantara sebagai wawasan kewilayahan, sehingga berfungsi dalam

pembatasan negara, agar tidak terjadi sengketa dengan negara tetangga.

D. Implementasi Wawasan Nusantara

Menurut Sumarsono (2001), ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam

mengimplementasikan wawasan nusantara, yaitu:

Kehidupan politik

1. Pelaksanaan kehidupan politik yang diatur dalam undang-undang, seperti UU

Partai Politik, UU Pemilihan Umum, dan UU Pemilihan Presiden.

Pelaksanaan undang-undang tersebut harus sesuai hukum dan mementingkan

persatuan bangsa.Contohnya seperti dalam pemilihan presiden, anggota DPR,

dan kepala daerah harus menjalankan prinsip demokratis dan keadilan,

sehingga tidak menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa.

4

2. Pelaksanaan kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia harus

sesuai dengan hukum yang berlaku. Seluruh bangsa Indonesia harus

mempunyai dasar hukum yang sama bagi setiap warga negara, tanpa

pengecualian. Di Indonesia terdapat banyak produk hukum yang dapat

diterbitkan oleh provinsi dan kabupaten dalam bentuk peraturan daerah

(perda) yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku secara nasional.

3. Mengembangkan sikap hak asasi manusia dan sikap pluralisme untuk

mempersatukan berbagai suku, agama, dan bahasa yamg berbeda, sehingga

menumbuhkan sikap toleransi.

4. Memperkuat komitmen politik terhadap partai politik dan lembaga

pemerintahan untuk meningkatkan semangat kebangsaan, persatuan dan

kesatuan.

5. Meningkatkan peran Indonesia dalam kancah internasional dan memperkuat

korps diplomatik sebagai upaya penjagaan wilayah Indonesia terutama pulau-

pulau terluar dan pulau kosong.

Kehidupan politik

1. Pelaksanaan kehidupan politik yang diatur dalam undang-undang, seperti UU

Partai Politik, UU Pemilihan Umum, dan UU Pemilihan Presiden.

Pelaksanaan undang-undang tersebut harus sesuai hukum dan mementingkan

persatuan bangsa.Contohnya seperti dalam pemilihan presiden, anggota DPR,

5

dan kepala daerah harus menjalankan prinsip demokratis dan keadilan,

sehingga tidak menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa.

2. Pelaksanaan kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia harus

sesuai dengan hukum yang berlaku. Seluruh bangsa Indonesia harus

mempunyai dasar hukum yang sama bagi setiap warga negara, tanpa

pengecualian. Di Indonesia terdapat banyak produk hukum yang dapat

diterbitkan oleh provinsi dan kabupaten dalam bentuk peraturan daerah

(perda) yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku secara nasional.

3. Mengembangkan sikap hak asasi manusia dan sikap pluralisme untuk

mempersatukan berbagai suku, agama, dan bahasa yamg berbeda, sehingga

menumbuhkan sikap toleransi.

4. Memperkuat komitmen politik terhadap partai politik dan lembaga

pemerintahan untuk meningkatkan semangat kebangsaan, persatuan dan

kesatuan.

5. Meningkatkan peran Indonesia dalam kancah internasional dan memperkuat

korps diplomatik sebagai upaya penjagaan wilayah Indonesia terutama pulau-

pulau terluar dan pulau kosong.

Kehidupan sosial

1. Mengembangkan kehidupan bangsa yang serasi antara masyarakat yang

berbeda, dari segi budaya, status sosial, maupun daerah. Contohnya dengan

6

pemerataan pendidikan di semua daerah dan program wajib belajar harus

diprioritaskan bagi daerah tertinggal.

2. Pengembangan budaya Indonesia, untuk melestarikan kekayaan Indonesia,

serta dapat dijadikan kegiatan pariwisata yang memberikan sumber

pendapatan nasional maupun daerah. Contohnya dengan pelestarian budaya,

pengembangan museum, dan cagar budaya.

Kehidupan pertahanan dan keamanan

1. Kegiatan pembangunan pertahanan dan keamanan harus memberikan

kesempatan kepada setiap warga negara untuk berperan aktif, karena kegiatan

tersebut merupakan kewajiban setiap warga negara, seperti memelihara

lingkungan tempat tinggal, meningkatkan kemampuan disiplin, melaporkan hal-

hal yang mengganggu keamanan kepada aparat dan belajar kemiliteran.

2. Membangun rasa persatuan, sehingga ancaman suatu daerah atau pulau juga

menjadi ancaman bagi daerah lain. Rasa persatuan ini dapat diciptakan dengan

membangun solidaritas dan hubungan erat antara warga negara yang berbeda

daerah dengan kekuatan keamanan.

3. Membangun TNI yang profesional serta menyediakan sarana dan prasarana

yang memadai bagi kegiatan pengamanan wilayah Indonesia, terutama pulau

dan wilayah terluar Indonesia.

7

E. Bentuk Wawasan Nusantara

Bentuk wawasan nusantara menurut Widoyo alfandi (2002) :

Wawasan nusantara sebagai landasan konsepsi ketahanan nasional

Wawasan nusantara sebagai konsepsi ketahanan nasional berarti bahwa wawasan

nusantara dijadikan konsep dalam pembangunan nasional, pertahanan keamanan, dan

kewilayahan.

Wawasan nusantara sebagai wawasan pembangunan

Wawasan nusantara sebagai wawasan pembangunan mempunyai arti cara pandang

dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri serta lingkungannya selalu mengutamakan

persatuan dan kesatuan bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan

bernegara mencakup:

1. Perwujudan kepuluan nusantara sebagai satu kesatuan politik.

2. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi.

3. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan sosial dan ekonomi.

4. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan sosial dan politik.

5. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan

keamanan.

8

Wawasan nusantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara

Wawasan nusantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara mempunyai

arti pandangan geopolitik Indonesia dalam lingkup tanah air Indonesia sebagai satu

kesatuan yang meliputi seluruh wilayah dan segenap kekuatan negara

Wawasan nusantara sebagai wawasan kewilayahan

Wilayah nasional perlu ditentukan batasannya, agar tidak terjadi sengketa dengan

negara tetangga. Batasan dan tantangan negara Republik Indonesia adalah:

Risalah sidang BPUPKI tanggal 29 Mei-1 Juni 1945 tentang negara Republik

Indonesia dari beberapa pendapat para pejuang nasional. Dr. Soepomo

menyatakan Indonesia meliputi batas Hindia Belanda, Muh. Yamin

menyatakan Indonesia meliputi Sumatera, Jawa, Sunda Kecil, Borneo,

Selebes, Maluku - Ambon, Semenanjung Melayu, Timor, Papua, Ir. Soekarno

menyatakan bahwa kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan yang tidak

dapat dipisahkan.

Ordonantie (UU Belanda) 1939, yaitu penentuan lebar laut sepanjang 3 mil

laut dengan cara menarik garis pangkal berdasarkan garis air pasang surut atau

countour pulau / darat. Ketentuan ini membuat Indonesia bukan sebagai

negara kesatuan, karena pada setiap wilayah laut terdapat laut bebas yang

berada di luar wilayah yurisdiksi nasional.

9

Deklarasi Juanda, 13 Desember 1957 merupakan pengumuman pemerintah RI

tentang wilayah perairan negara RI, yang isinya:

1. Cara penarikan batas laut wilayah tidak lagi berdasarkan garis pasang surut

(low water line), tetapi pada sistem penarikan garis lurus (straight base line)

yang diukur dari garis yang menghubungkan titik - titik ujung yang terluar

dari pulau-pulau yang termasuk dalam wilayah RI.

2. Penentuan wilayah lebar laut dari 3 mil laut menjadi 12mil laut.

3. Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) sebagai rezim Hukum Internasional, di mana

batasan nusantara 200 mil yang diukur dari garis pangkal wilayah laut

Indonesia. Dengan adanya Deklarasi Juanda, secara yuridis formal, Indonesia

menjadi utuh dan tidak terpecah lagi.

2.2. Pengertian, Unsur dan Peranan Geopolitik

A. Pengertian Geopolitik Indonesia

Geopolitik berasal dari kata “geo” atau bumi dan politik yang berarti kekuatan

yang di dasarkan pada pertimbangan-pertimbangan dasar dalam menentukan

alternative kebijaksanaan nasional untuk mewujudkan tujuan nasional.

Geopolitik diartikan sebagai system politik atau peraturan-peraturan dalam wujud

kebijaksanaan dan strategi nasional yang di dorong oleh aspirasi nasional geografik

10

(kepentingan yang titik beratnya terletak pada pertimbangan geografi, wilayah atau

territorial dalam arti luas). (Achmad Zubaidi : 2007)

Dalam hubungan dengan kehidupan manusia dalam suatu Negara dalam

hubungannya dengan lingkungannya dengan alam, kehidupan manusia di dunia

mempunyai kedudukan sebagai hamba Tuhan Yang Maha Esa dan sebagai wakil

Tuhan (Khalifatullah).

Adapun pengertian geopolitik dan geostrategi menurut pemakalah yaitu geopolitik

adalah suatu sistem perpolitikan yang mengatur hubungan antar negara-negara yang

letaknya berdekatan di atas permukaan planet bumi ini, yang mutlak dimiliki dan

diterapkan oleh setiap negara dalam melakukan interaksi dengan sesama negara di

sekitarnya. Tak terkecuali Indonesia. Indonesia pun harus memiliki sistem geopolitik

yang cocok diterapkan dengan kondisi kepulauannya yang unik dan letak geografis

negara Indonesia di atas permukaan planet bumi ini.Sedangkan geostrategi adalah

suatu strategi dalam memanfaatkan kondisi lingkung didalam upaya mewujudkan

cita-cita proklamasi dan tujuan nasional. Dan geostrategi Indonesia adalah merupakan

strategi dalam memanfaatk konstelasi geografi negara Indonesia untuk menentukan

kebijakan, tujuan, dan sarana-sarana dalam mencapai tujuan nasional bangsa

Indonesia.

Geostrategi Indonesia memberi arahan tentang bagaimana merancang strategi

pembangunan dalam rangka mewujudkan masa depan yang lebih baik, aman, dan

sejahtera. Oleh karena itu, geostrategi Indonesia bukanlah merupak geopolitik untuk

11

kepentingan politik dan perang, melainkan untuk kepenting kesejahteraan dan

keamanan.

B. Unsur dan Peranan Geopolitik

Peranan-Peranan Geopolitik.

1. Berusaha menghubungkan kekuasaan negara dengan potensi alam yang

tersedia.

2. Menghubungkan kebijaksanaan suatu pemerintahan dengan situasi dan

kondisi alam.

3. Menentukan bentuk dan corak politik luar dan dalam negeri.

4. Menggariskan pokok-pokok haluan negara, misalnya pembangunan.

5. Berusaha untuk meningkatkan posisi dan kedudukan suatu negara berdasarkan

teori negara sebagai organisme, dan teori-teori geopolitik lainnya.

6. Membenarkan tindakan-tindakan ekspansi yang dijalankan oleh suatu negara.

Unsur utama Geopolitik

1. Konsepsi ruang diperkenalkan Karl Haushofer menyimpulkan bahwa ruang

merupakan wadah dinamika politik dan militer, teori ini disebut pula teori

kombinasi ruang dan kekuatan.

12

2. Konsepsi frontier (batas imajiner dari dua negara).

3. Konsepsi politik kekuatan yag terkait dengan kepentingan nasional.

4. Konsepsi keamanan negara dan bangsa sama dengan konsep ketahanan

nasional.

C. Paham Geopolitik Bangsa Indonesia

Paham geopolitik bangsa Indonesia terumuskan dalam konsepsi Wawasan

Nusantara. Bagi bangsa Indonesia, geopolitik merupakan pandangan baru dalam

mempertimbangkan faktor-faktor geografis wilayah Negara untuk mencapai tujuan

nasionalnya. Untuk Indonesia, geopolitik adalah kebijakan dalam rangka mencapai

tujuan nasional dengan memamfaatkan keuntungan letak geografis Negara

berdasarkan pengetahuan ilmiah tentang kondisi geografis tersebut. (Ermaya

Suryadinata : 2005)

Secara geografis, Indonesia memiliki ciri khas, yakni diapit dua samudra dan dua

benua serta terletak dibawah orbit Geostationary Satellite Orbit (GSO). Dan

Indonesia bisa bisa disebut sebagai Benua Maritim Indonesia. Wilayah Negara

Indonesia tersebut dituangkan secara yuridis formal dalam Pasal 25A UUD 1945

Amandemen IV. Atas dasar itulah Indonesia mengembangkan paham geopolitik

nasionalnya, yaitu Wawasan Nusantara. Dan secara historis, wilayah Indonesia

sebelumnya adalah wilayah bekas jajahan Belanda yang dulunya disebut Hindia

Belanda.

13

Berdasarkan fakta geografis dan sejarah inilah, wilayah Indonesia beserta apa

yang ada di dalamnya dipandang sebagai satu kesatuan. Pandangan atau Wawasan

nasional Indonesia ini dinamakan Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sebagai

konsepsi geopolitik bangsa Indonesia.

2.3. Contoh dari Permasalahan geopolitik Indonesia

Perairan Ambalat di Laut Sulawesi

Masalah antara Indonesia dan Malaysia seputar blok Ambalat mengemuka ketika

terbetik kabar bahwa pemerintah Malaysia melalui perusahaan minyak nasionalnya,

Petronas, memberikan konsesi minyak (production sharing contract) kepada

perusahaan minyak Shell, atas cadangan minyak yang terletak di Laut Sulawesi

(perairan sebelah timur Kalimantan). Pemerintah Indonesia mengajukan protes atas

hal ini karena merasa bahwa wilayah itu berada dalam kedaulatan negara Indonesia.

Sebenarnya klaim Malaysia terhadap cadangan minyak di wilayah itu sudah

diprotes Indonesia sejak tahun 1980, menyusul diterbitkannya peta wilayah Malaysia

pada tahun 1979. Peta tersebut mengklaim wilayah di Laut Sulawesi sebagai milik

Malaysia dengan didasarkan pada kepemilikan negara itu atas pulau Sipadan dan

Ligitan. Malaysia beranggapan bahwa dengan dimasukkannya Sipadan dan Ligitan

sebagai wilayah kedaulatan Malaysia, secara otomatis perairan di Laut Sulawesi

14

tersebut masuk dalam garis wilayahnya. Indonesia menolak klaim demikian dengan

alasan bahwa klaim tersebut bertentangan dengan hukum internasional.

Untuk memperjelas pokok permasalahan mengenai sengketa wilayah ini, kutipan

dari tulisan Melda Kamil Ariadno, Pengajar Hukum Laut Fakultas Hukum UI, Ketua

Lembaga Pengkajian Hukum Internasional (LPHI) FHUI, yang dimuat di Kompas, 8

Maret 2005, dapat membantu.

Aksi dan Reaksi Yang Ditimbulkan

Walaupun pemerintah Indonesia dan Malaysia berulang kali menegaskan bahwa

penyelesaian dengan cara kekerasan bukanlah pilihan yang mau diambil, dan kedua

pihak akan mengedepankan dialog melalui jalur-jalur diplomasi, masalah ini

berkembang menjadi perdebatan seru karena kedua pihak sama-sama kukuh pada

pendiriannya. Malaysia melalui Perdana Menteri Abdullah Badawi dan Menlu Syeh

Hamid Albar menegaskan bahwa pihaknya tidak salah dalam melakukan uniteralisasi

peta 1979, dan bahwa konsesi yang diberikan Petronas kepada Shell di perairan Laut

Sulawesi berada di wilayah teritorial Malaysia. Sementara pemerintah Indonesia

melalui pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan Deplu, TNI, maupun presiden

Susilo Bambang Yudhoyono, menegaskan bahwa Indonesia tidak akan melepaskan

wilayah itu karena wilayah itu merupakan kedaulatan penuh Indonesia. Tentang hal

itu jurubicara TNI AL, Laksamana Pertama Abdul Malik Yusuf mengatakan kepada

15

Asia Times, “We will not let an inch of our land or a drop of our ocean fall into the

hands of foreigners.”

Di Indonesia masalah ini kemudian menjadi santapan media massa dan

memancing reaksi keras dari berbagai kalangan masyarakat. Sentimen anti-Malaysia

dengan slogan “Ganyang Malaysia” pun lalu berkumandang. Kedutaan Besar dan

Konsulat-konsulat Malaysia tiba-tiba disibukkan dengan aksi unjuk rasa berbagai

elemen masyarakat yang mengecam sikap Malaysia itu. Di beberapa daerah aksi

tersebut diwarnai dengan pembakaran bendera Malaysia dan penggalangan

sukarelawan “Front Ganyang Malaysia.” Pihak DPR-RI pun bersuara keras meminta

pemerintah bertindak tegas atas pelanggaran terhadap wilayah kedaulatan RI di Laut

Sulawesi. Di wilayah yang dipersengketakan pun ketegangan-ketegangan terjadi

antara tentara Malaysia dengan TNI. TNI menggelar pasukan dan kapal-kapal

perangnya di wilayah tersebut, yang dikatakan untuk mengimbangi kapal-kapal

perang Malaysia yang sudah lebih dulu ada di sana. Bahkan di Pulau Sebatik, yang

berbatasan darat dengan Malaysia, TNI dan Tentara Diraja Malaysia saling

mengarahkan moncong senjatanya, dan konon saling ejek pun kerap terjadi. Kapal-

kapal perang Malaysia diberitakan mengganggu pembangunan mercusuar di atol

Karang Unarang, bahkan sempat menangkap dan menyiksa seorang pekerjanya.

Saling intimidasi antara kapal-kapal perang Malaysia dan kapal-kapal TNI AL terjadi

tiap hari. Yang paling parah terjadi pada tanggal 8 April 2005, ketika KRI Tedong

Naga saling serempet dengan KD Rencong di dekat Karang Unarang.

16

Insiden serempetan dua kapal perang itu kembali menghangatkan suasana,

padahal sebelumnya pada tanggal 22-23 Maret 2005, telah diadakan pertemuan teknis

antara perwakilan kedua negara untuk mencari solusi yang damai. Menlu Malaysia

pun telah diterima presiden, dan beberapa anggota DPR RI pun telah menemui PM

Malaysia, untuk membicarakan langkah-langkah diplomasi. Kedua pemerintahan juga

sudah sepakat melanjutkan dialog berkala setiap dua bulan.

17

BAB III

PENUTUP

3.1. KESIMPULAN

Secara sederhana wawasan nusantara berarti cara pandang bangsa Indonesia

terhadap diri dan lingkungannya. Kita memandang bangsa Indonesia dengan

Nusantara merupakan satu kesatuan. Jadi, hakikat Wawasan Nusantara adalah

keutuhan dan kesatuan wilayah nasional. Dengan kata lain, hakikat Wawasan

Nusantara adalah “persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Wawasan Nusantara

berkedudukan sebagai visi bangsa. Wawasan nasional merupakan visi bangsa yang

bersangkutan dalam menuju masa depan. Visi bangsa Indonesia sesuai dengan konsep

Wawasan Nusantara adalah menjadi bangsa yang satu dengan wilayah yang satu dan

utuh pula. Kedudukan Wawasan Nusantara sebagai salah satu konsepsi ketatanegaran

Republik Indonesia. Berdasarkan fakta geografis dan sejarah, wilayah Indonesia

beserta apa yang ada di dalamnya dipandang sebagai satu kesatuan. Pandangan atau

Wawasan nasional Indonesia ini dinamakan Wawasan Nusantara. Wawasan

Nusantara sebagai konsepsi geopolitik bangsa Indonesia.

18

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Fauzi, Pancasila, Tinjauan Konteks Sejarah, Filsafat Ideologi Nasional dan

Ketatanegaraan Republik Indonesia, Malang:PT. Danar Jaya Brawijaya

University Press, 2003.

Adnan Buyung Nasution, Aspirasi Pemerintah Konstitusional di Indonesia,

Jakarta:Grafitti, 1995.

Sumarsono, S, et.al. (2001). Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Gramedia

Pustaka Utama.

Alfandi, Widoyo. (2002). Reformasi Indonesia: Bahasan dari Sudut Pandang

Geografi Politik dan Geopolitik. Yogyakarta:Gadjah Mada University.

Suradinata,Ermaya. (2005). Hukum Dasar Geopolitik dan Geostrategi dalam

Kerangka Keutuhan NKRI.. Jakarta: Suara Bebas.

Kaelan, Achmad Zubaidi, 2007, Pendidikan Kewarganegaraan, Paradigma,

Yogyakarta

Melda Kamil Ariadno, Pengajar Hukum Laut Fakultas Hukum UI, Ketua Lembaga

Pengkajian Hukum Internasional (LPHI) FHUI. Aksi dan reaksi yang

ditimbulkan.Kompas. 8 Maret 2005

19