ANAK JALANAN

Nama : SupriyadiNPM : 08330050051Dosen : Ma’ruf Cahyono, SH,MHMata Kuliah : Pengantar Hukum Ilmu

FAKULTAS HUKUMUNIVERSITAS SATYAGAMA JAKARTA

2009

Kata pengantarAssalamu’alaikum Wr.Wb.,

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas

rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan makalah

yang berjudul “ WAWASAN NUSANTARA ” yang merupakan salah satu syarat untuk

menentukan dan memperoleh nilai ujian akhir semester Mata Kuliah PENDIDIKAN

KEWARGANEGARAAN di Fakultas Hukum Universitas Satyagama Jakarta.

Penulis menyadari betul bahwa baik isi maupun penyajian makalah ini masih

jauh dari sempurna, untuk itu penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran

sebagai penyempurnaan makalah ini, sehingga dikemudian hari makalah ini dapat

bermanfaat bagi semua mahasiswa/i di Universitas Satyagama Jakarta.

Seiring dengan itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat

Bapak Dosen yang memberikan Mata kuliah ini, semoga Tuhan Yang Maha Esa

memberikan kesehatan serta rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin.

Wasalamu’alaikum Wr .Wb.,

Jakarta, Januari 2009

SUPRIYADI

WAWASAN NUSANTARA

Rumusan Masalah.

Di dalam makalah ini yang berjudul “Wawasan Nusantara” mempunyai beberapa

rumusan masalah yaitu:

1. Pengertian dari wawasan nusantara.

2. Hakikat dari wawasan nusantara.

3. Unsur – unsur dari wawasan nusantara.

4. Latar belakang filosofis dari wawasan nusantara.

5. Kedudukan, fungsi dan tujuan wawasan nusantara.

6. Faktor – faktor yang mempengaruhi wawasan nusantara.

7. Arah pandang wawasan nusantara.

8. Implementasi serta tantangan yang dihadapi dari wawasan nusantara.

    Tujuan

Makalah wawasan nusantara ini mempunyai beberapa tujuan yaitu:

• Menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen mata kuliah

Kewarganegaraan.

• Untuk mengetahui unsur – unsur dari wawasan nusantara.

• Untuk mengetahui latar belakang filosofis dari wawasan nusantara.

• Untuk mengetahui hakekat/makna dari wawasan nusantara.

 

 

BAB I

Pendahuluan

Latar Belakang.

Kehidupan manusia di dunia mempunyai kedudukan sebagai hamba Tuhan Yang

Maha Esa dan sebagai wakil Tuhan (Khalifatullah) di bumi yang menerima amanat-NYA

untuk mengelola kekayaan alam. Adapun sebagai wakil Tuhan di bumi, manusia dalam

hidupnya berkewajiban memelihara dan memanfaatkan segenap karunia kekayaan

alam dengan sebaik–baiknya untuk kebutuhan hidupnya. Manusia dalam menjalankan

tugas dan kegiatan hidupnya bergerak dalam dua bidang yaitu universal filosofis dan

sosial politis. Bidang universal filosofis bersifat transeden dan idealistik misalnya dalam

bentuk aspirasi bangsa, pedoman hidup dan pandangan hidup bangsa. Aspirasi bangsa

ini menjadi dasar wawasan nasional bangsa Indonesia dalam kaitannya dengan wilayah

Nusantara. Sebagai negara kepulauan dengan masyarakatnya yang berbhineka,

negara Indonesia memiliki unsur–unsur kekuatan sekaligus kelemahan. Kekuatannya

terletak pada posisi dan keadaan geografi yang strategis dan kaya akan sumber daya

alam (SDA). Sementara kelemahannya terletak pada wujud kepulauan dan

keanekaragaman masyarakat yang harus disatukan dalam satu bangsa, satu negara

dan satu tanah air. Dalam kehidupannya, bangsa Indonesia tidak terlepas dari

pengaruh interaksidan interelasi dengan lingkungan sekitarnya (regional atau

internasional). Dalam hal ini bangsa Indonesia memerlukan prinsip–prinsip dasar

sebagai pedoman agar tidak terombang–ambing dalam memperjuangkan kepentingan

nasional untuk mencapai cita–cita serta tujuan nasionalnya. Salah satu pedoman

bangsa Indonesia wawasan nasional yang berpijak pada wujud wilayah nusantara

sehingga disebut WAWASAN NUSANTARA. Karena hanya dengan upanya inilah

bangsa dan negara Indonesia tetap eksis dan dapat melanjutkan perjuangan menuju

mayarakat yang adil, dan sentosa.

BAB II

ISI

1.1. Pengertian Wawasan Nusantara.

Setiap bangsa mempunyai wawasan nasional (national outlook) yang merupakan

visi bangsa yang bersangkutan meneju ke masa depan. Adapun wawasan nasional

bangsa Indonesia di kenal dengan Wawasan Nusantara. Istilah wawasan nusantara

terdiri dari dua buah kata yakni wawasan dan nusantara. Wawasan berasal dari kata

‘wawas’ yang berarti pandangan, tinjauan atau penglihatan inderawi. Akar kata ini

membentuk kata ‘mawas’ yang berarti memandang, meninjau atau melihat. Sehingga

wawasan dapat berarti cara pandang, cara meninjau, atau cara melihat. Sedangkan

Nusantara berasal dari kata ‘nusa’ yang berarti pulau – pulau, dan ‘antara’ yang berarti

diapit di antara dua hal (dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia serta dua

samudera yakni samudera Pasifik dan samudera Hindia). Berdasarkan teori-teori

tentang wawasan, latar belakang falsafah pancasila, latar belakang pemikiran aspek

kewilayahan, aspek sosial budaya, dan aspek kesejarahan, terbetuklah satu wawasan

nasional indonesia yang disebut wawasan nusantara dengan rumusan pengertian yang

sampai ini berkembang sebagai berikut:

1. Pengertian wawasan nusantara berdasarkan ketetapan majelis permusyawarahan

rakyat tahun 1993 dan 1998 tentang GBHN adalah sebagai berikut: wawasan

nusantara yang merupakan wawasan nasional yang bersumber pada Pancasila dan

berdasarkan UUD 1945 adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia

mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan

bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional.

2. Pengertian wawasan nusantara menurut prof. Dr. Wan usman (Ketua Program S-2

PKN – UI ) “wawasan nusantara adalah cara pandang bangsa indonesia mengenai

diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan

yang beragam.”. Hal tersebut disampaikannya saat lokakarya wawsan nusantara

dan ketahanan nasional di Lemhanas pada Januari 2000. Ia juga menjelaskan

bahwa wawasan nusantara merupakan geopolitik indonesia.

3. Pengertian wawasan nusantara, menurut kelompok kerja wawasan nusantara, yang

diusulkan menjadi ketetapan majelis permusyawaratan rakyat dan dibuat di

Lemhanas tahun 1999 adalah sebagai berikut: “cara pandang dan sikap bangsa

indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang berseragam dan bernilai strategis

dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah

dalam menyelengarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

untuk mencapai tujuan nasional.” Secara umum wawasan nasional berarti cara

pandang suatu bangsa tentang diri dan lingkungannya yang dijabarkan dari dasar

falsafah dan sejarah bangsa itu sesuai dengan posisi dan kondisi geografi

negaranya untuk mencapai tujuan atau cita – cita nasionalnya. Sedangkan arti dari

wawasan nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan

lingkungannya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta sesuai dengan geografi

wilayah nusantara yang menjiwai kehidupan bangsa dalam mencapai tujuan atau

cita – cita nasionalnya. Dengan demikian wawasan nusantara berperan untuk

membimbing bangsa Indonesia dalam penyelengaraan kehidupannya serta sebagai

rambu – rambu dalam perjuanagan mengisi kemerdekaan. Wawasan nusantara

sebagai cara pandang juga mengajarkan bagaimana pentingnya membina

persatuan dan kesatuan dalam segenap aspek kehidupan bangsa dan negara

dalam mencapai tujuan dan cita – citanya

1.2. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Wawasan Nusantara.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi wawasan nusantara diantaranya:

1. Wilayah (geografi).

a. Asas Kepulauan (archipelagic principle)

Kata ‘archipelago’ dan ‘archipelagic’ berasal dari kata Italia yakni ‘archipelagos’. Akar

katanya adalah ‘archi’ yang berarti terpenting, terutama dan ‘pelagos’ berarti laut atau

wilayah lautan. Jadi archipelago adalah lautan terpenting. Istilah archipelago antara lain

terdapat dalam naskah resmi perjanjian antara Republik Venezza dengan Michael

Palaleogus (1268) yang menyebutkan ‘arc(h) Pelego’yang maksudnya adalah ‘Aigaius

Pelagos’ atau laut Aigia yang dianggap sebagai laut terpenting oleh negara – negara

yang bersangkutan kemudian pengertian ini berkembang tidak hanya laut Aigia tetapi

juga termasuk pulau – pulau di dalamnya. Lahirnya asas archipelago mengandung

pengertian bahwa pulau – pulau tersebut selalu dalam kesatuan utuh, sementara

tempat unsur perairan atau lautan antara pulau – pulau berfungsi sebagai unsur

penghubung dan bukan sebagai unsur pemisah.

b. Kepulauan Indonesia.

Bagian wilayah Indische Archipel yang dikuasai Belanda dinamakan Nederandsch Oost

Indishe Archipelago. Itulah wilayah jajahan Belanda yang kemudian menjadi wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai sebutan untuk kepulauan ini sudah

banyak nama yang dipakai yaitu ‘Hindia Timur’, ‘Insulinde’ oleh Multatuli, ‘Nusantara’,

‘Indonesia’, ‘Hindia Belanda (Nederlandsch-indie)’ pada masa penjajahan Belanda.

Bangsa Indonesia sangat mencintai nama ‘Indonesia’ walaupun bukan dari bahasanya

sendiri tetapi ciptaan orang barat. Nama Indonesia mengandung arti yang tepat, yaitu

kepulauan India. Dalam bahasa Yunani, ‘Indo’ berarti India dan ‘nesos’ berarti pulau.

Sebutan ‘Indonesia’ merupakan ciptaan ilmuwan J.R Logan dalam Journal of The

Indian Archipelago And East Asia (1850). Sir W.E. Maxwell (seorang ahli hukum) juga

memakainya dalam kegemarannya mempelajari rumpun melayu. Kata Indoneis

semakin terkenal berkat peran Adolf Bastian, seorang etnolog yang menegaskan arti

kepulauan ini dalam bukunya Indonesien Order Die Inseln Des Malaysichen Archipels

(1884 – 1889). Setelah cukup lam istilah itu hanya dipakai sebagai nama keilmuan,

maka pada awal abad ke-20 perkumpulan mahasiswa Indonesia di Belanda menyebut

dirinya sebagai ‘Perhimpunan Indonesia’. Berikutnya pada peristiwa Sumpah Pemuda

tanggal 28-10-1928 kata Indonesia di pakai sebagai sebutan bagi bangsa, tanah air dan

bahasa. Kemudian dipertegas lagi pada proklamasi kemerdekaan RI pada tanggal 17

Agustus 1945, Indonesia menjadi nam resmi negara dan bangsa Indonesia sampai

sekarang.

c. Konsep tentang Wilayah Lautan.

Dalam perkembangan hukum laut internasional dikenal beberapa konsep mengenai

kepemilikan dan penggunaan wilayah laut sebagai berikut :

- Res Nullius ? menyatakan bahwa laut itu tidak ada yang memilikinya.

- Res Cimmunis ? menyatakan bahwa laut itu adalah milik masyarakat dunia karena

tidak dapat dimiliki oleh masing – masing negara. Mare Liberum ? menyatakan bahwa

wilayah laut adalah bebas untuk semua bangsa.

- Mare Clausum (The Right and Dominion of The Sea) ? menyatakan bahwa hanya laut

sepanjang pantai saja yang dapat dimiliki oleh suatu negara sejauh yang dapat

dikuasai dari darat (kira – kira sejauh 3 mil).

- Archipelagic State Principles (asas negara kepulauan) ? menjadi dasar dalam

konvensi PBB tentang hukum laut.

Saat ini konvensi PBB tentang hukum laut (United Nation Convention on the Law of the

Sea – UNCLOS) mengakui adanya keinginan untuk membentuk tertib hukum dan

samudera yang dapat mempermudah komunikasi internasional, mendayagunakan

sumber kekayaan alam secara adil dan efisien, konservasi dan pengkajian sumber

kekayaan hayatinya, serta perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Sesuai

dengan hukum laut internasional, secara garis besar Bangsa Indonesia sebagai negara

kepulauan memiliki Laut Teritorial, Perairan Pedalaman, Zone Ekonomi Ekskusif dan

Landasan Kontinen. ? Negara Kepulauan adalah negara yang seluruhnya terdiri dari

satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau – pulau yang lain. Kepulauan

adalah suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau, perairan diantaranya. ? Laut

Teritorial adalah satu wilayah laut yang lebarnya tidak melebihi 12 mil laut diukur dari

garis pangkal, sedangkan garis pangkal adalah garis air surut terendah sepanjang

pantai. ? Perairan Pedalaman adalah wilayah sebelah dalam daratan atau sebelah

dalam dari garis pangkal. ? Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE), dimana tidak boleh melebihi

200 mil laut dari garis pagkal. Di dalam ZEE, negara yang bersangkutan memiliki hak

kedaulatan untuk keperluan eksplorasi, ekploitasi, konservasi dan pengelolan sumber

kekayaan alami hayati dari perairan. ? Landasan Kontinen suatu negara berpantai

meliputi dasar laut dan tanah dibawahnya yang terletak di luar laut teritorialnya

sepanjang merupakan kelanjutan alamiah wilayah daratannya.. Jaraknya 200 mil dari

garis pangkal tau dapat lebih dari itu dengan tidak melebihi 350 mil, tidak boleh melebihi

100 mil dari garis batas kedalaman dasar laut sedalam 2500 m.

d. Karakteristik Wilayah Nusantara.

Nusantara berarti Kepulauan Indonesia yang terletak di antara benua Asia dan benua

Australia dan diantara samudra Pasifik dan samudra Indonesia, yang terdiri dari 17.508

pulau besar maupun kecil.

Kepulauan Indonesia terletak pada batas astronomi sbb:

Utara : ± 6°08’ LU

Selatan : ± 11°15’ LS

Barat : ± 94°45’ BT

Timur : ± 141°05’ BT

Jarak utara-selatan sekitar 1.888 Kemerdekaan, sedangkan jarak barat-timur sekitar

5.110 Kemerdekaan. Luas wilayah Indonesia seluruhnya adalah 5.193.250 km², yang

terdiri dari daratan seluas 2.027.087 km² dan perairan seluas 3.166.163 km².

2. Geopolitik dan Geostrategi.

a. Geopolitik.

*Pengertian Geopolitik.

Geografi mempelajari fenomena geografi dari aspek politik, sedangkan geopolitik

mempelajari fenomena politik dari aspek geografi. Geopolitik memaparkan dasar

pertimbangan dalam menentukan alternatif kebijakan nasional untuk mewujudkan

tujuan tertentu. Prinsip-prinsip dalam geopolitik menjadi perkembangan suatu wawasan

nusantara.

*Pandangan ajaran Frederich Ratzel.

Pokok-Pokok ajaran F.Ratzel adalah sebagai berikut

1) Dalam hal-hal tertentu pertumbuhan negara dapat dianalogikan dengan

pertumbuhan organisme yang memerlukan ruang lingkup, melalui proses lahir,

tumbuh, berkembang, mempertahankan hidup,menyusut dan mati.

2) Negara identik dengan suatu ruang yang ditempati oleh kelompok politik dalam arti

kekuatan. Makin luas potensi ruang tersebut, makin besar kemungkinan kelompok

politik itu tumbuh (teori ruang, konsep ruang)

3) Suatu bangsa dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari

hukum alam. Hanya bangsa yang unggul saja yang dapat bertahan hidup.

4) Semakin tinggi budaya suatu bangsa, semakin besar kebutuhan akan sumber akan

sumber daya alam. Apabila wilayah/ruang hidup tidak mendukung, bangsa tersebut

akan mencari pemenuhan kebutuhan akan kekayaan alam diluar wilayahnya

(ekspansi). Hal ini melegitimasikan hukum ekspansi yaitu perkembangan atau

dinamika budaya dalam bentuk gagasan kegiatan (ekonomi, perdagangan,

perindustrian/produksi) harus diimbangi oleh pemekaran wilayah; batas-batas suatu

negara pada hakikatnya bersifat sementara. ? Pandangan Ajaran Rudolf Kjellen

Frederich Ratzel pada akhir abad ke – 19 mengenbangkan kajian geografi politik

dengan dasar pandangan bahwa Negara adalah mirip organisme (makhluk hidup).

Negara adalah ruang yang ditempati oleh kelompok mayarakat politik (bangsa). Jika

bangsa dan negara ingin tetap eksis dan berkembang, maka harus diberlakukan

hukum ekspansi (pemekaran wilayah). Di samping itu Rudolf Kjellen berpendapat

bahwa negara adalah organisme yang harus memiliki intelektual. Negara

merupakan sistem politik yang mencakup geopolitik, ekonomi politik, kratopolitik,

dan sosiopolitik.

Kjellen melanjutkan ajaran Ratzel tentang teori organisme. Kjellen menegaskan

bahwa negara adalah suatu organisme yang dianggap sebagai “prinsip dasar”. Esensi

ajaran Kjellen adalah sebagai berikut:

1. Negara merupakan satuan biologis, suatu organisme hidup, yang memiliki intelektual.

Negara dimungkinkan untuk memperoleh ruang yang cukup luas agar kemampuan

dan kekuatan rakyatnya dapat berkembang secara bebas.

2. Negara merupakan suatu sistem politik/ pemerintahan yang meliputi bidang- bidang:

geopolitik, ekonomi politik, demokrasi politik , sosial politik,dan krato politik(politik

memerintah).

3. Negara tidak harus bergantung pada sumber pembekalan luar. Ia harus mampu

berswasembada serta memanfaatkan kemajuan kebudayaan dan teknologi untuk

meningkatkan kekuatan nasionalnya: ke dalam, untuk mencapai persatuan dan

kesatuan yang harmonis dan ke luar, untuk memperoleh batas-batas negara yang

lebih baik.

* Pandangan Karl Houshofer.

Pandangan demikian ini semakin jelas pada pemikiran Karl Haushorfer yang pada

masa itu mewarnai geopolitik Nazi Jerman di bawah pimpinan Adolf Hittler. Pemikiran

Haushorfer di samping berisi paham ekspansionisme juga mengandung ajaran

rasialisme, yang menyatakan yang menyatakan bahwa ras Jerman adalah ras paling

unggul yang harus dapat menguasai dunia. Pandangan semacam ini juga di dunia

berkembang di Jepang berupa ajaran Hako Ichiu yang dilandasi oleh semangat

militerisme dan fasisme. Pandangan Karl Haushofer berkembang di Jerman ketika

negara ini berada di bawah kekuasaan Adolf Hitler. Pokok-pokok teori Karl Haushofer

ini pada dasarnya menganut teori Kjellen,yaitu

1. Kekusaan imperium daratan yang kompak akan dapat mengejar kekuasaan

imperium maritim untuk menguasai pengawasan di laut.

2. Beberapa negara besar di dunia akan timbul dan akan menguasai Eropa Barat

(Jerman dan Italia) serta Jepang di Asia Timur Raya.

3. Rumusan ajaran Karl Haushofer lainnya adalah sebagai berikut:

Geopoltik adalah doktrin negara yang manitikberatkan soal-soal strategi perbatasan.

Ruang hidup bangsa dan tekanan-tekanan kekuasaan dan sosial yang rasial

mengharuskan pembagian baru kekayaan alam di dunia. Geopolitik adalah landasan

bagi tindakan politik dalam perjuangan mendapatkan ruang hidup.

* Pandangan Ajaran Sir Walter Raleigh dan Alfred Thyer Mahan.

Kedua ahli ini mempunyai gagasan “wawasan bahari”, yaitu kekuatan di laut.

ajarannya mengatakan bahwa barang siapa menguasai laut akan menguasai

“perdagangan”. Menguasai perdagangan berarti menguasai ” kekayaan dunia”sehingga

pada akhirnya menguasai dunia.

* Pandangan Ajaran Nicholas J. Spkyman.

Ajaran ini menghasilkan teori yang dinamakan Teori Daerah Batas (rimland) yaitu

teori wawasan kombinasi yang menggabungkan kekuatan darat, laut, dan udara. Dalam

pelaksanaannya, teori ini disesuaikan dengan keperluan dan kondisi suatu negara

* Pandangan Ajaran Sir Halfold Mackinder.

Teori ahli geopolitik ini pada dasarnya menganut ”konsep kekuatan” dan

mencetuskan wawasan benua, yaitu konsep kekutan di darat. Ajarannya menyatakan :

barang siapa dapat menguasai “daerah jantung”, yaitu Eurasia (Eropa dan Asia), ia

akan dapat menguasai “pulau dunia”, yaitu Eropa, Asia dan Afrika.

* Pandangan Ajaran W. Mitchel, A.Saversky, Giulio Douhet dan John Frederik Charles

Fuller.

Keempat ahli geopolotik ini berpendapat bahwa kekuatan di udara justru yang

paling menentukan..Mereka melahirkan teori ”wawasan dirgantara” yaitu konsep

kekuatan di udara. Kekuatan di udara hendaknya mempuyai daya yang dapat

diandalkan untuk menangkis ancaman dan melumpuhkan kekuatan lawan dengan

menghancurkannya dikandangnya sendiri agar lawan tidak mampu lagi menyerang.

* Geopolitik Bangsa Indonesia.

Pandangan geopolitik bangsa Indonesia yang didasarkan pada nilai-nilai

Ketuhanan dan Kemanusiaan yang luhur dengan jelas dan tegas tertuang di dalam

Pembukaan UUD 1945. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang cinta damai, tetapi lebih

cinta kemerdekaan. Bangsa Indonesia menolak segala bentuk penjajahan, karena

penjajahan tidak sesuai denga peri kemanusiaan dan peri keadilan. Bangsa yang

berfalsafah dan berideologi Pancasila menganut faham perang dan damai : ” Bangsa

Indonesia cinta damai, akan tetapi lebih cinta kemerdekaan”. Wawasan nasional

bangsa Indonesia tidak mengembangkan ajaran mengenai kekuasaan dan adu domba,

karena hal tersebut mengandung benih-benih persengketaan dan ekspansionisme.

Ajaran wawasan nasional bangsa Indonesia menyatakan bahwa : Ideologi digunakan

sebagai landasan idiil dalam menentukan politik nasional, dihadapkan pada kondisi dan

konstelasi geografis Indonesia dengan segala aspek kehidupan nasionalnya. Tujuannya

adalah agar bangsa Indonesia dapat menjamin kepentingan bangsa dan negaranya

ditengah-tengah perkembangan dunia. Dalam hubungan internasional, bangsa

Indonesia berpijak pada paham kebangsaan (nasionalisme) yang membentuk suatu

wawasan kebangsaan dengan menolak pandangan chauvisme. Bangsa Indonesia

selalu terbuka untuk menjalin kerjasama antar bangsa yang saling menolong dan saling

menguntungkan. Semua ini dalam rangka ikut mewujudkan perdamaian dan ketertiban

dunia yang abadi. Dalam menentukan, membina, dan mengembangkan wawasan

nasionalnya, bangsa Indonesia menggali dan mengembangkan dari kondisi nyata yang

terdapat di lingkungan Indonesia sendiri. Wawasan nasional Indonesia dibentuk dan

dijiwai oleh pemahaman kekuasaan bangsa indonesia yang berlandaskan falsafah

Pancasila dan pandangan geopolitik Indonesia yang berlandaskan pemikiran

kewilayahan dan kehidupan bangsa Indonesia. Karena itu, pembahasan latar belakang

filosofis sebagai pemikiran pembinaan dan pengembangan wawasan nasional

Indonesia ditinjau dari :

a. Latar Belakang Pemikiran beradasarkan Falsafah Pancasila

b. Latar belakang pemikiran aspek kewilayahn Nusantara

c. Latar belakang pemikiran aspek Sosial Budaya bangsa Indonesia

d. Latar belakang aspek Kesejarahan bangsa Indonesia

b. Geostrategi.

Geostrategi adalah politik dalam pelaksanaan, yaitu upaya bagaimana mencapai

tujuan atau sasaran yang ditetapkan sesuai dengan keinginan keinginan politik.

Sebagai contoh pertimbangan geostrategis untuk negara dan bangsa Indonesia adalah

kenyataan posisi silang Indonesia dari berbagai aspek, disamping aspek aspek geografi

juga dari aspek . Aspek demografi, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan

Hankam. Posisi silang Indonesia tersebut dapat di rinci sebagai berikut :

1) Geografi : wilayah Indonesia terletak di antara dua benua, Asia dan Australia; serta si

antara samudra Pasifik dan samudra Hindia.

2) Demografi : penduduk Indonesia terletak di antara penduduk jarang di selatan

(Australia) dan penduduk padat di utara (RRC dan Jepang)

3) Ideologi : ideologi Indonesia (Pancasila) terletak di antara liberalisme di selatan

( Australia dan Selandia Baru) dan komunisme di utara ( RRC, Vietnam dan Korea

Utara).

4) Politik : Demokrasi Pancasila terletak di antara demokrasi liberal di selatan dan

demokrasi rakyat ( diktatur proletar) di utara.

5) Ekonomi : Ekonomi Indonesia terletak di antara ekonomi Kapitalis dan selatan

Sosialis di utara.

6) Sosial : Masyarakat Indonesia terletak di antara masyarakat individualisme di selatan

dan masyarakat sosialisme di utara.

7) Budaya : Budaya Indonesia terletak di antara budaya Barat di selatan dan budaya

Timur di utara.

8) Hankam : Geopolitik dan geostrategis Hankam (Pertahanan dan Keamanan)

Indonesia terletak diantara wawasan kekuatan maritim di selatan dan wawasan

kekuatan kontinental di utara.

Dengan demikian geostrategis adalah perumusan strategi nasional dengan

memperhitungkan kondisi dan konstelasi geografi sebagai faktor utama.

3. Perkembangan Wilayah Indonesia dan Dasar Hukumnnya

a. Sejak 17-8-1945 sampai dengan 13-12-1957

Pada masa tersebut wilayah Negara Republik Indonesia bertumpu pada wilayah

daratan pulau-pulau yang saling terpisah oleh perairan atau selat di antara pulau-pulau

itu. Wilayah laut teritorial masih sangat sedikit karena untuk setiap pulau hanya

ditambah perairan sejauh 3 mil disekelilingnya.

b. Dari Deklarasi Juanda ( 13-12-1957) sampai dengan 17-2-1969

Pada tanggal 13 Desember 1957 dikeluarkan Deklarasi Juanda dengan tujuan sebagai

berikut:

1) Perwujudan bentuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan

bulat.

2) Penentuan batas-batas wilayah Negara Indonesia disesuaikan dengan asas Negara

kepulauan (archipelagic state principles).

3) Pengaturan lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin keselamatan dan

keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Deklarasi Juanda kemudian dikukuhkan dengan Undang-Undang No. 4/Prp/1960

tanggal 18 Februari 1960. tentang Perairan Indonesia. Sejak itu terjadi perubahan

bentuk sejauh 12 mil dari titik-titik pulau terluar yang saling berhubungan.

c. Dari 17-2-1969 (Deklarasi Landas kontinen) Sampai Sekarang Deklarasi tentang

landas kontinen Negara RI merupakan konsep politik yang berdasarkan wilayah.

Disamping di pandang pula sebagai upaya untuk mewujudkan pasal 33 ayat 3 UUD

1945.

Asas-asas pokok yang termuat di dalam Deklarasi tentang landas kontinen

sebagai berikut:

1) Segala sumber kekayaan alam yang terdapat dalam landas kontinen Indonesia

adalah milik eksklusif Negara Republik Indonesia.

2) Pemerintah Indonesia bersedia menyelenggarakan soal garis batas landasan

kontinen dengan negara-negara tetangga melalui perundingan.

3) Jika tidak ada garis batas, maka landas kontinen adalah suatu garis yang di tarik di

tengah-tengah antara pulau terluar Indonesia dengan wilayah terluar negara

tetangga.

4) Klaim tersebut tidak mempengaruhi sifat serta status dari perairan diatas landasan

kontinen Indonesia maupun udara diatasnya. Asas-asas pokok tersebut dituangkan

dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1973 tentang Landasan Kontinen Indonesia.

Di samping itu UU No. 1/1973 juga memberi dasar bagi pengaturan eksplorasi serta

penyelidikan ilmiah atas kekayaan alam di landas kontinen dan masalah-masalah

yang ditimbulkan.

d. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Pengumuman Pemerintah tentang Zona Ekonomi

Eksklusif terjadi pada 21 Maret 1980. Batas ZEE adalah selebar 200 mil yang

dihitung dari garis dasar laut wilayah Indonesia. Alasan-alasan yang mendorong

sebagai – berikut:

1) Persediaan ikan yang semakin terbatas.

2) Kebutuhan untuk pembangunan nasional Indonesia

3) ZEE mempunyai kekuatan hukum internasional.

1.3. UNSUR-UNSUR DASAR WAWASAN NUSANTARA.

1. Wadah

.a. Wujud Wilayah

Batas ruang lingkup wilayah nusantara ditentukan oleh lautan yang di dalamnya

terdapat gugusan ribuan pulau yang saling dihubungkan oleh perairan. Oleh karena itu

Nusantara dibatasi oleh lautan dan daratan serta dihubungkan oleh perairan

didalamnya. Setelah bernegara dalam negara kesatuan Republik Indonesia, bangsa

indonesia memiliki organisasi kenegaraan yang merupakan wadah berbagi kegiatn

kenegaraan dalam wujud suprastruktur politik. Sementara itu, wadah dalam kehidupan

bermasyarakat adalah lembaga dalam wujud infrastruktur politik. Letak geografis

negara berada di posisi dunia antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra

Hindia, dan antara dua benua, yaitu banua Asia dan benua Australia. Perwujudan

wilayah Nusantara ini menyatu dalam kesatuan poliyik, ekonomi, sosial-budaya, dan

pertahanan keamanan.

b. Tata Inti Organisasi

Bagi Indonesia, tata inti organisasi negara didasarkan pada UUD 1945 yang

menyangkut bentuk dan kedaulatan negara kekuasaaan pemerintah, sistem

pemerintahan, dan sistem perwakilan. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang

berbentuk republik. Kedaulatan di tangan rakyat yang dilaksanakan sepenuhnya oleh

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Sistem pemerintahan, menganut sistem

presidensial. Presiden memegang kekuasaan bersadarkan UUD 1945. Indonesia

adalah Negara hukum( Rechtsstaat ) bukan Negara kekuasaan ( Machtsstaat ).

c. Tata Kelengkapan Organisasi

Wujud tata kelengkapan organisasi adalah kesadaran politik dan kesadaran

bernegara yang harus dimiliki oleh seluruh rakyat yang mencakup partai politik,

golongan dan organisasi masyarakat, kalangan pers seluruh aparatur negara. Yang

dapat diwujudkan demokrasi yang secara konstitusional berdasarkan UUD 1945 dan

secara ideal berdasarkan dasar filsafat pancasila.

2. Isi Wawasan Nusantara

Isi adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta

tujuan nasional yang terdapat pada pembukaan UUD 1945. Untuk mencapai aspirasi

yang berkembang di masyarakat maupun cita-cita dan tujuan nasional seperti tersebut

di atas, bangsa Indonesia harus mampu menciptakan persatuan dan kesatuan dalam

kebhinekaan dalam kehidupan nasional. Isi menyangkut dua hal yang essensial, yaitu:

a. Realisasi aspirasi bangsa sebagai kesepakatan bersama serta pencapaian cita-cita

dan tujuan nasional.

b. Persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan yang meliputi semua aspek kehidupan

nasional.

Isi wawasan nusantara tercemin dalam perspektif kehidupan manusia Indonesia

meliputi :

a. Cita-cita bangsa Indonesia tertuang di dalam Pembukaan UUD 1945 yang

menyebutkan :

1) Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

2) Rakyat Indonesia yang berkehidupan kebangsaan yang bebas.

3) Pemerintahan Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh

tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

b. Asas keterpaduan semua aspek kehidupan nasional berciri manunggal, utuh

menyeluruh meliputi :

1. Satu kesatuan wilayah nusantara yang mencakup daratan perairan dan dirgantara

secara terpadu.

2. Satu kesatuan politik, dalam arti satu UUD dan politik pelaksanaannya serta satu

ideologi dan identitas nasional.

3. Satu kesatuan sosial-budaya, dalam arti satu perwujudan masyarakat Indonesia atas

dasar “Bhinneka Tunggal Ika”, satu tertib sosial dan satu tertib hukum.

4. Satu kesatuan ekonomi dengan berdasarkan atas asas usaha bersama dan asas

kekeluargaan dalam satu sistem ekonomi kerakyatan.

5. Satu kesatuan pertahanan dan keamanan dalam satu system terpadu, yaitu sistem

pertahanan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata).

6. Satu kesatuan kebijakan nasional dalam arti pemerataan pembangunan dan hasil-

hasilnya yang mencakup aspek kehidupan nasional.

3. Tata Laku Wawasan Nusantara Mencakup Dua Segi, Batiniah dan Lahiriah

Tata laku merupakan dasar interaksi antara wadah dengan isi, yang terdiri dari tata

laku tata laku batiniah dan lahiriah. Tata laku batiniah mencerminkan jiwa,

semangat, dan mentalitas yang baik dari bangsa indonesia, sedang tata laku lahiriah

tercermin dalam tindakan , perbuatan, dan perilaku dari bangsa idonesia. Tata laku

lahiriah merupakan kekuatan yang utuh, dalam arti kemanunggalan. Meliputi

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian.

Kedua hal tersebut akan mencerminkan identitas jati diri atau kepribadian bangsa

indonesia berdasarkan kekeluargaan dan kebersamaan yang memiliki rasa bangga dan

cinta kepada bangga dan tanah air sehingga menimbulkan nasionalisme yang tinggi

dalm segala aspek kehidupan nasional.

1.4. HAKIKAT WAWASAN NUSANTARA,

Hakikat wawasan nusantara adalah keutuhan nusantara, dalam pengertian cara

pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup nusantara demi kepentingan

nasional. Hal tersebut berarti bahwa setiap warga bangsa dan aparatur negar harus

berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh menyeluruh demi kepentingan bangsa dan

negara indonesia. Demikian juga produk yang dihasilkan oleh lembaga negara harus

dalam lingkup dan demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia, tanpa

menghilangkan kepentingan lainnya, seperti kepentingan daerah, golongan dan orang

per orang.

1.5. ARAH PANDANG WAWASAN NUSANTARA.

1. Arah Pandang Ke Dalam

Arah pandang ke dalam bertujuan menjamin perwujudan persatuan kesatuan

segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun sosial. Arah pandang

ke dalam mengandung arti bahwa bangasa indonesia harus peka dan berusaha untuk

mencegah dan mengatasi sedini mungkin faktor-faktor penyebab timbulnya disintegrasi

bangsa dan harus mengupayakan tetap terbina dan terpeliharanya persatua dan

kesatuan dalam kebhinekaan.

2. Arah Pandang Ke Luar

Arah pandang ke luar ditujukan demi terjaminnya kepentingan nasional dalam

duna serba berubah maupun kehidupan dalam negeri serta dalam melaksanakan

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan

sosial, serta kerja sama dan sikap saling menghormati. Arah pandang ke luar

mengandung arti bahwa kehidupan internasionalnya, bangsa Idonesia harus berusaha

mengamankan kepentingan nasionalnya dalam semua aspek kehidupan demi

tercapainya tujuan nasional sesuai tertera pada Pembukaan UUD1945.

1.6. KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUJUAN WAWASAN NUSANTARA.

1. Kedudukan

a. Wawasan nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan ajaran

yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat agar tidak terjadi penyesatan dan

penyimpangan dalam upaya mencapai serta mewujudkan cita- cita dan tujuan

nasional.

b. Wawasan nusantara dalam paradigma nasional dapat dilihat dari stratifikasinya

sebagai berikut:

1. Pancasila sebagai falsafah, ideologi bangsa dan dasar negara berkedudukan

sebagai landasan idiil.

2. Undang0undang dasar 1945 sebagai landasan konstitusi negara, berkedudukan

sebagai landasan konstitusional.

3. Wawasan nusantara sebagai visi nasional, berkedudukan sebagai landasan visional.

4. Ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional atau sebagai kebijaksanaan nasional,

berkedudukan sebagai landasan operasional.

2. Fungsi

Wawsan nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-

rambu dalam menentukan segala jenis kebijaksanaan, keputusan, tindakan dan

perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh

rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

3. Tujuan

Wawasan nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala

aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mementingkan kepentingan nasional dari

pada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa, atau daerah. Hal

tersebut bukan berarti menghilangkan kepentingan-kepentingan individu, kelompok,

suku bangsa,atau daerah.

1.7. IMPLEMENTASI WAWASAN NUSANTARA.

Implementasi atau penerapan wawasan nusantara harus tercermin pada pola pikir,

pola sikap, dan pola tindak yangsenantiasa mendahulukan kepentingan bangsa dan

negara daripada kepentingan pribadi atau kelompok. Dengan kata lain, wawasan

nusantara menjadi pola yang mendasari cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam

rangka menghadapi berbagai masalah menyangkut kehidupan bermayarakat,

berbangsa dan bernegara. Implementasi wawasan nusantara senantiasa berorientasi

pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara utuh dan menyeluruh sebagai

berikut :

1. Wawasan Nusantara sebagai Pancaran Falsafah Pancasila

Falsafah Pancasila diyakini sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang

sesuai dengan aspirasinya. Keyakinan ini dibuktikan dalam sejarah perjuangan bangsa

Indonesia sejak awal proses pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia

sampai sekarang. Dengan demikian wawasan nusantara menjadi pedoman bagi upaya

mewujudkan kesatuan aspek kehidupan nasional untuk menjamin kesatuan, persatuan

dan keutuhan bangsa, serta upaya untuk mewujudkan ketertiban dan perdamaian

dunia.

2. Wawasan Nusantara dalam Pembangunan Nasional

a. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Politik

Bangsa Indonesia bersama bangsa-bangsa lain ikut menciptakan ketertiban dunia

dan perdamaian abadi melalui politik luar negeri yang bebas aktif. Implementasi

wawasan nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggaraan

negara yang sehat dan dinamis. Hal tersebut tampak dalam wujud pemerintahan yang

kuat aspiratif dan terpercaya yang dibangun sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat.

b. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Ekonomi

Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan

tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan

kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Di samping itu,

implementasi wawasan nusantara mencerminkan tanggung jawab pengelolaa sumber

daya alam yang memperhatikan kebutuhan masyarakat antar daerah secara timbal

balik serta kelestarian sumber daya alam itu sendiri.

1) Kekayaan di wilayah nusantara, baik potensial maupun efektif, adalah modal dan

milik bersama bangsa untuk memenuhi kebutuhan di seluruh wilayah Indonesia

secara merata.

2) Tingkat perkembangan ekonomi harus seimbang dan serasi di seluruh daerah tanpa

mengabaikan ciri khas yang memiliki daerah masing-masing.

3) Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah nusantara diselenggarakan sebagai

usaha bersama dengan asas kekeluargaan dalam sistem ekonomi kerakyatan untuk

sebesar-besar kemakmuran rakyat.

c. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Sosial Budaya

Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan sosial budaya akan

menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui segala bentuk perbedaan

sebagai kenyataan hidup sekaligus karunia Tuhan. Implementasi ini juga akan

menciptakan kehidupan masyarakat dan bangsa yang rukun dan bersatu tanpa

membedakan suku, asal usul daerah, agama, atau kepercayaan,serta golongan

berdasarkan status sosialnya. Budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu kesatuan

dengan corak ragam budaya yang menggambarkan kekayaan budaya bangsa. Budaya

Indonesia tidak menolak nilai-nilai budaya asing asalkan tidak bertentangan dengan

nilai budaya bangsa sendiri dan hasilnya dapat dinikmati.

d. Perwujudan Kepulauan Nusantara Sebagai Satu Kesatuan Pertahanan dan

keamanan

Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan pertahanan dan keamanan

akan menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa, yang lebih lanjut akan

membentuk sikap bela negara pada tiap warga negara Indonesia. Kesadaran dan sikap

cinta tanah air dan bangsa serta bela negara ini menjadi modal utama yang akan

mengerakkan partisipasi setiap warga negara indonesia dalam menghadapi setiap

bentuk ancaman antara lain :

1) Bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakikatnya adalah

ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara.

2) Tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk ikut serta

dalam pertahanan dan keamanan Negara dalam rangka pembelaan negara dan

bangsa.

3. Penerapan Wawasan Nusantara

a. Salah satu manfaat paling nyata dari penerapan wawasan nusantara. Khususnya di

bidang wilayah. Adalah diterimanya konsepsi nusantara di forum internasional.

Sehingga terjaminlah integritas wilayah territorial Indonesia. Laut nusantara yang

semula dianggap “laut bebas” menjadi bagian integral dari wilayah Indonesia.

b. Pertambahan luas wilayah sebagai ruang lingkup tersebut menghasilkan sumber

daya alam yang mencakup besar untuk kesejahteraan bangsa Indonesia.

c. Pertambahan luas wilayah tersebut dapat diterima oleh dunia internasional terutama

negara tetangga yang dinyatakan dengan persetujuan yang dicapai.

d. Penerapan wawasan nusantara dalam pembangunan negara di berbagai bidang

tampak pada berbagai proyek pembangunan sarana dan prasarana ekonomi,

komunikasi dan transportasi.

e. Penerapan di bidang sosial dan budaya terlihat pada kebijakan untuk menjadikan

bangsa Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika tetap merasa sebangsa, setanah air,

senasib sepenanggungan dengan asas pancasila.

f. Penerapan wawasan nusantara di bidang pertahanan keamanan terlihat pada

kesiapsiagaan dan kewaspadaan seluruh rakyat melalui sistem pertahanan dan

keamanan rakyat semesta untuk menghadapi berbagai ancaman bangsa dan

Negara.

4. Hubungan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional

Dalam penyelenggaraan kehidupan nasional agar tetap mengarah pada

pencapaian tujuan nasional diperlukan suatu landasan dan pedoman yang kokoh

berupa konsepsi wawsan nasional untuk mewujudkan aspirasi bangsa serta

kepentingan dan tujuan nasional. Wawasan nasional bangsa Indonesia adalah

wawasan nusantara yang merupakan pedoman bagi proses pembangunan nasional

menuju tujuan nasional. sedangkan ketahanan nasional merupakan kondisi yang harus

diwujudkan agar proses pencapaian tujuan nasional tersebut dapat berjalan dengan

sukses. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa wawasan nusantara dan ketahanan

nasional merupakan dua konsepsi dasar yang saling mendukung sebagai pedoman

bagi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara agar tetap jaya dan

berkembang seterusnya.

1.8. SOSIALISASI/PEMASYARAKATAN WAWASAN NUSANTARA.

Untuk mempercepat tercapainya tujuan wawasan Nusantara, disamping

implementasi seperti yang telah disebutkan diatas, perlu juga dilakukan

pemasyarakatan materi Wawasan Nusantara kepada seluruh masyarakat Indonesia.

Pemasyarakatan Wawasan Nusantara tersebut dapat dilakukan dengan cara berikut

1. Menurut sifat/ atau cara penyampaian, yang dapat dilaksanakan sebagai berikut

a. Langsung yang terdiri dari ceramah, diskusi, dialog, tatap muka

b. Tidak langsung, yang terdiri dari media elektronik dan media cetak

2. Menurut metode penyampaian yang berupa :

a. Keteladanan. Melalui metode penularan keteladanan dalam sikap perilaku kehidupan

sehari-hari kepada lingkungannya serutama dengan memberikan contoh-contoh

berpikir, bersikapdan bertindak mementingkan bangsa dan negara di atas

kepentingan pribadi atau golongan sehingga timbul semangat kebangsaan yang

selalu cinta tanah air.

b. Edukasi, yakni melalui metode pendekatan formal dan informal. Pendidikan dormal

ini dimulai dari tingkat taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, pendidikan

karier di semua strata dan bidang profesi, penataran, kursus dan sebagainya.

Sedangkan pendidikan non-formal dapat dilaksanakan di lingkungan keluarga,

pemukiman, pekerjaan, dan organisasi kemasyarakatan.

c. Komunikasi. Tujuan yang ingin dicapai dari sosialisasi wawasan nusantara melalui

metode komunikasi adalah tercapainya hubungan komunikatif secara baik yang

akan mampu menciptakn iklim saling menghargai, menghormati, mawas diri, dan

tenggang rasa sehingga terciptanya kesatuan bahasa dan tujuan tentang wawasan

nusantara.

d. Integrasi. Tujuan yang ingin dicapai dari pemasyarakatan/sosialisasi wawasan

nusantara melalui metode ini adalah terjalinnya pemahaman tentang wawasan

nusantara akan membatasi sumber konflik di dalam tubuh bangsa Indonesia baik

pada saat ini maupun di masa mendatang dan akan memantapkan kesadaran untuk

mengutamakan kepentingan nasional dan cita-cita tujuan nasional.

Dalam melaksanakan pemasyarakatan, lingkup materi wawasan nusantara yang

disampaikan hendaknya disesuaikan dengan tingkat, jenis, serta lingkungan

pendidikan agar materi yang disampaikan tersebut dapat mengerti dan dipahami.

1.9. TANTANGAN DARI IMPLEMENTASI WAWASAN NUSANTARA.

Dewasa ini kita menyaksikan bahwa kehidupan individu dalam bermasyarakat,

berbangsa, dan bernegara sedang mengalami perubahan. Dan kita juga menyadari

bahwa faktor utama yang mendorong terjadinya proses perubahan tersebut adalah

nilai-nilai kehidupan baru yang di bawa oleh negara maju dengan kekuatan penetrasi

globalnya. Apabila kita menengok sejarah kehidupan manusia dan alam semesta,

perubahan dalam kehidupan itu adalah suatu hal yang wajar, alamiah. Dalam dunia ini,

yang abadi dan kekal itu adalah perubahan. Berkaitan dengan wawasan nusantara

yang syarat dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia dan di bentuk dalam proses

panjang sejarah perjuangan bangsa, apakah wawasan bangsa Indonesia tentang

persatuan dan kesatuan itu akan terhanyut tanpa bekas atau akan tetap kokoh dan

mampu bertahan dalam terpaan nilai global yang menantang Wawasan Persatuan

bangsa. Tantangan itu antara lain adalah pemberdayaan rakyat yang optimal, dunia

yang tanpa batas, era baru kapitalisme, dan kesadaran warga negara.

BAB III

PENUTUP

KESIMPULAN

Wilayah Indonesia yang sebagian besar adalah wilayah perairan mempunyai

banyak celah kelemahan yang dapat dimanfaatkan oleh negara lain yang pada akhirnya

dapat meruntuhkan bahkan dapat menyebabkan disintegrasi bangsa Indonesia.

Indonesia yang memiliki kurang lebih 13.670 pulau memerlukan pengawasan yang

cukup ketat. Dimana pengawasan tersebut tidak hanya dilakukan oleh pihak TNI/Polri

saja tetapi semua lapisan masyarakat Indonesia. Bila hanya mengandalkan TNI/Polri

saja yang persenjataannya kurang lengkap mungkin bangsa Indonesia sudah tercabik –

cabik oleh bangsa lain. Dengan adannya wawasan nusantara kita dapat mempererat

rasa persatuan di antara penduduk Indonesia yang saling berbhineka tunggal ika.

Wawasan nasional bangsa Indonesia adalah wawasan nusantara yang merupakan

pedoman bagi proses pembangunan nasional menuju tujuan nasional. sedangkan

ketahanan nasional merupakan kondisi yang harus diwujudkan agar proses pencapaian

tujuan nasional tersebut dapat berjalan dengan sukses. Oleh karena itu diperlukan

suatu konsepsi ketahanan nasional yang sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia.

SARAN

Dengan adanya wawasan nusantara, kita harus dapat memiliki sikap dan perilaku

yang sesuai kejuangan, cinta tanah air serta rela berkorban bagi nusa dan bangsa.

Dalam kaitannya dengan pemuda penerus bangsa hendaknya ditanamkan sikap

wawasan nusantara sejak dini sehingga kecintaan mereka terhadap bangsa dan negara

lebih meyakini dan lebih dalam. Untuk itulah perlu kiranya pendidikan yang

membahas/mempelajari tentang wawasan nusantara dimasukan ke dalam suiatu

kurikulum yang sekarang diterapkan dalam dunia pendidikan di Indonesia (misalnya :

pelajaran Kewarganegaraan, Pancasila, PPKn dan lain - lain). Untuk masyarakat

Indonsia (baik bagi si pembuat makalah, pembaca makalah serta yang lain) agar dapat

menjaga makna dan hakikat dari wawasan nusantara yang tercermin dari perilaku –

perilaku sehari hari misalnya ikut menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.