Renja DInas PSDA 2013baru

18

Rencana Kerja Tahun 2013 – Dinas PSDA Prov. Sumatera Barat

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), salah satu bahan yang

digunakan sebagai tolok ukur adalah Rencana Kerja (Renja) SKPD pada masing-masing

SKPD lingkup Propinsi Sumatera Barat.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Propinsi Sumatera Barat merupakan

dokumen perencanaan tahunan yang didasarkan kepada Undang-undang nomor 25

Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Penyusunan Renja SKPD Tahun 2013 erat kaitannya dengan dokumen-dokumen lain yang

menjadi Prioritas Pembangunan dalam Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2010

tentang RPJMD Propinsi Sumatera Barat tahun 2011-2015. Dokumen tersebut antara

lain : Pengamalan Agama dan ABS-SBK dalam Kehidupan Masyarakat, Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi Dalam pemerintahan, Peningkatan Pemerataan dan Kualitas

Pendidikan, Peningkatan Derajat Kesejahteraan Masyarakat, Pengembangan Pertanian

Berbasisi Kawasan dan Komoditi Unggulan, Pengembangan Industri Olahan dan

Perdagangan, Pengembangan Kawasan Wisata Alam dan Budaya, Percepatan Penurunan

Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran, Pembangunan Infrastruktur Penunjang Ekonomi

Rakyat, Mitigasi, Penanggulangan Bencana Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup.

Penyusunan Rencana Kerja SKPD ini juga berkaitan dengan Rancangan Renstra Dinas

Pengelolaan Sumber Daya Air yang telah disesuaikan dengan Peraturan Gubernur Nomor

50 Tahun 2010 tentang RPJMD Propinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2015.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Dinas PSDA tahun 2013 ini berpedoman pada :

1. Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;

3. Undang-Undang no. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional;

4. Undang-Undang No. 42 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;

18


6. Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan

Anggaran Kementrian Negara/Lembaga

7. Peraturan Pemerintah no. 20 tahun 2006 Tentang Irigasi

8. Peraturan Pemerintah no, 40 tahun 2006 tentang Tata cara penyusunan Rencana

Pembangunan Nasional

9. Peraturan Pemerintah no. 39 tahun 2006 tentang Tata Cara dan Pengendalian

Evaluasi Pelaksanaa Rencana Pembangunan.

10. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan

Kabupaten/Kota.

11. Peraturan Pemerintah no. 42 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air

12. Peraturan Pemerintah no. 43 tahun 2008 tentang Air Tanah

13. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

14. Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah (RPJMN) 2010 -2014

15. Permen PU No. 02/PRT/M/2010 tentang Rencana Strategis Kementrian Pekerjaan

Umum Tahun 2010 – 2014

16. Peraturan Gubernur No. 50 tahun 2010 tentang RPJMD Propinsi Sumatera Barat

17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat no. 4 tahun 2008, tanggal 21 Juli 2008

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air.

1.3. Maksud dan tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari pembuatan Renja SKPD Tahun 2013 ini adalah sebagai

salah satu bahan yang digunakan untuk penyusunan Rancangan RKPD Propinsi Sumatera

Barat yang merupakan dokumen perencanaan tahunan berdasarkan Undang-undang

Nomor 25 Tahun 2004.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan mengikuti Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

18


Laporan ini terdiri dari 4 (empat) Bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB. I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB. II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2011

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2011 dan capaian Renstra Dinas PSDA

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3. Isu-isu Penting terhadap Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas PSDA

BAB. III. TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN THN 2013

3.1. Telaahan terhadap kebijakan daerah

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas PSDA

3.3. Strategi

3.4. Program dan Kegiatan

BAB. IV. PENUTUP

4.1. Kaidah Pelaksanaan

4.2. Rencana Tindak Lanjut

Lampiran-lampiran

18


BAB IIEVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2011

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2011 dan Capaian Renstra Dinas PSDA

Penyelenggaraan Program dan Kegiatan di Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat yang telah

dilaksanakan merupakan kegiatan lanjutan dan pendukung terhadap pencapaian Visi dan

Misi Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat. Visi Dinas PSDA Prov. Sumbar adalah

“Tersedianya infrastruktur sumber daya air yang memadai sebagai sarana pendukung

mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan dengan Misi (1)

Meningkatkan konservasi sumberdaya air; (2) Meningkatkan pendayagunaan sumberdaya

air; (3) Meningkatkan pengendalian daya rusak air; (4) Meningkatkan peran serta

masyarakat.

Dalam usaha mewujudkan Visi, Dinas PSDA Prov. Sumbar pada Tahun Anggaran 2011

menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan perangkat kebijakan

penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum bidang sumberdaya air yaitu berupa

sosialisasi, bimbingan teknis atau bantuan teknis dalam rangka mewujudkan pelaksanaan

pembangunan yang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yaitu efektif, efisien, terbuka dan

transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel, tertib administrasi kontrak, serta

menghasilkan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur bidang sumberdaya air yang

bermanfaat langsung kepada masyarakat. Kegiatan tersebut merupakan upaya pencapaian

Visi guna mewujudkan kemanfaatan sumberdaya air yang berkelanjutan.

Realisasi dari penyelesaian kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan perlu dilakukan

peninjauan kembali terhadap pencapaian sasaran misi secara keseluruhan dengan

mengelompokan kegiatan dalam satu ikatan indikator kinerja.

Pencapaian Kinerja Sasaran kinerja Dinas PSDA Prov. Sumbar tahun anggaran 2011 adalah

sebagai berikut:

18


Sasaran Indikator Sasaran Target 2011 Realisasi

2011 KetI. Sasaran Utama:

Meningkatnya dan mantapnya pendayagunaan sumberdaya air

1. Meningkatnya fungsi saluran primer, sekunder mengalirkan debit air secar optimal ke areal pertanian

Jumlah panjang saluran irigasi yang ditingkatkan dan direhab

53 daerah irigasi seluas 30.918ha;

71 daerah irigasi seluas 50.736 ha ;

2. Meningkatnya jumlah fungsi jaringan irigasi teknis /semi teknis

Bertambahnya luasan irigasi teknis/semi teknis

30.918 ha (12.903 meter)

32.275 ha (6.015 meter)

3. Terpeliharanya aset jaringan irigasi lintas kab/kota atau luas > 1.000 ha (Irigasi kewenangan propinsi)

Jumlah DI irigasi yang di-OP-kan

35 DI (35.000 ha)

35 DI (35.000 ha)

II. Sasaran Utama Meningkatnya pengendalian daya rusak air

1 Meningkatnya bangunan pengendali banjir, longsor, galodo dan bangunan pengamanan pantai terhadap bahaya abrasi

Jumlah panjang bangunan yang terbangun dan luasan area yang diamankan

Pengamanan tebing sungai terhadap daya rusak air sepanjang 4.093 M'; 430 Ha aman banjir

Pengamanan tebing sungai terhadap daya rusak air sepanjang 6.735 meter (seluas 4.500 ha)

III.

Sasaran Utama Meningkatnya konservasi sumber-sumber air dan ketersediaan air

1 Tersedianya jumlah air untuk keperluan air baku dalam rangka pengawetan sumber-sumber air

Jumlah bangunan penampung air

Pembangunan 3 unit chekcdam dan 2 embung (konservasi sumber air)

Pembangunan 3 unit chekcdam dan 2 embung (konservasi sumber air)

2 Tersedianya database sumberdaya air

Jumlah dokumen

5 laporan 5 laporan

IV Sasaran Utama:

18


Sasaran Indikator Sasaran Target 2011 Realisasi

2011 KetMeningkatnya SDM/aparatur

1 Meningkatnya tata kelola dan tata laksana pembinaan, pengembangan dan penyelenggaraan usaha jasa konstruksi sesuai prinsip-prinsip good governance.

rAdministrasi perkantoran semakin tertib

2 Laporan 2 Laporan .:

Dari total dana dalam DPPD – SKPD tahun 2011 sebesar Rp. 158.067.980.273,-, yang

dipakai untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 13.777.295.737,- yang dipakai untuk

keperluan Belanja Pegawai, dan Belanja Langsung sebesar Rp. 144.290.684.500,- terdiri

dari Belanja Pegawai Rp. 1.172.480.000,- , Belanja Barang & Jasa Rp. 18.673.786.000,- dan

Belanja Modal Rp. 124.444.418.500,-

Progress Fisik sampai dengan 31 Desember 2011 adalah sebesar 95,25 % dan Progress

Keuangan sebesar 82,99 %.

No. PROGRAMREALISASI (%)

FISIK KEUANGAN

1 Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 89,702 Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 100 93,893 Peningkatan Disiplin Aparatur 100 99,004 Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan 100 98,65

5 Pengembangan Pengelolaan Jaringan Irigasi , Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya 93,67 86,06

6 Penyediaan Pengelolaan Air Baku 100 95,507 Pengembangan, Pengelolaan & Konservasi

Sungai, Danau dan Sumber Air lainnya 99,27 96,23

8 Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai 100 75,129 Penataan Kelembagaan & Tata Laksana 100 75,17Tabel 1.1 Progress Fisik dan Keuangan Per Program dan Kegiatan pada APBD 2011 Dinas

PSDA Provinsi Sumatera Barat

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan capaian indikator kinerja tercapainya

meningkatnya kemampuan kinerja kelembagaan dalam menjalankan tugas rutin, dana

tersedia sebesar Rp. 1.222.234.000, dan terealisasi sebesar Rp. 1.096.363.375,-

(realisasi keuangan 89,70%).

18


2. Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur, dengan capaian indikator kinerja

terpeliharanya aset negara dan dapat difungsikan dalam kegiatan dinas, dana tersedia

sebesar Rp. 1.925.005.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.807.417.000,- (realisasi

keuangan 93,89%)

3. Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan capaian indikator, meningkatnya disiplin

pegawai dalam berpakaian, dana tersedia sebesar Rp. 141.750.000,- dan terealisasi

sebesar Rp. 140.332.000,- (realisasi keuangan 99%).

4. Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan capaian

indikator terlaksananya penatausahaan keuangan SKPD, dana tersedia sebesar Rp.

416.360.000,- dan Realisasi keuangan sebesar Rp. 410.731.700,- (98,65%).

5. Pengembangan Pengelolaan Jaringan Irigasi , Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya,

dengan capaian hasil terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi seluas 34.182 Ha,

Peningakatan/Perbaikan Saluran Irigasi sepanjang 5100 m’, terlaksananya Operasi dan

Pemeliharaan Jaringan Irigasi pada 42 Daerah Irigasi, tersedianya data perencanaan

dan DED untuk 4 Daerah Irigasi, 1 Laporan Sistim Informasi SDA, terlaksananya

pembinaan dan Koordinasi Komisi Irigasi dan 1 rancangan perda Irigasi, dana tersedia

sebesar Rp. 55.823.120.264,- dan Realisasi keuangan sebesar Rp. 48.040.067.416,-

(86,06%)

6. Penyediaan Pengelolaan Air Baku, dengan capaian hasil terlaksananya jaminan

ketersediaan air untuk pendayagunaan sumber-sumber air, dana tersedia sebesar Rp.

910.000.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 869.040.575,- (95,50%)

7. Pengembangan, Pengelolaan & Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Air lainnya,

dengan capaian hasil terlaksananya pembangunan cekdam & Grounsill sebanyak 4 unit,

Pembangunan Embung 2 unit, Perbaikan Embung 2 unit, OP Cekdam & Grounsil 6 unit,

dan 7 buah dokumen perencanaan & DED Cekdam dan Embung. Dana tersedia sebesar

Rp. 20.404.999.789,- dengan Realisasi Keuangan sebesar Rp. 19.716.337.478,- (96,63%)

8. Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai, dengan capaian hasil terlaksananya

Pembangunan Bangunan Pengendali banjir sebanyak 5 unit sepanjang 3000 m’,

Normalisasi perkuatan tebing sepanjang 2230 m, Dokumen Perencanaan &

Inventarisasi kerusakan sebanyak 5 laporan dan OP Sungai sepanjang 75 m’, dana

tersedia sebesar Rp. 62.761.415.447,- dengan realisasi sebesar Rp. 47.148.430.476

(75,12%)

18


9. Penataan Kelembagaan & Tata Laksana dengan capaian hasil Meningkatnya

kemampuan kinerja kelembagan SDA dalam pengelolaan Sumber Daya Air, dana

tersedia sebesar Rp. 685.800.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 515.507.700,-

Target dan capaian pada tahun 2011 tidak tercapai 100% dikarenakan beberapa hal antara

lain, Sisa Dana Tender yang tidak dapat digunakan untuk kegiatan lain dikarenakan waktu

yang sudah sangat sempit dan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan untuk kegiatan

lain, kemudian adanya faktor-faktor sosial masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan

seperti terhambatnya pelaksanaan kegiatan dikarenakan belum selesainya ganti rugi lahan

masyarakat.

Kebijakan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan adalah memantapkan koordinasi dengan

pihak Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal pelaksanaan program-program kegiatan

selanjutnya yang memerlukan pembebasan lahan masyarakat.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2004 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Propinsi Sumatera Barat dan Peraturan

Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 104 tahun 2009 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan

Tata Kerja Dinas – dinas Daerah Propinsi Sumatera Barat.

Dinas PSDA mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan

pemerintahan daerah bidang pekerjaan umum berdasarkan asaz otonomi, tugas

perbantuan dan dekonsentrasi dalam PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR serta

mensukseskan salah satu prioritas pembangunan Sumatera Barat yaitu pembangunan

ekonomi kerakyatan sektor pertanian tanaman pangan yang menjadi sumber pendapatan

sebagian besar penduduk Sumatera Barat. Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas PSDA

Provinsi Sumatera Barat menyelenggarakan fungsi-fungsi :

• Menyusun kebijakan teknis di bidang pengelolaan sumber daya air;

• Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan

sumber daya air;

• Pembinaan dan pelaksanaan urusan di bidang PSDA;

• Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya.

18


Dalam hal urusan pembagian urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum yang

merupakan urusan wajib menurut PP No. 38 tahun 2007. Dinas Pengelolaan Sumber Daya

Air termasuk dalam Sub bidang Sumber Daya Air yang mempunyai urusan sebagai berikut:

1. Pengaturan

Penetapatan Kebijakan pengelolaan sumber daya air propinsi

Penetapan pola pengelolaan sumberdaya air pada wilayah sungai lintas

kabupaten/kota

Penetapan rencana pengelolaan sumberdaya air pada wilayah sungai lintas

kabupaten/kota

Penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai lintas

kabupaten/kota

Pembentukan wadah koordinasi sumberdaya air di tingkat propinsi dan/atau pada

wilayah sungai lintas kabupaten/kota

2. Pembinaan

Penetapan dan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan dan

pengusahaan sumberdaya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota

Penetapan dan pemberian rekomendasi teknis atas penyediaan, pengambilan,

peruntukan, penggunaan dan pengusahaan air tanah pada cekungan air tanah

lintas kabupaten/kota

Menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan

sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota

Pemberian bantuan teknis dalam pengelolaan sumberdaya air kepada

kabupaten/kota

Fasilitasi penyelesaian sengketa antar kabupaten/kota dalam pengelolaan

sumberdaya air

Pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau

pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan

sekunder dalam daerah irigasi lintas kabupaten/kota

Pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air

tingkat propinsi dan kabupaten/kota

Pemberdayaan kelembagaan sumberdaya air tingkat propinsi dan kabupaten/kota

18


3. Pembangunan dan Pengelolaan

Konservasi sumberdaya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota

Pendayagunaan sumberdaya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota

Pengendalian daya rusak air yang berdampak skala propinsi

Penyelenggaraan sistem informasi sumberdaya air tingkat propinsi

Pembangunan dan peningkatan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah

irigasi lintas kabupaten/kota

Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada

daerah irigasi yang luasnya 1.000 ha sampai dengan 3.000 ha atau pada daerah

irigasi yang bersifat lintas kabupaten/kota

Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sungai dan pantai pada wilayah sungai lintas

kabupaten/kota.

4. Pengawasan dan Pengendalian

Melakukan pengawasan pengelolaan sumberdaya air pada wilayah sungai lintas

kabupaten/kota.

2.3. Isu-isu Penting terhadap Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas PSDA

Sebagai unit kerja satuan perangkat kerja daerah dalam menjalankan tugasnya Dinas PSDA

juga berkoordinasi dengan instansi yang juga membidangi hal sama seperti Balai Wilayah

Sungai Sumatera V sebagai Instansi Non vertikal dari Kementrian PU dan Dinas-Dinas PU

Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat.

Beberapa Program kegiatan Dekonsentrasi yang bersumber dana dari APBN seperti Tugas

Perbantuan untuk Operasi dan Pemeliharaan Daerah Irigasi luas diatas 3000 Ha,

Pelaksanaan Kegiatan WISMP, OP Daerah Rawa juga dikelola oleh Dinas PSDA Sumatera

Barat serta Rehabilitasi Irigasi dan Sungai yang rusak Sumber Dana DAK APBN juga dikelola

dan dikoordinasikan dengan Balai Wilayah Sungai Sumatera V.

Beberapa Isu-isu terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas PSDA adalah sebagai

berikut :

18


1. Pembatasan Kewenangan Pengelolaan Irigasi

Upaya untuk mempertahankan ketahanan pangan dan keinginan untuk menjadi salah

satu lumbung pangan nasional juga menjadi salah satu isu strategis dalam

pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya air di propinsi Sumatera Barat. Luas Lahan

Irigasi di Sumatera Barat adalah 313.681 Ha, dan dibagi menjadi 3 kewenangan

pengelolaan menurut Kepmen PU No.390/KPTS/M/2007 sebagai berikut :

Irigasi dengan luas > 3000 Ha dan terletak Lintas Propinsi merupakan kewenangan

Pusat.

Irigasi dengan luas >1000 Ha dan terletak lintas Kabupaten/Kota merupakan

kewenangan Propinsi.

Irigasi dengan luas < 1000 Ha dikelola dan kewenangan kabupaten/kota.

Kewenangan disini adalah kewenangan atas operasi dan pemeliharaan dan

rehabilitasi/perbaikan pada jaringan irigasi agar dapat berfungsi sebagai mestinya

sehingga dapat menghasilkan padi dan tata tanam sesuai yang direncanakan.

Namun terbatasnya dana APBD Kabupaten/Kota menyebabkan dana untuk Operasi

dan Pemeliharaan Irigasi yang merupakan Kewenangan Kabupaten/kota menjadi

sangat kecil atau bahkan hilang sama sekali, hal tersebut berdampak pada

menurunnya tingkat pelayanan dan naiknya tingkat kerusakan pada bangunan dan

jaringan. Secara komulatif luasan irigasi < 1000 Ha lebih luas dari Irigasi >1000 Ha dan

Lintas Kabupaten Kota yang merupakan kewenangan Propinsi.

18


2. Masalah Lahan

Dalam beberapa program dan kegiatan fisik masih terkendala dengan pembebasan

lahan masyarakat yang terkena areal pekerjaan. Sudah dilakukan sistem sharing

dengan pihak Kabupaten Kota, dimana untuk fisik dananya disiapkan oleh Propinsi dan

untuk ganti rugi lahan dibantu oleh Pemda Kabupaten/Kota namun sampai saat ini

belum optimal.

Masalah pengendalian banjir sebagai bagian dari upaya pengelolaan pengelolaan

sumberdaya air, sering mendapatkan hambatan karena adanya pemukiman padat di

sepanjang sungai yang cenderung mengakibatkan terhambatnya aliran sungai karena

banyaknya bangunan yang memanfaatkan badan sungai sehingga mengakibatkan

berkurangnya daya tampung sungai untuk mengalirkan air yang datang akibat curah

hujan yang tinggi di daerah hulu.

3. Meningkatnya kejadian bencana alam terutama yang diakibatkan oleh daya rusak

sumber air seperti Galodo, tanah longsor, banjir dan abrasi pantai juga menjadi isu-isu

prioritas dalam penanganan yang dilakukan oleh Dinas PSDA.

4. Menurunnya Kualitas dan Kualitas Air Baku, pada sisi lain penyediaan air baku yang

dibutuhkan bagi kegiatan rumah tangga, perkotaan dan industri sering mendapatkan

gangguan secara kuantitas – dalam arti terjadinya penurunan debit air baku akibat

terjadinya pembukaan lahan-lahan baru bagi pemukiman baru di daerah hulu yang

berakibat pada pengurangan luas catchment area sebagai sumber penyedia air baku.

Disamping itu, secara kualitas penyediaan air baku sering tidak memenuhi standar

karena adanya pencemaran air sungai oleh limbah rumah tangga, perkotaan, dan

industri.

5. Pembatasan dalam Pengelolaan Sungai berbasis Wilayah Sungai

Dengan diberlakukannya Undang-undang 22/1999 tentang Otonomi Daerah, masalah

pengelolaan sumberdaya air ini menjadi lebih kompleks mengingat Satuan Wilayah

Sungai (SWS) atau Daerah Pengaliran Sungai (DPS) secara teknis tidak dibatasi oleh

batas-batas administratif tetapi oleh batas-batas fungsional, sehingga dengan

demikian masalah koordinasi antar daerah otonom yang berada dalam satu SWS atau

DPS menjadi sangat penting dalam pengelolaan sumberdaya air. Untuk Wilayah sungai

yang merupakan kewenangan pusat sudah dibentuk wadah Tim Koordinasi

Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA), dimana terdapat unsur-unsur stake holder

terkait dalam pengelolaan sumber daya air, namun untuk wilayah sungai kewenangan

propinsi (WS Masang Pasaman dan WS Silaut Tarusan) belum terbentuk.

18


6. Kurangnya keikutsertaan masyarakat dalam usaha-usaha pengelolaan dan pelestarian

sumber air, Perubahan peran Pemerintah dari institusi penyedia jasa (service provider)

menjadi institusi pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha (enabler) agar memiliki

kemampuan dalam menyediakan kebutuhan air dan menunjang kegiatan usahanya

secara mandiri dan berkelanjutan, sehingga perlu adanya upaya-upaya pemberdayaan

masyarakat pengguna air untuk mengelola dan melestarikan potensi-potensi sumber

daya air.

18


BAB IIITUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2013

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Daerah

Sesuai dengan ketentuan Undang-undang no. 25 Tahun 2004, Visi dan Misi pembangunan

jangka menengah adalah visi dan misi kepala daerah yang terpilih dalam Pemilihan Umum

Kepala Daerah (Pemilukada). Visi dan Misi ini dijadikan dasar utama dalam penyusunan

kebijakan umum pembangunan daerah dalam RPJMD, hal ini dilakukan sesuai dengan

prinsip pembangunan yang harus sesuai dengan keinginan dan aspirasi masyarakat.

Visi Jangka Menengah Daerah dari kepala daerah terpilih periode 2010 – 2014 adalah

“Terwujudnya Masyarakat Sumatera Barat yang Adil, Sejahtera dan Bermartabat”.

Sedangkan misi jangka menengah daerah yang ditetapkan sejalan dengan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata kehidupan yang harmonis, agamis, beradat, dan berbudaya

berdasarkan falsafah “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”;

2. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional;

3. Mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat, beriman, dan berkualitas tinggi;

4. Mewujudkan ekonomi masyarakat yang sehat, tangguh, produktif, berbasis kerakyatan,

berdaya saing regional dan global;

5. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Sesuai dengan misi jangka menengah tersebut diatas maka peran Dinas PSDA terdapat ada

poin ke – 2, 4, dan 5.

Pembangunan Bidang Sumber daya air tidak terlepas dari misi dalam RPJM tersebut,

seperti mendukung tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional dalam mendorong

proses pembangunan darrah secara cepat dan merata diwujudkan dalam profesionalisme

pegawai, tata laksana administrasi yang transaparan, penerapan sistem perencanaan dan

anggaran terpadu, dan meningkatkan pengawasan terhadap peningkatan mutu kerja. Serta

hasil dari pelaksanaan kegiatan pembangunan bidang sumber daya air dalam dapat

18


mendukung sektor ekonomi agribisnis, agro industi dan jasa diharapkan mampu

mewujudkan ekonomi masyarakat yang sehat, tangguh, produktif dan berbasis kerakyatan.

Konservasi sumber air dan pelaksanaan amdal dalam tiap perencanaan dan pelaksanaan

pembangunan juga merupakan langkah-langkah dalam mendukung misi daerah dalam

mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Selain itu upaya untuk

mengurangi dan penanggulangan resiko bencana juga menjadi misi pembangunan bidang

sumber daya air.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas PSDA

1. Tujuan

Keseluruhan daya dan upaya di atas mempunyai tujuan sebagai berikut:

a) Terciptanya pengembangan, pengelolaan dan konservasi sumber daya air pada

derah tangkapan air, sungai, danau, waduk, dan sumber air lainnya dalam

menunjang ketersediaan air, kualitas maupun kuantitas, guna berbagai

kebutuhan di Sumatera Barat, meliputi kebutuhan sektor pertanian, industri,

masyarakat perkotaan, dan lain-lain.

b) Tersedianya data mengenai potensi daya air di Propinsi Sumatera Barat secara

bermanfaat yang diterapkan dalam pembuatan Pola Induk Pengelolaan Sumber

Air.

c) Terwujudnya pembangunan jaringan irigasi baru disamping peningkatan dan

rehabilitasi jaringan irigasi yang ada, serta operasi dan pemeliharaan dalam

menjaga fungsinya sebagaimana mestinya.

d) Terhindarnya daerah perkotaan, permukiman penduduk, kawasan industri serta

pertanian dari bahaya banjir, bencana longsor dan abrasi pantai.

2. Sasaran

Sesuai dengan arah dan kebijakan pembangunan Propinsi Sumatera barat, maka sasaran

kegiatan Dinas PSDA adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kemampuan pemenuhan kebutuhan air bagi rumah tangga,

permukiman dan industri dengan prioritas utama untuk kebutuhan pokok masyarakat

dan pertanian rakyat.

18


2. Meningkatnya kinerja dan berkurangnya tingkat kerusakan jaringan irigasi dan rawa

sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktifitas irigasi.

3. Optimalnya fungsi jaringan irigasi dan tersedianya lahan beririgasi teknis untuk

mendukung program ketahanan pangan serta mengurangi alih fungsi lahan beririgasi.

4. Berkurangnya dampak daya rusak air akibat bencana banjir terutama pada daerah

perkotaan dan lahan produktif pertanian serta wilayah strategis.

5. Pulihnya kondisi sumber-sumber air dan prasarana sumberdaya air

6. Terlindunginya daerah pantai dari abrasi laut terutama daerah permukiman,

perkotaan dan wilayah strategis.

7. Terkendalinya pencemaran air melalui pemantauan kualitas air pada badan sungai

yang berpotensi tercemar.

8. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pengembangan dan

pengelolaan sumber daya air.

9. Meningkatnya koordinasi vertikal dan horisontal baik diantara pemerintah dan

masyarakat, antar tingkat pemerintah maupun antar instansi pemerintah dan

berkurangnya potensi konflik air

10. Melaksanakan jaminan mutu (quality assurance) dalam pelaksanaan fisik pekerjaan.

1.3. Strategi

Dari analisa terhadap permasahalan dan kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan

pada Dinas PSDA dan disesuaikan dengan arah dan kebijakan pembangunan Propinsi

Sumatera barat, maka disusunlah strategi sebagai berikut :

1. Dalam wewenang pengelolaan irigasi dimana kewenangan pemerintah propinsi

dibatasi oleh Kepmen PU No.390/KPTS/M/2007, maka untuk irigasi yang merupakan

kewenangan kabupaten namun kondisi tingkat kerusakan jaringan irigasi sudah

tinggi, diusulkan kepada pihak kabupaten kota untuk dapat meminta bantuan

pendanaan dari provinsi sepanjang dana tersedia.

2. Dalam pelaksanaan fisik yang terkendala dengan permasalahan lahan masyarakat,

maka diadakan koordinasi dengan pihak pemerintah Kabupaten/Kota dalam

penyelesaian ganti rugi lahan atau tanaman, dan meminta kepada Pemkab/kota

dapat menyediakan anggaran dalam pembebasan tanah.

18


3. Melakukan tahap-tahap perencanaan secara matang untuk setiap kegiatan

pembangunan infrastruktur sumber daya air yang akan dikerjakan, setiap tahun

direncanakan selesai kegiatan perencanaan dan Detail desain sebanyak 6 paket.

4. Untuk kegiatan pembangunan infrastruktur yang memerlukan pendanaan yang

cukup besar namun dampak dan capaian sangat strategis dilakukan skema

pendanaan secara berkala atau tahun jamak.

5. Melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan dan keputusan dalam

pengelolaan sumber daya air berbasis wilayah sungai dan mengoptimalkan peran

Dewan Sumber daya air Propinsi serta pembinaan Komisi Irigasi ditingkat Kabupaten

Kota.

1.4. Program dan Kegiatan

a) Program Pengembangan, Pengelolaan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya

Air Lainnya, dengan kegiatan antaralain:

Memantau kualitas air pada sumber-sumbernya;

Melaksanakan pembuatan dan rehabilitasi embung (bangunan penampung air)

Penyusunan neraca ketersediaan air baku

Membangun checkdam dan groundsill

Melaksanakan Operasi dan Pemeliharaan pada bangunan-bangunan konservasi

sumberdaya air;

Membuat perkuatan tebing danau dan tampungan air

Menerapkan jaminan mutu (quality assurance)

Melaksanakan studi konservasi sumberdaya air

Pemantauan dan evaluasi

b) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan

Pengairan Lainnya, dengan kegiatan antara lain;

Menyiapkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan rehabilitasi dan

peningkatan jaringan irigasi wewengan propinsi dan lintas kab/kota.

Melaksanakan OP jaringan irigasi wewenang propinsi dan lintas kab/kota.

Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pembinaan terhadap kinerja jaringan

irigasi.

Menerapkan jaminan mutu (quality assurance).

Melaksanakan pemantauan dan evaluasi.

18


c) Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai, terdiri dari kegiatan:

Pengendalian banjir pada sungai Bt. Mangor, Bt. Tampunik, Bt. Naras di Kab.

Padang Pariaman, Bt. Tiku Kab. Agam, Bt. Painan, Bt. Kambang di Kab.Pesisir

Selatan, dan Batang Bt. Sumpur di Kab. Pasaman.

Melaksanakan operasi dan pemeliharaan sungai.

Melaksanakan pengamanan Pantai Air Bangis Kab.Pasaman Barat.

Melaksanakan normalisasi dan perkuatan tebing sungai yang terkena dampak

daya rusak air (banjir, longsor dan galodo).

Melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta inventarisasi sungai.

Menerapkan jaminan mutu (quality assurance).

d) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, antara lain kegiatan:

Memelihara gedung kantor

Memeliharan kendaraan dinas operasional

Memelihara perlengkapan gedung kantor

e) Program Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, terdiri dari kegiatan:

Melaksanakan monitoring dan pembongkaran sarana dan prasarana sumber daya

air;

Melaksanakan bimbingan teknis dan pengendalian mutu;

Sosialisasi NSPM Pembangunan Prasarana SDA;

Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan tahun berjalan;

f) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan:

Melaksanakan jasa surat menyurat;

Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik;

Penyediaan jasa perkantoran dan perlengkapan kantor;

Penyediaan alat tulis kantor;

Penyediaan bahan logistik kantor;

Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran.

g) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan kegiatan:

18


Penyediaan pakaian dinas beserta perlengkapannya;

h) Program Penyediaan dan Pengelolan Air Baku, dengan kegiatan:

Penyusunan Neraca Air dan Sumber Air Baku;

Melaksanakan survey data hidrologi;

Pengawasan dan pemanfaatan sumberdaya air bagi berbagai peruntukannya;

Menerapkan jaminan mutu pekerjaan;

Pemantauan dan evaluasi.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sampai dengan tahun 2012 pada Dinas Pengelolaan

Sumber Daya Air dijabarkan pada tabel II.2.1. Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja

dan Pencapaian Rencana Strategis. Rencana Program Kerja Tahun 2013 dan perkiranaan

maju tahun 2014 terinci pada kolom uraian, indikator, rencana tingkat capaian (target),

sumber dana dan kebutuhan dana pagu indikatif dapat dilihat pada lampiran tabel. III.3.

18


BAB IVPENUTUP

Dalam upaya percepatan pembangunan infrastruktur bidang sumberdaya air sangat diperlukan

perencanaan yang matang dalam hal penganggaran, teknis kegiatan, pengawasan dan

pemantauan untuk menjaga kualitas pekerjaan serta tercapainya program sesuai Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Sumatera Barat.

4.1. Kaidah Pelaksanaan

Program-program yang dituang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2011 – 2015

dilaksanakan secara operasional oleh SKPD dan didukung oleh instasi vertikal yang ada di

wilayah provinsi sumatera barat, Pemerintah Kabupaten Kota serta masyarakat.

Rencana Kerja juga merupakan panduan bagi Pemerintah kabupaten/kota dalam

menyusun Renstra bagi SKPD yang membawahi bidang yang sama serta perlu mengacu

pada rencana tata ruang wilayah agar tercapai keselarasan dan kesinambungan

pembangunan daerah.

4.2. Rencana Tindak Lanjut

Koordinasi dengan berbagai pihak dan instasi sejenis ditingkat Kabupaten/kota serta

kerjasama dengan pihak pusat melalui Kementrian Pekerjaan Umum dengan instansi

vertikal yang membawahi bidang Sumberdaya air sangat mutlak agar didapat

pembangunan yang tepat sasaran bagi masyarakat.

Selain itu juga diperlukan pemantauan dan evaluasi terhadap program-program yang sudah

dilaksanan tahun sebelumnya.

Padang , Februari 2012 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

Provinsi Sumatera BaratKepala Dinas

ALI MUSRI, MENIP. 19551204.198403.1.001

Documents

Renja DInas PSDA 2013baru