Makalah Akuntansi Sektor Publik
Studi Kasus Peformance Budgeting
Sambut pembangunan desa, Banyuwangi terapkan E-Village untuk akuntabilitas dan
transparansi dana desa
Oleh :
Dwi Handayani NIM | 041411331087
Diarany Sucahyati NIM | 041411331113
Rustin NIM | 041411331136
Setia Nurul M NIM | 041411331222
Imas Ayu Nur R NIM | 041411331239
Rodhiyatus Sholihah NIM | 041411331242
Achmad Rheza F NIM | 041411331265
PROGAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA
TAHUN AJARAN 2015
KATA PENGANTAR1
Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan
rahmat dan hidayah-Nya, serta dengan izin-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan makalah
ini yang dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Akuntansi Sektor Publik.
Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah banyak
membantu selama pengerjaan dan penyusunan sehingga makalah ini dapat terselesaikan
dengan baik. Untuk itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada :
1. Prof. Dr. Muslich Anshori, SE., M.Sc., Ak. selaku dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Airlangga atas kesempatan serta segala fasilitas yang diberikan
kepada penulis selama pengerjaan makalah ini.
2. Bapak dosen mata kuliah Akuntansi Sektor Publik yang telah memberikan petunjuk
dan pengarahan kepada penulis selama pengerjaan makalah ini.
3. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang turut membantu dalam
pengerjaan dan penyelesaian makalah ini.
Semoga amal dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapat balasan
yang berlipat dari Allah SWT.
Makalah ini disadari masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran
yang membangun dari semua pihak sangat kami harapkan demi kesempurnaan dan perbaikan
makalah ini. Besar harapan penulis bahwa makalah ini dapat berguna dan memberikan
manfaat bagi pembaca khususnya bagi perkembangan ilmu pengetahuan manajemen
perbankan.
Surabaya, Oktober 2015
Penulis
DAFTAR ISI
2
HALAMAN JUDUL............................................................................................ 1
KATA PENGANTAR......................................................................................... 2
DAFTAR ISI........................................................................................................ 3
Sekilas Peformance Budgeting...........................................................................
Banyuwangi E-Village.........................................................................................
DAFTAR PUSTAKA.......................................................................................... 7
Sistem Penganggaran
3
Sistem penganggaran ada beberapa macam diantaranya :
1. Tradisional
2. Anggaran berbasis kinerja (Peformance Budgeting System)
3. Zero based budgeting
4. Planning, progamming and budgeting
Anggaran berbasis kinerja (Peformance Budgeting System)
1. Anggaran berbasis kinerja merupakan pendekatan penyusunan anggaran
berdasarkan beban kerja dan unit cost data ke dalam setiap kegiatan yang
terstruktur dalam suatu program untuk mencapai tujuan. Dasar pemikirannya
adalah penganggaran harus dapat digunakan sebagai alat menajemen
sehingga penyusunan anggaran harus dapat memberikan hasil yang berguna
bagi pengambilan keputusan manajerial (legislatif/eksekutif). Oleh karena itu,
anggaran harus dianggap sebagai program kerja.
2. Anggaran berbasis kinerja memusatkan perhatian pada pengukuran efisiensi
hasil kerja dengan tujuan memaksimumkan output yang dapat dihasilkan dari
input tertentu.
3. Tiga unsur pokok anggaran berbasis kinerja, yaitu:
a. Pengeluaran pemerintah dikelompokkan menurut program dan kegiatan.
b. Performance measurement (pengukuran hasil kerja).
c. Program reporting (pelaporan program).
4. Ciri-ciri anggaran berbasis kinerja:
a. Klasifikasi anggaran didasarkan pada program dan kegiatan.
b. Penekanan pada pengukuran hasil kerja dan bukan pada aspek
pengawasan.
c. Setiap kegiatan harus dilihat dari segi efisiensi dengan memaksimalkan
output.
d. Memerlukan standar pengukuran hasil kinerja.
5. Kelebihan:
a. Memungkinkan pendelegasian wewenang dalam pengambilan keputusan.
4
b. Merangsang partisipasi motivasi aktif unitunit operasional melalui proses
usul dari bawah dan
c. Meningkatkan fungsi perencanaan dan mempertajam pembuatan
keputusan pada setiap tingkat
eksekutif.
d. Memungkinkan alokasi dana secara optimal karena setiap kegiatan selalu
dipertimbangkan dari
segi efisiensi.
e. Dapat menghindarakan pemborosan.
6. Kelemahan:
a. Cenderung menurunkan peran badan legislatif dalam proses perumusan
kebijaksanaan dan
penentuan anggaran.
b. Tidak terdapat kejelasan tentang penanggung jawab dan siapa yang
menanggung dampak dari
setiap keputusan.
c. Tidak semua kegiatan dapat distandarkan dan diukur secara kuantitatif
New Public Management (NPM)
Konsep NPM menekankan manajemen sektor publik pada kinerja pemerintah, bukan
pada kebijakan. Dengan demikian, NPM juga menyumbang konsep baru dalam
reformasi anggaran sektor publik menjadi lebih transparan dan menggunakan
konsep time value of money , serta melibatkan masyarakat dalam pembuatan
anggaran
Peformance Budgeting di Banyuwangi : E-Village
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Ja'far,
meluncurkan sistem penganggaran pemerintahan desa terintegrasi dalam jaringan
(daring) alias online di Banyuwangi yang diberi nama e-VillageBudgeting.
Rencananya ada 5.000 desa online. Strategi penganggaran berbasis online
dilakukan seiring rencana kucuran APBN ke desa di mana setiap desa mendapatkan
lebih dari Rp 1,4 miliar per tahun sesuai amanat UU Nomor 6/2014 tentang Desa.
5
Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menuturkan, e-Village Budgeting adalah
salah satu contoh inovasi menuju transparansi penganggaran dan monitoring
pembangunan di pelosok desa. Sistem ini juga menyinergikan keuangan dan
pembangunan di tingkat desa dengan kabupaten, sehingga tercipta keselarasan.
Sekilas E-Village
e-Village Budgeting di Banyuwangi terdiri atas tiga bagian, yakni perencanaan, tata
kelola dan evaluasi. Sistem ini memangkas mata rantai penyusunan anggaran
secara manual di level desa. Melalui cara ini, pencairan anggaran juga mudah
terpantau. Sistem ini akan efektif diterapkan mulai awal 2015 yang menyasar 189
desa se-Banyuwangi.
e-Village Monitoring difungsikan untuk mengawasi program pembangunan di desa,
baik program fisik maupun non-fisik.
Rencananya ada 5.000 desa online. Strategi penganggaran berbasis online
dilakukan seiring rencana kucuran APBN ke desa di mana setiap desa mendapatkan
lebih dari Rp 1,4 miliar per tahun sesuai amanat UU Nomor 6/2014 tentang Desa.
Peformance Budgeting di E-Village
Program e-villagebudgeting ini sudah menerapkan konsep performing budgeting. ini
terlihat dengan konsepnya yang transparan melalui online yang dapat diakses
semua pihak. program ini juga terdiri dari bagian perencanaan, tata kelola dan
evaluasi yang merupakan sistem dari performing budgeting.
Tujuan dari e-villagebudgeting yang juga inplikasi konsep dari tujuan anggaran
berbasis kinerja:
Untuk memperoleh manfaat sebesarnya
Terwujudnya sasaran tepat sasaran
Dicapai hasil yang optimal
Tercapainya efisiensi
Mendukung alokasi anggaran terhadap prioritas program
6
DAFTAR PUSTAKA
Bastian, Indra. 2010. Akuntansi Sektor Publik. Erlangga
7
Recommended